KOMPAS.com - Dua organisasi kemasyarakatan (ormas), yakni Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), bentrok di Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (14/1/2025).

Bentrokan terjadi di dua lokasi berbeda, yaitu di Kelurahan Karangjati dan Jalan Ngawen-Kunduran, Kecamatan Kunduran, Blora.

Imbas dari peristiwa ini, sebanyak 12 orang terluka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, serta sejumlah sepeda motor dan mobil rusak.

Sebagai tindak lanjut, kedua ormas sepakat untuk berdamai pada Rabu (15/1/2025) di halaman Pendopo Rumah DInas Bupati Blora.

Namun, di hari yang sama, Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung diduga diserang oleh ormas GRIB sekitar pukul 14.30 WIB.

Lantas, apa itu GRIB?

Apa itu ormas GRIB?

GRIB adalah ormas yang dibentuk oleh Rosario de Marshall atau Hercules pada 2011.

Hercules sendiri adalah mantan preman yang berkuasa di Tanah Abang pada 1980-an yang kisahnya cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia dan kini beralih profesi sebagai pebisnis.

Sampai saat ini, Hercules juga masih menduduki kursi Ketua Umum DPP GRIB.

Dilansir dari laman GRIB Jaya Jateng, organisasi ini dibentuk untuk membangun demokrasi yang sehat dengan muatan nilai kejujuran, keadilan, dan partisipatif.

Mereka juga memastikan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) berjalan dengan baik dalam koridor undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

GRIB juga bekerja sama dengan stake holder dalam menjalankan fungsi organisasi dan kritis mengawal proses penyelenggaraan serta pelaksanaan pemilu.

Organisasi ini memiliki banyak anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Mendukung Prabowo-Gibran

Pada masa Pilpres 2024, GRIB secara terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hercules kala itu menyebut, dukungan ini merupakan harga mati dan tidak bisa diganggu gugat.

"Kecuali beliau angkat bendera putih, mungkin GRIB bisa ambil tindakan ke mana. Namun saat ini, harga mati untuk (mendukung) beliau (Prabowo Subianto)," ujarnya, dikutip dari Antara (3/6/2023).

Disinyalir, hal itu dilatarbelakangi oleh Hercules yang pernah mengaku "berutang nyawa" kepada Prabowo.

Dilaporkan Kompas.com(4/5/2021), sebelum pindah ke Jakarta, Hercules bergabung dalam operasi tentara Indonesia untuk memperjuangkan wilayah Timor Timur atau Timor Leste.

Sebelum diberikan amanah sebagai Tenaga Bantuan Operasi, Hecules merupakan yatim piatu yang kehilangan kedua orangtuanya dalam pengeboman wilayah Ainaro tahun 1978.

Karenanya, dia mengaku berutang kepada Prabowo yang kala itu menjabat sebagai kapten Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Timor Timur.

"Prabowo adalah satu-satunya orang yang bisa menyerang saya tanpa saya mengangkat tangan untuk membalasnya," ucapnya.

KOMPAS.com - Dua organisasi kemasyarakatan (ormas), yakni Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), bentrok di Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (14/1/2025).

Bentrokan terjadi di dua lokasi berbeda, yaitu di Kelurahan Karangjati dan Jalan Ngawen-Kunduran, Kecamatan Kunduran, Blora.

Imbas dari peristiwa ini, sebanyak 12 orang terluka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, serta sejumlah sepeda motor dan mobil rusak.

Sebagai tindak lanjut, kedua ormas sepakat untuk berdamai pada Rabu (15/1/2025) di halaman Pendopo Rumah DInas Bupati Blora.

Namun, di hari yang sama, Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung diduga diserang oleh ormas GRIB sekitar pukul 14.30 WIB.

Lantas, apa itu GRIB?

Apa itu ormas GRIB?

GRIB adalah ormas yang dibentuk oleh Rosario de Marshall atau Hercules pada 2011.

