CIREBON, KOMPAS.com – Jumlah penghuni Lapas Kelas I Kesambi Kota Cirebon, Jawa Barat, saat ini melebihi kapasitas. Dari kapasitas daya tampung 555 warga binaan, lapas ini kini menampung 964 orang.

Lapas Kelas I Kesambi telah melaporkan kondisi ini kepada kementerian sebagai bagian dari pendataan dan bahan evaluasi.

Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas I Kesambi Kota Cirebon, Rommy Waskita Pambudi, mengatakan bahwa kondisi melebihi kapasitas ini membuat warga binaan harus tinggal dalam satu ruang tahanan secara bertumpuk, jauh dari jumlah ideal.

"Ada ruangan yang seharusnya hanya dihuni 10 orang, tetapi karena tidak ada lagi ruang tahanan yang cukup, akhirnya ditumpuk hingga 20 orang atau lebih," ujar Rommy saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (8/2/2025) siang.

Menurut Rommy, dalam beberapa kasus, satu ruangan dengan kapasitas lima orang kini dihuni hingga 10 orang.

"Kalau kita melihat secara logis, dengan jumlah penghuni melebihi hampir 100 persen, artinya kapasitas yang seharusnya untuk 10 orang kini dihuni hampir 20 orang," tambahnya.

Kondisi melebihi kapasitas dan Ruang Khusus untuk ODGJ

Lapas Kelas I Kesambi memiliki delapan blok tahanan, dari Blok A hingga Blok H, dengan jumlah ruang tahanan dan ukuran yang berbeda-beda.

Di antara blok-blok tersebut, terdapat ruang khusus untuk tahanan dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau yang dianggap membahayakan.

"Ada kamar yang seharusnya diisi empat orang, tetapi hanya dihuni satu orang karena yang bersangkutan mengalami ODGJ dan tidak mungkin digabung dengan yang lain. Jika dicampur, bisa mengamuk dan membahayakan warga binaan lainnya," jelas Rommy.

Selain ODGJ, beberapa warga binaan yang keamanan dan keselamatannya terancam juga ditempatkan di ruang khusus.

"Ada juga orang yang merasa sangat terancam, sehingga sesuai ketentuan, harus dipisahkan," tambahnya.

Layanan Kesehatan bagi Warga Binaan

Kondisi melebihi kapasitas juga berdampak pada warga binaan lansia dan yang memiliki penyakit menahun. Mereka tidak bisa digabung dengan tahanan lain dalam ruangan yang sesak, karena dapat membahayakan kesehatan mereka.

Untuk menangani kondisi ini, Lapas Kesambi menyiagakan tim medis internal setiap hari.

"Layanan kesehatan kita buka setiap hari. Ada petugas medis yang melayani, termasuk dokter dan perawat dengan status perjanjian kerja. Jika ada narapidana yang mengeluh sakit, petugas blok bisa mendatangi mereka, atau mereka bisa datang langsung ke klinik," jelas Rommy.

Kementerian Cari Solusi untuk Lapas yang Melebihi Kapasitas

Kepala Lapas Kelas I Kesambi Kota Cirebon, Nanang Syamsudin, menyampaikan bahwa kelebihan daya tampung ini menjadi perhatian Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, saat kunjungan kerja.

"Kalau melihat dari kapasitas ideal, penghuni saat ini sudah lebih, overkapasitas lebih dari 100 persen, jumlahnya 964 dari kapasitas 555. Pak Wamen menjadikan kondisi ini sebagai bahan perubahan kebijakan, karena di lapangan terdapat gap yang cukup besar," kata Nanang, Jumat (7/2/2025) petang.

Salah satu kebijakan yang sedang dipertimbangkan adalah pengurangan masa pidana bagi warga binaan yang telah memenuhi prosedur.

Opsi Rehabilitasi dan Amnesti untuk Mengurangi Kapas Berlebihan di Lapas

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menyatakan bahwa lapas yang melebihi kapasitas merupakan masalah lama yang belum terselesaikan.

Dari data yang dimiliki, sekitar 55 persen penghuni lapas adalah kasus narkoba.

