BLORA, KOMPAS.com - Bentrokan antara ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya terjadi di Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (14/1/2025).

Kapolres Blora, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wawan Andi Susanto, mengungkapkan, bentrokan tersebut terjadi di dua lokasi berbeda.

"Kedua lokasi bentrok berada di wilayah Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, dan di Jalan Ngawen - Kunduran, Kecamatan Kunduran," jelas Wawan.

Ia melaporkan bahwa di lokasi pertama, Karangjati, terdapat 8 korban.

Sementara di lokasi kedua, Kunduran, terdapat 4 korban.

"Untuk kejadian kemarin, lokasi bentrok ada dua TKP. Pertama di TKP Karangjati jatuh korban 8 orang, dan TKP kedua di Kecamatan Kunduran jatuh korban 4 orang," tambahnya saat deklarasi damai antara kedua ormas di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu (15/1/2025).

Wawan juga menjelaskan bahwa dari 12 korban yang terlibat bentrokan, sebagian besar telah dirawat di rumah sakit.

"Sebelas korban sudah kembali ke rumah, dan satu orang masih dirawat di RSU Blora. Insyallah hari ini akan dirujuk ke Rembang, dan kami harapkan rekan-rekan media membantu menciptakan situasi yang kondusif," terangnya.

Dalam insiden tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah orang.

Namun, rincian mengenai terduga pelaku dari kedua ormas tersebut belum diungkap.

"Sampai saat ini, terduga pelaku yang kami amankan berjumlah 19 orang dan masih dalam pemeriksaan," kata Wawan.

Pihak kepolisian juga telah mengamankan barang bukti berupa kayu, batu, dan beberapa kendaraan yang terlibat dalam bentrokan.

"Dua kendaraan rusak dari masing-masing ormas. Jadi saat ini kami lakukan penyelidikan dan penyidikan," jelasnya.

Saat ini, situasi di wilayah Blora dilaporkan sudah aman dan terkendali.

"Alhamdulillah sampai saat ini situasi Kabupaten Blora aman terkendali dan kondusif," tutur Wawan.

BLORA, KOMPAS.com - Bentrokan antara ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya terjadi di Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (14/1/2025).

Kapolres Blora, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wawan Andi Susanto, mengungkapkan, bentrokan tersebut terjadi di dua lokasi berbeda.

"Kedua lokasi bentrok berada di wilayah Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, dan di Jalan Ngawen - Kunduran, Kecamatan Kunduran," jelas Wawan.

Ia melaporkan bahwa di lokasi pertama, Karangjati, terdapat 8 korban.

Sementara di lokasi kedua, Kunduran, terdapat 4 korban.

"Untuk kejadian kemarin, lokasi bentrok ada dua TKP. Pertama di TKP Karangjati jatuh korban 8 orang, dan TKP kedua di Kecamatan Kunduran jatuh korban 4 orang," tambahnya saat deklarasi damai antara kedua ormas di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu (15/1/2025).

Wawan juga menjelaskan bahwa dari 12 korban yang terlibat bentrokan, sebagian besar telah dirawat di rumah sakit.

"Sebelas korban sudah kembali ke rumah, dan satu orang masih dirawat di RSU Blora. Insyallah hari ini akan dirujuk ke Rembang, dan kami harapkan rekan-rekan media membantu menciptakan situasi yang kondusif," terangnya.

Dalam insiden tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah orang.

Namun, rincian mengenai terduga pelaku dari kedua ormas tersebut belum diungkap.

"Sampai saat ini, terduga pelaku yang kami amankan berjumlah 19 orang dan masih dalam pemeriksaan," kata Wawan.

Pihak kepolisian juga telah mengamankan barang bukti berupa kayu, batu, dan beberapa kendaraan yang terlibat dalam bentrokan.

"Dua kendaraan rusak dari masing-masing ormas. Jadi saat ini kami lakukan penyelidikan dan penyidikan," jelasnya.

