KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, pada hari ini, Senin (13/1/2025). Hasto diperiksa atas dua perkara terkait korupsi.

Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail mengatakan, kliennya telah selesai menjalani pemeriksaan dan keluar dari Gedung Merah Putih KPK, sekira pukul 13:32 WIB. Itu artinya pemeriksaan berlangsung 3,5 jam dari pukul 10.00 WIB.

Setelah keluar dari Gedung Merah Putih, Hasto Kristiyanto memilih bungkam terkait pemeriksaan tersebut.

"Pemeriksaan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik," kata Maqdir kepada awak media di gedung KPK, dikutip dari Tribunnews.

Maqdir enggan menungkap materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik kepada Hasto Kristiyanto. Sebab pihaknya sudah bersepakat untuk tidak mengungkap materi pemeriksaan ke publik.

"Untuk hal-hal yang lain terkait perkara, silakan ditanyakan kepada penyidik karena ini kesepakatan kami dengan penyidik, karena kami hanya menyampaikan Pak Hasto hanya diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalangi penyidikan," jelas Maqdir.

Hasto Kristiyanto bersama tim hukumnya kemudian menuju bus berwarna merah putih untuk pergi meninggalkan gedung KPK. Mereka diiringi sejumlah simpatisan yang memekikkan kata-kata, "Merdeka".

Diketahui, kedatangan Hasto Kristiyanto ke Gedung Merah Putih KPK terlihat dikawal banyak orang.

Mereka datang secara rombongan dengan menggunakan bus berkelir merah putih. Ia datang bersama sejumlah Tim Hukum PDIP yang terdiri dari Maqdir Ismail, Ronny Talapessy, Patra M Zen, dan lain-lain.

Kader PDIP yang juga ahli hukum, Ronny Talapessy mengungkapkan, setidaknya ada 1.000 pengacara yang mendampingi kasus Hasto Kristiyanto.

Ribuan pengacara tersebut terdiri dari advokat dari berbagai organisasi advokat dan badan bantuan hukum yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kemungkinan Penahanan
Banyaknya pengacara yang mendukung Hasto Kristiyanto dalam perkara Harun Masiku diduga karena muncul kemungkinan dilakukannya penahanan.

Pasalnya, belakangan KPK memberikan kabar bahwa Hasto Kristiyanto bisa saja langsung ditahan meski baru pertama kali diperiksa sebagai tersangka.
Tentu saja, jika KPK memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Hasto Kristiyanto bersalah.

Pernyataan itu sebelumnya disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (10/1/2025).

“Kita tunggu apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya (untuk ditahan), tinggal kita tunggu,” kata Asep.

Hasto Kristiyanto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) dan tersangka untuk perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice) dalam perkara Harun Masiku.

Ia seharusnya dipanggil KPK untuk diperiksa pekan lalu.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Hasto Kristiyanto Batal Ditahan KPK Hari Ini, Akan Ada Pemeriksaan Selanjutnya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI telah menangkap 16 buronan internasional yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Interpol selama 2024.

“Sepanjang tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil meringkus 16 orang buronan internasional yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Interpol,” ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto, dalam keterangan resminya, Senin (13/1/2025).

Buron terakhir yang ditangkap adalah YZ, seorang warga negara asing (WNA) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang diduga merupakan bagian dari sindikat judi online negara tersebut.

Selain menangkap sejumlah buronan Interpol, Imigrasi mencatat sejumlah peningkatan terhadap jumlah WNA yang dijadikan tersangka dalam tindak pidana keimigrasian.

Pada tahun 2024, sebanyak 130 WNA ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana keimigrasian.

Angka ini meningkat hingga 228 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Tahun itu, sebanyak 53 tersangka ditahan oleh Imigrasi.

“Sementara itu, Imigrasi mengenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap 5.434 WNA di tahun 2024,” kata Agus.

Dia mengatakan, total penindakan administratif keimigrasian di tahun 2024 meningkat 150 persen dibandingkan dengan tahun 2023, yang jumlah penindakan menyentuh angka 2.734 orang.

Sementara itu, jumlah orang yang ditangkal masuk ke Indonesia juga meningkat di tahun 2024.

“Sebanyak 10.583 orang ditangkal masuk ke Indonesia pada 2024,” lanjut Agus.

Angka ini naik 58 persen jika dibandingkan dengan penangkalan di tahun 2023, yang kasusnya mencapai angka 6.673 orang.

Agus menjelaskan, tindakan administratif keimigrasian (TAK) bisa dilakukan selama WNA yang berada di Indonesia terbukti melakukan kegiatan berbahaya yang diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

“TAK juga dapat dikenakan kepada WNA yang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” lanjut dia.

Dalam praktiknya, TAK dapat diberikan dalam bentuk pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, hingga larangan untuk berada di tempat tertentu di dalam wilayah Indonesia.

