JAKARTA, KOMPAS.com - Penyanyi Agnez Mo menghadapi gugatan dugaan pelanggaran hak cipta lagu "Bilang Saja" senilai Rp 1,5 miliar dari sang pencipta lagu, Ari Bias.

Proses sidang telah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada Senin (9/12/2024), sidang beragendakan pembuktian dan pemeriksaan saksi dari penggugat digelar.

Kuasa hukum Agnez, Margareth Tacia Situmorang, memastikan kliennya menghadapi kasus ini dengan tenang.

"Prinsipal santai aja, dia taat undang undang. Selama ini setiap kerja sama enggak pernah ada masalah, karena kita tahu aturan jadi dia tahu posisi. Enggak mungkin juga dia melanggar aturan, karena baru kali ini aja kita ada masalah," ujar Margareth usai sidang.

Agnez juga tak berpesan apa pun kepada Margareth yang mengurus kasus ini.

"Dia enggak minta apa-apa sih karena kan sebenarnya kepentingan gugatan itu adalah penggugat. Karena Agnez sendiri enggak tahu kalau pada akhirnya dia digugat seperti ini," ucap Margareth.

Meski terganggu dengan munculnya gugatan hukum ini, Margareth memastikan Agnez akan kooperatif menjalani setiap tahap.

Sepengetahuan Margareth, saat ini Agnez Mo berada di Amerika Serikat.

Diberitakan sebelumnya, Ari Bias melayangkan gugatan perdata terhadap penyanyi Agnez Mo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas dugaan Hak Cipta lagu "Bilang Saja" yang terdaftar dalam nomor perkara 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Gugatan itu berkaitan dengan lagu "Bilang Saja" yang dinyanyikan tanpa izin oleh Agnez Mo di tiga acara HW Group yakni di Surabaya, Bandung, dan Jakarta pada Mei 2023.

Biaya kerugian yang ditaksir Ari setiap penampilan Agnez adalah Rp 500 juta.

Ari Bias juga melaporkan Agnez Mo ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan polisi LP/B/202/VI/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI pada 19 Juni 2024.

KOMPAS.com - Setiap 10 Desember, diperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia atau Human Rights Day.

Tahun ini, peringatan Hari HAM Sedunia jatuh pada Selasa (10/12/2024) dan menjadi peringatan ke-76 sejak pertama kali sejak diadopsinya Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh PBB pada 1948.

Dikutip dari laman United Nation Human Rights, Hari HAM Sedunia diperingati untuk menciptakan dunia yang lebih damai, sejahtera, dan berkelanjutan.

Untuk memeriahkan Hari HAM Sedunia 2024, Anda bisa membagikan ucapan atau mengunggah twibbon di media sosial.

Tema Hari HAM Sedunia 2024

Tema peringatan Hari HAM Sedunia 2024 adalah "Our Rights, Our Future, Right Now"atau yang artinya "Hak-Hak Kita, Masa Depan Kita, Saat Ini".

Tema tahun ini merupakan seruan agar masyarakat mengakui pentingnya dan relevansi HAM dalam kehidupan sehari-hari.

Peringatan ini juga diharapkan dapat mengingatkan masyarakat akan kesempatan untuk mengubah persepsi dengan bersuara menentang ujaran kebencian, mengoreksi informasi yang salah, dan melawan disinformasi.

Tahun ini juga merupakan waktu yang tepat menghidupkan kembali gerakan global untuk HAM.

Sementara, Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun ini mengangkat tema "Harmoni Dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045".

Menkumham, Supratman Andi Atgas mengungkapkan, tema ini memuat pesan tentang pentingnya mempersatukan kembali anak-anak bangsa untuk bersama-sama membangun bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Ucapan Hari HAM Sedunia 2024

Dilansir dari Kontan (8/12/2023), berikut ucapan selamat Hari HAM Sedunia 2024 yang bisa dibagikan untuk meramaikan perayaan tahun ini:

