JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Hakim Panel 3 sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Arief Hidayat 'menyentil' Ahmad Yusuf, kuasa hukum calon kepala daerah pada Pilkada Pekanbaru Mufhilun dan Ade Hartati Rahmat, lantaran datang terlambat.

Peristiwa ini terjadi saat Arief Hidayat mempersilakan kuasa hukum pasangan calon kepala daerah Kabupaten Bondowoso, Bambang Soekarwo dan Moc Baqir, untuk membacakan permohonan gugatan PHPU.

Ketika melihat Ahmad Yusuf melintas, Arief Hidayat menanyakan identitas kuasa hukum untuk perkara 95/PHPU-WAKO-XXIII Kota Pekanbaru.

"Ini (yang melintas) pemohon 95," tanya Arief, dalam sidang yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (8/1/2024).

"Iya yang Mulia," jawab Yusuf.

Menyadari keterlambatan tersebut, Hakim Arief berkelakar, menanyakan apakah Yusuf lupa waktu karena terpesona dengan Monumen Nasional (Monas) yang terlihat dari Gedung MK.

"Masih di Monas tadi? Saya kira masih lihat Monas lupa sidang," ungkap Arief, yang disambut tawa dari hadirin.

"Silakan memperkenalkan diri dulu," lanjut Arief.

Yusuf menjelaskan kepada Ketua Majelis Hakim Panel bahwa ia telah tiba di Gedung MK sejak pukul 06.00.

Namun, terjadi kekeliruan informasi mengenai jadwal sidang Panel 3 yang seharusnya berlangsung pada pukul 19.00.

"Baik Yang Mulia, sebelumnya kami sudah datang dari jam 06.00. Karena miskomunikasi, enggak tahu kiranya (sidang) jam 13.00 pindah ke jam 19.00. Sehingga kami miskomunikasi," terang Yusuf.

Arief kemudian menanggapi, "Iya makanya masih kita tunggu".

Yusuf pun memperkenalkan diri sebagai Kuasa Hukum dari pasangan calon kepala daerah Pekanbaru.

Arief kemudian mempersilakan Yusuf untuk duduk.

Namun, Arief mengingatkan bahwa toleransi diberikan karena adanya miskomunikasi antara kuasa hukum dan pihak MK yang menyebabkan keterlambatan.

"Jadi, kalau dalam keadaan normal dipanggil tiga kali enggak ada berarti sudah dianggap gugur, tapi kalau ini kan ada miskomunikasi, sidangnya diundur," ujar Arief.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Upaya penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 23,4 gramke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, berhasil digagalkan.

Sabu itu disita dari tersangka berinisial AR dan telah dimusnahkan di dalam Kantor Sentra Pelayanan Polres Mimika, Selasa (7/1/2025).

Kapolres Mimika, AKBP I Komang Budiartha, dalam siaran pers menjelaskan sabu ini diamankan dari tersangka AR saat hendak diselundupkan ke Lapas Kelas II B Timika pada 5 Desember 2024 lalu.

"Sabu-sabu yang kami musnahkan ini seberat 23,4 gram dari jumlah awal seberat 25,4 gram yang disita oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Mimika," kata I Komang, Rabu (8/1/2025).

Menurut I Komang, awal mula pihaknya menangkap tersangka karena terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu.

"Tersangka dihubungi dan ditawari oleh anak tirinya berinisial TI yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II B Timika," ujar I Komang.

Lebih lanjut, kata I Komang, tersangka ditawari bekerja sebagai kurir atau perantara dalam jual beli paket sabu kepada tersangka berinisial F. Tersangka merupakan warga binaan Lapas Kelas II B Timika.

Dia kemudian dihubungi oleh istrinya berinisial I buat mengambil paket sabu milik tersangka inisial F di jasa pengiriman barang.

“Upah atau gaji yang didapat oleh tersangka dalam sekali mengedarkan atau menempel paket narkotika jenis sabu kepada konsumen sebesar Rp 150.000 per paket,” ucap I Komang.

I Komang mengatakan, sabu itu bila laku bakal terjual seharga sekitar Rp 47.500.000.

Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

Sementara itu, terkait dengan proses ketiga warga binaan Lapas Kelas II B Timika, Kasat Narkoba Polres Mimika, AKP Andi Basuki Rahmat, mengatakan, ketiganya sudah diamankan dan dilakukan penangkapan.

“Terhadap ketiganya, proses sementara berjalan, namun tidak dilakukan penahanan di rutan Polres Mimika karena statusnya masih warga binaan," kata Andi.