“Selain itu, Imigrasi juga berhak memberlakukan keharusan bertempat tinggal di lokasi tertentu, pengenaan biaya beban, dan yang paling berat adalah deportasi dari wilayah Indonesia,” lanjut dia.

Deportasi ini juga bisa dilakukan pada WNA yang melarikan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya, sebagai upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan nasional.

STABILITAS kawasan Timur Tengah tidak hanya menjadi urusan regional, tetapi juga berdampak langsung pada perdamaian global. Konflik yang terus meningkat, khususnya di Suriah Utara, semakin memperumit situasi geopolitik.

Eskalasi signifikan terjadi antara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan milisi pro-Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang didukung oleh Turkiye.

Dalam kurun waktu tidak sampai seminggu, serangan udara dan penggunaan drone telah merenggut lebih dari 100 nyawa di wilayah seperti Al Manbij, Tall Tamr, Deir Ezzor, Al Hasakeh, hingga pedesaan Aleppo.

Bantuan militer udara Turkiye turut memperdalam konflik ini, mencerminkan keterlibatan pihak ketiga yang memperburuk krisis.

Menlu Turkiye, Hakan Fidan, baru-baru ini juga menegaskan bahwa Turkiye akan melanjutkan serangan terhadap posisi SDF hingga mereka menyerah, dengan alasan mengamankan stabilitas kawasan dan keamanan perbatasan.

Turkiye juga menyatakan komitmennya untuk mendukung transisi politik di Suriah demi menciptakan perdamaian jangka panjang.

Keterlibatan Turkiye dalam konflik Suriah bukanlah fenomena baru. Hubungan antara kedua negara telah lama diwarnai ketegangan, setidaknya akarnya berasal dari berbagai isu historis dan geopolitik.

Salah satu persoalan utama adalah sengketa wilayah Hatay, yang masih dianggap sebagai bagian dari Suriah oleh Damaskus.

Di sisi lain, isu sensitif mengenai aliran air Sungai Efrat juga menjadi sumber konflik, meskipun perjanjian pada 1987 menjamin jatah minimum untuk Suriah.

Lebih penting lagi, dukungan Suriah terhadap kelompok separatis PKK (Partai Pekerja Kurdistan) sejak pertengahan 1980-an, telah menjadi pemicu utama ketegangan.

PKK, yang dianggap Turkiye sebagai organisasi teroris, bertanggung jawab atas kematian lebih dari 30.000 warga Turkiye.

Pemimpin PKK, Abdullah Öcalan, bahkan secara terbuka tinggal di Damaskus hingga akhir 1990-an, memicu respons keras dari Ankara.

Pada 1998, ketegangan meningkat hingga nyaris memicu perang setelah militer Turkiye bersiap melakukan serangan udara dan darat ke Suriah. Ancaman ini akhirnya memaksa Suriah mengusir Öcalan dan membatasi aktivitas PKK di wilayahnya.

Perbandingan dengan konflik di negara lain

Dalam memandang situasi Suriah saat ini, penting untuk membandingkannya dengan proses transisi politik di negara lain seperti Mesir dan Afghanistan.

Di Mesir, transisi terjadi melalui kudeta militer yang dipimpin oleh aktor pemerintah, yang pada akhirnya mendapatkan penerimaan dari komunitas internasional.

STABILITAS kawasan Timur Tengah tidak hanya menjadi urusan regional, tetapi juga berdampak langsung pada perdamaian global. Konflik yang terus meningkat, khususnya di Suriah Utara, semakin memperumit situasi geopolitik.

Eskalasi signifikan terjadi antara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan milisi pro-Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang didukung oleh Turkiye.

Dalam kurun waktu tidak sampai seminggu, serangan udara dan penggunaan drone telah merenggut lebih dari 100 nyawa di wilayah seperti Al Manbij, Tall Tamr, Deir Ezzor, Al Hasakeh, hingga pedesaan Aleppo.

Bantuan militer udara Turkiye turut memperdalam konflik ini, mencerminkan keterlibatan pihak ketiga yang memperburuk krisis.

Menlu Turkiye, Hakan Fidan, baru-baru ini juga menegaskan bahwa Turkiye akan melanjutkan serangan terhadap posisi SDF hingga mereka menyerah, dengan alasan mengamankan stabilitas kawasan dan keamanan perbatasan.

Turkiye juga menyatakan komitmennya untuk mendukung transisi politik di Suriah demi menciptakan perdamaian jangka panjang.

Keterlibatan Turkiye dalam konflik Suriah bukanlah fenomena baru. Hubungan antara kedua negara telah lama diwarnai ketegangan, setidaknya akarnya berasal dari berbagai isu historis dan geopolitik.

