SEMARANG, KOMPAS.com – Kabupaten Wonosobo di Jawa Tengah terpilih menjadi salah satu dari dua kabupaten yang dipilih sebagai pilot project nasional untuk audit hak asasi manusia (HAM).

Pemilihan ini didasarkan pada komitmen daerah untuk memenuhi hak dasar masyarakat dalam sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pangan.

Tahun ini, hanya dua kabupaten di Indonesia yang dipilih sebagai pilot project, yaitu Wonosobo di Jawa Tengah dan Manggarai di Nusa Tenggara Timur.

“Kami bersyukur, dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, salah satunya yang dinilai adalah Kabupaten Wonosobo di Jawa Tengah,” ujar Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin saat menerima kunjungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI di ruang kerjanya, Selasa, (29/4/2025).

Dalam keterangan tertulis, Yasin menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mengawal proses tersebut untuk memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat berjalan optimal.

“Kami senang dan akan ikut mengawal, termasuk nanti kita harus memaparkan apa saja yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Wonosobo terkait HAM,” imbuh dia.

Audit ini menjadi langkah baru yang diinisiasi Komnas HAM RI untuk menilai implementasi empat hak dasar di daerah, yakni hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pangan.

Yasin menekankan pentingnya kehadiran Komnas HAM sebagai mitra pengawasan dalam mengawal berbagai program tersebut.

Alasan Wonosobo terpilih jadi pilot project HAM Nasional

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah menyampaikan, Wonosobo terpilih karena dinilai memiliki keunggulan, salah satunya telah membentuk Komisi Hak Asasi Manusia tingkat daerah.

Keberadaan komisi ini menjadi landasan kuat untuk menjadikan Wonosobo sebagai model nasional audit HAM.

“Tahun lalu kami sudah audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dan tahun ini kami akan melakukan penilaian lapangan pada Juli. Hasilnya akan diumumkan pada Hari HAM Desember mendatang,” kata Anis.

Proses audit akan melalui beberapa tahapan, mulai dari studi kebijakan, studi lapangan, penilaian oleh tim ahli, hingga sesi klarifikasi dari pemerintah daerah yang diaudit.

Hasil akhirnya, berupa skor dan rekomendasi yang bertujuan memperkuat implementasi HAM di daerah.

“Tujuan kami bukan untuk mempermalukan, melainkan mengidentifikasi praktik baik yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDI-P Marinus Gea menyentil Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Oriental Circus Indonesia (OCI) terhadap sejumlah mantan pekerjanya.

Menurutnya, Kementerian HAM seharusnya dapat melindungi hak-hak para korban.

“Inilah yang terjadi di OCI kemarin. Kita sudah mulai mengungkap fakta bahwa ada pelanggaran HAM. Tapi Kementerian HAM, apa tindakannya? Apa yang sudah dilakukan?” ujar Marinus kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Marinus mengingatkan Kementerian HAM untuk membangun jalur komunikasi langsung dengan masyarakat agar fungsi kementerian pimpinan Natalius Pigai itu benar-benar dirasakan rakyat Indonesia.

“Perlu ada sosialisasi. Masyarakat harus tahu ke mana mereka melapor, bagaimana mereka bisa mendapatkan perlindungan,” jelasnya.

Kemudian, Marinus menyinggung soal betapa tingginya popularitas Kementerian HAM saat ini.

Hanya saja, kata dia, kepopuleran Kementerian HAM belum dibarengi dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat konkret yang bisa diberikan kementerian ini.

“Kementerian HAM ini populer karena figurnya. Tapi masyarakat belum paham, perlindungan HAM apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan,” kata Marinus.

Sementara itu, Marinus menyoroti laporan penggunaan anggaran Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025.

Dia mengatakan, dari pagu Rp 113 miliar, baru Rp 51 miliar yang terealisasi. Marinus meminta Kementerian HAM menjelaskan anggaran senilai Rp 51 miliar itu terpakai untuk apa saja.

“Apakah realisasi Rp 51 miliar ini hanya untuk kegiatan rutin, atau ada program-program nyata yang berjalan? Ini harus jelas,” kata Marinus.

"Penggunaan anggaran harus bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Jangan hanya jadi angka di atas kertas,” imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDI-P Marinus Gea menyentil Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Oriental Circus Indonesia (OCI) terhadap sejumlah mantan pekerjanya.

