PEKANBARU, KOMPAS.com - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Riau, Maizar, mengungkapkan bahwa terdapat 14 narapidana yang terlibat dalam aktivitas dugem di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pekanbaru.

Maizar menyatakan bahwa ke-14 napi tersebut telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru.

"Makanya saya datang ke sini (Rutan Pekanbaru) untuk menarik 14 orang warga binaan ini dan dipindahkan ke Lapas Pekanbaru. Ini untuk memudahkan pemeriksaan terkait perkara video viral tersebut," ucap Maizar saat diwawancarai wartawan di Rutan Pekanbaru, Rabu (16/4/2025).

Selain pemindahan napi, Maizar juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan meminta keterangan dari pejabat-pejabat yang bertugas di Rutan Pekanbaru.

"Pejabat-pejabat yang ada di Rutan ini kita tarik ke Kanwil Kemenkumham untuk dilakukan pemeriksaan," kata Maizar.

Petugas terancam dipecat

Ia menegaskan bahwa jika terbukti ada petugas atau pejabat Rutan Pekanbaru yang terlibat, sanksi akan diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Ya, lihat nanti kalau memang ada keterlibatan petugas, kami berikan sanksi terukur. Bisa saja (dipecat). Bisa sanksi ringan, sedang, dan berat sesuai aturan yang berlaku. Sementara ini yang akan diperiksa yaitu Karutan Pekanbaru dipanggil ke Kanwil Kemenkumham Riau," tegas Maizar.

Maizar juga menambahkan bahwa pihaknya sedang menyelidiki sumber barang-barang terlarang yang digunakan oleh para napi tersebut.

"Kami terus melakukan penelusuran dan penyelidikan dari mana mereka mendapatkan barang-barang itu. Apakah dari kunjungan atau ada oknum pegawai (yang memasukkan), ini yang sedang kami dalami," jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sebuah video yang viral di media sosial menunjukkan sekelompok pria tengah berjoget layaknya sedang dugem di dalam sebuah ruangan yang diduga berada di Rutan Kelas I Pekanbaru, Riau, pada Selasa (15/4/2025).

Dalam video tersebut, terlihat beberapa napi berjoget mengikuti alunan musik keras, sementara botol-botol minuman kemasan berserakan di sekitar mereka.

Beberapa napi juga terlihat menggunakan handphone, yang memperkuat dugaan bahwa mereka memiliki akses terhadap barang-barang terlarang di dalam rutan.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru, Riau, melakukan razia dengan menggeledah ruang tahanan narapidana, Selasa (15/4/2025) malam.

Penggeledahan dilakukan usai viral video napi Rutan Pekanbaru diduga pesta dugem dan narkoba karena diduga ada botol alat isap sabu.

Kepala Lapas Pekanbaru, Erwin Fransiskus Simangunsong, menjelaskan, pihaknya mendapat arahan dari pihak Kemenkumham Riau untuk melakukan razia guna mewujudkan lapas bebas dari narkoba, handphone, modus penipuan, dan pungli.

"Kami melakukan razia bersama TNI dengan menggeledah ruang tahanan dan warga binaan (napi). Hal ini untuk mencegah narkoba, penggunaan handphone, penipuan, dan barang terlarang lainnya," ujar Erwin saat diwawancarai wartawan di Pekanbaru, Rabu (16/4/2025).

Sebelum pelaksanaan razia, Erwin yang memimpin langsung kegiatan melakukan pendekatan persuasif dan memberikan arahan kepada warga binaan mengenai aturan-aturan yang ada.

Kemudian, ia mengajak seluruh warga binaan untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan lapas.

"Dalam pelaksanaan penggeledahan kamar hunian, petugas Lapas Pekanbaru dan personel TNI dibagi menjadi dua tim. Dengan sigap dan teliti, para petugas menyisir kamar hunian agar tidak ada barang terlarang sesuai aturan yang berlaku," kata Erwin.

Hasil dari razia ini, sebut dia, ditemukan sejumlah barang terlarang. Di antaranya, handphone, kabel-kabel ilegal, charger, dan sendok.