Hercules sendiri adalah mantan preman yang berkuasa di Tanah Abang pada 1980-an yang kisahnya cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia dan kini beralih profesi sebagai pebisnis.

Sampai saat ini, Hercules juga masih menduduki kursi Ketua Umum DPP GRIB.

Dilansir dari laman GRIB Jaya Jateng, organisasi ini dibentuk untuk membangun demokrasi yang sehat dengan muatan nilai kejujuran, keadilan, dan partisipatif.

Mereka juga memastikan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) berjalan dengan baik dalam koridor undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

GRIB juga bekerja sama dengan stake holder dalam menjalankan fungsi organisasi dan kritis mengawal proses penyelenggaraan serta pelaksanaan pemilu.

Organisasi ini memiliki banyak anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Mendukung Prabowo-Gibran

Pada masa Pilpres 2024, GRIB secara terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hercules kala itu menyebut, dukungan ini merupakan harga mati dan tidak bisa diganggu gugat.

BOGOR, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Bogor menangkap turis asal Arab Saudi yang menendang seorang marbut masjid di Puncak Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/1/2025).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor, Ruhiyat M. Tolib, mengatakan penangkapan dilakukan Tim Penindakan Keimigrasian setelah penyelidikan sejak kemarin atau usai kejadian baku hantam dengan marbut masjid.

Tolib menambahkan warga negara asing (WNA) tersebut dipastikan berasal dari Arab Saudi berinisial AMM, laki-laki berusia 38 tahun.

"Sudah (ditangkap) di vila di wilayah Cisarua Puncak, inisialnya AMM, dan enggak ada perlawanan," kata Tolib saat dihubungi Kompas.com, Rabu.

Tolib mengungkapkan AMM ditangkap karena telah mengganggu ketertiban umum dengan terlibat perkelahian dengan masyarakat sekitar di wilayah Bogor.

Turis Arab Saudi itu melanggar Pasal 75 UU No 6 Tahun 2011 tentang tindakan WNA yang mengganggu ketertiban umum atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam gelar operasi penangkapan, petugas juga dibantu oleh kepolisian dan masyarakat sekitar Puncak.

AMM diciduk tanpa perlawanan setelah berpindah-pindah tempat tinggal di vila kawasan Puncak Bogor.

Setelah diciduk, ia langsung diamankan di Kantor Imigrasi Bogor untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Tolib mengatakan tim petugas keimigrasian telah memantau pergerakan turis Arab Saudi itu sejak tadi malam.

Pihaknya kemudian menggelar operasi atau memburu turis tersebut dan tak lama berhasil menangkapnya di sebuah vila di Cisarua.

"Dari kemarin malam dan itu sudah kami cek dokumen paspornya dan ketahuan warga negaranya dari Arab Saudi," tutur Tolib.

"Setelah itu, kami laporkan pimpinan pusat (Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan) tadi pagi, itu dimaraton komunikasi ke kedutaannya karena kedutaannya juga harus tahu. AMM dipastikan warga negara Arab Saudi," ucapnya.

Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat izin tinggalnya adalah visa kunjungan saat kedatangan. AMM pun terancam dideportasi.

"Dia pakai visa kunjungan, visa izin tinggalnya itu sudah mati beberapa hari yang lalu," kata Tolib.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa implementasi sistem Coretax menjadi bagian penting dari reformasi perpajakan nasional.

Ia menyebut, sistem ini mampu menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.

"Melalui implementasi Coretax, pemerintah berharap dapat memperkuat pondasi ekonomi Indonesia untuk menghadapi tantangan global di masa depan," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).

Sistem Coretax diproyeksikan mampu meningkatkan rasio pajak (tax ratio) nasional sebesar 2 persen dan menutup tax gap sebesar 6,4 persen dari PDB.

Potensi tambahan penerimaan negara melalui digitalisasi perpajakan ini diperkirakan mencapai Rp 1.500 triliun dalam lima tahun ke depan.

