MEDAN, KOMPAS.com - Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobby Nasution, angkat suara terkait tudingan yang menyebutkan kemenangan dirinya dalam Pilkada Sumut didukung pejabat daerah dan partai politik tertentu, yang disebut sebagai "partai coklat".

Tuduhan ini juga mengaitkan adanya pengerahan aparat kepolisian selama proses pemilihan 2024.

Bobby menegaskan, tudingan tersebut harus dibuktikan melalui jalur hukum.

"Itu tadi kan sudah dilaporkan ya (oleh pihak Edy-Hasan), itu kan pembuktiannya di mekanisme hukum," ujar Bobby usai meninjau Pasar Aki di Kota Medan, Rabu (11/12/2024).

Lebih lanjut, Bobby enggan mengontari tudingan tersebut. Ia berpendapat, saling tuduh di media massa tidak elok, mengingat hal itu akan dibaca oleh masyarakat.

"Kalau kita saling menjawab di media, saya rasa enggak elok karena ini kan pasti dibaca masyarakat. Kita ingin sama-sama sepakat bahwa Pilkada ini bukan hanya memilih pemimpin, tetapi juga mengajak dan mengajari masyarakat untuk berpolitik," tambahnya.

Sebelumnya, tuduhan mengenai keterlibatan pejabat daerah dan partai politik dalam memenangkan Bobby Nasution disampaikan pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri.

Tuduhan tersebut disampaikan melalui saksi tim Edy-Hasan, Leonardo Marbun, saat rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada Sumut di Hotel Emerald Garden, Senin (9/12/2024).

Dalam rekapitulasi KPU, Bobby dan pasangannya, Surya, dinyatakan menang atas Edy-Hasan.

Leonardo menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi tersebut, menyatakan bahwa terdapat banyak kecurangan dalam proses Pilkada Sumut.

"Keterlibatan penjabat (PJ) kepala daerah yang berpihak pada pasangan calon 01. Hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan, keterlibatan partai coklat yang berpihak kepada pasangan calon 01 Bobby-Surya," tegas Leonardo saat rapat rekapitulasi.

Dengan demikian, situasi Pilkada Sumut semakin memanas dengan adanya tuduhan dan tanggapan yang saling berbalas antara para calon gubernur.

KOMPAS.com - Usai kejatuhan pemerintahan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, penjara Sednaya dibobol oleh warga. Penjara itu dikenal sebagai tempat menahan ratusan ribu tahanan politik.

Kemudian, beredar sebuah foto yang diklaim sebagai salah satu tahanan di Sednaya.

Namun setelah ditelusuri Tim Cek Fakta Kompas.com, foto tersebut disebarkan dengan konteks keliru.

Narasi yang beredar

Foto salah satu tahanan di penjara merah Sednaya disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan ini.

Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Senin (9/12/2024):

Salah satu tahanan di penjara merah Sednaya..

akun Facebook Tangkapan layar konten dengan konteks keliru di sebuah akun Facebook, Senin (9/12/2024), mengenai salah satu tahanan di penjara Sednaya.

Penelusuran Kompas.com

Foto yang beredar bukanlah tahanan di penjara Sednaya, Suriah.

Foto mirip ditemukan di situs berbagi gambar Flicker. Pemilik akun bernama Anthony Maw mengunggah foto tersebut pada 23 November 2007.

Obyek dalam foto merupakan replika penjara di Museum Sisa Perang Vietnam di Kota Ho Chi Minh, Saigon.

Replika penjara tersebut juga didokumentasikan di kanal YouTube faheyjamestravel, 8 Desember 2023, tepatnya pada menit ke-5 detik ke-44.

Sebagai konteks, warga Suriah membobol penjara Sednaya usai kelompok oposisi berhasil menjatuhkan pemerintahan Bashar al-Assad.

Sepanjang perang Suriah yang dimulai pada 2011, pasukan keamanan menangkap ratusan ribu orang di kamp-kamp penahanan, termasuk penjara Sednaya.