"Jika ketiganya sudah selesai menjalani hukumannya di Lapas untuk kasus yang pertama, maka dilanjutkan dengan perkara yang baru ini,” sambung Andi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Saldi Isra menegur Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Timur karena tidak mampu menjawab jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di provinsi tersebut.

Awalnya, Saldi menanyakan kepada kuasa hukum pemohon, dalam hal ini kuasa hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta Gus Hans (Risma-Gus Hans), terkait jumlah saksi mereka di TPS Jawa Timur.

"Pertanyaan saya itu berapa TPS yang saksi paslon yang Anda wakili, yang tidak tanda tangan di TPS? Anda bisa sampaikan enggak?" kata Saldi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) gubernur Jatim, di Ruang Sidang MK, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kuasa hukum Risma-Gus Hans, Tri Wiyono, kemudian terlihat kebingungan dan meminta Saldi mengulangi pertanyaan.

"Berapa jumlah TPS di Jatim?" kata Saldi lagi.

Namun, Wiyono terlihat tak bisa menjawab dan ditegur Saldi agar bisa menghafal angka TPS di Jawa Timur.

Saldi kemudian meminta pihak KPUD Jawa Timur agar menjawab pertanyaannya.

"Lawyer harus hafal dong, pasti ditanya hakim kalau itu. KPU Jawa Timur ada? Berapa jumlah TPS?" kata Saldi.

"64.000-an," ujar pihak KPUD Jatim.

"KPU aja nggak hafal, ha-ha-ha-ha, itu kan main jawab cepat aja, pokoknya dikira-kira 64.000-an lah," ucap Saldi.

Pihak KPUD Jatim kemudian berkilah bahwa agenda persidangan bukan untuk mendengarkan keterangan mereka.

"Belum waktunya menjawab, Yang Mulia," ujar pihak KPUD Jatim.

Respons KPUD Jatim yang berkelit dari pengetahuannya terkait jumlah TPS ini ditegur Saldi Isra.

Saldi mengingatkan agar semua pihak berperkara, baik termohon, pemohon, maupun pihak terkait, harus menjawab apabila diperintahkan hakim.

"Saya hakim, hakim nanya harus Anda jawab," kata Saldi.

KOMPAS.com - Kabar tebaru, tersangka utama kasus sindikat uang palsu di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar ASS resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Makassar pada Selasa (7/1/2025).

ASS diketahui menempati ruang tahanan di Blok B Mapenaling yang merupakan area khusus bagi tahanan baru.

Hal ini seperti diungkap Kepala Rutan Makassar, Jayadikusumah yang membenarkan penahanan tersebut.

“Annar Salahuddin Sampetoding saat ini ditahan di Blok B Mapenaling. Ruang ini memang diperuntukkan bagi penghuni baru agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan dan penghuni lain di Rutan Makassar,” jelas Jayadi, seperti dikutip dari Tribun Jateng.

Blok B Mapenaling adalah ruang tahanan yang dirancang untuk memberikan waktu adaptasi bagi tahanan baru sebelum mereka dipindahkan ke ruang tahanan reguler.

"Jadi, tahanan yang baru masuk itu harus kami masukkan ke kamar Mapenaling. Biasanya seminggu sampai dua minggu kita pindahkan ke depan, ke blok kamar lain," terang Jayadi.

Selama ditahan di ruangan tersebut, tersangka diharap dapat bersosialisasi terlebih dahulu.

"Di dalam Mapenaling diharapkan bisa sosialisasi dulu. Kemudian kita lihat apakah yang bersangkutan ada lawan ataupun nyawanya terancam atau tidak," lanjutnya.

Sebelumnya Kondisi Tersangka ASS Dikabarkan Sakit

Sebelum resmi ditahan di rutan, kondisi tersangka ASS dikabarkan menurun setelah dilarikan ke rumah sakit pasca menjalani pemeriksaan pada Sabtu (28/12/2024) lalu.

Tersangka sempat dirawat di kamar VVIP RS Bhayangkara Makassar, Sulawesi Selatan dengan penjagaan petugas kepolisian.

Saat diserahkan oleh penyidik, terdapat dokumen hasil pemeriksaan medis ASS dari RS Bhayangkara Makassar.

"Sudah ada hasil pemeriksaan kesehatannya dari RS Bhayangkara juga, infonya yang bersangkutan ada riwayat jantung. Tapi Terkait kesehatannya besok kami cek lagi dengan dokter," jelasnya.

