JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan, BNPT akan melakukan pembinaan kepada 1.315 eks anggota Jemaah Islamiyah yang bertaubat dan telah berikrar setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Hari ini kita sampaikan bahwa BNPT beserta kementerian lembaga (terkait) akan menindaklanjuti deklarasi yang dilaksanakan oleh (mantan) JI tersebut," kata Eddy dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Dia mengatakan, sebuah kewajiban negara untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mantan anggota JI tersebut.

Beragam pembinaan yang akan dilakukan yakni wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dan wawasan kewirausahaan.

"Itu ada di dalam amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018," ucapnya.

BNPT dan Densus 88 juga akan membuat peta jalan untuk pendampingan dan pembinaan mantan anggota JI tersebut.

Pembinaan ini berfungsi agar para eks anggota JI tersebut tidak kembali menjadi bibit-bibit radikalisme.

Namun, Eddy menegaskan, jika para mantan JI ini melakukan kejahatan terorisme di kemudian hari, sikap tegas penegak hukum akan berlaku.

"Tentunya kalau mereka melakukan lagi perbuatannya, tentu Densus akan melakukan penegakan hukum," katanya.

Sejumlah mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) menyatakan ikrar kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2024).

Deklarasi kesetiaan ini diikuti oleh eks JI dari seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun daring.

Ikrar dipimpin oleh Ustaz Nuaim, mantan tokoh senior JI, dan diikuti seluruh eks anggota JI yang hadir.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Densus 88 Antiteror Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono, serta sejumlah pejabat negara hadir menyaksikan ikrar ini.

OKI, KOMPAS.com - Sebayak tiga narapidana Lapas Kelas IIB Kayuagung Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan melarikan diri dari sel, Sabtu (21/12/2024), subuh sekitar pukul 04.00 WIB.

Ketiga tahanan tersebut masing masing berinisial HD, TH dan EI merupakan terpidana kasus pencurian dengan pemberatan.

Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kelas IIB Kayuagung Kiagus Alfareza menjelaskan Senin (23/12/2024), kronologi kejadian yaitu sekitar pukul 4.00 WIB saat lima orang terpidana berusaha melarikan diri dari lapas tersebut.

Dari keterangan napi yang gagal kabur, upaya kabur dimulai saat salah seorang napi berhasil membengkokkan besi ruang tahanan dan membuka pintu ruang tahanan.

Setelah membuka pintu tahanan, ia lalu keluar dari sel diikuti keempat lainnya.

Kelimanya lalu naik ke atas dinding pagar penjara yang cukup tinggi menggunakan tali. Meski di atas ada kawat namun ketiga orang yang bisa naik ke dinding penjara dapat melewatinya dan langsung melompat ke bawah.

Sedang dua orang lainnya terjatuh dan gagal melarikan diri.

“Tiga orang kabur masing-masing HD, TH dan EI. Sedangkan dua lainnya terjatuh dan gagal melarikan diri.” Jelas Kiagus Alfareza

Ketiga orang yang kabur lalu bergegas meninggalkan Lapas dengan cara berjalan kaki.

“Saksi tukang ojek melihat ada orang yang berpakaian kotor berjalan ke arah Sofi, sedangkan yang lain sudah mendekati gerbang tol,” ujar Kiagus

Petugas Lapas langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap satu orang berinisial EI berjarak 1 kilometer dari lokasi Lapas. Sedangkan kedua lainnya masing masing HD dan TH lolos

“Kita sudah berkoordinasi dengan TNI-Polri untuk meminta bantuan dalam melakukan pengejaran, kita juga sudah sudah mengeluarkan status DPO untuk kedua orang yang masih melarikan diri, Kita mengawasi jalur penyeberangan seperti pelabuhan Bakauheni dan Bangka, termasuk daerah perbatasan ke Jambi,” urai Ka KPLP Kiagus Alfareza

“Untuk kedua orang yang gagal kabur kondisinya sudah membaik setelah jatuh dari dinding, menurut keterangan petugas medis kita hanya mengalami keseleo dan memar karena terjatuh,” tambah Kiagus

Saat ini pengamanan Lapas Kelas IIB Kayuagung makin ditingkatkan dengan dilakukan penambahan jumlah personel.

