BEBERAPA kali, Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, yang kebetulan juga beberapa kali menjuarai olahraga tembak berkenan menjadi narasumber gelar wicara "Jaya Suprana Show" termutakhir Desember 2024.

Judul tema acara gelar wicara adalah “Menerawang Hukum di Indonesia” yang menurut pendapat saya sudah terlanjur menjadi Industri Hukum dalam kondisi sedemikian morat-marit sehingga terkesan sudah tidak ada hukum di Indonesia, kecuali Hukum Rimba.

Namun, Prof. Yasonna tidak terpancing pendapat kontroversial saya. Iman hukum beliau sudah cukup tegar tertancap pada semesta pemasyarakatan khususnya kondisi lapas yang sudah tergolong pelanggaran hak asasi manusia kelas berat.

Pada masa masih Menteri Hukum dan HAM, secara pribadi beliau sempat “menugaskan” saya berkunjung langsung ke beberapa lapas yang sudah tergolong melanggar hak asasi manusia kelas berat.

Saya juga sempat menjenguk beberapa sahabat mulai dari Permadi SH sampai ke Ahmad Dani yang terpaksa meringkuk di balik tirai besi berkat kriminalinalisasi politik.

Prof Yasonna Laloy sempat berkenan menulis kata pengantar bagi buku yang ditulis seorang narapidana dari dalam lapas.

Lapas Indonesia masa kini sudah (jauh) melampaui ambang batas kelayakan sebab satu kamar pemasyarakatan bisa dipaksa menampung puluhan narapidana.

Memang lelaki dipisah dari perempuan. Namun, kondisi penuh sesak lapas Indoneeia sudah setara ikan-ikan sarden yang dijejalkan di dalam kaleng.

Membangun lapas baru perlu anggaran sangat besar, sementara untuk makan para penghuni lapas melahap anggaran sampai triliunan rupiah.

Maka setelah meninggalkan tugas eksekutif, Yasonna Laoly fokus pada tugas legislatif sebagai anggota DPR RI untuk menghentikan atau minimal mengurangi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lapas Indonesia.

Pelanggaran hak asasi manusia di lapas Indonesia jelas merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah Indonesia terutama justu pada perubahan sistem dan undang-undang yang meletakkan kemanusiaan sebagai mahkota peradaban bukan hanya sebagai slogan politis belaka, namun terutama justru pada langkah dan tindakan nyata pewujudan.

Insya Allah, Presiden Prabowo segera memaklumatkan UU baru yang bukan mengkriminalisasi, tapi merehabilitasi para pengguna narkoba yang secara langsung layak diharapkan mampu mengurangi beban malapetaka tekanan kepadatan lapas di Indonesia.

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meluncurkan seri buku "Tercerahkan dalam Kedamaian" dengan judul "Secercah Kisah Mantan" dan "Menggali Akar Terorisme di Indonesia".

Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan, peluncuran buku itu merupakan upaya membangun kesiapsiagaan nasional dengan berkolaborasi melalui konsep pentaheliks.

"Hari ini kami mencoba melaksanakan bagian dari pencegahan itu, yakni kesiapsiagaan nasional. Kami berkolaborasi dengan para ahli, akademisi, birokrat, peneliti dan mantan narapidana terorisme (napiter)," ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam dalam acara Peluncuran Buku Hasil Kajian Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme di Jakarta pada Jumat (20/12/2024).

Adapun peluncuran buku ini merupakan perwujudan mandat negara terkait pencegahan yang diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018.

"Peluncuran itu merupakan wujud manifestasi mandat negara sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2018, karena di sana kami diamanatkan untuk wajib melakukan pencegahan," jelasnya dalam siaran pers.

Mantan Direktur Penegakan Hukum BNPT itu menjelaskan, buku tersebut merupakan hasil kajian dan analisis 15 buku yang sering dijadikan rujukan para pelaku tindak pidana terorisme.

"Sejak 2023, kurang lebih 60 putusan mengamanatkan agar buku-buku yang mengancam ideologi ini dirampas negara,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, BNPT berkewajiban mengkaji dan menganalisis dari buku-buku tersebut.

“Ditemukan 15 buku yang sering dijadikan rujukan para pelaku tindak pidana terorisme. Maka, kami kaji dan hasilnya adalah buku yang kami luncurkan hari ini," tambahnya.

