JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang praperadilan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, dimulai pada Selasa (21/1/2025) pukul 10.00 WIB.

Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, tampak sudah hadir di lokasi.

Pengamatan Kompas.com, ia tampak menggunakan baju putih, tidak seperti biasanya yang berbaju merah PDI-P.

"Mulai sidang jam 10.00. Hakim sedang rapat," ujar Ronny, yang ditemui Kompas.com, di lokasi, Selasa.

Sejumlah pengacara atau tim hukum Hasto mulai berdatangan di PN Jaksel, antara lain Ketua Tim Hukum Todung Mulya Lubis dan pengacara senior Maqdir Ismail.

Todung terlihat mengenakan jas berwarna hitam dibalut kemeja di dalamnya. Ia tampak sibuk pada gawai yang dipegangnya, sementara tangan satunya memegang sebuah stopmap.

Adapun sidang praperadilan Hasto digelar di ruang sidang utama Oemar Seno Adji, PN Jaksel. Tampak kursi-kursi mulai ditata dengan rapi untuk persiapan sidang.

Di ruangan ini masih ramai awak media yang meliput praperadilan. Belum terlihat pendukung dari kubu Hasto maupun KPK.

Untuk diketahui, gugatan praperadilan ini diajukan Hasto atas penetapan status tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2024.

Hasto menjadi tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan eks kader PDI-P Harun Masiku.

100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, muncul harapan besar kebangkitan Indonesia sebagai negara kuat. Kita patut bersyukur, pemerintahan baru ini melakukan transisi kekuasaan dengan cukup baik.

Proyeksi kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran memulai debutnya dengan antusiasme masyarakat yang sangat positif.

Hal ini memberikan angin segar bagi pemerintah untuk terus mengkonsolidasikan kebijakan ekonomi dan politik tanpa hambatan apapun.

Optimisme masyarakat terhadap Presiden Prabowo memang sangat tinggi untuk mengatasi masalah yang sedang dialami oleh rakyat dan negara, baik di bidang politik, ekonomi, pertanahan dan keamanan, dan di bidang hukum dan pemerintahan.

Presiden Prabowo dianggap mampu mengatasi masalah-masalah tersebut dalam periode pemerintahannya.

Dengan dukungan seluruh rakyat, tentu presiden akan lebih mampu mewujudkan kebijakan-kebijakannya dengan sukses.

Apabila dukungan itu terus terkonsolidasi dengan baik seperti 100 hari pemerintahan ini, dan dengan visi pemerintahan yang sangat baik, maka tidak ada keraguan bahwa Indonesia akan menjadi negara maju.

Kearah Ekonomi Pancasila

Dalam bidang ekonomi, Presiden menghendaki berdasarkan konsep ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila mampu mengombinasikan hal-hal positif dari ekonomi pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan (planned economy).

Tidak persis seperti ekonomi pasar bebas yang menempatkan negara hanya sebagai regulator, sementara ekonomi didorong sepenuhnya oleh pasar. Ekonomi pancasila yang dmaksud oleh para pendiri bangsa adalah sistem ekonomi kerakyatan.

Ekonomi Pancasila telah diatur dalam pasal 33 UUD 1945. Ekonomi diatur secara kekeluargaan, gotong royong, dan berbasis kerakyatan.

Rakyat harus diurus, pemerintah tidak boleh membiarkan rakyat berkompetisi tanpa adanya intervensi pemerintah.

Begitulah kira-kira konsep perekonomian yang hendak diinginkan oleh para pendiri bangsa ini. Presiden Prabowo mengerti bahwa ekonomi tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada pasar bebas, ada kepentingan rakyat yang harus dijaga oleh negara.

Indonesia dalam hal ini tidak antipasar sebagai keniscayaan dan sebagai alat, lebih unggul dibandingkan bentuk koordinasi ekonomi lainnya.

Namun, pasar yang dibiarkan tanpa koordinasi, akan buta secara sosial dan ekologis. Ia sendiri tidak mampu menyediakan layanan publik secara layak.

Agar pasar bisa mengembangkan sisi positifnya, diperlukan aturan dari negara yang mampu memberikan sanksi berupa undang-undang dan pembentukan harga yang adil.

Bagaimana presiden mengimplentasikan kebijakan ekonomi Pancasila itu?

Kebijakan pertama yang diambil presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024. Dengan peraturan tersebut pemerintah menghapus utang Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang mangkrak di bank-bank milik pemerintah.

Kredit macet ini banyak dialami rakyat, mereka adalah para petani dan nelayan. Dengan penghapusan utang itu, maka beban petani dan nelayan teratasi.

Namun, untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan perlu ada kebijakan yang dapat meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan.

