JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan buka suara mengenai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberi sinyal bahwa kenaikan PPN 12 persen belum pasti akan berlaku mulai 1 januari 2025 mendatang.

Sebab, pemerintah hingga kini masih menghitung dan mengkaji dampak dari kebijakan itu.

"(Kenaikan PPN 12 persen) tunggu tanda lumayannya juga. Lagi dihitung, lagi dihitung," kata Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen seharusnya dilakukan pada 1 Januari 2025.

Namun, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, penerapan kenaikan tarif PPN berpotensi diundur pelaksanaannya.

"Hampir pasti (kenaikan tarif PPN) diundur," ujar Luhut, ditemui di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Luhut menjelaskan, opsi diundurnya kenaikan tarif PPN menjadi terbuka seiring dengan rencana pemerintah untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kelas menengah.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu memberikan insentif kepada kelas menengah untuk menjaga daya belinya sebelum kebijakan kenaikan tarif PPN diberlakukan.

"PPN 12 itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah," kata dia.

Meski sudah diatur dalam UU, namun kenaikan PPN 12 persen memungkinkan jika mendapat persetujuan DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com -Heru Budi Hartono resmi dilantik sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada hari ini, Jumat (29/11/2024).

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

"Dilantik jadi Stafsus Mensesneg," ujar Heru di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Tugas dan wewenang Heru sebagai Staf Khusus akan bergantung pada Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

"Tergantung Pak Menteri," kata Heru singkat.

Dalam kesempatan yang sama, Heru juga menyampaikan ucapan selamat kepada Mayjen TNI Ariyo Windutomo, yang dilantik untuk menggantikan posisinya sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

Heru menilai Ariyo sebagai sosok yang tepat untuk menjalankan tugas tersebut.

"Beliau adalah orang terbaik yang dipilih untuk menjalankan amanah desk mereka. Ya namanya tugas pasti ada hal-hal yang harus diselesaikan, selamat semuanya, salam hormat," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah memahami rekam jejak (track record) Mayjen TNI Ariyo Windutomo yang dilantik sebagai Kepala Sekretariat Presiden pagi ini.

Jawaban ini menanggapi alasan Kasetpres berasal dari kalangan militer.

"Kami paham betul track record beliau, Mayjen Ariyo itu memang sudah sepantasnya di situ," kata Prasetyo Hadi di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Ia meyakini, Ariyo bisa menjalankan tugas dengan baik. Dia pun meyakini Prabowo pasti memilih orang yang terbaik untuk menduduki jabatan tertentu.

"Saya kira apapun itu, beliau pasti memilih yang terbaik, yang beliau rasa mampu memberikan dukungan. Kami yakin beliau (Ariyo) akan bisa menjalankan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya," tuturnya.

Sementara untuk Heru Budi Hartono yang dilantik sebagai Staf Khusus Mensesneg, ia mengaku akan mendiskusikan terlebih dahulu tugas dan fungsi jabatan Heru.

Intinya kata dia, Heru tidak akan dikhususkan dalam satu bidang mengingat memiliki pengalaman yang banyak.

"Dengan pengalaman beliau di Kasetpres, pengalaman beliau mendampingi Bapak Presiden Jokowi, dengan pengalaman beliau sebagai pj Gubernur, ilmunya sangat banyak. Kita masih membutuhkan beliau untuk terus mengabdi di Kementerian Sekitaran Negara," tandasnya.

Sebagai informasi, Mensesneg melantik 25 pejabat di Gedung Krida Bakti, pada Jumat (29/11/2024) pagi.

Pelantikan itu dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi.

"Pagi ini dilantik. Dilantik oleh Mensesneg," kata Hasan kepada wartawan, Jumat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan buka suara mengenai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberi sinyal bahwa kenaikan PPN 12 persen belum pasti akan berlaku mulai 1 januari 2025 mendatang.

Sebab, pemerintah hingga kini masih menghitung dan mengkaji dampak dari kebijakan itu.

"(Kenaikan PPN 12 persen) tunggu tanda lumayannya juga. Lagi dihitung, lagi dihitung," kata Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen seharusnya dilakukan pada 1 Januari 2025.