Pencarian intensif dilakukan mulai Senin (9/12/2024) oleh kelompok penyelamat Helm Putih, yang mengirimkan tim darurat ke penjara tersebut.

Kesimpulan

Replika penjara di Museum Sisa Perang Vietnam di Kota Ho Chi Minh, Saigon disebarkan dengan konteks keliru dengan narasi kondisi yang ada di Suriah.

Foto tersebut tidak terkait dengan penjara Sednaya yang dibobol warga usai kejatuhan rezim Bashar al-Assad.

KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi (Pol) Eddy Hartono menekankan kerja sama kolaboratif untuk memperkuat komitmen mencegah terorisme dengan melibatkan beberapa negara sahabat.

Hal tersebut ia sampaikan saat memaparkan kinerja dan capaian penanggulangan terorisme sepanjang 2024 dalam kegiatan Year End Briefing di Kantor BNPT, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

"Saya harap paparan yang telah disampaikan tentang ancaman terorisme, prioritas nasional hingga kerja sama internasional akan semakin memperkuat komitmen kita bersama dalam melakukan pencegahan terorisme," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

Kerja sama tersebut, lanjut dia, bertujuan untuk meningkatkan penjagaan keamanan dan stabilitas, baik dalam lingkup Indonesia maupun dunia internasional.

"Kolaborasi kita dalam berbagai informasi strategis bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kawasan dan dunia internasional," imbuhnya.

Dok.Humas BNPT Suasana kegiatan Year End Briefing yang dihadiri sejumlah counterpart negara sahabat dan perwakilan K/L.

Selain itu, Eddy juga menyebutkan beberapa penghargaan dan apresiasi kepada seluruh stakeholder atas dukungan dan peran dalam penanggulangan terorisme.

Perlu diketahui, stakeholder yang hadir dalam kegiatan tersebut yakni counterpart negara sahabat dan perwakilan kementerian/lembaga (K/L).

JAKARTA, KOMPAS.com - Model Paula Verhoeven merasa tersiksa karena tak bisa leluasa bertemu anak-anaknya di tengah proses cerai dari Baim Wong.

Kuasa hukum Paula, Alvon Kurnia Palma, mengungkap hal ini usai sidang pada Rabu (11/12/2024).

"Paula itu sangat tersiksa sebenarnya gitu karena tidak bisa bersama anak-anak. Karena dia itu sangat dekat dengan anak-anak. Terutama sama anak bungsunya yang enggak bisa lepas dari ibu," kata Alvon di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu.

Paula sulit menghabiskan waktu bersama anak-anaknya dalam kurun waktu dua bulan ini karena harus datang ke kantor Baim.

"Sementara kantor itu bukan area yang netral. Atau bukan rumah lah ya," ucap Alvon.

Di satu sisi, belum ada titik terang untuk berbagai kesepakatan terkait dengan pengasuhan anak bersama Baim.

Adapun sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi dari pihak penggugat alias Baim.

Baim mendatangkan enam saksi fakta dan satu saksi ahli.

Pekan depan sidang akan beragendakan pemeriksaan saksi dari pihak Paula. Alvon menyatakan telah menyiapkan saksi, tetapi belum mau membeberkannya.

Sebagai informasi, Baim Wong mengajukan permohonan cerai terhadap Paula Verhoeven pada 8 Oktober 2024. Baim menduga Paula berselingkuh.

Sebagai informasi, Baim Wong menikah dengan Paula Verhoeven pada 22 November 2018 dan memiliki dua putra.

KARANGANYAR, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan monitoring atau pengawasan di dunia siber untuk menjaga kondusifitas menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025.

“Pertama untuk monitoring penyebaran paham-paham radikalisme di ruang siber terus kita akan melakukan,” ujar Ketua BNPT Komjen Pol Eddy Hartono saat ditemui di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2024).

