JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Jubir Presiden Prasetyo Hadi meminta semua pihak tidak menggiring pertemuan menteri-menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai wujud 'matahari kembar' di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo menyatakan, tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo.

"Enggak, sama sekali tidak. Karena bagi beliau semangatnya kan silaturahmi. Jadi tolong juga lah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada matahari kembar, jangan begitu," ujar Prasetyo, di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini enggak seperti itu," sambung dia.

Prasetyo menuturkan, silaturahmi menteri Prabowo ke Jokowi adalah suatu hal yang wajar.

Apalagi, kata dia, Jokowi pernah menjadi Presiden selama 2 periode.

"Dalam suasana Lebaran kan wajar-wajar saja bersilaturahmi," ucap Prasetyo.

Oleh karena itu, Prasetyo menegaskan menteri-menteri Prabowo dalam kondisi solid.

Mereka semua, kata dia, sedang bekerja keras sesuai dengan tugasnya masing-masing.

"Dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik kemenko maupun kementerian, sedang bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan," imbuh dia.

Diketahui, baru-baru ini, elite PKS Mardani Ali Sera mengangkat isu mengenai matahari kembar.

Hal tersebut Mardani sampaikan saat menanggapi kunjungan khusus sejumlah menteri Presiden Prabowo Subianto ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.

Dalam kunjungan itu, Jokowi masih dipanggil bos oleh menteri Prabowo.

Dia menilai silaturahmi Lebaran sah saja dilakukan oleh semua pihak.

Namun, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan justru memunculkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan.

“Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menegaskan tidak ada praktik matahari kembari di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo mengatakan, pertemuan menteri-menteri Kabinet Merah Putih dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo adalah silaturahmi yang wajar dilakukan pada masa Lebaran.

"Oh, enggak ada lah itu. Kalaupun, mohon maaf ya, ada para menteri yang sowan silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, saya kira itu wajar-wajar saja," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Sebagai Presiden, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang menjabat 2 periode, ya dalam suasana Lebaran kan wajar-wajar saja bersilaturahmi," kata dia.

Prasetyo pun meminta semua pihak agar tidak berspekulasi soal matahari kembar dengan berkaca dari pertemuan-pertemuan tersebut.

Ia menekankan, pertemuan para menteri dengan Jokowi semestinya dianggap sebagai acara silaturahmi.

"Jadi tolong juga lah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada matahari kembar, jangan begitu. Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini enggak seperti itu," kata Prasetyo.

Politikus Partai Gerindra ini jgua mengeklaim, Kabinet Merah Putih solid di bawah komando Prabowo.

Ia mengatakan, semua menteri sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing.

"Dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik kemenko maupun kementerian, sedang bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan," imbuh Prasetyo.

Isu matahari kembar mencuat setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo dalam rangka silaturahmi Idul Fitri.

Menariknya, beberapa menteri Prabowo menyebut Jokowi sebagai "bos" mereka.

"Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono seusai bertemu Jokowi, Jumat (11/4/2025).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan hal serupa, dengan menegaskan pertemuan itu sebagai bentuk silaturahminya dengan Jokowi selaku bosnya.

"Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doian supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan," kata Budi.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menilai, silaturahmi Lebaran sah-sah saja dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh menteri Prabowo yang sowan ke rumah Jokowi.

Namun, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan justru memunculkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan.

"Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani.

Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.

“Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.

PACITAN, KOMPAS.com - Ajun Inspektur Satu (Aiptu) LC, anggota Polres Pacitan, diduga memerkosa tahanan wanita di ruang tahanan Mapolres Pacitan. Kini, Aiptu LC telah ditahan di Polda Jatim untuk pemeriksaan.

Aiptu LC merupakan Pejabat Sementara (Ps) Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) di Mapolres Pacitan.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abast mengatakan, kasus ini telah ditangani oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) Polres Pacitan dan Bidang Propam Polda Jatim sejak dilaporkan pada awal April 2025.

Diduga, pemerkosaan ini terjadi berturut-turut pada Jumat (4/4/2025) hingga Minggu (6/4/2025). Pemerkosaan diduga berlangsung di ruang tahanan korban.

