JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri sejumlah undangan di luar negeri pada pekan depan.

"Minggu depan," ujar Prasetyo saat ditemui di Istana, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Prasetyo menjelaskan, sebagai kepala negara, Prabowo memiliki kewajiban untuk memenuhi undangan yang diterimanya.

"Kan ada undangan, ada G20, ada APEC, sebagai kepala negara ya pasti beliau harus hadir," ucapnya.

Sementara itu, Prasetyo menambahkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara otomatis akan memegang kendali pemerintahan selama kunjungan kerja Prabowo ke luar negeri.

"Ya pasti dong, kan aturannya pasti begitu," ujarnya.

Sebagai informasi, KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) dijadwalkan berlangsung pada 13-16 November 2024 di Peru.

Sementara itu, KTT G20 akan dilaksanakan pada 14 hingga 16 November 2024 di Brasil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XIII DPR menunda rapat kerja dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang sedianya digelar pada Senin (28/10/2024) siang hari ini.

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan, rapat itu diundur ke Rabu (30/10/2024) lusa.

“Rencana semula kan hari ini siang, tapi karena ada perubahan jadwal, kita akan raker dengan Kementerian HAM pada Rabu,” ujar Willy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ia mengungkapkan, raker Komisi XIII dan Kementerian HAM bakal membahas beberapa hal, yang pertama adalah menjalankan fungsi pengawasan anggaran.

Kedua, membahas soal rancangan undang-undang yang mungkin akan diajukan oleh Komisi XIII pada Program Legislasi (Prolegnas) Prioritas DPR RI periode 2024-2029.

Isu ketiga yang akan dibahas adalah terkait dengan pernyataan Pigai yang meminta anggaran Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM.

“Kita dalami lagi maksud Pak Pigai itu apa dan kalau beliau juga menyampaikan (penambahan anggaran) itu sebagai sebuah lontaran dalam sambutan, ya HAM itu tentu fundamental right, dalam setiap kehidupan kita bernegara, itu yang harus kita pahami,” ujar Willy.

Politikus Partai Nasdem ini pun belum bisa menyampaikan apakah anggaran yang diminta Pigai itu masuk akal atau tidak.

Ia lebih ingin mendalami bagaimana nantinya jika anggaran itu direalisasikan tidak tumpang tindih juga dengan kewenangan Komnas HAM yang juga menjadi mitra Komisi XIII.

“Kita di Komisi XIII juga (bermitra) ada Komnas HAM, apa yang tidak overlapping nantinya,” kata Willy.

Diketahui, Komisi XIII adalah komisi yang baru dibentuk seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo.

Komisi XIII DPR akan bermitra dengan sejumlah kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Sekretaris Negara.

Sementara itu, Natalius Pigai menjadi sorotan karena pernyataannya yang menyebut Kementerian HAM butuh anggaran Rp 20 triliun untuk dapat menyusun program pembangunan HAM.

"Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi, rombak itu anggaran, dari Rp 20 triliun ke Rp 64 miliar. Tidak bisa, tidak tercapai visi misi Presiden," ucap Pigai, Senin (21/10/2024) lalu.

SEMARANG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara soal nama AM Putranto, baru saja ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

Sebelum dilantik, AM Putranto tercatat sebagai ketua tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor 1 Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen di Pilkada Jawa Tengah 2024.

Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jateng, Akmaliyah mengatakan, AM Putranto tetap diperbolehkan menjadi Ketua Tim Pemenangan Luthfi dan Taj Yasin serta dibolehkan kampanye dengan merujuk pada aturan yang ada.

"AM Putranto bukan bagian dilarang," kata dia saat ditemui di kantornya, Senin (28/10/2024).

Alasannya, kata dia, jabatan AM Putranto sebagai KSP bukan jabatan yang dilarang menjadi bagian dari tim sukses calon kepala daerah.

"Sepanjang bukan pihak yang dilarang dalam peraturan," tambah Akmaliyah.

Untuk diketahui, menurut ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, berikut ini adala pihak yang dilarang untuk mengikuti atau terlibat dalam pelaksanaan kampanye Pilkada 2024:

- Pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

- Pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

- Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

- Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

- Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ulang Tahun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dirayakan dalam acara Hari Sumpah Pemuda ke-96 yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Senin (28/10/2024) malam.

Momen perayaan ulang tahun ini terjadi di sela-sela penampilan penyanyi Tasya Ivanka tengah menyanyikan lagu "Indonesia Jaya" yang dipopulerkan oleh Harvey Malaiholo.