DOK. Humas BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meluncurkan seri buku Tercerahkan dalam Kedamaian dengan judul Secercah Kisah Mantan dan Menggali Akar Terorisme di Indonesia di Jakarta pada Jumat (20/12/2024).

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan, pendidikan adalah kunci untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan mengapresiasi BNPT atas peluncuran buku itu.

"Pendidikan adalah kunci untuk memperkuat kesadaran nilai-nilai toleransi, inklusif dan mengembangkan wawasan kebangsaan serta cinta Tanah Air,” ujarnya.

Satryo yakin, buku itu akan menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat umum dalam memahami akar radikalisme dan terorisme.

Pada kesempatan itu, Wakil Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan, peluncuran buku itu juga sesuai dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yakni penguatan ideologi Pancasila.

"Kegiatan ini senapas dan sejiwa dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto yang pertama, yakni penguatan ideologi Pancasila di negara ini," katanya usai kegiatan.

Adapun buku itu dapat diakses melalui permintaan ke BNPT dan sudah tersedia di platform Google Play Book.

Buku itu diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pendidikan terhadap seluruh elemen masyarakat untuk mencegah penyebaran paham radikal terorisme.

Turut hadir dalam kegiatan itu Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI Andry Wibowo, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK Fithriadi, Kepala Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rudy Agus Purnomo, serta pejabat di lingkungan BNPT.

DEIR EZ ZOR, KOMPAS.com - Serangan udara Amerika Serikat (AS) pada Jumat (20/12/2024) menewaskan pemimpin kelompok ISIS, Abu Yusif, di Suriah.

Pasukan Komando Pusat AS (Centcom) melakukan serangan yang menargetkan Yusif—juga dikenal sebagai Mahmud—di Provinsi Deir ez Zor, Suriah timur.

Mereka mengatakan, wilayah tersebut sebelumnya dikuasai rezim Suriah dan pasukan Rusia sebelum jatuhnya Presiden Bashar Al Assad.

Anggota ISIS lainnya juga tewas dalam serangan itu, menurut keterangan AS yang dikutip Sky News.

Komandan Centcom Jenderal Michael Erik Kurilla mengatakan, "Seperti yang dinyatakan sebelumnya, AS—bekerja sama dengan sekutu dan mitra di kawasan tersebut—tidak akan membiarkan ISIS memanfaatkan situasi saat ini di Suriah dan membangun kembali kekuatannya."

"ISIS bermaksud membebaskan lebih dari 8.000 anggota yang saat ini ditahan di berbagai penjara di Suriah."

"Kami akan secara agresif menargetkan para pemimpin dan anggota ISIS, termasuk yang hendak beroperasi di luar Suriah," lanjutnya.

ISIS menaklukkan sebagian wilayah Irak dan Suriah pada 2014, memanfaatkan perang saudara di Suriah untuk mengeklaim sejumlah daerah, kemudian mendeklarasikan diri sebagai pemimpin setempat.

Saat puncak kekuasaannya, jutaan orang hidup di bawah kendali ISIS yang menerapkan hukum keras dan pembunuhan massal terhadap minoritas.

Namun, mereka dipukul mundur oleh koalisi pasukan AS dan kehilangan kendali atas seluruh wilayah Timur Tengah kekuasaannya pada 2019.

• 4 Pemimpin ISIS Tewas dalam Serangan di Irak Bulan Lalu
• Polisi Jerman Tangkap Tersangka Penikaman Massal Festival Kota Solingen, ISIS Klaim Bertanggung Jawab

Dikutip dari kantor berita AFP, AS selama bertahun-tahun melakukan serangan dan penggerebekan berkala untuk mencegah kebangkitan ISIS.

Gempuran ditingkatkan dengan melancarkan puluhan serangan sejak jatuhnya Assad.

Pada 8 Desember 2024, hari ketika pemberontak merebut Ibu Kota Damaskus di Suriah, Washington mengumumkan serangan terhadap lebih dari 75 target ISIS.

Menurut Centcom, serangan itu untuk memastikan ISIS tidak berusaha memanfaatkan situasi guna membangun menghimpun kekuatan kembali di Suriah tengah.

Selanjutnya pada Senin (16/12/2024), pasukan AS menewaskan 12 anggota ISIS di bekas rezim dan wilayah yang dikuasai Rusia.

ISIS kini terus melakukan pemberontakan di beberapa wilayah Suriah, Irak, dan Afghanistan, sedangkan afiliasi mereka masih aktif di sejumlah daerah Afrika.