"Memang benar sudah kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini dari personel Propam Polda Jatim telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personel Polres Pacitan inisial LC yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan," kata Abraham, Jumat (18/4/2025), seperti dikutip Surya.co.id.

Sementara itu, korban merupakan tahanan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berinisial PW (21). Korban merupakan warga asal Jawa Tengah.

PW ditangkap karena diduga sebagai muncikari. PW diduga memperdagangkan anak di bawah umur di salah satu hotel di Kabupaten Pacitan.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Oknum Polisi Aiptu LC di Pacitan Diduga Rudapaksa Tahanan Wanita, Kini Ditahan di Polda Jatim.

SURABAYA, KOMPAS.com - Polda Jatim mengambil tindakan tegas terhadap oknum personel Polres Pacitan berinisial LC yang terlibat dalam kasus pemerkosaan terhadap tahanan perempuan.

LC sudah ditahan dan terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

“Yang bersangkutan terancam sanksi berupa PTDH,” ungkap Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, pada Senin (21/4/2025).

Polda Jatim telah menonaktifkan LC dari tugas kepolisian sejak sepekan lalu dan saat ini pelaku ditahan di sel khusus.

“Seminggu ke belakang sudah dilakukan penahanan dan saat ini berada di tahanan khusus Bidpropam Polda Jatim,” ujarnya.

Tindakan ini diambil sebagai langkah tindak lanjut terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah seorang anggotanya.

“Tentu ini menjadi evaluasi kami, khususnya Polda Jatim, dan menjadi atensi Bapak Kapolda untuk segera memproses,” tambahnya.

Kasus ini mencuat setelah korban melaporkan langsung insiden yang dialaminya kepada pihak internal kepolisian.

Pelaku diduga telah memperkosa tahanan wanita (PW) di ruang tahanan Mapolres Pacitan.

Tindak kekerasan seksual yang dilakukan Aiptu LC diduga berlangsung selama tiga hari berturut-turut, yakni Jumat (4/4/2025) hingga Minggu (6/4/2025).

PW yang merupakan warga Jawa Tengah tersebut ditahan karena terlibat dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, PW diduga berperan sebagai mucikari yang memperdagangkan anak di bawah umur di sebuah hotel di wilayah Kabupaten Pacitan.

BEKASI, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan darurat kepada FF (27), warga Bekasi, Jawa Barat, mantan admin situs judi online (judol).

Perlindungan diberikan karena FF diduga mendapat ancaman setelah membeberkan kegiatannya selama menjadi admin judol di Kamboja.

"Jadi perlindungan saudara FF ini karena pernyataannya di salah satu stasiun televisi swasta kemudian mendapat ancaman verbal melalui Instagram pribadinya," kata Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin, saat dikonfirmasi, Senin (21/4/2025).

Namun, Wawan tak membeberkan jenis ancaman yang diterima FF hingga akhirnya LPSK turun tangan memberikan perlindungan.

Wawan menyatakan pemberian perlindungan sesuai dengan kewenangan lembaganya terhadap seorang saksi maupun korban tindak pidana.

"Sesuai dengan kewenangan LPSK yang bisa memberikan pelindungan terhadap saksi maupun korban tindak pidana, maka kita bisa memberikan pelindungan darurat," imbuh dia.

Sebelumnya, FF menceritakan pengalaman pahitnya selama bekerja sebagai admin situs judol di Kamboja.

Selama menjadi admin judol dalam rentang waktu April hingga November 2024, rasa kemanusiaan dan mentalnya diuji ketika melihat rekannya tewas disiksa seorang algojo asal Indonesia.

Ia melihat dengan mata telanjang saat rekannya menghembuskan nyawa terakhirnya akibat disetrum hingga dipukul di ruangan khusus selama tiga hari berturut-turut.

Korban disiksa karena tak memenuhi target untuk mencatatkan 100 transaksi bagi warga Indonesia bermain judol di situsnya.

"Teman mati karena disetrum, enggak dikasih makan. Penyiksaan di ruangan tertutup gitu," kata FF kepada wartawan, Jumat (18/4/2025).