Tiba-tiba, muncul musik dari lagu Jambrut yang berjudul “Selamat Ulang Tahun”.

“Hari ini Mensesneg Bapak Prastyo Hadi merayakan ulang tahun atau hari jadinya, kita berikan kepuk tangan,” kata pembawa acara.

Prasetyo Hadi lantas berdiri dan tepuk tangan. Ia bersalaman dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

Kemudian, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo juga tampak menghampiri Prasetyo Hadi untuk bersalaman.

Mensesneg lantas bersalaman dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin dan pejabat negara yang hadir.

Kru acara pun tampak membawa piring yang berisi kue untuk diberikan kepada Prasetyo Hadi.

Setelahnya, Prasetyo tampak menyalami beberapa orang yang memberikan selamat ulang tahun.

Adapun Prasetyo Hadi yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra itu lahir di Ngawi pada tanggal 28 Oktober 1979.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono mengajak semua pihak untuk berperan melindungi pemuda dari ideologi kekerasan pada momentum Sumpah Pemuda kali ini.

Menurutnya, pemuda merupakan penerus bangsa sehingga penting bagi negara dan seluruh pihak untuk melindungi pemuda dari bahaya ideologi kekerasan.

"Gunakan pendekatan kekinian untuk menjangkau generasi muda dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila dan membangun sikap toleran," kata Eddy saat memberikan amanat dalam Upacara Peringatan Sumpah Pemuda Ke-96 Tahun 2024 di Kantor Pusat BNPT, Bogor, Jawa Barat, Senin (28/10/2024), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta.

Dia menyebutkan, pendekatan kekinian dalam langkah nyata yang menyentuh langsung remaja dengan memperkokoh ideologi Pancasila dilakukan untuk mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia.

Di sisi lain, ia berharap seluruh jajaran BNPT bisa merefleksikan berbagai nilai agung Sumpah Pemuda.

"Dengan demikian, BNPT dapat menguatkan karakter bangsa dan mengibarkan semangat Merah Putih dalam diri pemuda Indonesia," tuturnya.

Sumpah Pemuda merupakan momen bersejarah yang sangat penting dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

Hari Sumpah Pemuda, yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober, menjadi momen refleksi bagi masyarakat untuk mengenang peristiwa bersejarah pada tahun 1928, ketika para pemuda dari berbagai suku, agama, dan daerah di Nusantara bersatu dalam membangun kebangsaan negara Indonesia yang merdeka.

Tema yang diusung pada Hari Sumpah Pemuda Ke-96 adalah Maju Bersama Indonesia Raya Tema tersebut mengandung pesan kuat tentang sinergi dan kolaborasi, yang diharapkan mampu menjadi semangat untuk mengantarkan bangsa Indonesia meraih prestasi global.

Sementara itu, logo Hari Sumpah Pemuda Ke-96 Tahun 2024 ini berupa manifestasi dari jiwa muda yang tak terbendung.

Peringatan puncak acara Hari Sumpah Pemuda Ke-96 akan digelar tanggal 28 Oktober 2024 di Anjungan Rumah Adat DI Yogyakarta Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada pukul 19.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah mendalami laporan yang dilayangkan Rudy Soik terkait teror yang dialami keluarganya usai ia dipecat dari Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pendalaman laporan ini dilakukan sebelum LPSK memutuskan akan memberikan perlindungan atau tidak kepada Rudy.

"Sekarang ini tim LPSK sedang melakukan pendalaman, pengumpulan informasi dan investigasi," kata Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin kepada Kompas.com, Senin (28/10/2024)

"Proses ini bagian dari asesmen yang dilakukan LPSK untuk menentukan kelayakan permohonan," lanjut dia.

Wawan menjelaskan, LPSK punya batas waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja untuk melakukan itu semua.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Sebelumnya diberitakan, Ipda Rudy Soik, anggota Polda NTT, dipecat usai membongkar mafia BBM di Kota Kupang.

Mantan Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kupang Kota ini meminta perlindungan ke LPSK lantaran keluarganya diteror.

"Sejak sejumlah petugas Propam Polda NTT mendatangi klien kami (Rudy), anak klien kami trauma berat. Bahkan tidak mau ke sekolah," ungkap kuasa hukum Rudy, Ferdy Maktaen, kepada Kompas.com, Jumat (25/10/2024).

Ferdy menjelaskan, setelah Rudy dipecat, terdapat sejumlah teror yang dialami keluarga Rudy.

Teror tersebut, di antaranya ada sejumlah orang tak dikenal yang melintas depan rumah Rudy dan mengambil gambar, termasuk menggunakan drone.

