JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong agar pemerintah menjalankan reformasi pendidikan.

Ia khawatir, viralnya video tentang siswa SMA yang tidak bisa menghitung perkalian merupakan fenomena yang juga marak terjadi di Tanah Air.

“Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi anak-anak kita, saya mendorong dilakukannya evaluasi dan reformasi pendidikan. Lanjutkan yang sudah baik dan benahi yang masih kurang,” ujar Cucun dalam keterangan, Sabtu (16/11/2024).

Ia masih optimis, banyak siswa SMA di Indonesia yang sebenarnya sudah memiliki kompetensi yang baik.

Namun, pemerintah tak boleh abai pada kualitas-kualitas pelajar yang masih rendah.

“Bahwa benar peristiwa yang ada di media sosial belum bisa dijadikan rujukan. Saya yakin betul banyak juga anak-anak kita yang pintar-pintar dan memiliki kompetensi akademik yang baik, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan fenomena tersebut,” paparnya.

Cucun mengatakan, salah satu yang perlu diwujudkan adalah pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Apalagi, masih banyak generasi muda yang tidak bisa mengakses jenjang pendidikan tinggi.

“Maka berkali-kali saya sampaikan, penting sekali peningkatan kompetensi anak-anak melalui pendidikan dan program-program vokasi. Sehingga anak-anak kita yang tidak berkesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi tetap bisa memiliki modal keterampilan,” tutur dia.

Terakhir, ia mengingatkan agar pemerintah benar-benar memperhatikan persoalan ini. Pasalnya, Indonesia Emas 2045 tak bakal terwujud tanpa sumber daya manusia yang mumpuni.

“Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berdaya saing global, perbaikan SDM menjadi hal prioritas yang harus dilakukan. Jangan sampai anak-anak kita tertinggal,” imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penutupan mendadak Superstar Fitness pada awal November 2024 kini bergulir ke proses hukum.

Ada delapan cabang Superstar Fitness yang tutup, yaitu berlokasi di Green Pramuka Square Mall, AEON Mall Sentul City, Living World Alam Sutera, AEON Mall Jakarta Garden City, AEON Mall Tanjung Barat, Living World Kota Wisata Cibubur, Trans Studio Mall Cibubur dan Cibinong City Mall.

Salah satu alasan yang sempat diungkapkan adalah gangguan listrik di mal tempat cabang mereka beroperasi, tetapi belakangan diketahui bahwa penutupan tersebut terjadi karena ketidakmampuan membayar sewa dan gaji karyawan

Hal ini tentu ,enimbulkan pertanyaan serta rasa kesal bagi para pelanggan atau member karena mereka harus merogoh kocel mulai dari Rp 30 juta hingga Rp120 juta untuk menjadi anggota temapt fitness tersebut.

Manajemen Superstar Fitness kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh salah satu korban, YMSM (41), atas dugaan penipuan dan penggelapan, Rabu (13/11/2024).

Laporan tersebut sudah dilakukan sejak dua hari lalu dan teregistrasi dengan nomor LP/B/6911/XI/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Sejauh ini, sebanyak 10 korban telah memberikan kuasa terhadapnya, termasuk YMSM dan anak Ferry sendiri.

"(Kerugian) Ada yang Rp 120 juta, ada yang Rp 40 juta, ada yang Rp 30 juta. Jadi, bervariasi. Kalau anak saya yang paling kecil, Rp 5,6 juta," kata kuasa hukum korban, Ferry Juan, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/11/2024).

Ribuan member Superstar Fitness kini menghadapi kerugian besar. Sebanyak 750 orang telah tergabung dalam paguyuban korban, dengan total kerugian mencapai Rp 5,1 miliar.

Beberapa korban membayar hingga puluhan juta untuk keanggotaan seumur hidup, namun fasilitas tersebut tidak bisa dinikmati akibat penutupan mendadak.

Saat ini, para korban menunggu kejelasan dari proses hukum yang sedang berlangsung.

Awal mula bangkrut

Permasalahan keuangan Superstar Fitness dimulai dari kegagalan membuka cabang baru di Cibinong City Mall (CCM), Bogor, lima bulan lalu.

Menurut kuasa hukum mereka, Daniel Hutabarat, kejadian ini membuat 40 member yang sudah bergabung memprotes dan memviralkan masalah tersebut di media sosial.

"Akhirnya karena viral, kepercayaan masyarakat turun (untuk bergabung dengan Superstar Fitness). Itu 90 persen pendapatan turun langsung," kata Daniel.

Penurunan pendapatan ini membuat manajemen tidak mampu membayar sewa tempat, listrik, dan gaji karyawan.

Meskipun begitu, Daniel memastikan bahwa manajemen Superstar Fitness tidak akan membawa kabur uang member.