Peran Tersangka ASS dalam Kasus Uang Palsu UIN Alauddin

Terkait kasus temuan sindikat pembuatan uang palsu UIN Alauddin, Polres Gowa menetapkan ASS sebagai tersangka utama pada, Senin (30/12/2024).

Sosok ASS adalah seorang pengusaha kaya asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Sebagai tersangka utama kasus pabrik uang palsu di UIN Alauddin, tersangka ASS berperan sebagai investor.

"Tersangka ASS memiliki peran pemberi ide, kemudian ikut memberikan modal, membeli mesin, dan pemberi perintah untuk mencetak uang palsu," ungkap Ditreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Dedi Supriyadi.

Sementara itu, Yudhiawan juga menjelaskan bahwa berkat kerja sama antara ASS dan Kepala Perpustakaan UIN Alauddin yang berinisial AI maka mesin cetak uang palsu itu berhasil masuk ke lingkungan kampus.

"Jadi ini mesin dimasukkan ke kampus, alasannya ini kalau ada mahasiswa mau meminjam buku bisa fotocopy, bisa dicetak agar tidak curiga," tambahnya.

Yudhiawan juga mengungkapkan bahwa sebelum menemukan mesin pencetak uang palsu di kampus, polisi lebih dulu menyambangi rumah ASS di Makassar.

Semula produksi uang palsu dilakukan di rumah ASS di Makassar, namun karena kebutuhan untuk mencetak uang dalam jumlah besar kemudian mesin dipindahkan ke UIN.

"Awalnya di Jl Sunu Makassar, namun karena membutuhkan jumlah yang lebih besar, mereka memerlukan alat yang lebih besar, sehingga pindah ke kampus," jelas Yudhiawan.

Adapun barang bukti berupa mesin cetak yang ditemukan di perpustakaan UIN tersebut dibeli seharga Rp 600 juta dan didatangkan dari China.

Akibat perbuatannya, ASS kini dijerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda Rp 50.000.000.000.

Hingga saat ini, polisi telah menetapkan 18 orang sebagai tersangka dalam kasus sindikat pembuatan uang palsu UIN Alauddin Makassar, dengan satu orang lainnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Sumber:
jateng.tribunnews.com
kompas.com

-

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Saldi Isra mencecar kuasa hukum pasangan calon walikota dan wakil walikota Medan nomor urut 2, Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani yang dinilai tidak mengerti pertanyaannya.

Awalnya, kuasa hukum Ridha-Abdul menyebut ada indikasi pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan.

Sehingga dugaan itu menjadi materi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) walikota Medan.

Saldi Isra kemudian bertanya, apakah ada tempat yang spesifik tuduhan pembukaan kotak suara yang tidak sesuai aturan itu dilakukan?

"Itu ada tempat spesifiknya?" tanya Saldi.

"Di seluruh kejadian Yang Mulia, yang kami urai dalam pokok permohonan," ucap kuasa hukum Ridha-Abdul.

Namun saat dilihat materi pokok permohonan, Saldi hanya mendapat dugaan pelanggaran pergeseran waktu pemilihan.

Tak ada penjabaran lokasi peristiwa pembukaan kotak suara seperti yang dituduhkan pihak Ridha-Abdul

"Itu kan perubahan jadwal, kalau yang kemudian membuka itu, itu di mana?," tanya Saldi lagi.

"Di situ juga Yang Mulia, di bukti perubahan jadwal," jawab kuasa hukum Ridha-Abdul.

Kuasa hukum Ridha-Abdul bersikukuh bahwa pokok perkara memuat detil lokasi pembukaan kotak suara yang dilakukan tanpa prosedur.

Suara Saldi Isra kemudian meninggi. Ia kembali menanyakan lebih rinci lagi, di TPS mana terjadi pembukaan kotak suara secara ilegal tersebut.

"Ini kan kalau yang ini (pokok perkara terkait) pergeseran waktu, tapi yang saya tanya itu di TPS mana dibuka kotak suara itu, ada nggak yang di halaman ini," kata Saldi.

"Eh anda mengerti nggak yang saya tanya!" tegasnya lagi.

Mendengar suara tinggi Saldi, kuasa hukum Ridha-Abdul pun hanya menunduk sembari menjawab, "Paham Yang Mulia."