• Hak Asasi Manusia adalah kebebasan untuk hidup dengan martabat, bebas dari ketakutan dan kekurangan. Selamat Hari HAM Sedunia!
• Setiap individu adalah cerminan dari hak asasi manusia. Mari bersama-sama melindungi dan menghormati hak-hak tersebut. Selamat Hari HAM Sedunia!
• Di Hari HAM Sedunia, mari kita perjuangkan keadilan, kesetaraan, dan hak-hak dasar untuk semua manusia di seluruh dunia
• Kebebasan, keadilan, dan perdamaian adalah pondasi bagi Hak Asasi Manusia. Selamat memperingati Hari HAM Sedunia!
• Hak Asasi Manusia adalah pilar bagi masyarakat yang adil. Ayo bersatu demi mewujudkan dunia yang lebih manusiawi. Selamat Hari HAM Sedunia!
• Setiap tindakan kecil kita dapat menjadi langkah besar dalam melindungi hak asasi manusia. Mari bersama-sama menciptakan perubahan positif. Selamat Hari HAM Sedunia!
• Di balik setiap hak asasi manusia adalah kisah dan impian. Mari kita bersatu untuk mengabadikan hak-hak tersebut di setiap sudut dunia. Selamat Hari HAM Sedunia!
• Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab bersama. Jangan pernah ragu untuk bersuara dan bertindak demi hak-hak setiap individu. Selamat Hari HAM Sedunia!
• Ketika kita menghormati hak asasi manusia, kita menghormati kemanusiaan itu sendiri. Selamat memperingati Hari HAM Sedunia!
• Di tengah perbedaan kita, ada kesatuan dalam hak asasi manusia. Mari kita jadikan Hari HAM Sedunia sebagai awal perubahan positif.
• Setiap langkah kecil untuk membela hak asasi manusia membawa kita lebih dekat menuju dunia yang lebih adil. Selamat Hari HAM Sedunia!
• Kebebasan bukanlah hak istimewa, tetapi hak dasar setiap manusia. Mari kita perjuangkan hak-hak itu bersama-sama. Selamat Hari HAM Sedunia!
• Dengan kekuatan cinta dan keadilan, kita dapat menciptakan dunia di mana hak asasi manusia dihormati oleh semua. Selamat Hari HAM Sedunia!
• Dengan kekuatan cinta dan keadilan, kita dapat menciptakan dunia di mana hak asasi manusia dihormati oleh semua. Selamat Hari HAM Sedunia!
• Hak Asasi Manusia adalah panggilan moral untuk bertindak. Mari kita bersatu dan menjadi agen perubahan positif di dunia ini. Selamat Hari HAM Sedunia!

Twibbon Hari HAM Sedunia 2024

Berikut beberapa pilihan bingkai foto atau twibbon yang bisa digunakan untuk memperingati Hari HAM Sedunia 2024:

• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024

Itulah, tema, ucapan, dan twibbon Hari Ham Sedunia 2024 yang diperingati setiap 10 Desember.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum penyanyi Agnez Mo, Margareth Tacia Situmorang, meyakinkan bahwa kliennya akan kooperatif mengikuti proses gugatan perdata dari pencipta lagu Ari Bias.

Gugatan tersebut dilayangkan atas dugaan pelanggaran Hak Cipta lagu "Bilang Saja".

Senin (9/12/2024), sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat digelar dengan agenda pembuktian dan menghadirkan saksi ahli serta saksi fakta.

"Jadi kami akan kooperatif sesuai dengan apa yang disampaikan saksi fakta maupun keterangan ahli tadi yang sudah menjelaskan mengenai siapa yang harus bayar, ke mana bayarnya? Seperti itu," ujar Margareth usai sidang, Senin.

Margareth menekankan bahwa Agnez Mo taat hukum.

"Kami pada prinsipnya kami ikutin seluruh mekanisme, ketentuan, kami kooperatif, kami sampaikan apa yang harus kami sampaikan. Tentunya itu semua mengacu sama ketentuan Undang-undang, pada prinsipnya pihak prinsipal kami (Agnez Mo) sangat taat undang-undang," tutur Margareth.

Menurut kabar yang diterima Margareth, saat ini Agnez Mo berada di Amerika Serikat.

Diberitakan sebelumnya, Ari Bias melayangkan gugatan perdata terhadap penyanyi Agnez Mo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas dugaan Hak Cipta lagu "Bilang Saja" yang terdaftar dalam nomor perkara 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Gugatan itu berkaitan dengan lagu "Bilang Saja" yang dinyanyikan tanpa izin oleh Agnez Mo di tiga konser yakni di Surabaya, Bandung, dan Jakarta.

