KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan ujian nasional (UN) versi baru atau Tes Kemampuan Akademik (TKA) tidak wajib diikuti siswa.

Mu'ti mengatakan, berdasarkan hasil mendengarkan suara masyarakat ada beberapa yang menilai mewajibkan TKA telah melanggar HAM.

"Kenapa TKA tidak wajib? Itu ketika kami melakukan hearing, public hearing, itu memang ada yang menyoal. Kalau wajib itu melanggar HAM," kata Mu'ti di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Selain itu, lanjut Mu'ti, banyak juga masyarakat yang menilai UN akan membuat siswa menjadi stres.

TKA pengganti UN tidak wajib bagi siswa

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuat kebijakan TKA sebagai pengganti UN tidak wajib diikuti siswa.

"Supaya tidak melanggar HAM, dan tidak stres. Maka itu kita buat kebijakan, ya sudah, yang siap ikut, silahkan ikut. Yang tidak siap, ya sudah, tidak apa-apa. Tidak ada konsekuensi apa-apa," ujarnya.

Mu'ti juga mengingatkan siswa yang tidak ikut TKA tidak akan mendapat konsekuensi apapun dan akan tetap bisa lulus sekolah.

Meski demikian, tambah Mu'ti, TKA akan menjadi penentu banyak hal salah satunya untuk bisa masuk perguruan tinggi lewat jalur prestasi atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

"Jadi nanti TKA itu akan menjadi pertimbangan yang sangat menentukan seseorang diterima atau tidak di Perguruan Tinggi," ungkapnya.

"Tahun depan, setelah kami jajaki, TKA itu nanti akan menjadi bagian dari tes masuk perguruan tinggi," lanjutnya.

Mu'ti menjelaskan, siswa yang hasil TKA-nya bagus memiliki kesempatan masuk perguruan tinggi utamanya perguruan tinggi negeri tanpa tes.

Pelaksanaan rencana ini ditargetkan berlaku mulai Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun depan.

"Tapi setelah kita jajaki, tahun ini tidak mungkin (dilaksanakan jadi syarat masuk perguruan tinggi) karena jaraknya terlalu dekat (dengan SNPMB). Itulah kenapa kemudian TKA kita selenggarakan untuk kelas 12 di bulan November. Karena pada bulan November, Perguruan Tinggi mulai melakukan penerimaan untuk mereka yang masuk tanpa melalui tes," papar Mu'ti.

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan ujian nasional (UN) versi baru atau Tes Kemampuan Akademik (TKA) tidak wajib diikuti siswa.

Mu'ti mengatakan, berdasarkan hasil mendengarkan suara masyarakat ada beberapa yang menilai mewajibkan TKA telah melanggar HAM.

"Kenapa TKA tidak wajib? Itu ketika kami melakukan hearing, public hearing, itu memang ada yang menyoal. Kalau wajib itu melanggar HAM," kata Mu'ti di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Selain itu, lanjut Mu'ti, banyak juga masyarakat yang menilai UN akan membuat siswa menjadi stres.

TKA pengganti UN tidak wajib bagi siswa

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuat kebijakan TKA sebagai pengganti UN tidak wajib diikuti siswa.

"Supaya tidak melanggar HAM, dan tidak stres. Maka itu kita buat kebijakan, ya sudah, yang siap ikut, silahkan ikut. Yang tidak siap, ya sudah, tidak apa-apa. Tidak ada konsekuensi apa-apa," ujarnya.

Mu'ti juga mengingatkan siswa yang tidak ikut TKA tidak akan mendapat konsekuensi apapun dan akan tetap bisa lulus sekolah.

Meski demikian, tambah Mu'ti, TKA akan menjadi penentu banyak hal salah satunya untuk bisa masuk perguruan tinggi lewat jalur prestasi atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

"Jadi nanti TKA itu akan menjadi pertimbangan yang sangat menentukan seseorang diterima atau tidak di Perguruan Tinggi," ungkapnya.

"Tahun depan, setelah kami jajaki, TKA itu nanti akan menjadi bagian dari tes masuk perguruan tinggi," lanjutnya.

Mu'ti menjelaskan, siswa yang hasil TKA-nya bagus memiliki kesempatan masuk perguruan tinggi utamanya perguruan tinggi negeri tanpa tes.

Pelaksanaan rencana ini ditargetkan berlaku mulai Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun depan.