"Jangan yang nggak ada yang anda jelaskan, di sini real anda jelaskan pergeseran waktu pemungutan suara. Oke saya terima ini, yang saya tanya sekarang anda mengatakan terjadi pembukaan kotak suara, di sini juga (bukti 11-33 disebut ada), padahal itu tidak. Ini di ruang sidang loh, disaksikan orang banyak, nanti salah orang menerima persepsi. Jadi yang anda cantumkan di sini hanya pergeseran waktu ya," kata Saldi.

"Baik Yang Mulia," imbuh kuasa hukum Ridha-Abdul.

KOMPAS.com - Sebuah petisi yang menyerukan reformasi polisi, ramai dibagikan di media sosial dengan tagar #ReformasPolri.

Petisi #ReformasPolri awalnya dibagikan akun media sosial X @ba***, Kamis (5/12/2024).

Namun, petisi #ReformasPolri belakangan ramai dibagikan ulang oleh banyak warganet di media sosial.

"Stop Impunitas aparat! #ReformasiPOLRI Sekarang!" seru pengunggah.

Hingga Selasa (6/1/2025) pukul 15.00 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani 7.885 orang.

Lantas, ada apa di balik petisi #ReformasPolri?

Petisi #ReformasiPolri

Inisiator petisi #ReformasiPolri menuliskan, seruan ini dilakukan agar Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi menyeluruh terhadap instansi Polri.

Pasalnya, belakangan terjadi rentetan kasus penembakan oleh polisi di luar hukum yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Petisi itu mencatat, terdapat tiga kasus penembakan oleh kepolisian yang perlu disoroti per Desember 2024.

Pertama, kasus penembakan terhadap pelajar SMK Negeri 4 Semarang, Gamma oleh Ajun Inspektur Dua Robig Zaenudin pada 24 Desember 2024.

Kasus ini pun sempat menuai kritik publik, karena polisi sempat berdalih penembakan itu dilatarbelakangi oleh aksi tawuran. Belakangan, diketahui bahwa tak ada tawuran saat kejadian.

Kedua, kasus anggota Brimob Polda Bangka Belitung yang menembak warga Bangka Barat bernama Beni pada 24 November 2024 karena diduga mencuri kelapa sawit. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan hukum nasional dan internasional.

Kasus ketiga melibatkan mantan Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar yang menembak mati Kasatreskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar.

AKP Ulil ditembak pada 22 November 2024 oleh kawan sekantornya karena menangkap salah satu pelaku tambang galian C ilegal.

Kejadian itu lalu menimbulkan pertanyaan terkait aturan penggunaan senjata oleh polisi.

"Terlalu naif untuk disebut oknum karena kejadian represif oleh aparat kepolisian seperti ini nampaknya terus berulang," kata inisiator petisi.

"Kejadian-kejadian ini pun mencerminkan kegagalan sistemik instansi Polri dalam prosedur penggunaan senjata api dan pola pikir aparat yang cenderung represif," lanjutnya.

Berikut link petisi #ReformasiPolri yang berjudul Saatnya REFORMASI POLRI Menyeluruh!:

• Link petisi #ReformasiPolri

Tanggapan Kompolnas

Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim menuturkan, pimpinan Polri tidak menoleransi anggota polisi yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, atau bertindak pidana.

Menurutnya, anggota Polri yang melanggar akan dikenai sanksi, salah satunya berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

"Apabila maksud petisi tersebut (ingin) menindak tegas polisi yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan, hal tersebut telah dilakukan Polri dan kami pastikan akan dilakukan dengan tidak pandang bulu," katanya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Yusuf tidak memungkiri pelanggaran yang dilakukan anggota Polri dapat terjadi kapan pun, seperti halnya pada institusi lain.

Kompolnas sebagai pengawas eksternal terhadap kinerja dan integritas Polri menekankan, institusi aparat tak hanya bekerja untuk menyatakan bersalah dan menindak tegas pelanggar hukum.

Polri juga harus menekankan upaya pencegahan pelanggaran dengan melakukan pembinaan integritas dan konsep diri sebagai polisi yang melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat, serta menegakan hukum berkeadilan.

"Lebih utama lagi optimalisasi berfungsinya pengawasan melekat oleh pimpinan dalam setiap tingkatan dan satuan-satuan fungsi kepada anggotanya," lanjut dia.

Terkait dengan reformasi Polri, Kompolnas mendorong dan memastikan dilakukan akselerasi reformasi kultur kepolisian.

Sebab, Yusuf menilai saat ini kultur kepolisian Indonesia masih kurang maksimal.