Petugas juga membongkar barang-barang dan peralatan yang dianggap bisa mengganggu kontrol petugas pengamanan.

Kemudian, barang terlarang yang ditemukan diinventarisasi untuk kemudian dimusnahkan.

"Lapas Pekanbaru terus berkomitmen penuh dalam menciptakan suasana kondusif dan membangun pembinaan yang maksimal bagi warga binaan," tuturnya.

Sebagaimana diberitakan, viral di media sosial sekelompok pria tengah berjoget layaknya sedang dugem di dalam sebuah ruangan yang diduga berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru, Riau, Selasa (15/4/2025).

Dalam video itu, tampak beberapa napi berjoget mengikuti alunan musik keras.

Beberapa di antaranya duduk sambil menggoyangkan kepala, sementara lainnya berdiri dan bergoyang mengikuti irama.

Di dekat mereka, terlihat botol-botol minuman kemasan berserakan serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih.

Kemudian, ada yang mengisap rokok elektrik dan ada rokok bakar.

Tak hanya itu, salah satu pria dalam video juga terlihat menggunakan handphone, dengan dugaan bahwa para tahanan tersebut memiliki akses terhadap barang-barang terlarang di dalam rutan.

Menanggapi hal ini, Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru, Bastian Manalu, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan dan pemeriksaan terlebih dahulu.

"Masih kami lakukan pemeriksaan. Mohon waktu kami cek dulu," ujar Bastian singkat kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Selasa.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau memastikan bahwa napi yang dugem di dalam tahanan berada di Rutan Pekanbaru.

Kepala Kanwil Dirjenpas Riau, Maizar, menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan tindakan tegas bagi siapa saja yang terlibat.

"Apabila dugaan pelanggaran tersebut ada, kami akan menindak tegas terhadap warga binaan (napi), termasuk kepada petugasnya apabila ada keterlibatan di dalamnya," ucap Maizar kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Rabu (16/4/2025).

"Kami akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku," tuturnya.

Pihaknya memastikan melakukan langkah konkret terkait napi dugem dan diduga pesta narkoba itu.

Maizar mengatakan, saat ini pihaknya secara mendalam akan mempelajari dan menggali informasi serta mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket).

"Saat ini tim kami sudah turun, termasuk saya sendiri untuk memastikan kondisi Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru pasca-viralnya berita tersebut," kata Maizar.

Di samping itu, dia juga memerintahkan kepada seluruh kepala lapas dan rutan se-Riau untuk melakukan razia gabungan dengan berkoordinasi dengan TNI dan kepolisian setempat.

Sebagaimana diberitakan, viral di media sosial sekelompok pria tengah berjoget layaknya sedang dugem di dalam sebuah ruangan yang diduga berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru, Riau, Selasa (15/4/2025).

Dalam video itu, tampak beberapa napi berjoget mengikuti alunan musik keras.

Beberapa di antaranya duduk sambil menggoyangkan kepala, sementara lainnya berdiri dan bergoyang mengikuti irama.

Di dekat mereka duduk, terlihat botol-botol minuman kemasan berserakan serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih.

Kemudian, ada yang mengisap rokok elektrik dan ada rokok bakar.

Tak hanya itu, salah satu pria dalam video juga terlihat menggunakan handphone, dengan dugaan bahwa para tahanan tersebut memiliki akses terhadap barang-barang terlarang di dalam rutan.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Sejumlah narapidana yang diduga sedang dugem dan pesta narkoba dipastikan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pekanbaru, Riau.

Hal ini dibenarkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Riau, Maizar.

"Ya, betul," kata Maizar saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (16/4/2025).

Dia mengaku sedang ada kegiatan sehingga belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kejadian di Rutan Pekanbaru tersebut.

"Saya masih ada kegiatan. Sebentar lagi saya jelaskan ya, seperti apa tindakannya," tutur Maizar.

Sementara itu, Kepala Rutan Pekanbaru, Bastian Manalu, saat dikonfirmasi Kompas.com, belum memberikan jawaban.