Namun, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, penerapan kenaikan tarif PPN berpotensi diundur pelaksanaannya.

"Hampir pasti (kenaikan tarif PPN) diundur," ujar Luhut, ditemui di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Luhut menjelaskan, opsi diundurnya kenaikan tarif PPN menjadi terbuka seiring dengan rencana pemerintah untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kelas menengah.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu memberikan insentif kepada kelas menengah untuk menjaga daya belinya sebelum kebijakan kenaikan tarif PPN diberlakukan.

"PPN 12 itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah," kata dia.

Meski sudah diatur dalam UU, namun kenaikan PPN 12 persen memungkinkan jika mendapat persetujuan DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melantik 25 pejabat di lingkungan Kemensetneg, Jumat (29/11/2024). Adapun pejabat yang dilantik mulai dari staf khusus hingga Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

Prasetyo mengungkapkan, pelantikan itu dilakukan karena ada penyesuaian dan peleburan fungsi. Salah satu peleburan yang terjadi di pemerintahan saat ini adalah fungsi Sekretariat Kabinet (Setkab) yang berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg).

Diketahui, Kasetpres yang dilantik adalah Mayjen Ariyo Windutomo, yang sebelumnya dijabat Heru Budi Hartono. Sementara Heru, dilantik menjadi Stafsus Mensesneg.

"Hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara. Sehingga konsekuensinya terjadi rotasi, lah, rotasi dan penugasan," kata Prasetyo Hadi di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurut Hadi, rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa di lingkup abdi negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini bagian dari pengembangan karir, penyegaran (refreshment), dan peningkatan kompetensi.

"Kita ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita," tuturnya.

Ia pun berharap pergeseran ini mampu diadaptasi oleh semua yang dilantik pagi ini.

"Tadi sudah saya sampaikan, Kementerian Sekretariat Negara ini adalah benteng terakhir dari segala sesuatu keputusan dari Bapak Presiden. Sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikitpun," tandasnya.

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik:

1. Drs. Setya Utama, M.Si. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, M.Si.(Han). Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

3. Mayjen TNI Kosasih, S.E. Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

4. Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. Sekretaris Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

5. Rika Kiswardani, S.IP., M.Pol.Adm. Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah memahami rekam jejak (track record) Mayjen TNI Ariyo Windutomo yang dilantik sebagai Kepala Sekretariat Presiden pagi ini.

Jawaban ini menanggapi alasan Kasetpres berasal dari kalangan militer.

"Kami paham betul track record beliau, Mayjen Ariyo itu memang sudah sepantasnya di situ," kata Prasetyo Hadi di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Ia meyakini, Ariyo bisa menjalankan tugas dengan baik. Dia pun meyakini Prabowo pasti memilih orang yang terbaik untuk menduduki jabatan tertentu.

"Saya kira apapun itu, beliau pasti memilih yang terbaik, yang beliau rasa mampu memberikan dukungan. Kami yakin beliau (Ariyo) akan bisa menjalankan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya," tuturnya.

Sementara untuk Heru Budi Hartono yang dilantik sebagai Staf Khusus Mensesneg, ia mengaku akan mendiskusikan terlebih dahulu tugas dan fungsi jabatan Heru.

Intinya kata dia, Heru tidak akan dikhususkan dalam satu bidang mengingat memiliki pengalaman yang banyak.

"Dengan pengalaman beliau di Kasetpres, pengalaman beliau mendampingi Bapak Presiden Jokowi, dengan pengalaman beliau sebagai pj Gubernur, ilmunya sangat banyak. Kita masih membutuhkan beliau untuk terus mengabdi di Kementerian Sekitaran Negara," tandasnya.

Sebagai informasi, Mensesneg melantik 25 pejabat di Gedung Krida Bakti, pada Jumat (29/11/2024) pagi.

Pelantikan itu dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi.

"Pagi ini dilantik. Dilantik oleh Mensesneg," kata Hasan kepada wartawan, Jumat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) harus berubah atau bertransformasi menjadi badan hukum koperasi dalam menyalurkan pupuk bersubsidi.

