JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, keponakannya yang baru terpilih sebagai ketua umum PBB, Gugum Ridho Putra, punya pendidikan dan reputasi yang bagus.

Yusril menuturkan, meski terpilih sebagai ketua umum PBB di usia muda, Gugum punya pengalaman berkiprah sebagai ketua Mahkamah Partai PBB.

"Dia masih muda, 36 tahun. Pendidikannya bagus, S1 dan S2 UI (Universitas Indonesia). Sebagai advokat, reputasinya bagus. Selama ini dia Ketua Mahkamah Partai PBB," kata Yusril saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Yusril juga mengatakan, Gugum terpilih secara demokratis sebagai Ketua Umum PBB periode 2025-2030 lewat Muktamar VI di Bali.

Ia menyatakan bahwa setiap orang dapat mencalonkan diri sebagai ketua umum lewat Muktamar, dan Gugum pun terpilih melalui pemungutan suara, mengalahkan mantan Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Noor.

"Pemilihan Ketum PBB di Bali kemarin berjalan demokratis. Gugum lawan Ferry, mantan Sekjen PBB, dan Gugum menang. Bagus saja. Karena Ketua Umum PBB dipilih, dan siapa saja bisa mencalonkan diri, maka proses itu adalah demokratis," kata Yusril.

Sebelumnya, Gugum Ridho Putra resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) untuk periode 2025-2030.

Penetapan Gugum dilakukan setelah ia mengalahkan pesaingnya, Afriansyah Noor, melalui voting dalam Muktamar VI yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Denpasar, Bali, Rabu (15/1/2025).

Gugum berhasil meraih 398 suara, sedangkan Afriansyah hanya memperoleh 134 suara.

Dalam pidato kemenangannya, Gugum menegaskan dukungan PBB terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia juga mendoakan agar Prabowo dapat memimpin Indonesia selama sepuluh tahun ke depan.

"Berharap dan mendoakan kesehatan Pak Prabowo Subianto tidak hanya sebagai presiden di periode pertama. Mudah-mudahan beliau juga bisa menjadi presiden periode yang berikutnya 2029-2033, lima tahun berikutnya," ujar Gugum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, keponakannya, Gugum Ridho Putra, terpilih secara demokratis sebagai ketua umum PBB periode 2025-2030 lewam Muktamar VI di Bali.

Yusril mengatakan, setiap orang dapat mencalonkan diri sebagai ketua umum lewat Muktamar dan Gugum pun terpilih melalui pemungutan suara mengalahkan mantan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor.

"Pemilihan Ketum PBB di Bali kemarin berjalan demokratis. Gugum lawan Ferry, mantan Sekjen PBB, dan Gugum menang. Bagus saja. Karena Ketua Umum PBB dipilih, dan siapa saja bisa mencalonkan diri, maka proses itu adalah demokratis," kata Yusril saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Yusril menambahkan, Gugum menjabat sebagai ketua umum PBB cukup muda di usianya yang baru 36 tahun.

Ia menjelaskan bahwa Gugum memiliki reputasi yang baik sebagai advokat dan pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Partai PBB.

"Dia masih muda, 36 tahun. Pendidikannya bagus, S1 dan S2 UI. Sebagai advokat, reputasinya bagus. Selama ini dia Ketua Mahkamah Partai PBB. Pemilihan Ketum PBB di Bali kemarin berjalan demokratis," ujar Yusril.

Sebelumnya, Gugum Ridho Putra resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) untuk periode 2025-2030.

Penetapan Gugum dilakukan setelah ia mengalahkan pesaingnya, Afriansyah Noor, melalui voting dalam Muktamar VI yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Denpasar, Bali, Rabu (15/1/2025).

Gugum berhasil meraih 398 suara, sementara itu, Afriansyah hanya memperoleh 134 suara.

Dalam pidato kemenangannya, Gugum menegaskan dukungan PBB terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia juga mendoakan agar Prabowo dapat memimpin Indonesia selama sepuluh tahun ke depan.

"Berharap dan mendoakan kesehatan Pak Prabowo Subianto tidak hanya sebagai presiden di periode pertama. Mudah-mudahan beliau juga bisa menjadi presiden periode yang berikutnya, 2029-2033, lima tahun berikutnya," ujar Gugum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, keponakannya, Gugum Ridho Putra, terpilih secara demokratis sebagai ketua umum PBB periode 2025-2030 lewam Muktamar VI di Bali.

Yusril mengatakan, setiap orang dapat mencalonkan diri sebagai ketua umum lewat Muktamar dan Gugum pun terpilih melalui pemungutan suara mengalahkan mantan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor.