Sebagaimana diberitakan, viral di media sosial sekelompok pria tengah berjoget layaknya sedang dugem di dalam sebuah ruangan yang diduga berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru, Riau, Selasa (15/4/2025).

Dalam video itu, tampak beberapa napi berjoget mengikuti alunan musik keras.

Beberapa di antaranya duduk sambil menggoyangkan kepala, sementara lainnya berdiri dan bergoyang mengikuti irama.

Di dekat mereka duduk, terlihat botol-botol minuman kemasan berserakan serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih.

Kemudian, ada yang mengisap rokok elektrik dan ada rokok bakar.

Tak hanya itu, salah satu pria dalam video juga terlihat menggunakan handphone, dengan dugaan para tahanan tersebut memiliki akses terhadap barang-barang terlarang di dalam rutan.

SURABAYA, KOMPAS.com – Praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan di Indonesia dinilai sebagai bentuk eksploitasi yang melemahkan posisi tawar buruh.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara dunia ketiga lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Khalid Syaifullah, sosiolog masyarakat agraris dan kebijakan publik dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), saat ditemui Kompas.com di Gedung 17 Fisipol Unesa, Selasa (15/4/2025).

"Penahanan ijazah itu salah satu alasannya adalah untuk melemahkan bargaining politik para buruh," kata Khalid.

Menurutnya, dengan menahan ijazah, perusahaan dapat mencegah buruh melakukan protes atau menolak perintah atasan yang terkadang berada di luar kontrak kerja yang telah disepakati.

"Kalau mereka melakukan itu, maka konsekuensinya akan berat. Ijazahnya akan ditahan dan itu membuat mereka tunduk," ujarnya.

Dampak serius bagi tenaga kerja

Praktik penahanan ijazah ini berdampak merugikan bagi para pekerja.

Khalid menjelaskan bahwa ijazah merupakan modal utama bagi pekerja untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.

"Dalam istilah Marx, ijazah itu menjadi semacam surat kepemilikan atas komoditas tenaga kerja mereka, yang bisa mereka perjualbelikan," ujarnya.

Ketika ijazah ditahan, pekerja tidak dapat mencari pekerjaan di tempat lain.

Meskipun tidak memiliki data pasti, Khalid meyakini banyak pekerja yang ijazahnya ditahan dan tidak bisa ditebus, sehingga mereka terpaksa beralih ke sektor informal karena tidak memiliki dokumen legal untuk melamar pekerjaan formal.

Celah hukum yang dimanfaatkan

Khalid mengkritisi anggapan bahwa penahanan ijazah sah-sah saja berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, padahal praktik ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

"Ada hubungan yang timpang antara pemilik perusahaan dengan para pekerja ketika melakukan kontrak."

"Pekerja, apalagi di situasi sekarang, adalah pihak yang sangat membutuhkan pekerjaan, sehingga pilihan menahan ijazah terpaksa mereka ambil," ungkapnya.

Lebih lanjut, ketiadaan hukum yang jelas menjadi lahan eksploitasi bagi perusahaan.

Menurut Khalid, peraturan yang samar seringkali disukai oleh perusahaan dan juga pemerintah, terutama pemerintah daerah.

"Dengan begitu mereka bisa berkongkalikong dengan pihak perusahaan untuk meraup keuntungan, bisa dalam bentuk upeti atau cara lainnya," tegasnya.

Khalid merujuk pada riset berjudul "State and Illegality" yang menunjukkan bahwa praktik ilegalitas sering terjadi di wilayah hukum yang abu-abu, yang sengaja dikondisikan oleh stakeholder seperti pemerintah dan pengusaha untuk meraup keuntungan.

Peran pemerintah daerah yang berat sebelah

Dalam penyelesaian kasus penahanan ijazah, pemerintah daerah (Pemda) atau pemerintah kota (Pemkot) seharusnya berperan sebagai mediator dalam perundingan bipartit atau tripartit.

Namun, Khalid menilai peran ini seringkali problematik.

"Kadang-kadang Pemda/Pemkot sebagai mediator juga seringkali berat sebelah, biasanya memihak para perusahaan," katanya.