Konten atau narasi yang dinilai anti demokrasi atau menyerukan anti NKRI akan diturunkan oleh BNPT melalui Kementerian Informasi dan Digital (Komdigi).

“Kalau memang ditemukan ada konten ataupun narasi-narasi yang, contohnya seperti haram demokrasi, anti-NKRI, segala macam, itu kami akan lakukan pemutusan akses. Dan, kami koordinasi dengan Kementerian Komdigi, untuk melakukan, kalau bahasa kerennya takedown, sehingga supaya penyebarannya bisa direduksi,” imbuh dia.

Selain itu, BNPT juga memperkuat kerja sama dengan aparat dan intelijen untuk memantau pergerakan jejaring teroris.

“Kami juga melakukan kelompok-kelompok kerja terorisme bersama-sama dengan aparat intelijen yang lainnya. Sehingga, Insya Allah ini semua kondisinya, pelaksanaan Natal dan Tahun Baru dalam keadaan aman dan damai,” kata Eddy.

Sementara itu, BNPT juga tetap melakukan koordinasi dengan sejumlah aparat penegak hukum dan aparat keamanan untuk melakukan sterilisasi di sejumlah tempat ibadah yang akan merayakan Natal.

“Kami berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dengan aparat keamanan, dan lalu di POLRI, TNI untuk melakukan upaya-upaya sterilisasi terhadap tempat-tempat ibadah yang akan dikenakan,” imbuh dia.

Eddy mengatakan, sterilisasi dan pemantauan di rumah ibadah ini telah dilakukan sejak saat ini agar bisa dilakukan antisipasi saat perayaan Natal nanti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bachmid, mengeklaim dua di antara saksi yang dihadirkan dalam sidang cerai kliennya dengan Paula Verhoeven hari ini, Rabu (11/12/2024), mengungkapkan kejadian luar biasa.

Fahmi menyebut saksi yang dihadirkan adalah orang terdekat Baim.

"Jika Anda ingin tahu, Anda bisa tanya ke pengacaranya (Paula) apa yang terjadi dalam sidang tadi, pada sesi pertanyaan dua saksi yang mengetahui adanya sebuah kejadian peristiwa yang sangat-sangat luar biasa," kata Fahmi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu.

Dari penuturan Fahmi, kejadian tersebut terkait dengan keberadaan Paula dengan seseorang.

"Pertanyaan saya simple, apakah dibenarkan seseorang yang bukan muhrimnya berduaan di suatu tempat yang cukup eksklusif," ucap Fahmi.

Ketika dikonfirmasi terkait pernyataan Fahmi, kuasa hukum Paula yakni Alvon Kurniapalma menyatakan tidak terjadi apa-apa.

"Enggak ada. Enggak ada. Saya enggak akan ngomong itu ya. Itu udah pokok perkara itu ya. Saya mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di situ gitu kan. Bahwa tidak membuktikan apa-apa. Nah, karena apa? Karena kita sudah tanya lebih dalam lagi gitu kan bahwa tidak ada apa-apa," tutur Alvon.

Adapun saksi yang dihadirkan Baim hari ini ada enam orang terdiri dari lima orang saksi fakta dan satu saksi ahli.

Saksi fakta tersebut di antaranya kakak Baim dan aktor Teuku Zacky. Lalu saksi ahlinya adalah psikolog anak.

Sebagai informasi, Baim Wong mengajukan permohonan cerai terhadap Paula Verhoeven pada 8 Oktober 2024.

Baim menduga Paula berselingkuh.

Adapun Baim Wong menikah dengan Paula Verhoeven pada 22 November 2018 dan memiliki dua putra.

KARANGANYAR, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengadakan "Dialog Kebangsaan dalam Rangka Persaudaraan Lintas Agama" di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2024).

Acara ini dihadiri 300 pemuka agama dari berbagai kepercayaan yang diakui di Indonesia.

