JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan pihaknya bakal memediasi dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI), setelah menerima struktur kepengurusan dari dua kubu.

Diketahui, PMI dilanda kisruh karena munculnya musyawarah nasional (Munas) tandingan usai Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum PMI. Munas tandingan itu justru menetapkan Agung Laksono menjadi Ketum PMI.

Menurut Supratman, mediasi adalah hal yang lumrah dilakukan.

"Semua yang kami lakukan di Kementerian Hukum sebelum ambil keputusan, terkait dualisme kepengurusan, terutama terkait perkumpulan, badan usaha dan organisasi profesi, semua dilakukan dengan proses mediasi," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Adapun sejauh ini, Kementerian Hukum belum nemerima struktur kepengurusan.

Kendati begitu jika sudah menerima, pihaknya akan memverifikasi struktur, termasuk AD/ART, maupun prosedur pelaksanaannya.

"Sampai hari ini saya belum terima dua-duanya terkait dengan kepengurusan PMI. Namun demikian tentu kami akan memverifikasi kalau memang permohonan itu sudah ada dari sisi AD/ART-nya, prosedur pelaksanaannya," ucap Supratman.

"Kami akan teliti secermat mungkin terkait pengesahan," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, musyawarah Nasional (Munas) Ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) yang digelar pada Minggu (8/12/2024) berujung kisruh dengan kemunculan munas tandingan.

Hasil Munas Ke-22 PMI menetapkan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), kembali menjadi Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029.

Ketua Sidang Pleno Kedua Adang Rocjana, yang juga Ketua PMI Jawa Barat, mengatakan, ada 490 peserta Munas yang hadir.

Dalam Munas, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla.

"Dari 490 peserta yang hadir, yang merupakan perwakilan dari 34 PMI provinsi dan satu Forum Relawan Nasional (Forelnas), memberikan tanggapan positif terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI dan mendukung Jusuf Kalla untuk kembali memimpin PMI," kata Adang Rocjana dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

Pada saat yang sama, ada juga munas yang menetapkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono sebagai Ketum PMI periode mendatang.

Kubu Agung Laksono mengeklaim telah mengumpulkan 254 suara dukungan untuk menggelar Munas ke-22 PMI.

"Jadi Mas Agung dengan timnya itu kemudian mencari dukungan dan kita akhirnya terakhir mendapatkan 254 dukungan. Berarti kan melebihi 20 persen," ungkap Sekretaris Jenderal PMI versi kubu Agung Laksono, Ulla Nurchrawaty, saat dihubungi, kemarin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan kembali komitmen pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Komitmen itu disampaikan Yusril dalam pidatonya dalam acara peringatan Hari HAM Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Desember di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024), dikutip dari YouTube Komnas HAM.

“Pemerintah baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sekarang ini akan meneruskan upaya-upaya penegakkan Hak Asasi Manusia yang telah dirintis pemerintah-pemerintah sebelumnya,” kata Yusril, Selasa.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintahan periode 2024-2029, menghormati HAM yang telah dijamin oleh konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

“Pemerintah menyadari masih banyak tugas-tugas yang belum terlaksanakan, banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi tapi satu komitmen yang teguh bagi pemerintah sekarang untuk menghormati hak sasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Yusril.

Dalam kesempatan tersebut, Yusril berkali-kali menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak yang sama di hadapan hukum, serta memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya.

“Saya ingin menyatakan bahwa negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang setara tanpa diskiriminasi apa pun latar belakang yang dimiliki,” kata Yusril.

“Setiap warga negara memiliki hak dalam perlindungan hak asasinya dan negara secara universal mengakui hak-hak tersebut,” ujarnya melanjutkan.

Kemudian, Yusril mengajak semua elemen menggunakan momen peringatan hari HAM Sedunia untuk terus memajukan dan menegakan HAM di Tanah Air.

“Marilah pada 25 tahun berlakunya Undang-Undang HAM ini kita memperbaharui komitmen dan tekad kita bersama untuk memajukan dan menegakan HAM di masa sekarang dan di masa-masa akan datang,” kata Yusril.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar unjuk rasa di Tugu Pal Putih, Kota Yogyakarta, pada Selasa (10/12/2024).

Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) hingga Rp 4 juta.

Koordinator MPBI DIY, Irsyad Ade Irawan menyatakan bahwa unjuk rasa ini merupakan bentuk peringatan terhadap pentingnya hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak atas upah yang layak.

"Yang menjadi tuntutan kami adalah bahwa upah yang layak termasuk hak asasi manusia," ujarnya di lokasi aksi.

Irsyad menjelaskan bahwa buruh di DIY saat ini menerima upah yang rendah, sehingga pihaknya menuntut kenaikan upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak.

"Gubernur DIY harus bisa menetapkan upah yang menjamin hak asasi manusia," tegasnya.

Lebih lanjut, MPBI juga meminta agar Gubernur DIY dan pemerintah mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2015 terkait upah minimum.

"Jikalau memang Gubernur DIY taat kepada konstitusi, maka dia harus menetapkan upah minimum yang bisa mencapai KHL," tambahnya.

Menurut Irsyad, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di DIY diperkirakan berkisar di angka Rp 4 juta.

MPBI DIY menuntut agar UMP ditetapkan antara Rp 3,5 juta hingga Rp 4 juta.

"Untuk UMK, itu harus juga sama di antara Rp 3.700.000 sampai Rp 4.000.000," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kebijakan upah minimum untuk tahun 2025 dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong produktivitas nasional.

Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi dan sosialisasi kebijakan upah minimum 2025, Prabowo menyatakan, penetapan upah minimum 2025 ini telah mempertimbangkan berbagai faktor.

"Seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak, guna menciptakan keadilan sosial,” sebagaimana dilansir dalam siaran pers Kementerian Ketenagakerjaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah supaya lebih memperhatikan hak-hak kaum marginal atau kelompok terpinggirkan.

Hal ini ia sampaikan melalui pernyataan resmi memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-76, Selasa (10/12/2024).

Puan menyebut masih banyak tantangan yang dihadapi Indonesia terhadap pemenuhan HAM bagi masyarakat, terutama dalam memastikan bahwa kelompok-kelompok termarginalkan tidak tertinggal.

“Pemerintah harus lebih proaktif dalam menjangkau masyarakat yang rentan, seperti perempuan kepala keluarga, anak-anak jalanan, penyandang disabilitas, hingga masyarakat adat yang selama ini belum menjadi prioritas dalam setiap penyusunan kebijakan,” ungkap Puan, Selasa.

Puan menyebutkan, kelompok termarginalkan sering kali terpinggirkan dari kebijakan publik, padahal pemenuhan HAM seharusnya mencakup semua lapisan masyarakat.

“Maka kami berharap pemerintah bisa memberi langkah konkret dalam memastikan masyarakat termarjinalkan mendapatkan hak-hak yang sama, terutama di sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hukum, dan sosial budaya,” sebut politikus PDI-P itu.

Puan mengatakan, masyarakat marginal tidak boleh hanya menjadi obyek belas kasihan, tetapi harus menjadi subyek pembangunan.

Ia juga menegaskan bahwa HAM adalah fondasi penting bagi pembangunan bangsa yang inklusif dan berkeadilan.

“Setiap anak bangsa berhak untuk bermimpi dan meraih cita-citanya. Negara wajib hadir untuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat miskin, serta lapangan kerja yang bermartabat untuk semua orang,” kata Puan.

“HAM tidak hanya soal kebebasan sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan hak keadilan dalam hukum. Semua ini harus bisa didapatkan setiap warga negara Indonesia,” ujar dia.

Di samping itu, eks Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini mengapresiasi dibentuknya Kementerian HAM oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kita berharap hadirnya Kementerian HAM dapat meningkatkan perbaikan mekanisme pengaduan HAM, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat marginal,” kata Puan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menyinggung soal Palestina dalam pernyataan resminya memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.

Puan menyatakan, Hari HAM adalah refleksi atas pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan, termasuk di Palestina, Ukraina, dan wilayah lain yang berkonflik.

“Hari HAM ini juga harus menjadi refleksi bagi masyarakat global bahwa pelanggaran HAM masih terus terjadi di berbagai belahan dunia. Kita menyaksikan kejahatan kemanusiaan yang merampas hak-hak individu terus digencarkan,” kata Puan, Selasa (10/12/2024).

“Dunia masih memiliki utang perdamaian untuk warga Palestina, Ukraina, dan masyarakat negara-negara yang masih harus menghadapi kelompok berkuasa. Penghentian perang harus segera dilakukan karena masyarakat berhak atas kemerdekaan di tanah airnya sendiri,” ujar dia.

Peringatan Human Rights Day atau Hari HAM Sedunia tahun 2024 mengusung tema "Our Rights, Our Future, Right Now."

Di bawah tema tersebut, kampanye HAM PBB tahun ini berfokus pada bagaimana HAM dijadikan sebagai jalan menuju solusi karena hak asasi manusia memainkan peran penting sebagai kekuatan preventif, protektif, dan transformatif untuk kebaikan, terutama di masa krisis.

Adapun Hari HAM Sedunia tahun ini merupakan peringatan Hari HAM Sedunia yang ke-76, sejak ditetapkannya Deklarasi Universal HAM (DUHAM) oleh Majelis Umum PBB pada 1948.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen kita dalam menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat bagi semua. Bersama, kita bisa memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan hak-haknya yang terpenuhi dan dihormati,” sebut Puan.

Puan juga menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong pemenuhan HAM di Indonesia, termasuk bagi masyarakat yang termarjinalkan di mana selama ini mereka kerap terabaikan.

Ia mengapresiasi dibentuknya Kementerian HAM oleh Presiden Prabowo Subianto yang dianggap sebagai langkah maju.

“Peringatan Hari HAM Internasional harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa semua individu di negara ini memiliki hak asasi yang sama,” ucap politikus PDI-P itu.

"Menjadi tugas semua pemangku kebijakan untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia,” kata Puan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menyinggung soal Palestina dalam pernyataan resminya memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.

Puan menyatakan, Hari HAM adalah refleksi atas pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan, termasuk di Palestina, Ukraina, dan wilayah lain yang berkonflik.

“Hari HAM ini juga harus menjadi refleksi bagi masyarakat global bahwa pelanggaran HAM masih terus terjadi di berbagai belahan dunia. Kita menyaksikan kejahatan kemanusiaan yang merampas hak-hak individu terus digencarkan,” kata Puan, Selasa (10/12/2024).

“Dunia masih memiliki utang perdamaian untuk warga Palestina, Ukraina, dan masyarakat negara-negara yang masih harus menghadapi kelompok berkuasa. Penghentian perang harus segera dilakukan karena masyarakat berhak atas kemerdekaan di tanah airnya sendiri,” ujar dia.

Peringatan Human Rights Day atau Hari HAM Sedunia tahun 2024 mengusung tema "Our Rights, Our Future, Right Now."