Kematian rekannya membuatnya depresi. Hal sama juga dialami sesama admin judol. Mereka tak menyangka betapa berisikonya bekerja di Kamboja.

"Melihat teman sampai mati itu bikin mental semua (teman) hancur," ungkap FF.

Setelah kematian itu, tebersit di benak FF untuk segera pulang ke Tanah Air.

Ia tak ingin mengalami nasib yang sama seperti sahabatnya mati disiksa di tangan algojo situs judol. Namun, ia tak bisa melenggang angkat kaki begitu saja dari Kamboja.

Ia harus membayar penalti sebesar Rp 23 juta kepada perusahaan jika hendak pulang ke Indonesia sebelum masa setahun kontraknya rampung.

"Tebusan gue pribadi itu sampai Rp 23 juta. Itu bayar ke perusahaan, cash. Karena dari Rp 23 juta itu dihitung dari biaya transport gua berangkat, pembuatan paspor, sama jalur VIP segala macem," jelasnya.

Seiring berjalannya waktu, mental FF kian digerus. Akhirnya, ia pun angkat tangan. Ia tak ingin berlama-lama di Kamboja.

Pada November 2024, ia memutuskan menyerahkan uang Rp 23 juta ke perusahaan demi bisa pulang ke Tanah Air.

Ia memilih membayar penalti ketimbang bertahan lama di sana. Begitu uang diterima, pihak perusahaan langsung mengizinkannya pulang.

Asa yang dinantikannya sejak lama pun datang untuk bisa kembali menginjakkan kaki di Bumi Pertiwi.

"Tapi gue balik dari Kamboja pun langsung ke psikiater karena gue ngerasa kayak mental gue benar-benar hancur banget gitu. Ketemu orang pun gue sekarang takut," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menerima permohonan dari keluarga korban dan saksi pada kasus pembunuhan jurnalis, Juwita (23), oleh Kelasi Satu Jumran, anggota TNI AL di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

"LPSK menerima enam permohonan perlindungan dari keluarga korban dan saksi dalam kasus dugaan pembunuhan jurnalis perempuan asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, oleh anggota TNI AL aktif. Permohonan mencakup pendampingan hukum, bantuan psikologis, hingga fasilitasi restitusi," ucap Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam keterangan resmi, Senin (21/4/2025).

Sri menekanakan, LPSK terus berkomitmen untuk mengawal kasus pembunuhan jurnalis serta memastikan keluarga dan korban mendapatkan haknya.

"LPSK juga membuka ruang bagi siapa pun yang memiliki informasi atau bukti tambahan untuk turut memperkuat proses penegakan hukum," kata Sri.

Sri menjelaskan, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Polisi Militer dan Oditur Militer selaku penuntut umum pada peradilan militer.

Di sisi lain, Sri menegaskan bahwa keluarga korban juga telah mengajukan ganti rugi atau restitusi kepada pelaku.

“Kami juga menyampaikan kepada keluarga korban, haknya berkaitan dengan fasilitasi restitusi. Karena memang restitusi itu bagian dari hak yang sudah termaktub di dalam undang-undang,” ungkap Sri.

Sri menjelaskan bahwa permohonan restitusi tersebut menjadi bagian dari tuntutan hukum yang ditetapkan majelis hakim.

“Kami minta supaya Oditur juga membuka diri untuk bisa kami sampaikan restitusi tersebut masuk ke dalam bagian dari perkara persidangan, dan untuk diputuskan oleh Majelis Hakim,” tegas Sri.

Diberitakan sebelumnya, Juwita (23), seorang wartawati dari salah satu media online di Banjarbaru, ditemukan tidak bernyawa di kawasan Gunung Kupang pada Sabtu (22/3/2025) sore.

Oleh karena penyebab kematiannya dinilai janggal, organisasi pers dan rekan sesama jurnalis di Banjarbaru mendesak Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan.

Sejumlah saksi diperiksa petugas Polres Banjarbaru untuk mengungkap penyebab kematiannya.

Lima hari setelah kematiannya, terduga pelaku pembunuhan mulai terungkap setelah Detasemen Polisi Militer Lanal Balikpapan menggelar konferensi pers.