Menurutnya, Kementerian HAM seharusnya dapat melindungi hak-hak para korban.

“Inilah yang terjadi di OCI kemarin. Kita sudah mulai mengungkap fakta bahwa ada pelanggaran HAM. Tapi Kementerian HAM, apa tindakannya? Apa yang sudah dilakukan?” ujar Marinus kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Marinus mengingatkan Kementerian HAM untuk membangun jalur komunikasi langsung dengan masyarakat agar fungsi kementerian pimpinan Natalius Pigai itu benar-benar dirasakan rakyat Indonesia.

“Perlu ada sosialisasi. Masyarakat harus tahu ke mana mereka melapor, bagaimana mereka bisa mendapatkan perlindungan,” jelasnya.

Kemudian, Marinus menyinggung soal betapa tingginya popularitas Kementerian HAM saat ini.

Hanya saja, kata dia, kepopuleran Kementerian HAM belum dibarengi dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat konkret yang bisa diberikan kementerian ini.

“Kementerian HAM ini populer karena figurnya. Tapi masyarakat belum paham, perlindungan HAM apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan,” kata Marinus.

Sementara itu, Marinus menyoroti laporan penggunaan anggaran Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025.

Dia mengatakan, dari pagu Rp 113 miliar, baru Rp 51 miliar yang terealisasi. Marinus meminta Kementerian HAM menjelaskan anggaran senilai Rp 51 miliar itu terpakai untuk apa saja.

“Apakah realisasi Rp 51 miliar ini hanya untuk kegiatan rutin, atau ada program-program nyata yang berjalan? Ini harus jelas,” kata Marinus.

"Penggunaan anggaran harus bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Jangan hanya jadi angka di atas kertas,” imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.

“Kalau main saat show tidak bagus, saya dipukuli. Pernah dirantai pakai rantai gajah di kaki, bahkan untuk buang air saja saya kesulitan,” kata Butet di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Bahkan, ketika sedang mengandung, Butet juga tetap dipaksa tampil dan dipisahkan dari anaknya.

“Saat hamil pun saya dipaksa tetap tampil. Setelah melahirkan, saya dipisahkan dari anak saya, saya tidak bisa menyusui. Saya juga pernah dijejali kotoran gajah hanya karena ketahuan mengambil daging empal,” ungkap Butet sambil menahan tangis.

Butet pun mengungkapkan bahwa selama hidupnya ia tidak pernah mengetahui identitas aslinya, baik itu nama, keluarga, dan usia karena sudah ditempa sebagai pemain sirkus sejak kecil.

Fifi, anak Butet, juga mengalami kisah serupa seperti sang ibu.

Sejak lahir, Fifi dibesarkan di lingkungan sirkus tanpa mengetahui siapa orangtuanya. Rupanya, Fifi diambil oleh salah satu bos OCI saat ia baru lahir.

Ia baru sadar bahwa Butet adalah ibunya ketika sudah beranjak dewasa.

Butet mengaku menyerahkan Fifi untuk diasuh orang lain karena belum memiliki kehidupan yang layak.

Hidup di lingkungan sirkus sejak kecil rupanya membuat Fifi tak betah. Ia sempat kabur karena tidak tahan akan siksaan yang ia alami.

“Saya sempat diseret dan dikurung di kandang macan, susah buang air besar. Saya nggak kuat, akhirnya saya kabur lewat hutan malam-malam, sampai ke Cisarua. Waktu itu sempat ditolong warga, tapi akhirnya saya ditemukan lagi,” tutur Fifi.

Nasib Fifi semakin tragis setelah ditangkap karena siksaan yang ia terima berkali-kali lebih kejam.

“Saya diseret, dibawa ke rumah, terus disetrum. Kelamin saya disetrum sampai saya lemas. Rambut saya ditarik, saya ngompol di tempat, lalu saya dipasung,” kenangnya dengan suara lirih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Muzani mengaku kedatangannya untuk makan siang bersama Prabowo.

"Tadi kita makan siang dengan presiden dan presiden minta makan bareng, jadi kami menemani makan siang presiden," kata Muzani usai bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Muzani menyebut hadir juga di lokasi Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Ada Pak Dasco, ada Pak Teddy, ada Pak Mensesneg," ungkap dia.

