JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengungkapkan harapannya pada peringatan hari HAM Sedunia agar pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto mengedepankan HAM dalam bekerja.

Harapan itu disampaikan Atnike Nova Sigiro dalam acara peringatan hari HAM Sedunia di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

“Dalam kesempatan hari HAM pada tanggal 10 desember 2024 hari ini yang merupakan tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, maka kami berharap bahwa ke depan agenda hak asasi manusia sebagaimana di dalam astacita akan menjadi salah satu isu utama di dalam program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru,” kata Atnike dikutip dari YouTube Komnas HAM, Selasa.

Kemudian, Atnike menegaskan bahwa Komnas HAM siap mengawasi pemerintah hingga pelaksanaan tugas oleh aparatur negara.

Namun, menurut dia, Komnas HAM juga mendorong sinergi dengan lembaga pemerintah lainnya dalam upaya penegakkan hak asasi manusia di Tanah Air.

“Sekaligus mendorong kerja sama dan sinergi di antara kelembagaan negara agar kita dapat saling mengisi dalam upaya pemajuan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia,” kata Atnike.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan kembali komitmen pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, untuk menegakan HAM.

“Pemerintah baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sekarang ini akan meneruskan upaya-upaya penegakan Hak Asasi Manusia yang telah dirintis pemerintah-pemerintah sebelumnya,” kata Yusril dalam pidatonya dalam acara peringatan hari HAM Sedunia, Selasa.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintahan periode 2024-2029, menghormati HAM yang telah dijamin oleh konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

“Pemerintah menyadari masih banyak tugas-tugas yang belum terlaksanakan, banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi tapi satu komitmen yang teguh bagi pemerintah sekarang untuk menghormati hak sasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Yusril.

Dalam kesempatan tersebut, Yusril juga berkali-kali menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak yang sama di hadapan hukum, serta memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya.

“Saya ingin menyatakan bahwa negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang setara tanpa diskiriminasi apa pun latar belakang yang dimiliki,” kata Yusril.

“Setiap warga negara memiliki hak dalam perlindungan hak asasinya dan negara secara universal mengakui hak-hak tersebut,” ujarnya melanjutkan.

Kemudian, Yusril mengajak semua elemen menggunakan momen peringatan hari HAM Sedunia untuk terus memajukan dan menegakan HAM di Tanah Air.

“Marilah pada 25 tahun berlakunya Undang-Undang HAM ini kita memperbaharui komitmen dan tekad kita bersama untuk memajukan dan menegakan HAM di masa sekarang dan di masa-masa akan datang,” kata Yusril.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mungkin terinspirasi dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid soal pembentukan Kementerian HAM.

Ia menyebutkan, Gus Dur sempat membentuk Kementerian Negara Urusan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh almahrum Hasballah M. Saad, seorang aktivis HAM dari Aceh.

“Kita juga pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid untuk pertama kalinya dibentuk Kementerian Negara Hak Asasi Manusia, yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang menteri, aktivis HAM dari Aceh, almahrum, Doktor Hasballah M Saad,” ujar Yusril dalam perayaan Puncak Hari HAM di TMII, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Bagi Yusril, para pemimpin Indonesia sejak zaman kemerdekaan memang sudah memperjuangkan nilai-nilai HAM dalam berbagai aturan yang berlaku.

Salah satu yang memiliki langkah progresif adalah Gus Dur.

Namun, Kementerian Negara Urusan Hak Asasi Manusia itu tak berjalan lama setelah kemudian duilebur dalam Kementerian Hukum dan Perundang-undangan dan sempat juga memiliki nama Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Tapi, situasi itu kemudian dipulihkan oleh Presiden Prabowo saat ini yang menunjuk Natalius Pigai untuk menjadi Menteri HAM.

“Yang sangat menarik ketika Presiden Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden dan membentuk kabinet, beliau mungkin mendapat ilham dari Presiden Abdurrahman Wahid, menciptakan kembali, menghadirkan kembali, Kementerian HAM,” paparnya.