Salah satu persoalan utama adalah sengketa wilayah Hatay, yang masih dianggap sebagai bagian dari Suriah oleh Damaskus.

Di sisi lain, isu sensitif mengenai aliran air Sungai Efrat juga menjadi sumber konflik, meskipun perjanjian pada 1987 menjamin jatah minimum untuk Suriah.

Lebih penting lagi, dukungan Suriah terhadap kelompok separatis PKK (Partai Pekerja Kurdistan) sejak pertengahan 1980-an, telah menjadi pemicu utama ketegangan.

PKK, yang dianggap Turkiye sebagai organisasi teroris, bertanggung jawab atas kematian lebih dari 30.000 warga Turkiye.

Pemimpin PKK, Abdullah Öcalan, bahkan secara terbuka tinggal di Damaskus hingga akhir 1990-an, memicu respons keras dari Ankara.

Pada 1998, ketegangan meningkat hingga nyaris memicu perang setelah militer Turkiye bersiap melakukan serangan udara dan darat ke Suriah. Ancaman ini akhirnya memaksa Suriah mengusir Öcalan dan membatasi aktivitas PKK di wilayahnya.

Perbandingan dengan konflik di negara lain

Dalam memandang situasi Suriah saat ini, penting untuk membandingkannya dengan proses transisi politik di negara lain seperti Mesir dan Afghanistan.

Di Mesir, transisi terjadi melalui kudeta militer yang dipimpin oleh aktor pemerintah, yang pada akhirnya mendapatkan penerimaan dari komunitas internasional.

Sebaliknya, di Afghanistan, transisi berlangsung melalui perlawanan bersenjata oleh kelompok oposisi yang dianggap sebagai entitas teroris.

Pemerintah baru di Afghanistan diterima oleh blok Rusia dan China, tetapi Indonesia belum memberikan pengakuan sama sekali.

Sementara itu, di Suriah, proses transisi politik masih jauh dari kejelasan. Kelompok oposisi bersenjata seperti HTS, yang sebelumnya terkait dengan al-Qaeda, menghadapi label teroris dari banyak pihak, meskipun ada upaya untuk terus mereformasi citranya.

Dukungan blok Barat dan AS kepada kelompok-kelompok ini memperkuat posisi mereka, tetapi juga memperuncing ketegangan dengan pemerintah sebelumnya yang didukung oleh Rusia dan Iran.

Indonesia belum mengambil sikap di masa transisi yang ada. Indonesia harus hati-hati sekalipun kepentingan nasional RI di Suriah, setidaknya meliputi tiga hal, yakni politik, ekonomi, dan perlindungan.

Langkah diplomasi regional pernah menunjukkan hasil positif, seperti peran Mesir pada 1998 dalam meredakan ketegangan antara Turkiye dan Suriah. Namun, perkembangan terbaru justru menunjukkan pendekatan pragmatis dari pihak internasional.

Amerika Serikat, misalnya, memutuskan untuk mencabut hadiah sebesar 10 juta dollar AS atas kepala Abu Mohammad al-Julani, pemimpin HTS.

Menurut Barbara Leaf, Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Dekat, keputusan ini diambil setelah al-Julani berjanji untuk tidak mengizinkan organisasi teroris beroperasi di wilayah Suriah atau mengancam AS maupun negara-negara tetangga.

Langkah ini menunjukkan fleksibilitas politik AS dalam menghadapi dinamika konflik Suriah, dengan memanfaatkan peran kelompok lokal untuk menciptakan stabilitas sementara waktu.

Namun, keputusan ini juga mencerminkan dilema etika dan politik yang dihadapi oleh negara-negara Barat.

Ketegangan etnis antara Kurdi dan Arab kian meningkat, mengancam upaya rekonsiliasi nasional yang menjadi prioritas Pemerintah Transisi Suriah.

Hubungan yang memburuk antara kedua kelompok ini semakin mempersulit pembentukan koalisi inklusif, yang sangat penting untuk menjaga kesatuan Suriah dan menciptakan stabilitas politik jangka panjang.

Kepentingan Indonesia di Suriah

Eskalasi yang terjadi di Suriah menegaskan pentingnya peran diplomasi multilateral Indonesia, yang melalui forum-forum seperti PBB, ASEAN, dan OKI, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meredakan ketegangan di kawasan.

Dengan pengalaman yang kaya dalam rekonsiliasi damai, terutama melalui penyelesaian konflik di Aceh, Indonesia memiliki kapasitas untuk memfasilitasi dialog dan membantu menciptakan kesepahaman antara pihak-pihak yang berkonflik.

Pendekatan diplomatik yang berbasis pada dialog dan perdamaian ini, ditambah dengan upaya aktif dalam meningkatkan stabilitas regional, memperlihatkan komitmen Indonesia untuk membawa solusi yang konstruktif dan berkelanjutan.

