JAKARTA, KOMPAS.com -Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah tenggat waktu masa pengajuan kompensasi korban terorisme menjadi 10 tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Hal itu ditetapkan dalam putusan Nomor 103/PUU-XXI/2023 dalam perkara yang diajukan oleh Peria Ronald Pidu dan dua orang lainnya, para pemohon adalah korban terorisme yang dibuktikan oleh surat penetapan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Mahkamah beralasan, waktu 10 tahun sejak UU Tindak Pidana Terorisme diberlakukan adalah waktu yang adil untuk para korban mengurus kompensasi dan restitusi.

"Oleh karena itu, tenggang waktu 10 tahun terhitung sejak UU 5/2018 mulai berlaku sampai dengan 22 Juni 2028 harus dimanfaatkan secara optimal oleh lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk memulihkan hak konstitusional korban dengan memberikan kemudahan pelayanan bagi korban," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam ruang sidang MK, Kamis (29/8/2024).

"Dengan demikian, ketentuan norma Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 telah ternyata tidak cukup memberikan jaminan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945,” sambung Enny.

Perpanjangan waktu kompensasi dan restitusi para korban terorisme ini juga mempertimbangkan dampak Covid-19 yang terjadi sejak 2019 lalu.

Hal ini berpengaruh pada proses pengajuan permohonan oleh korban tindak pidana terorisme masa lalu serta penanganannya oleh BNPT dan LPSK.

Keadaan kahar tersebut membuat penanganan korban tindak pidana terorisme masa lalu tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan UU 5/2018 dan peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan, untuk pokok permohonan lainnya Mahkamah tidak mengabulkan.

"Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Enny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap memberikan perlindungan kepada anggota Panitia Khusus (Pansus) dan para saksi dalam penyelidikan Penyelenggaraan Haji 2024.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menegaskan, LPSK siap memastikan perlindungan bagi saksi dan anggota Pansus yang mengalami intimidasi dan ancaman.

"Saya mau memastikan kepada bapak dan ibu sekalian yang hadir sebagai saksi, saya mendorong supaya tidak takut. Jadi sampaikan kepada LPSK apa yang benar, apa yang sesuai fakta dan kebenarannya," kata Sri dalam keterangan pers, Kamis (29/8/2024).

"Kami tetap akan merahasiakan, adapun informasi yang kami terima itu hanya untuk ranah internal LPSK. Jika dibutuhkan untuk penyelidikan kami akan melihat lebih lanjut," sambungnya.

Dalam keterangannya di DPR RI, Sri Suparyati menjelaskan, tugas dan kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban sesuai dengan mandat lembaga tersebut.

Ia memastikan, perlindungan yang disediakan mencakup perlindungan fisik, pendampingan prosedural, perlindungan hukum, layanan medis, serta dukungan psikologis dan psikososial.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Pansus Angket Haji DPR RI Selly Andriany Gantina mengapresiasi tindakan cepat LPSK dalam memberikan perlindungan proaktif kepada anggota pansus haji Kementerian Agama.

Ia juga mengakui bahwa selama rapat pansus haji berlangsung, beberapa anggota DPR mengalami intimidasi.

“Saya selaku anggota Pansus Haji mengucapkan terima kasih kepada LPSK sudah hadir dan berkenan hadir selama kita melakukan persidangan. Saya sudah mengalami beberapa hal yang tidak mengenakan terkait masa proses pembahasan kita hari ini karena ada beberapa data yang kita bahas, ternyata dari data yang disebutkan hari ini sudah mulai ada penekanan kepada orang yang kita sebutkan,” ujar politikus PDI-P ini.

Ia juga menyebutkan, sejumlah saksi yang dihadirkan selama rapat merasa tertekan dan ketakutan.

Dengan kondisi tersebut, Selly berharap LPSK segera memberikan perlindungan kepada saksi dan anggota DPR yang tergabung dalam pansus haji.

Sebagai informasi, Pansus DPR-RI untuk Penyelenggaraan Haji 2024 dibentuk atas dugaan penyelundupan kuota haji khusus oleh Kementerian Agama.

Kemenag diduga menyelewengkan kuota haji khusus yang seharusnya merupakan jatah kuota haji reguler.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyayangkan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi absen dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR untuk membahas kontroversi yang muncul soal Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada upacara 17 Agustus 2024 lalu.