Ari Bias melaporkan Agnez Mo ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan polisi LP/B/202/VI/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI pada 19 Juni 2024.

SEMARANG, KOMPAS.com - Zainal Abidin Petir, kuasa hukum Gamma, pelajar SMK yang menjadi korban penembakan oleh polisi, meminta agar Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, dipecat dari jabatannya.

Permintaan ini disampaikan karena Zainal menilai bahwa Irwan menghambat proses penyelidikan kasus penembakan yang terjadi pada Minggu, 24 November 2024.

"Maka Kapolrestabes juga ikut bertanggungjawablah. Katanya kemarin Kapolrestabes siap dievaluasi, kalau menurut saya ya harus dievaluasi dan dicopotlah. Supaya dalam proses penyelidikan maupun penyidikan itu penyidik biar enteng, kalau masih ada atasannya kan mesti agak-agak gimana gitu," ujar Zainal saat ditemui di SMKN 4 Semarang, Senin (9/12/2024).

Zainal menyoroti pernyataan Irwan pada jumpa pers yang digelar pada Rabu, 27 November 2024, di mana Irwan menyebut penembakan terjadi karena Aipda Robig melerai pelaku tawuran.

Namun, belakangan ini video CCTV mengungkap tidak ada tawuran yang terjadi saat insiden penembakan.

"Kan selalu menyampaikan bahwa tawuran-tawuran-tawuran, terus menunjukkan alat yang untuk tawur, ada celurit panjang, ada alat panjang sekali," ungkap Zainal.

Lebih lanjut, keluarga Gamma juga mengungkap bahwa Irwan bersama jajarannya mendatangi rumah mereka untuk membungkam kasus tersebut.

"Keluarga korban yang meninggal, Gamma, mengaku memang didatangi Kapolrestabes bersama oknum wartawan berinisial D supaya memberikan pernyataan bahwa permasalahan ini jangan dibesar-besarkan dan dianggap selesai," beber Zainal.

Zainal juga mengecam tindakan Irwan yang menghadirkan anak-anak di bawah umur saat konferensi pers.

"Pidana anak, itu anak yang bermasalah dengan hukum atau anak berkonflik dengan hukum. Jadi jangan diewer-ewer (diseret). Waduh, itu masih punya masa depan loh. Itu di undang-undang sistem peradilan pidana anak diatur, anak di bawah 18 tahun itu masih kategori anak. Ojo, diewar-ewer untuk jumpa pers kayak gitu ya," tegasnya.

Tak hanya itu, Zainal juga menyoroti pernyataan Irwan yang berbeda dengan hasil penyelidikan Kabid Propam Polda Jateng, Kombes Pol Aris Supriyono, yang menyebut Robig sempat bersenggolan dengan rombongan Gamma, A, dan S di jalan.

Alih-alih mengungkap rekam jejak pelaku pada hari kejadian, Irwan malah menonjolkan peristiwa tawuran di Semarang.

"Maka menurut saya, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan perlu dievaluasi. Kapolri, supaya ini segera clear, dicopot dulu aja dari jabatannya, prosesnya biar terbuka," tandas Zainal.

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Penyambung Titipan Rakyat (PETIR), Zainal Abidin Petir, mengungkapkan bahwa korban berinisial A dan keluarganya sempat mengalami ketakutan setelah insiden penembakan yang melibatkan aparat kepolisian.

A, seorang pelajar di SMKN 4 Semarang, merasa tertekan dan menutup diri dari lingkungan sekitar akibat trauma yang dialaminya.

"Jadi begini ya, awalnya korban takut. Ada mobil atau sepeda motor di depan rumahnya saja pun takut, takut sekali sampai neneknya ketika didatangi kami itu kan sampai nutup pintunya saja kenceng sekali. Tapi, sekarang itu malah ngekek-ngekek (tertawa) dengan saya, katanya, Mas Petir kemarin itu saya takut, sekarang enggak," ungkap Zainal, saat ditemui di SMKN 4 Semarang, Senin (9/12/2024).

Setelah mendapatkan dukungan dari Zainal untuk mencari keadilan, kini keluarga A meminta agar Zainal mendampingi A selama proses hukum berlangsung.