“Untuk petugas yang bertugas malam itu sedang kita lakukan pemeriksaan,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyebut, terdakwa dugaan korupsi pada tata niaga timah, Harvey Moeis terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Hal ini disampaikan anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Suparman Nyompa, saat menguraikan unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam sidang vonis Harye, Senin (23/12/2024).

Hakim Suparman menyebut perbuatan Harvey yang dinilai melanggar hukum antara lain adalah ia menginisiasi kerja sama sewa alat pengolahan antara PT Timah Tbk dengan perusahaan swasta.

Harvey disebut melakukan negosiasi dengan Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Direktur Keuangan PT Timah Tbk Emil Ermindra, dan Direktur Operasi Produksi PT Timah Alwin Albar.

Tindakan ini dilakukan atas sepengetahuan Direktur PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah, yang diwakili Harvey.

“Terdakwa Harvey Moeis bersama Mochtar Riza Pahlevi, Emil Ermindra, dan Alwin Albar menyepakati harga sewa pengolahan timah sebesar 4.000 dollar AS per ton untuk PT RBT dan 3.700 dollar per ton untuk empat smelter swasta tanpa kajian feasibility study dan kajian dibuat tanggal mundur,” kata Hakim Suparman di ruang sidang.

Hakim Suparman menyebut, biaya sewa smelter tersebut terlalu mahal jika dibandingkan PT Timah yang melebur bijih timah menggunakan smelter milik sendiri.

Kerja sama ini dinilai kemahalan hingga Rp 2.284.950.217.912,14 (Rp 2,2 triliun).

Tidak hanya itu, atas sepengetahuan Suparta dan Reza, Harvey Moeis juga bertemu Mochtar, Alwin Albar, dan 27 pemilik smelter swasta guna membahas permintaan Mochtar kepada mereka agar menyerahkan 5 persen dari kuota ekspor smelter swasta.

“Karena bijih timah smelter swasta tersebut bersumber dari penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk,” ujar Hakim Suparman.

Selain itu, Hakim Suparman menyebut Harvey Moeis, atas sepengetahuan Suparta, bersepakat dengan pihak PT Timah Tbk untuk menerbitkan surat perintah kerja (SPK).

SPK ini dinilai menjadi akal-akalan untuk melegalkan pembelian bijih timah dari penambang ilegal yang mengambil bijih dari IUP PT Timah.

“Dengan tujuan melegalkan pembelian bijih timah oleh smelter swasta yang berasal dari penambangan ilegal di IUP PT Timah,” tutur Hakim Suparman.

“Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka unsur melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa,” ujar Hakim Suparman.

Dalam kasus ini, hakim menjatuhkan vonis 6 tahun 6 bulan penjara terhadap Harvey.

Ia juga dihukum membayar denda Rp 1 miliar yang akan diganti dengan pidana badan selama 6 bulan jika tak dibayar.

Sebelumnya, jaksa menuntut Harvey Moeis dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 1 tahun kurungan.

Ia juga dibebankan biaya uang pengganti sebesar Rp 210 miliar.

Jaksa menilai Harvey terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan eks Direktur PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, dan para bos perusahaan smelter swasta.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 12 tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa dalam tahanan, dengan perintah tetap dilakukan penahanan di rutan,” ujar jaksa.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Harvey Moeis didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari penerimaan uang Rp 420 miliar dari hasil tindak pidana korupsi.

Harvey, yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT), bersama dengan eks Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapatkan keuntungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menemukan sebanyak 180.954 konten yang bermuatan radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme selama 2024.

Konten-konten tersebut terafiliasi dengan berbagai jaringan teroris, seperti Islamic State Iraq and Syria (ISIS), Jamaah Asharut Daulah (JAD), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Jamaah Asharut Tauhid (JAT).

