JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengungkapkan, aparat penegak hukum Indonesia tengah mempersiapkan berkas-berkas untuk proses ekstradisi buron kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Paulus Tannos.

“Sementara (dalam proses) koordinasi antara seluruh aparat penegak hukum. Saya yakin dan percaya minggu depan kemungkinan besar dokumen itu bisa diselesaikan,” kata Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Ekstradisi adalah proses penyerahan tersangka atau terpidana dari satu negara ke negara lain. Paulus Tannos saat ini ditahan di Singapura setelah ditangkap oleh pihak berwenang di negara tersebut.

Indonesia berupaya memulangkan Paulus Tannos untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di tanah air.

Supratman meyakini, dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk ekstradisi Paulus Tannos baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri bisa selesai pekan depan.

Menkumham menegaskan tidak ada kendala dalam proses ekstradisi tersebut.

Namun, Indonesia memerlukan waktu untuk menyiapkan dokumen yang akan dikirimkan ke otoritas Singapura.

“Enggak ada (kendala), itu soal waktu saja. Ini kan ada proseduralnya, mekanismenya ada, apalagi khusus dengan Singapura," ucap Supratman.

Menurut dia, penangkapan Paulus Tannos ini merupakan pertama kalinya implementasi perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura.

Sebagai catatan, Paulus Tannos tidak dapat langsung dibawa ke Indonesia.

Ada sejumlah persyaratan administrasi dan hukum yang harus dipenuhi dalam jangka waktu 45 hari, termasuk kelengkapan dokumen serta putusan pengadilan di Singapura.

Setelah semua proses ini selesai, barulah Paulus Tannos dapat diekstradisi ke Indonesia untuk menghadapi hukum atas perbuatannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengungkapkan, aparat penegak hukum Indonesia tengah mempersiapkan berkas-berkas untuk proses ekstradisi buron kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Paulus Tannos.

“Sementara (dalam proses) koordinasi antara seluruh aparat penegak hukum. Saya yakin dan percaya minggu depan kemungkinan besar dokumen itu bisa diselesaikan,” kata Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Ekstradisi adalah proses penyerahan tersangka atau terpidana dari satu negara ke negara lain. Paulus Tannos saat ini ditahan di Singapura setelah ditangkap oleh pihak berwenang di negara tersebut.

Indonesia berupaya memulangkan Paulus Tannos untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di tanah air.

Supratman meyakini, dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk ekstradisi Paulus Tannos baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri bisa selesai pekan depan.

Menkumham menegaskan tidak ada kendala dalam proses ekstradisi tersebut.

Namun, Indonesia memerlukan waktu untuk menyiapkan dokumen yang akan dikirimkan ke otoritas Singapura.

“Enggak ada (kendala), itu soal waktu saja. Ini kan ada proseduralnya, mekanismenya ada, apalagi khusus dengan Singapura," ucap Supratman.

Menurut dia, penangkapan Paulus Tannos ini merupakan pertama kalinya implementasi perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura.

Sebagai catatan, Paulus Tannos tidak dapat langsung dibawa ke Indonesia.

Ada sejumlah persyaratan administrasi dan hukum yang harus dipenuhi dalam jangka waktu 45 hari, termasuk kelengkapan dokumen serta putusan pengadilan di Singapura.

Setelah semua proses ini selesai, barulah Paulus Tannos dapat diekstradisi ke Indonesia untuk menghadapi hukum atas perbuatannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retret kepala daerah yang akan datang tidak akan dibiayai oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, retret serupa pernah dilakukan oleh Prabowo bersama para menteri, wakil menteri, kepala badan, dan utusan khusus presiden pada Oktober 2024.

Kala itu, retret yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah tersebut dibiayai oleh kantong pribadi Prabowo.

“Enggak (dibiayai Presiden Prabowo) dong. (Biaya) dari pemerintah,” tegas Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (1/2/2025).

Prasetyo juga menjelaskan, meskipun pemerintah melakukan efisiensi anggaran, hal tersebut tidak akan berdampak pada kegiatan yang dianggap penting.