"Pemilihan Ketum PBB di Bali kemarin berjalan demokratis. Gugum lawan Ferry, mantan Sekjen PBB, dan Gugum menang. Bagus saja. Karena Ketua Umum PBB dipilih, dan siapa saja bisa mencalonkan diri, maka proses itu adalah demokratis," kata Yusril saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Yusril menambahkan, Gugum menjabat sebagai ketua umum PBB cukup muda di usianya yang baru 36 tahun.

Ia menjelaskan bahwa Gugum memiliki reputasi yang baik sebagai advokat dan pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Partai PBB.

"Dia masih muda, 36 tahun. Pendidikannya bagus, S1 dan S2 UI. Sebagai advokat, reputasinya bagus. Selama ini dia Ketua Mahkamah Partai PBB. Pemilihan Ketum PBB di Bali kemarin berjalan demokratis," ujar Yusril.

Sebelumnya, Gugum Ridho Putra resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) untuk periode 2025-2030.

Penetapan Gugum dilakukan setelah ia mengalahkan pesaingnya, Afriansyah Noor, melalui voting dalam Muktamar VI yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Denpasar, Bali, Rabu (15/1/2025).

Gugum berhasil meraih 398 suara, sementara itu, Afriansyah hanya memperoleh 134 suara.

Dalam pidato kemenangannya, Gugum menegaskan dukungan PBB terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia juga mendoakan agar Prabowo dapat memimpin Indonesia selama sepuluh tahun ke depan.

"Berharap dan mendoakan kesehatan Pak Prabowo Subianto tidak hanya sebagai presiden di periode pertama. Mudah-mudahan beliau juga bisa menjadi presiden periode yang berikutnya, 2029-2033, lima tahun berikutnya," ujar Gugum.

KOMPAS.com - Organisasi kemasyarakatan (ormas), GRIB dan Pemuda Pancasila, sepakat berdamai, usai bentrokan yang terjadi di markas Pemuda Pancasila di Jalan BKR, Kota Bandung, Rabu (15/1/2025)

Perwakilan dua ormas ini meminta agar anggota mereka tidak terprovokasi.

Mereka juga berjanji akan menjaga keamanan di Bandung.

"Kami Pemuda Pancasila dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya berkomitmen bersama-sama menjaga situasi Kota Bandung tetap aman dan kondusif serta mengimbau seluruh anggota kami untuk tidak terpancing dan terprovokasi, serta segala permasalahan, kami serahkan ke kepolisian," kata kedua perwakilan ormas tersebut disaksikan Wakapolrestabes Bandung, AKBP Dwi Handono Prasanto, Kamis (16/1/2025).

"Kami siap mendukung Kota Bandung yang aman dan kondusif," ujar para perwakilan ormas.

Sebelumnya diberitakan, puluhan anggota GRIB menyerang markas MPW PP Jabar di Jalan BKR, Bandung, Rabu siang.

Video peristiwa penyerangan itu viral dan beredar di media sosial.

Anggota GRIB merusak bangunan kantor, mobil, dan motor milik PP. Hingga kini belum diketahui penyebab penyerangan.

Namun, sebelum insiden di Bandung, bentrok antara GRIB dan Pemuda Pancasila juga terjadi di Blora, Jawa Tengah.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul 2 Ormas di Bandung yang Bergesekan Berdamai Disaksikan Polisi, Imbau Anggota Tidak Terprovokasi

KOMPAS.com - Dua organisasi kemasyarakatan (ormas), GRIB dan Pemuda Pancasila, yang sebelumnya sempat bersitegang di Jalan BKR, Kota Bandung, pada Rabu (15/1/2025), akhirnya menyepakati untuk berdamai.

Kesepakatan damai ini difasilitasi dan disaksikan langsung oleh pihak Polrestabes Bandung.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari kedua ormas sepakat untuk mengakhiri perselisihan demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kota Bandung.

"Kami Pemuda Pancasila dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya berkomitmen bersama-sama menjaga situasi Kota Bandung tetap aman dan kondusif serta mengimbau seluruh anggota kami untuk tidak terpancing dan terprovokasi, serta segala permasalahan, kami serahkan ke kepolisian," kata kedua perwakilan ormas tersebut disaksikan Wakapolrestabes Bandung, AKBP Dwi Handono Prasanto, Kamis (16/1/2025).

"Kami siap mendukung Kota Bandung yang aman dan kondusif," kata mereka menambahkan.

Sebelumnya, beredar video terkait penyerangan markas MPW PP Jabar di Jalan BKR, Bandung, oleh anggota GRIB.