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono mengungkapkan bahwa konten yang ditemukan didominasi oleh propaganda dari jaringan teror yang terhubung dengan kelompok-kelompok tersebut.

"Didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, HTI, JAT, dan JAD," ujarnya dalam konferensi pers yang diadakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Senin (23/12/2024).

Untuk menanggulangi penyebaran konten radikalisme, BNPT bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk memutus akses dan menurunkan konten-konten tersebut.

Dari sisi platform, penggunaan media sosial Instagram mencatatkan angka tertinggi dengan 86.203 konten, diikuti oleh Facebook dengan 45.449 konten, dan TikTok dengan 23.595 konten.

Selain itu, terdapat X/Twitter dengan 9.535 konten, WhatsApp dengan 8.506 konten, Telegram dengan 4.751 konten, dan media online sebanyak 3 konten.

Eddy Hartono menyoroti penggunaan Telegram yang dianggap banyak dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis dan teroris untuk menyebarkan propaganda, mengingat platform tersebut memungkinkan pembuatan grup dengan jumlah anggota yang tidak terbatas.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Komunikasi Digital termasuk oleh Telegramnya dalam konteks pendatang dihukum, kami bisa masuk ke Telegram," ucapnya.

Pemantauan konten di platform tersebut menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan bahwa perencanaan perbuatan jahat sudah dapat dipidana.

Selain itu, BNPT juga melakukan pemetaan daerah rawan radikalisme dan terorisme.

"Namun karena sifatnya rahasia, belum bisa diumumkan. Ini untuk kami sendiri untuk melakukan langkah pencegahan," tandasnya.

BEKASI, KOMPAS.com - VU (38), korban teror beruntun oleh sosok misterius di Medan Satria, Kota Bekasi, mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kamis (19/12/2024).

Permohonan perlindungan dilayangkan lantaran pelaku hingga kini tak kunjung terungkap.

"Saya dikontak LPSK tanggal 19 Desember. Saya sudah minta perlindungan LPSK, soalnya sekarang pelaku belum ketemu," ujar adik korban, TA, kepada Kompas.com, Senin (23/12/2024).

VU sudah enam kali diteror oleh orang misterius sejak beberapa bulan terakhir. Sebanyak lima teror pertama merusak mobil korban.

Pada teror keenam, pelaku menyiram air keras ke tubuh korban. Akibatnya, korban mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh.

TA mengatakan, perlindungan yang akan diberikan LPSK mencakup perlindungan fisik terhadap korban, pemberian hak atas pembiayaan dan pemberian hak atas informasi.

Kemudian, perlindungan hukum, bantuan medis, rehabilitasi psikologis korban dan psikososial, fasilitas restitusi dan kompensasi.

"Perlindungannya sesuai list yang diberikan mereka (LPSK)," ungkap dia.

Ia berharap, pelaku segera ditangkap agar keluarga dapat hidup tenang tanpa dihantui ancaman teror.

"Kami berharap pelakunya dapat ditangkap, agar kami sekeluarga dapat tenang melakukan aktivitas lagi," pungkas dia.

Sebelumnya, VI diteror oleh sosok misterius dengan menyasar mobil pribadinya sebanyak lima kali.

Teror pertama terjadi pada awal Agustus 2024, ketika pelaku menusuk sisi samping keempat ban mobil.

Teror kedua dan ketiga terjadi pada awal Oktober 2024. Dalam teror kedua, pelaku melempar batu ke arah kaca depan mobil hingga pecah.

Kemudian, teror ketiga berupa pemukulan kaca belakang menggunakan palu yang tidak membuat kaca pecah.

Namun, pelaku kembali melancarkan aksi teror keempat dengan memukul kaca belakang mobil hingga pecah.

Teror kelima, pelaku melempar bom molotov ke arah mobil pada 21 Oktober 2024, sekitar pukul 14.45 WIB.