Di bawah tema tersebut, kampanye HAM PBB tahun ini berfokus pada bagaimana HAM dijadikan sebagai jalan menuju solusi karena hak asasi manusia memainkan peran penting sebagai kekuatan preventif, protektif, dan transformatif untuk kebaikan, terutama di masa krisis.

Adapun Hari HAM Sedunia tahun ini merupakan peringatan Hari HAM Sedunia yang ke-76, sejak ditetapkannya Deklarasi Universal HAM (DUHAM) oleh Majelis Umum PBB pada 1948.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen kita dalam menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat bagi semua. Bersama, kita bisa memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan hak-haknya yang terpenuhi dan dihormati,” sebut Puan.

Puan juga menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong pemenuhan HAM di Indonesia, termasuk bagi masyarakat yang termarjinalkan di mana selama ini mereka kerap terabaikan.

Ia mengapresiasi dibentuknya Kementerian HAM oleh Presiden Prabowo Subianto yang dianggap sebagai langkah maju.

“Peringatan Hari HAM Internasional harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa semua individu di negara ini memiliki hak asasi yang sama,” ucap politikus PDI-P itu.

"Menjadi tugas semua pemangku kebijakan untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia,” kata Puan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Kementerian Hukum belum menerima laporan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Palang Merah Indonesia (PMI) versi Agung Laksono.

Supratman juga menyatakan bahwa belum ada laporan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) terkait permohonan susunan kepengurusan PMI versi Agung Laksono.

"Sampai dengan saat ini, saya belum menerima surat permohonan atau laporan dari Dirjen AHU terkait hal tersebut," kata Supratman saat dikonfirmasi, Selasa (10/12/2024).

Sebelumnya, politikus senior Partai Golkar Agung Laksono mengatakan pihaknya akan melaporkan hasil Munas PMI versi yang memenangkannya sebagai ketua umum ke Kementerian Hukum.

Adapun saat ini terjadi dualisme di karena adanya dua Munas berbeda, yakni versi Munas yang memenangkan Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono.

"Nanti oleh tim ya. Secepatnya, secepatnya. Secepatnya nanti akan diberitahu kan," kata Agung saat dihubungi, Senin (9/12/2024).

Sekjen PMI versi Kubu Agung Laksono, Ulla Nurchrawaty, menegaskan bahwa susunan kepengurusan PMI versi Agung Laksono telah didaftarkan ke Kementerian Hukum.

Dalam susunan itu, Agung Laksono menjadi Ketum PMI; Wakil Ketua Umum PMI, Muhammad Muas; dan Sekretaris Jenderal PMI, Ulla Nurchrawaty Usman.

Namun, kubu Agung Laksono baru mendaftarkan susunan kepengurusan inti saja.

"Kalau kami mungkin hari ini sudah disampaikan dan sudah didaftarkan dengan kepengurusan yang sederhana dulu, misalnya gitu kan," ujar Ulla.

Ulla menjelaskan ada aspirasi dari anggota PMI dari berbagai daerah untuk mendukung Agung Laksono menjadi Ketum PMI.

Ia mengeklaim, Agung mendapatkan 254 dukungan yang sudah melebihi 20 persen sehingga memenuhi syarat untuk maju sebagai calon ketua ummum.

Namun, kubu Agung Laksono merasa Munas yang digelar dan memenangkan Jusuf Kalla sebagai ketua umum PMI telah dikondisikan agar JK terpilih secara aklamasi.

"Tetapi kelihatannya diskenariokan untuk kemudian tidak ada calon lain, hanya ada tunggal Jusuf Kalla," ucap Ulla.

MAKASSAR, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) AS, Amirullah mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum di Kejaksaan Negeri Makassar terkait status tersangka yang disematkan terhadap kliennya.

AS saat ini menjadi tersangka korupsi dana hibah dana KONI.

"Kasus KONI, ini memang sudah lama berjalan pemeriksaannya. Kalau hasil rilis dari Pak Kajari tadi, kita hormati proses hukum. Kita ikuti dan kooperatif," ujar Amirullah dikonfirmasi awak media, Senin (9/12/2024).

Kata Amirullah, pihaknya saat ini akan terus memantau perkembangan kasus tersebut guna mempertimbangkan langkah-langkah hukum yang diperlukan.

"Nanti dilihat bagaimana langkah-langkah yang kita ambil. Tentunya, kita terus berkoordinasi dengan pihak penyidik," ungkap dia.

Amirullah menyebutkan, selama kasus itu bergulir kliennya menunjukkan sikap koperatif menjadi bukti bahwa AS berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan.

"Kita mengikuti proses hukum selanjutnya. Yang jelas, klien ini kooperatif mengikuti proses hukum," kata dia.

Diketahui Kejari Makassar telah menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi dana hibah KONI. Salah satu tersangka adalah AS.

Lalu, Kepala Sekertariat KONI Makassar inisial RNS dan Sekertaris Umum KONI Makassar inisial MI.

"Kasus ini telah sampai pada tahap penetapan tersangka dan kita akan melanjutkan dengan tahapan selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka," kata Kajari Makassar Nauli Rahim Siregar saat ekspose di kantor Kejari Makassar, Senin (9/12/2024).

Kata Nauli, ketiga tersangka bakal dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP subsider Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ucap Nauli.

KOMPAS.com - Penyandang disabilitas tunadaksa berinisial IWAS alias Agus menjalani pemeriksaan dengan status tersangka di hadapan penyidik Bidang Remaja, Anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Senin (09/12).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Komisaris Besar Polisi Syarif Hidayat, membenarkan pemeriksaan IWAS dengan status tersangka kasus dugaan pelecehan seksual.