"Kami tidak kabur, tidak lari, atau apa segala macam," ujarnya.

Namun, ia mengakui bahwa manajemen gagal mengatasi masalah keuangan yang menyebabkan penutupan mendadak di seluruh cabang.

KUNINGAN, KOMPAS.com - Dudi Karyono (53), Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mengungkap syukur. Dia telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk kategori penyelenggara pemilu.

Menurut Dudi, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi penyelenggara pemilu mutlak sangat dibutuhkan.

Beban tugas yang berat, serta tuntutan kerja yang harus profesional, membuat petugas penyelenggara pemilu rentan mengalami gangguan mental, kecelakaan, hingga kematian.

Dudi adalah salah satu petugas penyelenggara pemilu yang berada di wilayah terpencil atau pelosok Kabupaten Kuningan. Dia tinggal di Blok Leuwi Keris, Desa Cieurih, Kecamatan Cidahu.

Saat proses tahapan pemilu berlangsung, Dudi bersama sejumlah petugas lainnya harus memutar arah untuk menuju akses jalan utama yang lebih aman.

Para petugas, kata Dudi, harus keluar desa yang masuk wilayah Kabupaten Kuningan lalu masuk ke Desa di Kabupaten Cirebon, untuk akses jalan utama yang lebih aman. Putar arah ini membuat para petugas harus menempuh jarak lebih jauh sekitar 10-15 kilometer.

"Harus masuk ke Kabupaten Cirebon dulu karena akses sangat sulit, harus muter ya sekitar 10 kilometer, karena melewati empat desa Desa Legok, Cikeusik, Jatimulya, dan Waled. Kalau mau cepat, ya jalur hutan, jalan setapak, tapi bahaya," kata Dudi saat ditemui Kompas.com di Kantor KPU Kabupaten Kuningan, Jumat (15/11/2024) siang.

Dudi juga bercerita, Rahmat salah satu rekan PPS Desa Cidahu meninggal dunia di tahun 2019 karena beban tugas yang berat. Rahmat meninggal dunia di rumah sakit setelah proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara.

Saat itu, BPJS Ketenagakerjaan yang menanggung kematian petugas penyelenggara, belum ada.

Namun, KPU RI melalui KPU Kabupaten Kuningan memberikan santunan kepada keluarga korban sehingga ahli waris merasa terbantu setelah kepergian Rahmat sebagai tulang punggung keluarga.

Aktivitas tahapan pemilu yang cukup panjang bukan tahun ini saja dilalui Dudi. Dudi yang kini menjadi petugas PPK, telah mengikuti lima kali proses penyelenggara pemilu sejak reformasi di tahun 1999.

Sejak saat itu, dia belum pernah mendapatkan informasi adanya jaminan yang melindungi tugasnya secara resmi.

"Sejak bujang kang, sejak masih usia 20 tahun, saya jadi KPPS 3 periode: pemilu 1999, 2004, dan 2009. Pemilu 2014 dan 2019 jadi PPS. Nah sejak lima pemilu itu belum ada jaminan BPJS Ketenagakerjaan buat penyelenggara pemilu," kata Dudi.

Dudi baru terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori penyelenggara pemilu sejak Pemilihan Presiden 2024 yang bertugas sebagai PPS Desa Cidahu.

Kinerja Dudi yang baik membuatnya terpilih menjadi PPK Kecamatan Cidahu untuk menjalani hajat Pemilihan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Kabupaten Kuningan.

100 TPS di Perbukitan Gunung Ciremai

Ketua KPU Kabupaten Kuningan, Asep Budi Nugraha, menyampaikan secara geografis Kabupaten Kuningan berada di wilayah Gunung Ciremai.

Sebagian wilayah berupa perbukitan dan dataran tinggi. Kondisi ini membuat KPU berkerjasama dengan BPBD Kabupaten Kuningan terkait mitigasi kebencanaan untuk pelaksanaan pemilu.

Berdasarkan catatan, kata Asep, ada sekitar 100 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari total 1.927 TPS yang tersebar di 32 Kecamatan, berada di wilayah pelosok dan perbukitan. Kondisi ini menjadi kerentanan terhadap penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan di tiap tahapan pemilu berlangsung.

"Ada Desa Pinara wilayah perbukitan, Babakan, Subang, dan banyak wilayah lainya juga. Ada sekitar 100 TPS dari 1.927 TPS yang ada di wilayah perbukitan. Tapi sejauh ini aman, kami selalu mempersiapkan tahapan pemilu dengan matang," kata Asep saat ditemui Kompas.com di kantor KPU, Jumat (15/11/2024) siang.