Menurut Luhut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selama ini menghadapi tantangan dalam pengelolaan data, seperti teknologi yang sudah usang, data yang belum lengkap, dan kurangnya integritas data.

Dengan hadirnya Coretax, pemerintah dapat mengintegrasikan sistem akuntansi dan mengonsolidasikan data perpajakan secara menyeluruh.

Selain itu, Coretax juga dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan pajak. Saat ini, DJP mencatat 776 juta e-faktur per tahun atau rata-rata 2 juta transaksi e-faktur setiap hari.

Digitalisasi ini menciptakan peluang besar untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Sebagai informasi, keputusan pemerintah untuk mengadopsi sistem Coretax juga disambut positif oleh sejumlah asosiasi pengusaha, terutama terkait kebijakan pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang hanya berlaku pada barang mewah.

Coretax sendiri merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna.

Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

(Tim Redaksi: Isna Rifka Sri Rahayu, Sakina Rakhma Diah Setiawan)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sengaja meloloskan pasangan Petrus Ricolombus Omba-Marlinus padahal tidak sesuai persyaratan.

Hal ini disampaikan kuasa hukum Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob, Bonardo Sinaga, dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Kabupaten Boven Digoel.

“Dalam pokok permohonan kami, termohon (KPU) tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang cermat dan mendalam terhadap data serta dokumen yang diajukan saat pendaftaran pasangan calon,” kata Bonardo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (15/1/2024).

“Yang tidak memenuhi syarat siapa?” potong Ketua Majelis Hakim Saldi Isra.

“Calon bupati paslon nomor urut 3, Yang Mulia,” jawab Bonardo.

“Petrus Ricolombus Omba?” sahut Saldi mengonfirmasi.

“Benar, Yang Mulia,” kata Bonardo.

Kepada Hakim, Bonardo bilang Petrus merupakan seorang narapidana.

Namun, KPU disebut tidak pernah mengumumkan status tersebut.

“Apa tindak pidana yang dilakukan?” tanya Saldi.

“Tindak pidana yang dilakukan adalah desersi,” jawab Bonardo.

Adapun desersi adalah tindakan meninggalkan tugas militer atau kepolisian tanpa izin resmi.

“Sudah ada putusan pengadilan?” tanya Saldi melanjutkan.

“Kami sudah mengajukan bukti hingga tingkat kasasi, Yang Mulia,” jawab Bonardo.

Bonardo menyebut, Petrus dijatuhi hukuman pidana selama enam bulan.

Dia bilang, rival kliennya itu juga telah disanksi pemberhentian dari dinas militer.

“Apa penjelasannya? Silakan, kenapa ini dianggap tidak memenuhi syarat?” tanya Saldi.

“Dalam permohonan ini kami mengutip beberapa putusan MK yang mendiskualifikasi pasangan calon yang telah memenangi pemilihan, Yang Mulia. Hal tersebut berkaitan dengan aspek hukum dan HAM bahwa syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan MK sudah memutuskan bahwa dalam Putusan MK Nomor 56 Tahun 2019,” papar Bonardo.

“Telah ada beberapa syarat, terutama mengenai bagi mantan terpidana untuk melewati masa jeda, lalu bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, dan harus menyampaikan kepada masyarakat secara jujur bahwa dia adalah mantan terpidana, Yang Mulia,” ucapnya.

Lebih lanjut, Bonardo bilang, KPU dengan sengaja menutupi status Petrus Ricolombus Omba yang pernah menjadi narapidana.

“Pemohon menangkap pesan ada suatu upaya menutupi status terpidana calon bupati pasangan calon nomor urut 3 sehingga masyarakat Boven Digoel pada saat pemilihan tanggal 27 November 2024 tidak pernah sekalipun diberikan secara jujur dan terbuka tentang jati diri pasangan calon nomor urut 3, Petrus Ricolombus Omba,” kata Bonardo.