Doli menyebutkan, Yudian mendadak meminta supaya agenda rapat tersebut ditunda. Doli menduga Yudian belum siap untuk mengklarifikasi masalah Paskibraka upacara 17 Agustus lalu yang sempat membaut publik gaduh itu.

"Barusan tiba-tiba yang bersangkutan meminta supaya ditunda. Saya enggak tahu kenapa, mungkin belum siap kali untuk memberikan klarifikasi," kata Doli di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Doli menuturkan, Komisi II DPR RI banyak menerima surat tanggapan dari masyarakat soal kontroversi terkait Paskibraka upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.

Oleh sebab itu, Komisi II DPR sepakat memanggil kepala BPIP untuk menerima klarifikasi.

Terlebih, menurut Doli, BPIP sudah membuat banyak kontroversi di luar masalah Paskibraka.

"Ini sudah sekian berapa kali. Dan menurut kami sudah yang keempat kali pernyataan kontroversi sebagai Kepala BPIP. Jadi kami sepakat di komisi II ingin mengundang Kepala BPIP meminta penjelasan," kata Doli.

Politikus Partai Golkar ini pun meminta Yudian untuk hati-hati dalam berbicara dan bersikap menyusul banyaknya kontroversi yang terjadi.

"Saudara sudah ditunjuk diberi amanah sebagai Kepala Badan Ideologi Pancasila, jadi harus menjadi manusia pancasilais. Harusnya di republik ini yang paling manusia pancasilais kepala BPIP, bukan sebaliknya. Jadi hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bersikap," ujar dia.

Sebelumnya, BPIP disorot karena melarang anggota Paskibraka memakai jilbab ketika pengukuhan sebelum upacara 17 Agustus 2024. Larangan tidak tertulis ini lantas viral dan dipersoalkan publik.

Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyayangkan adanya 18 calon paskibraka putri tingkat nasional yang lepas jilbab saat pengukuhan di IKN pada Selasa kemarin.

Ketua Umum (Ketum) PPI Gousta Feriza meminta BPIP selaku pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka memberikan klarifikasi.

"Tentunya BPIP selaku Pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka bersedia mengevaluasi semua kebijakan dan keputusan-keputusannya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila," kata Gousta.

Menurut Gousta, kejadian ini sudah menimbulkan gejolak di berbagai daerah. Oleh karenanya, PPI Pusat memberikan sikap menolak tegas kebijakan yang melarang Paskibraka putri mengenakan jilbab.

Belakangan, Yudian Wahyudi meminta maaf soal adanya peristiwa tersebut.

Yudian juga mengapresiasi seluruh atensi masyarakat soal pemberitaan tentang jilbab tersebut.

"BPIP menyampaikan terima kasih atas peran media memberitakan Paskibraka selama ini. BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang tersebut," ujar Yudian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Supriansa menyampaikan pesan dari warga binaan lembaga pemasyarakatan atau lapas tentang biaya makan yang bisa dikatakan belum layak dalam satu hari.

Kata Supriansa, biaya makan untuk satu orang narapidana atau warga binaan lapas hanya Rp 20.000 per hari.

Mulanya, ia menyampaikan bahwa sejauh ini persoalan lapas satu per satu mulai dibenahi.

"Hanya satu yang jadi pikiran kita, setelah saya tanya-tanya (warga binaan), ternyata anggaran BM ini atau biaya makan warga binaan itu, itu belum naik-naik dari berapa puluh tahun lalu sampai sekarang yaitu sekitar Rp 20.000 per kali tiga kali makan, dalam satu hari satu malam," kata Supriansa dalam ruang rapat Komisi III DPR, Jumat (23/8/2024).

Supriansa menyampaikan itu di hadapan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) baru, Supratman Andi Agtas saat rapat kerja membahas evaluasi anggaran 2023.

Atas temuan tersebut, Supriansa mengaku tak terbayangkan apa saja menu yang didapat para narapidana selama berada di Lapas jika hanya Rp 20.000 satu harinya.

"Jadi kalau kita lihat, Rp 20.000 dibagi tiga kali makan, maka bisa dibayangkan apa menunya, bagaimana lauknya dan seterusnya," ungkap dia.