Ia menegaskan, retret kepala daerah tetap dilaksanakan di tengah rencana penghematan anggaran oleh Kementerian dan Lembaga.

“Begini, efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan. Enggak begitu juga,” ujarnya.

Menurut Prasetyo, retret kepala daerah sangat penting untuk menyatukan kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ia mengungkapkan bahwa retret ini akan dibiayai oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten,” kata Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan kepala daerah terpilih dari Pilkada 2024 untuk mengikuti retret tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, setelah bertemu dengan Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat (10/1/2025).

“Keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," ungkap Yusril.

Namun, Yusril mengaku belum mengetahui kapan waktu pasti retret tersebut akan dilaksanakan, termasuk lokasi pelaksanaannya, yang mungkin juga kembali diadakan di Akademi Militer Magelang seperti sebelumnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retret kepala daerah yang akan datang tidak akan dibiayai oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, retret serupa pernah dilakukan oleh Prabowo bersama para menteri, wakil menteri, kepala badan, dan utusan khusus presiden pada Oktober 2024.

Kala itu, retret yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah tersebut dibiayai oleh kantong pribadi Prabowo.

“Enggak (dibiayai Presiden Prabowo) dong. (Biaya) dari pemerintah,” tegas Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (1/2/2025).

Prasetyo juga menjelaskan, meskipun pemerintah melakukan efisiensi anggaran, hal tersebut tidak akan berdampak pada kegiatan yang dianggap penting.

Ia menegaskan, retret kepala daerah tetap dilaksanakan di tengah rencana penghematan anggaran oleh Kementerian dan Lembaga.

“Begini, efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan. Enggak begitu juga,” ujarnya.

Menurut Prasetyo, retret kepala daerah sangat penting untuk menyatukan kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ia mengungkapkan bahwa retret ini akan dibiayai oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten,” kata Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan kepala daerah terpilih dari Pilkada 2024 untuk mengikuti retret tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, setelah bertemu dengan Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat (10/1/2025).

“Keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," ungkap Yusril.

Namun, Yusril mengaku belum mengetahui kapan waktu pasti retret tersebut akan dilaksanakan, termasuk lokasi pelaksanaannya, yang mungkin juga kembali diadakan di Akademi Militer Magelang seperti sebelumnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada lima warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakan oleh polisi Malaysia pada 24 Januari 2025 di perairan Selangor.

"Komnas HAM akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan bagi lima orang PMI yang menjadi korban dalam kasus penembakan yang terjadi di Malaysia ini," ungkap Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam keterangan persnya, Sabtu (1/2/2025).

Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pekerja migran lainnya.

"Hal ini sebagaimana dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak 2012," tambahnya.

Komnas HAM berencana membawa kasus ini ke Forum Komnas HAM di Asia Tenggara (South East Asia National Human Rights Institutions Forum - SEANF), di mana Komnas HAM saat ini menjabat sebagai ketua untuk periode 2024-2025.

SEANF terdiri dari Komnas HAM dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar, yang merupakan forum kerja sama untuk memperkuat peran Komnas HAM di masing-masing negara.

"Komnas HAM membuka kemungkinan untuk melakukan koordinasi dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia) baik secara bilateral maupun melalui SEANF, sesuai yurisdiksi dan kewenangan masing-masing," ungkap Atnike.

Ia juga menegaskan, Komnas HAM juga akan mendorong SUHAKAM untuk melakukan investigasi atas peristiwa penembakan tersebut secara independen dan transparan serta mendorong proses penegakan hukum yang berperspektif HAM.

Sebagai informasi, insiden penembakan WNI ini bermula ketika kepolisian Malaysia, melalui Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), menemukan sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.

Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.

Namun, dugaan perlawanan ini dibantah oleh para korban yang telah bersaksi kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Akibat penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada lima warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakan oleh polisi Malaysia pada 24 Januari 2025 di perairan Selangor.

"Komnas HAM akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan bagi lima orang PMI yang menjadi korban dalam kasus penembakan yang terjadi di Malaysia ini," ungkap Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam keterangan persnya, Sabtu (1/2/2025).

Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pekerja migran lainnya.

"Hal ini sebagaimana dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak 2012," tambahnya.