Selain itu, peluang besar juga terbuka dalam sektor ekonomi. Indonesia dapat berperan dalam rekonstruksi infrastruktur pasca-konflik, yang merupakan kebutuhan mendesak di Suriah.

Kerja sama lebih lanjut di bidang energi, pertanian, dan pariwisata dapat mempererat hubungan bilateral dan membuka peluang perdagangan serta investasi yang saling menguntungkan.

Hal ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang tidak hanya aktif dalam diplomasi politik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi kawasan.

Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia di tengah peluang tersebut tidaklah sedikit.

Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Suriah menjadi perhatian utama. Kelompok-kelompok seperti mahasiswa, pekerja migran Indonesia (PMI), dan individu yang terhubung dengan kelompok teroris internasional, termasuk Foreign Terrorist Fighters (FTF), memerlukan perhatian khusus untuk memastikan keselamatan mereka.

Situasi yang terus berkembang dan penuh ketidakpastian ini menuntut langkah-langkah cepat dan efektif dari Indonesia untuk melindungi warga negaranya yang terjebak dalam krisis ini.

Dalam lanskap geopolitik yang semakin kompleks, Indonesia memiliki potensi untuk memainkan peran lebih besar sebagai mediator dan mitra strategis yang berwibawa.

Keberhasilan peran ini, bagaimanapun, sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk menganalisis dinamika konflik dengan seksama, memanfaatkan peluang diplomatik secara cerdas, dan mengelola kepentingan nasionalnya dengan bijak di tengah ketegangan yang terus meningkat.

Namun, di balik potensi peran positif ini, ada pertanyaan yang perlu dijawab: Siapkah Indonesia menerima stempel sebagai negara yang mendukung kelompok teroris?

Hal ini menjadi dilema mengingat status HTS yang masih dianggap sebagai kelompok teroris oleh banyak negara.

Di sisi lain, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan memulangkan puluhan hingga ratusan warganya yang terafiliasi dengan kelompok teroris di luar negeri.

Beberapa bulan terakhir, pihak keamanan Indonesia sibuk merencanakan langkah-langkah untuk memulangkan individu-individu yang terlibat dalam kelompok teroris seperti yang berangkat atas nama Jamaah Islamiyah di Suriah.

Sebuah keputusan strategis yang harus diambil dengan hati-hati agar tidak merugikan citra Indonesia sebagai negara pendukung perdamaian dan stabilitas global.

Mengingat situasi yang masih cair, Indonesia dapat mengambil sikap sementara untuk tidak memberikan pengakuan politik kepada salah satu pihak hingga ada perkembangan yang lebih stabil dan inklusif. Ini penting untuk menjaga posisi netral Indonesia di mata komunitas internasional

KOMPAS.com - Beredar narasi yang mengeklaim Presiden Prabowo Subianto akan menjatuhkan hukuman mati bagi Harvey Moeis di Nusakambangan.

Sebagaimana diketahui, Harvey Moeis dijatuhi vonis hukuman penjara 6,5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 23 Desember 2024 karena terbukti bersalah dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi Prabowo akan menjatuhkan hukuman mati untuk Harvey Moeis adalah hoaks.

Narasi yang beredar

Narasi Prabowo akan menjatuhkan hukuman mati untuk Harvey Moeis dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini, pada 9 Januari 2025.

Berikut narasi yang dibagikan:

PRABOWO AMBIL LANGKAH KEJAM!
KORUPTOR 300 T AKAN DIHUKUM MATI DI NUSAKAMBANGAN!

Tamat Riwayat Harvey Moeis!! Prabowo Marah! Koruptor 300 T Akan Dihukum Mati di Nusakambangan!?

Screenshot Hoaks, Prabowo akan hukum mati Harvey Moeis di Nusakambangan

Penelusuran Kompas.com

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri berbagai pemberitaan tentang pernyataan Prabowo terkait vonis yang dijatuhkan untuk Harvey Moeis.

Prabowo tidak pernah menyatakan akan menghukum mati Harvey Moeis di Nusakambangan. Namun, dia sempat mengatakan bahwa vonis untuk Harvey Moeis terlalu ringan.

Dilansir Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Bappenas, Jakarta, pada 30 Desember 2024.

"Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur, lah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan, lah. Nanti dibilang Prabowo enggak mengerti hukum, lagi," ujar Prabowo.

Prabowo juga mempertanyakan apakah Jaksa Agung ST Burhanuddin akan mengajukan banding atas vonis tersebut.

Burhanuddin pun menjawab bahwa Kejaksaan Agung akan naik banding.

Prabowo menegaskan, vonis yang seharusnya diberikan kepada Harvey Moeis adalah 50 tahun penjara.

"Jaksa Agung, naik banding, enggak? Naik banding ya. Naik banding," kata Prabowo.

"Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira," tuturnya.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi Prabowo akan menjatuhkan hukuman mati untuk Harvey Moeis adalah hoaks.

Prabowo tidak pernah menyatakan akan menghukum mati Harvey Moeis di Nusakambangan. Dia sempat mengatakan bahwa vonis untuk Harvey Moeis terlalu ringan.

Menurut Prabowo, Harvey Moeis seharusnya mendapatkan vonis 50 tahun penjara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan pemeriksaan dan mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Pantauan Kompas.com, Hasto tiba di Gedung Merah Putih pukul 09.32 WIB. Kehadirannya menarik perhatian pedemo di depan Gedung KPK karena menggunakan bus pariwisata berwarna merah putih.

Dia juga terlihat tampil rapi dengan jas dan kaca mata hitam, serta tak menunjukkan keraguan saat turun dari bus merah putih itu.

Tak hanya itu, Hasto telihat didampingi sejumlah kuasa hukum, salah satunya Magdir Ismail. Dia pun berjalan ke Gedung KPK sambil membawa dokumen berwarna merah.

Hasto mengatakan, akan memberikan keterangan sebaik-baiknya kepada penyidik.

"Saya akan memberikan keterangan sebaik-baiknya," kata Hasto singkat kepada awak media, Senin.

Hasto juga meminta semua kader dan simpatisan PDI-P untuk tetap tenang selama pemeriksaannya sebagai tersangka di KPK.

"Kami mohon doanya dan kami mengimbau kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai untuk tetap tenang," ujarnya.

Hasto juga mengatakan, kuasa hukumnya akan menyampaikan surat kepada Pimpinan KPK terkait gugatan praperdilan yang dilayangkannya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Melalui surat tersebut, dia meminta pertimbangan Pimpinan KPK terkait proses praperdilan yang akan dijalani.

"Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses praperadilan. Kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK," kata Hasto.

Saat ditanya, terkait kesiapannya bila terjadi penahanan hari ini, Hasto tidak menjawab dan memilih terus berjalan menuju ke dalam Gedung KPK.

Kemudian, Hasto tampak duduk bersama kuasa hukumnya sambil menunggu panggilan ke ruangan penyidik.

Secara terpisah, Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy mengatakan, Hasto didampingi seratus orang kuasa hukum yang berasal dari berbagai organisasi advokat dan badan bantuan hukum.

"Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada seribu pengacara yang mengampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia," kata Ronny.

"Ada seribu, tapi di KPK ada seratus yang hadir," ujarnya lagi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di Gedung Merah Putih KPK, sekitar 50 orang memang mendampingi Hasto di ruang tunggu.

Ronny kembali mengulangi bahwa proses hukum tersebut sarat akan nuansa politik. Meski demikian, dia mengatakan bahwa pihaknya akan kooperatif dan taat terhadap proses hukum.

"Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum hormat kepada hukum dan kooperatif," katanya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, pada Selasa, 24 Desember 2024.

Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus Harun Masiku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy mengatakan, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto didampangi kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, selama menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Ronny mengatakan, Hasto hanya diperbolehkan didampingi satu orang kuasa hukum.

"Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Maqdir Ismail, karena hanya diperbolehkan satu orang saja," kata Ronny di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Ronny mengeklaim Hasto didampingi sejumlah kuasa hukum dari berbagai organisasi advokat dan badan bantuan hukum.

"Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia," ujarnya.

Ronny kembali mengulangi bahwa proses hukum tersebut sarat akan nuansa politik.

Meski demikian, ia mengatakan, pihaknya akan kooperatif dan taat terhadap proses hukum.

"Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum hormat kepada hukum dan kooperatif," ucap dia.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (13/1/2025).

Pantauan Kompas.com, Hasto tiba pukul 09.32 WIB WIB menggunakan bus pariwisata berwarna merah.

Ia terlihat mengenakan jas hitam sambil membawa dokumen berwarna merah, dan didampingi sejumlah kuasa hukumnya.

"Saya akan memberikan keterangan sebaik-baiknya," kata Hasto.

Hari ini, Hasto diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan eks kader PDI-P Harun Masiku.

Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, pada Selasa, 24 Desember 2024.

Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus Harun Masiku.

KURANG dari dua minggu menjelang dilantik sebagai Presiden ke-47, Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, dijatuhi vonis atas dakwaan tindak pidana menyembunyikan pembayaran uang tutup mulut sebesar 130.000 dollar AS kepada Stormy Daniels.

Vonis ini dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri New York pada Jumat, 10 Januari 2025, pukul 09.30 waktu setempat.

Vonis Donald Trump mengundang perdebatan di kalangan para ahli Hukum Tata Negara, di Amerika secara khusus, terkait kekebalan hukum bagi presiden terpilih yang belum dilantik, apakah setara dengan presiden yang sedang menjabat atau memiliki hak hukum yang berbeda.