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah seorang tersangka teroris yang ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di Sulawesi Tengah, berinisial AS, disebut pernah melakukan aksi fa'i atau perampokan yang menyasar perbankan di Poso dan Parigi, Sulawesi Tengah, pada 2013 silam.

AS ditangkap di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana, Kabupaten Tojo Una Una, Sulawesi Tengah, pada Kamis (19/12/2024). Ia ditangkap bersamaan dengan seorang tersangka teroris lainnya berinisial RR.

“AS pernah berencana melakukan aksi amaliyah fa’i dengan sasaran bank-bank di wilayah Poso dan Parigi pada akhir tahun 2013,” kata Juru Bicara Densus 88 Anti-Teror Polri Kombes Aswin Siregar dalam keterangan resmi, Kamis (19/12/2024).

Selain fa'i, Aswin menerangkan, AS tergabung ke dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Ia diduga pernah melaksanakan tadrib asykari atau pelatihan militer di daerah Baras, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan.

"(Kegiatan tadrib asykari dilakukan) materi penguatan fisik, teori membuat bom, taktik perang, map reading, dan latihan bongkar pasang senjata api," ucapnya.

Di samping itu ia juga diketahui bergabung ke dalam grup media sosial kelompok radikal.

Sementara itu RR, diketahui merupakan kelompok MIT pimpinan Sabar Daeng Koro dan Santoso.

Sama seperti AS, RR juga melaksanakan tadrib asykari dengan materi bongkar pasang senjata api, latihan menembak menggunakan senjata api, senjata tempur, kamuflase, penguatan fisik dan pembuatan peledak.

Dalam keterangan yang sama, Densus 88 juga menyampaikan bahwa pihaknya turut menangkap seorang tersangka lainnya, berinisial MW, di Jalan Gajar Mada, Kelurahan Penaraga, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 4 September 2024 yang lalu.

Anggota kelompok MIT ini berperan dalam mengantar logistik dan bahan-bahan pembuatan bahan peledak/bom di kamp Daeng Koro yang berada di pegunungan Poso tempat tadrib asykari dilaksanakan.

MW juga diketahui pernah melakukan penembakan dengan senjata api jenis FN di Desa Sepe, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah

KOMPAS.com - Pemerintahan Suriah di bawah kepemimpinan Bashar al-Assad berakhir setelah ibu kota Damaskus dikuasai kelompok oposisi pada 7 Desember 2024.

Bashar al-Assad pun meninggalkan Suriah sehari setelah Damaskus lepas dari kekuasannya, yaitu pada 8 Desember 2024. Dia disebut berada di Rusia untuk mendapatkan suaka.

Akan tetapi, di media sosial beredar kabar bohong terkait kondisi Suriah. Misalnya, situasi di penjara Sednaya yang selama ini dikenal tempat rezim al-Assad menahan lawan politiknya.

Muncul unggahan foto yang diklaim memperlihatkan salah satu tahanan di Sednaya. Kondisinya terlihat memprihatinkan dengan situasi sel tahanan yang sangat buruk.

Ribuan tahanan politik di penjara Sednaya memang dibebaskan usai Assad dijatuhkan. Akan tetapi, foto dalam unggahan tidak memperlihatkan tahanan di Sednaya.

Faktanya, foto itu merupakan replika penjara di Museum Sisa Perang Vietnam. Museum berada di Ho Chi Minh, Vietnam, yang dulu dikenal sebagai kota Saigon.

Simak penjelasannya dalam video berikut ini:

View this post on Instagram

A post shared by Cek Fakta Kompascom (@cekfakta.kompascom)

KOMPAS.com - Sejumlah sekolah kedinasan dapat menjadi pilihan bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan karier sebagai Calon Aparuatur Sipil Negara (CASN).

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), ada 161.216 orang yang tercatat sudah mendaftar sekolah ke instansi sekolah kedinasan di tahun 2024.

Dari 8 instansi sekolah kedinasan yang menerima peserta didik baru tahun ini, terdapat 5 sekolah kedinasan dengan pendaftar terbanyak.

Berikut 5 sekolah kedinasan dengan pendaftar terbanyak tahun 2024 dilansir dari laman resmi BKN:

1. Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN

Berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), PKN STAN menjadi sekolah kedinasan dengan peminat tertinggi di tahun 2024, yakni 38.355 orang.

Lulusan PKN STAN berpeluang besar ditempatkan sebagai PNS di kantor-kantor keuangan seperti Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pemeriksa Keuangan, dan instansi lainnya.