Nilai tukar petani dan nelayan adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dan nelayan dengan indeks harga yang dibayar petani dan nelayan yang dinyatakan dalam persentase.

Nilai tukar petani dan nelayan merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani dan nelayan.

Selain itu, ketimpangan ekonomi juga harus menjadi sorotan penting bagi pemerintah. Ketimpangan ini cukup besar, 1 persen orang Indonesia menguasai 45 persen kekayaan penduduk, dan 10 persen orang terkaya indonesia menguasai 75 persen kekayaan 280 juta penduduk Indonesia.

Ketimpangan ini bisa diatasi dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya terhadap pajak kekayaan.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi dan memberikan perlindungan sosial dan jaminan sosial kepada masyarakat miskin serta memberikan subsidi yang tepat sasaran kepada kelompok yang membutuhkan.

Paling tidak cara ini dapat mengurangi kesenjangan sosial. Namun cara yang paling strategis adalah mengatur kebijakan ekonomi secara adil, menekan segala bentuk oligopoli, menghentikan politik rente dalam ekonomi dan menahan laju oligarki mengendalikan ekonomi.

Pemerintah dalam hal ini presiden, memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengarahkan kebijakan ekonomi itu. Bukan berarti kita merestui presiden berkuasa penuh, presiden tetap harus menggunakan konstitusi dan undang-undang sebagai kompas utama.

Negara menguasai sumber daya ekonomi dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, konstitusi kita menyebutkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan itu, UUD 1945 kita, kata Profesor Jimly Asshiddiqie, "tegas mempermaklumkan diri sebagai konstitusi ekonomi (economic constitution, the constitution of economic policy), di samping sebagai konstitusi politik (political constitution)".

Artinya, semua kebijakan ekonomi yang kita kembangkan haruslah mengacu dan/atau tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945.

Inilah yang menjadi dasar fundamental bagi bangsa untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita nasional kita.

Karena itu hal yang paling penting bagi bangsa ini adalah mematuhi bersama- sama aturan hukum sebagai acuan bagi penyelenggara negara. Aturan hukum bukan hanya sebagai dokumen tertulis, lebih dari itu, harus menjadi kiblat untuk mengelola bangsa ini.

Memperkuat konsolidasi politik dan demokrasi

Dari segi politik, kita adalah bangsa yang memiliki dinamika politik dan demokrasi yang sangat baik. Indonesia mengukuhkan kedudukannya sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Selama pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, baik pemilu legislatif, presiden maupun pemilihan kepala daerah yang baru saja kita laksanakan di 37 provinsi dan 509 kabupaten/kota, situasinya demokratis, konstiusional dan damai.

Demokrasi politik kita semakin memberikan optimisme untuk menjadi negara maju. Kedewasaan politik sudah mulai tumbuh dan masyarakat indonesia secara politik mengalami kematangan.

Meskipun demikian, kita juga tidak memungkiri bahwa demokrasi politik kita masih prosedural dengan biaya politik yang mahal.

Ini menjadi salah satu pekerjaan rumah kita semua khususnya pemerintah untuk bagaimana meminimalkan politik uang dan biaya politik yang mahal.

Bayangkan negara harus menyedikan Rp 30 triliun untuk pelaksanaan Pilkada. Sementara itu, para kandidat harus menyedia paling kurang Rp 30 miliar hingga Rp 150 miliar.

Akibatnya politik uang marak terjadi dalam Pilkada. Keadaan ini memperburuk dan merusak demokrasi dan melahirkan pemerintahan yang korup.

Maka penguatan demokrasi politik tidak hanya tentang prosedur (demokrasi prosedural), tetapi tentang substansi demokrasi.

Untuk mengurangi politik uang dan biaya politik yang mahal, Presiden Prabowo mengusulkan pemilihan kepala daerah dilakukan lewat DPRD. Sebuah keberanian yang cukup rasional kalau dilihat dari perspektif hukum dan politik.

Kenapa rasional? Menurut data KPK, 82 persen pemilihan kepala daerah disponsori oleh cukong. Cukong-cukong Pilkada ini memiliki kepentingan dan agenda lain untuk mengembalikan biaya yang mereka keluarkan.

Agenda itu bisa berupa jual beli kebijakan dan proyek strategis. Akibatnya, semenjak 2004, KPK lebih banyak menangkap kepala daerah. Sampai sekarang sekitar 120 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Untuk meminimalkan itu, sebaiknya kita mengkaji ulang perintah konstitusi tentang Pilkada. UUD tidak menyebutkan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Merujuk pada pasal 18 ayat (4) UUD 1945, "Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dipilih secara demokratis". Kata "demokratis" tidak bisa dimaknai pemilihan langsung oleh rakyat, tapi juga dapat dimaknai dipilih oleh DPRD.