Di banyak konstitusi di dunia, termasuk di Indonesia, pengaturan presiden terpilih yang menghadapi vonis pidana sebelum dilantik merupakan salah satu masalah tata negara yang kurang diatur secara spesifik.

Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi memicu krisis politik, debat konstitusi, dan berimplikasi pada legitimasi hasil pemilu dan proses pelantikan.

Seperti dikutip Kompas, hakim menjatuhkan vonis unconditional discharge atau bebas tanpa syarat kepada Trump karena konstitusi Amerika Serikat melindungi Presiden AS dari tuntutan pidana.

Hakim Juan Merchan menyatakan Trump tak perlu menjalani penjara, denda, masa percobaan, maupun hukuman lainnya.

Meski demikian, pelantikan Trump sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2025 mendatang, tidak akan menghapus putusan bersalah dari juri. Ia tetap dinyatakan bersalah dan terekam dalam catatan kriminalnya.

Dengan catatan kriminal itu, Trump akan menjadi presiden pertama AS yang menjabat dengan status narapidana.

Imunitas presiden terpilih

Silang pendapat mengenai kekebalan hukum (imunitas) presiden terpilih yang belum dilantik bermuara pada dua perspektif.

Pertama, presiden terpilih telah mendapatkan legitimasi penuh dari pemilih, sehingga harus dilindungi dari proses hukum yang dapat mengganggu transisi kekuasaan.

Hasil proses demokrasi elektoral memberikan prioritas mandat rakyat di atas persoalan hukum secara individual.

Kedua, supremasi hukum adalah prinsip fundamental yang tidak boleh dikompromikan. Dalam perspektif ini, tidak ada seorang pun, termasuk presiden terpilih, yang berada di atas hukum.

Jika seorang presiden terpilih terbukti secara hukum melakukan tindak pidana, maka proses hukum harus tetap berjalan tanpa intervensi dan berdampak pada legitimasi politiknya.

Hal yang lumrah di kebanyakan konstitusi di dunia, kekebalan hukum (imunitas) hanya diberikan kepada presiden yang sedang menjabat untuk menjalankan tugas-tugas negara.

KURANG dari dua minggu menjelang dilantik sebagai Presiden ke-47, Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, dijatuhi vonis atas dakwaan tindak pidana menyembunyikan pembayaran uang tutup mulut sebesar 130.000 dollar AS kepada Stormy Daniels.

Vonis ini dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri New York pada Jumat, 10 Januari 2025, pukul 09.30 waktu setempat.

Vonis Donald Trump mengundang perdebatan di kalangan para ahli Hukum Tata Negara, di Amerika secara khusus, terkait kekebalan hukum bagi presiden terpilih yang belum dilantik, apakah setara dengan presiden yang sedang menjabat atau memiliki hak hukum yang berbeda.

Di banyak konstitusi di dunia, termasuk di Indonesia, pengaturan presiden terpilih yang menghadapi vonis pidana sebelum dilantik merupakan salah satu masalah tata negara yang kurang diatur secara spesifik.

Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi memicu krisis politik, debat konstitusi, dan berimplikasi pada legitimasi hasil pemilu dan proses pelantikan.

Seperti dikutip Kompas, hakim menjatuhkan vonis unconditional discharge atau bebas tanpa syarat kepada Trump karena konstitusi Amerika Serikat melindungi Presiden AS dari tuntutan pidana.

Hakim Juan Merchan menyatakan Trump tak perlu menjalani penjara, denda, masa percobaan, maupun hukuman lainnya.

Meski demikian, pelantikan Trump sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2025 mendatang, tidak akan menghapus putusan bersalah dari juri. Ia tetap dinyatakan bersalah dan terekam dalam catatan kriminalnya.

Dengan catatan kriminal itu, Trump akan menjadi presiden pertama AS yang menjabat dengan status narapidana.

Imunitas presiden terpilih

Silang pendapat mengenai kekebalan hukum (imunitas) presiden terpilih yang belum dilantik bermuara pada dua perspektif.

Pertama, presiden terpilih telah mendapatkan legitimasi penuh dari pemilih, sehingga harus dilindungi dari proses hukum yang dapat mengganggu transisi kekuasaan.

Hasil proses demokrasi elektoral memberikan prioritas mandat rakyat di atas persoalan hukum secara individual.

Kedua, supremasi hukum adalah prinsip fundamental yang tidak boleh dikompromikan. Dalam perspektif ini, tidak ada seorang pun, termasuk presiden terpilih, yang berada di atas hukum.

Jika seorang presiden terpilih terbukti secara hukum melakukan tindak pidana, maka proses hukum harus tetap berjalan tanpa intervensi dan berdampak pada legitimasi politiknya.