Juwita diduga tewas dibunuh oknum anggota TNI AL, Jumran, yang merupakan kekasihnya. Pihak keluarga Juwita menuntut keadilan dan berharap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya.

Menurut keterangan Pazri, kuasa hukum keluarga Juwita, pelaku Jumran telah ditetapkan sebagai tersangka.

Setelah penetapan tersangka, terungkap fakta-fakta baru, termasuk dugaan pemerkosaan yang dilakukan Jumran terhadap Juwita sebelum ia dihabisi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menerima permohonan dari keluarga korban dan saksi pada kasus pembunuhan jurnalis, Juwita (23), oleh Kelasi Satu Jumran, anggota TNI AL di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

"LPSK menerima enam permohonan perlindungan dari keluarga korban dan saksi dalam kasus dugaan pembunuhan jurnalis perempuan asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, oleh anggota TNI AL aktif. Permohonan mencakup pendampingan hukum, bantuan psikologis, hingga fasilitasi restitusi," ucap Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam keterangan resmi, Senin (21/4/2025).

Sri menekanakan, LPSK terus berkomitmen untuk mengawal kasus pembunuhan jurnalis serta memastikan keluarga dan korban mendapatkan haknya.

"LPSK juga membuka ruang bagi siapa pun yang memiliki informasi atau bukti tambahan untuk turut memperkuat proses penegakan hukum," kata Sri.

Sri menjelaskan, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Polisi Militer dan Oditur Militer selaku penuntut umum pada peradilan militer.

Di sisi lain, Sri menegaskan bahwa keluarga korban juga telah mengajukan ganti rugi atau restitusi kepada pelaku.

“Kami juga menyampaikan kepada keluarga korban, haknya berkaitan dengan fasilitasi restitusi. Karena memang restitusi itu bagian dari hak yang sudah termaktub di dalam undang-undang,” ungkap Sri.

Sri menjelaskan bahwa permohonan restitusi tersebut menjadi bagian dari tuntutan hukum yang ditetapkan majelis hakim.

“Kami minta supaya Oditur juga membuka diri untuk bisa kami sampaikan restitusi tersebut masuk ke dalam bagian dari perkara persidangan, dan untuk diputuskan oleh Majelis Hakim,” tegas Sri.

Diberitakan sebelumnya, Juwita (23), seorang wartawati dari salah satu media online di Banjarbaru, ditemukan tidak bernyawa di kawasan Gunung Kupang pada Sabtu (22/3/2025) sore.

Oleh karena penyebab kematiannya dinilai janggal, organisasi pers dan rekan sesama jurnalis di Banjarbaru mendesak Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan.

Sejumlah saksi diperiksa petugas Polres Banjarbaru untuk mengungkap penyebab kematiannya.

Lima hari setelah kematiannya, terduga pelaku pembunuhan mulai terungkap setelah Detasemen Polisi Militer Lanal Balikpapan menggelar konferensi pers.

Juwita diduga tewas dibunuh oknum anggota TNI AL, Jumran, yang merupakan kekasihnya. Pihak keluarga Juwita menuntut keadilan dan berharap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya.

Menurut keterangan Pazri, kuasa hukum keluarga Juwita, pelaku Jumran telah ditetapkan sebagai tersangka.

Setelah penetapan tersangka, terungkap fakta-fakta baru, termasuk dugaan pemerkosaan yang dilakukan Jumran terhadap Juwita sebelum ia dihabisi.

KOMPAS.com - Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) mendesak Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas untuk segera menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 217 Tahun 2024.

Putusan tersebut menetapkan pemulihan status badan hukum PSHT di bawah kepemimpinan Muhammad Taufiq, yang sebelumnya pernah diterbitkan Kemenkumham namun kemudian ditarik.

"Kita sangat mengharapkan kepada Menteri Hukum untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan memulihkan kembali badan hukum PSHT yang pernah diterbitkan oleh Kemenkumham tetapi kemudian di-takedown (dihapus)," ujar Ketua Umum PSHT Muhammad Taufiq saat acara Halal Bihalal Pengurus Pusat PSHT di Museum Purna Bhakti Pertiwi, TMII, Jakarta Timur, Minggu (20/4/2025).