Konsep pemilihan kepala daerah lewat DPRD dapat menghemat anggaran negara yang cukup besar untuk dialihkan pada kegiatan-kegiatan sosial dalam membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tantangan menuju Indonesia Emas

Kita menyadari, tidak mudah mencapai Indonesia emas karena kita menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Namun, bukan berarti kita tidak mampu mencapainya.

Masalahnya sekarang, kita menghadapi kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, kesenjangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan kesenjangan akses terhadap pemerintahan, kesenjangan dalam mendapatkan kesempatan yang sama di hadapan hukum.

Selain kesenjangan, kita juga menghadapi masalah pengangguran yang masih tinggi. Menurut data BPS, angka pengangguran kita mencapai 7,47 juta jiwa. Angka pengangguran yang cukup besar ini perlu segera diatasi dengan serius.

Kesenjangan, pengangguran dan ketidakadilan, akan sangat menghambat kemajuan yang hendak kita capai.

Belum lagi korupsi masih menjadi masalah serius yang belum dapat diatasi. Tantangan terbesar menuju Indonesia emas adalah korupsi.

Indonesia masuk kategori negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil survei Transparancy International (2023) dari 180 negara di Dunia, Indonesia masuk pada urutan 115 negara korup dengan skor 34. Tertinggal jauh di bawah negara-negara Asia seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

Fenomena korupsi ini memang belum dapat diatasi dengan serius. Masalah utamanya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi belum sepenuhnya bekerja untuk kepentingan negara, tetapi lebih banyak pada persoalan politik saling sandera antarelite.

Inilah yang menyebabkan pemberantasan korupsi tebang pilih dan tidak akan mengakhiri praktik korupsi.

Namun kita optimistis, bahwa Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan, akan memberantas korupsi sampai keakar-akarnya. Artinya presiden memimpin langsung pemberantasan korupsi.

Apabila segala hambatan itu dapat diatasi dengan baik, maka proyeksi untuk mencapai Indonesia Emas akan terpenuhi dan kita akan berhasil keluar dari peringkat negara berkembang menuju negara maju.

JAKARTA, KOMPAS.com - Turis China yang membuat konten menyelipkan uang Rp 500.000 ke dalam paspor di Bandara Soekarno-Hatta angkat suara setelah videonya di akun TikTok @stellaroptics888 viral.

Video yang diposting 20 Januari 2025 ini menarik perhatian publik Indonesia dengan beragam komentar.

Menanggapi keriuhan ini, turis China tersebut mengunggah video klarifikasi. Ia menyatakan, uang tersebut merupakan biaya visa, bukan suap.

Ia menjelaskan, unggahannya pada 16 Januari 2025 telah memicu banyak perhatian di Indonesia. Unggahan tersebut, mengandung kesalahpahaman yang memicu opini publik.

Untuk itu, dengan tulus ia meminta maaf kepada petugas Bea Cukai Indonesia.

"Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kekeliruan ini," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Saffar Muhammad Godam selaku Plt Direktur Jenderal Imigrasi, memastikan tidak ada tindakan ilegal yang dilakukan berdasarkan pemeriksaan terhadap rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta.

Dari sisi pemerintah, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menunjukkan keprihatinannya terhadap tindakan turis tersebut.

Meskipun Imigrasi telah menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran, Saffar Muhammad Godam menekankan perlunya klarifikasi tambahan untuk menyelesaikan pemeriksaan.

"Kami masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pemilik konten untuk melengkapi hasil pemeriksaan ini," tambahnya.

Sebagai penutup, turis Tiongkok itu kembali meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas dampak negatif yang ditimbulkan.

"Saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf yang tulus. Maaf," ujarnya dalam video klarifikasinya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Permintaan Maaf Turis China Usai Viral Video Dugaan Penyuapan Petugas Imigrasi"

JAKARTA, KOMPAS,com - Video turis China yang diunggah di akun TikTok (@stellaroptics888) pada Senin (20/1/2025) memicu perhatian luas publik di Indonesia.

Dalam video tersebut, terlihat dugaan tindakan turis China menyelipkan uang sebesar Rp 500.000 di dalam paspor untuk meloloskan diri di Bandara Soekarno-Hatta.

Akibatnya, publik Indonesia bereaksi keras terhadap dugaan ini.

Namun, dalam video klarifikasi yang diunggah kemudian, turis China tersebut mengaku bahwa uang tersebut merupakan biaya visa, bukan suap.

“Tentang saya, 16 Januari 2025, posting video saat memasuki Indonesia ini menjadi pencarian panas di Indonesia,” jelasnya.

“Video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus. Saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini.” sambung dia.

Apakah Benar Ada Tindakan Ilegal?

Dalam klarifikasinya, sang turis menyatakan bahwa video tersebut menimbulkan kesalahpahaman.