Komnas HAM berencana membawa kasus ini ke Forum Komnas HAM di Asia Tenggara (South East Asia National Human Rights Institutions Forum - SEANF), di mana Komnas HAM saat ini menjabat sebagai ketua untuk periode 2024-2025.

SEANF terdiri dari Komnas HAM dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar, yang merupakan forum kerja sama untuk memperkuat peran Komnas HAM di masing-masing negara.

"Komnas HAM membuka kemungkinan untuk melakukan koordinasi dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia) baik secara bilateral maupun melalui SEANF, sesuai yurisdiksi dan kewenangan masing-masing," ungkap Atnike.

Ia juga menegaskan, Komnas HAM juga akan mendorong SUHAKAM untuk melakukan investigasi atas peristiwa penembakan tersebut secara independen dan transparan serta mendorong proses penegakan hukum yang berperspektif HAM.

Sebagai informasi, insiden penembakan WNI ini bermula ketika kepolisian Malaysia, melalui Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), menemukan sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.

Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.

Namun, dugaan perlawanan ini dibantah oleh para korban yang telah bersaksi kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Akibat penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada lima warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakan oleh polisi Malaysia pada 24 Januari 2025 di perairan Selangor.

"Komnas HAM akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan bagi lima orang PMI yang menjadi korban dalam kasus penembakan yang terjadi di Malaysia ini," ungkap Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam keterangan persnya, Sabtu (1/2/2025).

Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pekerja migran lainnya.

"Hal ini sebagaimana dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak 2012," tambahnya.

Komnas HAM berencana membawa kasus ini ke Forum Komnas HAM di Asia Tenggara (South East Asia National Human Rights Institutions Forum - SEANF), di mana Komnas HAM saat ini menjabat sebagai ketua untuk periode 2024-2025.

SEANF terdiri dari Komnas HAM dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar, yang merupakan forum kerja sama untuk memperkuat peran Komnas HAM di masing-masing negara.

"Komnas HAM membuka kemungkinan untuk melakukan koordinasi dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia) baik secara bilateral maupun melalui SEANF, sesuai yurisdiksi dan kewenangan masing-masing," ungkap Atnike.

Ia juga menegaskan, Komnas HAM juga akan mendorong SUHAKAM untuk melakukan investigasi atas peristiwa penembakan tersebut secara independen dan transparan serta mendorong proses penegakan hukum yang berperspektif HAM.

Sebagai informasi, insiden penembakan WNI ini bermula ketika kepolisian Malaysia, melalui Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), menemukan sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.

Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.

Namun, dugaan perlawanan ini dibantah oleh para korban yang telah bersaksi kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Akibat penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.

KOMPAS.com - Media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) ramai dengan beredarnya tangkapan layar surat yang diduga berasal dari Kedutaan Besar China di Indonesia.

Surat tersebut diunggah oleh akun X @emerson_yu pada Sabtu (1/1/2025).

Dalam kop surat, tertulis Kedutaan Besar China. Adapun surat itu ditujukan kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Apa Isi Surat Kedubes China?

Dalam surat yang bertanggal 21 Januari 2025 itu, Kedutaan Besar China melaporkan bahwa sejumlah warganya telah menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Kasus pemerasan ini terjadi antara Februari 2024 hingga Januari 2025.

Sedikitnya, Kedubes China melaporkan ada 44 kasus pemerasan di Bandara Soetta yang sudah diselesaikan.

Adapun total Rp 32.750.000 telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China yang menjadi korban pemerasan bagian Imigrasi Bandara Soekarno Hatta.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," demikian tulis Kedubes China dalam surat tersebut.

Dalam surat itu juga disebutkan bahwa daftar pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025 terlampir.

Menurut Kedubes China, jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil dari total kasus, karena masih banyak warga negara China lainnya yang tidak melaporkan pengalaman mereka saat mengalami pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta.

Bagaimana Respons Kementerian Luar Negeri Indonesia?

Kedutaan China berharap agar langkah-langkah seperti pemasangan tanda "Dilarang memberi tip" dan "Tolong laporkan jika ada pemerasan" dapat segera diimplementasikan di Bandara Soekarno-Hatta.