Mereka merusak bangunan kantor, mobil, dan motor milik PP.

Hingga kini belum diketahui penyebab penyerangan.

Namun, sebelum insiden di Bandung, bentrok antara GRIB dan Pemuda Pancasila juga terjadi di Blora, Jawa Tengah.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul 2 Ormas di Bandung yang Bergesekan Berdamai Disaksikan Polisi, Imbau Anggota Tidak Terprovokasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Arief Hidayat melontarkan candaan kepada kuasa hukum pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tolikara nomor urut 3, Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando Enumbi, Muhammad Wahyu yang mengatakan hendak mencabut gugatan principal mereka.

"Saya dari kuasa advokat, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan 299 tidak dilanjutkan dan dicabut sebagaimana surat pencabutan yang sudah disampaikan kepaniteraan," kata Wahyu dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Kamis (16/1/2025).

"Saudara mengirimkan surat Jakarta 20 Desember 2024, halnya pencabutan permohonan. Ini di sini perkara 299," tanya Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Arief juga menanyakan apakah pencabutan permohonan telah diketahui dan disetujui oleh principal atau pemohon.

"Sudah disepakati untuk dicabut," ujar Wahyu.

"Baik kalau begitu perkara 299 diputuskan dicabut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, nanti dilaporkan ke Rapat Permusyawatan Hakim ya, baik," kata Arief Hidayat.

Arief kemudian menanyakan kepada Wahyu, apakah masih ada perkara yang dia tangani dalam sengketa Pilkada di MK.

"Masih Yang Mulia, dilanjut di perkara 303," kata Wahyu.

"Untuk ini (perkara 299) argonya sudah enggak jalan," kelakar Arief Hidayat menimpali.

Adapun dalam permohonan Dinus-Gamael yang telah dicabut itu mendalilkan terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu paslon nomor urut 4 sebesar 16.789 suara.

Menurut pemohon, adanya selisih suara yang besar itu dikarenakan belum terlaksananya rekapitulasi di enam distrik yang ada pada kabupaten Tolikara.

Keenam distrik itu adalah Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, Distrik Nunggawi, Distrik Aweku, dan Distrik Air Garam.

Dalam petitumnya, pemohon meminta agar MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara melakukan pemungutan suara ulang di distrik yang telah disebutkan sebelumnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Ketua Panel III Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, menyentil kuasa hukum pemohon perkara Pilkada Kabupaten Tolikara dari pasangan calon nomor urut 2, Nus Weya-Yan Wenda, Pither Ponda Barany, yang dinilai tidak mengerti isi gugatannya sendiri.

Hal itu disampaikan Arief dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 297/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Arief menanyakan kejadian yang melandasi adanya tuduhan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan KPU Kabupaten Tolikara.

"Bawaslu mengeluarkan rekomendasi apa? Ada PSU, rekapitulasi ulang, itu di berapa TPS? Di situ disebutkan," tanya Arief.

"12," kata Pither, namun Pither kembali terdiam dan akhirnya disambut lagi oleh Arief.

"12 TPS, yang nasional ini tidak noken berarti ini? Distrik Karubaga, dan di seluruh distrik di Gili Bandu, distrik Telenggama, distrik Aleku, distrik Air Garam, dan lain-lain, sekitar ada 12 TPS yang belum dihitung, gitu kan?" kata Arief.

"Benar," ucap Pither.

Mendengar jawaban Pither, Arief tersenyum dan mengatakan hakim justru jauh lebih baik memahami permohonan pemohon ketimbang kuasa hukumnya sendiri.

"Saya yang enggak buat (gugatan) saja ngerti loh, lah kok kuasa hukum nggak hafal, nggak ngerti. Ini kita bertiga sudah hafal semua, sudah baca permohonannya," imbuhnya.

Dalam perkara tersebut, pemohon meminta agar MK mendiskualifikasi paslon nomor urut 4, yakni pasangan Williem Wandik dan Yotam Wonda.

Pemohon juga meminta MK membatalkan keputusan KPU yang memenangkan paslon nomor urut 4 dan memerintahkan KPU agar paslon nomor urut 2 yang menang dalam Pilkada Tolikara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, keponakannya, Gugum Ridho Putra, terpilih secara demokratis sebagai ketua umum PBB periode 2025-2030 lewam Muktamar VI di Bali.

Yusril mengatakan, setiap orang dapat mencalonkan diri sebagai ketua umum lewat Muktamar dan Gugum pun terpilih melalui pemungutan suara mengalahkan mantan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor.