"Jadi sekarang sudah yakin bahwa saya akan mendampingi sampai permasalahan ini terkuak, supaya para korban mendapatkan keadilan. Saya yakinkan kepada mereka dan alhamdulillah mereka sekarang sudah terbuka dan alhamdulillah percaya kepada saya," lanjutnya.

A, yang selamat dari penembakan tersebut, juga menjadi saksi atas insiden yang menewaskan temannya, Gamma Riskinata (GR), pada Minggu (24/11/2024) lalu.

A mengalami luka tembakan di bagian dada dalam kejadian tersebut.

Hari ini, Zainal menjemput A di sekolahnya untuk mendampinginya memberikan kesaksian di Polda Jateng.

"A ini mau saya bawa ke sana, karena buliknya itu minta saya untuk mendampingi," tuturnya.

Zainal memastikan bahwa A telah siap untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim untuk mengungkap kasus penembakan tersebut.

Sebagai pendamping hukum, Zainal telah memberikan pemahaman kepada A agar tidak merasa tertekan atau takut saat bersaksi.

"Insya Allah untuk saksi-saksi sudah saya beri pemahaman. Kamu memberikan kesaksian jangan bohong, sampaikan saja apa yang kamu lihat, yang kamu ketahui dan jangan takut, karena ketika takut pasti enggak akan bisa bicara. Enggak usah panik," imbuhnya.

Meskipun Zainal belum menerima permintaan keluarga A untuk melaporkan Aipda Robig Zaenudin ke Polda Jateng, dia mendorong agar pihak kepolisian bertindak objektif sebelum sentimen publik semakin meningkat.

"Belum tahu (lapor atau tidak), tapi mestinya walaupun enggak ada laporan, polisi harus menindaklanjuti ya, karena ini korban di bawah umur, anak-anak loh ini korban. Kalau polisi tidak memperhatikan ini maka nanti justru yang mengadili masyarakat, publik dengan asumsi-asumsi," bebernya.

Zainal, yang juga merupakan kuasa hukum Gamma, menilai bahwa keluarga Gamma masih merasa geram dengan lambatnya proses hukum yang berjalan.

"Nah, ini kalau korban yang meninggal bahasanya itu 'getem-getem' (jengkel), yang baru dilaporkan yang menembak (Robig). Nanti apakah Kapolrestabes akan dilaporkan atau tidak, saya nanti tak koordinasi dulu ya," ujar dia.

BANDA ACEH, KOMPAS.com – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh mendeportasi seorang warga negara Amerika Serikat berinisial WP (52) pada Senin (9/12/2024).

WP diduga mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Gindo Ginting, menyatakan bahwa deportasi dilakukan melalui Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM).

"Pendeportasian ini sebagai tindakan administratif terhadap WNA yang melanggar aturan. Hal ini juga menunjukkan komitmen kami dalam penegakan hukum keimigrasian," ujar Gindo melalui WhatsApp, Senin (9/12/2024).

WP sebelumnya diamankan tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Selasa (3/12/2024) di Desa Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga. Penangkapan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Polsek Lhoknga.

"WP diketahui melakukan gangguan kamtibmas sehingga meresahkan masyarakat sekitar," kata Gindo.

Sebelum diserahkan ke Kantor Imigrasi, WP lebih dulu diamankan Polsek Lhoknga.

Pemeriksaan dilakukan di Kantor Imigrasi, dan WP dinyatakan melanggar Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Karena itu, WP dikenakan tindakan pendeportasian," pungkas Gindo.

BANDA ACEH, KOMPAS.com – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh mendeportasi seorang warga negara Amerika Serikat berinisial WP (52) pada Senin (9/12/2024).

WP diduga mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Gindo Ginting, menyatakan bahwa deportasi dilakukan melalui Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM).

"Pendeportasian ini sebagai tindakan administratif terhadap WNA yang melanggar aturan. Hal ini juga menunjukkan komitmen kami dalam penegakan hukum keimigrasian," ujar Gindo melalui WhatsApp, Senin (9/12/2024).

WP sebelumnya diamankan tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Selasa (3/12/2024) di Desa Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga. Penangkapan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Polsek Lhoknga.

"WP diketahui melakukan gangguan kamtibmas sehingga meresahkan masyarakat sekitar," kata Gindo.

Warga Amerika Serikat itu disebut terlibat keributan sehingga merusak rumah warga.