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono menyebutkan, kegiatan ini sebagai langkah untuk memperkuat ideologi Pancasila sesuai dengan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

“Kegiatan ini adalah dalam rangka mengimplementasikan sesuai dengan Astacita Bapak Presiden Pak Prabowo, di mana yang pertama itu adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia,” ujar Eddy dalam sambutannya.

Eddy juga menekankan pentingnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama, baik di dalam maupun lintas agama. Ia menyebutkan tiga unsur yang menggambarkan tingkat kerukunan beragama.

“Yang pertama adalah bagaimana kita merukunkan inter agama. Agama sendiri itu juga ada konflik juga, Pak. Perbedaan mazhab, mungkin perbedaan perujukan, itu bisa jadi konflik, Pak,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kerukunan antaragama memerlukan sikap saling menghormati dan penerimaan atas perbedaan.

“Saling menghormati. Karena kerukunan itu sejatinya adalah, kita harus ikhlas, Pak. Bisa menerima perbedaan,” imbuh Eddy.

Menurut Eddy, sikap intoleran merupakan akar dari radikalisme dan terorisme. “Tidak bisa menerima keyakinan segala-segala yang berbeda. Nah, itulah timbulnya awal daripada radikal terorisme,” jelasnya.

Eddy mengatakan, BNPT berencana memperbanyak dialog serupa hingga ke tingkat desa sesuai arahan Presiden Prabowo.

“Jadi, harus melihat kegiatan-kegiatan yang memang diperlukan oleh masyarakat. (Diadakan) sampai ke level desa. Beliau (Prabowo) kemarin memberi pesan seperti itu,” tambahnya.

Dalam acara ini, perwakilan dari enam agama dan kepercayaan membacakan doa pembuka secara bergantian. Mereka adalah Zuly Qodir (Islam), Martinus Joko Lelono (Katolik), Risang Anggoro Elliarso (Kristen), Budi Raharjo (Hindu), Bhante Nyanakaruno (Buddha), dan Hadi Prajoko (Penghayat Kepercayaan).

Sejumlah pejabat turut hadir, termasuk Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi, dan anggota DPR RI Rinto Subekti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Nurherwati mengungkapkan, permohonan perlindungan terkait kasus kekerasan seksual yang diajukan ke LPSK naik hampir dua kali lipat pada tahun 2024.

“Permohonan perlindungan korban kekerasan seksual meningkat signifikan dari 672 permohonan pada 2022 menjadi 1.063 pada 2024,” kata Nurherwati di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Berdasarkan data tersebut, LPSK menilai, kebutuhan akan perlindungan dan pemulihan dari tindakan kekerasan seksual seiring dengan tingginya angka kekerasan seksual.

Nurherwati menjelaskan, permohonan perlindungan terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bahkan mencapai empat kali lipat dibandingkan kasus pada orang dewasa.

“Selama kurun waktu tiga tahun, 81 persen dari jumlah keseluruhan permohonan terkait kekerasan seksual diajukan untuk korban anak-anak,” ujar dia.

Selanjutnya, terlindung LPSK dalam tindak pidana kekerasan seksual selama periode 2022-2024 mencapai 2.518 terlindung.

Jumlah terlindung tertinggi adalah korban kekerasan seksual anak sebanyak 1.673 terlindung dan kekerasan seksual sebanyak 845.

“Kami melaksanakan pemberian perlindungan kepada terlindung dalam program perlindungan yang mencakup pemenuhan hak atau pemberian bantuan,” kata Nurherawati.

Dia mengatakan setiap terlindung dapat mengakses beberapa jenis program perlindungan.

Dalam kurun waktu tiga tahun (2022-2024), jumlah total program yang diakses sebanyak 4.034 program perlindungan.

Adapun jenis program bantuan yang paling banyak diakses adalah fasilitasi restitusi, dengan 1.505 terlindung.

Program tertinggi kedua adalah program pemenuhan hak prosedural, yang diakses oleh 1.157 terlindung.

Kemudian, program ketiga tertinggi adalah bantuan rehabilitasi psikologis, yang diakses oleh 763 terlindung.