Sekolah ini menawarkan 3 program studi terapan, yakni Akuntansi Sektor Publik, Manajemen Keuangan Negara, dan Manajemen Aset Publik.

2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

IPDN menjadi sekolah kedinasan dengan peminat terbanyak kedua di tahun 2024, dengan total pendaftar mencapai 33.653 orang.

Sekolah ini didirikan untuk mendidik calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan bekerja di sektor pemerintahan khususnya bidang administrasi, kependudukan, dan pembangunan daerah.

IPDN dikenal dengan sistem pendidikannya yang berbasis semi-militer, yang mengintegrasikan aspek akademis, fisik, dan mental dengan pengawasan ketat terhadap mahasiswanya.

3. Politeknik Statistika (STIS)

Menyusul STAN dan IPDN, di urutan 3 ada STIS dengan pendaftar terbanyak yakni mencapai 19.793 orang.

Berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik (BPS), lulusan STIS akan ditempatkan sebagai ahli statistik atau pengelola data baik di BPS pusat ataupun daerah, instansi pemerintah maupun sektor swasta.

Sekolah ini menjadi pilihan tepat bagi yang memiliki ketertarikan pada matematika, pengolahan data, dan teknologi.

4. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip)

Sekolah yang dinaungi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ini menempati posisi 4 pendaftar terbanyak yakni 12.390 pelamar.

Lulusan Poltekip akan ditempatkan sebagai PNS di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang tersebar di seluruh Indonesia, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Selain teori, mahasiswa Poltekip mendapatkan berbagai pembelajaran praktik termasuk bagaimana menangani situasi darurat seperti kerusuhan atau pelarian narapidana.

5. Politeknik Imigrasi (Poltekim)

Berada di bawah naungan yang sama dengan Poltekip, Politeknik Imigrasi (Poltekim) masuk jajaran top 5 sekolah kedinasan dengan pendaftar terbanyak, yakni mencapai 11.607 orang.

Mirip dengan IPDN, sekolah ini juga menerapkan pendidikan berbasis semi-militer untuk membentuk kedisiplinan mahasiswanya sebagai calon petugas keimigrasian.

Selepas masa pendidikan, lulusan Poltekim kan diangkat sebagai PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Demikianlah top 5 sekolah kedinasan dengan pendaftar terbanyak tahun 2024 dilansir dari data BKN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memanfaatkan koruptor dan memberikan kesempatan bertobat adalah terobosan hukum.

Sebab, pemberian maaf dan kesempatan tersebut akan dipertimbangkan Prabowo, apabila koruptor mengembalikan kerugian negara akibat tindakan yang dilakukannya.

“Kan Bapak Presiden Prabowo mengatakan bahwa akan mempertimbangkan kalau itu dikembalikan kerugian atau kerugian materialnya. Saya pikir itu salah satu terobosan hukum, dan itu bagus,” ujar Bahlil kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Bahlil pun mengaku mendukung gagasan tersebut, jika dilaksanakan dengan aturan dan tata kelola yang baik. Pasalnya, hasil pengembalian kerugian negara itu akan bisa dimanfaatkan negara untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

“Saya pikir bahwa semuanya itu kan ada tata kelola yang baik ya. Supaya uangnya itu bisa dipakai untuk membangun jalan, sekolah, makanan bergisi, saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus dipakai untuk subsidi,” kata Bahlil.

“Jadi saya pikir itu terobosan aja kok, selama tidak melanggar aturan kan nggak ada masalah. Yang penting ada terobosan hukum yang baik. Tujuannya satu, kita ingin memperbaiki bangsa ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta kepada para koruptor untuk mengembalikan apa yang telah mereka curi dari negara.

Jika koruptor mengembalikan apa yang mereka curi, Prabowo menyebut mungkin saja mereka akan dimaafkan.

Hal tersebut Prabowo sampaikan saat bertemu mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024).

"Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," ujar Prabowo dalam YouTube Setpres, Kamis (19/12/2024).

Prabowo mengatakan, pemerintah akan memberi kesempatan kepada koruptor mengembalikan hasil curiannya.

Dia menyebutkan, pengembalian hasil curian bisa dilakukan secara diam-diam supaya tidak ketahuan.

"Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya tidak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Mabes Polri berhasil menangkap tiga orang teroris di Sulawesi Tengah. Mereka adalah bagian dari jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Ketiga teroris tersebut berinisial RR, MW, dan AS.