"Tapi setelah kita jajaki, tahun ini tidak mungkin (dilaksanakan jadi syarat masuk perguruan tinggi) karena jaraknya terlalu dekat (dengan SNPMB). Itulah kenapa kemudian TKA kita selenggarakan untuk kelas 12 di bulan November. Karena pada bulan November, Perguruan Tinggi mulai melakukan penerimaan untuk mereka yang masuk tanpa melalui tes," papar Mu'ti.

KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah dipimpin 13 Kapolri sejak era reformasi dimulai pada 21 Mei 1998.

Kapolri adalah posisi tertinggi di Korps Bhayangkara yang dipimpin seorang jenderal bintang empat.

Kapolri bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pembinaan kemampuan Polri.

Merujuk Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, seseorang dapat ditetapkan sebagai Kapolri setelah diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Calon Kapolri adalah perwira tinggi (pati) Polri yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

Lalu, siapa saja Kapolri yang menjabat selama reformasi dan siapa yang memiliki masa jabatan terlama?

Daftar Kapolri yang menjabat selama reformasi

Dilansir dari laman resmi Polri dan Kompaspedia, Rabu (27/1/2021), berikut nama-nama Kapolri yang menjabat selama Reformasi:

1. Jenderal Polisi Dibyo Widodo

• Masa jabatan: 15 Maret 1996-28 Juni 1998
• Tempat, tanggal lahir: Purwokerto, Jawa Tengah pada 26 Mei 1946
• Pendidikan:
  • Akademi Angkatan Kepolisian (AAK) 1968
  • Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) 1975
  • Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional) 1992.
• Lama menjabat: 2 tahun 4 bulan.

2. Jenderal Polisi Roesmanhadi

• Masa jabatan: 29 Juni 1998-3 Januari 2000
• Tempat, tanggal lahir: Madura, Jawa Timur pada 5 Maret 1946
• Pendidikan:
  • Akademi Kepolisian tahun 1969
  • PTIK angkatan XI.
• Lama menjabat: 1 tahun 7 bulan.

3. Jenderal Polisi Roesdihardjo

• Masa jabatan: 4 Januari 2000-22 September 2000
• Tempat, tanggal lahir: Surakarta, Jawa Tengah pada 7 Juli 1945
• Pendidikan:
  • Akademi Kepolisian tahun 1967
  • Doktoral di PTIK tahun 1974
  • Sesko ABRI tahun 1979.
• Lama menjabat: 8 bulan.

4. Jenderal Polisi Surojo Bimantoro

• Masa jabatan: 23 September 2000-21 Juli 2001
• Tempat, tanggal lahir: Gombong, Jawa Tengah pada 3 November 1946
• Pendidikan:
  • Akabri 1970
  • PTIK 1977
  • Sespimpol 1983
  • Sesko ABRI 1993.
• Lama menjabat: 10 bulan.

5. Jenderal Polisi Da'i Bachtiar

• Masa jabatan: 29 November 2001-7 Juli 2005
• Tempat, tanggal lahir: Indramayu, Jawa Barat pada 25 Januari 1950
• Pendidikan:
  • Akpol 1972.
• Lama menjabat: 3 tahun 9 bulan.

6. Jenderal Polisi Sutanto

• Masa jabatan: 8 Juli 2005-30 September 2008
• Tempat, tanggal lahir: Pemalang, Jawa Tengah pada 30 September 1950
• Pendidikan:
  • Akpol 1973.
• Lama menjabat: 3 tahun 2 bulan.

7. Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri

• Masa jabatan: 1 Oktober 2008-22 Oktober 2010
• Tempat, tanggal lahir: Bogor, Jawa Barat pada 10 Oktober 1952
• Pendidikan:
  • Akpol 1974.
• Lama menjabat: 2 tahun.

8. Jenderal Polisi Timur Pradopo

• Masa jabatan: 22 Oktober 2010-25 Oktober 2013
• Tempat, tanggal lahir: Jombang, Jawa Timur pada 10 Januari 1956
• Pendidikan:
  • Akpol 1978.
• Lama menjabat: 3 tahun.

9. Jenderal Polisi Sutarman

• Masa jabatan: 25 Oktober 2013-16 Januari 2015
• Tempat, tanggal lahir: Sukoharjo, Jawa Tengah pada 5 Oktober 1957
• Pendidikan:
  • Akpol 1981.
• Lama menjabat: 1 tahun 3 bulan.