“Termohon tidak pernah melakukan demi kepentingan pemilihan yang jujur, adil, dan transparan untuk melakukan verifikasi dan atau kewajibannya yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Sementara itu, kuasa hukum Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus, Viktor Santoso Tandiasa, menyatakan bakal menjawab dalil gugatan yang disampaikan oleh kubu Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob pada kesempatan yang sudah ditentukan MK.

Namun, Viktor menyinggung kedudukan hukum pasangan calon lainnya, yakni Yakob Waremba dan Suharto, yang turut mengajukan diri sebagai pihak terkait pada perkara Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob.

Pasalnya, paslon nomor urut 2 itu mengajukan permohonan sebagai pihak terkait pada saat Yakob Waremba dan Suharto masih mendaftarkan diri ke MK sebagai pemohon.

“Oleh karenanya kami menilai seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kedudukan hukum kepada paslon nomor 2, Yakob Waremba dan Suharto, menjadi pihak terkait,” kata Viktor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sengaja meloloskan pasangan Petrus Ricolombus Omba-Marlinus padahal tidak sesuai persyaratan.

Hal ini disampaikan kuasa hukum Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob, Bonardo Sinaga, dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Kabupaten Boven Digoel.

“Dalam pokok permohonan kami, termohon (KPU) tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang cermat dan mendalam terhadap data serta dokumen yang diajukan saat pendaftaran pasangan calon,” kata Bonardo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (15/1/2024).

“Yang tidak memenuhi syarat siapa?” potong Ketua Majelis Hakim Saldi Isra.

“Calon bupati paslon nomor urut 3, Yang Mulia,” jawab Bonardo.

“Petrus Ricolombus Omba?” sahut Saldi mengonfirmasi.

“Benar, Yang Mulia,” kata Bonardo.

Kepada Hakim, Bonardo bilang Petrus merupakan seorang narapidana.

Namun, KPU disebut tidak pernah mengumumkan status tersebut.

“Apa tindak pidana yang dilakukan?” tanya Saldi.

“Tindak pidana yang dilakukan adalah desersi,” jawab Bonardo.

Adapun desersi adalah tindakan meninggalkan tugas militer atau kepolisian tanpa izin resmi.

“Sudah ada putusan pengadilan?” tanya Saldi melanjutkan.

“Kami sudah mengajukan bukti hingga tingkat kasasi, Yang Mulia,” jawab Bonardo.

Bonardo menyebut, Petrus dijatuhi hukuman pidana selama enam bulan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung, diduga diserang oleh organisasi masyarakat (ormas) GRIB pada Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 14.30 WIB.

Salah satu anggota ormas Pemuda Pancasila Bandung, Kaka (35), menerangkan, peristiwa ini bermula ketika diduga sejumlah anggota GRIB dengan sengaja menggeber-geber motor di depan Kantor MPW PP Jabar.

Merasa terganggu oleh suara berisik motor tersebut, anggota PP Jabar yang berada di dalam kantor keluar untuk menegur pelaku.

Namun, merasa tidak terima, pelaku memanggil anggota lainnya dan tidak lama kemudian melakukan penyerangan terhadap kantor MPW PP Jabar.

"Informasi yang saya tahu, anggota PP keluar menegur yang geber-geber motor. Tidak lama kemudian, begitu melihat, ada anggota GRIB lainnya yang menggunakan mobil sudah bersiap untuk menyerang," ujar Kaka saat ditemui di lokasi, Rabu (15/1/2025).

Anggota PP Jabar yang berada di dalam mengalami luka akibat sabetan benda tajam.

Dia mengatakan, anggota GRIB juga merusak sejumlah kendaraan, baik mobil maupun motor, serta fasilitas kantor PP Jabar.

Saat ini, keenam anggota PP Jabar yang mengalami luka sudah diberikan perawatan medis.

"Yang luka ada enam orang kena luka bacok, benda tumpul, dan yang lainnya. Mobil dan kendaraan lain juga rusak," ucap Kaka.