“Yang kalau Gus Dur melantik aktivis HAM dari Aceh, maka Presiden Prabowo Subianto melantik aktivis HAM dari Papua, Pak Natalius Pigai, sebagai Menteri HAM,” sambung dia.

Terakhir, Yusril menekankan bahwa pemerintahan Prabowo bakal kembali membentuk Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Nantinya, aturan itu bakal menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan HAM berat yang terjadi di masa lalu.

“Pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto akan meneruskan upaya untuk menyusun kembali undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,” imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mungkin terinspirasi dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid soal pembentukan Kementerian HAM.

Ia menyebutkan, Gus Dur sempat membentuk Kementerian Negara Urusan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh almahrum Hasballah M. Saad, seorang aktivis HAM dari Aceh.

“Kita juga pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid untuk pertama kalinya dibentuk Kementerian Negara Hak Asasi Manusia, yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang menteri, aktivis HAM dari Aceh, almahrum, Doktor Hasballah M Saad,” ujar Yusril dalam perayaan Puncak Hari HAM di TMII, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Bagi Yusril, para pemimpin Indonesia sejak zaman kemerdekaan memang sudah memperjuangkan nilai-nilai HAM dalam berbagai aturan yang berlaku.

Salah satu yang memiliki langkah progresif adalah Gus Dur.

Namun, Kementerian Negara Urusan Hak Asasi Manusia itu tak berjalan lama setelah kemudian duilebur dalam Kementerian Hukum dan Perundang-undangan dan sempat juga memiliki nama Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Tapi, situasi itu kemudian dipulihkan oleh Presiden Prabowo saat ini yang menunjuk Natalius Pigai untuk menjadi Menteri HAM.

“Yang sangat menarik ketika Presiden Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden dan membentuk kabinet, beliau mungkin mendapat ilham dari Presiden Abdurrahman Wahid, menciptakan kembali, menghadirkan kembali, Kementerian HAM,” paparnya.

“Yang kalau Gus Dur melantik aktivis HAM dari Aceh, maka Presiden Prabowo Subianto melantik aktivis HAM dari Papua, Pak Natalius Pigai, sebagai Menteri HAM,” sambung dia.

Terakhir, Yusril menekankan bahwa pemerintahan Prabowo bakal kembali membentuk Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Nantinya, aturan itu bakal menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan HAM berat yang terjadi di masa lalu.

“Pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto akan meneruskan upaya untuk menyusun kembali undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,” imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengeklaim separuh misi pemerintahan Prabowo Subianto, Asta Cita, berisi komitmen soal HAM.

"Poin nomor satu dalam Asta Cita (yang berisi) delapan poin, nomor satu, adalah hak asasi manusia. Mari kita tepuk tangan," kata Natalius saat membuka acara puncak peringatan Hari HAM yang digelar Kementerian HAM di Taman Mini Indonesia Indah, Selasa (10/12/2024) malam.

"Tidak hanya nomor satu utamanya, kita juga dapat nomor empat, nomor enam juga HAM, dan nomor delapan juga HAM. Jadi dari delapan poin khususnya yang menyangkut tentang hak asasi manusia Itu adalah empat poin, 50 persen dari poin Asta Cita adalah menyangkut tentang HAM," lanjut dia.

Natalius menganggap, hal itu menunjukkan bahwa HAM dianggap penting sebagai titik temu peradaban antara nilai-nilai fundamental bangsa melalui Pancasila dan nilai-nilai dunia internasional.

Ia juga mengapresiasi pembentukan Kementerian HAM oleh Prabowo.

Natalius mengaku, kementeriannya tidak hanya mengurusi pembangunan HAM.

"Tetapi juga menyangkut tentang seluruh elemen dan unsur-unsur hak asasi manusia dalam tugas pokok dan fungsi yang ada pada kementerian/lembaga di pusat, provinsi, kabupaten, dan juga sektor-sektor swasta," sebut dia.