"Kultur melindungi, mengayomi, dan melayani serta menegakan hukum yang berkeadilan dan menghormati HAM (masih kurang mewujud)," imbuhnya.

KOMPAS.com - Sebuah petisi yang menyerukan reformasi polisi, ramai dibagikan di media sosial dengan tagar #ReformasPolri.

Petisi #ReformasPolri awalnya dibagikan akun media sosial X @ba***, Kamis (5/12/2024).

Namun, petisi #ReformasPolri belakangan ramai dibagikan ulang oleh banyak warganet di media sosial.

"Stop Impunitas aparat! #ReformasiPOLRI Sekarang!" seru pengunggah.

Hingga Selasa (6/1/2025) pukul 15.00 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani 7.885 orang.

Lantas, ada apa di balik petisi #ReformasPolri?

Petisi #ReformasiPolri

Inisiator petisi #ReformasiPolri menuliskan, seruan ini dilakukan agar Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi menyeluruh terhadap instansi Polri.

Pasalnya, belakangan terjadi rentetan kasus penembakan oleh polisi di luar hukum yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Petisi itu mencatat, terdapat tiga kasus penembakan oleh kepolisian yang perlu disoroti per Desember 2024.

Pertama, kasus penembakan terhadap pelajar SMK Negeri 4 Semarang, Gamma oleh Ajun Inspektur Dua Robig Zaenudin pada 24 Desember 2024.

Kasus ini pun sempat menuai kritik publik, karena polisi sempat berdalih penembakan itu dilatarbelakangi oleh aksi tawuran. Belakangan, diketahui bahwa tak ada tawuran saat kejadian.

Kedua, kasus anggota Brimob Polda Bangka Belitung yang menembak warga Bangka Barat bernama Beni pada 24 November 2024 karena diduga mencuri kelapa sawit. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan hukum nasional dan internasional.

Kasus ketiga melibatkan mantan Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar yang menembak mati Kasatreskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar.

AKP Ulil ditembak pada 22 November 2024 oleh kawan sekantornya karena menangkap salah satu pelaku tambang galian C ilegal.

Kejadian itu lalu menimbulkan pertanyaan terkait aturan penggunaan senjata oleh polisi.

KOMPAS.com - Pertikaian yang sedang berlangsung antara Pangeran Harry, Meghan Markle, dan keluarga kerajaan Inggris tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda.

Duke dan Duchess of Sussex masih terlibat dalam pertikaian hukum dan kontroversi publik, yang semakin menjauhkan diri dari Raja Charles dan anggota keluarga kerajaan Inggris lainnya.

Komunikasi telah berkurang, dengan Pangeran Harry dan Meghan Markle mengejar agenda mereka sendiri sementara monarki mempertahankan sikap yang tertutup.

Ketegangan antara kedua belah pihak, yang diperburuk oleh tuntutan hukum, tuduhan yang menonjol, dan perselisihan keluarga, terus menarik perhatian dunia.

Sikap Raja Charles dan Tuduhan Tidak Bertindaknya Polisi

Menurut Daily Mail, skandal baru-baru ini yang melibatkan surat dari Pangeran Harry dan Meghan Markle telah membenarkan keputusan Raja Charles untuk tidak ikut campur dalam pertikaian hukum putranya.

Raja Charles dengan tegas menolak untuk mendukung upaya Pangeran Harry untuk mendapatkan kembali keamanan yang didanai pembayar pajak, sebuah keputusan yang awalnya dikritik oleh banyak orang tetapi sekarang tampaknya dapat dibenarkan.

Sementara itu, Kepolisian Metropolitan telah diselidiki karena diduga mengabaikan perintah pengadilan terkait kasus penyadapan telepon Pangeran Harry.

Meskipun Pangeran Harry memenangkan ganti rugi sebesar 150.000 poundsterling (Rp 3 miliar), kurangnya tindakan Scotland Yard telah memicu kemarahan publik.

Dengan menjauhkan diri dari drama-drama ini, Raja Charles menunjukkan keyakinannya bahwa melibatkan monarki hanya akan menambah kekacauan.

Pengejaran Paparazzi di New York

Pengejaran mobil paparazzi yang terkenal di New York pada Mei 2024 masih menjadi masalah yang kontroversial bagi Pangeran Harry dan Meghan Markle.

Duke dan Duchess menggambarkan insiden itu sebagai cobaan yang "hampir fatal", mengklaim bahwa para fotografer itu ceroboh dalam pengejaran mereka.

Namun, temuan NYPD bertentangan dengan klaim mereka, yang menyatakan bahwa tidak ada cedera atau tabrakan yang dilaporkan.