Mereka juga meminta agar perintah untuk tidak memberikan tip disampaikan kepada agen perjalanan di China, agar wisatawan tidak disarankan untuk menyuap petugas imigrasi Bandara.

Pada hari yang sama dengan keluarnya surat dari Kedubes China itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Roy Soemirat, menegaskan akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait untuk mengusut kasus dugaan pemerasan di Bandara Soetta.

"Mengenai langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh instansi pemerintah terkait, sebaiknya ditanyakan langsung kepada instansi tersebut," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

"Ini mengingat tentunya masih banyak hal yang dilakukan dalam rangka mengklarifikasi hal-hal yang saat ini dibicarakan oleh publik," tambahnya.

KOMPAS.com - Media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) ramai dengan beredarnya tangkapan layar surat yang diduga berasal dari Kedutaan Besar China di Indonesia.

Surat tersebut diunggah oleh akun X @emerson_yu pada Sabtu (1/1/2025).

Dalam kop surat, tertulis Kedutaan Besar China. Adapun surat itu ditujukan kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Apa Isi Surat Kedubes China?

Dalam surat yang bertanggal 21 Januari 2025 itu, Kedutaan Besar China melaporkan bahwa sejumlah warganya telah menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Kasus pemerasan ini terjadi antara Februari 2024 hingga Januari 2025.

Sedikitnya, Kedubes China melaporkan ada 44 kasus pemerasan di Bandara Soetta yang sudah diselesaikan.

Adapun total Rp 32.750.000 telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China yang menjadi korban pemerasan bagian Imigrasi Bandara Soekarno Hatta.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," demikian tulis Kedubes China dalam surat tersebut.

Dalam surat itu juga disebutkan bahwa daftar pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025 terlampir.

Menurut Kedubes China, jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil dari total kasus, karena masih banyak warga negara China lainnya yang tidak melaporkan pengalaman mereka saat mengalami pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta.

Bagaimana Respons Kementerian Luar Negeri Indonesia?

Kedutaan China berharap agar langkah-langkah seperti pemasangan tanda "Dilarang memberi tip" dan "Tolong laporkan jika ada pemerasan" dapat segera diimplementasikan di Bandara Soekarno-Hatta.

Mereka juga meminta agar perintah untuk tidak memberikan tip disampaikan kepada agen perjalanan di China, agar wisatawan tidak disarankan untuk menyuap petugas imigrasi Bandara.

Pada hari yang sama dengan keluarnya surat dari Kedubes China itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Roy Soemirat, menegaskan akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait untuk mengusut kasus dugaan pemerasan di Bandara Soetta.

"Mengenai langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh instansi pemerintah terkait, sebaiknya ditanyakan langsung kepada instansi tersebut," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

"Ini mengingat tentunya masih banyak hal yang dilakukan dalam rangka mengklarifikasi hal-hal yang saat ini dibicarakan oleh publik," tambahnya.

Apa Tindakan Kementerian Imigrasi Menanggapi Laporan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta?

Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta sebagai respons terhadap dugaan pemerasan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah menerima laporan dan data terkait dugaan tindak pidana pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta.

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," ujar Agus kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

Agus menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi pelanggaran apa pun dan memastikan bahwa pejabat yang terlibat akan menerima hukuman.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," tegas Agus.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ada 44 Kasus Pemerasan WN China di Bandara Soekarno-Hatta, Kementerian Imigrasi Copot Pejabat Terkait".

KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengambil langkah tegas dengan mencopot seluruh pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta yang terlibat kasus pemerasan terhadap warga negara China.

Keputusan ini diambil menyusul laporan 44 kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara China yang tengah ramai diperbincangkan publik.

Dugaan pemerasan ini pertama kali mencuat setelah sebuah surat dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) beredar di media sosial.

Laporan Kasus Pemerasan terhadap WN China di Bandara Soekarno Hatta

Surat tertanggal 21 Januari 2025 itu ditujukan kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Dalam surat itu, terungkap bahwa setidaknya ada 44 kasus pemerasan yang dialami warga negara China di Bandara Soekarno-Hatta sejak Februari 2024 hingga Januari 2025.

“Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan,” demikian isi surat tersebut.

Lebih lanjut, Kedubes China juga menyebutkan bahwa jumlah kasus yang terjadi kemungkinan lebih banyak dari yang dilaporkan.

“Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025," tulis Kedubes China dalam surat tersebut.

"Ini hanyalah sebagian kecil dari kasus pemerasan yang terjadi, karena masih banyak lagi warga negara China yang mengalami pemerasan yang tidak melaporkan kasusnya karena jadwal yang padat atau takut akan adanya pembalasan di kemudian hari,” tambahnya.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, Kedubes China menyarankan agar pemerintah Indonesia memasang tanda peringatan seperti “Dilarang memberi tip” dan “Tolong laporkan jika ada pemerasan” di area imigrasi bandara.

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan agar agen perjalanan China diberi arahan untuk tidak menyarankan wisatawan memberikan suap kepada petugas imigrasi.

Respons Pemerintah Indonesia terkait Dugaan Pemerasan oleh Petugas Imigrasi

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Roy Soemirat, menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait guna menangani permasalahan ini.

“Mengenai langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh instansi pemerintah terkait, sebaiknya ditanyakan langsung kepada instansi tersebut,” ujarnya.

Menanggapi laporan tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan bahwa pihaknya telah mencopot semua pejabat imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang tercantum dalam data kasus pemerasan.

“Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti,” ujar Agus.

Agus juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi pelanggaran hukum dalam bentuk apa pun.

“Saat ini, mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban,” tegasnya.

Keputusan tegas dari Kementerian Imigrasi ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa terjadi di masa mendatang.

Sementara itu, pihak Kedubes China berharap agar langkah lebih lanjut dapat segera diambil untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan asing yang datang ke Indonesia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ada 44 Kasus Pemerasan WN China di Bandara Soekarno-Hatta, Kementerian Imigrasi Copot Pejabat Terkait".

KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia buka suara terkait kasus pemerasan warga negara (WN) China di Bandara Soekarno-Hatta.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, pihaknya telah mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta buntut dugaan pemerasan terhadap WN China.

Menurutnya, keputusan itu diambil setelah dirinya mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana tersebut.

"Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang (nama-namanya) ada di data (Kedubes China) dari penugasan di Soekarno-Hatta, kami ganti," ujar Agus kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

Petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta diperiksa

Agus memastikan, semua petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang terlibat dan namanya tercantum dalam data Kedubes China akan ditarik dan diperiksa.

"Dan saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal," jelas dia.

Dia menekankan, perombakan menyeluruh terhadap pejabat Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta diperlukan untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan.

Agus bahkan memastikan oknum petugas imigrasi yang melakukan praktik pungli akan dijatuhi sanksi sesuai derajat pelanggaran.

"Untuk menjaga integritas dan pelayanan, kami langsung menarik dan memeriksa petugas yang diduga terlibat. Tindakan tegas juga akan kami lakukan jika mereka terbukti melakukan kesalahan," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Agus juga berterima kasih kepada Kedubes China yang telah memberikan informasi tersebut.

Agus menambahkan, pihaknya ke depan akan melakukan pengembangan sistem pemeriksaan keimigrasian sehingga berbasis digital.

Hal ini diharapkan agar proses keimigrasian menjadi lebih mudah, transparan, dan efisien.

"Kami terima kasih dengan informasi dari kedutaan RRC atas perilaku anggota di lapangan, dan kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi Imigrasi khususnya, termasuk di permasyarakatan," ujar Menteri Agus.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Roy Soemirat memastikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga pemerintah terkait.

"Direktorat Konsuler Kemenlu akan terus membantu dalam menfasilitasi komunikasi dengan seluruh lembaga/instansi terkait di Indonesia dengan pihak Kedubes China," ujarnya, Sabtu.