Apa Dasar Hukum Tuntutan PSHT?

Taufiq menjelaskan, selain putusan PTUN, terdapat pula dasar hukum kuat dari putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) Nomor 68 Tahun 2022 yang memperkuat posisinya sebagai pihak yang sah mendaftarkan badan hukum PSHT.

PTUN Jakarta bahkan telah mengirimkan surat Nomor 614 tertanggal 11 Februari 2025 kepada Menkumham, yang juga ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Surat tersebut berisi permohonan pemulihan objek sengketa kepengurusan PSHT agar dikabulkan.

"Kami minta Menkum segera mematuhi dan melaksanakan perintah PTUN tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum," tegas Taufiq.

Mengapa Dualisme Kepengurusan PSHT Merugikan?

Taufiq menuturkan, dualisme kepengurusan PSHT menimbulkan dampak signifikan, terutama dalam pengembangan karier atlet pencak silat dari PSHT.

Ia menyampaikan, banyak atlet dari PSHT yang terhambat untuk berpartisipasi dalam berbagai kejuaraan karena konflik legalitas organisasi.

"Adanya dualisme kepengurusan menyebabkan kedua pengurus tidak boleh ikut dalam aktivitas Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), terutama yang terkait dengan organisasi," paparnya.

Bahkan, di sejumlah daerah, atlet PSHT dilarang mengikuti kompetisi pencak silat.

"Ini kan mengganggu kita untuk memberi kontribusi pada kemajuan pencak silat di Indonesia," tambahnya.

Ia juga menyebut bahwa pihaknya telah menempuh berbagai jalur untuk menyelesaikan masalah ini secara damai.

Adapun upaya audiensi telah difasilitasi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), tapi belum membuahkan hasil.

"Kami sekuat tenaga menjaga saudara-saudara kita untuk tidak ramai-ramai datang ke sana (kantor Menkumham) dulu. Karena kita ingin melalui jalur-jalur yang lebih soft (lunak), karena bagaimanapun juga PSHT juga turut andil dalam mendirikan Indonesia," ujarnya.

Bagaimana Pandangan IPSI terhadap Masalah Ini?

Ketua Harian Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI), Benny Sumarsono, yang turut hadir dalam acara Halal Bihalal, menyatakan bahwa dualisme kepengurusan PSHT sangat memengaruhi perkembangan pencak silat nasional.

Ia berharap permasalahan hukum ini segera selesai agar Indonesia dapat mengirimkan atlet terbaiknya dalam ajang Sea Games dan kompetisi internasional lainnya.

"Kenapa harus segera diselesaikan? Karena kami ingin mengirim atlet pencak silat dalam kejuaraan di Sea Games di tahun ini," kata Benny.

Ia menambahkan, penyelesaian masalah dualisme ini akan menjadi langkah penting untuk mengembalikan kejayaan pencak silat Indonesia.

AMBON, KOMPAS.com - EH, seorang tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, ditemukan tewas gantung diri di dalam sel tahanan Polsek Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku, Minggu (20/4/2025).

Pria berusia 50 tahun ini diduga mengakhiri hidupnya dengan cara tragis akibat rasa malu setelah ketahuan mencabuli dua cucu perempuannya.

Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Pol Areis Aminnulla, menyatakan bahwa EH ditemukan pertama kali oleh salah satu tahanan berinisial HK di dalam kamar mandi.

"Korban ini sebelumnya ditahan atas kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan korban adalah cucunya sendiri. Korban ditahan sejak 4 April 2024," ujar Areis kepada wartawan.

Areis menambahkan bahwa sebelum EH ditemukan tewas, pada pukul 09.00 WIT, Briptu Saptar Buton, petugas piket jaga, sempat melakukan pengecekan terhadap tahanan.

"Kondisi tahanan saat itu lengkap dan dalam kondisi sehat," ujarnya.

Menurut Areis, korban sempat mengalami batuk-batuk sekitar pukul 02.00 WIT.

Saat itu, petugas piket menyampaikan kepada korban bahwa mereka akan berkoordinasi dengan pihak medis untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada pagi hari.