Juru Bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Aswin Siregar, menyatakan bahwa ketiga teroris tersebut adalah anggota kelompok MIT yang dipimpin oleh Sabar Daeng Koro dan Santoso.

“Keterlibatan mereka sebagai fasilitator bagi orang yang akan bergabung dengan kelompok MIT dalam rangka pelaksanaan Tadrib Asykari (Pelatihan Militer),” kata Aswin dalam keterangan resmi, Kamis (19/12/2024).

RR, MW, dan AS juga terlibat dalam pelaksanaan Tadrib Asykari dengan materi bongkar pasang senjata api, latihan menembak, teknik tempur, kamuflase, penguatan fisik, dan pembuatan bahan peledak.

Penangkapan RR dilakukan pada Kamis (19/12/2024) sekitar pukul 04.50 Wita di Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.

Sementara itu, MW terlibat dalam insiden penembakan dengan menggunakan senjata api jenis FN di Desa Sepe, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

MW juga terlibat dalam pengantaran logistik dan bahan-bahan pembuatan handak/Bom di camp Daeng Koro di pegunungan Poso tempat pelaksanaan Tadrib Asykari.

MW ditangkap pada Rabu (4/9/2024) pukul 08.55 Wita di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Penaraga, Bima, Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, AS terlibat dalam pelaksanaan tadrib asykari daerah Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dengan materi penguatan fisik, teori membuat bom, taktik perang, map reading, dan latihan bongkar pasang senjata api.

AS diketahui berencana melakukan aksi Amaliyah fa’i dengan sasaran Bank-Bank di wilayah Poso dan Parigi pada akhir tahun 2013. AS juga tergabung dalam group media sosial kelompok radikal.

AS ditangkap pada Kamis (19/12/2024) sekitar pukul 04.47 Wita di Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana kota, Kabupaten Tojo Una Una, Sulawesi Tengah.

Dari penangkapan tersebut, Densus 88 mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya satu unit senapan PCP beserta tasnya, pisau karambit beserta sarungnya, handy talkie (HT), satu set peralatan masak untuk kemping beserta tasnya, dan sebuah buku berjudul Kitab Tauhid 1, pengarang Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan.

Kemudian, Densus 88 juga mengamankan buah buku berjudul Kitab Tauhid 2, penulis Tim Ahli Tauhid, lalu, buku berjudul Kitab Tauhid 3, penulis Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, majalah Hidayatullah, Edisi Milad Ke-16, bilah badik, kompas, dan sarung senjata.

Aswin berpesan agar masyarakat tetap waspada terhadap lingkungan sekitarnya, terutama jika menemukan adanya perilaku orang yang cenderung menutup diri dan menolak bersosialisasi dengan masyarakat.

“Penangkapan terhadap tersangka memberikan fakta bahwa sisa kelompok teror terdahulu masih ada di tengah masyarakat dan memiliki potensi ancaman, baik ancaman aksi teror maupun penyebaran paham radikalisme,” tegas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Mabes Polri berhasil menangkap tiga orang teroris di Sulawesi Tengah. Mereka adalah bagian dari jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Ketiga teroris tersebut berinisial RR, MW, dan AS.

Juru Bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Aswin Siregar, menyatakan bahwa ketiga teroris tersebut adalah anggota kelompok MIT yang dipimpin oleh Sabar Daeng Koro dan Santoso.

“Keterlibatan mereka sebagai fasilitator bagi orang yang akan bergabung dengan kelompok MIT dalam rangka pelaksanaan Tadrib Asykari (Pelatihan Militer),” kata Aswin dalam keterangan resmi, Kamis (19/12/2024).

RR, MW, dan AS juga terlibat dalam pelaksanaan Tadrib Asykari dengan materi bongkar pasang senjata api, latihan menembak, teknik tempur, kamuflase, penguatan fisik, dan pembuatan bahan peledak.

Penangkapan RR dilakukan pada Kamis (19/12/2024) sekitar pukul 04.50 Wita di Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.

Sementara itu, MW terlibat dalam insiden penembakan dengan menggunakan senjata api jenis FN di Desa Sepe, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

MW juga terlibat dalam pengantaran logistik dan bahan-bahan pembuatan handak/Bom di camp Daeng Koro di pegunungan Poso tempat pelaksanaan Tadrib Asykari.