Kaka menduga penyerangan ini buntut dari peristiwa serupa yang terjadi di daerah lain di Pulau Jawa.

Dia menambahkan, pimpinan PP Jabar saat ini telah menyerahkan kasus penyerbuan anggotanya kepada pihak kepolisian.

Pelaku diminta segera dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Saat ini kami diperintahkan untuk menjaga situasi kondusif di Kota Bandung agar tidak ada penyerangan balik. Ketua juga sudah menyerahkan ini kepada pihak yang berwajib," kata Kaka.

BANDUNG, KOMPAS.com - Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung, Jabar, diserang oleh kelompok organisasi masyarakat (Ormas) GRIB, Rabu (15/1/2025) sore.

Buntut dari penyerangan tersebut, sejumlah anggota PP Jabar mengalami luka, serta beberapa kendaraan yang terparkir di lokasi rusak berat.

Yadi, salah satu anggota PP korban penyerangan, mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.30 WIB.

Ia bersama rekannya yang berada di dalam kantor kaget mengetahui ada penyerangan yang dilakukan oleh ormas lain.

"Kayaknya sekitar ratusan orang ada yang ke sini (menyerang). Padahal kita yang lagi ada di dalam kantor cuma sedikit," ujarnya saat ditemui di lokasi.

Selain menyerang anggota, kelompok tersebut juga merusak sejumlah kendaraan milik PP dan fasilitas kantor.

Kompas.com/Faqih Rohman Syafei Sejumlah petugas kepolisian sedang berjaga di area depan Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung usai di serang diduga oleh kelompok organisasi masyarakat lain, Rabu (15/1/2025) sore.

"Ada kerusakan unit dari motor, mobil juga ada, korban juga dari kita lengan sobek, punggung sobek, ada enam orang yang luka," terangnya.

Dia menambahkan, diduga aksi penyerangan ini merupakan imbas dari kejadian serupa yang terjadi di daerah lain.

Namun, dia tidak ingin berspekulasi lebih jauh dan menunggu penjelasan resmi dari pihak kepolisian.

"Nanti saja nunggu dari pihak yang berwajib," kata dia.

Sementara, dalam video yang beredar di media sosial, tampak sejumlah orang yang menggunakan seragam dan mobil bertuliskan GRIB mendatangi kantor PP di Bandung dan melakukan penyerangan.

"Ada penyerangan di PP," ujar perekam video.

BANDUNG, KOMPAS.com - Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat, di Jalan BKR, Kota Bandung, Jawa Barat, diserang ormas GRIB.

Akibatnya, sejumlah anggota Pemuda Pancasila mengalami luka dan kendaraan rusak.

Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan aparat kepolisian tampak berjejer melakukan penjagaan ketat di kantor MPW PP Jabar.

Anggota PP juga terlihat masih berkumpul di sekitar lokasi.

Satu unit mobil Ertiga dengan gambar Pemuda Pancasila terlihat mengalami kerusakan dengan kaca depan dan sampingnya pecah.

Olah tempat kejadian perkara (TKP) pun telah dilakukan Inafis Polrestabes Bandung.

Beberapa anggota Pemuda Pancasila juga telah dibawa ke rumah sakit terdekat.

Yadi, salah satu anggota Pemuda Pancasila yang saat itu tengah di dalam kantor MPW Pemuda Pancasila, mengaku dikagetkan dengan sejumlah orang yang tiba-tiba melakukan penyerangan.

"Enggak tahu berapa yang datang, ada ke sini menyerang," katanya di lokasi.

Akibatnya, sejumlah anggota Pemuda Pancasila mengalami luka dan kendaraan rusak.

"Ada enam yang luka," ujarnya.

Kapolsek Regol Kompol Heri Suryadi mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi sekitar 14.30 WIB. Saat ini, petugas kepolisian dibantu TNI tengah melakukan pengamanan di lokasi.