“Video yang saya posting mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman dan kekeliruan. Atas hal ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pejabat Bea Cukai Indonesia. Maaf,” ujarnya.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, yang memastikan tidak ada tindakan ilegal berdasarkan pemeriksaan rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta.

“Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan, baik terhadap konten di media TikTok maupun CCTV real-time, tidak ditemukan adanya pemberian uang kepada petugas,” ujar Godam pada Senin (20/1/2025).

Apa Tanggapan Pemerintah Indonesia?

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyayangkan tindakan turis China tersebut.

“Sudah (lihat video permintaan maaf dan klarifikasi), masa kita bisa seenaknya di negara lain?” kata Agus.

Agus menegaskan, pihaknya akan menyelidiki lebih lanjut apakah pola pembuatan konten seperti ini pernah dilakukan di negara lain.

“Kalau benar yang bersangkutan juga buat video terkait Anggota Lantas Polri, kita juga akan dalami kebenaran info perlakuan yang bersangkutan di negara lain dengan pola yang sama. Bila semua hanya karangan, kan penghinaan bagi negara,” kata dia.

Meski Imigrasi telah menyatakan tidak ada pelanggaran, Saffar Muhammad Godam menyebut klarifikasi tambahan tetap diperlukan untuk melengkapi pemeriksaan.

“Untuk melengkapi hasil pemeriksaan, masih diperlukan klarifikasi kepada pemilik konten tersebut,” ucapnya.

Sebagai penutup, turis China tersebut menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia.

“Opini publik yang ditimbulkan oleh kejadian ini mempunyai dampak tertentu terhadap masyarakat. Saya sekali lagi menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Maaf,” ucapnya dalam video klarifikasinya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang praperadilan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto akan dilaksanakan pada hari ini, Selasa (21/1/2025), di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel).

Gugatan praperadilan diajukan Hasto atas penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 24 Desember 2024.

Hasto menjadi tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan eks kader PDI-P Harun Masiku.

Menurut pihak PDI-P, sidang akan digelar pada pukul 09.00 WIB. Pihak-pihak yang terlibat sudah menyiapkan segala sesuatunya.

Bagaimana kesiapan Tim Hasto?

Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyebutkan bahwa Hasto menyiapkan 12 orang pengacara untuk menghadapi sidang praperadilan.

Ronny mengatakan, 12 orang pengacara yang dipimpin oleh Todung Mulya Lubis bakal mengikuti sidang perdana pada hari Selasa.

"Kami tim hukum sudah siap. Total ada 12 pengacara yang akan ikut bersidang, dan telah menunjuk Bung Todung Mulya Lubis sebagai pemimpin tim," kata Ronny kepada Kompas.com, Senin (20/1/2025).

Ronny menyatakan bahwa pihaknya juga sudah menyiapkan bukti-bukti untuk disampaikan dalam persidangan.

Di samping itu, Ronny meminta seluruh kader PDI-P untuk tetap tenang selama proses praperadilan berlangsung.

Seluruh kader PDI-P juga diajak untuk menghormati dan menaati hukum yang berlaku.

"Kepada keluarga besar PDI Perjuangan, agar tetap tenang. Kita sama-sama hormati dan taat hukum. Kita sama-sama berjuang di jalan hukum untuk membuktikan bahwa apa yang selama ini dituduhkan kepada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto adalah tidak benar," kata Ronny.

Sebelumnya, pada Minggu (19/1/2025), kesiapan menghadapi sidang juga ditunjukkan Hasto. Ia mengaku akan memberikan bukti otentik dalam sidang praperadilan, usai ditetapkan tersangka oleh KPK.

"Kami akan sampaikan argumentasi hukum berdasarkan bukti-bukti yang otentik, teks formal maupun materiil," kata Hasto saat di acara Soekarno Run di Surabaya, Minggu.

Hakim yang tangani Praperadilan Hasto

Sementara itu, PN Jaksel telah menunjuk Djuyamto sebagai hakim tunggal yang akan mengadili permohonan praperadilan Hasto Kristiyanto melawan KPK.

Informasi ini diungkapkan langsung oleh Djuyamto yang juga duduk sebagai Pejabat Humas PN Jaksel.

“Telah ditunjuk sebagai hakim tunggal, yaitu Djuyamto,” kata Djuyamto dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).

Djuyamto menyatakan bahwa permohonan Hasto teregister dengan nomor perkara 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel pada 10 Januari. “Pemohon Hasto Kristiyanto dan sebagai pihak Termohon yaitu KPK RI,” ujar Djuyamto.

Djuyamto mengatakan, dalam praperadilan itu Hasto menggugat keputusan KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka.

KPK optimistis

Ketua KPK Setyo Budiyanto optimistis pihaknya dapat mengalahkan Hasto Kristiyanto dalam persidangan praperadilan di PN Jaksel.