"Salah satu tugas dan fungsi dari kementerian adalah membuat regulasi-regulasi yang mengatur dan mengikat seluruh institusi, pusat maupun juga di daerah, mengawasi, mengevaluasi secara keseluruhan," tambah Natalius

Dikutip laman Indonesia.go.id, berikut ini adalah daftar lengkap isi Asta Cita Prabowo:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

KOMPAS.com - Di tengah gegap gempita warga Suriah atas jatuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad, sebuah pintu di pinggiran kota menyeruak "memanggil" untuk dijelajahi.

Di balik pintu itu, terdapat kompleks penjara bawah tanah yang luas, setinggi lima lantai, yang berisi tahanan terakhir rezim Assad, yang terengah-engah.

Tempat tersebut merupakan penjara Saydnaya, sebuah kompleks penyiksaan paling terkenal dalam pusat penahanan pemerintah Suriah.

Diberitakan France24, Senin (9/12/2024), kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) menguasai penjara Saydnaya di dekat Damaskus pada Minggu (8/12/2024).

Pasukan yang dipimpin oleh Abu Mohammed al-Julani itu menguasai penjara setelah berhasil memasuki ibu kota dan memaksa Presiden Suriah Bashar al-Assad melarikan diri ke Rusia.

Para pemberontak menyerbu fasilitas tersebut, membebaskan ribuan orang yang sebagian besar merupakan penentang rezim Assad.

Para tahanan keluar dari Saydnaya, bersatu kembali dengan keluarga yang telah lama meyakini bahwa mereka telah dieksekusi.

Sebuah masjid yang berjarak sekitar 20 kilometer dari lokasi penjara pun telah menjadi titik pertemuan bagi para tahanan untuk menemukan keluarga mereka.

Tujuan akhir bagi penentang rezim Assad

Dilansir dari laman Amnesty International, penjara militer Saydnaya terletak 30 kilometer di utara ibu kota Damaskus, Suriah.

Penjara ini berada di bawah yurisdiksi Menteri Pertahanan dan dioperasikan oleh pasukan polisi militer.

Direncanakan dibangun pada 1978, total luas penjara Saydnaya diperkirakan sekitar 1,4 kilometer persegi.

Sebelum pembangunan, pemerintah Suriah disebut menyita tanah dari pemilik lokal dan menyerahkannya kepada Kementerian Pertahanan untuk membangun penjara.

Pembangunan kemudian dimulai pada 1981 dan berlanjut hingga 1986, dengan tahanan pertama tiba pada 1987.

Penjara Saydnaya menjadi terkenal karena praktik penyiksaan dan kekerasan berlebihan setelah kerusuhan yang dilakukan oleh para tahanan pada 2008.

Sejak krisis di Suriah pada 2011, penjara tersebut telah menjadi tujuan akhir bagi para penentang rezim Assad.

Saydnaya terdiri dari dua bangunan utama, yang mampu menampung antara 10.000 hingga 20.000 tahanan.

Bangunan "putih" menampung personel militer yang ditahan karena kejahatan atau pelanggaran ringan, seperti pembunuhan, pencurian, korupsi, atau penghindaran wajib militer.

Sementara, gedung “merah” diperuntukkan bagi tahanan warga sipil dan personel militer yang dipenjara atas pendapat yang disampaikan, aktivitas politik, atau tuduhan terorisme yang dibuat-buat.

Tahanan biasanya dipindahkan ke fasilitas ini setelah menghabiskan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun di tempat penahanan lain.

Pemindahan sering kali terjadi setelah persidangan yang sangat tidak adil di pengadilan militer rahasia.

Tahanan lain tiba di penjara tanpa bertemu hakim dan bahkan tidak mengetahui tuduhan terhadap diri mereka ataupun berapa lama mereka akan ditahan.

Kesaksian penyintas penjara Saydnaya

Meskipun terkenal, banyak hal tentang operasi di dalam penjara Saydnaya yang masih diselimuti kerahasiaan.