"Iya, hari ini memang kami agendakan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka atas nama Agus (IWAS)," kata Syarif sebagaimana dikutip kantor berita Antara.

Syarif mengatakan bahwa pihaknya belum ada rencana menempatkan IWAS alias Agus menjadi tahanan rutan. Pria difabel itu masih dalam status tahanan rumah.

"Sebenarnya penetapan tahanan rumah ini merupakan bagian dari perhatian kami terhadap hak tersangka karena secara fasilitas tahanan untuk penyandang disabilitas itu kami belum memenuhi, makanya status tahanan rumahnya sudah kami perpanjang dalam masa 40 hari," ucap Syarif.

Berdasarkan informasi dari Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Provinsi NTB, jumlah korban IWAS alias Agus bertambah menjadi 15 orang.

"Saat ini, fokus kami terkait berkas perkara yang sudah kami limpahkan ke jaksa peneliti, memang ada dua [korban tambahan] yang sudah kami mintai BAI [berita acara investigasi]. Salah satunya memang ada anak. Tetapi, fokus kami dalam pemeriksaan laporan pertama ini ada lima [korban], termasuk korban itu sendiri [pelapor]," kata Syarif.

IWAS sebagai tersangka dalam kasus ini dikenakan sangkaan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Agus sempat menimbulkan keraguan di masyarakat.

Komisioner Komnas Perempuan, Rainy Hutabarat, mengatakan hal itu disebabkan pemahaman publik soal kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual terlalu sempit dan kerap memakai "kacamata nondisabilitas".

Padahal kekerasan seksual juga bisa dilakukan dengan menggunakan benda-benda atau "anggota tubuh lainnya seperti kaki," tegasnya.

Ketua Komisi Disabilitas (KDD) NTB, Joko Jumadi, meminta masyarakat untuk memandang disabilitas secara adil sebagai kelompok yang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

"Termasuk bahwa disabilitas punya potensi, punya peluang menjadi pelaku tindak pidana, itu tidak bisa dipungkiri," katanya.

Bagaimana kronologinya?

Terungkapnya kasus ini bermula dari laporan seorang mahasiswi berinisial MA.

Menurut pendamping korban, Ade Latifa, peristiwa dugaan kekerasan seksual yang dialami kliennya semula dilaporkan pada teman korban.

Dari situ baru timbul keberanian untuk bicara.

"Korban merasa kalau tidak dilaporkan, pelaku terus berkeliaran dan dia merasa tidak aman kalau keluar rumah karena bisa saja akan ketemu pelaku," tutur Latifa.

Latifa menceritakan peristiwa yang dialami korban MA berlangsung pada 7 Oktober lalu sekitar pukul 10:00 WITA.

Saat itu korban sedang ingin membuat konten Instagram di Taman Udayana.

Ia lalu dihampiri oleh terduga pelaku—yang tak dikenal olehnya—dan bertanya apakah dirinya seorang mahasiswi.

Korban menjawab iya dan terduga pelaku membuat klaim sebagai mahasiswa di kampus yang sama dengan korban.

Percakapan keduanya kemudian membicarakan soal keluarga dan terkait kuliah.

"Tapi korban tidak begitu fokus dan merasa tidak nyaman karena pelaku menanyakan hal yang sangat pribadi mengarah ke seksualitas," ungkap Latifa.

"Namun tak ada rasa curiga sama sekali kalau pelaku akan melakukan hal buruk."

Terduga pelaku, sambung Latifa, lantas mengajak korban pindah ke belakang Taman Teras dan dengan nada tegas mengancam korban agar diam.

"Seolah-olah pelaku tahu semua keburukan korban dan akan melaporkannya bahkan akan mendatangi orang tua korban."

Ancaman itu, katanya, dilakukan secara berulang-ulang oleh terduga pelaku dan korban hanya bisa diam, sedih, dan merasa bersalah.

Setelahnya korban ditawari agar melakukan ritual "mandi suci" bersama pelaku di hotel. Tapi, korban berkali-kali menolak, ucap Latifa.

"Namun pelaku ini mengancam kalau korban tidak patuh maka hidupnya bakal hancur dan seluruh keburukan korban akan dibongkar ke orang tuanya."

Korban, sambung Latifa, akhirnya menuruti terduga pelaku dan memboncengnya ke arah penginapan. Korban dipaksa turun dan disuruh membayar biaya kamar.

Dengan perasaan takut, korban mengikuti perintah terduga pelaku masuk ke sebuah kamar karena lagi-lagi di bawah ancaman, klaimnya.

Di situlah korban mengalami peristiwa kekerasan seksual.

"Pelaku membuka pakaian korban menggunakan kaki."

Setelah itu, korban kembali membonceng pelaku ke Taman Udayana dan secara diam-diam mencoba menghubungi teman kuliahnya berinisial SA untuk minta dijemput di suatu lokasi.

Kepada SA, korban menceritakan semua kejadian kekerasan seksual yang dialaminya.

Korban memiliki kesamaaan situasi rentan

Latifa mengatakan keberanian korban MA melaporkan kasusnya, rupanya memunculkan keberanian korban-korban lain untuk bersuara.

Hingga saat ini, total ada 13 korban yang mengadu ke lembaganya. Dari belasan itu, sepuluh korban berusia dewasa dan tiga lainnya masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Modus yang diperbuat terduga pelaku terhadap para korban, klaimnya, relatif sama.