Saat ini, situasi di wilayah Blora dilaporkan sudah aman dan terkendali.

"Alhamdulillah sampai saat ini situasi Kabupaten Blora aman terkendali dan kondusif," tutur Wawan.

BLORA, KOMPAS.com - Bentrokan pecah terjadi antara organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila (PP) dengan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) di Blora, Jawa Tengah pada Selasa (14/1/2025).

Kapolres Blora, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wawan Andi Susanto mengungkapkan duduk perkara yang terjadi antara kedua ormas tersebut.

"Jadi permasalahan awal terjadi, mungkin permasalahan di level sesama internal. Terus akumulasi dari kejadian-kejadian sehingga terakhir, kejadian terjadi kemarin," ucap dia saat deklarasi damai di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Jawa Tengah, Rabu (15/1/2025).

Sementara itu, sebelum deklarasi damai, ketua Pemuda Pancasila (PP) Blora, Munaji menjelaskan awal mula melakukan penggerudukan ke markas GRIB Jaya Blora, pada Senin (13/1/2025) lalu.

Munaji menyebut, GRIB Jaya Blora memalaki beberapa minimarket yang ada.

"Yo ojo do dadi preman toh, indomaret-indomaret, Alfamart-alfamart ojo do dijaluki duit toh, (jangan berlagak jadi preman, Alfamart Indomaret jangan dimintai uang)," kata dia saat dihubungi sebelum deklarasi damai, Rabu (15/1/2025).

Selain itu, dirinya menyebut biang kerok pupuk bersubsidi, dugaan penyelewengan gas LPG juga dilakukan oleh oknum anggota GRIB Jaya Blora.

Dirinya juga mengatakan izin legalitas surat keterangan terdaftar (SKT) GRIB Jaya Blora juga terlalu cepat dikeluarkan oleh Kesbangpol Blora.

"Kesbangpol terlalu mudah mengeluarkan SKT. Kalau memang SKT nya dia sudah keluar, lha wong baru 2 atau 3 bulan kok sudah dikeluarkan SKT nya, kalau kita itu dua tahun PP dapat SKT itu, itupun harus peranan ormas sebagai ormas yang sosial itu harus diterapkan dulu di masyarakat kayak gitu. enggak asal mengeluarkan SKT dulu," terang dia.

Tak hanya soal izin legalitas SKT GRIB, Munaji menyebut beberapa anggota GRIB Jaya Blora merupakan mantan anggota PP Blora.

"Kalau enggak benar semua kita pecat, terus dia merekrut anggota-anggota PP. Kalau masih bisa kita didik, kita luruskan, kita jadikan pintar, kita jadikan orang baik, kalau sudah tidak mau ya kita eksekusi toh, lha orang-orang yang sudah kita eksekusi itulah ditata kelola oleh GRIB," tandas dia.

Setelah adanya penggerudukan tersebut, pada Selasa (14/1/2025) kemarin anggota GRIB Jaya se-Jawa Tengah mendatangi wilayah Blora dengan berbagai macam kendaraan darat, seperti sepeda motor, mobil, minibus, hingga truk.

Setelah melakukan apel anggota di Alun-alun Blora, anggota GRIB Jaya kemudian melaporkan anggota PP ke Polres Blora.

Selanjutnya, saat mereka akan kembali ke wilayahnya masing-masing terlibat bentrokan dengan anggota PP di dua titik lokasi, yaitu Karangjati Blora dan Jalan Ngawen - Kunduran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyambangi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di kantornya, Jakarta pada Rabu (15/1/2025).

Pigai menjelaskan bahwa pertemuan tersebut salah satunya membahas mengenai sertifikasi tanah hak komunal.

Hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.

Pigai menyoroti bahwa sertifikasi hak komunal sulit dijalankan karena rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Belum lagi adanya oknum masyarakat adat yang mematok tanah kawasan menjadi milik pribadi.