Adanya demonstrasi buruh setiap May Day yang menuntut kenaikan upah minimum regional (UMR) menunjukkan bahwa perundingan antara buruh dan perusahaan dengan mediator Pemda atau Pemkot melalui organisasi perangkat daerah (OPD) seringkali cenderung memenangkan pihak perusahaan.

Populisme politik vs solusi berkelanjutan

Menanggapi langkah Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, yang turun langsung menangani kasus penahanan ijazah, Khalid melihatnya sebagai cara populis yang sudah banyak dilakukan pendahulu seperti Tri Rismaharini atau bahkan mantan Presiden Joko Widodo.

"Politik kita masih mengandalkan politik ketokohan, dan itu biasanya tidak berkelanjutan. Setelah tokohnya ganti atau tokohnya dapat tawaran politik yang menggiurkan, biasanya apa yang dilakukan berhenti, bubar, dan digantikan oleh cara-cara lama," ungkapnya.

Khalid menilai, meskipun cara tersebut tampak tepat untuk jangka pendek, tidak akan berkelanjutan.

Diperlukan mekanisme penyelesaian yang komprehensif untuk menjamin para buruh memiliki posisi tawar di hadapan perusahaan.

SUMBAWA, KOMPAS.com - Guna mencegah warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban penipuan dan eksploitasi di luar negeri, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar mengambil langkah tegas dengan memperketat pengurusan paspor.

Langkah ini ditujukan untuk menghindari rekrutmen WNI sebagai admin judi online dan operator scamming, serta untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa, Tedy Anugraha, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pencegahan secara masif dengan memperdalam wawancara saat pengurusan dokumen paspor.

"Kami perketat dan perdalam di wawancara paspor. Misalnya kami tanya apa tujuannya bepergian ke negara tersebut," ujar Tedy saat ditemui pada Selasa (15/4/2025).

Pendalaman wawancara ini bertujuan memastikan bahwa warga yang ingin keluar negeri tidak terjebak dalam praktik ilegal.

Tedy mengakui bahwa belakangan ini banyak WNI yang terjebak menjadi admin judi online dan operator scamming, yang mengalami berbagai persoalan di luar negeri.

"Kebanyakan penempatan admin di negara Kamboja, Filipina, dan Myanmar. Mereka diiming-imingi kerja di kasino tetapi ternyata tidak," ujarnya.

Modus operandi yang digunakan oleh para perekrut adalah menjanjikan gaji tinggi dengan pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus, sehingga menarik minat calon pekerja, terutama anak muda dan lulusan sarjana.

"Mudah-mudahan dengan edukasi, kejahatan semacam itu bisa diminimalisir," harapnya.

Tedy juga menekankan bahwa pihaknya berupaya mencegah masyarakat menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) yang tidak sesuai prosedur.

"Biasanya ketahuan karena keceplosan saat diwawancara dan diberi pertanyaan menjebak. Atau mau jalan-jalan tetapi jawabannya mencurigakan," ucapnya.

Kantor Imigrasi Sumbawa juga fokus pada pembinaan di tingkat desa.

"Bagaimana membangun sinergi Imigrasi dan desa menuju layanan yang lebih dekat dan terintegrasi," kata Tedy.

Tujuannya adalah untuk mempermudah akses informasi terkait layanan keimigrasian, termasuk pengawasan orang asing dengan melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan kantor Imigrasi.

"Kami berikan informasi layanan keimigrasian, khususnya kepada masyarakat yang lebih cepat dan akurat dengan sistem digital," tambahnya.

Tedy menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor akan terus diperkuat dan sosialisasi akan dimasifkan untuk mencegah TPPO.

"Kami imbau kepada semua agar gunakan prosedur resmi. Kami akan sosialisasi hingga desa binaan," harapnya.

Saat ini, desa binaan Imigrasi terletak di Kecamatan Moyo Hulu, dan pihaknya berencana untuk memperluas sosialisasi ke kecamatan lain, terutama yang banyak menjadi PMI.

Tedy meminta masyarakat yang ingin menjadi PMI untuk mempersiapkan kemampuan (skill) terlebih dahulu.