"Korban biasanya duduk sendiri, dihampiri pelaku, diajak berkenalan, dan diambil simpatinya dengan cerita-cerita sedih sambil menunjukkan video-video dia yang bisa bermain alat musik dan lain-lain."

"Sehingga korban simpati ke pelaku dan korban tidak curiga kalau pelaku akan berbuat macam-macam."

"Baru setelah itu pelaku mulai mengulik kehidupan pribadi korban sampai akhirnya itu dijadikan ancaman untuk korban."

Terduga pelaku, klaimnya, juga mengajak para korban untuk melakukan ritual "mandi suci" dengan dalih untuk membersihkan dosa-dosa masa lalu mereka.

Latifa menuturkan kesamaan para korban ini adalah mereka berada dalam situasi rentan.

Misalnya, dalam kondisi lelah memikirkan perkuliahan, ada juga yang sedang bermasalah dengan keluarga.

Belasan korban itu bahkan mengalami beragam bentuk kekerasan seksual mulai dari pelecehan seksual fisik hingga pemerkosaan.

"Tapi ada juga korban yang tak sampai di bawa ke penginapan, tapi dia diikuti sampai ke indekosnya dan sempat terjadi upaya pelecehan oleh pelaku."

Dan meskipun terduga pelaku memiliki keterbatasan fisik, dia bisa mendorong korban dengan tubuhnya.

"Meskipun tidak punya tangan, tapi cukup punya tenaga," ungkap Latifa.

"Jadi pelaku sudah terbiasa dengan kondisinya, pelaku juga bukan orang yang tidak produktif, kita bisa lihat aktivitas pelaku di media sosial," sambungnya.

Itu mengapa, kata Latifa, para korban merasa tertekan ketika publik tidak memercayai apa yang terjadi pada diri mereka.

"Untuk apa para korban berbohong seperti yang disampaikan pelaku?"

Apa pengakuan terduga pelaku?

BBC News Indonesia sudah berupaya menghubungi pelaku, I Wayan Agus Suartama, dan meminta tanggapan atas tuduhan tersebut, akan tetapi yang bersangkutan menolak memberi respons.

Sebelumnya, pelaku sempat mengeklaim dirinya difitnah oleh korban MA dengan dalih keterbatasan fisik.

"Yang saya bingung bagaimana saya memerkosa? Sementara saya enggak bisa buka celana sendiri, enggak bisa buka baju sendiri. Jadi bagaimana saya melakukan kekerasan seksual?" kata Agus.

Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas (KDD) Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi, meminta masyarakat untuk memandang disabilitas secara adil sebagai kelompok yang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

"Termasuk bahwa disabilitas punya potensi, punya peluang menjadi pelaku tindak pidana, itu tidak bisa dipungkiri," katanya.

Dalam perkara yang melibatkan pelaku, Joko hanya ingin memastikan tindakan polisi terhadap disabilitas berjalan sesuai dengan aturan yakni Undang-Undang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi penyandang Disabilitas.

"Sejauh ini KDD dilibatkan sejak awal, sejak diterimanya laporan. Kepolisian berkoordinasi dengan KDD terkait penangannannya."

Joko menambahkan lembaganya juga telah menyediakan pendamping hukum bagi terduga pelaku.

"Kekerasan seksual bisa dilakukan dengan kaki"

Kasus dugaan pelecehan seksual oleh tersangka I Wayan Agus Suartama sempat membuat ragu publik lantaran pria 21 tahun itu merupakan penyandang disabilitas tunadaksa.

Namun, Komisioner Komnas Perempuan, Rainy Hutabarat, mengatakan pemahaman publik soal kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual terlalu sempit dan kerap memakai "kacamata nondisabilitas".

Kekerasan seksual seperti perkosaan, menurutnya, tidak sebatas adanya penetrasi penis ke vagina dan keluarnya air mani, melainkan bisa melalui anal atau oral.

"Perkosaan termasuk kekerasan seksual juga bisa dilakukan dengan menggunakan benda-benda atau "anggota tubuh lainnya seperti kaki," jelasnya kepada BBC News Indonesia, Kamis (05/12).

"Bahkan kekerasan seksual dapat terjadi ketika pelaku memaksa korban menyaksikan video atau foto intim," sambungnya.

"Atau ada perbuatan meraba, menyentuh, mengusap, menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan korban, itu semua bisa dikatakan pelecehan seksual."

"Dan yang terpenting dalam kekerasan seksual adalah tanpa persetujuan korban."

Rainy kemudian menjelaskan dalam kasus kekerasan seksual yang pelakunya memiliki hambatan fisik tanpa kedua lengan, modus yang kemungkinan diperbuat adalah dengan ancaman seperti membuka "aib masa lalu" atau foto intim korban.

Pelaku, klaimnya, bisa saja menjadikan aib atau foto intim tersebut sebagai alat untuk menguasai korban.

Korban pun pada akhirnya terpaksa mengikuti kemauan pelaku.

"Sehingga kalau ada hubungan seksual, maka itu terjadi tanpa persetujuannya, karena korban dalam penguasaan pelaku," kata Rainy.

"Dalam hal inilah relasi kuasa antara pelaku penyandang disabilitas dengan korban, timpang.

Modus lainnya adalah dengan tipu daya atau janji-janji.

Pelaku, sambungnya, dapat menggunakan tipu daya atau janji sehingga korban menuruti permintaannya untuk melakukan hubungan seksual bersifat transaksional.

Tapi sesudahnya janji itu tidak ditepati.