10. Jenderal Polisi Badrodin Haiti

• Masa jabatan: 17 April 2015-14 Juli 2016
• Tempat, tanggal lahir: Jember, Jawa Timur pada 24 Juli 1958
• Pendidikan:
  • Akpol 1982
  • PTIK 1989
  • Sespim Angkatan XXXIII 1998
  • Lemhanas KRA-36.
• Lama menjabat: 1 tahun 3 bulan.

11. Jenderal Polisi Tito Karnavian

• Masa jabatan: 14 Juli 2016-23 Oktober 2019
• Tempat, tanggal lahir: Palembang, Sumatera Selatan pada 26 Oktober 1964
• Pendidikan:
  • Akpol 1987
  • PTIK 1996.
• Lama menjabat: 3 tahun 3 bulan.

12. Jenderal Polisi Idham Aziz

• Masa jabatan: 1 November 2019-27 Januari 2021
• Tempat, tanggal lahir: Kendari, Sulawesi Tenggara pada 30 Januari 1963
• Pendidikan:
  • Akpol 1988.
• Lama menjabat: 1 tahun 2 bulan.

13. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

• Masa jabatan: 27 Januari 2021-sekarang
• Tempat, tanggal lahir: Ambon, Maluku, 5 Mei 1969
• Pendidikan:
  • Akpol 1991
  • Universitas Indonesia.
• Lama menjabat: 4 tahun 3 bulan per April 2025.

Siapa Kapolri dengan masa jabatan terlama selama reformasi?

Berdasarkan data yang dirangkum Polri dan Kompaspedia, Kapolri dengan masa jabatan terlama adalah Listyo Sigit Prabowo.

Hingga April 2025, ia sudah menjabat selama empat tahun tiga bulan.

Masa jabatannya kemungkinan akan berlangsung hingga 2027 bertepatan dengan usia pensiunnya.

Dilansir dari Kompaspedia, Rabu (17/1/2001), berikut sepak terjang Listyo sebelum ia menjabat sebagai Tribrata 1 alias Kapolri:

• Kapolres Pati pada 2008
• Wakapolrestabes Semarang pada 2010
• Kapolresta Surakarta pada 2011
• Kasubdit II Dittipidum pada 2012
• Dirkrimum Polda Sulawesi Tenggara pada 2013
• Ajudan Presiden Joko Widodo pada 2014
• Kapolda Banten pada 2016
• Kadiv Propam Polri pada 2018
• Kabareskrim Polri pada 2019
• Calon tunggal Kapolri pada 2021.

KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan bahwa mereka tidak akan menunjukkan ijazah asli mantan wali kota Solo itu.

Mereka menanggapi tudingan bahwa ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah palsu, yang mereka anggap sebagai tuduhan yang tidak benar dan menyesatkan.

Yakub Hasibuan, salah satu kuasa hukum Jokowi, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (14/4/2025), mengatakan bahwa pihaknya hanya akan menunjukkan ijazah asli Jokowi jika diminta secara hukum.

"Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan," ujar Yakub.

Tantang Buktikan Tuduhan Ijazah Jokowi Palsu

Dia juga menyayangkan masih adanya pihak-pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi, meskipun Universitas Gadjah Mada telah memberikan klarifikasi tentang hal tersebut.

"Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali dikonfirmasi dan selama ini tidak pernah ada masalah apa pun," ungkap Yakub.

Lebih lanjut, Yakub menekankan bahwa ijazah Jokowi telah berkali-kali digunakan dan dikonfirmasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama proses pencalonan Jokowi, baik sebagai Wali Kota hingga Presiden.

"Mari kita kembali kepada asas-asas hukum itu bahwa siapa pun yang mendalilkan, siapa pun yang menuduh, dialah yang membuktikan," tegas Yakub.

Isu terkait ijazah palsu Jokowi kembali mencuat di media sosial setelah dua tahun lalu, dan kasus ini sudah tiga kali digugat ke pengadilan.

Namun, pada ketiga kesempatan itu, pihak Jokowi selalu menang.

UGM Tegaskan Keaslian Ijazah Jokowi

Terkait masalah ini, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, juga turut memberikan penegasan di laman resmi UGM.

Ia menyatakan bahwa skripsi dan ijazah Jokowi di UGM adalah asli.

"Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli," ujar Sigit.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Tak akan Tunjukkan Ijazah Aslinya, Kecuali Diminta Pengadilan".