"Kemudian, pada pukul 05.38 WIT, rekan korban yang tinggal satu ruang bilik tahanan hendak ke kamar mandi, namun ia melihat korban sedang tergantung dengan posisi menghadap tembok," katanya.

Saat ditemukan, posisi kaki korban agak tertekuk tepat di atas toilet.

Lalu, saksi HK memanggil tahanan lain yang berada di sebelah bilik.

"Setelah melihat kondisi korban, para tahanan memberitahukan kepada piket jaga, Briptu Saptar Buton," ungkapnya.

Tak lama setelah itu, piket jaga tahanan bersama petugas Polsek Namrole membuka ruang tahanan dan melakukan pengecekan langsung.

Saat itu, korban terlihat tergantung di kamar mandi dengan posisi menghadap ke tembok.

Kemudian, tim identifikasi Polres Buru Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Diduga kuat korban merasa tertekan dan malu atas perbuatannya yang melakukan kekerasan seksual terhadap dua orang cucunya sendiri," ungkap Areis.

Atas kejadian ini, pihak keluarga menolak rencana otopsi terhadap jasad korban.

"Pihak keluarga menerima dengan ikhlas kematian korban," sebutnya.

PEKANBARU, KOMPAS.com – Empat narapidana yang terlibat dugem dan diduga pesta narkoba di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pekanbaru, Riau, dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Jawa Tengah.

Pemindahan dilakukan pada Sabtu (19/4/2025), menyusul viralnya video para napi yang berpesta di dalam sel.

"Ya, empat orang napi (yang dikirim ke Nusakambangan)," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau, Maizar, saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Senin (21/4/2025).

Maizar menjelaskan, keempat napi yang merupakan terpidana kasus narkoba ini dipindahkan untuk menjalani pembinaan lanjutan sekaligus memutus jaringan peredaran narkoba dari dalam rutan.

"Yang jelas untuk pembinaan lebih lanjut dan memutuskan jaringan (narkoba)," kata Maizar.

Sebelumnya, sebanyak 14 narapidana melakukan dugem dan diduga pesta narkoba di dalam Rutan Pekanbaru pada Senin (14/4/2025) malam.

Aksi mereka terungkap setelah salah satu napi merekam video dan membagikannya ke status WhatsApp. Video itu kemudian menyebar luas di media sosial.

Dalam rekaman tersebut, tampak napi menghidupkan musik keras, berjoget, bermain ponsel, serta mengisap rokok elektrik dan rokok bakar. Terlihat pula alat isap sabu di antara barang-barang mereka.

Semua barang itu dilarang berada di dalam rutan. Namun, akibat kelalaian petugas, barang terlarang tersebut bisa masuk ke dalam sel.

Terkait hal itu, Kanwil Ditjenpas Riau mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Rutan Pekanbaru, Bastian Manalu, dan Kepala Pengamanan Rutan, Arie Jelfri.

Sementara itu, ke-14 napi dipindahkan sementara ke Lapas Pekanbaru untuk memudahkan proses pemeriksaan.

KOMPAS.com - Ajun Inspektur Satu (Aiptu) berinisial LC, anggota Polres Pacitan, tengah menjadi sorotan setelah diduga melakukan tindakan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita berinisial PW (21).

Peristiwa ini disebut terjadi di ruang tahanan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Pacitan.

Saat kejadian berlangsung, Aiptu LC diketahui menjabat sebagai Pejabat Sementara (Ps) Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) di lingkungan Polres Pacitan.

Berikut ini duduk perkara insiden anggota Polres Pacitan yang diduga Perkosa tahanan wanita.

Bagaimana awal mula insiden anggota Polres Pacitan ini?

Kasus ini mencuat setelah korban melaporkan langsung insiden yang dialaminya kepada pihak internal kepolisian.

Pelaku diduga telah memperkosa tahanan wanita (PW) di ruang tahanan Mapolres Pacitan

Tindak kekerasan seksual yang dilakukan Aiptu LC diduga berlangsung selama tiga hari berturut-turut, yakni sejak Jumat (4/4/2025) hingga Minggu (6/4/2025).