Pelemparan ini membakar seluruh interior mobil sebelum akhirnya berhasil dipadamkan oleh pekerja bangunan dan anggota keluarga korban. Total tiga laporan dibuat korban ke polisi.

Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Dani Hamdani mengakui kesulitan mengidentifikasi pelaku teror.

"Kami masih menghadapi kesulitan karena minimnya informasi tentang pelaku. Rekaman CCTV yang ada belum dapat mengidentifikasi wajah pelaku dan identitas kendaraan," ujar Dani dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan, BNPT akan melakukan pembinaan kepada 1.315 eks anggota Jemaah Islamiyah yang bertaubat dan telah berikrar setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Hari ini kita sampaikan bahwa BNPT beserta kementerian lembaga (terkait) akan menindaklanjuti deklarasi yang dilaksanakan oleh (mantan) JI tersebut," kata Eddy dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Dia mengatakan, sebuah kewajiban negara untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mantan anggota JI tersebut.

Beragam pembinaan yang akan dilakukan yakni wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dan wawasan kewirausahaan.

"Itu ada di dalam amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018," ucapnya.

BNPT dan Densus 88 juga akan membuat peta jalan untuk pendampingan dan pembinaan mantan anggota JI tersebut.

Pembinaan ini berfungsi agar para eks anggota JI tersebut tidak kembali menjadi bibit-bibit radikalisme.

Namun, Eddy menegaskan, jika para mantan JI ini melakukan kejahatan terorisme di kemudian hari, sikap tegas penegak hukum akan berlaku.

"Tentunya kalau mereka melakukan lagi perbuatannya, tentu Densus akan melakukan penegakan hukum," katanya.

Sejumlah mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) menyatakan ikrar kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2024).

Deklarasi kesetiaan ini diikuti oleh eks JI dari seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun daring.

Ikrar dipimpin oleh Ustaz Nuaim, mantan tokoh senior JI, dan diikuti seluruh eks anggota JI yang hadir.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Densus 88 Antiteror Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono, serta sejumlah pejabat negara hadir menyaksikan ikrar ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak otomatis mendapatkan amnesti atau grasi.

Ia menjelaskan bahwa meskipun Presiden Prabowo Subianto memiliki hak untuk memberikan pengampunan, proses tersebut tetap memerlukan pengawasan dari Mahkamah Agung (MA) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kalau melakukan grasi wajib minta pertimbangan ke MA. Sedangkan untuk amnesti, itu ke DPR. Artinya, perlu ada yang mengawasi sehingga adanya pertimbangan dari kedua institusi," kata Supratman dalam keterangan tertulis, Senin (23/12/2024).

Supratman menambahkan bahwa pemerintah akan mengupayakan hukuman maksimal bagi koruptor.

Ia juga menekankan pentingnya pemulihan aset dalam kasus korupsi.

"Pemberian pengampunan bukan untuk membiarkan pelaku korupsi terbebas. Yang paling penting adalah bagaimana asset recovery berjalan dengan baik," ujarnya.

"Kemudian kalau asset recovery-nya bisa baik, pengembalian kerugian negara itu bisa maksimal. Presiden sama sekali tidak menganggap (pengampunan koruptor) dilakukan serta merta,” kata dia.

Ia menjelaskan bahwa pengampunan kepada koruptor adalah hak kekuasaan yudikatif.

Namun, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak konstitusional kepada Presiden untuk memiliki kekuasaan yudisial tersebut.

Supratman menyatakan bahwa setelah amendemen UUD 1945, kekuasaan Presiden tidak bersifat absolut.

Oleh karena itu, Presiden perlu meminta pertimbangan MA dan DPR sebelum mengambil keputusan.

"Keputusan yang diambil, apa itu grasi, amnesti, atau abolisi, harus ada pengawasannya. Tidak serta-merta Presiden mengeluarkan tanpa pertimbangan kedua institusi tersebut," tuturnya.

Supratman juga menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan melalui denda damai.

Sehingga, baik Presiden maupun Kejaksaan Agung diberikan ruang untuk memberikan pengampunan.

"Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan untuk memberikan pengampunan karena Undang-undang Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai bagi perkara tindak pidana korupsi," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana (napi). Hal itu disampaikan Menteri HukumSupratman Andi Agtas.

Menurut Supratman, usulan pemberian amnesti itu sudah diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah pengampunan terhadap beberapa kategori narapidana.

“Beberapa kasus yang terkait dengan penghinaan terhadap kepala negara atau pelanggaran UU ITE, Presiden meminta untuk diberi amnesti,” ujar Supratman di Istana Kepresidenan pada 13 Desember 2024.

Selain itu, pengguna narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi juga menjadi prioritas. Lalu, napi dengan gangguan jiwa, pengidap HIV/AIDS, dan beberapa tahanan terkait kasus Papua turut masuk dalam daftar yang diajukan kepada Presiden.

Supratman mengatakan, pemberian amnesti untuk napi terkait kasus Papua ini juga menunjukkan itikad baik pemerintah dalam mendorong rekonsiliasi nasional.

"Tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," kata Supratman.

“Ini bagian dari upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua. Ini upaya itikad baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya. Ini itikad baik pemerintah,” ujarnya lagi.

Namun, Supratman mengaku, masih akan memastikan jumlah pasti napi yang akan mendapatkan amnesti dari Presiden.

Alasan di balik kebijakan amnesti

Aspek kemanusiaan menjadi alasan utama di balik kebijakan ini. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pemberian amnesti didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan rekonsiliasi.

“Terkait amnesti ini, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu, maka tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan HAM sebagaimana tertuang dalam poin satu Astacita,” kata Pigai dilansir dari Antaranews, Minggu (15/12/2024).

Pigai menjelaskan, napi yang akan mendapat amnesti sebagian besar adalah pengguna narkotika, pelanggar UU ITE, dan tahanan politik. Hal ini terkait dengan semangat menghormati hak asasi manusia, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi dan kebutuhan medis.

“Ini semua sangat berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan dan rekonsiliasi. Masalah dengan UU ITE itu HAM, narapidana yang sakit berkepanjangan itu juga HAM. Artinya, Bapak Presiden memberi perhatian pada aspek-aspek HAM dalam pengambilan keputusannya,” ujarnya.

Kategori narapidana yang mendapat amnesti

Supratman menegaskan bahwa amnesti hanya berlaku untuk narapidana dengan kriteria tertentu.

Pengguna narkoba dengan pemakaian di bawah 1 gram, pelanggar UU ITE terkait penghinaan kepala negara, pengidap penyakit berkepanjangan, serta beberapa tahanan kasus Papua yang tidak bersenjata termasuk dalam kategori ini.

Namun, pengedar dan bandar narkoba dikecualikan dari kebijakan ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkoordinasi dengan TNI/Polri memitigasi upaya aksi teror malam Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

"Terkait Nataru, kemarin kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian dengan TNI, sudah ada operasi lilin, kami terlibat di dalamnya, dalam rangka untuk mitigasi dalam rangka memantau," ujar Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono dalam konferensi pers, Senin (23/12/2024).

Eddy mengatakan, BNPT sudah memiliki peta rawan radikalisme yang berada di Indonesia.

Karena sifat informasi tersebut rahasia, peta tersebut tak bisa disebar ke publik, termasuk awak media.

"Namun ini tetap kami sudah mengetahui kantong-kantongnya, sehingga ini menjadi fokus jadi yang kami anggap rawan radikalisme dan terorisme itu, kami lakukan pemantauan bersama-sama dengan aparat penegak hukum dan intelijen untuk dilakukan mitigasi," ucapnya.

"Jadi kalau ada aja ketahuan, langsung Densus langsung nangkep," tandas Eddy.

Pemerintah telah menetapkan libur Nataru dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri pada 26 Februari 2024.

Dalam SKB tersebut disampaikan, cuti bersama Natal diberikan hanya satu hari pada 26 Desember 2024.