“Hak Prosedural meliputi pemberian keterangan tanpa tekanan, fasilitasi penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, pemberian nasihat hukum, atau pendampingan,” ujar Nurherawati.

Di samping itu, masalah rendahnya akses terhadap layanan di daerah-daerah tertentu seperti Papua juga menjadi perhatian ke depan.

Dia mengatakan wilayah seperti Papua juga membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan fasilitas perlindungan.

“Rendahnya akses terhadap layanan di daerah-daerah tertentu seperti Papua, yang membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan fasilitas perlindungan,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam melakukan perlindungan dan pemulihan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati mengatakan, pihaknya menemui berbagai macam tantangan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

“Kajian ini mencatat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan UU TPKS, mulai dari adanya praktik perjanjian damai, kurangnya perspektif korban dari aparat penegak hukum, hingga minimnya upaya eksekusi restitusi,” kata Nurherwati dalam acara Peluncuran Kajian Implementasi UU TPKS, di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Dia menjelaskan, bahwa kajian tersebut tak hanya mengevaluasi penerapan UU TPKS sejak diberlakukan pada 9 Mei 2022, tetapi juga mengulas tantangan yang menghambat perlindungan dan pemulihan korban.

Pihaknya juga menyoroti rendahnya akses terhadap layanan di daerah-daerah tertentu seperti Papua, yang membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan fasilitas perlindungan.

“Sebagai bagian dari rekomendasi untuk memperkuat implementasi UU TPKS, kami mendorong pengembangan role model di internal LPSK dengan menyusun peraturan dan SOP PPKS,” ujar dia.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk memperkuat perlindungan bagi saksi dan korban kekerasan seksual. Dia menegaskan kehadiran UU TPKS sangat penting dalam memastikan hak-hak korban kekerasan seksual terlindungi.

Nurherwati juga menyoroti berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti terbatasnya layanan yang sesuai kebutuhan korban, lemahnya koordinasi antar-lembaga, dan keberlanjutan perlindungan serta pemulihan korban.

“Melalui kajian ini, kami berupaya mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi UU TPKS, mendapatkan gambaran mengenai kemajuan dan tantangannya,” ujar Nurherwati.

“Kajian ini diharapkan bermanfaat dalam mendorong strategi penguatan dan optimalisasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Korban TPKS, sehingga mendukung Terlindung LPSK memperoleh pemenuhan hak dan bantuan dalam proses peradilan,” ujar Nurherwati.

Nurherwati juga merekomendasikan penyusunan pedoman bersama dengan Jampidum, Kepolisian, dan Pendamping terkait permohonan restitusi, serta dialog dengan BPJS, Kemendagri, dan DJSN mengenai hak layanan kesehatan bagi korban TPKS.

“Kajian ini juga diharapkan menjadi pijakan untuk memperbaiki koordinasi lintas sektoral dan mendorong keterlibatan pemerintah daerah serta masyarakat dalam mendukung pemulihan korban,” tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan program perlindungan dan pendampingan untuk korban pelanggaran HAM berat (PHB) masa lalu.

Hal tersebut, menurut dia, harus dilakukan agar seluruh hak milik korban yang sebelumnya hilang bisa dipulihkan sehingga mereka kembali menjalani kehidupan seperti biasa.

"Bersama organisasi pendamping korban, LPSK membersamai para korban untuk melakukan pemulihan. Mereka membantu mendata, melakukan asesmen, menguatkan para korban PHB hingga menyalurkan bantuan,” kata Antonius dalam siaran pers resmi LPSK dalam rangka menyambut hari HAM sedunia, Selasa.

Menurut Antonius, LPSK memiliki dasar hukum dalam melakukan perlindungan dan pendampingan untuk korban PHB masa lalu.

Mandat tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang memberi wewenang kepada LPSK untuk memberikan perlindungan kepada korban PHB berupa bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial, dan psikologis.