Menurut Muzani, tidak ada pembicaraan serius saat makan siang bareng Presiden RI.

Menurutnya, dalam acara makan siang tadi, tidak ada pembicaraan soal mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala PCO.

"Pertama, tidak ada dibahas sama sekali. Kedua, saya juga belum baca terus terang, belum mendengar," ujarnya.

Muzani juga enggan berkomentar soal mundurnya Hasan dari Kabinet Merah Putih.

"Saya belum bisa komentar, orang ini saja saya belum dapat cerita yang kesahihannya," ucapnya.

Terkait soal isu reshuffle usai Hasan mundur, Muzani juga enggan merespons.

"Saya belum dengar ada rencana, ada cerita, ada desas-desus. Saya belum dengar," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Hasan telah mundur dari jabatannya sebagai Kepala PCO.

Hasan mengungkap sudah mengirim surat pengunduran diri ke Presiden RI Prabowo Subianto sejak 21 April 2025.

"Pada hari ini 21 April 2025 sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip Selasa (29/4/2025).

MAKASSAR, KOMPAS.com - Sebanyak 37 orang sindikat kelompok penipuan berbasis online yang dikenal dengan sebutan Passobis di Sulawesi Selatan (Sulsel), kini dikenakan sanksi wajib lapor oleh Polda Sulsel.

Sebelumnya, 40 orang diamankan oleh Komando Daerah Militer (Kodam) XIV Hasanuddin terkait kasus ini.

Setelah diserahkan kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel, 37 orang tersebut dinyatakan bebas karena tidak terdapat bukti kuat dalam kasus dugaan penipuan.

Tiga orang lainnya masih ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Sulsel.

Pakar Hukum Pidana dan Kriminolog, Prof. Heri Tahir, menjelaskan bahwa proses penangkapan dan penyelidikan seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian.

"Sebenarnya memang yang boleh melakukan penangkapan itu hanya penyidik, tetapi bisa saja tanpa penyidik apabila tertangkap tangan. Tetapi kalau tertangkap tangan harus segera diserahkan ke pihak penyidik (Kepolisian)," ungkap Prof. Heri saat dihubungi Kompas.com, Senin (29/4/2025).

Guru besar Universitas Negeri Makassar (UNM) ini juga menilai langkah Polda Sulsel yang menerapkan wajib laporan terhadap 37 orang yang diamankan oleh Kodam XIV Hasanuddin sudah sesuai dengan ketentuan hukum.

"Sebelum penyidikan dilakukan, ada mekanisme penyelidikan untuk menunjukkan apakah itu ada tindak pidana. Penyidikan itu minimal memerlukan dua alat bukti, termasuk penangkapan," jelasnya.

Prof. Heri menambahkan bahwa penangkapan harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat pelanggaran hak terhadap kebebasan bergerak seseorang. "Berlaku hanya 24 jam, setelah tidak terbukti itu harus dilepaskan demi hukum," tuturnya.

Ia juga menekankan bahwa kasus tindak pidana penipuan merupakan delik biasa dan bukan delik aduan.

"Artinya, tanpa pengaduan bisa ditindaklanjuti. Namun, jika ada indikasi seperti alat bukti dan lainnya, pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut," ucapnya.

Menurut Prof. Heri, banyak orang yang belum bisa membedakan antara delik aduan dan delik biasa.

Penanganan kasus penipuan, terutama dalam hal penangkapan dan penyidikan, tidak bisa dilakukan sembarangan.

"Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki mekanisme yang jelas untuk mengatasi kasus penipuan," tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti kasus penipuan meskipun tidak ada laporan resmi, selama terdapat cukup bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana.

"Masalahnya, penipuan ancaman hukuman di bawah 5 tahun, tetapi dalam KUHP ada pengecualian, seperti penganiayaan meskipun di bawah 5 tahun bisa dilakukan penahanan sama dengan penipuan," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menyatakan mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.

Dia mengaku, sudah mengajukan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sejak 21 April 2025.

Namun, posisi Juru Bicara (Jubir) Presiden tidak kosong. Sebab, Presiden Prabowo sudah menunjuk Mensesneg Prasetyo Hadi.

Bahkan, penunjukan Prasetyo Hadi sebagai Jubir Presiden dilakukan sepekan sebelum pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO.