"Jangan serta merta tergiur gaji besar dan iming-iming, agar kita bisa kurangi PMI unprosedural," pungkasnya.

KOMPAS.com - Insiden cekcok di dalam pesawat Wings Air yang melibatkan seorang penumpang wanita viral di media sosial.

Penumpang wanita tersebut adalah MZ, yang belakangan diketahui adalah Megawati Zebua, anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Golkar.

Dalam video berdurasi singkat yang beredar, terlihat seorang wanita mengenakan baju putih terlibat adu mulut dengan pramugari berseragam merah.

Percekcokan itu terekam kamera penumpang lain.

"Kau datang terlambat. Awaslah, aku udah mau duduk. Udahlah, selesai. Kau yang memperpanjang," ucap wanita tersebut dalam video.

Video itu memunculkan narasi bahwa Megawati Zebua mendorong dan mencekik pramugari. Namun, hingga kini belum ada bukti hukum atas tuduhan tersebut.

Keterangan Resmi dari Wings Air

Corporate Communications Strategic Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, membenarkan insiden itu terjadi pada Sabtu, 13 April 2025.

Pesawat saat itu dijadwalkan terbang dari Bandara Gunungsitoli menuju Kualanamu, dengan MZ duduk di kursi 19F.

Menurut Danang, MZ membawa koper berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin.

Saat pramugari meminta koper itu dimasukkan ke bagasi kargo belakang sesuai prosedur keselamatan, MZ menolak.

"Pelanggan (MZ) menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif," ujar Danang dalam keterangan resmi, Selasa (15/4/2025).

Danang juga menyatakan bahwa penumpang tersebut melakukan dorongan terhadap pramugari saat dilakukan pendekatan lanjutan.

"Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command dan kemudian kepada tim ramp. Setelah itu, koordinasi dilakukan dengan AVSEC (Aviation Security) dan MZ diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut," katanya.

Wings Air menegaskan bahwa pihaknya tengah menempuh langkah hukum atas insiden ini sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan penerbangan yang aman dan profesional.

KOMPAS.com - Insiden cekcok di dalam pesawat Wings Air yang melibatkan seorang penumpang wanita viral di media sosial.

Penumpang wanita tersebut adalah MZ, yang belakangan diketahui adalah Megawati Zebua, anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Golkar.

Dalam video berdurasi singkat yang beredar, terlihat seorang wanita mengenakan baju putih terlibat adu mulut dengan pramugari berseragam merah.

Percekcokan itu terekam kamera penumpang lain.

"Kau datang terlambat. Awaslah, aku udah mau duduk. Udahlah, selesai. Kau yang memperpanjang," ucap wanita tersebut dalam video.

Video itu memunculkan narasi bahwa Megawati Zebua mendorong dan mencekik pramugari. Namun, hingga kini belum ada bukti hukum atas tuduhan tersebut.

Keterangan Resmi dari Wings Air

Corporate Communications Strategic Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, membenarkan insiden itu terjadi pada Sabtu, 13 April 2025.

Pesawat saat itu dijadwalkan terbang dari Bandara Gunungsitoli menuju Kualanamu, dengan MZ duduk di kursi 19F.

Menurut Danang, MZ membawa koper berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin.

Saat pramugari meminta koper itu dimasukkan ke bagasi kargo belakang sesuai prosedur keselamatan, MZ menolak.

"Pelanggan (MZ) menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif," ujar Danang dalam keterangan resmi, Selasa (15/4/2025).

Danang juga menyatakan bahwa penumpang tersebut melakukan dorongan terhadap pramugari saat dilakukan pendekatan lanjutan.

"Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command dan kemudian kepada tim ramp. Setelah itu, koordinasi dilakukan dengan AVSEC (Aviation Security) dan MZ diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut," katanya.

Wings Air menegaskan bahwa pihaknya tengah menempuh langkah hukum atas insiden ini sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan penerbangan yang aman dan profesional.

Tanggapan Megawati Zebua

Menanggapi video viral tersebut, Megawati Zebua membantah tuduhan bahwa dirinya mencekik pramugari.