"Justru di kawasan masyarakat adat masyarakat komunal, setiap orang mengaku punya dia padahal itu sesungguhnya itu punya kawasan adat. Supaya dia (oknum) memiliki sertifikat dan dia simpan dan dia bisa jual," ujar Pigai.

Selain itu, Pigai juga menyoroti konversi lahan yang menyebabkan ketersediaan pangan menipis.

"Perlu kami kerja sama agar space untuk produksi pangannya tetap dalam koridor dan kontrol sesuai dengan program prioritas pemerintah," lanjut Pigai.

Pada kesempatan yang sama, Nusron mengaku bahwa sertifikasi hak komunal masih jauh di bawah target.

Nusron memaparkan, masyarakat mengklaim memiliki 10 juta hektar tanah adat, namun 70 persen dari angka tersebut merupakan kawasan hutan.

Sementara Area Penggunaan Lain (APL) atau lahan di luar kawasan hutan negara yang digunakan untuk pembangunan non-kehutanan hanya 3 juta hektar.

"Kita akan data di mana hak adat dan hak ulayat itu sudah terpetakan dan sudah tersertifikasi, sehingga nanti kalau ada investor mau masuk sudah jelas kepemilikan tanahnya," jelas Nusron.

Nusron menargetkan pendataan hak komunal tersebut bisa rampung dalam 5 tahun mendatang.

KOMPAS.com - Rumah Aman atau Safe House mendadak menjadi perbincangan, pasca kasus kaburnya Lolly, anak Nikita Mirzani dari rumah aman.

Terlepas dari itu, sebenarnya bagaimana prosedur untuk bisa tinggal di Rumah Aman?

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Suparyati, S.H., LL.M. menyebutkan bahwa untuk masuk ke Rumah Aman atau Safe House yang dikelola LPSK tidaklah mudah.

Ia menyebut, tidak semua permohonan pengajuan perlindungan ke Rumah Aman diterima. Pasalnya, selain ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi, dilihat juga dari tingkat ancamannya.

"LPSK enggak begitu (mudah), karena rumah aman kita tujuannya untuk proses hukum. Jadi kita berikan rumah aman itu banyak hal yang harus dilihat. Ada ancaman langsung, tidak langsung, jadi tidak sembarangan untuk masuk Safe House LPSK. Kita ketat," paparnya.

Terlepas dari itu, jika seseorang dalam kondisi genting terancam jiwanya, lalu meminta bantuan LPSK, maka perlindungan bisa langsung diberikan.

Namun Sri menggarisbawahi, seseorang tersebut tidak langsung dimasukan ke Rumah Aman, tetapi ke shelter milik LPSK.

"Misal waktu itu ada kasus KDRT, itu yang melaporkan bukan pemohonnya langsung tapi tetangganya atau temannya. Dia lapor, ini ada teman saya posisi lagi ngumpet, karena dia dikejar sama suaminya, dia mau dipukulin. Nah itu, kita akan lihat dia butuh rumah aman," tutur Sri.

"Biasanya dalam konteks kondisi yang cukup mengancam, maka yang minta perlindungan bisa kita bawa sementara ke shelter," jelasnya lebih lanjut.

LPSK, kata Sri memiliki rumah aman lainnya, yang disebut shelter. Rumah shelter bersifat sementara, untuk memberikan perlindungan yang sifatnya urgensi. Namun begitu, peraturan masuk ke shelter pun tetap ketat.

"Meskipun sementara, kita tetap berlakukan aturan ketat. Tidak boleh ada komunikasi dan segala macam. Dari situ baru kita gali informasinya, keterangannya, kita bisa bantu bawa dia lapor ke polisi," tuturnya.