Sebelum diserahkan ke Kantor Imigrasi, WP lebih dulu diamankan Polsek Lhoknga.

"Ada cekcok dengan masyarakat Desa Mon lkeun. Dia kemudian melakukan perusakan di rumah warga, yang dirusak itu seperti kursi dan meja. Atas kejadian itu keuchik melaporkan gangguan tersebut ke kita," sebut Gindo.

Pemeriksaan dilakukan di Kantor Imigrasi, dan WP dinyatakan melanggar Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Karena itu, WP dikenakan tindakan pendeportasian," pungkas Gindo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus senior Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, pihaknya akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional (munas) Palang Merah Indonesia (PMI) versi yang memenangkannya sebagai ketua umum (ketum) ke Kementerian Hukum (Kemenkum).

Adapun di tubuh PMI kini terjadi dualisme karena adanya dua Munas berbeda, yakni versi munas yang memenangkan Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono.

"Nanti oleh tim ya. Secepatnya, secepatnya. Secepatnya nanti akan diberitahu kan," kata Agung saat dihubungi, Senin (9/12/2024).

Sekjen PMI versi Kubu Agung Laksono, Ulla Nurchrawaty menegaskan, susunan kepengurusan PMI versi Agung Laksono telah didaftarkan ke Kementerian Hukum.

Dalam susunan itu, Agung Laksono menjadi Ketum PMI; Wakil Ketua Umum PMI, Muhammad Muas; dan Sekretaris Jenderal PMI, Ulla Nurchrawaty Usman.

Namun, kubu Agung Laksono baru mendaftarkan susunan kepengurusan inti saja.

"Kalau kami mungkin hari ini sudah disampaikan dan sudah didaftarkan dengan kepengurusan yang sederhana dulu misalnya gitu kan," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Ulla menjelaskan ada aspirasi dari anggota PMI dari berbagai daerah untuk mendukung Agung Laksono menjadi Ketum PMI.

Menurutnya, Agung mendapatkan 254 dukungan. Hal ini berarti dukungan ke Agung sudah melebihi 20 persen sehingga memenuhi syarat.

Selanjutnya, kubu Agung Laksono merasa munas yang digelar dan memenangkan Jusuf Kalla sebagai Ketum PMI telah dikondisikan agar melakukan aklamasi kepada JK.

"Tetapi kelihatannya diskenariokan untuk kemudian tidak ada calon lain, hanya ada tunggal Jusuf Kalla," ucap Ulla.

Setelahnya, menurut Ulla, ada desakan pendukung Agung untuk menggelar munas sendiri pada Minggu (8/12/2024).

"Akhirnya kemudian didesak oleh voters terutama yang sudah menandatangani rekomendasi mendukung Agung Laksono, 200 orang lebih itu yaudah minta digelar munas sendiri," ucapnya.

Ulla pun menegaskan munas yang mendukung Agung Laksono sebagai Ketum PMI berdasarkan permintaan dari daerah.

"Jadi bukan Pak Agung yang minta digelar munas, bukan Itu permintaan dari daerah gitu yang punya hak suara," ujarnya lagi.

SEMARANG, KOMPAS.com- Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Penyambung Titipan Rakyat (PETIR), Zainal Abidin Petir selaku kuasa hukum pelajar SMKN 4 Semarang, Gamma Rizkinata (GR) dan A, korban penembakan polisi meminta agar pelaku Aipda Robig Zaenudin dipecat dari Polri.

Hal itu disampaikan Zainal saat menjemput korban A di SMKN 4 Semarang untuk mendampinginya menjadi saksi sidang etik Aipda Robig yang berlangsung di Polda Jateng.

"Kalau vonis sekarang melakukan pembunuhan dengan cara nembak, penembakan itu melukai 3 orang, 1 orang tewas meregang nyawa, itu masa hukumannya diberhentikan dengan tidak hormat. Mestinya harus itu dong," tegas Zaenal di SMKN 4 Semarang, Senin (9/12/2024).

Bantah Aipda Robig bersenggolan dengan korban

Dia juga mengecam klaim Kabid Propam Polda Jateng Kombes Pol Aris Supriyono yang menyebut Robig sempat bersenggolan dengan rombongan Gamma, A, dan S di jalan.

