JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta agar penggunaan senjata api dievaluasi secara menyeluruh.

Hal itu dikatakan Natalius menanggapi isu maraknya penggunaan senjata api di tempat publik yang menyebabkan kematian belakangan ini.

Seperti kasus penembakan di rest area Tol Tangerang-Merak yang dilakukan anggota TNI dan penembakan juga terjadi di Bone, Sulawesi Selatan, terhadap seorang pengacara.

"Artinya, terjadi penyalahgunaan senjata baik oleh aparat maupun masyarakat sipil yang harus jadi atensi baik oleh pimpinan TNI, Polri, dan juga Perbakin. Ini harus dievaluasi total karena jelas-jelas menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata," kata Natalius dalam keterangan pers, Sabtu (4/1/2025).

Dia menegaskan, penggunaan senjata baik oleh aparat maupun masyarakat sipil diikat dengan ketentuan dan aturan yang sangat ketat, termasuk prosedur penggunaannya.

Sebab itu, peristiwa penembakan ini menjadi bukti adanya aspek legalitas dan prosedur yang dilanggar, sehingga bukan saja pengetatan yang diperlukan tetapi evaluasi total.

"Penggunaan senjata secara tidak bertanggung jawab jelas menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dan juga ancaman bagi stabilitas sosial," tutur Pigai.

Munculnya kasus-kasus penembakan ini, kata Natalius, bukan saja menimbulkan ketakutan bagi masyarakat tetapi juga ancaman bagi hak hidup.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyatakan, menurut Pasal 3 DUHAM, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi.

Dia menilai, penyalahgunaan senjata yang menyebabkan ancaman terhadap keselamatan individu jelas bertentangan dengan hak asasi manusia.

"Salah satu aspek penting HAM juga adalah kebebasan dari rasa takut atau freedom from fear. Dalam kasus seperti ini, jelas menebarkan ketakutan dan tentu saja menjadi ancaman bagi kehidupan. Sementara negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya," ujarnya.

KOMPAS.com - Sejumlah warga terdampak tempat pembuangan akhir (TPA) liar di Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

TPA liar tersebut terletak di sepanjang aliran Sungai Pesanggrahan dengan luas hampir 3,7 hektare dan telah beroperasi setidaknya sejak tahun 2009.

Selain itu, letak TPA liar itu berjarak kurang dari 50 meter dari sejumlah kompleks perumahan di sekitar seperti Perumahan Griya Cinere 2, Taman Dika, Panorama Cinere, Bukit Cinere dan lainnya.

TPA liar itu disebut telah beroperasi selama 15 tahun menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan warga sekitar.

Sejak 2009, warga telah melakukan protes berulang kali atas kegiatan ilegal pembuangan dan pembakaran sampah di lokasi tersebut. Namun sampai kini, belum ada tindakan yang tegas dan penegakan hukum yang dilakukan.

Perwakilan Forum Warga Terdampak Dodi Ariawanto berharap, Komnas HAM dapat membantu untuk menegakkan HAM atas lingkungan yang baik dan sehat.

“Serta memfasilitasi agar Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Pusat dapat menjalankan kewajibannya, sehingga hak warga masyarakat terpenuhi,” kata Dodi dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (2/1/2025).

TPA liar itu sempat disidak oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq pada November 2024, kemudian disegel.

Meski demikian, warga mengaku sampai saat ini operasi TPA liar tersebut masih terus berlangsung.

Selain itu, belum ada tindakan berarti untuk mengatasi masalah bau dan potensi penyebaran penyakit yang timbul akibat tumpukan sampah.

Juru Kampanye Polusi dan Urban Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abdul Ghofar yang mendampingi forum warga terdampak menyatakan, operasi TPA liar tersebut menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan manusia.

Dia menuturkan, TPA liar tersebut mempraktikkan pengangkutan, penimbunan dan pembakaran sampah secara ilegal.

Aktivitas tersebut, kata Ghofar, merenggut hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak atas udara bersih, hingga hak atas kesehatan warga.

“Negara melalui institusinya harus memenuhi hak asasi warga melalui upaya penegakan hukum, pemulihan lingkungan dan jaminan untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat yang bebas dari polusi,” ucap Abdul.