Merujuk pada Peraturan LPSK nomor 1 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK, berikut ini prosedur pelayanan pemberian perlindungan kepada saksi atau korban:

• Saksi atau korban dapat mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK melalui sejumlah media yang tersedia seperti WhatsAPP, Aplikasi LPSK, Hotline di 1500 - 148 atau email melalui lpsk_ri@lpsk.go.id.
• Permohonan diterima berdasarkan Surat Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK;
• Ketua LPSK mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon;
• Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban melaksanakan rapat internal untuk menentukan petugas LPSK dan tim yang akan terlibat;
• Penandatanganan surat perjanjian pemberian layanan antara pemohon dengan pihak LPSK;
• Pelayanan pemberian perlindungan bisa diberikan berupa:
  • perlindungan rumah aman;
  • pengamanan melekat;
  • pengamanan dalam persidangan proses peradilan;
  • pengawasan tingkat ancaman;
  • perubahan/penggantian pengurusan identitas baru;
  • fasilitasi tempat kediaman sementara dan/atau tempat kediaman baru; dan
  • kebutuhan lain berdasarkan keputusan LPSK.

KOMPAS.com - Rumah Aman atau Safe House mendadak menjadi perbincangan, pasca kasus kaburnya Lolly, anak Nikita Mirzani dari rumah aman.

Terlepas dari itu, sebenarnya bagaimana prosedur untuk bisa tinggal di Rumah Aman?

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Suparyati, S.H., LL.M. menyebutkan bahwa untuk masuk ke Rumah Aman atau Safe House yang dikelola LPSK tidaklah mudah.

Ia menyebut, tidak semua permohonan pengajuan perlindungan ke Rumah Aman diterima. Pasalnya, selain ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi, dilihat juga dari tingkat ancamannya.

"LPSK enggak begitu (mudah), karena rumah aman kita tujuannya untuk proses hukum. Jadi kita berikan rumah aman itu banyak hal yang harus dilihat. Ada ancaman langsung, tidak langsung, jadi tidak sembarangan untuk masuk Safe House LPSK. Kita ketat," paparnya.

Terlepas dari itu, jika seseorang dalam kondisi genting terancam jiwanya, lalu meminta bantuan LPSK, maka perlindungan bisa langsung diberikan.

Namun Sri menggarisbawahi, seseorang tersebut tidak langsung dimasukan ke Rumah Aman, tetapi ke shelter milik LPSK.

"Misal waktu itu ada kasus KDRT, itu yang melaporkan bukan pemohonnya langsung tapi tetangganya atau temannya. Dia lapor, ini ada teman saya posisi lagi ngumpet, karena dia dikejar sama suaminya, dia mau dipukulin. Nah itu, kita akan lihat dia butuh rumah aman," tutur Sri.

"Biasanya dalam konteks kondisi yang cukup mengancam, maka yang minta perlindungan bisa kita bawa sementara ke shelter," jelasnya lebih lanjut.

LPSK, kata Sri memiliki rumah aman lainnya, yang disebut shelter. Rumah shelter bersifat sementara, untuk memberikan perlindungan yang sifatnya urgensi. Namun begitu, peraturan masuk ke shelter pun tetap ketat.

"Meskipun sementara, kita tetap berlakukan aturan ketat. Tidak boleh ada komunikasi dan segala macam. Dari situ baru kita gali informasinya, keterangannya, kita bisa bantu bawa dia lapor ke polisi," tuturnya.

Merujuk pada Peraturan LPSK nomor 1 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK, berikut ini prosedur pelayanan pemberian perlindungan kepada saksi atau korban:

• Saksi atau korban dapat mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK melalui sejumlah media yang tersedia seperti WhatsAPP, Aplikasi LPSK, Hotline di 1500 - 148 atau email melalui lpsk_ri@lpsk.go.id.
• Permohonan diterima berdasarkan Surat Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK;
• Ketua LPSK mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon;
• Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban melaksanakan rapat internal untuk menentukan petugas LPSK dan tim yang akan terlibat;
• Penandatanganan surat perjanjian pemberian layanan antara pemohon dengan pihak LPSK;
• Pelayanan pemberian perlindungan bisa diberikan berupa:
  • perlindungan rumah aman;
  • pengamanan melekat;
  • pengamanan dalam persidangan proses peradilan;
  • pengawasan tingkat ancaman;
  • perubahan/penggantian pengurusan identitas baru;
  • fasilitasi tempat kediaman sementara dan/atau tempat kediaman baru; dan
  • kebutuhan lain berdasarkan keputusan LPSK.