Politikus Partai Golkar ini lantas meminta temuan itu menjadi perhatian jajaran Kementerian Hukum dan HAM, utamanya Dirjen Lapas.

Sebab, berdasarkan temuan itu, biaya makan tersebut sudah lama tidak pernah diubah.

"Itu bisa jadi perhatian, Pak Menteri dan jajaran terutama Dirlapas bisa jadi atensi ke depannya, karena ini lama katanya enggak pernah diubah. Dan ini jadi atensi kita juga dari warga binaan sampaikan ke kita," kata dia.

"Sengaja saya sampaikan di saat membicarakan anggaran, mudah-mudahan anggaran bisa ditingkatkan," ujar dia.

Ditemui usai rapat, Supratman mengaku hal itu memang menjadi masalah selama ini.

Namun, ia belum tahu berapa jumlah total warga binaan lapas.

Ia pun berjanji bakal meningkatkan biaya makan tersebut ke depannya.

"Ya itu yang memang jadi problem ya karena memang warga binaan kita, saya belum tahu jumlah pastinya berapa. Tapi, di Kementerian Hukum dan HAM itu kira-kira total anggaran untuk biaya makan itu kurang lebih Rp 1,3 atau 1,4 triliun. Itu kalau dihitung per kepala jatuhnya Rp 20.000, sudah sekian lama itu tidak naik naik," kata Supratman saat ditemui.

"Nah itu saya lagi berjuang kepada Komisi 3 sudah memberikan dukungan agar peningkatan uang makan itu bisa lebih ditingkatkan, namun demikian nanti pada saat rapat badan anggaran maupun kepada pimpinan DPR akan saya laporkan," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menghadiri rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau RUU Pilkada, Rabu (21/8/2024) pagi.

Supratman terlihat mengenakan jas berwarna abu-abu dengan kemeja putih di dalamnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga hadir dalam rapat tersebut.

Saat diminta memberikan sambutan pembuka oleh Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi (Awiek), Supratman mengaku tidak menyadari bahwa ia kini menjabat sebagai menteri. Sebelumnya, Supratman menjabat sebagai Ketua Baleg DPR.

"Rasanya masih seperti di tempatnya, Pak Awiek. Saya tidak sadar sudah bergeser, Pak Baidowi," kata Supratman diiringi tawa peserta rapat.

Selanjutnya, Supratman membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Pilkada dari pemerintah. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah awalnya mengajukan 140 DIM baru, namun kemudian menarik seluruh DIM tersebut.

Achmad Baidowi kemudian memuji kehadiran Supratman dalam rapat Baleg yang langsung membahas RUU Pilkada.

"Pak Menkumham itu merupakan rapat perdana di DPR dan di Baleg. Tadi sambutan pertama sebagai menteri di DPR," ujar Awiek.

Sebagai informasi, ada beberapa rapat di Baleg yang membahas RUU Pilkada pada hari ini. Rapat pertama dimulai pukul 10.00 WIB, yaitu rapat kerja Baleg dengan Pemerintah dan DPD RI.

Pada pukul 13.00 WIB, rapat dilanjutkan dengan rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas RUU Pilkada.

Malam harinya, tepat pukul 19.00 WIB, Baleg kembali menggelar rapat kerja dengan Pemerintah dan DPD RI untuk mengambil keputusan atas hasil pembahasan RUU Pilkada.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 15 Agustus 2024.

Kemudian, pada Senin (19/8/2024), Jokowi melantik pendiri lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara, Jakarta.

Berdasarkan Pasal 3 Perpres Nomor 82 Tahun 2024, Kantor Komunikasi Kepresidenan memiliki tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas presiden.

Kemudian, Kantor Komunikasi Kepresidenan memiliki enam fungsi yang diantaranya menganalisis, mengelola isu dan informasi terkait program prioritas presiden. Serta, melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga terkait mengenai program prioritas tersebut.

Lantas bagaimana dengan Kantor Staf Presiden (KSP) yang selama ini juga menjalankan fungsi tersebut?