Komisioner Komnas HAM Bidang Pengaduan Hari Kurniawan berujar, pelanggaran HAM dalam kasus ini terjadi akibat pembiaran.

Dia menuturkan, Komnas HAM akan menganalisis kasus untuk melihat dugaan pelanggaran HAM yang terjadi seperti hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak dasar lain.

“Selain itu Komnas HAM akan memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan dan mencari solusi atas kasus yang sudah berlangsung lebih dari 15 tahun ini,” ujar Hari.

SERANG, KOMPAS.com - Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan, mengklarifikasi isu penolakan pendampingan terhadap korban penembakan di tol Tangerang-Merak Km 45.

Dalam video berdurasi 5 menit19 detik itu, Iwan memberikan alasan penolakan hingga kronologi korban datang ke Polsek Cinangka pada Kamis (2/1/2025) dini hari.

Iwan membantah menolak pendampingan, menurut dia, pihaknya hanya menjalankan prosedur dan meminimalisasi pelanggaran aturan.

"Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapa pun yang meminta pendampingan," kata Iwan dalam video yang diposting akun Instagram @polsek_cinangka_polres_cilegon, Jumat.

Iwan mengatakan, pada saat korban datang ke Polsek, dia memerintahkan anak buahnya untuk mengecek kelengkapan dokumen kendaraan sesuai prosedur pelaporan.

"Kenapa kita minta dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian, untuk kita menghindari atau meminimalisasi adanya pelanggaran hukum," kata dia.

Pihak Polsek Cinangka, kata dia, bahkan ingin memfasilitasi korban untuk membuat laporan terlebih dahulu, namun korban terburu-buru meninggalkan Polsek Cinangka.

Hingga akhirnya ada informasi terkait penembakan di rest area Km 54 Tol Tangerang-Merak. Terkait hal itu dirinya mengaku prihatin dengan perisitiwa tersebut.

Insiden penembakan terjadi di rest area Km 45 Tol Tangerang-Merak arah Jakarta pada Kamis (2/1/2025).

Peristiwa itu mengakibatkan satu orang tewas yakni IA (48) dan satu lainnya R (59) mengalami luka serius.

Kasus ini bermula dari sewa mobil yang diuga hendak dibawa kabur oleh pelaku. Pemilik mobil sekaligus korban menduga mobil hendak dibawa kabur karena GPS yang terpasang di unit kendaraan dicopot pelaku.

Korban kemudian mengejar mobil yang terdeteksi berada di Pandeglang hingga terjadi aksi kejar-kejaran dan insiden penembakan di rest area 45 tol Jakarta-Merak arah Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, atau yang dikenal dengan istilah presidential threshold.

Keputusan ini tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 222 UU Pemilu sebelumnya mensyaratkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus didukung oleh sekurang-kurangnya 20 persen kursi partai politik (parpol) atau gabungan parpol di DPR RI, atau minimal 25 persen suara sah nasional parpol berdasarkan hasil Pemilu lima tahun sebelumnya.

Dengan dibatalkannya ketentuan ini, setiap parpol peserta Pemilu mendatang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa adanya ambang batas.

"Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (final and binding)," ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (3/1/2025).

Ia menegaskan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, terikat dengan putusan MK tersebut dan tidak dapat melakukan upaya hukum apa pun.

Yusril juga mencatat bahwa permohonan untuk menguji ketentuan Pasal 222 UU Pemilu telah dilakukan lebih dari 30 kali, dan baru pada pengujian terakhir ini dikabulkan.

Ia melihat adanya perubahan sikap MK terhadap konstitusionalitas norma tersebut dibandingkan dengan putusan-putusan sebelumnya.

"Namun apapun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari sebagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis. MK berwenang menguji norma undang-undang dan berwenang pula menyatakannya bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tambahnya.

Setelah adanya tiga Putusan MK Nomor 87, 121, dan 129/PUU-XXII/2024 yang membatalkan keberadaan ambang batas pencalonan, Yusril menyatakan bahwa pemerintah akan membahas implikasi keputusan tersebut terhadap pengaturan pelaksanaan Pilpres 2029.

"Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan presidential threshold, maka pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR," tuturnya.

Ia memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk KPU, Bawaslu, akademisi, pegiat Pemilu, dan masyarakat akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam sidang perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 yang digelar di Ruang Sidang MK, Jakarta, pada Kamis (2/1/2025).