"Yang kedua, dari yang disampaikan Kabid Propam, dia (Robig) kan (menembak) karena kena pepet istilahnya. Kalau kena pepet masa harus begitu emosionalnya, begitu brutalnya," kecam Zaenal.

Zaenal mengatakan, idealnya, seorang polisi yang memegang senjata api telah dinyatakan lolos secara keahlian dan kejiwaannya. Namun insiden penembakan oleh polisi tetap terjadi.

Minta Kapolrestabes Semarang dicopot

Lebih lanjut, dia juga meminta agar Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar dicopot dari jabatannya karena dinilai menghambat proses penyelidikan insiden tersebut.

"Maka Kapolrestabes ya juga ikut bertanggungjawablah. Katanya kemarin Kapolrestabes juga siap dievaluasi, kalau menurut saya ya harus dievaluasi dan dicopotlah. Supaya di dalam proses penyelidikan maupun penyidikan itu penyidik biar enteng, kalau masih ada atasanya kan mesti agak-agak gimana gitu," ujar dia.

Untuk diketahui, sidang kode etik polisi penembak pelajar SMK di Semarang, Aipda Robig Zaenudin berlangsung hari ini, Senin (9/12/2024).

Saksi korban berinisial A juga dihadirkan di Polda Jateng.

Pantauan Kompas.com, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Penyambung Titipan Rakyat (PETIR), Zainal Abidin Petir turut menjemput A di SMKN 4 Semarang untuk mendampinginya menjadi saksi sidang tersebut.

A merupakan teman almarhum Gamma yang bepergian bersama saat insiden penembakan.

A berboncengan dengan S, lalu terkena luka tembakan di dada. Sementara S terkena luka tembakan di tangannya.

A yang masih berseragam sekolah dengan mengenakan jaket dijemput dan didampingi oleh Zaenal untuk menuju sidang etik Robig ke Polda Jateng pada pukul 13.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi melakukan 29 pembunuhan di luar hukum dalam rentetan 116 kasus kekerasan yang melibatkan Korps Bhayangkara sepanjang 2024, berdasarkan pemantauan Amnesty International Indonesia pada kurun Januari-November.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memaparkan bahwa total 31 korban meninggal dunia dalam 29 kasus pembunuhan di luar hukum yang tersebar di Papua (5), Sumatera Utara (4), Riau (3), Sumatera Selatan (2), Banten (2), dan Aceh (2) itu.

"Di Papua, kita sering mendapat pembenaran bahwa polisi atau tentara sedang berhadapan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat," ujar Usman dalam jumpa pers, Senin (9/12/2024).

"Tetapi, banyak kasus kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian atau TNI tidak dilakukan dalam konteks konflik bersenjata, melainkan warga sipil biasa yang menjadi sasaran perilaku brutal aparat keamanan," lanjutnya.

Sebagai contoh, pada Januari 2024, polisi menembak warga sipil berinisial YS (40) sampai tewas di Intan Jaya, Papua Tengah.

Lalu, pada Agustus lalu, seorang anggota Brimob Pos Seklai Dekai Yahukimo, Papua Pegunungan, bahkan menembak TS (22), seorang staf Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat yang hendak pulang ke rumahnya dengan menunggangi motor.

Aksi pembunuhan di luar hukum ini juga kerap dilakukan secara kejam.

Usman memberi contoh, di Batu Badak, Lampung Timur, Maret lalu, polisi menembak perut pria berinisial R (34) di depan keluarganya hingga tewas, kemudian menyeret jenazah korban masuk ke mobil.

Di luar itu, masih ada 26 kasus penyiksaan dan perlakuan kejam yang dilakukan polisi selama 2024 dengan total 39 korban di 18 provinsi.

Pada 9 Juni silam, misalnya, atas dalih menertibkan tawuran, polisi menangkap AM (13), lima anak, dua dewasa lalu menyiksa mereka.

AM tewas di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, dengan luka lebam di tubuhnya dan luka di kepalanya

Pada 27 Oktober, aparat mengeroyok warga berinisial WTM di Cilegon, Banten hingga tewas karena tidak terima ditegur korban saat aparat tersebut berada di bawah pengaruh minuman keras.