Lembaga swadaya masyarakat juga tidak pernah diizinkan masuk lantaran kunjungan memerlukan izin dari polisi dan intelijen militer.

Akibatnya, informasi yang tersedia hanya diperoleh dari kesaksian mantan tahanan dan penjaga.

Pada 2017, Amnesty International menggunakan pemodelan 3D untuk merekonstruksi tata letak penjara berdasarkan kisah 84 penyintas.

"Kami mengandalkan ingatan akustik para mantan tahanan untuk membangun gambaran terperinci tentang operasi penjara," kata Aymeric Elluin, petugas advokasi senjata dan konflik di Amnesty International Perancis.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun Amnesty International dari para penyintas, setiap hari mereka mengalami penyiksaan sistematis dan menerima perlakuan yang merendahkan martabat.

Bukan hanya berhadapan dengan kondisi yang tidak manusiawi, mereka juga harus kehilangan tahanan lain karena ada yang meninggal dunia setiap hari.

Para penjaga penjara Saydnaya dilaporkan dengan kejam menegakkan aturan untuk tidak bersuara sama sekali.

Sebagai gantinya, mereka menuliskan pesan-pesan untuk berkomunikasi dalam sebuah coretan di dinding sel penjara.

Dilaporkan The Guardian, Senin, satu dari sekian banyak pesan yang tertulis adalah "tab, khadzni", yang memiliki arti "sudah cukup, bawa aku saja".

Selembar kertas lain turut ditemukan di tanah dalam kondisi robek dan terinjak. Kertas ini merinci kematian seorang tahanan, yang tampaknya ditulis oleh tahanan lain yang ingin mendokumentasikan kematian temannya.

Catatan itu, yang ditulis oleh seorang tahanan berusia 63 tahun yang menuliskan dirinya sebagai Mohammed Abdulfatah al-Jassem, mengaku melihat tahanan lain jatuh dan kepalanya terbentur saat kejang.

Tahanan dilaporkan meninggal, padahal masih ditahan

Di sisi lain, penjara Saydnaya tidak mengenal interogasi, sehingga penyiksaan terhadap para tahanan pada dasarnya bukan digunakan untuk memperoleh informasi.

Para tahanan juga tidak memiliki akses ke pengacara. Bahkan, dalam beberapa kasus, pemerintah memberi tahu keluarga bahwa tahanan telah meninggal, padahal sebenarnya masih ditahan di Saydnaya.

Bagi banyak orang, penjara Saydnaya adalah harapan terakhir untuk menemukan orang-orang terkasih yang hilang.

Yamen al-Alaay, seorang pemuda berusia 18 tahun dari pedesaan Damaskus, mengatakan telah berpindah-pindah dari satu penjara ke penjara lain untuk mencari pamannya yang menghilang pada 2017.

"Kami tiba hari ini, kami mencari dan mencari, tetapi kami tidak menemukan apa pun. Mereka yang berada di sayap merah masih belum ditemukan," kata Alaay, sembari berjanji akan kembali besok pagi.

Saat orang-orang meninggalkan penjara Saydnaya pada larut malam, ribuan orang lainnya yang berharap menemukan keluarganya masih terus berdatangan dari Damaskus.

KOMPAS.com - Di tengah gegap gempita warga Suriah atas jatuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad, sebuah pintu di pinggiran kota menyeruak "memanggil" untuk dijelajahi.

Di balik pintu itu, terdapat kompleks penjara bawah tanah yang luas, setinggi lima lantai, yang berisi tahanan terakhir rezim Assad, yang terengah-engah.

Tempat tersebut merupakan penjara Saydnaya, sebuah kompleks penyiksaan paling terkenal dalam pusat penahanan pemerintah Suriah.

Diberitakan France24, Senin (9/12/2024), kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) menguasai penjara Saydnaya di dekat Damaskus pada Minggu (8/12/2024).