Kasus pemerasan WN China di Bandara Soekarno-Hatta

Sebelumnya, Kedutaan Besar China di Indonesia telah bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait kasus pemerasan yang terjadi Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam surat tertanggal 21 Januari 2025 itu, Kedubes China menyebutkan bahwa ada sejumlah warga negaranya yang menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Setidaknya sudah ada 44 kasus yang terselesaikan dengan total Rp 32.750.000 telah dikembalikan ke lebih dari 60 warga negara China.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," isi surat tersebut.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Ini hanyalah sebagian kecil dari kasus pemerasan yang terjadi, karena masih banyak lagi warga negara China yang mengalami pemerasan yang tidak melaporkan kasusnya karena jadwal yang padat atau takut akan adanya pembalasan di kemudian hari," tambahnya.

Dalam rangka memberantas masalah pemerasan di bandara, Kedubes China berharap adanya tanda “Dilarang memberi tip” dan “Tolong laporkan jika ada pemerasan”.

Tak hanya itu, pihaknya juga berharap agar perintah untuk tidak memberikan tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan China, sehingga mereka tidak menyarankan wisatawan China untuk menyuap petugas imigrasi.

KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia buka suara terkait kasus pemerasan warga negara (WN) China di Bandara Soekarno-Hatta.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, pihaknya telah mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta buntut dugaan pemerasan terhadap WN China.

Menurutnya, keputusan itu diambil setelah dirinya mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana tersebut.

"Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang (nama-namanya) ada di data (Kedubes China) dari penugasan di Soekarno-Hatta, kami ganti," ujar Agus kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

Petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta diperiksa

Agus memastikan, semua petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang terlibat dan namanya tercantum dalam data Kedubes China akan ditarik dan diperiksa.

"Dan saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal," jelas dia.

Dia menekankan, perombakan menyeluruh terhadap pejabat Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta diperlukan untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan.

Agus bahkan memastikan oknum petugas imigrasi yang melakukan praktik pungli akan dijatuhi sanksi sesuai derajat pelanggaran.

"Untuk menjaga integritas dan pelayanan, kami langsung menarik dan memeriksa petugas yang diduga terlibat. Tindakan tegas juga akan kami lakukan jika mereka terbukti melakukan kesalahan," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Agus juga berterima kasih kepada Kedubes China yang telah memberikan informasi tersebut.

Agus menambahkan, pihaknya ke depan akan melakukan pengembangan sistem pemeriksaan keimigrasian sehingga berbasis digital.

Hal ini diharapkan agar proses keimigrasian menjadi lebih mudah, transparan, dan efisien.

"Kami terima kasih dengan informasi dari kedutaan RRC atas perilaku anggota di lapangan, dan kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi Imigrasi khususnya, termasuk di permasyarakatan," ujar Menteri Agus.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Roy Soemirat memastikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga pemerintah terkait.

"Direktorat Konsuler Kemenlu akan terus membantu dalam menfasilitasi komunikasi dengan seluruh lembaga/instansi terkait di Indonesia dengan pihak Kedubes China," ujarnya, Sabtu.

Kasus pemerasan WN China di Bandara Soekarno-Hatta

Sebelumnya, Kedutaan Besar China di Indonesia telah bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait kasus pemerasan yang terjadi Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam surat tertanggal 21 Januari 2025 itu, Kedubes China menyebutkan bahwa ada sejumlah warga negaranya yang menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Setidaknya sudah ada 44 kasus yang terselesaikan dengan total Rp 32.750.000 telah dikembalikan ke lebih dari 60 warga negara China.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," isi surat tersebut.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Ini hanyalah sebagian kecil dari kasus pemerasan yang terjadi, karena masih banyak lagi warga negara China yang mengalami pemerasan yang tidak melaporkan kasusnya karena jadwal yang padat atau takut akan adanya pembalasan di kemudian hari," tambahnya.

Dalam rangka memberantas masalah pemerasan di bandara, Kedubes China berharap adanya tanda “Dilarang memberi tip” dan “Tolong laporkan jika ada pemerasan”.

Tak hanya itu, pihaknya juga berharap agar perintah untuk tidak memberikan tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan China, sehingga mereka tidak menyarankan wisatawan China untuk menyuap petugas imigrasi.