Asep menjelaskan, selain soal letak geografis dan kondisi medan, ada beberapa tahapan pemilu yang berpotensi menguras tenaga secara fisik hingga menyebabkan kerentanan.

Beberapa di antaranya, tahapan awal sosialisasi, pendistribusian logistik, penghitungan suara, rekapitulasi suara, yang seluruhnya dilakukan secara berjenjang hingga tuntas.

Pada pilkada tahun ini, sambung Asep, ada sebanyak 19.860 petugas penyelenggara pemilu yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.

Mereka terdiri dari petugas KPU, PPK, PPS, kesekretariatan, KPPS, hingga petugas keamanan dan ketertiban.

Mereka bekerja untuk melayani pemungutan suara terhadap sebanyak 891.960 Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Asep menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, yang telah berkerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cirebon untuk melindungi seluruh penyelenggara pemilu.

Menurutnya, jaminan itu membuat para penyelenggara bertugas dengan tenang dan profesional.

"Tentu kami terimakasih kepada Pemda Kuningan yang telah mengcover BPJS ketenagakerjaan kami, KPU dan badan adhoct, seluruhnya yang terlibat. Ini konsekuensi pekerjaan berat, dan pasti sangat bermanfaat bagi penyelenggara, juga keluarga," tutup Asep.

Risiko Beban Kerja Berlipat Ganda

PJ Bupati Kuningan, Agus Toyib menyatakan, pihaknya berinisiatif kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengantisipasi kejadian musibah pemilu sebelumnya. Ada beberapa petugas yang mengalami musibah, kecelakaan, bahkan hingga meninggal dunia.

"Kami berikan jaminan, mereka menghitung sampai malam, kejadian tahun kemarin ada yang ketimpa tembok sampai kaki patah, ada juga yang kelelahan, sampai meninggal dunia," kata Agus saat ditemui Kompas.com di Gedung Setda, Jumat (15/11/2024) siang.

Secara rinci, Pemda Kuningan melalui BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan kepada penyelenggara pemilu yang mengalami kecelakaan kerja sekitar Rp21.000.000, dan bila meninggal dunia senilai Rp42.000.000.

Agus menyebut, pihaknya menganggarkan pembayaran premi untuk 19.860 penyelenggara pemilu dari APBD tahun 2024.

Penjaminan ini berlangsung selama mereka bertugas yakni, bagi Kpps dan petugas keamanan satu bulan di bulan November, sementara petugas KPU, PPK, PPS, dan kesekretariatan hingga Desember 2024. Secara global, pembayaran total premi 19.860 petugas penyelenggara pemilu adalah senilai Rp223.770.000.

Meski demikian, Agus berharap proses tahapan pemilu serentak Pilgub Jabar dan Pilkada Bupati Kuningan, berjalan lancar dan tanpa masalah apapun. Dia juga mengajak agar seluruh DPT menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara 27 November 2024 mendatang.

Julian Account Representatif BPJS Ketenagakerjaan Cabang, menyampaikan berdasarkan pemilu sebelumnya, tingkat musibah kecelakaan dan kematian cukup tinggi. Ini terjadi karena kondisi medan yang terjal, kelelahan, dan banyak hal lainnya.

Bagi Julian, para penyelenggara pemilu ini seperti pegawai non-ASN. Meski hanya pada saat pelaksanaan pemilu, tugas mereka berat dan sangat membantu berjalannya proses pesta demokrasi.

Atas dasar itu, akses dan fasilitas perlindungan kepada para penyelenggara pemilu ini sangat perlu dilaksanakan.

"Jadi, melihat histori sebelumnya pemilu 2014 dan pemilu 2019 resiko yang terjadi begitu banyak, sedangkan anggaran untuk memberikan santunan kepada mereka, tidak bisa memenuhi standar santunan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga perlu dilakukan sistem ini," kata Julian saat ditemui Kompas.com di kantornya, Kamis (15/11/2024) petang.

Maka dari itu, sambung Julian, BPJS Ketenagakerjaan ingin berkolaborasi dengan seluruh pemerintah daerah untuk menyukseskan program pemerintah nasional, dalam memberikan jaminan sosial dan melindungi seluruh masyarakat Indonesia.

Dia menyebut, program kerja sama untuk penyelenggara pemilu ini baru berjalan dua kabupaten, yakni Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Kabupaten lainnya masih berencana dan belum sampai ada ikatan tertulis.

Julian berharap dengan waktu yang tersisa beberapa saat lagi dalam pelaksanaan pemilu, pemerintah daerah setempat segera melakukan kerjasama untuk mengantisipasi resiko yang terjadi pada tahapan pemilu yang tersisa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pengunduran diri Sahbirin Noor sebagai Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) tidak mengganggu proses hukum kasus suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel.