Di sisi lain, untuk korban berani bersuara bukan hal yang gampang. Sebab korban akan merasa malu lantaran itu sama saja seperti membuka aibnya sendiri.

"Korban akan disalahkan dengan pertanyaan kenapa mau disogok dengan janji-janji?"

"Akibatnya korban diam saja. Kondisi seperti ini bisa dimanfaatkan pelaku untuk mengulangi kekerasan seksual dengan ancaman membuka aib korban."

"Intinya ada berbagai macam modus operandi pelaku untuk menjerat korban agar mengikuti kemauannya."

"Tapi dalam hal korban adalah anak, terdapat relasi kuasa berdasarkan usia. Pelaku dengan hambatan fisik bisa merayu dan menyogok korban dengan uang, mainan, makanan, agar menuruti ajakan pelaku."

Rainy juga menegaskan meskipun terduga pelaku merupakan penyandang disabilitas, namun penyelesaian kasusnya tidak bisa dilakukan melalui mekanisme sosial seperti ganti rugi atau cara-cara damai lainnya.

Penuntasan kasus tersebut tetap harus berpegang pada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Kondisi terduga pelaku yang memiliki hambatan fisik, sambungnya, tidak bisa dijadikan alasan untuk memberikan impunitas atau memaafkan terduga pelaku.

"Sanksi pidana berlaku bagi pelaku penyandang disabilitas."

"Meski di sisi lain pelaku berhak atas kebutuhan pendampingan khusus seturut kondisi disabilitasnya dan rehabilitasi untuk memutus keberulangan."

Polisi harus kuatkan unsur ancaman

Kriminolog dari Universitas Indonesia, Josias Simon, juga bilang munculnya keraguan publik atas perkara tersebut terjadi karena keterbatasan polisi menjelaskan peristiwa ini secara rinci.

Ditambah lagi belakangan muncul kasus-kasus anggota polisi justru merakayasa kasus terhadap warga sipil.

Untuk menguatkan penyelidikan dan penyidikan, katanya, polisi harus bisa membuktikan adanya tindakan ancaman, kekerasan, dan pemaksaan yang dilakukan terduga pelaku terhadap korban.

Sebab tiga unsur itu menjadi penentu ada tidaknya kekerasan seksual.

"Polisi harus kuat pembuktiannya dalam hal kekerasan, ancaman, dan pemaksaan. Itu terbukti atau tidak nanti di pengadilan?" jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sri Nurherwati, meminta masyarakat menghormati proses hukum tanpa memberikan stigma atau asumsi yang dapat merugikan para pihak.

Ia juga bilang bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh penyandang disabilitas.

Berdasarkan data LPSK, korban MA telah mengajukan permohonan perlindungan kepada lembaga ini pada 2 Desember lalu melalui kuasa hukumnya.

Dalam permohonannya, MA meminta bantuan ahli kepada Ketua LPSK dengan alasan dirinya adalah korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh terlapor bernama I Wayan Agus Suartama alias Agus.

MA juga mengajukan restitusi atau ganti rugi kepada pelaku atas kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukannya.

Apa perkembangan penyelidikan polisi?

Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menetapkan terduga pelaku I Wayan Agus Suartama sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap tiga korban pada Senin (02/12).

Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujewati, menyebut penetapan status tersangka itu sudah melalui tahapan yang cukup panjang dan telah sesuai prosedur yang berlaku.

Yakni merujuk pada dua alat bukti dan keterangan lima saksi termasuk dua saksi ahli.

Dua alat bukti yang disebut itu di antaranya pakaian korban dan hasil visum korban berinsial MA.

Kemudian keterangan saksi antara lain AA yang merupakan teman korban, IWK adalah pria penjaga penginapan, serta JBI yang merupakan saksi sekaligus korban peristiwa yang sama.

Ada pula saksi LA, perempuan yang juga hampir mengalami kejadian serupa dan Y seorang pria rekan korban.

Tersangka dijerat Pasal 6 (c) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman 12 tahun penjara atau denda Rp300 juta.

Pasal itu menyebutkan ancaman pidana ini berlaku bagi pelaku yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawaan untuk memaksa atau menyesatkan seseorang melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul.

Dalam perkembangan terbaru, bekas penyidikan kasus ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi NTB untuk diteliti kelengkapan formil dan material.

Di berkas itu, ada dua korban yang sudah memberikan keterangan.

Sembari menunggu hasil penelitian jaksa, penyidik kepolisian memperpanjang masa penahanan tersangka dalam status tahanan rumah dalam jangka waktu 40 hari ke depan terhitung sejak Selasa (02/12).

Wartawan Abdul Latif di Nusa Tenggara Barat berkontribusi untuk laporan ini.

KOMPAS.com - Penyandang disabilitas tunadaksa berinisial IWAS alias Agus menjalani pemeriksaan dengan status tersangka di hadapan penyidik Bidang Remaja, Anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Senin (09/12).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Komisaris Besar Polisi Syarif Hidayat, membenarkan pemeriksaan IWAS dengan status tersangka kasus dugaan pelecehan seksual.

"Iya, hari ini memang kami agendakan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka atas nama Agus (IWAS)," kata Syarif sebagaimana dikutip kantor berita Antara.

Syarif mengatakan bahwa pihaknya belum ada rencana menempatkan IWAS alias Agus menjadi tahanan rutan. Pria difabel itu masih dalam status tahanan rumah.

"Sebenarnya penetapan tahanan rumah ini merupakan bagian dari perhatian kami terhadap hak tersangka karena secara fasilitas tahanan untuk penyandang disabilitas itu kami belum memenuhi, makanya status tahanan rumahnya sudah kami perpanjang dalam masa 40 hari," ucap Syarif.