"Video viral yang mengatakan saya mencekik itu tidak ada sama sekali. Saya hanya menyuruh pramugarinya bergeser supaya penumpang lain bisa masuk," ujar Megawati saat ditemui di DPRD Sumut, Selasa (15/4/2025).

Ia mengaku saat itu hendak membantu seorang pria tua yang akan transit ke Padang agar tasnya tidak masuk bagasi karena khawatir tertinggal pesawat lanjutan.

"Pramugarinya bertahan sekali dengan mengatakan itu sudah dilabel sehingga tidak bisa dimasukkan ke kabin," katanya.

KOMPAS.com/GOKLAS WISELY Megawati Zebua saat diwawancarai di DPRD Sumut pada Selasa (15/4/2025).

Klaim Telah Saling Memaafkan

Megawati juga menyebut bahwa dirinya dan pihak Wings Air telah saling memaafkan.

"Sudah (berkomunikasi dengan Wings Air), ya saling memaafkan, itu saja. Biarlah ini jadi pembelajaran bagi kita juga," ujarnya.

Respons DPRD Sumut

Ketua DPRD Sumut, Erni Eriyanti, turut memberikan komentar. Ia mengaku belum bertemu Megawati pasca-insiden, tetapi akan segera melakukan klarifikasi.

"Seharusnya sebagai wakil rakyat, ya bisa menjaga sikapnya di luar," ujar Erni.

Menanggapi langkah hukum yang ditempuh Wings Air, Erni pun memberi tanggapan.

"Ya sah-sah saja ya. Kita tunggu saja ya," tuturnya.

(Penulis Kontributor Medan Kompas.com: Goklas Wisely)

SITUBONDO, KOMPAS.com - Adi Wicaksono (35), terdakwa kasus pembunuhan berencana yang ditahan di Rutan Situbondo, Jawa Timur, meninggal dunia pada Selasa, 15 April 2025.

Ia diduga terjangkit penyakit HIV AIDS dan TBC. Kematian Adi Wicaksono dilaporkan terjadi pukul 04.50 WIB di Rumah Sakit Umum Abdoer Rahem.

Humas Pengadilan Negeri Situbondo, Anak Agung Putra Wiratjaya, mengungkapkan informasi yang diterima dari penuntut umum mengenai kondisi kesehatan terdakwa.

"Informasi yang kami terima dari penuntut umum menyebutkan bahwa penyakit yang bersangkutan adalah HIV AIDS dan TBC. Namun, untuk laporan resmi mengenai hal ini, kami belum menerimanya," kata Agung kepada Kompas.com.

Agung menambahkan bahwa keputusan untuk melakukan pengusutan lebih lanjut terkait kematian Adi Wicaksono sepenuhnya tergantung pada pihak keluarga.

"Jika pihak keluarga berkendak untuk diselidiki, itu bisa dilakukan," ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa saat terakhir kali melihat Adi Wicaksono dalam persidangan, kondisinya menunjukkan perubahan signifikan.

"Terdakwa saat kami terakhir sidang sudah kurus, berbeda saat awal-awal sidang yang masih terlihat segar," ungkapnya.

Menurut Agung, berdasarkan hukum pidana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP, ketika terdakwa meninggal dunia, proses hukum akan otomatis gugur.

"Keputusan resmi masih menunggu laporan surat kematian dari rumah sakit. Setelah itu, proses hukum akan dihentikan sesuai Pasal 77 KUHP," ujarnya.

Sebelumnya, jenazah Syamsul Hadi, warga Kecamatan Silo Kabupaten Jember, ditemukan membusuk di lahan tebu Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo pada Kamis, 26 September 2024.

Setelah hampir setahun penyelidikan, terungkap bahwa korban dibunuh oleh adik iparnya, Adi Wicaksono, yang terlibat dalam permasalahan utang piutang.

Kini, Adi Wicaksono meninggal dunia akibat komplikasi penyakit, termasuk HIV AIDS, TBC, penyakit lambung, dan depresi.