Sebab, kata KPK, kasus suap tersebut terjadi saat Sahbirin Noor menjabat sebagai Gubernur Kalsel.

"Sama sekali tidak mengganggu (proses hukum) karena apa? Tindakan tersebut dilakukan pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai penyelenggara negara," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

"Jadi, bukan berarti kalau mengundurkan diri itu hilang perbuatannya, karena sudah terjadi perbuatan tersebut," sambungnya.

Tessa juga mengatakan, meski status tersangka Sahbirin Noor telah gugur, penyidik masih bisa memanggilnya untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus suap tersebut.

"Pemanggilan yang bersangkutan sebagai saksi di perkara atau sprindik yang saat ini sedang berjalan. Dan itu kita tunggu saja, insya Allah tidak dalam waktu yang lama lah," ujarnya.

Sahbirin Noor mengundurkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), hanya sehari setelah status tersangkanya dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pengumuman pengunduran diri tersebut disampaikan di hadapan ratusan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Idham Chalid, Kantor Sekretariat Daerah (Setdaprov) Kalsel, pada Rabu (13/11/2024).

Pria yang akrab disapa Paman Birin itu menegaskan bahwa surat pengunduran dirinya telah dilayangkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Saya telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto," tegasnya.

KOMPAS.com - Dalam era teknologi yang berkembang pesat, ancaman radikalisasi tidak lagi hanya terjadi di dunia fisik, tetapi juga di ranah digital.

Menyadari potensi bahaya tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengedepankan strategi kolaboratif atau pentahelix.

Strategi tersebut melibatkan sinergi antara lima elemen utama, yakni pemerintah, masyarakat, media, akademisi, tokoh agama, dan pengusaha, dalam menghadapi ancaman radikalisme, khususnya di ruang digital.

Direktur Deradikalisasi BNPT Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi (Pol) Ahmad Nurwakhid menekankan bahwa media sosial dan gadget yang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari telah dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan ideologi ekstrem.

"Handphone atau gadget kita itu tanpa batas, borderless. Media sosial dan perangkat digital lainnya sangat potensial digunakan oleh kelompok radikal terorisme untuk menyebarkan ideologi ekstrem dan meradikalisasi masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (15/11/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad dalam talkshow di TVRI, Kamis (14/11/2024).

DOK. Humas BNPT Direktur Deradikalisasi BNPT Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi (Pol) Ahmad Nurwakhid dalam talkshow di TVRI, Kamis (14/11/2024).

Pada kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya memperkuat strategi pentahelix dalam melawan radikalisasi, terutama di dunia digital.

Pasalnya, kelompok radikal menggunakan saluran digital seperti media sosial untuk menyebarkan ideologi ekstrem yang dapat mengancam keamanan nasional.

"Radikalisme yang menunggangi agama sering kali memanfaatkan penceramah agama sebagai pintu masuk infiltrasi ideologi. Namun, para penceramah ini juga bisa menjadi pintu keluar jika mereka menyampaikan pesan yang moderat, menyejukkan, dan mempersatukan," jelasnya.

Ahmad kembali menegaskan bahwa kolaborasi pentahelix antara pemerintah, masyarakat, media, akademisi, tokoh agama, dan pengusaha merupakan kunci untuk menangkal infiltrasi ideologi radikal.

Pentingnya menjaga kedaulatan digital

Sementara itu, Sekretaris Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Kiai Haji Imam Pituduh (Gus Imam) menekankan pentingnya menjaga kedaulatan digital untuk mencegah penyebaran narasi kebencian.

"Ormas-ormas Islam harus berperan aktif dalam menjaga kedaulatan digital, karena ideologi kebencian sering kali diinfiltrasi melalui kanal digital," ujarnya.

Gus Imam juga memperingatkan bahwa radikalisasi online dapat memiliki dampak besar meskipun awalnya tampak kecil.

"Ledakannya mungkin kecil, tapi dampaknya bisa sangat besar. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap ancaman ini sangat krusial," katanya.

"Kalau kemudian ada pembiaran secara terstruktur dan ketidakwaspadaan dari kita, maka inilah yang akan menjadi faktor penghancur utama. Ini yang disebut sebagai low explosive and high impact. Artinya, ledakannya kecil tapi dampaknya besar. Itu yang harus diwaspadai," sambung Gus Imam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Murtala Ilyas menjadi satu dari tujuh tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024) dini hari.

Murtala kabur bersama enam tahanan lainnya, yakni, Maulana bin Sulaiman, Meri Janwar bin Zainal, Annas Alkarim bin Rusli, Wahyudin bin Tamrin, Agus Salim bin Nurdin, dan Jamudin bin Ibrahim.