KOMPAS.com - Herma Yulia sangat senang bisa diterima di Universitas Indonesia (UI) lewat jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.

Herma tak menyangka, ia lulus pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).

Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Mandailing Natal (Madina) ini kini tinggal daftar ulang saja.

Herma saat ini duduk di kelas XII-IIS MAN 3 Madina. Dia adalah anak ke-4 dari pasangan Muhammad Gunung Simatupang (57) dan Misna Batubara (49).

Orangtua dukung Herma kuliah di UI

Sang ayah adalah seorang kuli pasar yang kesehariannya mengangkat meja di pasar dan ibunya Penjual Kopi Keliling.

"Kami ada enam bersaudara. Dengan penghasilan orangtua yang tergolong minim harus menghidupi kami yang masih sekolah ini. Kakak dan abang sudah menikah, yang satunya masih kerja. Tinggal kami berdua yang sekolah," ucapnya dilansir dari laman Kemenag, Selasa (15/4/2025).

Walau begitu, Herma tak menyurutkan langkahnya untuk kuliah. Ia mengatakan ini cita-citanya sejak lama bisa masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Ia bersyukur, saat pengumuman SNBP pada 18 Maret 2025, nama Herma Yulia keluar dan dinyatakan lulus di Universitas Indonesia dengan jurusan Ilmu Hukum.

Jurusan Hukum di Fakultas Hukum UI (FHUI) sangatlah ketat. Berdasarkan data keketatan PPKB (Penerimaan Pasca Kuliah Bersama) adalah 5,94 persen. Herma pun mengaku tidak menyangka namanya tercantum sebagai calon mahasiswa baru.

Ia mengaku sangat senang dapat mewujudkan impiannya menjadi mahasiswa UI, terutama di program studi favoritnya.

"Perasaan saya campur aduk pada saat kelulusan itu. Saya senang karena tidak menyangka bisa lulus di Universitas Favorit saya. Di sisi lain, saya sedih membayangkan jawaban dari orangtua karena akan terhalang keadaan ekonomi,” ungkapnya.

“Alhamdulillah, setelah saya cerita dan memberi pemahaman kepada kedua orangtua, mereka menyetujui, terlebih sang ayah yang sangat mendukungnya untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” sambungnya.

Herma berharap bisa menyelesaikan masa kuliahnya dengan cepat, punya pekerjaan, mewujudkan mimpinya, dan membanggakan kedua orangtuanya.

Serta memperbaiki keadaan ekonomi dan kehidupan keluarganya di waktu keberhasilan dan kesuksesannya kelak.

Ia juga mengucapkan rasa terima kasih kepada semua guru yang sudah membimbingnya dengan sabar memberikan pengajaran, ilmu dan motivasi serta semangat.

Kepada wali kelasnya yang selalu mengupayakan hal terbaik untuknya Ia juga mengucapkan terima kasih. Ia mengatakan ingin menjadi jaksa atau hakim bagi kedua orangtuanya.

KOMPAS.com - MM (27), turis asal Amerika Serikat (AS), dikenakan sanksi denda dan deportasi usai mengamuk di Nusa Medika Klinik Pratama, Jalan Labuan Sait, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (12/4/2025).

Dalam sebuah video viral, MM terlihat mengamuk dan melakukan tindakan merusak di klinik tersebut sehingga menimbulkan kerugian materiel, serta masuk kategori perbuatan pidana.

“Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali tetap berkomitmen untuk menegakkan
hukum serta memastikan seluruh WNA yang berada di wilayah Bali, senantiasa menaati
aturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Parlindungan, dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin (14/4/2025).

Parlindungan menjelaskan bahwa pelaku MM telah melanggar ketentuan pasal 406 KUHP tentang tindak pidana pengrusakan dan pasal 75 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selain itu, pelaku juga melanggar Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tatanan Baru Bagi Wisatawan Asing Selama Berada di Bali.

Berdasarkan alasan tersebut, pelaku akan dikenai tindakan administratif keimigrasian
berupa deportasi dan penangkalan.

Berdasarkan data perlintasan keimigrasian, diketahui bahwa MM masuk ke Indonesia melalui bandara I Gusti Ngurah Rai pada Rabu (2/4/2025) menggunakan Visa on Arrival dengan izin kunjungan berlaku hingga Kamis (1/5/2025).