Setyo mengatakan, KPK tidak sembarangan dalam menetapkan status tersangka kepada Hasto. "Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, kita punya tim gitu, ibarat kata ini pembuktian secara formal kita sudah siapkan," kata Setyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Setyo enggan mengungkapkan bukti-bukti yang akan dapat menguatkan KPK di persidangan.

Ia mengatakan, alat bukti itu akan dibuka di persidangan. "Apalagi kalau kemudian tuntutannya atau masuknya kepada yang materiil juga misalkan hakim tunggalnya minta pun juga kami akan siapkan," ujarnya.

Setyo menegaskan alat bukti yang dimiliki KPK kuat untuk membuktikan di persidangan bahwa Hasto telah melakukan suap terhadap proses PAW Anggota DPR dan perintangan penyidikan eks kader PDI-P.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro meminta jajarannya mencari tahu dari mana sumber rekaman suara yang viral di media sosial.

Rekaman suara yang viral di media sosial itu diduga adalah dirinya yang memarahi pegawai di rumah dinas.

Ia menduga, rekaman itu disebar untuk memojokkan dirinya.

Ia mengeklaim, suara di balik rekaman itu bukanlah dirinya.

"Saya minta teman-teman untuk melacak dari mana sumbernya dan siapa yang lakukan dan maksudnya. Pasti maksudnya untuk memojokkan saya," kata Satryo, saat memberikan klarifikasi mengenai polemik di Kemendikti, dikutip dari tayangan Kompas TV, Selasa (21/1/2025).

Tak hanya itu, ia juga meminta jajarannya mencari siapa sosok yang menyebarluaskan rekaman dengan sengaja, dan mengeditnya seolah-olah dirinya menjadi subyek utama dalam rekaman suara.

"Saya minta teman-teman yang ahli dalam bidang tersebut untuk melacak dan melihat, kalau perlu cari pelakunya siapa," pinta Satryo.

Ia ingin mengetahui apakah rekaman suara itu dimanipulasi, mengingat Satryo menampik anggapan soal menteri arogan.

Kalau terbukti dimanipulasi, ia tidak segan-segan membawanya ke jalur hukum.

"Apakah ini buatan atau manipulasi dan sebagainya. Kalau memang sudah ada manipulasi, kita lihat nanti siapa yang melakukan hal itu. Kita akan coba pastikan jalur hukum bagi mereka yang sengaja membuat konten yang seperti itu," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, anggapan "Menteri Arogan" memicu penolakan keras dari pegawai Kemendikti.

Para pegawai ini merasa diperlakukan tidak adil oleh Satryo karena sikapnya yang disebut-sebut pemarah hingga tidak segan-segan memecat.

Penolakan itu tecermin dari demo di depan kantornya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Dengan pakaian serba hitam, pegawai Kemendikti Saintek berkumpul membawa spanduk protes bahwa mereka bukan pegawai pribadi Satryo dan istri.

Mereka juga mengirim karangan sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan Satryo.

MEDAN, KOMPAS.com - Polrestabes Medan masih menyelidiki kasus guru SD, bernama Hariati, yang menghukum siswa SD inisial MA duduk di lantai karena menunggak SPP. Polisi pun telah memeriksa Hariati.

“Guru itu sudah kita panggil dan dimintai keterangan,” kata Kapolrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan saat diwawancarai di Polsek Medan Barat pada Senin (20/1/2025).

Dia menjelaskan, ke depan pihaknya akan memeriksa sejumlah saksi serta ahli pendidikan untuk mendudukkan perkara tersebut.

“Langkah selanjutnya, kita akan minta pendapat dari ahli pendidikan. Kan laporannya terkait adanya diskriminasi terhadap anak. Nah, apakah itu masuk ranah diskriminasi atau tidak, ya itu pendapat ahli lah nanti,” ujar Gidion.

Sebelumnya diberitakan, Kamelia, ibu kandung MA melaporkan Hariati ke Polrestabes Medan pada Selasa (14/1/2025).

Hal itu ditandai dengan laporan nomor: LP/B/132/I/2025/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumut.

"Laporannya terkait dugaan kekerasan terhadap anak. Terlapor guru yang menghukum korban duduk di lantai," kata Gidion kepada Kompas.com saat dihubungi melalui saluran telepon pada Rabu (15/1/2025).

Di dalam laporan itu, Kamelia menyampaikan, mulanya mendapati cerita anaknya, MA, malu datang ke sekolah pada Rabu (8/1/2025) pagi.

Sebab, MA dihukum oleh terlapor untuk duduk di lantai saat proses belajar karena belum mengambil rapor dan membayar SPP sejak Senin (6/1/2025).