Selain itu, istri Rudy, Welinda Wonlele, dicegat di jalan oleh sejumlah anggota polisi ketika sedang mengemudi mobil.

Sejumlah oknum juga berupaya mencari tahu siapa saja yang pernah memberikan Rudy uang untuk kepentingan calon siswa bintara.

"Inilah beberapa alasan untuk kita lapor ke LPSK di Jakarta," kata Ferdy.

"Teror-teror ini diduga dari orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan proses pengungkapan mafia BBM (bahan bakar minyak) oleh klien kami," ungkap Ferdy.

MAGELANG, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, penyediaan fasilitas rumah dinas menteri Kabinet Merah Putih bukan sesuatu yang mendesak.

"Saya kira itu bukan sesuatu yang urgent juga. Karena kita menjadi menteri itu untuk mengabdi, bukan untuk mencari rumah dinas," kata Prasetyo di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Rumah dinas yang tersedia saat ini kurang karena banyaknya jumlah menteri dan wakil menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Prasetyo menuturkan, para menteri bekerja untuk mengabdi, bukan untuk mengharap rumah dinas.

Kendati begitu, pihaknya akan mengatur penggunaan rumah dinas menteri ke depan agar mencukupi.

"Pada perjalanannya nanti kita aturlah. Tapi itu bukan sesuatu yang harus, bukan sebuah fasilitas yang diharapkan oleh para teman-teman menteri," ucap dia.

Dia mengatakan, pihaknya akan menginventarisasi rumah dinas yang tersedia saat ini.

Di sisi lain, ia kembali menegaskan, penyediaan bukan menjadi sebuah keharusan.

"Memang aturannya (disediakan) seperti itu. Tetapi, sekali lagi saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kita lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta," tuturnya.

MAGELANG, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta masyarakat memaklumi jika penyaluran dan penyediaan program makan bergizi gratis belum sempurna.

Sebab, kata dia, Indonesia baru akan mencoba program makan bergizi gratis, ketika negara lain sudah menerapkan program serupa selama puluhan tahun.

Program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu bakal mulai dijalankan pada Januari 2025.

"Kami minta doanya. Kami mohon doa restunya. Mohon juga dimaklumi apabila di awal-awal sistem juga masih belum sempurna," kata Prasetyo di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Prasetyo menuturkan, saat ini pemerintah masih terus melakukan uji coba. Ia tidak memungkiri, di tahap-tahap awal, sistemnya belum akan sempurna.

Pada tahap ini pun, jumlah penerima makan bergizi gratis belum mencakup seluruh masyarakat.

"Mungkin cakupannya juga belum bisa untuk seluruh rakyat Indonesia. Beberapa wilayah yang lain harus kita cari metodenya. Misalnya di daerah pantai terluar, pulau terluar, di daerah Papua. Tentu tidak bisa kita samakan," tuturnya.

Sejauh ini, lanjut Prasetyo, pemerintah sudah membangun Satuan Pelayanan Makan Bergizi yang berupa dapur umum di beberapa kota, termasuk Magelang.

Rencananya, satu unit layanan bisa meng-cover 3.000 hingga 4.000 siswa.

"Nanti akan direncanakan (ada di setiap kota), akan bisa meng-cover 3.000 sampai 4.000 anak siswa. Uji coba ini kan tidak hanya di sini. Tidak hanya di satu tempat," beber Prasetyo.

Ia menekankan, uji coba tidak dilakukan dalam 1-2 hari terakhir, tetapi berbulan-bulan lamanya.

"Kami punya tempat uji-coba yang sudah berjalan berbulan-bulan. Kurang lebih ada 10 bulan sudah. Jadi evaluasinya pun sudah banyak," ucap Prasetyo.

Program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipastikan akan dimulai pada 2 Januari 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya mengatakan, ada sejumlah pihak yang dilibatkan untuk menyukseskan program ini, salah satunya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Penerima program bakal diprioritaskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah dari mulai PAUD sampai SMA negeri dan swasta.

"Jadi (2 Januari 2025). TNI itu salah satu mitra yang bisa membantu kesuksesan program makan bergizi. Salah satu saja, sementara mitra lain juga kan banyak," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Dadan menuturkan, TNI sebagai mitra operasional bakal dilibatkan mengingat institusi itu memiliki struktur hingga ke lapisan bawah.

Pelibatan TNI ini pun juga tercermin usai Prabowo melantik Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, kemarin.