Sebelumnya, pelaku telah menyampaikan permohonan maaf dan bersedia mengganti rugi seluruh kerusakan fasilitas yang diakibatkan oleh tindakannya.

Total kerugian mencapai Rp 35 juta telah dibayar MM melalui transfer dan disertai tanda terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, seperti dikutip Kompas.com.

Gubernur Bali buka suara

Gubernur Bali, I Wayan Koster, menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap WNA yang berperilaku meresahkan dan merusak ketertiban di wilayah Bali.

KOMPAS.COM/Yohanes Valdi Seriang Ginta Gubernur Bali I Wayan Koster

Ia menuturkan, Bali merupakan rumah terbuka bagi wisatawan mancanegara yang menghormati hukum, adat, dan budaya lokal.

Sehingga tidak ada ruang bagi tindakan yang mengganggu ketertiban umum, apalagi membahayakan masyarakat

“Kami menyampaikan keprihatinan mendalam dan menyesalkan tindakan pelaku yang telah
merusak fasilitas umum dan menciptakan rasa tidak aman di lingkungan pelayanan
kesehatan. Klinik adalah ruang perlindungan, dan tindakan semacam ini tidak bisa
ditoleransi,” ujar Koster.

Pemerintah Provinsi Bali mendukung penuh langkah hukum yang diambil oleh aparat keamanan dan jajaran Imigrasi, serta terus berkomitmen menjaga citra Bali.

Kronologi WNA AS mengamuk di klinik

Tindakan pelaku MM yang mengamuk di klinik bermula saat dua orang WNA tiba di klinik dengan diantar oleh layanan taksi online.

Salah satu dari mereka (pelaku) dalam keadaan tidak sadar dan langsung dibawa ke ruang pemeriksaan, tanpa dilakukan tindakan medis karena kondisinya belum memungkinkan.

Polsek Kuta Selatan/Tribun Bali Situasi ruang pemeriksaan Nusa Medika Klinik Pratama usai diamuk oleh MM seorang WNA asal Amerika, Sabtu (12/4/2025).

Setelah pelaku sadar, temannya datang menghampiri dan berusaha menenangkannya.

Sayangnya, pelaku justru bereaksi dengan marah, mengamuk, bahkan memukul temannya
hingga terjadi perkelahian di dalam ruang pemeriksaan.

Upaya temannya untuk menenangkan tidak berhasil, dan pelaku justru bertindak semakin agresif dengan merusak sejumlah fasilitas klinik dan membahayakan pasien lain yang sedang berada di lokasi.

Pihak keamanan klinik kemudian menghubungi Linmas Desa Pecatu dan Kepolisian untuk
membantu proses penanganan.

Setelah aparat tiba di lokasi, pelaku dapat ditenangkan dan mengakui kesalahannya. Pelaku beserta perwakilan manajemen klinik dibawa ke Polsek Kuta Selatan untuk dimintai keterangan.

Usai pemeriksaan, pelaku mengatakan alasan ia mengamuk dan melakukan tindakan merusak adalah karena setelah tersadar ia terkejut dan panik melihat banyak orang yang tidak dikenalnya.

• Okupansi Hotel di Bali 55 Persen, Pengusaha Duga akibat Ekonomi Lesu
• Mengenal Ogoh Ogoh, Tradisi Sebelum Hari Nyepi di Bali

KOMPAS.com - MM (27), turis asal Amerika Serikat (AS), dikenakan sanksi denda dan deportasi usai mengamuk di Nusa Medika Klinik Pratama, Jalan Labuan Sait, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (12/4/2025).

Dalam sebuah video viral, MM terlihat mengamuk dan melakukan tindakan merusak di klinik tersebut sehingga menimbulkan kerugian materiel, serta masuk kategori perbuatan pidana.

“Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali tetap berkomitmen untuk menegakkan
hukum serta memastikan seluruh WNA yang berada di wilayah Bali, senantiasa menaati
aturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Parlindungan, dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin (14/4/2025).

Parlindungan menjelaskan bahwa pelaku MM telah melanggar ketentuan pasal 406 KUHP tentang tindak pidana pengrusakan dan pasal 75 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selain itu, pelaku juga melanggar Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tatanan Baru Bagi Wisatawan Asing Selama Berada di Bali.

Berdasarkan alasan tersebut, pelaku akan dikenai tindakan administratif keimigrasian
berupa deportasi dan penangkalan.