Berdasarkan bunyi Pasal 48 Ayat (1) maka fungsi bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilakukan Kantor Staf Presiden (KSP) dialihkan ke Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Tidak hanya tugas dan fungsinya, pegawai, perlengkapan, pendanaan dan dokumen-dokumen pendukung juga dialihkan dari KSP ke Kantor Komunikasi Kepresidenan. Tetapi, dikoordinasikan oleh kementerian terkait, yakni Kementerian Sekretariat Negara.

“Pengalihan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekertariatan negara dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait,” demikian bunyi Pasal 48 Ayat (2).

Kemudian, pada Pasal 49 Ayat (2) dikatakan bahwa pengalihan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat satu tahun sejak Perpres 82/2024 ini berlaku.

Sementara itu, Pasal 50 mengatur bahwa seluruh jabatan dan pejabat di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilakukan Kantor Staf Presiden (KSP), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya jabatan dan diangkatnya pejabat yang baru.

Lebih lanjut, Kantor Komunikasi Kepresidenan diatur sebagai lembaga nonstuktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Struktur Kantor Komunikasi Kepresidenan terdiri dari kepala, Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi, Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi, dan Juru Bicara Presiden.

Khusus Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang kini dijabat Hasan Nasbi memiliki tugas memimpin pelaksaan tupoksi yang telah disebutkan pada Pasal 3 dan 4.

Menariknya, pada Pasal 17 disebutkan Kepala Kantor Kepresidenan juga bisa bertindak sebagai Juru Bicara Presiden.

Meskipun, dalam Perpres 82/2024 sudah disebutkan bahwa ada jabatan Juru Bicara Presiden dalam struktur Kantor Komunikasi Kepresidenan yang memiliki tugas memberikan informasi, keterangan, dan pernyataan resmi presiden mengenai isu-isu strategis kepada publik. Sebagaimana termaktub pada Pasal 18.

Kemudian, disebutkan dalam Perpres bahwa Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Demikian juga, dengan jabatan Juru Bicara Presiden.

Pada Pasal 31 Ayat (1) diatur bahwa masa jabatan kepala, juru bicara presiden, deputi dan tenaga profesional paling lama sama dengan masa bakti presiden.

Oleh karenanya, pada Pasal 38 disebutkan bahwa Kepala Kantor Kepresidenan melaporkan kinerjanya kepada presiden paling sedikit satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Selanjutnya, semua jabatan pada Kantor Komunikasi Kepresidenan bisa berasal dari pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil. Dengan ketentuan terkait kenaikan pangkat dan sebagainya diatur pada Pasal 33-34.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengaku sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPR Fraksi Partai Gerindra sejak satu minggu lalu.

Hal ini ia sampaikan usai ditanya apakah sudah mengundurkan diri sebagai anggota DPR karena dirinya baru saja dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) hari ini, menggantikan Yasonna Laoly.

"Sudah, sudah lama kami ajukan, tapi kemungkinan karena hari ini dilantik, jadi otomatis hari ini mungkin ditandatangani oleh pimpinan DPR, tapi saya sudah mengajukannya itu sudah seminggu yang lalu," kata Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Meski begitu, ia mengaku baru dihubungi pihak Istana Kepresidenan terkait pelantikan menteri pada pukul 04.00 subuh.

"Bayangkan, subuh jam 4 baru saya tahu akan dilantik hari ini," ujar politikus Partai Gerindra ini.

Lebih jauh, Supratman mengatakan bahwa upacara serah terima jabatan Menkumham baru akan dilakukan pada esok. Kata dia, Menkumham sebelumnya Yasonna Laoly juga akan hadir.

"Besok akan kami serah terima dengan menteri yang lama, sertijabnya besok, di Kumham," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo resmi melantik Supratman Andi Atgas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di Istana Negara, Senin.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan 2019-2024.

Seusai pembacaan Keppres tersebut, Presiden Jokowi memimpin pembacaan sumpah jabatan yang ditirukan oleh Supratman.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945. Serta akan menjalankan segara peraturan perundangan-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Supratman mengucapkan bunyi sumpah jabatan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua bulan jelang lengser, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuflle atau perombakan kabinet. Jokowi melantik Supratman Andi Agtas menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di Istana Negara pada Senin (19/8/2024).

Politikus Partai Gerindra itu menggatikan posisi yang sebelumnya ditempati oleh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Yasonna Laoly.