Lantas, siapa Murtala Ilyas?

Murtala dikenal sebagai bandar narkoba jaringan Malaysia. Pada 2016, Murtala ditangkap polisi.

Saat itu, dia dijerat Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas aset yang dimilikinya dari penjualan narkoba.

Dilansir dari Kompas.id, pada 2017, Murtala divonis Pengadilan Negeri Bireuen Aceh dengan hukuman 19 tahun penjara. Selain itu, asetnya sebesar Rp 144 miliar dirampas negara.

Atas putusan itu, Murtala mengajukan banding. Pada tahun yang sama, Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengabulkan banding Murtala dan memangkas vonisnya menjadi empat tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar.

Pada awal Maret 2024, Murtala kembali ditangkap polisi karena mengoperasikan narkoba jaringan Malaysia bersama sejumlah rekannya, yakni SD (44), AN (42), MR (42), ML (29), WP (24), dan RD (22).

"Dari pengungkapan, saudara MT (Murtala) ini sebagai otak intelektual dari kelompok ini atau bandar besarnya," ungkap Wakapolda Metro Jaya saat itu, Brigjen Pol Suyudi Ario Seto, dalam jumpa pers, Rabu (6/3/2024).

Awalnya, Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap seorang tersangka dengan barang bukti sabu satu kilogram di Bandara Soekarno-Hatta pada Oktober 2023.

Setelah itu, pada November 2023 hingga Januari 2024, polisi menangkap tersangka berinisial WP dan RD. Dari penangkapan ini, polisi menyita sabu seberat lima kilogram.

Dari kedua tersangka, polisi mendapatkan informasi transaksi narkoba di kawasan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

"Kemudian berkembang lagi ada informasi transaksi narkotika jenis sabu di rest area travoy kilometer 65 A, Kelurahan Tanah Raja, Serampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara," ucap Suyudi.

Dari pengakuan kedua tersangka, terdapat gudang penyimpanan sabu di Kota Medan, Sumatera Utara. Saat melakukan penggeledahan di gudang tersebut, polisi menangkap Murtala.

"Kemudian tim melakukan penggeledahan dan diamankan dua orang laki laki yaitu saudara MR dan MT (Murtala)," kata Suyudi.

Dari penggeledahan gudang milik Murtala, polisi menyita 100 paket sabu seberat 100 kilogram.

Murtala merupakan dalang dari jaringan ini. Pelaku mendapatkan sabu dari Malaysia yang diselundupkan ke Indonesia melalui kapal laut.

Kabur dari rutan

Adapun Murtala bersama tahanan lain kabur usai memotong terali dekat kamar mandi rutan di kamar nomor 16 blok S.

Setelah berhasil menjebol terali, ketujuh tahanan itu keluar melalui celah terali dan turun dibantu kain sarung.

Selanjutnya, mereka masuk ke gorong-gorong dan keluar di kawasan sekitar Rutan Salemba.

Posisi gorong-gorong atau titik terakhir dari kaburnya ketujuh napi ini berada tepat di Pos RT 004 RW 002, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Peristiwa kaburnya tujuh tahanan itu baru diketahui petugas rutan sekitar pukul 07.50 WIB.

PALEMBANG, KOMPAS.com – Sebuah video yang menarasikan napi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, berpesta sabu sembari mendengarkan musik remix viral di media sosial.

Video itu diunggah akun Instagram @palembang_bedesau dan disebut-sebut direkam oleh petugas Lapas.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil KemenkumHAM Sumatera Selatan, Mulyadi, membenarkan video tersebut direkam oleh petugas Lapas Tanjung Raja bernama Robby Ardiyansyah. Namun, ia membantah adanya pesta narkoba di dalam Lapas.

"Tidak ada pesta narkoba di dalam Lapas. Video itu direkam RA dengan motif agar diberikan uang oleh napi," ujar Mulyadi, Jumat (15/11/2024).

Mulyadi menjelaskan, Robby terbukti menggunakan narkoba sejak 2021 dan telah dua kali menjalani rehabilitasi di Lampung dan Bogor.

Meski demikian, ia tetap tidak bisa berhenti dari ketergantungan.

"Statusnya masih ASN, tapi sudah dipindahkan dan akan diberikan sanksi tegas berupa pemecatan," katanya.

Menurutnya, video itu direkam menggunakan dua ponsel, satu untuk memutar musik remix dan satu lagi milik Robby untuk merekam napi.

Robby diduga mengancam napi dengan menyebarkan video tersebut jika tidak diberi uang, meski jumlah yang diminta belum diketahui.