Frustrasi dengan tak adanya penangkapan, Pangerang Harry mengancam tindakan hukum terhadap NYPD, yang semakin memperburuk hubungannya dengan otoritas Amerika dan monarki Inggris.

Raja Charles tidak ikut campur dalam situasi tersebut, menghindari keterlibatan langsung dalam perjuangan hukum putranya yang sedang berlangsung.

Yang paling mengganggu Pangeran Harry adalah kematian ibunya, Putri Diana, saat melarikan diri dari paparazzi. Tidak diragukan lagi Pangeran Harry bahkan tidak dapat memikirkannya tanpa teringat ibunya.

Keluarga kerajaan Inggris menghadapi tahun yang tidak menentu. Raja Charles, yang berjuang melawan masalah kesehatan, tidak menunjukkan keinginan untuk memperbaiki hubungannya dengan Pangeran Harry.

Demikian pula, masalah kesehatan Kate Middleton sendiri telah membebani dinamika keluarga.

Meskipun ada harapan bahwa kesulitan pribadi dapat menyatukan kembali keluarga yang retak, "titik-titik kritis" yang mendasarinya, seperti tuntutan hukum Pangeran Harry dan kritik publik, masih belum terselesaikan.

Apakah rekonsiliasi mungkin terjadi, atau apakah perselisihan ini akan menentukan warisan monarki, masih harus dilihat.

Masalah Baru bagi Raja Charles karena Elon Musk?

Elon Musk pergi ke platform X (dulu Twitter) untuk berbicara tentang hubungan antara Jimmy Savile dan Raja Charles, yang telah kembali diawasi, terutama mengingat ruang lingkup kejahatan Savile, yang mencakup pelecehan terhadap ratusan orang di berbagai lembaga, termasuk rumah sakit tempat ia bekerja sebagai relawan.

Di Inggris, Jimmy Savile pernah menjadi tokoh televisi yang terkenal, dikenal karena memandu acara-acara seperti "Top of the Pops" dan "Jim'll Fix It" di BBC.

Namun setelah kematiannya pada tahun 2011, Savile secara anumerta terungkap sebagai salah satu predator seksual paling agresif di Inggris, dengan tuduhan pelecehan yang berlangsung selama enam dekade.

Hubungannya dengan Raja Charles III (saat itu Pangeran Charles) menjadi sangat kontroversial. Savile diketahui memiliki hubungan dekat dengan Charles, menasihatinya tentang hubungan masyarakat dan kegiatan amal.

Mereka bertukar surat selama lebih dari dua dekade, dengan Savile bahkan digambarkan sebagai penasihat tidak resmi, yang membantu memodernisasi citra publik kerajaan.

KOMPAS.com - Pertikaian yang sedang berlangsung antara Pangeran Harry, Meghan Markle, dan keluarga kerajaan Inggris tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda.

Duke dan Duchess of Sussex masih terlibat dalam pertikaian hukum dan kontroversi publik, yang semakin menjauhkan diri dari Raja Charles dan anggota keluarga kerajaan Inggris lainnya.

Komunikasi telah berkurang, dengan Pangeran Harry dan Meghan Markle mengejar agenda mereka sendiri sementara monarki mempertahankan sikap yang tertutup.

Ketegangan antara kedua belah pihak, yang diperburuk oleh tuntutan hukum, tuduhan yang menonjol, dan perselisihan keluarga, terus menarik perhatian dunia.

Sikap Raja Charles dan Tuduhan Tidak Bertindaknya Polisi

Menurut Daily Mail, skandal baru-baru ini yang melibatkan surat dari Pangeran Harry dan Meghan Markle telah membenarkan keputusan Raja Charles untuk tidak ikut campur dalam pertikaian hukum putranya.

Raja Charles dengan tegas menolak untuk mendukung upaya Pangeran Harry untuk mendapatkan kembali keamanan yang didanai pembayar pajak, sebuah keputusan yang awalnya dikritik oleh banyak orang tetapi sekarang tampaknya dapat dibenarkan.

Sementara itu, Kepolisian Metropolitan telah diselidiki karena diduga mengabaikan perintah pengadilan terkait kasus penyadapan telepon Pangeran Harry.

Meskipun Pangeran Harry memenangkan ganti rugi sebesar 150.000 poundsterling (Rp 3 miliar), kurangnya tindakan Scotland Yard telah memicu kemarahan publik.