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo.

"Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” imbuhnya.

Adapun pasal yang dinyatakan bertentangan tersebut berkaitan dengan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik.

Pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut:

"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya."

Gugatan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 diajukan oleh empat pemohon, yaitu Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirl Fatna.

KOMPAS.com - Eks Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/1/2025) pukul 10.00 WIB dengan didampingi beberapa orang.

Ronny Sompie diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus suap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan agar meloloskan eks Kader PDI-P, Harun Masiku sebagai anggota DPR.

Selain Harun, Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto juga ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga meminta Harun melarikan diri dari kejaran KPK pada Januari 2020.

Meski begitu, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika belum bisa membeberkan materi pemeriksaan terhadap Ronny.

“Betul, saksi RFS telah hadir hari ini. Yang bersangkutan dimintai keterangan,” ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (3/1/2025).

Berikut profil Ronny Sompie dan kaitannya dengan kasus Harun Masiku.

Profil Ronny Sompie

Ronny merupakan purnawirawan jenderal Polri dengan pangkat terakhir Irjen atau jenderal bintang dua.

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1984 tersebut lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 17 September 1961.

Ronny menjabat sebagai Dirjen Imigrasi sejak Senin (10/8/2015) hingga Selasa (28/1/2020).

Sebelum menduduki jabatan tersebut, Ronny adalah Kapolda Bali sejak Selasa (17/3/2015).

Pada saat itu, ia menggantikan Irjen Albertus Julius Benny Mokaku yang dimutasi menjadi staf ahli Kapolri.

Ia dilantik menjadi Kapolda Bali oleh Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti di Ruang Rapat Utama, Mabes Polri, Jakarta.

Riwayat pendidikan Ronny Sompie

Dilansir dari laman pribadinya, Ronny pernah menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri.

Berikut riwayat pendidikan Ronny:

1. Pendidikan dalam negeri

• Akademi Kepolisian (1984)
• Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK-PTIK (1988)
• Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri (2000)
• S2 Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya (2003)
• Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri di Lembang (2007)
• S3 Hukum Universitas Borobudur, Jakarta (2015).

2. Pendidikan luar negeri

• Familirisation Police Officer di Brunei Darusallam (1995)
• International Management of Serious Crime Course, Singapore (2001)
• Seminar Internasional di bidang Narkotika, Tokyo (2005)
• Transnational Organized Crime Course dari ICITAP (2005).

Rekam jejak Ronny Sompie

Selama berkarier di Polri, Ronny menduduki berbagai jabatan, baik di tingkat daerah maupun Mabes Polri.

Simak rekam jejak Ronny berikut ini:

• Perwira Staf di PTIK Jakarta
• Kanit Crime Squad Polwiltabes Surabaya
• Kapolsek Pabean Cantikan Surabaya
• Kanit Vice Control Ditreskrim Polda Metro Jaya
• Kasat Reserse Polres Metro Jakarta Barat (1997)
• Wakapolres Metro Jakarta Pusat
• Kasatreskrim Polwiltabes Bandung
• Kasat Tindak Pidana Tertentu Polda Jawa Timur (2001)
• Kasat Tindak Pidana Umum Polda Jatim
• Kapolres Gresik (2002-2003)
• Kapolres Sidoarjo (2005)
• Ditserse Narkoba Polda Jatim
• Kabag Kerjasama Luar Negeri SDM Polri
• Dirreskrim Polda Sumatera Utara (2006)
• Kabag Perpustakaan STIK–PTIK (2008)
• Kapolwiltabes Surabaya (2009-2010)
• Karo Ops. Polda Metro Jaya (2010)
• Karo Kelembagaan dan Tata Laksana Srena Polri (2010)
• Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri (2010-2013)
• Kepala Divisi Humas Polri (2013-2015)
• Kapolda Bali (2015)
• Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (2015-2020).

Kaitan Ronny Sompie dengan kasus Harun Masiku

Saat kasus Harun mencuat pada Januari 2020, Ronny menjabat sebagai Dirjen Imigrasi.

Kasus Harun bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Depok, dan Banyumas pada 8-9 Januari 2020.