Hal itu dikatakan Budi Arie saat audiensi dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi di kantor Kemenkop, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

"Karena koperasi itu sebuah badan usaha, sedangkan Gapoktan adalah LSM (lembaga swadaya masyarakat) atau organisasi masyarakat,” kata Budi Arie dalam keterangan tertulis, Jumat (29/11/2024).

Budi Arie mengatakan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi sudah terpangkas jauh dari pabrik langsung ke pengecer.

“Oleh sebab itu, Gapoktan harus segera mengurus badan hukum koperasi sebagai prasyarat penyaluran pupuk dari produsen," kata dia.

Data Kemenkop menunjukkan, saat ini ada sekitar 64.629 Gapoktan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, tercatat sekitar 4.000 Gapoktan sudah berbadan hukum koperasi. Kemudian, ada 27.000 kios atau pengecer pupuk yang sudah berbadan hukum.

“Dalam hal ini, Gapoktan dan kios atau pengecer bisa bergabung mendirikan koperasi," ucap Budi Arie.

Budi Arie menerangkan, saat ini pihaknya memiliki anggaran pengembangan bagi 500 koperasi. “Jadi, kita bisa melakukan piloting di 500 Gapoktan yang akan didorong untuk menjadi koperasi," kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah akan memangkas proses pendistribusian pupuk bersubsidi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) yang akan menjadi penanggung jawab pupuk subsidi.

Kementan akan mengeluarkan surat keputusan (SK) pendistribusian pupuk subsidi.

“Jadi tidak lagi nanti ada (SK) dari bupati, gubernur, atau dari kementerian lain,” ujar Zulhas usai memimpin rapat penanganan pupuk bersubsidi di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2024).

Zulhas menyebutkan, selama ini ada delapan kementerian yang menangani pupuk subsidi. SK distribusi juga harus melalui gubernur dan bupati/wali kota.

Kini, pemerintah ingin memangkas jalur tersebut dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia (Persero), hingga ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Zulhas menuturkan, Gapoktan yang akan bertanggung jawab agar pupuk bersubsidi sampai kepada petani.

Saat ini, Kementan dalam proses mengajukan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) ke Presiden Prabowo Subianto untuk menyederhanakan proses distribusi pupuk subsidi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bey Triadi Machmudin dilantik menjadi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat (29/11/2024) pagi.

Dalam foto-foto yang dibagikan Kantor Komunikasi Kepresidenan, pelantikan ini dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat.

Setidaknya, ada 25 pejabat yang dilantik termasuk Bey.

Sebelum dilantik, Bey merupakan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat usai Ridwan Kamil menyelesaikan masa tugasnya.

Ia resmi menggantikan Ridwan Kamil pada 5 September 2023.

Bey juga bukan orang baru di lingkungan Istana Kepresidenan.

Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi pada 2011, lalu dipromosikan menjadi Asisten Deputi Dokumentasi dan Diseminasi Informasi Sekretariat Wakil Presiden pada 2014.

Sejak tahun 2021, Bey menjabat sebagai Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden.

Ia kemudian dirotasi menjadi Staf Ahli Komunikasi Politik dan Kehumasan Menteri Sekretaris Negara.

Usai pelantikan, Prasetyo menjabarkan, pelantikan itu dilakukan karena ada penyesuaian dan peleburan fungsi.

Salah satu peleburan yang terjadi di pemerintahan saat ini adalah fungsi Sekretariat Kabinet (Setkab) yang berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg).

"Pertama-tama ini hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara. Sehingga konsekuensinya terjadi ya rotasi lah, rotasi dan penugasan," kata Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Ia menuturkan, rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa di lingkup Abdi negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini bagian dari pengembangan karir, penyegaran (refreshment), dan peningkatan kompetensi.

Ia pun meyakini pejabat yang dilantik akan memberi dukungan kepada kerja-kerja pemerintahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bey Triadi Machmudin dilantik menjadi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat (29/11/2024) pagi.