Dengan menjauhkan diri dari drama-drama ini, Raja Charles menunjukkan keyakinannya bahwa melibatkan monarki hanya akan menambah kekacauan.

Pengejaran Paparazzi di New York

Pengejaran mobil paparazzi yang terkenal di New York pada Mei 2024 masih menjadi masalah yang kontroversial bagi Pangeran Harry dan Meghan Markle.

Duke dan Duchess menggambarkan insiden itu sebagai cobaan yang "hampir fatal", mengklaim bahwa para fotografer itu ceroboh dalam pengejaran mereka.

Namun, temuan NYPD bertentangan dengan klaim mereka, yang menyatakan bahwa tidak ada cedera atau tabrakan yang dilaporkan.

Frustrasi dengan tak adanya penangkapan, Pangerang Harry mengancam tindakan hukum terhadap NYPD, yang semakin memperburuk hubungannya dengan otoritas Amerika dan monarki Inggris.

Raja Charles tidak ikut campur dalam situasi tersebut, menghindari keterlibatan langsung dalam perjuangan hukum putranya yang sedang berlangsung.

Yang paling mengganggu Pangeran Harry adalah kematian ibunya, Putri Diana, saat melarikan diri dari paparazzi. Tidak diragukan lagi Pangeran Harry bahkan tidak dapat memikirkannya tanpa teringat ibunya.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Kepala Lapas Kelas IIB Sampit Meldy Putera dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kelas IIB Sampit Tamrin Simamora dinonaktifkan imbas terendusnya dugaan pengendalian narkoba dan pungutan liar (pungli) yang terjadi di lapas setempat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Penonaktifan tersebut dilakukan usai terbit surat dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Nomor PAS-SA.05.02.01 perihal Permintaan Tim Pemeriksa pada 6 Januari 2025 lalu.

Dalam surat tersebut, diterangkan bahwa usai adanya berita viral terkait dugaan penggunaan narkoba dan pungutan liar di Lapas Kelas IIB Sampit, tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta Kepala Lapas Kelas IIB Sampit Meldy Putera dan Kepala KPLP Lapas Kelas IIB Sampit Tamrin Simamora.

“Dalam rangka memudahkan tim Inspektorat melakukan pemeriksaan, maka kedua pegawai dimaksud dibebastugaskan sementara dan ditempatkan di Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Kalteng,” menurut keterangan sebagaimana dikutip dari surat itu.

Surat tersebut bersifat sangat segera dan ditandatangani langsung oleh Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan, Y Ambeg Paramarta, secara elektronik.

Saat dikonfirmasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi dan Pemasyarakatan Kalteng, Tri Saptono, membenarkan bahwa kedua pimpinan Lapas Sampit itu dinonaktifkan imbas kasus dugaan pungli dan adanya penyalahgunaan narkoba dari lapas, sebagaimana tertera dalam surat tersebut.

“Benar, Mas,” ucap Tri membenarkan, saat dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan, Selasa (7/1/2025).

Ditanya lebih lanjut perihal sampai kapan penonaktifan dua pejabat itu akan berakhir dan kapan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kedua pejabat, Tri tidak memberikan jawaban pasti.

“Sampai kapannya menunggu pemerintah pusat. Kapan pemeriksaannya juga masih menunggu, secepatnya,” pungkas Tri.

Kepala Lapas Kelas IIB Sampit, Meldy Putera, juga membenarkan isi surat tersebut.

Dirinya bakal diperiksa oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perihal dugaan adanya pungli dan narkoba di lapas yang ia pimpin itu.

“Ya, benar, itu aja, Pak,” ujar Meldy ketika dikonfirmasi dari Palangka Raya, Selasa.

Perihal kapan dirinya bakal diperiksa dan kapan status penonaktifannya akan berhenti, Meldy mengaku bahwa dirinya juga tidak mengetahui hal itu.

“Enggak tahu, enggak ada, Pak,” tulis Meldy melalui pesan singkat.

Diminta penjelasan perihal dugaan penggunaan narkoba serta adanya pungli dari dalam lapas yang dia pimpin, Meldy masih enggan memberikan penjelasan sampai dia diperiksa oleh tim inspektorat nantinya.

“Nanti aja, usai saya diperiksa aja,” pungkasnya.

DEPOK, KOMPAS.com - Kuasa hukum Sandi Butar Butar, Deolipa Yumara, menilai keputusan Dinas Damkar Kota Depok yang tidak memperpanjang kontrak kerja kliennya dipengaruhi oleh ketidaksukaan personal.