Kasus tersebut terkait upaya meloloskan Harun sebagai anggota DPR dengan cara menyuap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Beberapa orang yang ditangkap KPK adalah Wahyu dan Agustiani Tio Feidelina selaku mantan anggota Badan Pengawas Pemilu.

Namun, KPK gagal meringkus Harun karena eks kader PDI-P ini sudah melarikan diri sebelum OTT KPK.

Pada saat itu, Harun disebut melarikan diri ke Singapura pada 6 Januari 2020.

Dilansir dari Kompas.com, Rabu (22/1/2020), Ronny selaku Dirjen Imigrasi kemudian mengonfirmasi bahwa Harun sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

Pernyataan Ronny berkebalikan dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang mengatakan, Harun masih berada di luar negeri pada 16 Januari 2020.

Setelah Yasonna mengeluarkan pernyataan, Ronny segera memberikan klarifikasi bahwa terjadi delay time yang disebabkan adanya gangguan perangkat IT di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta.

Gangguan tersebut menyebabkan keterlambatan mengenai informasi kepulangan Harun ke Indonesia.

Yasonna kemudian mengumumkan pencopotan Ronny agar tidak ada konflik kepentingan terkait kasus Harun pada Selasa (28/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Detasemen Khusus 88 Anti-teror Polri melatih 2.285 mantan narapidana terorisme (napiter) dan 8.140 mantan Jamaah Islamiyah (JI) untuk membantu program swasembada pangan.

Mereka dibina untuk bergabung dengan brigade pangan bentukan Kementan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pembinaan itu meliputi bimbingan dan pendampingan pemerintah terhadap para napiter dalam memperkuat sektor pertanian.

PIXABAY/DEZALB Ilustrasi petani. Program Brigade Pangan juga mengembangkan pola kemitraan dengan kelembagaan petani lokal.

“Kami akan bina, karena mereka adalah saudara-saudara kita juga. Jadi nanti dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) yang akan melakukan pendampingan,” ujar Mentan saat menggelar perjanjian kerja sama di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (3/1/2025).

Amran mengatakan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang paling berpotensi dalam memperkuat ekonomi bangsa.

“Pertanian juga menjadi ujung tombak dalam membuka lapangan kerja. Karena itu, ribuan napiter dan juga napi-napi lain dapat didorong menjadi tenaga produktif dalam mewujudkan swasembada pangan,” kata Amran.

Sebelumnya, Kementan juga telah bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengajak narapidana bebas bersyarat gabung brigade swasembada pangan.

“Dan sekarang bersama Densus. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik untuk Indonesia agar bisa mempercepat swasembada,” tutur Amran.

Sementara itu, Kepala Densus 88 Anti-teror Polri Irjen Sentot Prasetyo mengatakan bahwa pembinaan polisi terhadap terdakwa terorisme terus dilakukan dari waktu ke waktu.

Untuk itu, pihaknya juga membagi zona klaster, dari klaster merah, kuning hingga hijau.

“Merah artinya mereka yang masih memegang ideologi kekerasan dan hijau mereka yang sudah kembali menjadi masyarakat pancasila. Dan kebetulan dari kegiatan pelatihan ini kita sudah menghasilkan panen di Lampung, Banten Jawa Barat dan Jawa Timur secara umum kami juga didukung oleh dinas dinas pertanian di Provinsi,” kata Sentot.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, pihaknya berjanji memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Hal tersebut disampaikan Nasaruddin dalam upacara peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-79 di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pusat, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

"Semangat memperingati Hari Amal Bakti tahun 2025 tak dapat dipisahkan dari komitmen seluruh jajaran Kementerian Agama dalam mendukung dan mengimplementasikan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran," kata Nasaruddin dalam keterangan tertulis.

Nasaruddin mengatakan, HAB ke-79 mengangkat tema "Umat Rukun Menuju Indonesia Emas". Katanya, tema ini merupakan wujud dari misi Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyebut, Asta Cita mengamanatkan bahwa Indonesia emas dapat terwujud jika umat hidup rukun dan harmonis.

"Sebaliknya, Indonesia emas akan sulit diwujudkan sekiranya umat tidak rukun dan tidak harmonis,” ujarnya.

Nasaruddin juga mengajak jajarannya untuk berperan serta dalam mewujudkan berbagai program kemaslahatan umat di tingkat nasional maupun global.