Berdasarkan informasi dari Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Provinsi NTB, jumlah korban IWAS alias Agus bertambah menjadi 15 orang.

"Saat ini, fokus kami terkait berkas perkara yang sudah kami limpahkan ke jaksa peneliti, memang ada dua [korban tambahan] yang sudah kami mintai BAI [berita acara investigasi]. Salah satunya memang ada anak. Tetapi, fokus kami dalam pemeriksaan laporan pertama ini ada lima [korban], termasuk korban itu sendiri [pelapor]," kata Syarif.

IWAS sebagai tersangka dalam kasus ini dikenakan sangkaan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Agus sempat menimbulkan keraguan di masyarakat.

Komisioner Komnas Perempuan, Rainy Hutabarat, mengatakan hal itu disebabkan pemahaman publik soal kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual terlalu sempit dan kerap memakai "kacamata nondisabilitas".

Padahal kekerasan seksual juga bisa dilakukan dengan menggunakan benda-benda atau "anggota tubuh lainnya seperti kaki," tegasnya.

Ketua Komisi Disabilitas (KDD) NTB, Joko Jumadi, meminta masyarakat untuk memandang disabilitas secara adil sebagai kelompok yang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

"Termasuk bahwa disabilitas punya potensi, punya peluang menjadi pelaku tindak pidana, itu tidak bisa dipungkiri," katanya.

Bagaimana kronologinya?

Terungkapnya kasus ini bermula dari laporan seorang mahasiswi berinisial MA.

Menurut pendamping korban, Ade Latifa, peristiwa dugaan kekerasan seksual yang dialami kliennya semula dilaporkan pada teman korban.

Dari situ baru timbul keberanian untuk bicara.

"Korban merasa kalau tidak dilaporkan, pelaku terus berkeliaran dan dia merasa tidak aman kalau keluar rumah karena bisa saja akan ketemu pelaku," tutur Latifa.

Latifa menceritakan peristiwa yang dialami korban MA berlangsung pada 7 Oktober lalu sekitar pukul 10:00 WITA.

Saat itu korban sedang ingin membuat konten Instagram di Taman Udayana.

Ia lalu dihampiri oleh terduga pelaku—yang tak dikenal olehnya—dan bertanya apakah dirinya seorang mahasiswi.

Korban menjawab iya dan terduga pelaku membuat klaim sebagai mahasiswa di kampus yang sama dengan korban.

Percakapan keduanya kemudian membicarakan soal keluarga dan terkait kuliah.

"Tapi korban tidak begitu fokus dan merasa tidak nyaman karena pelaku menanyakan hal yang sangat pribadi mengarah ke seksualitas," ungkap Latifa.

"Namun tak ada rasa curiga sama sekali kalau pelaku akan melakukan hal buruk."

Terduga pelaku, sambung Latifa, lantas mengajak korban pindah ke belakang Taman Teras dan dengan nada tegas mengancam korban agar diam.

"Seolah-olah pelaku tahu semua keburukan korban dan akan melaporkannya bahkan akan mendatangi orang tua korban."

Ancaman itu, katanya, dilakukan secara berulang-ulang oleh terduga pelaku dan korban hanya bisa diam, sedih, dan merasa bersalah.

Setelahnya korban ditawari agar melakukan ritual "mandi suci" bersama pelaku di hotel. Tapi, korban berkali-kali menolak, ucap Latifa.

"Namun pelaku ini mengancam kalau korban tidak patuh maka hidupnya bakal hancur dan seluruh keburukan korban akan dibongkar ke orang tuanya."

Korban, sambung Latifa, akhirnya menuruti terduga pelaku dan memboncengnya ke arah penginapan. Korban dipaksa turun dan disuruh membayar biaya kamar.

Dengan perasaan takut, korban mengikuti perintah terduga pelaku masuk ke sebuah kamar karena lagi-lagi di bawah ancaman, klaimnya.

Di situlah korban mengalami peristiwa kekerasan seksual.

"Pelaku membuka pakaian korban menggunakan kaki."

Setelah itu, korban kembali membonceng pelaku ke Taman Udayana dan secara diam-diam mencoba menghubungi teman kuliahnya berinisial SA untuk minta dijemput di suatu lokasi.

Kepada SA, korban menceritakan semua kejadian kekerasan seksual yang dialaminya.

Korban memiliki kesamaaan situasi rentan

Latifa mengatakan keberanian korban MA melaporkan kasusnya, rupanya memunculkan keberanian korban-korban lain untuk bersuara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HukumSupratman Andi Agtas sedang mengupayakan 153 layanan publik berbasis digital di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat berjalan dengan baik untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat.

Ia menyebut, pelayanan berbasis digital ini menutup kemungkinan terjadinya praktek pungutan liar oleh oknum pegawai.

"Saya berharap bahwa semua layanan-layanan yang kurang lebih 153 itu bisa dilaksanakan," kata Agtas saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Teknis Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Jakarta seperti dilansir Antara, Senin.

Menurut Menkum, pelayanan berbasis digital sangat diperlukan untuk memangkas birokrasi yang rumit sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan.

Supratman menambahkan, layanan digital di kementeriannya ini juga selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengoptimalkan regulasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agtas melanjutkan, saat ini layanan yang sudah aktif secara efektif berjumlah 72. Sisanya masih belum bisa diakses publik karena permasalahan teknis.

Salah satu bidang pelayanan yang akan dikembangkan, yakni bidang pengurusan perijinan badan usaha.