PW diketahui merupakan warga asal Jawa Tengah yang sedang menjalani masa penahanan di Mapolres Pacitan.

Ia ditahan karena terlibat dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, PW diduga berperan sebagai mucikari yang memperdagangkan anak di bawah umur di sebuah hotel di wilayah Kabupaten Pacitan.

Apa tindakan terhadap anggota Polres Pacitan ini?

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Sie Propam Polres Pacitan dan Bidang Propam Polda Jawa Timur.Pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Aiptu LC pun segera dilakukan.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abast, membenarkan adanya dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap tahanan perempuan.

“Yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan,” ujar Abraham, dikutip Kompas.com (20/04/2025).

Apa tindak lanjut Polda Jawa Timur?

Anggota Polres Pacitan berinisial Aiptu LC resmi ditahan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur (Mapolda Jatim) terkait dugaan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita.

Penahanan dilakukan sebagai bagian dari proses pemeriksaan internal yang saat ini tengah berjalan.

Selama proses penyelidikan dan penyidikan, Aiptu LC ditempatkan di ruang khusus di Gedung Propam Polda Jatim.

Penahanan ini juga merupakan bagian dari penanganan kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri.

Apakah pelaku dapat dikenai PTDH?

Dilansir Kompas.com (20/04/2025), Abraham mengonfirmasi bahwa proses hukum terhadap Aiptu LC telah berlangsung sejak laporan diterima oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) Polres Pacitan dan Bidang Propam Polda Jatim sejak dilaporkan awal April 2025.

"Memang benar sudah kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini dari personil Propam Polda Jatim telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personil Polres Pacitan inisial LC," kata Abraham.

Proses hukum terhadap Aiptu LC akan dilaksanakan dengan tegas dan tanpa pandang bulu.

Menurut Abraham, jika terbukti bersalah, Aiptu LC terancam menerima sanksi berat, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Abraham menambahkan bahwa sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Aiptu LC tidak hanya berupa PTDH, tetapi juga sanksi hukum lainnya.

"Yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sanksi hukum lainnya," tegas Abraham dalam keterangannya.

Sumber:

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Aiptu LC Anggota Polres Pacitan yang Diduga Perkosa Tahanan Wanita Terancam Sanksi PTDH, Klik untuk baca: https://www.kompas.com

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Polisi Diduga Perkosa Tahanan Wanita Kasus TPPO di Pacitan, Aiptu LC Terancam Dipecat Tidak Hormat, Klik untuk baca: https://www.kompas.com

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Polisi Diduga Perkosa Tahanan Wanita Kasus TPPO di Pacitan, Aiptu LC Terancam Dipecat Tidak Hormat, Klik untuk baca: https://www.kompas.com

PACITAN, KOMPAS.com - Ajun Inspektur Satu (Aiptu) LC, anggota Polres Pacitan, diduga memerkosa tahanan wanita di ruang tahanan Mapolres Pacitan. Kini, Aiptu LC telah ditahan di Polda Jatim untuk pemeriksaan.

Aiptu LC merupakan Pejabat Sementara (Ps) Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) di Mapolres Pacitan.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abast mengatakan, kasus ini telah ditangani oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) Polres Pacitan dan Bidang Propam Polda Jatim sejak dilaporkan pada awal April 2025.

Diduga, pemerkosaan ini terjadi berturut-turut pada Jumat (4/4/2025) hingga Minggu (6/4/2025). Pemerkosaan diduga berlangsung di ruang tahanan korban.

"Memang benar sudah kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini dari personel Propam Polda Jatim telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personel Polres Pacitan inisial LC yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan," kata Abraham, Jumat (18/4/2025), seperti dikutip Surya.co.id.

Sementara itu, korban merupakan tahanan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berinisial PW (21). Korban merupakan warga asal Jawa Tengah.

PW ditangkap karena diduga sebagai muncikari. PW diduga memperdagangkan anak di bawah umur di salah satu hotel di Kabupaten Pacitan.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Oknum Polisi Aiptu LC di Pacitan Diduga Rudapaksa Tahanan Wanita, Kini Ditahan di Polda Jatim.