Sekitar pukul 10.00 WIB, Kamelia datang ke sekolah anaknya yang ada di bawah naungan Yayasan Abdi Sukma.

Dia ingin mengecek kebenaran cerita anaknya.

Setibanya di lokasi, Kamelia melihat MA duduk di lantai ruang kelas 4 SD saat jam pelajaran.

Kamelia mengaku sempat mempertanyakan hal itu kepada Hariati.

Namun Hariati menyampaikan bahwa siswa yang tidak membayar SPP dan belum menerima rapor tidak dibenarkan mengikuti pelajaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imigrasi) Agus Andrianto mengaku sudah melihat video permintaan maaf dan klarifikasi yang dibuat oleh WNA asal China terkait konten menyelipkan uang di paspor.

Agus menyayangkan tindakan WNA asal China tersebut.

"Sudah (lihat video permintaan maaf dan klarifikasi), masa kita bisa seenaknya di negara lain?," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/1/2025).

Agus mengatakan, pihaknya tetap menindaklanjuti tujuan dari pembuatan konten tersebut, apakah pola yang sama pernah dilakukan di negara lain.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya tetap meminta klarifikasi meski WNA asal China itu, meski sudah membuat video permintaan maaf dan klarifikasi.

"Nanti lihat klarifikasi setelah yang bersangkutan, kalau benar yang bersangkutan juga buat video terkait Anggota Lantas Polri, kita juga akan dalami kebenaran info perlakuan yang bersangkutan di negara lain dengan pola yang sama (bila semua hanya karangan, kan penghinaan bagi negara)," ujarnya.

Sebelumnya, Warga Negara Asing (WNA) asal China yang mengunggah video berisi tindakan menyelipkan uang ratusan ribu dalam paspor untuk meloloskannya masuk di Bandara Soekarno-Hatta membuat video permintaan maaf dan klarifikasi.

Video tersebut beredar di media sosial TikTok dengan akun @stellaroptics888 pada Senin (20/1/2025).

"Tentang saya, 16 Januari 2025, posting video saat memasuki Indonesia ini menjadi pencarian panas di Indonesia, berita Indonesia juga merilis opini publik dari video tersebut. Video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus. Saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," kata WNA asal China tersebut.

Ia mengatakan, uang sebanyak Rp 500.000 dalam video tersebut sebenarnya untuk biaya visa sehingga tidak ada tindakan ilegal yang terjadi saat itu.

"Tapi video yang saya posting mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman dan kekeliruan. Atas hal ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pejabat Bea Cukai Indonesia. Maaf," ujarnya.

Ia menambahkan, konten video itu sudah menimbulkan efek buruk dan kesalahpahaman terhadap Dirjen Imigrasi Indonesia.

Karenanya, ia mengucapkan permintaan maaf.

"Video hanya rekaman kehidupan, bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini dan mengambil tindakan perbaikan. Terima kasih," tuturnya.

Terakhir, ia mengucapkan permintaan maaf atas konten tersebut yang telah menimbulkan opini publik di masyarakat.

"Opini publik yang ditimbulkan oleh kejadian ini mempunyai dampak tertentu terhadap masyarakat. Saya sekali lagi menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, maaf," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imigrasi) Agus Andrianto mengaku sudah melihat video permintaan maaf dan klarifikasi yang dibuat oleh WNA asal China terkait konten menyelipkan uang di paspor.

Agus menyayangkan tindakan WNA asal China tersebut.

"Sudah (lihat video permintaan maaf dan klarifikasi), masa kita bisa seenaknya di negara lain?," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/1/2025).

Agus mengatakan, pihaknya tetap menindaklanjuti tujuan dari pembuatan konten tersebut, apakah pola yang sama pernah dilakukan di negara lain.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya tetap meminta klarifikasi meski WNA asal China itu, meski sudah membuat video permintaan maaf dan klarifikasi.

"Nanti lihat klarifikasi setelah yang bersangkutan, kalau benar yang bersangkutan juga buat video terkait Anggota Lantas Polri, kita juga akan dalami kebenaran info perlakuan yang bersangkutan di negara lain dengan pola yang sama (bila semua hanya karangan, kan penghinaan bagi negara)," ujarnya.

Sebelumnya, Warga Negara Asing (WNA) asal China yang mengunggah video berisi tindakan menyelipkan uang ratusan ribu dalam paspor untuk meloloskannya masuk di Bandara Soekarno-Hatta membuat video permintaan maaf dan klarifikasi.

Video tersebut beredar di media sosial TikTok dengan akun @stellaroptics888 pada Senin (20/1/2025).

"Tentang saya, 16 Januari 2025, posting video saat memasuki Indonesia ini menjadi pencarian panas di Indonesia, berita Indonesia juga merilis opini publik dari video tersebut. Video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus. Saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," kata WNA asal China tersebut.