"Terjadi sedikit gesekan kelompok ormas, namun demikian situasi terkendali kondusif, di mana kami Polsek Regol bersama Koramil Regol-Lengkong mendapat backing dari polrestabes untuk mengamankan situasi," kata Heri.

Dikatakan, saat ini pihaknya tengah menelusuri penyebab gesekan.

"Saat ini tim kami menelusuri apa yang jadi penyebab gesekan. Motif masih diselidiki. Apa yang menjadi penyebab terjadinya gesekan ormas ini. Nanti perkembangan lanjut oleh pimpinan kami laporkan," tambahnya.

Sementara, dalam video yang beredar di media sosial, tampak sejumlah orang yang menggunakan seragam dan mobil bertuliskan GRIB mendatangi kantor PP di Bandung dan melakukan penyerangan.

"Ada penyerangan di PP," ujar perekam video.

BLORA, KOMPAS.com - Pada Selasa, 14 Januari 2025, Ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) terlibat dalam bentrokan di Blora, Jawa Tengah.

Sebagai tindak lanjut dari insiden tersebut, kedua ormas sepakat untuk mengeluarkan pernyataan damai pada Rabu, 15 Januari 2025, yang berlangsung di halaman Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora.

Munaji, yang akrab disapa Mbah Mun dan menjabat sebagai Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Blora, menegaskan komitmennya untuk memperbaiki hubungan dengan GRIB Jaya Blora.

"Salam Pancasila, saya Mbah Mun selaku ketua Pemuda Pancasila Blora untuk kejadian kemarin itu kita jadikan kejadian yang pertama dan terakhir," katanya.

Ia menambahkan bahwa fokus utama saat ini adalah menciptakan situasi yang aman dan damai di wilayahnya.

Sugiyanto, Ketua GRIB Jaya Blora, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan damai ini.

Poin perdamaian

Usai pernyataan damai, kedua belah pihak menandatangani nota perdamaian yang mencakup beberapa poin penting, antara lain:

1. Mendukung TNI dan Polri dalam menjaga ketertiban di Kabupaten Blora.

2. Menghindari gesekan antar anggota kedua ormas.

3. Membangun dialog berdasarkan musyawarah.

4. Menciptakan situasi yang aman dan tidak menimbulkan konflik.

5. Siap diproses hukum jika melakukan pelanggaran.

Nota perdamaian tersebut ditandatangani oleh Munaji dan Sugiyanto, serta disaksikan oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Bupati Blora dan Kapolres Blora.

Sebelumnya, bentrokan yang terjadi di dua lokasi, yaitu Karangjati Blora dan Jalan Ngawen - Kunduran, mengakibatkan 12 orang dirawat di rumah sakit dan 19 terduga pelaku diamankan oleh pihak kepolisian.

Sumber:Pernyataan Damai Pemuda Pancasila dan GRIB di Blora

DOHA, KOMPAS.com – Negosiasi untuk menghentikan konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas di Gaza mendekati kesepakatan.

Meski begitu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan bahwa perundingan tersebut berada hampir di ambang kehancuran.

Pertemuan terakhir para mediator di Doha, Qatar, pada Selasa (14/1/2025), masih terus berupaya merampungkan rincian kesepakatan gencatan senjata.

Dilansir Guardian, menurut laporan media Israel dan sumber diplomatik di Doha, tahap pertama perjanjian ini mencakup pembebasan 33 sandera Israel, termasuk anak-anak, wanita, orang tua, dan pasien, serta pembebasan hingga 1.000 tahanan Palestina.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Israel juga akan menarik sebagian pasukannya dari Gaza selama 60 hari pertama.

Setelah tahap awal, negosiasi akan dilanjutkan 16 hari kemudian untuk membahas pembebasan 61 sandera lainnya, termasuk pria usia militer, serta jenazah sandera yang meninggal.

Penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza akan diselesaikan pada tahap kedua.