Berdasarkan data perlintasan keimigrasian, diketahui bahwa MM masuk ke Indonesia melalui bandara I Gusti Ngurah Rai pada Rabu (2/4/2025) menggunakan Visa on Arrival dengan izin kunjungan berlaku hingga Kamis (1/5/2025).

Sebelumnya, pelaku telah menyampaikan permohonan maaf dan bersedia mengganti rugi seluruh kerusakan fasilitas yang diakibatkan oleh tindakannya.

Total kerugian mencapai Rp 35 juta telah dibayar MM melalui transfer dan disertai tanda terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, seperti dikutip Kompas.com.

Gubernur Bali buka suara

Gubernur Bali, I Wayan Koster, menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap WNA yang berperilaku meresahkan dan merusak ketertiban di wilayah Bali.

KOMPAS.COM/Yohanes Valdi Seriang Ginta Gubernur Bali I Wayan Koster

Ia menuturkan, Bali merupakan rumah terbuka bagi wisatawan mancanegara yang menghormati hukum, adat, dan budaya lokal.

Sehingga tidak ada ruang bagi tindakan yang mengganggu ketertiban umum, apalagi membahayakan masyarakat

“Kami menyampaikan keprihatinan mendalam dan menyesalkan tindakan pelaku yang telah
merusak fasilitas umum dan menciptakan rasa tidak aman di lingkungan pelayanan
kesehatan. Klinik adalah ruang perlindungan, dan tindakan semacam ini tidak bisa
ditoleransi,” ujar Koster.

Pemerintah Provinsi Bali mendukung penuh langkah hukum yang diambil oleh aparat keamanan dan jajaran Imigrasi, serta terus berkomitmen menjaga citra Bali.

Kronologi WNA AS mengamuk di klinik

Tindakan pelaku MM yang mengamuk di klinik bermula saat dua orang WNA tiba di klinik dengan diantar oleh layanan taksi online.

Salah satu dari mereka (pelaku) dalam keadaan tidak sadar dan langsung dibawa ke ruang pemeriksaan, tanpa dilakukan tindakan medis karena kondisinya belum memungkinkan.

Polsek Kuta Selatan/Tribun Bali Situasi ruang pemeriksaan Nusa Medika Klinik Pratama usai diamuk oleh MM seorang WNA asal Amerika, Sabtu (12/4/2025).

Setelah pelaku sadar, temannya datang menghampiri dan berusaha menenangkannya.

Sayangnya, pelaku justru bereaksi dengan marah, mengamuk, bahkan memukul temannya
hingga terjadi perkelahian di dalam ruang pemeriksaan.

Upaya temannya untuk menenangkan tidak berhasil, dan pelaku justru bertindak semakin agresif dengan merusak sejumlah fasilitas klinik dan membahayakan pasien lain yang sedang berada di lokasi.

Pihak keamanan klinik kemudian menghubungi Linmas Desa Pecatu dan Kepolisian untuk
membantu proses penanganan.

Setelah aparat tiba di lokasi, pelaku dapat ditenangkan dan mengakui kesalahannya. Pelaku beserta perwakilan manajemen klinik dibawa ke Polsek Kuta Selatan untuk dimintai keterangan.

Usai pemeriksaan, pelaku mengatakan alasan ia mengamuk dan melakukan tindakan merusak adalah karena setelah tersadar ia terkejut dan panik melihat banyak orang yang tidak dikenalnya.

• Okupansi Hotel di Bali 55 Persen, Pengusaha Duga akibat Ekonomi Lesu
• Mengenal Ogoh Ogoh, Tradisi Sebelum Hari Nyepi di Bali

TULUNGAGUNG, KOMPAS.com - Dua pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, terpaksa mengikuti ujian di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) akibat terjerat kasus hukum.

Keduanya mengerjakan ujian di ruang khusus yang disediakan pihak lapas dengan pendampingan pada Senin (14/04/2025).

Lapas Kelas IIB Tulungagung memfasilitasi kedua pelajar yang sedang menjalani proses hukum untuk mengikuti ujian penilaian sumatif akhir jenjang (PSAJ).

Dua pelajar tersebut adalah FA (18), pelajar kelas 12 dari SMK Negeri Rejotangan, dan BK (18), pelajar dari SMK Negeri Bandung.

FA merupakan tahanan titipan Kejaksaan Negeri Tulungagung yang terjerat kasus perlindungan anak, setelah terbukti membawa kabur pacarnya yang berusia di bawah umur, yang berujung pada laporan polisi.