Ia mengatakan, uang sebanyak Rp 500.000 dalam video tersebut sebenarnya untuk biaya visa sehingga tidak ada tindakan ilegal yang terjadi saat itu.

"Tapi video yang saya posting mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman dan kekeliruan. Atas hal ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pejabat Bea Cukai Indonesia. Maaf," ujarnya.

Ia menambahkan, konten video itu sudah menimbulkan efek buruk dan kesalahpahaman terhadap Dirjen Imigrasi Indonesia.

Karenanya, ia mengucapkan permintaan maaf.

"Video hanya rekaman kehidupan, bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini dan mengambil tindakan perbaikan. Terima kasih," tuturnya.

Terakhir, ia mengucapkan permintaan maaf atas konten tersebut yang telah menimbulkan opini publik di masyarakat.

"Opini publik yang ditimbulkan oleh kejadian ini mempunyai dampak tertentu terhadap masyarakat. Saya sekali lagi menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, maaf," ucap dia.

YERUSALEM, KOMPAS.com - Kelompok Hamas membebaskan tiga sandera perempuan Israel pada hari Minggu (19/1/2025) sebagai bagian dari tahap pertama perjanjian gencatan senjata dengan Israel.

Sementara itu, Layanan Penjara Israel mengatakan telah menyelesaikan pembebasan 90 tahanan Palestina pada Senin pagi.

"Semua tahanan dibebaskan dari penjara Ofer dan pusat penahanan Yerusalem," kata layanan tersebut, merujuk pada tahanan Palestina, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan sebelum pukul 01.30 dini hari waktu setempat(06.30 WIB).

Tiga Sandera Israel

Israel telah mengonfirmasi nama tiga perempuan yang dibebaskan setelah mereka diserahkan kepada militer Israel di Gaza oleh Komite Palang Merah Internasional. Pihak Israel mengatakan, ketiganya kini berada di dalam wilayah Israel.

Siapa saja mereka?

Romi Gonen (24 tahun), seorang penari. Dia diculik orang-orang bersenjata Hamas dari festival musik Nova pada 7 Oktober 2023. Gonen bersembunyi selama berjam-jam bersama beberapa temannya sebelum dia ditembak di tangannya oleh orang-orang bersenjata Hamas.

Dia sedang menelepon keluarganya ketika mereka mendengar dia berkata, "Saya akan mati, hari ini". Hal terakhir yang keluarganya dengar dari para penyerang, yang berbicara dalam bahasa Arab, adalah “Dia masih hidup, ayo kita bawa dia”. Ponselnya kemudian dilacak ke suatu lokasi di Jalur Gaza.

Doron Steinbrecher (31 tahun), perawat binatang ditangkap dari rumahnya di Kibbutz Kfar Aza, salah satu wilayah yang paling terdampak serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan. Beberapa jam setelah serangan dimulai, dia menelepon orangtuanya dan mengabarkan bahwa dia takut dan orang-orang bersenjata telah tiba di gedung tempat tinggalnya. Dia kemudian mengirim pesan suara ke teman-temannya. Isinya, "Mereka telah tiba, mereka menangkap saya".

Emily Damari (28) adalah warga negara Inggris-Israel yang diculik dari rumahnya di Kibbutz Kfar Aza. Dia dibesarkan di London dan merupakan penggemar tim sepak bola Tottenham Hotspur. Menurut ibunya, dia tertembak di tangan, terluka akibat pecahan peluru di kakinya, matanya ditutup, dimasukkan ke bagian belakang mobilnya sendiri, dan dibawa ke Gaza.

90 Tahanan Palestina

Sebanyak 90 warga Palestina semalam dibebaskan dari penjara Ofer di Tepi Barat yang diduduki Israel sebagai bagian dari pertukaran sandera-tahanan.

CBS News melaporkan, berdasarkan daftar yang disediakan Komisi Urusan Tahanan Otoritas Palestina, dari 90 orang yang dibebaskan itu, sebanyak 69 perempuan dan 21 remaja laki-laki yang berasal dari Tepi Barat dan Yerusalem. Orang termuda yang dibebaskan berusia 15 tahun.

Menurut BBC, berdasarkan daftar orang-orang yang dibebaskan itu, banyak dari mereka berada di penjara setelah ditangkap tetapi mereka belum pernah menjalani proses pengadilan.

Beberapa dari mereka yang diungkap identitasnya yaitu:

Khalida Jarrar, pemimpin kelompok politik Front Populer untuk Pembebasan Palestina. Jarrar ditangkap pada akhir tahun 2023. Dia telah berkumpul kembali dengan orang-orang yang dicintainya di Ramallah.