Bahkan, kata Antonius, pemberian perlindungan dan pendampingan itu tidak memerlukan putusan pengadilan terlebih dahulu sebagaimana pemberian kompensasi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

"Para korban yang telah mendapatkan surat keterangan (SK) sebagai korban PHB dari Komnas HAM, dapat diberikan pemulihan oleh LPSK," ujarnya.

Antonius mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, ada 1.238 orang korban PHB masa lalu yang mendapatkan perlindungan LPSK.

Mereka tersebar di Jawa Tengah sebanyak 662 orang, Yogyakarta 335 orang, Sumatera Barat 100 orang, Jawa Timur 35 orang, DKI Jakarta 32 orang dan Jawa Barat 27 orang.

"Mereka rata-rata kondisinya sangat rentan, baik secara fisik maupun ekonomi. Akibat tindak pelanggaran HAM masa lalu yang dialaminya, korban dan keluarga korban perlu diperhatikan. Selama ini banyak korban membutuhkan bantuan medis dan psikososial ke LPSK,” ujarnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup korban, pada 2024 LPSK telah memberikan bantuan psikososial kepada korban dan keluarga korban berupa modal usaha kepada 215 orang, biaya renovasi rumah kepada 38 orang, pelatihan kerja kepada 10 orang dan bantuan alat kerja tiga orang.

Walau sudah berjalan maksimal, Antonius mengaku perlu adanya penguatan program perlindungan korban PHB masa lalu melalui kebijakan yang strategis dari pemerintah.

Dia berharap, dalam momentum hari HAM sedunia ini pemerintah dapat mendukung segala bentuk upaya LPSK dalam melindungi dan mengembalikan hak-hak korban.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan program perlindungan dan pendampingan untuk korban pelanggaran HAM berat (PHB) masa lalu.

Hal tersebut, menurut dia, harus dilakukan agar seluruh hak milik korban yang sebelumnya hilang bisa dipulihkan sehingga mereka kembali menjalani kehidupan seperti biasa.

"Bersama organisasi pendamping korban, LPSK membersamai para korban untuk melakukan pemulihan. Mereka membantu mendata, melakukan asesmen, menguatkan para korban PHB hingga menyalurkan bantuan,” kata Antonius dalam siaran pers resmi LPSK dalam rangka menyambut hari HAM sedunia, Selasa.

Menurut Antonius, LPSK memiliki dasar hukum dalam melakukan perlindungan dan pendampingan untuk korban PHB masa lalu.

Mandat tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang memberi wewenang kepada LPSK untuk memberikan perlindungan kepada korban PHB berupa bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial, dan psikologis.

Bahkan, kata Antonius, pemberian perlindungan dan pendampingan itu tidak memerlukan putusan pengadilan terlebih dahulu sebagaimana pemberian kompensasi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

"Para korban yang telah mendapatkan surat keterangan (SK) sebagai korban PHB dari Komnas HAM, dapat diberikan pemulihan oleh LPSK," ujarnya.

Antonius mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, ada 1.238 orang korban PHB masa lalu yang mendapatkan perlindungan LPSK.

Mereka tersebar di Jawa Tengah sebanyak 662 orang, Yogyakarta 335 orang, Sumatera Barat 100 orang, Jawa Timur 35 orang, DKI Jakarta 32 orang dan Jawa Barat 27 orang.

"Mereka rata-rata kondisinya sangat rentan, baik secara fisik maupun ekonomi. Akibat tindak pelanggaran HAM masa lalu yang dialaminya, korban dan keluarga korban perlu diperhatikan. Selama ini banyak korban membutuhkan bantuan medis dan psikososial ke LPSK,” ujarnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup korban, pada 2024 LPSK telah memberikan bantuan psikososial kepada korban dan keluarga korban berupa modal usaha kepada 215 orang, biaya renovasi rumah kepada 38 orang, pelatihan kerja kepada 10 orang dan bantuan alat kerja tiga orang.