Sepekan Sebelum Hasan Nasbi Mundur

Pada 17 April 2025, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa dirinya ditunjuk sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden.

Namun, saat itu, Prasetyo memastikan bahwa penunjukan ini tidak diikuti oleh pelantikan.

"Enggak, enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo saat itu.

Dia juga mengatakan, sejatinya tugas sebagai juru bicara tidak ada bedanya dengan tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang dikepalai Hasan Nasbi

Selain itu, Prasetyo juga menegaskan bahwa PCO tetap bekerja sebagai Jubir Kepresidenan.

Mundur Tidak Tiba-tiba

Sementara itu, dalam pernyataannya, Hasan Nasbi menjelaskan bahwa keputusannya untuk mundur bukan dilakukan secara tiba-tiba.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” katanya.

Menurut dia, keputusan mundur itu juga sudah dipikirkan dengan matang.
"Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang, dan demi kebaikan komunikasi pemerintah yang akan datang,” ujar Hasan Nasbi.

SUDAH 25 tahun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diundangkan.

Alih-alih bertransformasi menjadi tameng yang kuat bagi konsumen di tengah gempuran ekonomi digital, UU ini seperti artefak hukum yang ditinggalkan zaman. Ia terlalu klasik untuk realitas modern, terlalu sempit untuk kompleksitas global.

Indonesia sedang berada di titik krisis: regulasi yang usang, pelindungan yang rapuh, dan ratifikasi setengah hati.

UU Perlindungan Konsumen lahir dalam semangat melindungi rakyat sebagai pihak lemah dalam hubungan hukum konsumen. Dalam praktiknya, pengawasan lemah, penegakan longgar, dan literasi rendah.

Banyak konsumen yang tertipu produk palsu, iklan menyesatkan, atau penyalahgunaan data pribadi, tapi tidak tahu ke mana harus mengadu atau memilih untuk diam karena merasa negara tidak berpihak pada mereka.

Belum lagi perkembangan e-commerce dan transaksi lintas negara yang membingkai ulang wajah hukum konsumen.

UU ini tak bicara banyak soal tanggung jawab platform digital, cross-border liability, penyelesaian sengketa elektronik, atau pengaturan atas algoritma dan kecerdasan buatan yang kini memengaruhi pola konsumsi masyarakat.

Bahkan Pasal 1 UUPK masih mendefinisikan konsumen sebatas “pemakai barang dan/atau jasa”, tanpa menyentuh konsep modern seperti data subject atau digital consumer.

Indonesia memang menjadi bagian dari sejumlah forum dan komitmen internasional. Kita terdaftar sebagai anggota aktif UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), WTO (World Trade Organization), dan ASEAN Committee on Consumer Protection (ACCP).

Namun, ratifikasi terhadap dokumen penting seperti United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP) masih tak jelas implementasinya.

Panduan ini yang diperbarui tahun 2015 seharusnya menjadi kerangka strategis bagi negara-negara berkembang untuk melindungi konsumen, terutama dari praktik tidak etis, monopoli, hingga penyalahgunaan kekuasaan ekonomi.

Sayangnya, Indonesia tidak menindaklanjuti komitmen ini dalam pembaruan hukum. Prinsip-prinsip seperti access to justice, right to redress, consumer education, honest advertising, hingga sustainable consumption seakan hanya menjadi jargon dalam dokumen internasional, tanpa realisasi dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Negara hadir di forum internasional, tapi absen di depan konsumen sendiri.

Ketimpangan global, ketidakadilan digital

Di saat Uni Eropa menerapkan Digital Services Act dan General Data Protection Regulation (GDPR), serta Australia mereformasi sistem Consumer Law, Indonesia masih berkutat pada mekanisme pengaduan manual dan solusi case by case yang tak tuntas.

Konsumen digital Indonesia, terutama pengguna platform besar seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, hingga Meta dan Google, tidak memiliki kejelasan perlindungan hukum bila terjadi pelanggaran, misalnya penipuan, kebocoran data, atau algoritma diskriminatif.

Transaksi lintas batas tak disertai instrumen hukum memadai. Seorang konsumen dari Jakarta yang membeli produk dari Korea Selatan via e-commerce lintas negara akan kesulitan mencari ganti rugi jika terjadi cacat produk atau penipuan.