Sementara itu, BK ditahan atas kasus jual beli bubuk petasan dan dijerat dengan Undang-Undang Darurat.

"Kami menyediakan ruangan khusus, juga waktu secara khusus selama pengerjaan ujian berlangsung," ujar Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik, dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik Giatja) Lapas Tulungagung, Rizal Arbi Fanani.

Ujian PSAJ yang berlangsung mulai 10 April hingga 22 April 2025 tersebut dilaksanakan dengan pendampingan guru dari masing-masing sekolah.

Puguh Priyadi Eko Saputro, guru pendamping dari SMK Negeri 1 Rejotangan, menjelaskan bahwa FA telah mengikuti ujian praktik.

Saat ini, FA mengerjakan ujian PSAJ yang merupakan agenda terakhir untuk menentukan kelulusan.

"Sebelumnya ujian praktik sudah dilaksanakan. Dan ujian PSAJ ini agenda terakhir menentukan kelulusan," ungkap Puguh.

Selama pelaksanaan ujian, seluruh perlengkapan yang diperlukan disediakan oleh pihak sekolah.

Sebelum mengerjakan soal, guru pendamping memberikan arahan terkait proses pengerjaan ujian seperti pada umumnya.

Dengan kondisi ini, kedua pelajar tersebut tetap berusaha untuk menyelesaikan pendidikan mereka meskipun berada dalam situasi yang sulit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kuasa Hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa keaslian ijazah Jokowi sudah dikonfirmasi oleh pihak Universitas Gajah Mada (UGM) sebagai instansi yang berwenang.

Demikian juga, keasliannya sudah disampaikan oleh Dekan Kehutanan dan Rektor UGM sendiri.

Bahkan, ijazah tersebut sudah pernah berkali-kali digunakan dan dikonfirmasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI saat mencalonkan diri sebagai wali kota hingga Presiden RI.

"Sudah dilakukan verifikasi oleh para pihak yang berkompeten, yang berwenang, termasuk KPUD, KPU Pusat, kemudian Dekanat, rektorat UGM, dan juga pihak-pihak lain, termasuk bapak sendiri,” kata Kuasa Hukum Jokowi, Firmanto Laksana dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

Oleh karena itu, Firmanto mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum untuk penyebar rumor soal ijazah palsu Jokowi.

"Maka bersama dengan ini kami terus akan mengkaji, akan mencadangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi,” ujarnya.

Atas dasar itu, Firmanto meminta agar pihak manapun segera menghentikan membangun narasi-narasi yang negatif dengan menyebarkan rumor terkait ijazah Jokowi.

"Hentikan narasi-narasi yang menyesatkan, yang merugikan karena kami sudah berdiskusi dan mencanangkan, mencadangkan untuk mengambil langkah hukum,” katanya lagi.

Kuasa hukum Jokowi lainnya, Andra Reinhard menambahkan, komentar para ahli yang bermunculan di media sosial sudah liar. Pasalnya, mereka tidak melakukannya atas perintah hukum, melainkan bentuk penggiringan opini publik.

"Liar menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya, itu semuanya liar. Kalau mereka membandingkan dengan yang asli, ataupun mereka melakukan itu atas perintah undang-undang, nah itu baru benar. Di luar itu liar,” ujar Andra.

Diketahui, isu soal ijazah palsu Jokowi kembali ramai di media sosial. Padahal, isu tersebut sudah tiga kali dibawa ke meja hijau dan hasilnya dimenangkan oleh pihak Jokowi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro melantik Teddy Robinson Siahaan sebagai Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (BLU PPK Kemayoran), Senin (14/4/2025).

Teddy menggantikan Medi Kristianto sebagai orang nomor satu di BLU di bawah Kementerian Sekretariat Negara ini.

Pelantikan didasarkan pada Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Utama BLU PPK Kemayoran.

“Terima kasih setinggi-tingginya kepada Pak Medi yang telah mengemban amanah selama tujuh tahun. Pak Teddy dapat melanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan Kemayoran semakin menunjukkan kinerja yang baik dan semakin memberikan pelayanan terbaik sebagai pusat bisnis,” ujar Juri dalam sambutannya seperti dikutip keterangan tertulis.

Juri mendorong Teddy untuk menjalankan tugasnya dengan semangat inovasi dan profesionalisme dalam mengelola kawasan strategis seluas 450 hektar tersebut.