Dania Hanantsheh. Dia mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa dirinya berada di penjara Israel selama lima bulan. Dia mengatakan, para tahanan perempuan di tahanan “kuat” tetapi situasinya “buruk bagi semua tahanan”.

Bushra al-Tawil, seorang jurnalis Palestina. Dia dipenjara di Israel sejak Maret 2024. Dia mengatakan kepada kantor berita AFP, “penantiannya sangat sulit”, setelah mengetahui gencatan senjata telah diumumkan

Selama enam minggu ke depan, kesepakatan gencatan senjata itu diperkirakan akan membebaskan sekitar 1.900 tahanan Palestina, sementara Hamas diperkirakan akan membebaskan 33 sandera Israel.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, meminta seluruh kader PDI-P untuk tetap tenang menjelang sidang praperadilan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

Ia juga meminta semua kader banteng mengikuti proses hukum yang berjalan.

"Kepada keluarga besar PDI Perjuangan, agar tetap tenang. Kita sama-sama hormati dan taat hukum," kata Ronny kepada Kompas.com, Senin (20/1/2025).

Menurutnya, mengikuti proses hukum menjadi jalan perjuangan PDI-P untuk menghadapi kasus yang menimpa Hasto, sekaligus membuktikan bahwa segala dugaan keterlibatan yang disampaikan tidak benar.

"Kita sama-sama berjuang di jalan hukum, untuk membuktikan bahwa apa yang selama ini dituduhkan kepada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto adalah tidak benar," ungkap Ronny.

Terkait sidang praperadilan, tim hukum bakal membawa 12 pengacara ke PN Jaksel, yang dipimpin Todung Mulya Lubis.

"Terkait bukti, semua sudah kita siapkan dan akan kita sampaikan dalam persidangan," tambah Ronny.

Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengaku akan menunjukkan bukti otentik dalam sidang praperadilan, usai ditetapkan tersangka oleh KPK.

Diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR serta perintangan penyidikan eks kader PDI-P, Harun Masiku.

"Kami akan sampaikan argumentasi hukum berdasarkan bukti-bukti yang otentik, teks formal maupun materiil," kata Hasto saat di acara Soekarno Run, di Surabaya, Minggu (19/1/2025).

Sementara itu, PN Jaksel telah menunjuk Djuyamto sebagai hakim tunggal yang akan mengadili permohonan praperadilan Hasto Kristiyanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Informasi ini diungkapkan langsung oleh Djuyamto yang juga duduk sebagai Pejabat Humas PN Jakarta Selatan.

“Telah ditunjuk sebagai hakim tunggal, yaitu Djuyamto,” kata Djuyamto dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).

Djuyamto mengatakan, dalam praperadilan itu, Hasto menggugat keputusan KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka.

KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dugaan suap bersama-sama mantan kader PDI-P Harun Masiku.

Hasto diduga turut memberikan uang suap kepada eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan agar kader PDI-P Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

Selain itu, Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) proses penyidikan terhadap Harun yang berstatus buron sejak tahun 2020.

MEDAN, KOMPAS.com - Sebanyak sembilan pelaku penyerangan dan penjarahan warung di Kota Medan telah ditangkap polisi dan ditetapkan menjadi tersangka. Dari sembilan orang itu, sebanyak tujuh orang berstatus mahasiswa.

Kepala Polrestabes Medan Kombes Kombes Gidion Arif Setyawan mengatakan, para pelaku bukan geng motor melainkan sekelompok mahasiswa dari Fakultas Hukum di salah satu universitas swasta di Medan.

“Total pelaku ada 31 orang namun yang kami amankan saat ini ada sembilan orang,” ujar Gidion saat menggelar konferensi pers di Polsek Medan Barat pada Senin (20/1/2025).

Ia menjelaskan, semhilan orang itu di antaranya ada tujuh mahasiswa dan dua lagi adalah teman satu kosan dari para pelaku. Para pelaku berinisial, FN (25), OS (21), TS (21), SS (20), JS (20), RS (22), PIL (19), FS (18), dan RJT (18).

Terkait kronologi, sebelum menyerang warung, kelompok mahasiswa Fakultas Hukum ini bertikai dengan mahasiswa Fakultas Teknik.

Adapun, para pelaku mulanya menyasar orang yang sedang belanja di warung karena dikira dari kelompok musuh.

Namun, ujungnya para pelaku salah target dan justru menganiaya dua penjaga warung.

Kini, para pelaku telah ditahan di Polsek Medan Barat dan disangkakan Pasal 365 ayat 2 Sub Pasal 170 KUHPidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

“Sementara pelaku lainnya masih diburu,” tutup Gidion.

Perlu diketahui, aksi penyerangan terhadap penjaga warung di Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan itu terjadi pada Kamis (16/1/2025) pada pukul 23.30 WIB.