"Kami tidak ingin menambah lapas dan rutan, karena itu berarti kita berpikir bahwa kejahatan akan terus terjadi. Yang seharusnya dipikirkan adalah bagaimana kejahatan bisa menurun sehingga jumlah penghuni lapas sedikit demi sedikit berkurang. Itu konsep yang harus dibuat," ujar Otto, saat ditemui di Lapas Kelas I Kesambi, Jumat (7/2/2025) petang.

Otto mencontohkan bahwa banyak pengguna narkoba pemula masuk penjara dan justru keluar menjadi bandar.

"Bagaimana kalau pengguna narkoba pemula, bukan bandar, dihukum lebih dulu lalu direhabilitasi? Jangan sampai mereka masuk lapas, keluar justru jadi bandar," ujarnya.

Otto juga membandingkan biaya antara hukuman penjara bertahun-tahun dan rehabilitasi.

"Kita coba hitung, apakah biaya rehabilitasi lebih murah dibandingkan dengan biaya menghidupi napi di dalam penjara selama bertahun-tahun? Jangan-jangan lebih ringan biayanya," tambahnya.

Menurutnya, skema ini dapat menjadi opsi untuk mengurangi jumlah penghuni lapas tanpa mengorbankan penegakan hukum. Selain rehabilitasi, pemerintah juga mempertimbangkan amnesti dan kebijakan lain sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Meski demikian, Otto menegaskan bahwa rencana ini masih perlu dikaji lebih dalam dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

SEMARANG, KOMPAS.com - Narapidana Lapas Kedungpane Semarang berinisial AH alias Agus Hartono dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

AH merupakan narapidana kasus korupsi dan pencucian uang.

Narapidana tersebut dikabarkan kabur dari Lapas Kedungpane Semarang pada pertengahan Januari 2025.

Informasi yang dihimpun Kompas.com menyebutkan bahwa yang bersangkutan keluar dari lapas saat jajan di sebuah resto tanpa izin hingga akhirnya kepergok pihak kejaksaan di Jawa Tengah.

Kalapas Kedungpane Semarang, Mardi Santoso, tidak membantah kabar tersebut.

Dia menegaskan bahwa peristiwa yang menyangkut seorang narapidana kasus korupsi itu terjadi sebelum dia menjabat.

"Di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Nusakambangan," kata Mardi dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

Selain itu, petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

"Kami terus berkomitmen untuk menjaga integritas," ucapnya.

Dia memastikan bahwa bagi siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Alhamdulillah, kondisi lapas sekarang sangat kondusif," ujar Mardi.

Agus Hartono sebelumnya ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang, Kamis, 22 Desember 2024.

Agus ditangkap setelah mendarat di Bandara Ahmad Yani usai menjalani perjalanan dari Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia di kursi 41B.

Dia ditangkap sekitar pukul 09.30 WIB, sesaat setelah pesawat Garuda Indonesia GA 232 yang ditumpanginya mendarat dari Jakarta ke Semarang.

Ketika itu, Agus Hartono duduk di kursi 41B.

Diberitakan sebelumnya, Agus Hartono ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Semarang kepada tersangka dengan menggunakan PT Seruni Prima Perkasa pada 2017 yang lalu.

Dalam proses pengajuan, dia diduga menggunakan Purchase Order (PO) palsu untuk mendapatkan pencairan dana.

Agus sempat dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan kejaksaan sebelum akhirnya dijemput paksa.

Tidak hanya sebagai tersangka kasus korupsi, Agus Hartono juga dikenal sebagai mafia tanah di Salatiga, Jawa Tengah.

Agus Hartono diduga terlibat dalam aksi penipuan bersama dua rekannya, yakni Donni Iskandar Sugiyo Utomo (DI) alias Edward Setiadi dan Nur Ruwaidah alias Ida.

Kasus ini bermula pada tahun 2016, ketika tersangka Edward Setiadi dan Ida mengaku sebagai notaris dan menawarkan pembelian tanah kepada masyarakat.