"Videonya sudah lama direkam untuk mengancam napi. RA juga jarang masuk kerja, pernah diperiksa Inspektorat Jenderal, kena hukuman disiplin berat, dan terakhir positif narkoba saat bertugas di Rupbasan Baturaja," jelas Mulyadi.

Mulyadi juga mengakui masih adanya handphone yang digunakan napi di dalam Lapas. Handphone tersebut kini telah disita, dan napi yang bersangkutan diberi sanksi.

"Kami akui masih ada kelemahan dan kurangnya personel pengawasan. Ke depannya, Kalapas atau Karutan di tempat yang ditemukan narkoba dan handphone akan dicopot," tegasnya.

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menekankan pentingnya peningkatan sistem pengamanan pada fasilitas publik untuk menyambut berbagai perhelatan besar di tingkat nasional dan internasional pada 2025.

Oleh karenanya, Direktur Perlindungan BNPT Imam Margono mengajak seluruh pengelola fasilitas publik berkolaborasi dalam memperkuat sistem pengamanan.

Hal itu dilakukan guna menciptakan rasa aman dalam setiap kegiatan berskala besar yang akan berlangsung.

Sistem pengamanan yang optimal diyakini sebagai langkah utama dalam mencegah aksi teror di tempat-tempat umum yang menjadi titik konsentrasi masyarakat.

“Pada 2025, akan ada banyak kegiatan yang event nasional dan internasional. Stakeholders kita yang kaitannya dengan fasilitas publik dapat berkolaborasi dengan BNPT dalam memperbaiki sistem manajemen pengamanan,” ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam rapat koordinasi bersama pengelola fasilitas publik, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, Rabu (13/11/2024).

Mantan Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT itu menjelaskan, peningkatan sistem pengamanan merupakan langkah membangun kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi ancaman terorisme di Tanah Air.

Meskipun Indonesia telah berhasil melewati dua tahun tanpa serangan teror, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan.

“Zero attack pada 2023 hingga 2024 menumbuhkan antisipasi kami untuk ke depannya, kita tidak boleh melemah,” katanya dalam siaran pers.

Upaya penguatan sistem pengamanan diwujudkan melalui penerapan Pedoman Perlindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital dan Fasilitas Publik untuk mengidentifikasi dan menutup celah-celah yang berpotensi terjadinya serangan terorisme.

Dalam implementasinya, BNPT melakukan asesmen dan audit terhadap sistem pengamanan, memberikan rekomendasi, serta mendorong pengelola fasilitas publik dan objek vital untuk menerapkan pedoman dimaksud.

Sementara itu, Vice Chairman and Security and Safety Bali Hotels Association Franklyn Kocek menekankan bahwa implementasi pedoman BNPT memberikan dampak positif yang lebih luas.

Menurutnya, pedoman itu tidak hanya untuk mengantisipasi ancaman, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan di tempat-tempat umum.

“Adanya pedoman perlindungan ini bukan hanya soal memperkuat sistem keamanan, tetapi juga tentang menambah nilai dari fasilitas publik itu sendiri,” jelasnya.

Franklyn mengatakan, masyarakat akan merasa lebih percaya, aman, dan nyaman, yang pada akhirnya meningkatkan daya tarik fasilitas publik bagi pengunjung dari berbagai negara.

Penerapan Pedoman Perlindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital dan Fasilitas Publik diharapkan dapat menciptakan sistem pengamanan yang lebih kuat dan efektif dalam berbagai acara besar yang akan digelar pada 2025.

INDONESIA kembali digemparkan dengan persoalan di wilayah penegakan hukum. Kali ini, tujuh orang tahanan dan narapidana Rutan Kelas I, Salemba, Jakarta Pusat, dikabarkan kabur pada Selasa (12/11) dini hari.

Mereka menjebol teralis besi lubang angin di dalam sel dan kabur melalui gorong-gorong saluran air.

Hingga kini, ketujuh tahanan dan narapidana yang melarikan diri itu masih dalam pengejaran polisi.

Merespons hal tersebut, anggota DPR RI sampai melakukan sidak ke Rutan Salemba pada Kamis (14/11), guna melihat bagaimana kondisi TKP dan problematika di dalamnya.

Hasilnya diketahui salah satu penyebab adanya celah bagi tahanan untuk kabur adalah karena kelebihan kapasitas.

Rutan tersebut mengalami kelebihan kapasitas sekitar 100 persen, di mana kapasitas hanya 1.500-an tahanan, tapi dihuni 3.000 tahanan. Hal ini berimplikasi pada kuantitas pengawas dan kualitas pengawasan.

Kelebihan kapasitas Rutan dan Lapas

Berdasarkan data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per Maret 2023, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia mencapai 265.897 orang. Padahal kapasitas Lapas yang ada hanya maksimal 140.424 orang.