PEKANBARU, KOMPAS.com – Sebuah video memperlihatkan sekelompok pria berjoget layaknya sedang dugem viral di media sosial. Lokasi kejadian diduga berada di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru, Riau.

Video itu pertama kali diunggah oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jambi, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun Instagram resminya, @manangsoebeti_stori, pada Selasa (15/4/2025).

"Ada yang tahu di mana ini? Sepertinya saya kenal sama yang nyender di tembok pakai kacamata itu," tulis Manang dalam unggahannya, disertai cuplikan video berdurasi singkat.

Dalam unggahan tersebut, Manang juga menyebut nama "Budi Akak", seorang bandar narkoba yang pernah ditangkapnya saat menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Riau pada September 2024.

Video tersebut menunjukkan beberapa pria berjoget mengikuti alunan musik keras. Sebagian duduk sambil menggoyangkan kepala, sementara lainnya berdiri dan ikut bergoyang.

Di sekitar mereka terlihat botol-botol minuman berserakan, serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih menyerupai alat isap sabu atau bong.

Ada pula pria yang tampak mengisap rokok elektrik dan menggunakan ponsel.

Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru, Bastian Manalu, menyatakan pihaknya masih menelusuri kebenaran video tersebut.

"Masih kita lakukan pemeriksaan. Mohon waktu kita cek dulu," ujar Bastian singkat saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Selasa.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika turut menanggapi kemunculan video viral itu. Ia telah memerintahkan anggotanya untuk segera berkoordinasi dengan pihak Rutan dan Lapas guna melakukan razia gabungan.

"Sudah saya instruksikan Kasat Narkoba untuk segera melakukan operasi gabungan. Melakukan razia dan pengecekan peredaran narkoba di dalam lapas maupun rutan," kata Jeki saat diwawancarai di Pekanbaru, Selasa.

Menurut Jeki, langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap keresahan masyarakat.

"Tidak boleh ada ruang untuk narkoba, apalagi di dalam tempat yang seharusnya menjadi tempat pembinaan," tegasnya.

CILACAP, KOMPAS.com - Sebanyak lima narapidana kasus terorisme yang mendekam di Pulau Nusakambangan, menyatakan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Momen tersebut ditandai dengan upacara ikrar setia kepada NKRI di aula Lapas Pasir Putih, Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (15/4/2025).

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan ikrar setia kepada NKRI oleh kelima napiter.

Kemudian pembacaan Pancasila dan penghormatan serta mencium bendera merah putih.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan, ikrar ini bukan hanya simbol, tetapi juga komitmen moral yang harus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Kelima napi terorisme ini adalah saudara-saudara kita. Mereka menyatakan ikrar dengan ikhlas dan tulus, mereka sadar mereka melakukan hal yang salah, apabila bebas akan mengubah semuanya," kata Eddy di Dermaga Wijayapura, Cilacap, usai menjadi inspektur upacara, Selasa.

Kelima narapidana tersebut yaitu, IA anggota JAD Sulteng, AT (JAD Gorontalo), PS (7 JI Lampung), HR (JI Lampung), dan NS (JAD Solo).

Mereka divonis penjara antara tiga sampai 17 tahun.

Kolaborasi program deradikalisasi

Eddy mengatakan, program deradikalisasi ini merupakan kolaborasi Lapas Nusakambangan bersama BNPT, Densus 88, dan stakeholder terakait sehingga berhasil membawa mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Dengan dilakukannya ikrar ini, diharapkan para napiter dapat menjalani sisa masa pidana dengan semangat baru, serta mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jateng Kunrat Kasmiri mengatakan, total terdapat 115 napi terorisme yang mendekam di Nusakambangan.

"Di Nusakambangan ada 115 napiter, sekitar 50-an sudah ikrar setia kepada NKRI. Target kami seluruh yang di Nusakambangan dapat kembali ke Ibu Pertiwi," kata Kunrat.

Narapidana yang hari ini berikrar mendekam di lapas dengan sistem keamanan super maximum security. Rinciannya empat di Lapas Kelas IIA Pasir Putih dan satu narapidana dari Lapas Kelas I Batu.