"Kementerian Agama harus mampu menguatkan peran dalam kampanye penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, sejalan dengan Asta Cita Presiden,” tuturnya.

Lebih lanjut, Nasaruddin mengatakan, perspektif agama sangat dibutuhkan dalam kampanye pencegahan kerusakan iklim.

Forum Conference of the Parties (COP) ke-28 tahun 2023 di Abu Dhabi dan COP ke-29 tahun 2024 di Azerbaijan secara khusus membuka Paviliun Iman sebagai platform bersama para tokoh lintas agama untuk menyuarakan pentingnya pelestarian alam dari perspektif agama-agama.

“Selain itu, Deklarasi Istiqlal yang ditandatangani oleh Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta pada 5 September 2024, juga menegaskan tentang pentingnya persatuan, toleransi, kemanusian, dan penanggulangan perubahan lingkungan,” kata dia.

Selain itu, Menag juga mengingatkan jajarannya agar terlibat dalam penguatan pendidikan keagamaan. Proses pendidikan, kata dia, akan menghasilkan sumber daya manusia unggul dalam karakter, penguasaan sains, teknologi, literasi, dan memiliki kepedulian sosial.

Menurut Nasaruddin, anak-anak dan peserta didik yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia adalah modal kekuatan bangsa dalam mengarungi percaturan global.

“Mendukung program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, makan bergizi gratis, akan dilaksanakan pada lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama,” kata dia.

Terakhir, ia mengatakan, pemberdayaan ekonomi umat juga menjadi konsentrasi Kemenag di hari lahirnya yang ke-79 ini.

“Mari kita satukan langkah kaki, bulatkan niat dan satukan pikiran untuk terus berkhidmat demi agama, bangsa, dan negara dengan niat ibadah. Kita semua perlu berupaya menjadi sahabat spiritual umat sesuai kapasitas masing-masing,” ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, atau yang dikenal dengan istilah presidential threshold.

Keputusan ini tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 222 UU Pemilu sebelumnya mensyaratkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus didukung oleh sekurang-kurangnya 20 persen kursi partai politik (parpol) atau gabungan parpol di DPR RI, atau minimal 25 persen suara sah nasional parpol berdasarkan hasil Pemilu lima tahun sebelumnya.

Dengan dibatalkannya ketentuan ini, setiap parpol peserta Pemilu mendatang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa adanya ambang batas.

"Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (final and binding)," ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (3/1/2025).

Ia menegaskan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, terikat dengan putusan MK tersebut dan tidak dapat melakukan upaya hukum apa pun.

Yusril juga mencatat bahwa permohonan untuk menguji ketentuan Pasal 222 UU Pemilu telah dilakukan lebih dari 30 kali, dan baru pada pengujian terakhir ini dikabulkan.

Ia melihat adanya perubahan sikap MK terhadap konstitusionalitas norma tersebut dibandingkan dengan putusan-putusan sebelumnya.

"Namun apapun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari sebagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis. MK berwenang menguji norma undang-undang dan berwenang pula menyatakannya bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tambahnya.

Setelah adanya tiga Putusan MK Nomor 87, 121, dan 129/PUU-XXII/2024 yang membatalkan keberadaan ambang batas pencalonan, Yusril menyatakan bahwa pemerintah akan membahas implikasi keputusan tersebut terhadap pengaturan pelaksanaan Pilpres 2029.

"Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan presidential threshold, maka pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR," tuturnya.

Ia memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk KPU, Bawaslu, akademisi, pegiat Pemilu, dan masyarakat akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam sidang perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 yang digelar di Ruang Sidang MK, Jakarta, pada Kamis (2/1/2025).

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo.

"Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” imbuhnya.

Adapun pasal yang dinyatakan bertentangan tersebut berkaitan dengan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik.

Pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut:

"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya."

Gugatan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 diajukan oleh empat pemohon, yaitu Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirl Fatna.

JAKARTA, KOMPAS.com - Heru Hanindyo, hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang didakwa menerima suap untuk membebaskan pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk mengeluarkannya dari tahanan.

Permintaan tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya saat membacakan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum.

Dalam eksepsi itu, kuasa hukum Heru mengajukan beberapa argumen yang pada intinya menilai dakwaan jaksa tidak sah.