Kondisi per Maret 2023, kelebihan kapasitas Lapas di Indonesia telah mencapai 89,35 persen. Bahkan pada 2022, pernah mencapai 103 persen.

Kelebihan kapasitas Lapas merupakan masalah kompleks. Ada banyak faktor memengaruhi yang masih dalam suatu kesatuan sistem peradilan pidana, baik pada tataran formil maupun materiil.

Pertama, pada tataran materiil, salah satu yang menjadi faktor utama adalah di mana setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP masih berorientasi pada ancaman pidana dalam bentuk hukuman perampasan kemerdekaan/penjara.

Hal ini dinilai wajar mengingat KUHP yang berlaku hingga saat ini merupakan KUHP peninggalan masa penjajahan Belanda yang masih menjadikan pidana sebagai media balas dendam.

Pada tataran formil, yaitu dalam penegakan hukumnya, aparat dan masyarakat umumnya masih berorientasi pada penerapan hukuman pidana.

Padahal hukum pidana sejatinya menganut asas ultimum remedium yang berarti norma atau kaidah dalam bidang hukum lain seperti hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus diselesaikan dengan penggunaan sanksi administrasi.

Begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata harus diutamakan diselesaikan dengan sanksi perdata.

Namun, jika sanksi administrasi dan sanksi perdata dinilai belum cukup untuk mencapai tujuan guna menciptakan ketertiban dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat, maka baru digunakan sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (terakhir).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI tak sepakat dengan anggapan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tak memberikan kepastian, apalagi disebut sebagai “pasal karet”.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar saat diminta tanggapan soal adanya gugatan uji materi Pasal 2 dan 3 UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kan semua harus dikembalikan kepada pemenuhan unsur, gitu loh. Saya kira enggak ada itu pasal karet. Tapi itu berpulang kepada politik nasional, nah itu bagian dari politik hukum ya,” ujar Harli kepada wartawan, Jumat (15/11/2024).

Menurut Harli, keberadaan Pasal 2 dan 3 yang sedang dipersoalkan di MK tetap diperlukan oleh aparat penegak hukum untuk menangani persoalan korupsi.

Dia pun mempertanyakan urgensi untuk merevisi, apalagi mencabut dua pasal dalam beleid tersebut.

Justru implementasi untuk kedua pasal tersebut harus diperkuat oleh aparat penegak hukum karena korupsi termasuk kejahatan luar biasa.

“Dalam urgensi apa? Kita tahu bahwa tindak pidana korupsi kan merupakan kejahatan luar biasa, extra ordinary crime. Nah kalo di extra ordinary crime tentunya ada cara-cara untuk penanganannya harus extra ordinary, harus cara-cara luar biasa," ujar Harli.

“Saya pikir masyarakat jangan digiring kepada satu pendapat seolah-olah Pasal 2 Pasal 3 ini karet. Padahal nanti APH juga bisa tumpul. Kalau tumpul lalu korupsi subur siapa yang rugi? Bagaimana Indonesia Emas 2045? Itu ya jadi kita harus jernih. Justru harus diperkuat ya kan karena itu kebutuhan hukum kita saat ini ya,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, tersangka kasus dugaan korupsi investasi fiktif Rp 1 triliun PT Taspen (Persero) Antonius Nicholas Stephanus Kosasih yang merupakan mantan Direktur Investasi PT Taspen (Persero) menggugat UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi.

Gugatan itu teregister dengan nomor perkara 114.PUU-XXII/2024 dan telah disidangkan dalam pemeriksaan pendahuluan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

Dalam permohonannya, Antonius menjelaskan bahwa dirinya selaku Direktur Investasi PT Taspen diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dugaan tersebut terkait dengan investasi PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019 yang dikelola oleh PT Insight Investments Management (PT IIM).

Dalam gugatan Antonius, penetapan tersangkanya dalam kasus ini diduga berdasarkan kebijakan optimalisasi untuk menyelamatkan aset PT Taspen (Persero) terkait Sukuk Ijarah PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (PT TPSF) yang berpotensi pailit.

Kebijakan tersebut telah melalui analisis tim internal dan tim eksternal independen serta persetujuan rapat direksi.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis dan bersifat diskresioner (freies ermessen) untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi PT Taspen (Persero) dan negara.

KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa pelantikan 305 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, telah melalui pertimbangan yang matang.

“Pelantikan ini didasari oleh pertimbangan, mungkin yang selama ini kinerjanya kurang optimal dan memang harus ada rotasi. Selama ini juga memang di Pemprov DKI sendiri sangat minim terjadi perubahan struktur organinisasi,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

Trubus menambahkan, upaya perombakan pejabatPemprov DKI Jakarta tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan sinergitas antar birokasi guna mendukung status transisi Jakarta menjadi kota global setelah tidak lagi menjadi ibu kota.