Dalam foto-foto yang dibagikan Kantor Komunikasi Kepresidenan, pelantikan ini dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat.

Setidaknya, ada 25 pejabat yang dilantik termasuk Bey.

Sebelum dilantik, Bey merupakan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat usai Ridwan Kamil menyelesaikan masa tugasnya.

Ia resmi menggantikan Ridwan Kamil pada 5 September 2023.

Bey juga bukan orang baru di lingkungan Istana Kepresidenan.

Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi pada 2011, lalu dipromosikan menjadi Asisten Deputi Dokumentasi dan Diseminasi Informasi Sekretariat Wakil Presiden pada 2014.

Sejak tahun 2021, Bey menjabat sebagai Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden.

Ia kemudian dirotasi menjadi Staf Ahli Komunikasi Politik dan Kehumasan Menteri Sekretaris Negara.

Usai pelantikan, Prasetyo menjabarkan, pelantikan itu dilakukan karena ada penyesuaian dan peleburan fungsi.

Salah satu peleburan yang terjadi di pemerintahan saat ini adalah fungsi Sekretariat Kabinet (Setkab) yang berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg).

"Pertama-tama ini hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara. Sehingga konsekuensinya terjadi ya rotasi lah, rotasi dan penugasan," kata Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Ia menuturkan, rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa di lingkup Abdi negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini bagian dari pengembangan karir, penyegaran (refreshment), dan peningkatan kompetensi.

Ia pun meyakini pejabat yang dilantik akan memberi dukungan kepada kerja-kerja pemerintahan.

"Kami yakin beliau akan bisa menjalankan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya" ucapnya.

Berikut ini daftar 25 pejabat yang dilantik pagi ini oleh Mensesneg:

1. Setya Utama, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

3. Mayjen TNI Kosasih, Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

4. Yuli Harsono, Sekretaris Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

5. Rika Kiswardani, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

6. Mohamad Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

7. Dyah Kusumastuti, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

8. Dadan Wildan, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

9. Al Muktabar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

10. Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

11. Purnomo Sucipto, Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

12. Satya Bhakti Parikesit, Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

13. Mailani Amperawan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

14. Dyah Pancaningrum, Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

15. Kardwiyana Ukar, Deputi Bidang Persidangan Kabinet, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

16. Thanon Aria Dewangga, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

17. Lydia Silvanna Djaman, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;

18. Bey Triadi Machmudin, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara;

19. Nanik Purwanti, Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara;

20. Gogor Oko Nurharyoko, Kepala Badan Teknologi, Data, dan Informasi, Kementerian Sekretariat Negara;

21. Fadlansyah Lubis, Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara;

22. Ratih Mayangsari, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara;

23. M. Rokib, Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan, Kementerian Sekretariat Negara;

24. Nandang Haris, S.IP, Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara;

25. Sari Harjanti, Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan, Kementerian Sekretariat Negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayjen Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kosasih dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden pada Jumat (29/11/2024) pagi.

Pelantikan dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat.

Setidaknya, ada 25 pejabat yang dilantik, termasuk Kosasih.

Selain itu, ada pula Setya Utama, yang dilantik menjadi Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara; dan Mayjen TNI Ariyo Windutomo, yang dilantik menjadi Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara.

Prasetyo menjabarkan, pelantikan para pejabat baru itu dilakukan karena ada penyesuaian dan peleburan fungsi.

Salah satu peleburan yang terjadi di pemerintahan saat ini adalah fungsi Sekretariat Kabinet (Setkab) yang berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg).

"Pertama-tama ini hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara. Sehingga konsekuensinya terjadi ya rotasi lah, rotasi dan penugasan," kata Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Ia menuturkan, rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa di lingkup Abdi negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini bagian dari pengembangan karir, penyegaran (refreshment), dan peningkatan kompetensi.

Berikut ini daftar 25 pejabat yang dilantik pagi ini oleh Mensesneg

1. Setya Utama, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

3. Mayjen TNI Kosasih, Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

4. Yuli Harsono, Sekretaris Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

5. Rika Kiswardani, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melantik 25 pejabat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Jumat (29/11/2024).