Setelah perayaan Natal, tidak ada tanggal merah hingga 31 Desember 2024 yang menandakan pengujung tahun tidak masuk daftar hari libur nasional.

Pemerintah hanya menetapkan hari libur nasional Tahun Baru Masehi yang jatuh pada 1 Januari 2025, sebagaimana diatur dalam SKB 3 Menteri tertanggal 14 Oktober 2024.

Bila ditotal, hari libur dan cuti bersama Natal-Tahun Baru hanya tiga hari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok Ahli Bidang Kerja Sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Damarsyah Djumala menyebut, ada arus balik kelompok teroris menuju Suriah setelah Hayat Tahrir Al Sham (HTS) berkuasa di negara tersebut.

Oleh karenai itu, dunia internasional sedang mengamati secara cermat apa yang sedang terjadi di Suriah.

"Situasi Suriah memang sekarang sedang diamati oleh dunia internasional, terutama dikaitkan dengan arus balik teroris ke Suriah," ujar Djumala dalam konferensi pers di Aryaduta Hotel, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Mantan Duta Besar RI untuk Austria ini mengatakan, beberapa kelompok teroris di berbagai negara mulai bergerak ke Suriah.

Hal ini adalah efek dari euforia tumbangnya rezim Bashar Al Assad setelah diambil alih oleh HTS, sama seperti euforia yang terjadi di Afghanistan saat Taliban berhasil mengusir pasukan Amerika Serikat dari negara tersebut.

"Nah, euforia semacam ini juga terjadi di Suriah," ucap dia.

Oleh karean itu, kata Djumala, Pemerintah Indonesia belum bisa mengambil sikap terkait peralihan kekuasaan di Suriah.

Setidaknya, ada tiga pertimbangan Indonesia memutuskan untuk masih menunggu dan melihat transisi kepemimpinan di Suriah.

Pertama, terkait pemulihan kemanusiaan setelah HTS berkuasa.

Kedua, terkait situasi geopolitik dan kepentingan negara lain seperti Turki, Israel, Amerika, dan Iran dalam kepemimpinan baru Suriah.

Ketiga, Indonesia harus menunggu dan melihat adalah kebijakan transisi Pemerintahan Suriah yang harus mengakomodasi kelompok penguasa sebelumnya.

Sebab, menurut Djumala, dengan pemerintahan yang inklusif, pemeliharaan keamanan di Suriah bisa terlaksana dalam jangka panjang.

"Oleh karena itulah kita sedang menunggu, karena situasi masih cair. Inklusivitas dari pihak-pihak yang berdikari dalam satu pemerintahan transisi masih belum terlihat," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, peralihan kekuasaan di Suriah dari rezim Bashar Al Assad kepada kelompok pemberontak Abu Mohammed Al Julani terjadi pada Minggu (8/12/2024) lalu.

Kelompok pemberontak berhasil menguasai dua kota besar Suriah, Aleppo dan Damaskus, sedangkan Assad diketahui melarikan diri ke Rusia.

Transisi kepemimpinan kini di tangan Julani dengan pemerintahan sementara hingga 1 Maret 2025 sebelum dilakukan pemilihan kepala negara yang baru.

Konflik bersenjata di Suriah turut menyerap perhatian pemerintah.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui KBRI telah melakukan evakuasi warga negara Indonesia dari kota-kota yang bergejolak ke Indonesia.

Catatan terakhir dari Kementerian Luar Negeri RI menunjukkan terdapat 156 warga negara Indonesia (WNI) yang telah dievakuasi dari Suriah ke Tanah Air.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok Ahli Bidang Kerja Sama Internasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Damarsyah Djumala mengatakan, pemerintah Indonesia hingga saat ini belum memberikan sikap atas peralihan kepemimpinan di negara Suriah.