Agtas memastikan, Kemenkum melalui Ditjen AHU akan melakukan terobosan dengan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) demi kemudahan bagi masyarakat.

"Orang mendaftarkan sebuah perizinan lewat OSS di Kementerian Investasi itu akan langsung terkoneksi. Jadi, Kementerian Investasi itu langsung otomatis bisa mengecek ini perusahaannya seperti apa, badan hukumnya sudah jadi atau belum. Itu pasti langsung terkoneksi ," kata mantan Ketua Baleg DPR itu.

Tidak lupa, Agtas juga mengingatkan kepada jajaran Ditjen AHU agar dapat membangun berkolaborasi yang baik dengan internal Kementerian Hukum maupun instansi lain dalam menjalankan tugas.

Dengan kolaborasi yang kuat serta penggunaan layanan digital yang maksimal, Agtas yakin masyarakat akan dapat terlayani dengan baik.

"Saya berharap sekali mudah-mudahan layanan yang akan diberikan semakin diberi kepuasan," katanya.

SURABAYA, KOMPAS.com - Pembahasan mengenai isu sosial dan lingkungan bagi masyarakat Papua, tentu tak hanya berlaku di kampung halaman saja, tetapi pun meluas hingga ke tanah rantau, seperti Surabaya.

Jauh dari kampung halaman terkadang membuat Yulius Magai -salah satu mahasiswa Papua di Surabaya, merasa cemas melihat permasalahan di Tanah Papua yang seperti gunung es.

“Kami aktif berkoordinasi dengan kawan-kawan di sana (Papua) untuk memantau situasinya seperti apa,” kata dia kepada Kompas.com, Senin (9/12/2024).

Banyak orang mengatakan, mahasiswa adalah agent of change, Yulius dan kawan-kawan asal Papua lainnya di Surabaya aktif mengawal isu-isu yang sedang ramai dibicarakan.

“Kami memang orang Papua, tapi kami juga menyuarakan Pakel di Banyuwangi. Kemudian untuk sektoral di Surabaya, kami membahas penggusuran di stren Kalijagir,” ucap dia.

Deretan kasus pelanggaran HAM berat pada 1998 yang tak kunjung menemukan angin segar. Juga, penembakan Munir dan pembunuhan Marsinah turut menjadi bagian dari perjuangan mereka.

“Isu pokoknya memang Papua seperti penembakan Tobias Silak di Kabupaten Yahukimo yang sampai hari ini teman-teman di sana masih mencari keadilan,” ujar Yulius.

Tidak hanya di momen peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM), yang jatuh setiap tanggal 10 Desember, pada banyak kesempatan mereka pun menyuarakan aspirasinya.

Seperti sepekan lalu, Aliansi Mahasiswa Papua di Surabaya menggelar unjuk rasa di depan Gedung Grahadi untuk menolak adanya program transmigrasi.

“Kami bukannya rasis kepada orang-orang pendatang, tetapi ada catatan penting bahwa program transmigrasi otomatis membuat lahan-lahan milik masyarakat digunakan oleh mereka (pendatang),” ungkap dia.

Seperti halnya Kota Jayapura yang kian maju justru semakin banyak dipenuhi oleh pendatang dan kemudian masyarakat lokal kian termarginalkan.

Tak ingin persoalan itu meluas ke kota-kota lain, masyarakat Papua sepakat untuk menolak transmigrasi.

“Di Merauke juga banyak perusahaan-perusahaan yang mengelola kelapa sawit tapi tenaga kerjanya dari luar jadi orang-orang asli semakin tersingkir,” sebut dia.

Khawatiran itu juga muncul dari investasi di Tanah Papua yang semakin meningkat. Bagi mereka, sumber daya alam yang terus digerus membuat ekosistem alam kian terancam.

“Hari ini kita bisa lihat kalau misalnya di beberapa jurnal provinsi termiskin ya Papua tapi penyumbang Sumber Daya Alam juga Papua,” tutur Yulius.

Yulius dan kawan-kawannya memilih tak berharap banyak terhadap kepada Menteri HAM, Natalius Pigai dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Bahlil Lahadalia.

“Mau kami setuju atau tidak kami tidak ambil pusing. Mau dia jadi Menteri HAM atau tidak, dia bagian daripada sistem,” ungkapnya.

Di Hari HAM ini, dia bersama mahasiswa Papua lainnya berharap Presiden Prabowo Subianto bersedia membuka ruang demokrasi untuk masyarakat Papua.

“Yang ingin saya sampaikan secara fundamental, yaitu menentukan nasibnya sendiri sebagai hak Bangsa Indonesia. Kan itu sudah diakui secara konstitusi,” ujar dia.

Sudah genap empat tahun Yulius menjadi anak rantau di Surabaya sejak berstatus sebagai mahasiswa aktif Fakultas Teknik di salah satu kampus swasta di Surabaya.

Tidak jarang dia dan kawan-kawannya mendapat perlakuan diskriminasi di ruang umum. Salah satunya saat mengantre di stasiun, Yulius diminta menjaga jarak dengan pelanggan lain.

“Terus teman-teman kalau mau cari kos itu katanya sudah penuh padahal masih ada (tersedia),” keluh dia.

Namun, dia bersyukur jika kumpulan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua di Surabaya dapat tinggal di satu asrama yang sama.

“Di sini sekarang kami aman, nggak ada protes dari warga. Malah sering kalau ada kegiatan kami diundang sama RT/RW dan kami dikirimin makanan,” cetus dia.