"Ini seperti juga laporan Komnas HAM, laporan Kontras dan mungkin laporan lainnya, memperlihatkan polisi menjadi pelaku penyiksaan dan kekerasan terbanyak, mulai dari penyiksaan terhadap warga yang memprotes sengketa lahan sampai warga yang sedang menyampaikan haknya," kata Usman.

Polisi, menurut pemantauan Amnesty sepanjang 2024, juga terlibat dalam 28 kasus intimidasi dan kekerasan fisik, 21 penangkapan sewenang-wenang, 7 penggunaan gas air mata tak sesuai prosedur, 3 penahanan inkominikado, 1 penghilangan sementara, dan 1 pembubaran diskusi.

Usman menegaskan, angka-angka ini menunjukkan bahwa semua tindakan kekerasan ini bukan berasal dari tindakan oknum polisi yang berbuat menyimpang, tetapi memang mencerminkan pola kebijakan represif Korps Bhayangkara.

Hal ini terus berulang karena tidak pernah ada evaluasi menyeluruh, terlebih di level pemberi komando, karena tindakan-tindakan yang jelas menyalahi kode etik aparat penegak hukum justru dibenarkan.

"Peristiwa-peristiwa (kekerasan) yang ada di lapangan yang tadi kita lihat bukanlah aparat polisi melakukan tindakan sendiri-sendiri, atau aparat melakukan tindakan melanggar perintah atasannya, melainkan sebuah kebijakan kepolisian. Police policy," ujar Usman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu mantan Menteri Perdagangna Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembon masih mempersoalkan keputusan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula

Setelah gugatan praperadilannya ditolak, kubu Tom Lembong mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) karena menganggap aparat Kejagung telah bertindak sewenang-wenang.

“Audiensi ini dilatarbelakangi oleh permohonan Tim Penasihat Hukum kepada Komnas HAM sehubungan dengan terjadinya pelanggaran HAM dan kesewenangan yang dilakukan penyidik terhadap Bapak Thomas Trikasih Lembong dalam penetapan tersangka dan penahanan,” kata anggota tim kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (6/12/2024) lalu.

Zaid meminta Komnas HAM untuk menginvestigasi dan mengawasi pemeriksaan proses perkara oleh penyidik Kejagung.

Zaid mengatakan, proses tersebut semestinya segera dilimpahkan oleh penyidik dan diperiksa di pengadilan.

Sementara itu, istri Tom Lembong, Franciska Wihardja menyatakan bahwa suaminya adalah orang yangselalu mementingkan orang lain dan kebaikan untuk masyarakat, termasuk memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia, khususnya “Hak atas kesejahteraan”.

“Dia (Tom Lembong) juga selalu menggunakan semua kredibilitas beliau, termasuk nama baiknya di dunia internasional, untuk membawa kebermanfaatan bagi Indonesia,” kata Ciska.

Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan mengatakan, pihaknya sudah menerima pengaduan dari tim kuasa hukum Tom Lembong, terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula.

Dia mengatakan, Komnas HAM perlu mempelajari kasus ini terlebih dulu karena baru mendapatkan permohonan audiensi.

“Karena kami baru mendapatkannya dua hari yang lalu, jadi belum sempat mempelajari. Termasuk misalnya ada regulasi terkait impor gula dan sebagainya ini perlu kita pelajari lebih lanjut,” jelasnya.

Gugatan peradilan ditolak

Sebelum mengadu ke Komnas HAM, Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi kebijakan impor gula.

Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir mengatakan ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan pihaknya mengajukan gugatan praperadilan.

"Pertama, klien kami tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka," kata Ari saat ditemui di PN Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Ari menilai, hal itu melanggar ketentuan hukum mengenai jaminan seseorang mendapatkan bantuan hukum yang seharusnya bisa ditunjuk oleh Tom Lembong sendiri.

Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya alat bukti yang dihadirkan oleh Kejaksaan Agung saat menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Bukti yang digunakan oleh Kejagung dinilai tidak sesuai peraturan KUHAP.

Akan tetapi, PN Jakarta Selatan akhirnya menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Tom Lembong sehingga penetapan Tom sebagai tersangka tetap dianggap sah.

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 29 Oktober 2024, terkait pemberian izin impor gula kepada swasta saat kondisi dalam negeri sedang surplus.