"Pemilihan Ketum PBB di Bali kemarin berjalan demokratis. Gugum lawan Ferry, mantan Sekjen PBB, dan Gugum menang. Bagus saja. Karena Ketua Umum PBB dipilih, dan siapa saja bisa mencalonkan diri, maka proses itu adalah demokratis," kata Yusril saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Yusril menambahkan, Gugum menjabat sebagai ketua umum PBB cukup muda di usianya yang baru 36 tahun.

Ia menjelaskan bahwa Gugum memiliki reputasi yang baik sebagai advokat dan pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Partai PBB.

"Dia masih muda, 36 tahun. Pendidikannya bagus, S1 dan S2 UI. Sebagai advokat, reputasinya bagus. Selama ini dia Ketua Mahkamah Partai PBB. Pemilihan Ketum PBB di Bali kemarin berjalan demokratis," ujar Yusril.

Sebelumnya, Gugum Ridho Putra resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) untuk periode 2025-2030.

Penetapan Gugum dilakukan setelah ia mengalahkan pesaingnya, Afriansyah Noor, melalui voting dalam Muktamar VI yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Denpasar, Bali, Rabu (15/1/2025).

Gugum berhasil meraih 398 suara, sementara itu, Afriansyah hanya memperoleh 134 suara.

Dalam pidato kemenangannya, Gugum menegaskan dukungan PBB terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia juga mendoakan agar Prabowo dapat memimpin Indonesia selama sepuluh tahun ke depan.

"Berharap dan mendoakan kesehatan Pak Prabowo Subianto tidak hanya sebagai presiden di periode pertama. Mudah-mudahan beliau juga bisa menjadi presiden periode yang berikutnya, 2029-2033, lima tahun berikutnya," ujar Gugum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah menyelidiki kasus penembakan bos rental oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut (AL) di Rest Area Km 45 Tol Tangerang-Merak pada 2 Januari 2025.

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan bahwa jajarannya telah meminta keterangan beberapa pihak terkait kasus tersebut.

“Nanti begitu selesai, kami akan sampaikan ke publik,” kata Anis di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (15/1/2025), dikutip dari Antaranews.

Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM ini menyebut bahwa kasus penembakan oleh oknum TNI atau Kepolisian terhadap warga sipil merupakan tantangan bagi Komnas HAM.

Pasalnya, berdasarkan laporan Komnas HAM, aktor negara yang paling banyak melakukan praktik pelanggaran HAM adalah TNI dan Kepolisian.

“Jadi, itu tantangan kami. Jadi, tentu Komnas HAM akan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan kontribusi agar ini bisa diminimalisasi ke depan,” ujar Anis.

Sebagaimana diketahui, penembakan oleh oknum TNI AL tersebut menewaskan Ilyas Abdurahman yang merupakan bos rental mobil.

Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah tiga anggota TNI AL berinisial Sertu AA, Sertu RH, dan KLK BA.

Saat ini, kasus penembakan bos rental mobil tersebut telah dilimpahkan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) kepada Oditur Militer (Otmil) II-07 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut.

Komandan Puspomal (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Samista mengatakan bahwa pelimpahan dilakukan karena pihaknya telah selesai melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut.

"Puspomal telah melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan secara maraton dan cepat terhadap perkara pembunuhan yang terjadi di Rest AreaKilometer (KM) 45 Tol Tangerang-Merak," ujar Samista dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

BLORA, KOMPAS.com - Selama tiga hari terakhir, ketegangan antara organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya mencuat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Situasi di wilayah yang terkenal dengan hutan jatinya ini sempat tidak kondusif sebelum akhirnya tercapai kesepakatan damai.

Berikut kronologi ketegangan antara kedua ormas tersebut:

1. Pemuda Pancasila Geruduk Markas GRIB Jaya

Ketegangan bermula saat puluhan anggota PP mendatangi markas GRIB Jaya di Kecamatan Ngawen pada Senin (13/1/2025).

Ketua PP Kabupaten Blora, Munaji, menyebut penggerudukan itu karena ormas GRIB Jaya kerap berlagak preman.

"Yo ojo do dadi preman toh (jangan berlagak jadi preman)," kata Munaji sebelum deklarasi damai, Rabu (15/1/2025).

Munaji juga menilai bahwa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) GRIB Jaya dikeluarkan terlalu cepat oleh Kesbangpol Blora, sementara PP membutuhkan waktu dua tahun untuk mendapatkannya.

"Kesbangpol terlalu mudah mengeluarkan SKT. Kalau kita itu dua tahun baru dapat SKT, dan itu pun harus menerapkan peran ormas sebagai organisasi sosial di masyarakat," ujarnya.