“Saya sangat mendukung, disamping itu, kan, DKI sudah bukan DKI lagi, tapi statusnya kini menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ),” imbuhnya.

Birokrasi di Pemprov DKI Jakarta, lanjut dia, sebelumnya berjalan lambat dengan rotasi yang cenderung berbau politis, dikarenakan statusnya sebagai ibu kota.

“Reformasi birokrasinya kemarin itu berjalan lambat sekali, kebanyakan politk saja. Karena dulu statusnya Jakarta (masih) DKI, sekarang sudah DKJ jadi memang harus dirombak semua,” lanjut Trubus.

Selain itu, Trubus juga melihat dengan kembalinya Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI menjadi salah satu pendorong diadakannya perombakan tersebut.

“Saya melihat masuknya Marullah Matali jadi Sekda. Ini kelihatannya menjadi pendorong itu semua untuk melakukan perombakan, karena dia paham situasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi telah melantik 305 pejabat administrator, pengawas, dan ketua subkelompok di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota Jakarta.

Teguh mengatakan bahwa pejabat yang dilantik telah melewati proses seleksi yang ketat dengan rekomendasi dan persetujuan sesuai kompetensi, serta pengalaman di Pemprov DKI Jakarta.

"Proses pelantikan sudah mengalami proses yang lama, sejak Agustus lalu. Saya melakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan kewenangan. Tidak ada faktor like and dislike, tidak ada faktor transaksional," ujarnya.

KOMPAS.com - Setelah pembentukan Kabinet Merah Putih, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tengah fokus untuk percepatan pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) di instansi pemerintah.

Tak terkecuali di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Imipas) nantinya untuk pengisian jabatan ASN tersebut mengutamakan kompetensi ASN.

Dijelaskan, untuk mengakselerasi hal itu Kemenpan-RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian Dan Lembaga.

Hal ini merupakan tindak lanjut atas Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

“Jadi untuk penataan struktur sudah kita susun, mengenai pembagian unit kerja kedeputiannya yang pindah ke kementerian ini. Hal ini dilakukan untuk memudahkan Pak Menko untuk pengisian jabatannya,” ujar Menpan-RB Rini Widyantini dalam siaran persnya, Kamis (14/11/2024).

Hal itu disampaikannya dalam Pertemuan dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, pengisian jabatan ASN pada masa transisi harus mengutamakan pejabat instansi induk untuk menempati jabatan yang setara baik manajerial atau pun nonmanajerial.

Adapun untuk pengisian jabatan diutamakan mempertimbangkan kompetensi pegawai ASN yang sesuai dengan bidang tugas jabatan dengan memperhatikan tugas dan fungsi jabatan sebelumnya.

Selanjutnya, yang perlu diperhatikan dalam percepatan pengisian jabatan ASN adalah metode uji kompetensi.

Rini menjelaskan, seseorang yang akan mengisi suatu jabatan minimal melalui tahap wawancara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain yang ditunjuk.

“Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tersebut memiliki kompetensi yang selaras dengan jabatan yg diemban,” tutur Menteri Rini.

Kemudian, pelaksana tugas (plt) untuk jabatan yang belum ada pemangku yang sesuai dengan syarat (dalam satu kementerian/lembaga ditetapkan oleh PPK).

"Terakhir yang perlu diperhatikan, yakni percepatan pengisian jabatan hanya dilakukan untuk satu kali penetapan," sambungnya.

Diungkapkan, ada tiga cara dalam pengisian Jabatan ASN. Pertama, elalui pengukuhan pelantikan. Kedua, melalui uji kompetensi. Ketiga, melalui pengisian dari instansi luar.

Selain itu, Rini juga menegaskan bahwa tunjangan kinerja ASN yang diangkat dan dilantik dalam pengisian jabatan ASN diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan instansi asal.

“Kami juga ingin memastikan mengenai masalah tunjangan kinerja para pegawai, karena Kemenko Hukum, HAM, dan Imipas, instansi asalnya itu dari Kemenko Polhukam, maka tunjangan kinerjanya nanti akan kita sesuaikan dengan instansi induknya. Kami memastikan untuk tidak merugikan para pegawai ASN yang terdampak,” ungkap Menteri Rini.

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Impias Yusril Ihza Mahendra menyampaikan dukungan dan apresiasinya kepada Menpan-RB dalam mempercepat pengisian jabatan ASN di instansi pemerintah.

“Terima kasih kepada Bu Menteri, yang selalu berkoordinasi dengan kami dalam hal penataan kelembagaan dan pengisian jabatan ASN di Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan,” ucapnya.