Tom Lembong dituduh telah merugikan negara hingga Rp 400 miliar karena mengizinkan impor gula ketika stok gula di dalam negeri sedang surplus.

Selain Tom, Kejagun juga menetapkan eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 Charles Sitorus sebagai tersangka dalam kasus ini.

JAKARTA, KOMPAS.com – Juru bicara PDI-Perjuangan (PDI-P), Chico Hakim, menegaskan bahwa kemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024 adalah sah secara hukum dan aturan yang berlaku.

Ia menyampaikan hal tersebut menanggapi narasi yang mempertanyakan legitimasi hasil pemilu akibat rendahnya partisipasi pemilih.

“Kami turut menyayangkan tingkat partisipasi yang rendah dari pemilih, namun hal itu tidak ada hubungannya dengan legitimasi karena secara hukum tidak ada aturan yang menyatakan hal tersebut,” ujar Chico kepada Kompas.com, Minggu (8/12/2024).

Isu rendahnya partisipasi pemilih dianggap justru lebih sering diangkat oleh pihak yang kalah dalam pemilu.

“Isu ini kan diangkat oleh pihak yang kalah. Kami tidak pernah mendengar isu ini diangkat oleh pihak-pihak lain,” kata Chico.

Sebagaimana diketahui, KPU Provinsi Jakarta (KPUD) resmi menetapkan hasil perolehan suara ketiga pasangan calon usai menyelesaikan proses rekapitulasi suara pada Minggu (8/12/2024).

Hasilnya, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno secara sah memperoleh 50,07 persen suara dan memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran

Berikut hasil rekapitulasi tingkat provinsi yang sudah ditetapkan KPU Jakarta:

1. Ridwan Kamil-Suswono: 1.718.160 suara
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 459.230 suara.
3. Pramono Anung-Rano Karno: 2.183.239 suara.

Selain itu, Chico juga menyoroti peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Ia mengajak semua partai, termasuk yang mendukung pasangan lain, untuk introspeksi.

“Kita harus mawas diri sebagai partai politik untuk memobilisasi dukungan agar pemilih datang ke TPS. Apalagi, partai-partai yang mendukung paslon lain seharusnya lebih kritis terhadap upaya mereka dalam mengajak masyarakat memilih,” ujarnya.

Sementara soal keluhan soal formulir C6 atau surat pemberitahuan yang tidak sampai ke pemilih, Chicco menegaskan hal itu bukan penghalang untuk memilih.

Ia juga membantah narasi bahwa kemenangan dengan perolehan suara 50,07 persen dianggap tidak legitimate.

“Apabila pemilih 50,07 persen itu tidak legitimate, apalagi yang hanya 39 persen,” tegas Chico.

Dengan demikian, pernyataannya dengan menegaskan bahwa narasi-narasi yang meragukan legitimasi kemenangan Pramono-Rano tidak berdasar dan hanya memperkeruh situasi.

Tim Rido: Legitimasi dipertanyakan

Sebelumnya diberitakan, Tim Suskses Ridwan Kamil-Suswono (Rido) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga legitimasi hasil Pilkada ini patut dipertanyakan.

Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco, mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih bukan semata-mata akibat ketidakpedulian masyarakat, melainkan karena serangkaian masalah.

Ada warga yang sudah tiada namun masih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sosialisasi yang kurang, hingga warga yang tidak mendapat surat undangan untuk memilih.

"Ketiga, hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi mengenai hak warga untuk memilih calon pemimpinnya menggunakan e-KTP. Dengan demikian, ini adalah kegagalan KPU DKI Jakarta dalam menyelenggarakan Pilkada Jakarta," ujar Baco kepada Kompas.com pada Rabu (4/12/2024).

Tim RIDO juga mengkritik rendahnya partisipasi di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Jakarta.

Baco pun mencontohkan di TPS 023 Petojo Selatan yang hanya mencatatkan 15,7 persen partisipasi, dan di TPS 016 Semper Barat serta TPS 138 Penjaringan yang hanya mencapai 21,33 persen.

“Rendahnya partisipasi masyarakat membuat legitimasi Pilkada ini cenderung kecil,” ujar Baco.

Terkini, dengan hasil yang diumumkan oleh KPU yang memenangkan Pramono Anung, Tim Rido berencana menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, mereka belum menjelaskan secara perinci gugatan tersebut.