Pasukan yang dipimpin oleh Abu Mohammed al-Julani itu menguasai penjara setelah berhasil memasuki ibu kota dan memaksa Presiden Suriah Bashar al-Assad melarikan diri ke Rusia.

Para pemberontak menyerbu fasilitas tersebut, membebaskan ribuan orang yang sebagian besar merupakan penentang rezim Assad.

Para tahanan keluar dari Saydnaya, bersatu kembali dengan keluarga yang telah lama meyakini bahwa mereka telah dieksekusi.

Sebuah masjid yang berjarak sekitar 20 kilometer dari lokasi penjara pun telah menjadi titik pertemuan bagi para tahanan untuk menemukan keluarga mereka.

Tujuan akhir bagi penentang rezim Assad

Dilansir dari laman Amnesty International, penjara militer Saydnaya terletak 30 kilometer di utara ibu kota Damaskus, Suriah.

Penjara ini berada di bawah yurisdiksi Menteri Pertahanan dan dioperasikan oleh pasukan polisi militer.

Direncanakan dibangun pada 1978, total luas penjara Saydnaya diperkirakan sekitar 1,4 kilometer persegi.

Sebelum pembangunan, pemerintah Suriah disebut menyita tanah dari pemilik lokal dan menyerahkannya kepada Kementerian Pertahanan untuk membangun penjara.

Pembangunan kemudian dimulai pada 1981 dan berlanjut hingga 1986, dengan tahanan pertama tiba pada 1987.

Penjara Saydnaya menjadi terkenal karena praktik penyiksaan dan kekerasan berlebihan setelah kerusuhan yang dilakukan oleh para tahanan pada 2008.

Sejak krisis di Suriah pada 2011, penjara tersebut telah menjadi tujuan akhir bagi para penentang rezim Assad.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) bersedia untuk melakukan perundingan.

Pernyataan ini disampaikan Frits dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa (10/12/2024).

“Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB-OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan,” kata Frits.

Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua.

Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul "Membuka Ruang dan Membangun Dialog".

Frits menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenpolhukam) saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD.

Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. "Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan," ujar dia.

Frits juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI-Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua.

Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

"Meminta aparat keamanan dan TPNPB-OPM agar menghormati hukum HAM dan hukum humaniter dengan memastikan rasa aman bagi warga sipil secara keseluruhan."

"Tanpa menimbulkan ketakutan dan menjadikan warga sipil sebagai sasaran kekerasan bersenjata," pinta dia.

Lebih lanjut, Frits mendesak TPNPB-OPM untuk tidak melakukan tindakan perusakan yang dapat merusak fasilitas publik dan mengganggu pelayanan publik serta kondisi keamanan di wilayah Papua.

Dengan adanya pernyataan ini, diharapkan tercipta ruang dialog yang konstruktif untuk menyelesaikan konflik di Papua, dan mewujudkan perdamaian bagi masyarakat setempat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi institusi yang banyak diadukan terkait dugaan pelanggaran HAM.

Hal itu berdasarkan catatan akhir tahun yang dibacakan Komisioner Komnas HAM bidang pengaduan, Hari Kurniawan dalam momen peringatan hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2024.

"Pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM adalah Polri, yang saat ini mencapai 663 aduan,” kata Hari di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Kemudian, pemerintah daerah dan pemerintah pusat/kementerian sebanyak 433 aduan dan korporasi sebanyak 321 aduan.

Selanjutnya, Hari mengungkapkan, dugaan pelanggaran HAM yang paling banyak diadukan terkait hak atas kesejahteraan dengan jumlah 813 aduan.
Kemudian, hak memperoleh keadilan sebanyak 758 aduan dan hak atas rasa aman sebanyak 212 aduan.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa Jakarta menjadi provinsi terbanyak yang diduga terjadi pelanggaran HAM, yakni ada 337 kasus.

Kemudian, disusul Provinsi Jawa Barat (Jabar), dengan jumlah 232 kasus. Lalu, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan 227 kasus.