Ia berpendapat, tindakan ini merupakan buntut Sandi yang berani membongkar kasus-kasus korupsi di lingkungan Dinas Damkar.

“Pemberhentian (kontrak kerja) Sandi ini saya rasa unsur kebencian dari satu orang, satu kelompok, atau beberapa orang yang dirugikan atas tindakan Sandi yang membongkar kasus-kasus korupsi yang ada di Damkar,” ungkap Deolipa saat ditemui di Sukmajaya, Depok, Selasa (7/1/2025).

Deolipa menekankan bahwa situasi ini melibatkan ketidaksukaan secara personal terhadap Sandi.

terlebih, Sandi memiliki rekam jejak kerja yang baik dan tidak pernah absen, berbeda dengan dua personel Damkar lainnya yang juga tidak diperpanjang kontraknya karena indisipliner.

“Rasanya ada tiga orang personel yang diberhentikan dan salah satunya Sandi. Dua lainnya indisipliner karena jarang masuk, sedangkan Sandi masuk terus dan berguna bagi masyarakat Kota Depok dan Indonesia,” jelas Deolipa.

Lebih lanjut, Deolipa mengkritik keputusan Dinas Damkar yang menilai kinerja Sandi setelah hampir 10 tahun bekerja sebagai tidak memuaskan.

Ia menyebut hal tersebut sebagai tindakan yang tidak berdasar.

“Ini sudah ngawur. Sudah 10 tahun baru dievaluasi bilang enggak baik, padahal selama 10 tahun kerjanya bagus,” tegas Deolipa.

Sebagai tindak lanjut, Deolipa dan kliennya berencana untuk mengambil langkah hukum terhadap Dinas Damkar atas tindakan yang dinilai tidak transparan dan tidak profesional.

Dinas Damkar Depok secara resmi tidak memperpanjang kontrak kerja Sandi, yang tercantum dalam Surat Keterangan Kerja pada Kamis (2/1/2025) dengan nomor 800/140/PKTT/PO.DAMKAR/I/2024.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Sandi Butar Butar tidak diperpanjang kontraknya setelah sembilan tahun lebih bekerja, dengan masa kerja dari 10 November 2015 hingga 31 Desember 2024.

“Masa kerja sejak 10 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2024. Alasan berhenti (yaitu) tidak diperpanjang kontrak,” demikian isi surat yang ditandatangani oleh Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, Tesy Haryanti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menhan Jepang Nakatani Gen bertemu pada Selasa (7/1/2025) di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, Jakarta.

Kepala Biro Info Pertahanan (Infohan) Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menyebut, dalam pertemuan itu tidak dibahas secara spesifik mengenai penguatan siber antar kedua negara.

"Siber (cyber) prinsipnya adalah disampaikan tadi oleh dua delegasi adalah tantangan global bersama. Memang tidak secara spesifik disebutkan siber," kata Brigjen Frega ditemui di Gedung Kemenhan usai pertemuan, Selasa.

Frega kemudian menjelaskan bahwa kedua Menhan membahas mengenai tantangan global yang dihadapi bersama. Di antaranya, terorisme hingga penanggulangan bencana di kawasan.

"Memang secara konkret (kerja sama menghadapi tantangan global) sudah dilakukan antara Indonesia dengan Jepang," ujarya.

Selain itu, dalam pertemuan juga disinggung mengenai pembaruan informasi atau update situasi di Laut China Selatan (LCS).

Kedua Menhan, menurut Frega, sepakat menyampaikan bahwa pendekatan multilateral dan bilateral akan terus digunakan Indonesia-Jepang demi tercapainya perdamaian stabilitas di kawasan.

"Tentunya Indonesia dan Jepang pun memahami bahwa ada ketegangan, ada dinamika, yang memang tidak bisa dihindari tapi pada prinsipnya semuanya mengacu pada upaya-upaya menyelesaikannya secara internasional, UNCLOS," katanya.

"Dan yang paling penting adalah Indonesia mengadopsi politik luar negeri bebas aktif, sehingga kita pun juga tetap menjaga. Makanya kita menjajaki hubungan dengan Jepang. Kita tidak berpihak, kita membuka peluang dengan siapa saja termasuk Jepang," ujarnya lagi.

Sebagai informasi, pertemuan Menhan RI dan Jepang berlangsung sekitar dua jam di Gedung Kemenhan.

Pertemuan itu berlangsung tertutup usai upacara penyambutan digelar terbuka di halaman Gedung Kemenhan.