MW ditangkap pada Rabu (4/9/2024) pukul 08.55 Wita di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Penaraga, Bima, Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, AS terlibat dalam pelaksanaan tadrib asykari daerah Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dengan materi penguatan fisik, teori membuat bom, taktik perang, map reading, dan latihan bongkar pasang senjata api.

AS diketahui berencana melakukan aksi Amaliyah fa’i dengan sasaran Bank-Bank di wilayah Poso dan Parigi pada akhir tahun 2013. AS juga tergabung dalam group media sosial kelompok radikal.

AS ditangkap pada Kamis (19/12/2024) sekitar pukul 04.47 Wita di Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana kota, Kabupaten Tojo Una Una, Sulawesi Tengah.

Dari penangkapan tersebut, Densus 88 mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya satu unit senapan PCP beserta tasnya, pisau karambit beserta sarungnya, handy talkie (HT), satu set peralatan masak untuk kemping beserta tasnya, dan sebuah buku berjudul Kitab Tauhid 1, pengarang Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan.

Kemudian, Densus 88 juga mengamankan buah buku berjudul Kitab Tauhid 2, penulis Tim Ahli Tauhid, lalu, buku berjudul Kitab Tauhid 3, penulis Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, majalah Hidayatullah, Edisi Milad Ke-16, bilah badik, kompas, dan sarung senjata.

Aswin berpesan agar masyarakat tetap waspada terhadap lingkungan sekitarnya, terutama jika menemukan adanya perilaku orang yang cenderung menutup diri dan menolak bersosialisasi dengan masyarakat.

“Penangkapan terhadap tersangka memberikan fakta bahwa sisa kelompok teror terdahulu masih ada di tengah masyarakat dan memiliki potensi ancaman, baik ancaman aksi teror maupun penyebaran paham radikalisme,” tegas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor apabila mengembalikan uang yang dicuri kepada negara merupakan bagian dari strategi pemulihan kerugian negara atau asset recovery.

Yusril mengatakan, hal itu sejalan dengan United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia.

"Apa yang dikemukakan Presiden itu sejalan dengan pengaturan UN Convention Againts Corruption (UNCAC) yang sudah kita ratifikasi dengan UU No 7 Tahun 2006. Sebenarnya setahun sejak ratifikasi, kita berkewajiban untuk menyesuaikan UU Tipikor kita dengan konvensi tersebut, namun kita terlambat melakukan kewajiban itu dan baru sekarang ingin melakukannya," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).

"Penekanan upaya pemberantasan korupsi sesuai pengaturan konvensi adalah pencegahan, pemberantasan korupsi secara efektif dan pemulihan kerugian negara (asset recovery)," sambungnya.

Yusril mengatakan, pernyataan Presiden Prabowo itu menjadi gambaran dari perubahan filosofi penghukuman dalam penerapan KUHP Nasional yang akan diberlakukan awal tahun 2026 yang akan datang.

"Penghukuman bukan lagi menekankan balas dendam dan efek jera kepada pelaku, tetapi menekankan pada keadilan korektif, restoratif dan rehabilitatif. Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi haruslah membawa manfaat dan menghasilkan perbaikan ekonomi bangsa dan negara, bukan hanya menekankan pada penghukuman kepada para pelakunya, ujarnya.

Yusril juga mengatakan, jika aset hasil korupsi masih berada di tangan koruptor tanpa pengembalian ke negara, tidak akan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi.

Sementara, kata dia, apabila uang hasil korupsi dikembalikan masuk ke APBN, akan dapat membantu menyejahterakan rakyat.

"Kalau hanya para pelakunya dipenjarakan, tetapi aset hasil korupsi tetap mereka kuasai atau disimpan di luar negeri tanpa dikembalikan kepada negara, maka penegakan hukum seperti itu tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kalau uang hasil korupsi mereka kembalikan, pelakunya dimaafkan, uang tersebut masuk ke APBN untuk menyejahterakan rakyat," tuturnya.

Yusril mengungkapkan, Kementerian Koordinator Kumham Imipas sejak sebulan yang lalu telah mengoordinasikan rencana pemberian amnesti dan abolisi, termasuk terhadap kasus-kasus korupsi.

Langkah ini merupakan bagian dari rencana pemberian amenesti kepada total 44.000 narapidana yang sebagian besar merupakan narapidana kasus narkoba. Khusus untuk narapidana kasus korupsi, ada beberapa syarat yang sedang dibahas.