Hal yang lumrah di kebanyakan konstitusi di dunia, kekebalan hukum (imunitas) hanya diberikan kepada presiden yang sedang menjabat untuk menjalankan tugas-tugas negara.

Kekebalan ini berlaku sejak presiden terpilih dilantik dan tidak secara eksplisit diberikan sebelum masa jabatan resmi dimulai.

Bercermin pada kasus Donald Trump, yang divonis pengadilan setelah terpilih sebagai presiden, kita memerlukan antisipasi konstitusional untuk memberikan kepastian hukum, apakah vonis pidana bagi seorang presiden terpilih sebelum dilantik menggugurkan mandat politik yang diterima dari rakyat atau tidak.

Dalam iklim demokrasi, kasus Donald Trump bukan satu-satunya dan terakhir. Bisa saja kasus semacam itu terjadi di negeri kita, karena efek samping demokrasi terkadang muncul di luar dugaan.

Kasus semacam ini akan menimbulkan dilema antara menghormati kedaulatan rakyat atau penegakkan hukum.

Kekosongan hukum

Konstitusi kita tidak mengatur status presiden terpilih yang divonis pengadilan sebagai pelaku tindak pidana.

UUD 1945 tidak mengatur apakah mandat politik calon terpilih semacam itu otomatis gugur atau tidak. Diperlukan opsi konstitusional untuk mengisi kekosongan hukum ini.

Ada beberapa opsi yang dapat dipilih. Pertama, menetapkan dalam konstitusi bahwa calon presiden terpilih memiliki kekebalan hukum, dengan pengecualian untuk tiga kejahatan berat, yaitu korupsi, pengkhianatan, atau kejahatan hak asasi manusia.

Kedua, pengujian integritas oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, MK diberi kewenangan undang-undang untuk memutus apakah vonis pengadilan terhadap calon presiden terpilih menggugurkan haknya untuk dilantik atau tidak.

MK dapat memutus berdasarkan tingkat keparahan kejahatan dan dampaknya terhadap legitimasi kepemimpinan.

Ketiga, persetujuan MPR untuk menentukan kelayakan pelantikan, melalui mekanisme sidang istimewa.

Mungkin masih terdapat opsi konstitusional lainnya. Prinsipnya, perlu antisipasi konstitusi untuk menghadapi potensi kejadian tata negara semacam itu.

Namun, Konstitusi kita tidak perlu mengambil opsi hukum bahwa jika calon presiden terpilih divonis bersalah atas suatu kejahatan, maka Pemilu harus diulang atau hasilnya dianggap batal.

Opsi ini membutuhkan alokasi waktu dan sumber daya besar, selain juga berisiko memperpanjang ketidakpastian pemerintahan.

Selanjutnya, dalam konteks sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia, hal yang perlu diatur terkait “preseden Trump”, adalah kepastian wakil presiden terpilih yang dapat secara otomatis mengambil alih posisi presiden jika presiden terpilih tidak dapat dilantik.

Hal ini penting untuk menghindari kekosongan kekuasaan yang dapat memicu ketidakstabilan.

Pelajaran penting lainnya dari vonis Donald Trump adalah menyatukan penghargaan terhadap mandat politik rakyat dan integritas hukum.

Hal ini tercermin dalam putusan bulat 12 hakim Pengadilan Negeri New York yang mufakat memvonis Donald Trump bersalah, tapi tidak menjatuhkan hukuman penjara kepadanya karena pertimbangan kedaulatan rakyat yang memilihnya.

Mengisi kekosongan hukum tentang kekebalan hukum (imunitas) presiden terpilih sangat perlu, apabila dilihat dari dimensi politik.

Dalam situasi persaingan politik yang keras dan tajam, potensi kriminalisasi presiden terpilih oleh lawan politik sangat terbuka. Tanpa aturan konstitusional yang jelas akan berdampak pada instabilitas negara.

Jadi, banyak pelajaran penting dari kasus vonis Donald Trump. Selain memberikan tantangan untuk mengisi kekosongan hukum tata negara, kasus tersebut memberikan sinyal bahwa tantangan demokrasi ke depan adalah mengelola hubungan antara hukum dan politik.

Demokrasi tidak hanya tentang keterbukaan dan suara mayoritas, tetapi juga tentang penegakan hukum yang tegas, adil, akurat, dan cermat membaca dampak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan akan mengikuti seluruh proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto akan mendatangi Gedung KPK pada besok Senin (13/1/2025), untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka dugaan suap Harun Masiku.

"Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan," kata Hasto di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Hasto mengaku siap menghadapi pemeriksaan oleh KPK esok hari.

Pasalnya, perkara yang menimpanya sudah berlangsung sejak lama.

"Dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan," ujar dia.

Di lain sisi, Hasto sudah mempelajari hak-haknya sebagai tersangka.

Ia juga sudah mengajukan permohonan praperadilan atas status tersangkanya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Jumat lalu.

"Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya," beber Hasto.

KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dugaan suap bersama-sama mantan kader PDI-P Harun Masiku.

Hasto diduga turut memberikan uang suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat mekanisme PAW.

Selain itu, Hasto juga diduga menghalang-halangi proses penyidikan terhadap Harun yang berstatus buron sejak 2020.

ACEH UTARA, KOMPAS.com- Pencabutan status tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan rumah duafa di Baitul Mal, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, dinilai bertentangan dengan prinsip hukum.

Masalahnya, pengembalian uang negara menjadi salah satu celah untuk menghentikan kasus tindak pidana korupsi.

Hal itu diungkapkan dosen hukum pidana Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara, Muhammad Hatta, Sabtu (11/1/2025).

“Setahu saya, Kejaksaan RI sudah mengeluarkan peraturan tersendiri mengenai aset recovery bahwa korupsi di bawah satu juta, jika dikembalikan maka perkaranya dapat dihentikan penuntutan,” terangnya kepada Kompas.com.

Dari sisi ilmu hukum, sambung Hatta, peraturan ini bertentangan dengan UU Tindak Pidana Korupsi dan prinsip-prinsip umum dalam hukum pidana, bahwa pengembalian hasil tindak pidana korupsi tidak menghapuskan pidana.

“Kondisi ini terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Soal status tersangka bertahun-tahun, itu juga terjadi. Sebut saja misalnya status tersangka Rj Lino, mantan Direktur Pelindo. KPK tidak diberikan kewenangan menghentikan penyidikan, maka RJ Lino bertahun-tahun jadi tersangka,” katanya.

Dia menyebutkan, jiwa warga negara ingin status tersangkanya segera berakhir, dengan sistem hukum Indonesia, satu-satunya cara hanya lewat mekanisme pra peradilan.

“Tapi kalau mau status tersangka dicabut, ajukan gugatan praperadilan. Itu saja jalannya,” terang Hatta.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara, Provinsi Aceh, mengumumkan penghentian dugaan penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan rumah duafa tahun 2021. Penghentian telah dilakukan 2 Juli 2024. Status lima tersangka sudah dicabut.

Mereka adalah Kepala Baitul Mal Aceh Utara, YI (43) berstatus non ASN. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara, ZZ (46), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berinisial M (49). Kemudian Ketua Tim Pelaksana RS (36), ketiganya berstatus ASN. Terakhir Koordinator Tim Pelaksana, berinisial Z (39) berstatus non ASN. Mereka berstatus tersangka sejak Agustus 2022.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sudah mengeluarkan laporan invetigasi dengan temuan Rp 200 juta kerugian negara. Uang itu telah dikembalikan kelima tersangka dan seluruh proyek rumah telah diselesaikan.

KOMPAS.com - Viral di media sosial guru wali kelas salah satu sekolah swasta di Medan, Sumatera Utara menghukum siswanya duduk di lantai selama 5 jam karena menunggak bayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Dikutip dari Kompas.com (10/1/2025), Ibu dari siswa kelas IV berinisial MA, Kamelia (38), mengatakan, hukuman dijalani anaknya selama dua hari sejak tanggal 6 hingga 7 Januari 2025.

Guru tersebut meminta MA duduk di lantai dari pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB karena belum membayar SPP dan mengambil rapor.

Lantas apakah boleh guru menghukum siswa karena belum bayar SPP?

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur Sipinathe menjelaskan, sekolah swasta memang diperkenankan pemerintah untuk memungut iuran dana pendidikan atau SPP.

Sekolah swasta diperkenan menarik pungutan dari orangtua

Menurut Mansur, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang jelas menyebutkan sekolah swasta diperkenan menarik pungutan dari orangtua atau wali.

"Apapun kendala sekolah terhadap pungutan dana Pendidikan itu murni urusan orangtua/wali, tidak boleh berdampak langsung pada siswa," kata Mansur Sipinathe kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2024).

Hal itu diperjelas lagi dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Biaya Pendidikan.

Namun, perlu dilihat juga kata Mansur, Pasal 11 Permendikbud tersebut juga menyatakan bahwa pungutan tidak boleh dilakukan kepada peserta didik atau orangtua atau walinya yang tidak mampu secara ekonomi.

Serta tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik, penilaian, maupun kelulusan peserta didik.

"Jika hal ini terjadi sebenarnya Menteri Pendidikan dan pemerintah daerah dapat membatalkan pungutan tersebut sesuai peratauran yang berlaku," ujarnya.

FSGI, kata Mansur juga melihat ini sebagai ketidakpekaan sosial sekolah, kelalaian kementerian dan pemerintah daerah dalam memantau proses pendidikan

Utamanya pada satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat sesuai amanat wajib belajar 9 tahun.