DENPASAR, KOMPAS.com - Gugum Ridho Putra resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) untuk periode 2025-2030.

Penetapan Gugum dilakukan setelah ia mengalahkan pesaingnya, Afriansyah Noo, melalui voting dalam Muktamar VI yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Denpasar, Bali, Rabu (15/1/2025).

Gugum, yang merupakan keponakan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sekaligus mantan Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, berhasil meraih 398 suara.

Sementara itu, Afriansyah hanya memperoleh 134 suara.

Dalam pidato kemenangannya, Gugum menegaskan dukungan PBB terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia juga mendoakan agar Prabowo dapat memimpin Indonesia selama sepuluh tahun ke depan.

"Berharap dan mendoakan kesehatan Pak Prabowo Subianto tidak hanya sebagai presiden di periode pertama. Mudah-mudahan beliau juga bisa menjadi presiden periode yang berikutnya 2029-2033, lima tahun berikutnya," ujar Gugum.

Gugum mengajak jajaran pengurus PBB di tingkat pusat dan daerah yang hadir dalam muktamar untuk bersatu agar partainya dapat kembali masuk parlemen pada Pemilu 2029.

"Mulai hari ini kita akhiri politik ke dalam. Kita selesaikan semua permasalahan kita di dalam, kita keluarkan, kita konsolidasikan. Kita berpolitik dari luar. Insyaallah 2029 kita rebut parlemen RI," ujarnya.

Selain itu, Gugum juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Yusril sebagai sesepuh dan pendiri PBB.

Meskipun telah mengundurkan diri dari posisi ketua umum PBB, Yusril tetap memantau jalannya proses Muktamar VI PBB.

"Dalam acara muktamar ini beliau tidak tidur menunggu hasil pemilihan ini sampai selesai, untuk itu kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof Yusril," kata Gugum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M Godam, Rabu (15/1/2025).

Godam mengaku dipanggil KPK untuk dimintai keterangannya soal data perlintasan eks kader PDI-P Harun Masiku yang berstatus tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

"Untuk keterangan sebagai saksi terkait perlintasan Harun Masiku," kata Godam, Rabu.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Godam tiba di Gedung Merah Putih pukul 09.49 WIB didampingi dua orang.

Adapun kasus Harun Masiku terungkap ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Empat tersangka tersebut adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku.

Namun, saat itu, Harun lolos dari penangkapan.

Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Hingga saat ini, Harun masih berstatus buronan dan masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

Adapun Harun Masiku diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk meloloskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui PAW.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M Godam, Rabu (15/1/2025).

Godam mengaku dipanggil KPK untuk dimintai keterangannya soal data perlintasan eks kader PDI-P Harun Masiku yang berstatus tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

"Untuk keterangan sebagai saksi terkait perlintasan Harun Masiku," kata Godam, Rabu.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Godam tiba di Gedung Merah Putih pukul 09.49 WIB didampingi dua orang.

Adapun kasus Harun Masiku terungkap ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Empat tersangka tersebut adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku.

Namun, saat itu, Harun lolos dari penangkapan.

Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Hingga saat ini, Harun masih berstatus buronan dan masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

Adapun Harun Masiku diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk meloloskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui PAW.

KOMPAS.com - Turis Arab yang terlibat baku hantam dengan marbut di pelataran Masjid Al Muqsit, Desa Tugu Utara, Cisarua, Puncak Bogor, Jawa Barat, Minggu (12/1/2025), bisa terkena hukuman deportasi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Kelas 1 Non TPI Bogor, Oktinardo Kansil.