“Memerintahkan penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Heru Hanindyo dari tahanan,” kata pengacara Heru di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Pengacara juga meminta agar majelis hakim menerima seluruh nota keberatan terdakwa dan menyatakan surat dakwaan jaksa batal demi hukum, atau setidaknya tidak dapat diterima.

Heru melalui kuasa hukumnya juga meminta agar perkara yang menjeratnya tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lebih lanjut.

Pihaknya juga meminta agar hakim memerintahkan pengembalian semua barang bukti yang disita penyidik dan jaksa penuntut umum.

“Atau pihak dari mana barang tersebut disita,” tutur pengacara.

Sebelumnya, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Erintuah, Mangapul, dan Heru, didakwa menerima suap senilai Rp 4,6 miliar untuk membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan jaksa.

Suap tersebut diberikan dalam pecahan Rp 1 miliar dan 308.000 dollar Singapura oleh pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Jaksa menyebutkan bahwa uang suap itu bersumber dari ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Tannur, dan telah diberikan selama proses persidangan di PN Surabaya. Ketiga hakim itu kemudian menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap Ronald Tannur.

BENGKAYANG, KOMPAS.com - Adut Prayoko (25) alias Andut, narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Bengkayang, Kalimantan Barat, kabur pada Selasa (31/12/2024).

Hanya sehari menghirup udara "bebas" Andut kembali ditangkap. Pelariannya berakhir di warung kopi, Rabu (1/1/2025) sekitar pukul 16.30 WIB.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bengkayang AKP Anuar Syarifudin mengatakan, Andut dilaporkan kabur dengan cara menjebol dinding tahanan, Selasa sore.

“Kami menangkap kembali Andut berdasarkan permintaan bantuan dari Rutan Bengkayang,” kata Anuar dalam keterangan tertulis, Kamis (2/1/2025).

Anuar menerangkan, setelah menerima informasi identitas pelaku, pihaknya menerjunkan tim pencarian dan berkoordinasi dengan sejumlah tokoh masyarakat.

“Akhirnya, pada hari Rabu, kamu mendapat informasi, bahwa pelaku kabur berada di sebuah warung kopi,” ujar Anuar.

Setelah ditangkap, lanjut Anuar, pihaknya menyerahkan pelaku Andut kepada Rutan Bengkayang untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Adut Prayoko alias Andut (25) merupakan warga binaan dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan dijerat Pasal 363 KUHP dengan hukuman 3 tahun penjara.

Selain itu, Andut merupakan residivis dalam kasus yang sama. Setidaknya Andut sudah tercatat 5 kali terjerat kasus hukum.

"Andut itu sudah termasuk residivis, sudah 5 kali di proses hukum, dan kali ini dia divonis 3 tahun penjara,” tutup Anuar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) buka suara menanggapi banyaknya aduan warga ke lembaganya.

Tercatat, MA menjadi lembaga yang paling banyak diadukan, dengan total 469 laporan sepanjang tahun 2024.

Juru Bicara MA, Yanto beralasan bahwa banyaknya aduan bisa jadi karena produk hukum yang dikeluarkannya adalah putusan kalah dan menang.

Pihak yang kalah akan merasa kecewa sehingga mengadukan permasalahan tersebut ke berbagai pihak.

"Pertama, kalau paling banyak diadukan produk MA itu kan kalah menang, iya toh? Yang kalah mesti ya bereaksi, kalau yang menang ya (akan menyatakan), 'Oh, bagus kan gitu'," kata Yanto dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Menurut Yanto, hal ini berbeda dengan produk hukum lembaga maupun institusi lain yang putusan finalnya tidak berbentuk status kalah dan menang.

"Karena kalau produk penegak hukum lain kan enggak kalah menang, ya. MA ini memutus, putusannya hasilnya kalah dan menang, kan gitu. Jadi ya karena putusannya kalah menang, bagi yang kalah mesti kecewa, kan begitu kan," tutur Yanto.

Lebih lanjut, ia pun merespons kritik Komisi III DPR RI yang menilai lembaganya sulit dihubungi.

Dia bilang, konteks ini perlu dilihat secara lebih luas.