"Hal-hal yang sedang dikoordinasikan itu antara lain terkait dengan perhitungan berapa besar pengembalian kerugian negara yang diduga atau telah terbukti dikorupsi, termasuk pula pengaturan teknis pelaksanaan dalam pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Ini perlu koordinasi yang sungguh-sungguh," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta kepada para koruptor untuk mengembalikan apa yang telah mereka curi dari negara.

Jika koruptor mengembalikan apa yang mereka curi, Prabowo menyebut mungkin saja mereka akan dimaafkan.

Hal tersebut Prabowo sampaikan saat bertemu mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024).

KOMPAS.com - Anak pemilik toko roti di Cakung, Jakarta Timur, George Sugama Halim, viral setelah video penganiayaan yang dilakukannya beredar di media sosial pada Jumat (13/12/2024).

Menurut pengakuan korban, George pernah mengeklaim dirinya kebal hukum sehingga bisa melakukan kekerasa terhadap pegawainya.

"Terus dia juga sempat ngomong, 'Orang miskin kayak elu enggak bisa masukin gua ke penjara, gua ini kebal hukum'. Dia sempat ngomong kayak gitu," ujar Dwi.

Mengenai perilaku George, apa yang menyebabkan seseorang sesumbar bahwa dirinya kebal hukum? Berikut penjelasan psikolog.

Merasa punya power

Psikolog dari Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiyani Subardjo mengatakan, ada tiga kemungkinan yang membuat George sesumbar dirinya kebal hukum.

"Alasan pertama adalah dia merasa punya power, karena anak bos toko roti, dia bisa melakukan apa saja, karena orangtuanya bos toko itu," ujar Ratna saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/12/2024).

Menurut dia, power itu bisa digunakan oleh seseorang karena statusnya, seperti atasan atau pimpinan.

Ratna menjelaskan, sindrom power ini sering membuat seseorang menjadi menganggap bahwa orang lain itu hanya bawahannya atau mereka yang tidak memiliki kuasa seperti orang tersebut.

"Karena anak bos toko ini merasa punya power orangtuanya, dia juga merasa, 'saya juga punya kuasa pada toko ini', artinya yang punya power seharusnya orangtuanya," lanjut Ratna.

Dari sini, Ratna menganggap ada fenomena bias power orangtua, sementara George merasa punya power seperti orangtuanya.

Emosi tidak terkontrol

Alasan kedua yakni tidak adanya kontrol emosi, yang menyebabkan George mudah tersulut emosi dan sulit mengendalikan diri.

Ratna mengatakan, kondisi mudah tersulut emosi ini cenderung membentuk kepribadian seseorang menjadi reaktif dalam bentuk agresif.

Bagi sebagian orang, komentar netral yang disampaikan orang lain pun bisa dianggap reaktif, dan muncul perilaku negatif.

"Perilaku negatif ini bisa secara verbal seperti menghina, atau agresif memukul, mencubit, melukai, dan sebagainya," ucap Ratna.

Ratna mengatakan, orang yang mudah tersulut emosi ini seperti ada kebutuhan di mana kasih sayang yang diterima itu tidak cukup, sehingga dia mencari perhatian dari orang lain.

Ia menambahkan, jika menilik dari kasus George, George merasa power yang dimilikinya bisa mengendalikan orang lain, akhirnya dia menuntut untuk bisa melakukan apa saja, sehingga sesumbar kebal hukum itu pun terucap.

"Jadi, ada kesombongan, ada hal yang dia pikir itu bisa melakukan apa saja terhadap orang yang dia anggap rendah," kata Ratna.

Berdasarkan pengamatan Ratna, kata-kata sesumbar itu dikeluarkan karena George merasa karyawannya tidak akan mungkin menuntut balik atau melawan dirinya, sebab karyawan masih membutuhkan gaji dari uang keluarga George.

Pola asuh yang bermasalah

Alasan ketiga yakni pola asuh orangtua yang bermasalah.

Ratna beranggapan, pola asuh bermasalah yang dialami anak-anak sejak kecil membuat anak tersebut ketika dewasa menjadi tidak memanusiakan orang lain, tidak punya etika, dan tidak bisa menghormati orang lain.

"Bisa jadi didikan ortu dulunya yang memberikan apa saja kepada anaknya, kalau dalam istilah psikologi adalah permisif, artinya anak minta apa saja dituruti," kata Ratna.

Saat orangtua memanjakan anaknya, maka anak akan merasa seolah-olah dia raja, anak itu bisa mendapatkan apa saja, apa yang diinginkan sang anak akan terpenuhi.