“Tiga provinsi ini yang kemudian jarang digeser dengan provinsi lain, terutama DKI Jakarta karena dari tahun ke tahun DKI Jakarta menjadi provinsi yang sangat banyak dugaan pengaduan pelanggaran HAM-nya,” ujar Hari.

Sebelumnya, Hari memaparkan bahwa Komnas HAM menerima dan menangani sebanyak 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM terjadi di dalam dan luar negeri sepanjang tahun 2024.

Menurut Hari, jumlah pengaduan tersebut menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 2.500 kasus.

Kemudian, dia menyebut, 709 aduan tersebut didistribusikan ke pemantauan, mediasi sejumlah 213, diberikan saran atau upaya lain sejumlah 682, dan 701 aduan bersifat tembusan.

Dalam kesempatan tersebut, Hari juga mengungkapkan bahwa Komnas HAM sudah mengeluarkan enam surat respons cepat atau perlindungan sepanjang tahun 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi institusi yang banyak diadukan terkait dugaan pelanggaran HAM.

Hal itu berdasarkan catatan akhir tahun yang dibacakan Komisioner Komnas HAM bidang pengaduan, Hari Kurniawan dalam momen peringatan hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2024.

"Pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM adalah Polri, yang saat ini mencapai 663 aduan,” kata Hari di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Kemudian, pemerintah daerah dan pemerintah pusat/kementerian sebanyak 433 aduan dan korporasi sebanyak 321 aduan.

Selanjutnya, Hari mengungkapkan, dugaan pelanggaran HAM yang paling banyak diadukan terkait hak atas kesejahteraan dengan jumlah 813 aduan.
Kemudian, hak memperoleh keadilan sebanyak 758 aduan dan hak atas rasa aman sebanyak 212 aduan.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa Jakarta menjadi provinsi terbanyak yang diduga terjadi pelanggaran HAM, yakni ada 337 kasus.

Kemudian, disusul Provinsi Jawa Barat (Jabar), dengan jumlah 232 kasus. Lalu, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan 227 kasus.

“Tiga provinsi ini yang kemudian jarang digeser dengan provinsi lain, terutama DKI Jakarta karena dari tahun ke tahun DKI Jakarta menjadi provinsi yang sangat banyak dugaan pengaduan pelanggaran HAM-nya,” ujar Hari.

Sebelumnya, Hari memaparkan bahwa Komnas HAM menerima dan menangani sebanyak 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM terjadi di dalam dan luar negeri sepanjang tahun 2024.

Menurut Hari, jumlah pengaduan tersebut menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 2.500 kasus.

Kemudian, dia menyebut, 709 aduan tersebut didistribusikan ke pemantauan, mediasi sejumlah 213, diberikan saran atau upaya lain sejumlah 682, dan 701 aduan bersifat tembusan.

Dalam kesempatan tersebut, Hari juga mengungkapkan bahwa Komnas HAM sudah mengeluarkan enam surat respons cepat atau perlindungan sepanjang tahun 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyerukan semua pihak untuk berperan aktif dalam memerangi korupsi.

Dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (10/12/2024), Abdullah mengingatkan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Abdullah menegaskan bahwa korupsi merupakan pelanggaran HAM karena pelakunya merampas uang negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

“Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan terhadap HAM. Korupsi telah mengambil hak masyarakat melalui perampasan keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

“Karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sering kali hilang akibat korupsi," sambungnya.

Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan bahwa korupsi adalah ancaman serius bagi stabilitas negara dan keberlanjutan pembangunan.

Praktik korupsi, menurutnya, menghambat upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Dampaknya paling dirasakan oleh masyarakat kecil yang semakin sulit mengakses layanan dasar. Maka menjadi kewajiban para pemangku kepentingan untuk memastikan peningkatan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Abdullah.

Dia berharap peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2024 dapat menjadi momentum untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dan mengembalikan hak-hak masyarakat yang terabaikan akibat praktik tersebut.