"Sementara yang lain juga akan banyak terlibat terutama koperasi, BUMDes, dan pihak ketiga lainnya," beber Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menilai seharusnya permintaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai soal penambahan anggaran di kementeriannya dibahas lebih dahulu di internal pemerintah.

Sebagai informasi, Pigai meminta anggaran Kementerian HAM ditambah dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun.

"Menteri ini kan prinsipnya adalah pembantu Presiden, ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan Menteri koordinatornya," kata Andreas Pareira kepada wartawan, Kamis (24/10/2024).

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan hukum dan HAM itu pun menilai, permintaan Menteri Natalius Pigai tersebut agak kurang relevan.

Terlebih, menurut Andreas, anggaran untuk tahun 2025 sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR RI.

“Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, apalagi ada pemisahan menjadi 3 kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Lapas,” ujarnya.

Selain itu, Andreas menilai permintaan Menteri HAM Natalius Pigai agak sedikit bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta kabinetnya melakukan efisiensi anggaran.

Dia juga menyebut lonjakan anggaran yang diminta oleh Menteri HAM harus disertai dengan perencanaan dan program kerja yang matang.

“Dan tentunya transparansi bagaimana alokasi anggaran digunakan secara efektif,” ujar Andreas.

Lebih lanjut, Andreas menyebut permintaan kenaikan anggaran yang besar ini berpotensi menabrak kebijakan fiskal nasional, terutama dalam hal alokasi anggaran secara keseluruhan.

"Karena kan anggaran sudah ditetapkan. Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Natalius Pigai menjadi sorotan karena pernyataannya yang menyebut Kementerian HAM butuh anggaran Rp 20 triliun untuk dapat menyusun program pembangunan HAM.

Menteri HAM ini mengaku punya banyak program pembangunan HAM. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Kementerian HAM mempunyai anggaran hingga Rp 20 triliun.

Pigai menyebutkan, salah satu keinginannya adalah membangun universitas HAM bertaraf internasional yang dilengkapi laboratorium HAM dan rumah sakit.

"Soal Anggaran: 1. Saya mau bangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM dll," tulis Pigai melalui akun resmi media sosial X @NataliusPigai2, Rabu (23/10/2024).

Pigai bercita-cita agar universitas itu dipimpin oleh orang Indonesia yang punya kapasitas berkelas dunia di bidang HAM.

Selain itu, Pigai juga ingin mengadakan program kesadaran HAM di 78.000 desa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebut bahwa laporan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Rudy Soik bersama pengacaranya, Ferdy Maktaen, telah diterima.

"Iya," kata Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, ketika dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (25/10/2024).

Mantan Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kupang Kota ini meminta perlindungan ke LPSK lantaran keluarganya diteror.

"Sejak sejumlah petugas Propam PoldaNTTmendatangi klien kami (Rudy), anak klien kami trauma berat. Bahkan tidak mau ke sekolah," ungkap kuasa hukum Rudy, Ferdy Maktaen, melalui sambungan telepon kepada Kompas.com, Jumat (25/10/2024) pagi.

Ferdy menjelaskan, setelah Rudy dipecat, terdapat sejumlah teror yang dialami keluarga Rudy.

Teror tersebut, di antaranya ada sejumlah orang tak dikenal yang melintas depan rumah Rudy dan mengambil gambar, termasuk menggunakan drone.

Selain itu, istri Rudy, Welinda Wonlele, dicegat di jalan oleh sejumlah anggota polisi ketika sedang mengemudi mobil.

Sejumlah oknum juga berupaya mencari tahu siapa saja yang pernah memberikan Rudy uang untuk kepentingan calon siswa bintara.

"Inilah beberapa alasan untuk kita lapor ke LPSK di Jakarta," kata Ferdy.

Menurut Ferdy, kliennya dan keluarga membutuhkan perlindungan untuk menghadapi teror tersebut.

"Teror-teror ini diduga dari orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan proses pengungkapan mafia BBM (bahan bakar minyak) oleh klien kami," ungkap Ferdy.

Selain ke LPSK, rencananya hari ini dia dan Rudy akan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Perempuan dan Anak, Mabes Polri dan Komisi III DPR RI.

"Kita berharap, dengan laporan kita ini, masalahnya bisa segera selesai dan nama institusi Polri tetap terjaga dan reformasi Polri dapat berjalan dengan baik," ujar Ferdy.

Sebelumnya diberitakan, Ipda Rudy Soik, anggota Polda NTT, dipecat usai membongkar mafia BBM di Kota Kupang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal status hukum Tragedi 1998 menjadi sorotan para pembaca.

Mahfud menyatakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah menetapkan peristiwa itu sebagai pelanggaran HAM berat.