“Silakan Pak Teddy, silakan berinovasi dan bertugas profesional dan komunikatif,” kata dia.

Kawasan Kemayoran terdiri dari empat blok utama yakni hunian, perkantoran, niaga, dan ruang hijau. Di bawah kepemimpinan baru, diharapkan pengelolaan kawasan ini semakin adaptif terhadap kebutuhan perkembangan kota dan investasi nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro melantik Teddy Robinson Siahaan sebagai Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (BLU PPK Kemayoran), Senin (14/4/2025).

Teddy menggantikan Medi Kristianto sebagai orang nomor satu di BLU di bawah Kementerian Sekretariat Negara ini.

Pelantikan didasarkan pada Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Utama BLU PPK Kemayoran.

“Terima kasih setinggi-tingginya kepada Pak Medi yang telah mengemban amanah selama tujuh tahun. Pak Teddy dapat melanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan Kemayoran semakin menunjukkan kinerja yang baik dan semakin memberikan pelayanan terbaik sebagai pusat bisnis,” ujar Juri dalam sambutannya seperti dikutip keterangan tertulis.

Juri mendorong Teddy untuk menjalankan tugasnya dengan semangat inovasi dan profesionalisme dalam mengelola kawasan strategis seluas 450 hektar tersebut.

“Silakan Pak Teddy, silakan berinovasi dan bertugas profesional dan komunikatif,” kata dia.

Kawasan Kemayoran terdiri dari empat blok utama yakni hunian, perkantoran, niaga, dan ruang hijau. Di bawah kepemimpinan baru, diharapkan pengelolaan kawasan ini semakin adaptif terhadap kebutuhan perkembangan kota dan investasi nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kuasa Hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengultimatum pihak-ohak yang menyebarkan isu ijazah palsuJokowi agar menghentikan perbuatan mereka.

Kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksana, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan langkah hukum apabila narasi ijazah palsu Jokowi terus disebarkan.

"Hentikan narasi-narasi yang menyesatkan, yang merugikan karena kami sudah berdiskusi dan mencanangkan, mencadangkan untuk mengambil langkah hukum," kata Firmanto dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

Firmanto menegaskan bahwa ijazah palsu hanyalah sebuah rumor dan berita bohong.

Ia memastikan, Jokowi benar-benar lulus dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan terdapat ijazah asli sebagai bukti kelulusan Jokowi dari kampus tersebut.

Ijazah itu pun disebut telah dikonfirmasi oleh pihak UGM dan telah berkali-kali digunakan dan diverifikasi selama Jokowi mengikuti pemilihan, sejak tingkat wali kota Solo hingga presiden.

"Sudah dilakukan verifikasi oleh para pihak yang berkompeten, yang berwenang, termasuk KPUD, KPU Pusat, kemudian Dekanat, rektorat UGM, dan juga pihak-pihak lain, termasuk bapak sendiri," ucap Firmanto.

Oleh karena itu, Firmanto meminta pihak manapun untuk segera menghentikan narasi-narasi negatif.

Ia juga meminta masyarakat berhati-hati dalam menyampaikan informasi agar jangan sampai menyebarkan fitnah dan kebohongan.

"Kami terus akan mengkaji, akan mencadangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi," kata Firmanto.

Kuasa hukum Jokowi lainnya, Andra Reinhard, menambahkan bahwa komentar para ahli yang bermunculan di media sosial sudah liar.

Pasalnya, mereka tidak melakukannya atas perintah hukum, melainkan sebagai bentuk penggiringan opini publik.

"Liar menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya, itu semuanya liar. Kalau mereka membandingkan dengan yang asli, ataupun mereka melakukan itu atas perintah undang-undang, nah itu baru benar. Di luar itu, liar,"kata Andra.

Diketahui, isu mengenai ijazah palsu Jokowi kembali ramai di media sosial.

Masalah ijazah palsu ini dibicarakan sejak dua tahun lalu hingga membuatnya tiga kali digugat ke pengadilan.

Namun, sepanjang tiga kali itu pula, kasus ini dimenangkan oleh pihak Jokowi.

Adapun dalam laman resmi UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menjawab pihak-pihak yang meragukan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi.

Ia menegaskan bahwa ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli.

"Perlu diketahui, ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli," ujar Sigit dilansir dari laman resmi UGM.