Abdullah menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Penegak hukum harus memastikan penyelamatan keuangan negara dari tindak korupsi. Ini demi menjaga hak-hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara,” jelasnya.

Abdullah juga menyinggung peringatan Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh pada 9 Desember 2024.

Dia berharap peringatan ini dapat menjadi pengingat bagi penegak hukum untuk menindak korupsi tanpa pandang bulu.

“Lembaga penegak hukum harus bisa menghadirkan sistem hukum yang kuat, transparan, dan independen untuk memastikan bahwa setiap pelaku korupsi, tanpa memandang status atau jabatannya, dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyerukan semua pihak untuk berperan aktif dalam memerangi korupsi.

Dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (10/12/2024), Abdullah mengingatkan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Abdullah menegaskan bahwa korupsi merupakan pelanggaran HAM karena pelakunya merampas uang negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

“Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan terhadap HAM. Korupsi telah mengambil hak masyarakat melalui perampasan keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

“Karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sering kali hilang akibat korupsi," sambungnya.

Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan bahwa korupsi adalah ancaman serius bagi stabilitas negara dan keberlanjutan pembangunan.

Praktik korupsi, menurutnya, menghambat upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Dampaknya paling dirasakan oleh masyarakat kecil yang semakin sulit mengakses layanan dasar. Maka menjadi kewajiban para pemangku kepentingan untuk memastikan peningkatan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Abdullah.

Dia berharap peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2024 dapat menjadi momentum untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dan mengembalikan hak-hak masyarakat yang terabaikan akibat praktik tersebut.

Abdullah menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Penegak hukum harus memastikan penyelamatan keuangan negara dari tindak korupsi. Ini demi menjaga hak-hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara,” jelasnya.

Abdullah juga menyinggung peringatan Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh pada 9 Desember 2024.

Dia berharap peringatan ini dapat menjadi pengingat bagi penegak hukum untuk menindak korupsi tanpa pandang bulu.

“Lembaga penegak hukum harus bisa menghadirkan sistem hukum yang kuat, transparan, dan independen untuk memastikan bahwa setiap pelaku korupsi, tanpa memandang status atau jabatannya, dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut bahwa Jakarta menjadi provinsi terbanyak yang diduga terjadi pelanggaran HAM sepanjang 2024.

Hal itu berdasarkan catatan akhir tahun yang dibacakan Komisioner Komnas HAM bidang pengaduan, Hari Kurniawan dalam momen peringatan hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2024.

Hari menjabarkan bahwa sebanyak 337 kasus dugaan pelanggaran HAM dilaporkan terjadi di Jakarta.

"Wilayah terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran HAM terbanyak terjadi di DKI Jakarta sebanyak 337 (kasus)," kata Hari di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024), dikutip dari YouTube Komnas HAM.

Kemudian, disusul Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan jumlah 232 kasus. Lalu, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan 227 kasus.

“Tiga provinsi ini yang kemudian jarang digeser dengan provinsi lain, terutama DKI Jakarta karena dari tahun ke tahun, DKI Jakarta menjadi provinsi yang sangat banyak dugaan pengaduan pelanggaran HAM-nya,” ujar Hari,

Lebih lanjut, Hari mengungkapkan, pihak yang paling banyak diadukan kepada Komnas HAM adalah Polri dengan 663 aduan. Lalu, pemerintah daerah dan pemerintah pusat/kementerian sebanyak 433 aduan dan korporasi sebanyak 321 aduan.

Selanjutnya, Hari mengungkapkan, dugaan pelanggaran HAM yang paling banyak diadukan terkait hak atas kesejahteraan dengan jumlah 813 aduan.

Kemudian, hak memperoleh keadilan sebanyak 758 aduan dan hak atas rasa aman sebanyak 212 aduan.

Sebelumnya, Hari mengatakan, Komnas HAM menerima dan menangani sebanyak 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di dalam dan luar negeri sepanjang tahun 2024.

Menurut Hari, jumlah pengaduan tersebut menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 2.500 kasus.