Dia menyampaikan pernyataan itu menanggapi sikap Menteri Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra bahwa "Tragedi 1998" tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

Selain itu, daftar pimpinan 13 komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru disahkan juga menarik perhatian para pembaca.

1. Mahfud MD: Tragedi 1998 Sudah Ditetapkan Komnas HAM Pelanggaran HAM Berat, Akui Saja...

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta semua pihak mengakui bahwa peristiwa kekerasan, kerusuhan dan penghilangan paksa pada tahun 1998 termasuk kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Ini disampaikan Mahfud untuk mengoreksi pernyataan Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra bahwa "Tragedi 1998" tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

"(Tragedi 1998) Sudah ditetapkan oleh Komnas HAM (sebagai pelanggaran HAM berat). Diakui saja, tapi kita tidak pernah minta maaf kepada siapapun," kata Mahfud ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Selasa (22/10/2024) usai menghadiri Sertijab Menhan.

Mahfud juga mengingatkan bahwa pihak yang boleh menyatakan atau menilai sebuah peristiwa termasuk kategori pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM.

"Jadi yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi, tentu bukan Menkumham. Yang boleh mengatakan itu hanya Komnas HAM, menurut Undang-undang," imbuhnya.

Lebih jauh, Mahfud menjelaskan jika ada kekeliruan ketika menyimpulkan suatu peristiwa sebagai kategori pelanggaran HAM berat, maka hal itu juga harus dikoreksi oleh Komnas HAM.

"Kalau Komnas HAM keliru dalam menyimpulkan, itu nanti perlu dikomunikasikan oleh Komnas HAM," tutur Mahfud.

Mahfud lalu juga bercerita bagaimana dirinya ketika menjabat Menko Polhukam, mengikuti apa yang ditetapkan oleh Komnas HAM, yakni 12 peristiwa yang termasuk kategori pelanggaran HAM berat.

Sebab 12 peristiwa itu pun sudah diakui oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai kategori pelanggaran HAM berat. Di mana, salah satu dari 12 peristiwa itu adalah "Tragedi 1998".

"Sebab itu, waktu saya dulu, karena menurut Undang-undang, yang menentukan pelanggaran HAM berat itu adalah Komnas HAM, maka apa yang ditetapkan oleh Komnas HAM, saya laksanakan," katanya.

"Seperti yang ada 12 yang sudah diakui oleh Presiden dan diapresiasi oleh PBB. Karena itu ditetapkan oleh lembaga yang menurut Undang-undang berwenang untuk menetapkan," sambung dia.

JAKARTA, KOMPAS.com -Komisi XIII DPR menjadwalkan rapat dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai pada pekan depan.

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan, Komisi XIII bakal segera bekerja dan memanggil para menteri meski komisi itu baru terbentuk pada Selasa (22/10/2024) kemarin.

“Minggu depan kita akan undang mitra. Hari Senin kita akan Menteri Hukum. Habis itu, Menteri HAM,” ujar Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Politikus Partai Nasdem ini enggan berprasangka buruk mengenai usul Natalius Pigai agar Kementerian HAM mendapatkan anggaran Rp 20 triliun.

Willy mengingatkan bahwa isu HAM mempunyai spektrum yang amat luas.

“Tentu kita harus benar-benar melihat ya human rights itu spektrumnya luas kan. Luas, sangat luas kan. Tentu dia juga berdasarkan kementerian-kementeriannya, pendidikan, kesehatan, hak dasar manusia,” kata dia.

Willy juga tidak mau berandai-andai soal kemungkinan usul Natalius Pigai itu dapat terealisasi karena APBN 2025 sudah disahkan.

Lagipula, ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto punya program makan bergizi gratis yang menurutnya berkaitan dengan isu HAM.

“(Program) itu juga pespektifnya kalau lihat ya human rights. Apakah nanti dia, mana yang overlapping, mana yang crosscutting, kita akan cermati bersama-sama,” kata Willy.

Diketahui, Komisi XIII adalah komisi yang baru dibentuk seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo.

Komisi XIII DPR akan bermitra dengan sejumlah kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Sekretaris Negara.

Sementara itu, Natalius Pigai menjadi sorotan karena pernyataannya yang menyebut Kementerian HAM butuh anggaran Rp 20 triliun untuk dapat menyusun program pembangunan HAM.

"Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi, rombak itu anggaran, dari Rp 20 triliun ke Rp 64 miliar. Tidak bisa, tidak tercapai visi misi Presiden Prabowo Subianto," ucap Pigai, Senin (21/10/2024) lalu.