Menurutnya, tindakan turis tersebut mengganggu ketertiban umum. ”Bisa kena Pasal 75 UU No 6 Tahun 2011 tentang tindakan WNA yang menganggu ketertiban umum itu bisa dikenakan deportasi dan penangkalan,” terang Ardo, dilansir Kompas.com (15/1/2025).

Pihak imigrasi telah melakukan penyelidikan terkait dokumen dan izin tinggal turis ini.

“Untuk tindakan kami belum bisa memutuskan karena kami harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada WNA tersebut,” jelas Ardo.

Hingga saat ini, pihak imigrasi masih mencari turis Arab yang identitasnya belum diketahui.

Mereka berkoordinasi dengan kepolisian dan masyarakat untuk mencari keberadaan turis tersebut, mengingat wajahnya telah terekam jelas dalam CCTV.

Ardo juga meminta bantuan masyarakat untuk melapor jika melihat keberadaan turis ini.

“Jadi harus pelan-pelan dengan bantuan masyarakat di sana juga buat infoin ke kita keberadaan orang asing (turis Arab) tersebut,” terangnya.

Viral, perkelahian turis Arab dan marbut di Puncak Bogor

Sementara, Kapolsek Cisarua, Kompol Eddy Santosa menjelaskan bahwa insiden tersebut berawal dari saat Pak Jenggot, marbot masjid, sedang membersihkan masjid setelah Shalat Ashar.

Pada saat itu, ia melihat turis Arab masuk masjid tanpa melepas sepatu, kemudian Pak Jenggot langsung menegur.

Namun teguran tersebut diabaikan dan memicu cekcok antara keduanya. “Pak Jenggot menyatakan bahwa tidak akan membuat laporan ke kepolisian dan tidak akan melanjutkan permasalahan ini ke meja hukum, dan menerima dengan lapang dada,” terang Eddy.

Kejadian yang terjadi pada Minggu (12/1/2025) pukul 17.50 WIB ini terekam kamera CCTV dan menjadi viral setelah diunggah berbagai platform.

Dalam video tersebut terlihat turis berbadan besar melayangkan tendangan ke arah Pak Jenggot marbut masjid yang sedang bertugas.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Penjelasan Imigrasi soal Turis Arab Berkelahi dengan Marbut di Puncak Bogor, Klik untuk baca: https://bandung.kompas.com

KOMPAS.com - Dua organisasi masyarakat (ormas) dari Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) terlibat bentrokan di perempatan Karangjati, Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (14/1/2025).

Akibat kejadian tersebut, satu orang yang merupakan anggota dari ormas Pemuda Pancasila dilaporkan terluka di kepala akibat hantaman batu.

Sementara sejumlah orang yang mengalami luka-luka juga telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis.

Selain itu, terlihat satu buah mobil dan tiga motor yang rusak akibat bentrokan di lokasi kejadian.

Kejadian ini telah dikonfirmasi oleh Kasi Humas Polres Blora, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gembong Widodo.

Ia menjelaskan bahwa jajaran dari Polres Blora tengah mengumpulkan informasi terkait kejadian tersebut.

Kronologi Kejadian Bentrokan Menurut Warga

Ketua RT 2 RW 2 Kelurahan Karangjati, Sigit, menceritakan kronologi bentrokan yang dilihatnya.

"Kayaknya mobil Pemuda Pancasila dari arah utara berhenti di bangjo (traffic light) karena lampu merah, kebetulan kepergok sama kelompoknya GRIB dari selatan, terus dimasa," kata Sigit, seperti dilansir TribunJateng.com.

Sigit mengatakan bahwa pada saat kejadian, selain mengendarai mobil ada juga anggota Pemuda Pancasila yang mengendarai sepeda motor.

Selanjutnya, massa dari kelompok Pemuda Pancasila ada yang tidak bisa melarikan diri kemudian dihajar kelompok GRIB.