Indonesia belum memiliki cross-border redress mechanism atau memorandum of understanding (MoU) yang kuat di bidang perlindungan konsumen digital.

UUPK tidak mengatur otoritas tunggal yang secara mandiri menangani pengawasan dan penegakan hukum konsumen.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), yang seharusnya menjadi motor, tidak memiliki law enforcement power. Ia hanya bersifat rekomendatif.

Sementara itu, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) tersebar dan tidak konsisten kapasitasnya. Konsumen seperti dipingpong oleh struktur kelembagaan yang kabur batas dan wewenangnya.

Indonesia harus bagaimana?

Pertama, Indonesia butuh revitalisasi hukum konsumen nasional. Revisi total terhadap UU Perlindungan Konsumen harus segera dilakukan, dengan memasukkan prinsip-prinsip dari UNGCP, rekomendasi OECD, dan praktik terbaik dari negara-negara maju.

Hukum kita tidak bisa lagi menghindari tanggung jawab atas transaksi digital, perlindungan data pribadi konsumen, keterlibatan algoritma, dan peran platform sebagai intermediary liability.

Kedua, perlu dibentuk Ombudsman Konsumen Nasional yang independen dan memiliki kewenangan penyidikan serta pemberian sanksi administratif.

Lembaga ini harus mampu menindaklanjuti pengaduan konsumen dengan cepat dan transparan, sekaligus menjadi pusat edukasi publik tentang hak dan kewajiban konsumen.

Ketiga, pemerintah harus aktif dalam diplomasi hukum konsumen internasional. Harmonisasi aturan perdagangan digital harus dijadikan bagian dari negosiasi perdagangan bebas dan perjanjian ekonomi bilateral maupun multilateral.

Free trade agreement tidak boleh hanya berisi tarif dan ekspor, tapi juga standar perlindungan konsumen yang setara.

Keempat, kurikulum pendidikan nasional harus memasukkan literasi konsumen, terutama untuk generasi muda. Di era yang penuh iklan terselubung dan manipulasi digital, rakyat perlu dibekali nalar kritis, bukan sekadar perangkat lunak.

Sebagaimana ditegaskan dalam UNGCP, perlindungan konsumen adalah instrumen keadilan sosial dan demokrasi ekonomi.

Negara yang gagal melindungi konsumennya adalah negara yang membiarkan rakyatnya jadi korban pasar. Apalagi dalam konteks Indonesia yang mayoritas konsumennya berasal dari kelas menengah ke bawah, perlindungan ini seharusnya menjadi wujud kehadiran negara.

Pembaruan hukum konsumen bukan sekadar teknis legislasi, tetapi soal ideologi: siapa yang hendak dilindungi, siapa yang hendak dibela.

Bila negara hanya sibuk melayani kepentingan produsen besar dan penyedia platform global, maka rakyat hanya akan jadi angka statistik belaka.

Ratifikasi tak boleh setengah hati. Perlindungan konsumen tak boleh sekadar teks hukum. Indonesia harus hadir sepenuhnya dengan niat, dengan keberanian, dan dengan hukum yang adil di tengah perang pasar global yang kian tak menentu ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.

Hasan mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025. Surat itu dikirimkan ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujar Hasan.

Sebelum Hasan Nasbi menyatakan mundur, Prabowo telah menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai jubir.

Namun saat penunjukkan Prasetyo tersebut, Hasan Nasbi masih menduduki posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Prasetyo Hadi sendiri merupakan salah satu kader Partai Gerindra yang diboyong Prabowo ke Kabinet Merah Putih. Bagaimana profil Prasetyo Hadi sebelum ditunjuk menjadi jubir presiden? Berikut profil singkatnya

Profil Prasetyo Hadi

Berdasarkan laman resmi Fraksi Partai Gerindra, Prasetyo Hadi merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara pada 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 itu kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 1999-2006.

Prasetyo Hadi memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2008.

Prasetyo Hadi kemudian dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020. Saat itu, Prasetyo Hadi menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri.

Di DPR, Prasetyo Hadi ditempatkan di Komisi II yang membidangi soal pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan, dan reforma agraria.

Setelah Prabowo terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029, Prasetyo Hadi ditunjuk menjadi Mensesneg.

Adapun pada Selasa (29/4/2025), Hasan Nasbi mundur dari posisinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Hasan Nasbi mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Muzani mengaku kedatangannya untuk makan siang bersama Prabowo.