Munaji juga menuduh GRIB Jaya merekrut mantan anggota PP yang telah diberhentikan.

"Orang-orang yang sudah kita pecat itulah yang dikelola oleh GRIB," tegas Munaji.

2. GRIB Jaya Laporkan Pemuda Pancasila ke Polisi

Sehari setelah aksi penggerudukan, anggota GRIB dari berbagai wilayah di Jawa Tengah berkumpul di Alun-alun Blora pada Selasa (14/1/2025).

Mereka lalu melaporkan Ketua PP Blora ke polisi dengan dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE Tahun 2024.

"GRIB di seluruh Jawa Tengah merasa terpukul dan sakit hati karena ucapannya yang mengandung unsur kebencian," ujar Kabid Hukum DPD GRIB Jateng, Subandi.

BOGOR, KOMPAS.com - Visa milik turis asal Arab Saudi, AMM (38), yang menendang marbut masjid di Puncak Bogor, Jawa Barat, telah melewati masa berlaku.

Meski demikian, pihak Imigrasi belum bisa menyampaikan apakah AMM melanggar batas waktu izin tinggal atau overstay di Bogor.

Sebab, petugas masih terus mencocokkan data visa dengan sistem atau aplikasi keimigrasian.

Hal itu disampaikan pihak Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Bogor setelah menangkap dan memeriksa AMM, warga negara asing (WNA) asal Arab Saudi tersebut.

"Pakai visa kunjungan saat kedatangan. Visanya izin tinggalnya itu sudah mati berapa hari lalu," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor Ruhiyat M Tolib kepada Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Tolib mengatakan turis laki-laki Arab Saudi itu tercatat masuk ke Indonesia atau tepatnya di Puncak Bogor, sejak beberapa bulan lalu.

AMM datang ke Indonesia dengan tujuan berkunjung ke kawasan Puncak Bogor menggunakan visa kedatangan.

Tolib menyampaikan turis Arab ini diduga datang seorang diri ke kawasan Puncak Bogor.

Hingga saat ini, pihaknya masih menggali atau mencocokkan keterangan apakah ia datang karena keinginan sendiri atau punya teman.

"Seberapa sering datang ke sini (Puncak Bogor), di sini sudah lebih dari tiga minggu, sudah lama. Nah, itu bagaimana dia bisa tahu daerah Puncak, maka dari itu kami gali, dia datang ke sini ngapain," ujarnya.

Tolib mengaku belum bisa menyampaikan apakah AMM melanggar batas waktu izin tinggal atau overstay di Bogor.

Sebab, petugas masih terus mencocokkan data visa dengan sistem atau aplikasi keimigrasian.

"Makanya mau kami cocokkan apakah pernah memasukkan pengajuan perpanjangan atau tidak. Itu juga harus kami cocokkan, jadi belum bisa dipastikan dia overstay atau tidak. Nanti (hasilnya) hari Jumat disampaikan," ucapnya.

Jika telah terbukti melanggar, turis asing ini terancam dideportasi ke negara asalnya, Arab Saudi.

Tolib menambahkan, AMM dipastikan melanggar Pasal 75 UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai tindakan WNA yang mengganggu ketertiban umum atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BLORA, KOMPAS.com – Kesepakatan damai terjalin antara ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada Rabu (15/1/2025), usai bentrokan yang terjadi sehari sebelumnya.

Bentrokan yang terjadi di dua lokasi pada Selasa kemarin mengakibatkan 12 orang menjadi korban, sementara 19 orang telah diamankan oleh pihak kepolisian.

Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, menyatakan bahwa 19 terduga pelaku masih dalam pemeriksaan dan akan tetap diproses hukum.

"Sampai saat ini terduga pelaku 19 kami amankan, masih dalam pemeriksaan," ujar Wawan saat deklarasi damai di Halaman Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora.

Selain itu, pihak kepolisian juga menindaklanjuti laporan DPD GRIB Jawa Tengah terhadap Ketua MPC Pemuda Pancasila Blora, Munaji, terkait dugaan ujaran kebencian.

Laporan dibuat pada Selasa (14/1/2025), setelah anggota GRIB berkumpul di Alun-alun Blora.

Kabid Hukum DPD GRIB Jateng, Subandi, menegaskan bahwa pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Munaji atas dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE Tahun 2024.

"GRIB di seluruh Jawa Tengah merasa terpukul dan sakit hati atas ujaran yang dianggap mengandung kebencian," tegas Subandi.

Deklarasi damai diharapkan dapat meredakan ketegangan dan mengembalikan situasi Blora ke kondisi yang aman dan kondusif.