"Ndelalah ada 1 yang tidak bisa lari mas, dimasa, dihantam batu kepalanya, terus dia terkapar di trotoar situ, saya kasihan, saya amankan di teras," jelas Sigit.

Tidak sampai di situ, massa dari kelompok GRIB juga sempat mengeluarkan ancaman akan menghabisi anggota Pemuda Pancasila jika tidak melepas atribut yang dikenakan. Korban tersebut juga berlumuran darah.

"Ada salah satu kelompoknya GRIB datang minta supaya pemuda tadi melepas atribut Pemuda Pancasila, jaket e dilepas. Akhirna dilepas terus saya suruh sembunyi di belakang mas. Di perjalanan darah itu kececeran," terangnya.

Satu mobil dan tiga sepeda motor yang diduga milik anggota Pemuda Pancasila dirusak oleh anggota GRIB.

"Setelah itu, GRIB lari ke utara," ujarnya.

Klarifikasi DPC GRIB Blora

Terkait kejadian bentrokan tersebut, Ketua DPC GRIB Blora, Sugiyanto, mengatakan bahwa perusakan dilakukan oleh anggota GRIB luar Blora.

Menurutnya, kejadian bentrokan pecah saat anggota GRIB itu hendak pulang namun dihadang oleh Pemuda Pancasila.

"Iya (anggota GRIB). Ini kan mau pulang dihadang. Ini tadi dari Blora sudah dirembug. Yang penting pulang dengan damai, ya sudah pulang. Dihadang sama PP Rembang makanya langsung dihancurkan itu. Polisi tahu itu, kita dari Kudus itu tidak semena-mena, dihadang langsung dihabisin itu. Itu kepolisian tahu, masyarakat juga tahu," paparnya.

Meski begitu, belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait duduk perkara bentrokan yang terjadi di Blora hari Selasa lalu.

Sementara Kompas.com masih berupaya menghubungi pihak ormas Pemuda Pancasila terkait bentrok ini.

Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul "Polisi Buka Suara Terkait Bentrokan Ormas Pemuda Pancasila dengan GRIB Jaya di Blora".

KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) punya aturan untuk tinggal di rumah aman atau safe house.

Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, S.H., LL.M. menyebutkan, biasanya seorang saksi atau korban yang tinggal di rumah aman akan dievaluasi secara berkala per enam bulan. Namun begitu, Ia mengatakan jangka waktu diberikan berdasarkan kebutuhan perlindungan.

"Kalau kami (LPSK) di sini ada aturan pemberian perlindungannya itu per enam bulan, tapi selama enam bulan ada evaluasi, apakah dirasa masih dibutuhkan atau tidak," ujar Sri kepada Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Jika merujuk pada Peraturan LPSK nomor 1 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK, jangka waktu pelayanan perlindungan diberikan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Sri berujar, memang pada beberapa kasus disesuaikan. Jika dirasa masih dibutuhkan perlindungan, maka seorang saksi atau korban bisa tinggal di rumah aman lebih lama lagi.

"Biasanya kita berbasis pada perlindungan. Misal ada proses kasus-kasus yang sekarang ini dia diselidik, nah dia ada panggilan lagi, itu kita menyesuaikan juga," katanya.

Terlepas dari itu, Sri tidak memungkiri bahwa tidak semua orang betah tinggal di rumah aman. Pasalnya, ada beberapa kasus dimana seseorang terlindung minta dipulangkan sebelum enam bulan.

Untuk minta dipulangkan dari rumah aman LPSK juga tidak mudah, jika masih berada di bawah tanggung jawab LPSK.

"Kalau sudah enggak betah dia mau pulang, kita juga selektif, karena kita khawatir kalau pada saat masuk saja dia cukup terancam sementara pelaku di luar masih berkeliara,n maka LPSK kan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa sama dia, makanya kita biasanya tidak main-main," tuturnya.