"Tadi kita makan siang dengan presiden dan presiden minta makan bareng, jadi kami menemani makan siang presiden," kata Muzani usai bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Muzani menyebut hadir juga di lokasi Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Ada Pak Dasco, ada Pak Teddy, ada Pak Mensesneg," ungkap dia.

Menurut Muzani, tidak ada pembicaraan serius saat makan siang bareng Presiden RI.

Menurutnya, dalam acara makan siang tadi, tidak ada pembicaraan soal mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala PCO.

"Pertama, tidak ada dibahas sama sekali. Kedua, saya juga belum baca terus terang, belum mendengar," ujarnya.

Muzani juga enggan berkomentar soal mundurnya Hasan dari Kabinet Merah Putih.

"Saya belum bisa komentar, orang ini saja saya belum dapat cerita yang kesahihannya," ucapnya.

Terkait soal isu reshuffle usai Hasan mundur, Muzani juga enggan merespons.

"Saya belum dengar ada rencana, ada cerita, ada desas-desus. Saya belum dengar," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Hasan telah mundur dari jabatannya sebagai Kepala PCO.

Hasan mengungkap sudah mengirim surat pengunduran diri ke Presiden RI Prabowo Subianto sejak 21 April 2025.

"Pada hari ini 21 April 2025 sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip Selasa (29/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menyatakan mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.

Dia mengaku, sudah mengajukan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sejak 21 April 2025.

Namun, posisi Juru Bicara (Jubir) Presiden tidak kosong. Sebab, Presiden Prabowo sudah menunjuk Mensesneg Prasetyo Hadi.

Bahkan, penunjukan Prasetyo Hadi sebagai Jubir Presiden dilakukan sepekan sebelum pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO.

Sepekan Sebelum Hasan Nasbi Mundur

Pada 17 April 2025, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa dirinya ditunjuk sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden.

Namun, saat itu, Prasetyo memastikan bahwa penunjukan ini tidak diikuti oleh pelantikan.

"Enggak, enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo saat itu.

Dia juga mengatakan, sejatinya tugas sebagai juru bicara tidak ada bedanya dengan tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang dikepalai Hasan Nasbi

Selain itu, Prasetyo juga menegaskan bahwa PCO tetap bekerja sebagai Jubir Kepresidenan.

Mundur Tidak Tiba-tiba

Sementara itu, dalam pernyataannya, Hasan Nasbi menjelaskan bahwa keputusannya untuk mundur bukan dilakukan secara tiba-tiba.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” katanya.

Menurut dia, keputusan mundur itu juga sudah dipikirkan dengan matang.
"Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang, dan demi kebaikan komunikasi pemerintah yang akan datang,” ujar Hasan Nasbi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di DPR, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara agar RUU ini segera dijadikan UU.

"Pada kesempatan ini kami mewakili Presiden menyampaikan urgensi perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara untuk disetujui sesegera mungkin menjadi Undang-Undang,” jelas Supratman di Gedung DPR, Jakarat, Selasa (29/4/2025).

Penyerahan DIM RUU Pengelolaan Ruang Udara dilakukan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara yang dipimpin oleh Endipat Wijaya.

Dalam rapat itu, Supratman menegaskan bahwa RUU tersebut sudah pernah dibahas oleh DPR RI 2019-2024, tetapi di-carry over ke periode saat ini.

“Pada 25 September 2024 RUU ini telah dibahas dalam Rapat Kerja Pansus DPR, yang menetapkan RUU ini dalam hal ini adalah RUU Pengelolaan Ruang Udara, di-carry over ke periode DPR RI tahun 2024-2029,” ujar Supratman di Gedung DPR RI, Selasa (29/4/2025).

Supratman menekankan bahwa pemerintah memandang penting pembahasan dan penyelesaian RUU Pengelolaan Ruang Udara pada periode saat ini.

Keberadaan RUU tersebut dianggap penting agar ruang udara yang dimiliki Indonesia bisa dikelola secara maksimal untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi dan nilai strategis, sehingga ruang udara di atas wilayah negara perlu dikelola secara tepat guna, berhasil guna, dan berkelanjutan,” kata Supratman.