Lantas bagaimana jejak karier Supratman Andi Agtas di bidang hukum?

Pria kelahiran Soppeng, Sulawesi Tengah, 55 tahun lalu tersebut ternyata bergelar doktor ilmu hukum dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Supratman juga menempuh pendidikan strata satu dan magister di bidang ilmu hukum. Dia memeroleh gelar sarjana dari UMI Makassar dan Magister ilmu hukum dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Tak hanya bergelar doktor di bidang ilmu hukum, Supratman Andi Agtas tercatat sebagai pengajar atau dosen di fakultas hukum Universitas Tadulako periode 1998-2012.

Dia juga pernah menggeluti profesi sebagai pengacara atau advokat sebelum terjun ke dunia politik Tanah Air dan bergabung dengan Partai Gerindra.

Terjun ke dunia politik, Gerindra sukses membawa Supratman melenggang ke senayan sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019.

Saat itu, Supratman didapuk menjadi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR. Gerindra kembali mempercayakan posisi tersebut kepada putra asli Sulawesi Tengah ini pada periode keduanya lolos ke Senayan.

Total, Supratman Andi Agtas dua periode dipercaya menduduki jabatan Ketua Baleg DPR RI oleh Gerindra, periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Namun, jelang berakhirnya masa jabatan DPR periode 2019-2024, Supratman diganti oleh Wihadi Wiyanto yang sama-sama berasal dari Gerindra.

Keputusan mengganti Supratman Andi Agtas tersebut dilakukan sejak 1 Agustus 2024. Tetapi, surat pergantiannya baru diterima Supratman saat memimpin rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan di-carry over kepada Anggota DPR 2024-2029 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 6 Agustus 2024.

Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tidak ada alasan khusus mengenai pergantian Ketua Baleg DPR dari Supratman Andi Agtas ke Wihadi Wiyanto.

Dasco mengklaim bahwa pergantian Supratman hanya dalam rangka penyegaran.

"Alasannya enggak ada. Penyegaran saja," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 6 Agustus 2024.

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo resmi melakukan perombakan (reshuffle) kabinet pada Senin (19/8/2024) pagi.

Setidaknya, ada tiga orang menteri dan dua kepala badan yang akan dilantik Jokowi hari ini.

Salah satu nama baru yang akan mengisi Kabinet Indonesia Maju adalah Supratman Andi Atgas.

Politisi Partai Gerindra itu disebut akan menggantikan Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Lantas, siapakah Supratman Andi Agtas?

Profil Supratman Andi Agtas

Pria kelahiran Sulawesi Selatan ini saat ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VIII.

Supratman sudah dua kali menjabat sebagai anggota DPR, yakni pada periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Dikutip dari laman DPR, pria berusia 55 tahun ini mengawali karier sebagai seorang advokat atau pengacara pada 1995, usai lulus dari Universitas Hasanuddin Makassar.

Dia kemudian menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu pada 1998-2012.

Saat masih menjadi dosen, Supratman pernah menjabat sebagai Komisaris PT Citra Nusantara Elok pada 2004 hingga 2012.

Selain itu, dia juga menjadi Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Palu pada 2005-2012.

Pada 2014, Supratman berhasil melenggang ke Parlemen dari daerah pilih (dapil) Sulawesi Tengah selama dua periode.

Harta kekayaan

Merujuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Supratman terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 2022.

Pada 2022, Supratman memiliki kekayaan senilai Rp 20.224.050.249 yang berasal dari properti, alat transportasi dan mesin, surat berharga, surat berharga, kas dan setara kas, serta harta lainnya.

Namun karena Supratman tercatat memiliki utang senilai Rp 1.821.000.000, maka total kekayaannya menjadi Rp 18.403.050.249.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekayaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) baru, Supratman Andi Agtas mencapai Rp 18.403.050.249.

Kekayaan itu tertuang salam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 28 Maret 2023.

Laporan itu disampaikan dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.

Kekayaan Supratman didominasi aset berupa tanah dan bangunan berjumlah 11 unit di beberapa kota seperti Bogor dan Palu.

Total, nilai aset tanah dan bangunan ini mencapai Rp 8.326.750.548.