Pelantikan ini mencakup berbagai posisi, mulai dari deputi hingga Sekretaris Presiden dan Sekretaris Militer Presiden.

Dalam sambutannya, Prasetyo menjelaskan bahwa pelantikan dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian dan peleburan fungsi di dalam pemerintahan.

Salah satu perubahan signifikan adalah peleburan fungsi Sekretariat Kabinet (Setkab) yang kini berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg).

"Pelantikan hari ini dilakukan karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara. Sehingga konsekuensinya terjadi rotasi dan penugasan," ungkap Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat.

Mensesneg menekankan bahwa rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa dalam lingkup Abdi Negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari pengembangan karier, penyegaran, serta peningkatan kompetensi.

"Kita ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita," tuturnya.

Berikut ini daftar 25 pejabat yang dilantik pagi ini oleh Mensesneg

1. Setya Utama, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

3. Mayjen TNI Kosasih, Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

4. Yuli Harsono, Sekretaris Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

5. Rika Kiswardani, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

6. Mohamad Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

7. Dyah Kusumastuti, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

8. Dadan Wildan, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

9. Al Muktabar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

10. Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

11. Purnomo Sucipto, Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

12. Satya Bhakti Parikesit, Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

13. Mailani Amperawan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

14. Dyah Pancaningrum, Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

15. Kardwiyana Ukar, Deputi Bidang Persidangan Kabinet, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

16. Thanon Aria Dewangga, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

17. Lydia Silvanna Djaman, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;

18. Bey Triadi Machmudin, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara;

19. Nanik Purwanti, Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara;

20. Gogor Oko Nurharyoko, Kepala Badan Teknologi, Data, dan Informasi, Kementerian Sekretariat Negara;

21. Fadlansyah Lubis, Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara;

22. Ratih Mayangsari, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara;

23. M. Rokib, Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan, Kementerian Sekretariat Negara;

24. Nandang Haris, S.IP, Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara;

25. Sari Harjanti, Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan, Kementerian Sekretariat Negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melantik 25 pejabat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Jumat (29/11/2024).

Pelantikan ini mencakup berbagai posisi, mulai dari deputi hingga Sekretaris Presiden dan Sekretaris Militer Presiden.

Dalam sambutannya, Prasetyo menjelaskan bahwa pelantikan dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian dan peleburan fungsi di dalam pemerintahan.

Salah satu perubahan signifikan adalah peleburan fungsi Sekretariat Kabinet (Setkab) yang kini berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg).

"Pelantikan hari ini dilakukan karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara. Sehingga konsekuensinya terjadi rotasi dan penugasan," ungkap Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat.

Mensesneg menekankan bahwa rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa dalam lingkup Abdi Negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari pengembangan karier, penyegaran, serta peningkatan kompetensi.

"Kita ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita," tuturnya.

Berikut ini daftar 25 pejabat yang dilantik pagi ini oleh Mensesneg

1. Setya Utama, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

3. Mayjen TNI Kosasih, Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

4. Yuli Harsono, Sekretaris Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

5. Rika Kiswardani, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

6. Mohamad Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

7. Dyah Kusumastuti, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

8. Dadan Wildan, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

9. Al Muktabar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

10. Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

11. Purnomo Sucipto, Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

12. Satya Bhakti Parikesit, Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

13. Mailani Amperawan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

14. Dyah Pancaningrum, Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

15. Kardwiyana Ukar, Deputi Bidang Persidangan Kabinet, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

16. Thanon Aria Dewangga, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

17. Lydia Silvanna Djaman, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;

18. Bey Triadi Machmudin, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara;

19. Nanik Purwanti, Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara;

20. Gogor Oko Nurharyoko, Kepala Badan Teknologi, Data, dan Informasi, Kementerian Sekretariat Negara;

21. Fadlansyah Lubis, Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara;

22. Ratih Mayangsari, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara;

23. M. Rokib, Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan, Kementerian Sekretariat Negara;

24. Nandang Haris, S.IP, Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara;

25. Sari Harjanti, Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan, Kementerian Sekretariat Negara.