Utusan dari pemerintahan Presiden AS Joe Biden dan Presiden terpilih Donald Trump turut hadir dalam pembicaraan ini. Trump, yang akan dilantik pada 20 Januari, mengatakan bahwa negosiasi sudah mendekati kesepakatan final.

“Saya memahami bahwa sudah ada kesepakatan awal. Kami berharap semuanya selesai sebelum akhir minggu ini,” kata Trump kepada Newsmax.

Namun, Blinken tetap berhati-hati. “Ini lebih dekat dari sebelumnya, tetapi kita masih menunggu pernyataan resmi dari Hamas untuk menyetujui kesepakatan ini,” katanya dalam pidatonya di Dewan Atlantik, Washington.

Meski ada kemajuan dalam negosiasi, perlawanan datang dari kelompok garis keras dalam pemerintahan Israel, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.

Ia menolak kesepakatan ini dan menyebutnya sebagai ancaman terhadap keamanan Israel.

“Kesepakatan ini adalah bentuk penyerahan yang akan membahayakan negara Israel,” ujar Bezalel Smotrich, salah satu anggota koalisi sayap kanan Israel.

Sementara itu, keluarga sandera di Israel khawatir dengan risiko kegagalan dalam tahap kedua negosiasi. Banyak yang takut bahwa hanya sandera dari kelompok rentan—wanita, lansia, dan anak-anak—yang akan dibebaskan, sementara sandera lain tetap ditahan oleh Hamas.

DOHA, KOMPAS.com – Negosiasi untuk menghentikan konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas di Gaza mendekati kesepakatan.

Meski begitu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan bahwa perundingan tersebut berada hampir di ambang kehancuran.

Pertemuan terakhir para mediator di Doha, Qatar, pada Selasa (14/1/2025), masih terus berupaya merampungkan rincian kesepakatan gencatan senjata.

Dilansir Guardian, menurut laporan media Israel dan sumber diplomatik di Doha, tahap pertama perjanjian ini mencakup pembebasan 33 sandera Israel, termasuk anak-anak, wanita, orang tua, dan pasien, serta pembebasan hingga 1.000 tahanan Palestina.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Israel juga akan menarik sebagian pasukannya dari Gaza selama 60 hari pertama.

Setelah tahap awal, negosiasi akan dilanjutkan 16 hari kemudian untuk membahas pembebasan 61 sandera lainnya, termasuk pria usia militer, serta jenazah sandera yang meninggal.

Penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza akan diselesaikan pada tahap kedua.

Utusan dari pemerintahan Presiden AS Joe Biden dan Presiden terpilih Donald Trump turut hadir dalam pembicaraan ini. Trump, yang akan dilantik pada 20 Januari, mengatakan bahwa negosiasi sudah mendekati kesepakatan final.

“Saya memahami bahwa sudah ada kesepakatan awal. Kami berharap semuanya selesai sebelum akhir minggu ini,” kata Trump kepada Newsmax.

Namun, Blinken tetap berhati-hati. “Ini lebih dekat dari sebelumnya, tetapi kita masih menunggu pernyataan resmi dari Hamas untuk menyetujui kesepakatan ini,” katanya dalam pidatonya di Dewan Atlantik, Washington.

Meski ada kemajuan dalam negosiasi, perlawanan datang dari kelompok garis keras dalam pemerintahan Israel, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.

Ia menolak kesepakatan ini dan menyebutnya sebagai ancaman terhadap keamanan Israel.

“Kesepakatan ini adalah bentuk penyerahan yang akan membahayakan negara Israel,” ujar Bezalel Smotrich, salah satu anggota koalisi sayap kanan Israel.

Sementara itu, keluarga sandera di Israel khawatir dengan risiko kegagalan dalam tahap kedua negosiasi. Banyak yang takut bahwa hanya sandera dari kelompok rentan—wanita, lansia, dan anak-anak—yang akan dibebaskan, sementara sandera lain tetap ditahan oleh Hamas.