"BNPT seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala (BNPT) tadi masih dalam prosesi wait and see, begitu juga Kementerian Luar Negeri (RI) masih wait and see," ujar Djumala dalam konferensi pers di Aryaduta Hotel, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Mantan Duta Besar RI untuk Austria ini mengatakan, ada sejumlah faktor yang menjadi indikator apakah Indonesia harus bersikap atau menunggu.

Pertama, situasi rehabilitasi kemanusiaan yang dilakukan Suriah pasca peralihan kekuasaan dari Rezim Bashar Al Assad kepada Hayat Tahrir Al Sham (HTS).

"Itu menjadi patokan kita untuk menilai, tindakan rehabilitasi kemanusiaan. Apakah pemenang konflik ini yaitu HTS menangani masalah kemanusiaan dengan baik," imbuhnya.

Kedua, adalah konstelasi geopolitik pasca HTS menguasai Suriah. Karena menurut Djumala, banyak negara yang memiliki kepentingan setelah Bashar Al Assad tumbang.

Negara tersebut seperti Turki yang ingin menancapkan dukungannya ke Suriah, kedua adalah Amerika dan Israel yang menginginkan wilayah Dataran Golan, dan Iran-Rusia yang membutuhkan kekuatan Syiah di Suriah.

"Konstelasi geopolitik di dalam negeri Suriah Masih sangat fluid (cair) dalam arti who is getting what still unclear, masih belum jelas," imbuhnya.

Alasan ketiga Indonesia harus menunggu dan melihat adalah kebijakan transisi pemerintahan Suriah yang harus mengakomodir kelompok penguasa sebelumnya.

Sebab, menurut Djumala, dengan pemerintahan yang inklusif pemeliharaan kedamaian di Suriah bisa terlaksana dalam jangka panjang.

"Oleh karena itulah kita sedang menunggu, karena situasi masih cair inklusifitas dari pihak-pihak yang berdikari dalam satu pemerintahan transisi masih belum terlihat," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, peralihan kekuasaan di Suriah dari rezim Bashar Al-Assad kepada kelompok pemberontak Abu Mohammed Al Julani terjadi pada Minggu (8/12/2024) lalu.

Kelompok pemberontak berhasil menguasai dua kota besar Suriah, Aleppo dan Damaskus. Sedangkan Assad diketahui melarikan diri ke Rusia.

Transisi kepemimpinan kini di tangan Julani dengan pemerintahan sementara hingga 1 Maret 2025 sebelum dilakukan pemilihan kepala negara yang baru.

Konflik bersenjata di Suriah turut menyerap perhatian pemerintah. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui KBRI telah melakukan evakuasi warga negara Indonesia dari kota-kota yang bergejolak ke Indonesia.

Catatan terakhir dari Kementerian Luar Negeri RI, terdapat 156 warga negara Indonesia (WNI) yang telah dievakuasi dari Suriah ke Tanah Air.

OKI, KOMPAS.com - Tiga tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kayuagung Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, kabur dari selnya pada Jumat (20/12/2024) sekitar pukul 04.00 WIB.

Ketiga tahanan itu masing-masing berinisial HD, TH dan EI. Mereka kabur dengan cara menaiki dinding lapas.

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Binadik dan Giatja) Lapas Kelas IIB Kayuagung, Yusuf membenarkan adanya tiga orang penghuni lapas yang melarikan diri.

"Ya betul, ada lima tahanan yang sedang kita bina yang mencoba kabur. Tiga orang yang berhasil kabur," kata Yusuf, Minggu (22/12/2024).

Yusuf menambahkan, petugas Lapas langsung mengejar tiga tahanan tersebut.

“Satu orang berhasil kita tangkap kembali sedangkan sisanya dua orang lagi masih kita kejar,” katanya.

Pantauan Kompas.com hari ini, Senin (23/12/2024), Lapas Kelas IIB Kayuagung terlihat sepi. Hanya beberapa pengunjung yang datang ingin membesuk keluarganya.

Beberapa pegawai yang terlihat terkesan menghindar saat diajak berkomunikasi. Tidak terlihat peningkatan pengamanan di sekitar lokasi Lapas.