Walau sudah berjalan maksimal, Antonius mengaku perlu adanya penguatan program perlindungan korban PHB masa lalu melalui kebijakan yang strategis dari pemerintah.

Dia berharap, dalam momentum hari HAM sedunia ini pemerintah dapat mendukung segala bentuk upaya LPSK dalam melindungi dan mengembalikan hak-hak korban.

KARANGANYAR, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengingatkan bahaya ideologi transnasional yang dapat mengancam keberadaan Pancasila di tengah perkembangan era digital.

Sebagai informasi, ideologi transnasional adalah gagasan atau sistem nilai yang melampaui batas-batas negara, tidak terbatas pada wilayah tertentu, dan berupaya mempengaruhi masyarakat lintas negara. Ideologi ini sering kali membawa agenda atau nilai-nilai yang berbeda dari ideologi nasional suatu negara, seperti Pancasila di Indonesia.

Hal ini disampaikan Sugiat dalam acara diskusi bertajuk "Dialog Kebangsaan dalam Rangka Persaudaraan Lintas Agama" yang diadakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2024).

“Saya pikir di era digital yang begitu kuat, bagaimana ideologi-ideologi transnasional yang berbahaya bagi Pancasila itu mengepung dari segala penjuru, baik kiri maupun kanan, baik sosialis maupun liberalis. Kita punya ideologi sendiri yang itu harus kita mantapkan toleransinya,” ujar Sugiat di depan peserta acara diskusi.

Kepada 300 peserta diskusi, Sugiat menegaskan bahwa Pancasila memiliki nilai luhur yang harus dijaga, terutama oleh generasi muda.

“Jangan sampai seperti yang dikatakan tadi, ideologi-ideologi transnasional yang gak jelas junjungannya, yang kalah luhur, kalah mulia, itu malah meresap ke kita, khususnya di generasi muda,” lanjut Sugiat.

Ia juga mengingatkan pentingnya masyarakat memilih guru agama yang tepat agar tidak terpengaruh ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

“Enggak jelas guru ngajinya siapa, malah mengambil ideologi yang sesungguhnya itu enggak lebih luhur, enggak lebih mulia daripada Pancasila,” imbuhnya.

Dukungan DPR untuk BNPT

Untuk menjaga keberadaan Pancasila, Sugiat menyatakan dukungan penuh DPR RI terhadap program BNPT, termasuk memperbanyak diskusi serupa hingga ke tingkat desa.

“Sekali lagi, izin Pak (Ketua) BNPT, diperbanyak acara seperti ini. Tadi dikatakan bahwa asas (misi Asta Cita) kita Pak Prabowo adalah yang pertama pemantapan ideologi, yang terakhir, yang ke delapan adalah penguatan semangat toleransi,” kata Sugiat.

Ia juga menegaskan komitmen DPR RI dalam mendukung BNPT melalui legislasi dan penganggaran.

“Kami (DPR) punya fungsi legislasi membuat undang-undang, kalau perlu penguatan undang-undang, kita dukung. Kita juga punya fungsi budgeting, penganggaran. Kalau masih kurang anggarannya, kita tambah langsung,” ujarnya.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono menjelaskan bahwa diskusi ini merupakan bentuk implementasi misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Kegiatan ini adalah dalam rangka mengimplementasikan sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Pak Prabowo, di mana yang pertama itu adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia,” jelas Eddy.

Ia juga menambahkan, sesuai arahan Prabowo, BNPT akan memperbanyak diskusi hingga ke desa-desa untuk merawat toleransi antarumat beragama.

“Jadi, harus melihat kegiatan-kegiatan yang memang diperlukan oleh masyarakat. (Diadakan) sampai ke level desa. Beliau (Prabowo) kemarin memberi pesan seperti itu,” tambah Eddy.

Eddy menitipkan pesan kepada para pemuka agama yang hadir untuk terus memperhatikan kerukunan umat beragama di kelompok masing-masing dan di masyarakat luas.