"Dalam hal ini, seharusnya George berterima kasih pada karyawan yang kerja pada orangtuanya," imbuhnya.

Dari kasus ini, Ratna menyampaikan bahwa pentingnya untuk mengontrol emosi, dan tetap menghormati orang lain dalam segala aspek, baik dari segi bisnis maupun keseharian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor apabila mengembalikan uang yang dicuri kepada negara merupakan bagian dari strategi pemulihan kerugian negara atau asset recovery.

Yusril mengatakan, hal itu sejalan dengan United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia.

"Apa yang dikemukakan Presiden itu sejalan dengan pengaturan UN Convention Againts Corruption (UNCAC) yang sudah kita ratifikasi dengan UU No 7 Tahun 2006. Sebenarnya setahun sejak ratifikasi, kita berkewajiban untuk menyesuaikan UU Tipikor kita dengan konvensi tersebut, namun kita terlambat melakukan kewajiban itu dan baru sekarang ingin melakukannya," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).

"Penekanan upaya pemberantasan korupsi sesuai pengaturan konvensi adalah pencegahan, pemberantasan korupsi secara efektif dan pemulihan kerugian negara (asset recovery)," sambungnya.

Yusril mengatakan, pernyataan Presiden Prabowo itu menjadi gambaran dari perubahan filosofi penghukuman dalam penerapan KUHP Nasional yang akan diberlakukan awal tahun 2026 yang akan datang.

"Penghukuman bukan lagi menekankan balas dendam dan efek jera kepada pelaku, tetapi menekankan pada keadilan korektif, restoratif dan rehabilitatif. Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi haruslah membawa manfaat dan menghasilkan perbaikan ekonomi bangsa dan negara, bukan hanya menekankan pada penghukuman kepada para pelakunya, ujarnya.

Yusril juga mengatakan, jika aset hasil korupsi masih berada di tangan koruptor tanpa pengembalian ke negara, tidak akan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi.

Sementara, kata dia, apabila uang hasil korupsi dikembalikan masuk ke APBN, akan dapat membantu menyejahterakan rakyat.

"Kalau hanya para pelakunya dipenjarakan, tetapi aset hasil korupsi tetap mereka kuasai atau disimpan di luar negeri tanpa dikembalikan kepada negara, maka penegakan hukum seperti itu tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kalau uang hasil korupsi mereka kembalikan, pelakunya dimaafkan, uang tersebut masuk ke APBN untuk menyejahterakan rakyat," tuturnya.

Yusril mengungkapkan, Kementerian Koordinator Kumham Imipas sejak sebulan yang lalu telah mengoordinasikan rencana pemberian amnesti dan abolisi, termasuk terhadap kasus-kasus korupsi.

Langkah ini merupakan bagian dari rencana pemberian amenesti kepada total 44.000 narapidana yang sebagian besar merupakan narapidana kasus narkoba. Khusus untuk narapidana kasus korupsi, ada beberapa syarat yang sedang dibahas.

"Hal-hal yang sedang dikoordinasikan itu antara lain terkait dengan perhitungan berapa besar pengembalian kerugian negara yang diduga atau telah terbukti dikorupsi, termasuk pula pengaturan teknis pelaksanaan dalam pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Ini perlu koordinasi yang sungguh-sungguh," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta kepada para koruptor untuk mengembalikan apa yang telah mereka curi dari negara.

Jika koruptor mengembalikan apa yang mereka curi, Prabowo menyebut mungkin saja mereka akan dimaafkan.

Hal tersebut Prabowo sampaikan saat bertemu mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024).

"Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," ujar Prabowo dalam YouTube Setpres, Kamis (19/12/2024).

Prabowo mengatakan, pemerintah akan memberi kesempatan kepada koruptor mengembalikan hasil curiannya.

Dia menyebutkan, pengembalian hasil curian bisa dilakukan secara diam-diam supaya tidak ketahuan.

"Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya tidak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan," jelasnya.

Lalu, Prabowo menegur para pejabat yang telah menerima fasilitas negara untuk membayar kewajibannya.

Jika mereka taat hukum dan membayar kewajiban maka apa yang terjadi di masa lalu tidak akan diungkit kembali.

"Kemudian hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa dan negara, bayarlah kewajibanmu. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah, kita menghadap masa depan, kita tidak mungkin ungkit yang dulu," tegas Prabowo.