Kemudian, Supratman juga melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin sebesar Rp 532.100.000.

Lalu, kepemilikan surat berharga Rp 5.861.314.785 serta kas dan setara kas Rp 5.503.884.916.

Jumlah sub total kekayaan Supratman mencapai Rp 20.224.050.249. Namun, karena memiliki utang Rp 1.821.000.000, total kekayaannya sebesar Rp 18.403.050.249.

Adapun Supratman ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Menteri dari PDI-P, Yasonna H.Laoly.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo resmi melantik Supratman Andi Atgas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di Istana Negara, Senin (19/8/2024).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan 2019- 2024.

Seusai pembacaan Keppres tersebut, Presiden Jokowi memimpin pembacaan sumpah jabatan yang ditirukan oleh Supratman.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945. Serta akan menjalankan segara peraturan perundangan-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tangung jawab," kata Supratman mengucapkan bunyi sumpah jabatan tersebut.

Setelah mengucapkan sumpah jabatan, Supratman menandatangani berita acara pelantikan.

Supratman dilantik menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly yang telah menjabat sejak 2014.

Sebelum menjadi menteri, Supratman adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra.

Pria dengan latar belakang sebagai pengacara ini sempat menjadi ketua Badan Legislasi DPR sebelum digantikan pada Selasa (6/8/2024).

Pada Jumat (16/8/2024), Supratman mengaku siap apabila ditugaskan oleh Gerindra untuk menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Bukan soal siap atau enggak siap, tergantung perintah partai mau ditugaskan di mana. Itu soal lain," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

Selain Supratman, Jokowi juga melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi, serta Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.

Lalu, Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, serta Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, perombakan kabinet ini dilakukan untuk mendukung transisi ke pemerintahan Prabowo Subianto.

"Pengangkatan menteri, wakil menteri dan kepala badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar, dan efektif," ujar Ari kepada Kompas.com, Senin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas mengaku baru mengetahui dirinya akan dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) pada Senin (19/8/2024) pukul 04.00 WIB.

Kepastian itu diterimanya setelah dihubungi oleh pihak istana kepresidenan agar datang ke Istana untuk mengikuti upacara pelantikan sebagai Menkumham.

Dirinya mengatakan itu usai ditanya sejak kapan mengetahui pasti akan dilantik sebagai Menkumham.

"Kepastiannya, saya ndak pernah (tahu), dengar cerita-ceritanya sudah lama. Tapi, kepastiannya baru tadi subuh," kata Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

"Bayangkan, subuh jam 4 baru saya tahu akan dilantik hari ini," sambung dia.

Ia menuturkan, selama ini baru mengetahui desas-desus dirinya akan menjadi menteri dari pemberitaan media massa.

Menurutnya, berdasarkan pemberitaan media, dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

"Saya ndak tahu sama sekali (bakal jadi menteri). Nah, kita ndak tahu, baru subuh tadi, makanya saya ndak pernah mengonfirmasi, baru subuh jam 4 saya mendapatkan kepastian untuk hadir di Istana untuk dilantik," jelasnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa besok akan ada acara serah terima jabatan dengan menteri sebelumnya, Yasonna Laoly, di Gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Ia juga membocorkan sejumlah pekerjaan yang akan diselesaikan sebagai Menkumham dalam kurun waktu sisa dua bulan masa pemerintahan kabinet Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin.

"Pertama masih banyak tugas-tugas yang ditugaskan Kementerian Hukum dan HAM, terutama di pembahasan undang-undang. Kemudian masih banyak harmonisasi yang kita lakukan, juga terkait dengan administrasi hukum di dirjen AHU, juga pembenahan-pembenahan juga akan kita kontrol di imigrasi, dan juga di lembaga pemasyarakatan," tutur dia.

"Jadi masalah-masalah itu yang mungkin akan menjadi prioritas untuk segera kita tuntaskan," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo resmi melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di Istana Negara, Senin.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan 2019- 2024.

Seusai pembacaan Keppres tersebut, Presiden Jokowi memimpin pembacaan sumpah jabatan yang ditirukan oleh Supratman.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945. Serta akan menjalankan segara peraturan perundangan-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Supratman mengucapkan bunyi sumpah jabatan tersebut.