Secara bertahap mereka akan dipindahkan dari lapas dengan super maximum security ke tingkat yang lebih rendah.

KOMPAS.com - Sebuah unggahan yang disebut sebagai video pernikahan I Wayan Agus Suartama alias Agus Difabel menjadi viral di dunia maya.

Sebuah video yang diunggah akun Tiktok @er***oviya**** memperlihatkan ibu Agus, Ni Gusti Ayu Ari Padhi dan kekasih Agus, Ni Luh Nopianti sedang melakukan prosesi pernikahan Widiwidana dalam adat Bali.

Sementara itu, Agus sendiri tidak hadir lantaran masih ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat karena tersandung kasus kekerasan seksual.

Kehadiran Agus diwakilkan oleh sebuah keris yang dibungkus kain putih.

Lantas, bolehkah pernikahan tidak dihadiri mempelai laki-laki yang sedang ditahan?

Pernikahan Agus menurut ahli hukum

Dosen Hukum Perdata UNS, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, menjelaskan mengenai pernikahan Agus Difabel dari sisi hukum perkawinan.

"Agus difabel beragama Hindu, maka yang dipakai adalah UU Perkawinan, KUH Perdata, dan UU Adminduk," terang Anjar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/4/2025).

Anjar mengatakan bahwa keabsahan pernikahan ditentukan menurut hukum agama masing-masing menurut Undang-undang Pernikahan (UUP) Pasal 2 ayat (1).

"Jadi kita harus tahu dulu bagaimana hukum perkawinan Agama Hindu mengatur tentang keabsahan," kata Anjar.

Selanjutnya, Anjar menjelaskan bahwa UUP tidak mengatur mengenai ketidakhadiran mempelai dalam pernikahan.

Namun, Pasal 79 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per) mengatur hal tersebut.

Dalam pasal 79 KUH dituliskan, "Jika ada alasan-alasan penting. Presiden berkuasa untuk mengizinkan pihak-pihak yang bersangkutan melangsungkan perkawinan mereka dengan menggunakan seorang wakil yang khusus diberi kuasa penuh dengan akta otentik. Bila pemberi kuasa itu, sebelum perkawinan dilaksanakan, telah kawin dengan orang lain secara sah, maka perkawinan yang telah berlangsung dengan wakil khusus dianggap tidak pernah terjadi".

Karena itu, pernikahan Agus akan sah secara hukum negara apabila kuasa diberikan ke orang lain, bukan pada benda berupa keris.

"Yang terjadi dengan Agus itu baru perkawinan agama. Untuk pelaporan dan pencatatannya ke Dukcapil, perlu memakai UU Adminduk (Undang-undang Administrasi Kependudukan)," ujar Anjar.

Di samping itu, dia menjelaskan bahwa tahanan memiliki hak menikah yang tidak boleh dicabut.

"Jadi boleh. Mestinya bisa ditempuh dengan meminta ijin ke ketua rutan," kata dia.

Pengacara Agus sebut mereka menikah secara adat Bali

Diberitakan Kompas.com, Selasa (15/4/2025), Pengacara Agus difabel membenarkan bahwa pernikahan Agus dilaksanakan secara adat, yaitu dengan syarat pernikahan dilakukan atas keinginan dan persetujuan kedua belah pihak.

Ainuddin mengatakan bahwa agenda pernikahan Agus dan Ni Luh Nopianti sudah direncanakan sebelum Agus terjerat kasus kekerasan seksual.

Dia menegaskan bahwa pernikahan tersebut tidak dapat dihalangi oleh proses hukum yang sedang dijalani Agus.

Sementara itu, Agus diwakilkan oleh keris yang menyimbolkan kehormatan, kesetiaan, dan kekuatan dalam prosesi pernikahan adat Balinya.

"Seorang laki-laki tidak bisa hadir dalam pernikahan adat Bali, maka itu direpresentasikan dalam bentuk keris yang kemudian diikat pakai kain putih, tapi secara adat itu intinya sudah sah," kata Ainuddin.

Sampai saat ini, kasus hukum yang dijalani Agus masih berlanjut dan memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri Mataram.