Politikus Gerindra itu pun berharap pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara ini bisa dituntaskan dan disahkan menjadi UU oleh DPR RI periode saat ini.

Ketua Pansus Pengelolaan Udara, Endipat Wijaya, menjelaskan terdapat kurang lebih 300 DIM yang diserahkan pemerintah.

Sebanyak 29 di antaranya berkaitan dengan substansi.

Selain itu, lanjut Endipat, terdapat 11 DIM yang tidak berkaitan substansi dan ada 40 di antaranya adalah DIM Tambahan.

“Kami sudah sepakat karena kami juga sudah ditugaskan dalam fraksi kami masing-masing untuk melanjutkan pembahasan RUU ini. Semua dari fraksi pada intinya menyetujui pembahasan yang tadi Bapak Menteri sampaikan,” kata Endipat.

Adapun anggota Pansus DPR RI untuk RUU Pengelolaan Ruang Udara ini diisi oleh Junico Siahaan, I Wayan Sudirta, Hasanuddin Wahid, TB Hasanuddin, Amelia Anggraini, dan Nurul Arifin.

Sementara dari pihak pemerintah, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Hukum untuk menjadi perwakilan dalam pembahasan RUU ini.

Diberitakan sebelumnya, DPR RI resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara.

Pembentukan ini ditetapkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Menurut Adies, keputusan ini diambil berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 5 Maret 2025.

“Sesuai dengan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI, antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 5 Maret 2025, memutuskan bahwa telah dibentuk Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara,” ucap Adies.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkap sejumlah alasan pemerintah meminta DPR RI segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara.

Menurutnya, pemerintah melihat banyak urgensi untuk menuntaskan pembahasan dan mengesahkan RUU tersebut menjadi UU.

Di antaranya adalah belum adanya payung hukum mengenai pengelolaan ruang udara, hingga kerap ditemukannya pelanggaran oleh pesawat asing.

“Pimpinan dan Anggota Pansus yang terhormat, adapun urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara antara lain belum adanya payung hukum pengelolaan ruang udara,” ujar Supratman di Gedung DPR RI, Selasa (29/4/2025).

“Kemudian pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat udara atau wahana udara asing, termasuk pelanggaran kawasan udara terlarang dan terbatas,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Supratman, pemerintah merasa perlu adanya aturan yang terkait pelarangan wilayah udara dan pemidanaan terhadap pelanggar.

Supratman menambahkan, RUU Pengelolaan Ruang Udara juga diharapkan dapat mengatur secara komprehensif penggunaan drone oleh masyarakat sipil.

“Belum adanya ketentuan atau pengaturan tentang pelarangan wilayah udara dalam hukum positif Indonesia. Kemudian, belum adanya ketentuan pemidanaan pelanggaran wilayah udara yang selama ini hanya bersifat administratif,” tutur Supratman.

“Belum ada pengaturan kegiatan penggunaan wahana udara dan pesawat udara tanpa awak seperti drone, baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah dengan tujuan yang beragam,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Supratman menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk RUU Pengelolaan Ruang Udara dari pemerintah, Selasa (29/4/2025).

Penyerahan dilakukan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara yang dipimpin oleh Endipat Wijaya.

Dalam rapat itu, Supratman menegaskan bahwa RUU tersebut sudah pernah dibahas oleh DPR RI 2019-2024, tetapi di-carry over ke periode saat ini.

Politikus Gerindra itu pun berharap pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara ini bisa dituntaskan dan disahkan menjadi UU oleh DPR RI periode saat ini.

“Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami mewakili Presiden menyampaikan urgensi perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara untuk disetujui sesegera mungkin menjadi Undang-Undang,” jelas Supratman.

Ketua Pansus Pengelolaan Udara, Endipat Wijaya menjelaskan, terdapat kurang lebih 300 DIM yang diserahkan pemerintah.

Sebanyak 29 di antaranya berkaitan dengan substansi.

Selain itu, lanjut Endipat, terdapat 11 DIM yang tidak berkaitan substansi dan ada 40 di antaranya adalah DIM Tambahan.

“Kami sudah sepakat karena kami juga sudah ditugaskan dalam fraksi kami masing-masing untuk melanjutkan pembahasan RUU ini. Semua dari fraksi pada intinya menyetujui pembahasan yang tadi Bapak Menteri sampaikan,” kata Endipat.