Jika pihak yang dihubungi adalah hakim yang tengah menangani perkara, komunikasi memang akan terbatas.

"Ya siapa dulu (yang) dihubungi. Kalau yang dihubungi hakimnya yang menangani perkara tentu enggak bisa kan. Tapi kalau kedinasan, saya pikir enggak juga (sulit dihubungi). Kalau kedinasan saya yakin enggak, karena kan mitra kerja ya Komisi III itu," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Komisi III DPR RI mencatatkan ada 469 aduan masyarakat terkait dengan proses penanganan hukum sepanjang tahun 2024.

Aduan terbanyak mengenai perkara di Mahkamah Agung (MA).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, aduan terbanyak terkait dengan proses hukum di pengadilan.

Pihaknya mengkategorikannya sebagai aduan terkait penanganan perkara di MA.

"Kami kategorikan sebagai pengaduan ke Mahkamah Agung, jumlah aduannya 149, presentasinya hampir sepertiga dari aduan yang masuk, itu 31,7 persen,” ujar Habiburokhman, Jumat (27/12/2024).

Pengaduan terkait MA didominasi oleh isu penanganan perkara, mafia peradilan, mafia pertanahan, serta profesionalisme pelayanan publik.

Tak cuma itu, ia mengkritik MA menjadi mitra kerja Komisi III yang paling kurang responsif dibandingkan lembaga lain.

Sebab, MA kerap tak merespons saat dikonfirmasi soal temuan permasalahan ataupun aduan masyarakat yang diterima Komisi III DPR RI.

“Kalau respons, ya terus terang memang paling susah respons. Saya sendiri hampir tidak pernah mendapatkan respons dari institusi di Mahkamah Agung,” kata Habiburokhman.

“Kadang-kadang kita mau cari informasi saja, kita sebagai penerima aspirasi masyarakat ingin nanya ke ketua pengadilan, kebetulan kita ada nomor HP-nya, ditolak,” ujar dia.

Politikus Gerindra itu menduga bahwa para hakim di pengadilan ataupun di MA mencoba untuk menjaga independensi.

Namun, Habiburokhman merasa sikap tersebut tidak tepat diterapkan kepada Komisi III DPR RI.

Sebab, dia dan jajarannya di Komisi III hanya berupaya meneruskan aspirasi masyarakat atas keluhan yang disampaikan.

“Karena kami ini kan menyalurkan aspirasi rakyat. Bukan perkara pribadi kami, bukan kami ingin intervensi, tapi apa yang kami dapat di sini kami sampaikan. Mungkin belum ada pemahaman yang sama,” kata Habiburokhman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan narapidana yang memenuhi kriteria amnesti dari Presiden Prabowo Subianto akan mengikuti pendidikan HAM terlebih dahulu.

Langkah ini, kata dia, bertujuan membangun kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan sekaligus mengubah pola pikir narapidana dari kecenderungan kriminal menuju perspektif humanis.

“Pelatihan mereka terkait nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, perdamaian. Yang paling penting perubahan mindset. Mindset kriminal menjadi mindset human,” ujar Pigai saat ditemui di Graha Pengayoman, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (2/1/2025).

Pigai mengatakan, program pendidikan HAM menjadi salah satu prioritas Kementerian HAM pada 2025. Narapidana diusulkan amnesti akan melalui tahap inventarisasi dan pelatihan sebelum proses tersebut dilanjutkan.

Dia menjelaskan langkah ini sudah mulai dilaksanakan, dengan tim kementerian mendatangi lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pendataan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengangkat wacana amnesti bagi sekitar 44 ribu narapidana dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jumat (13/12/2024).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan amnesti ini diberikan kepada narapidana kasus penggunaan narkotika, penderita penyakit berkepanjangan, individu dengan gangguan kejiwaan, serta mereka yang terkait kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), penghinaan kepala negara, atau aksi bersenjata di Papua.

Kebijakan ini dilandasi semangat kemanusiaan, rekonsiliasi, dan upaya mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

Data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memproyeksikan sekitar 44 ribu narapidana memenuhi kriteria amnesti. Usulan tersebut akan diajukan ke DPR untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menuturkan pihaknya masih melakukan pendataan narapidana yang memenuhi kriteria amnesti sekaligus menyusun pertimbangan hukum terkait.