Mereka berhasil mendapatkan 11 bidang tanah seluas 3 hektar dengan memberikan uang muka Rp 10 juta kepada masing-masing pemilik tanah.

Setelah itu, Edward Setiadi meminjam sertifikat tanah korban dengan alasan akan dicek keasliannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Namun, tanpa sepengetahuan pemilik tanah, seluruh sertifikat tersebut justru dialihkan atas nama Agus Hartono dan dijadikan jaminan di bank.

SEMARANG, KOMPAS.com - Narapidana Lapas Kedungpane Semarang berinisial AH alias Agus Hartono dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

AH merupakan narapidana kasus korupsi dan pencucian uang.

Narapidana tersebut dikabarkan kabur dari Lapas Kedungpane Semarang pada pertengahan Januari 2025.

Informasi yang dihimpun Kompas.com menyebutkan bahwa yang bersangkutan keluar dari lapas saat jajan di sebuah resto tanpa izin hingga akhirnya kepergok pihak kejaksaan di Jawa Tengah.

Kalapas Kedungpane Semarang, Mardi Santoso, tidak membantah kabar tersebut.

Dia menegaskan bahwa peristiwa yang menyangkut seorang narapidana kasus korupsi itu terjadi sebelum dia menjabat.

"Di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Nusakambangan," kata Mardi dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

Selain itu, petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

"Kami terus berkomitmen untuk menjaga integritas," ucapnya.

Dia memastikan bahwa bagi siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Alhamdulillah, kondisi lapas sekarang sangat kondusif," ujar Mardi.

Agus Hartono sebelumnya ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang, Kamis, 22 Desember 2024.

Agus ditangkap setelah mendarat di Bandara Ahmad Yani usai menjalani perjalanan dari Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia di kursi 41B.

Dia ditangkap sekitar pukul 09.30 WIB, sesaat setelah pesawat Garuda Indonesia GA 232 yang ditumpanginya mendarat dari Jakarta ke Semarang.

Ketika itu, Agus Hartono duduk di kursi 41B.

SEMARANG, KOMPAS.com - Narapidana Lapas Kedungpane Semarang berinisial AH alias Agus Hartono dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

AH merupakan narapidana kasus korupsi dan pencucian uang.

Narapidana tersebut dikabarkan kabur dari Lapas Kedungpane Semarang pada pertengahan Januari 2025.

Informasi yang dihimpun Kompas.com menyebutkan bahwa yang bersangkutan keluar dari lapas saat jajan di sebuah resto tanpa izin hingga akhirnya kepergok pihak kejaksaan di Jawa Tengah.

Kalapas Kedungpane Semarang, Mardi Santoso, tidak membantah kabar tersebut.

Dia menegaskan bahwa peristiwa yang menyangkut seorang narapidana kasus korupsi itu terjadi sebelum dia menjabat.

"Di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Nusakambangan," kata Mardi dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

Selain itu, petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

"Kami terus berkomitmen untuk menjaga integritas," ucapnya.

Dia memastikan bahwa bagi siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Alhamdulillah, kondisi lapas sekarang sangat kondusif," ujar Mardi.

Agus Hartono sebelumnya ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang, Kamis, 22 Desember 2024.

Agus ditangkap setelah mendarat di Bandara Ahmad Yani usai menjalani perjalanan dari Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia di kursi 41B.

Dia ditangkap sekitar pukul 09.30 WIB, sesaat setelah pesawat Garuda Indonesia GA 232 yang ditumpanginya mendarat dari Jakarta ke Semarang.

Ketika itu, Agus Hartono duduk di kursi 41B.

Diberitakan sebelumnya, Agus Hartono ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Semarang kepada tersangka dengan menggunakan PT Seruni Prima Perkasa pada 2017 yang lalu.

Dalam proses pengajuan, dia diduga menggunakan Purchase Order (PO) palsu untuk mendapatkan pencairan dana.

Agus sempat dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan kejaksaan sebelum akhirnya dijemput paksa.

Tidak hanya sebagai tersangka kasus korupsi, Agus Hartono juga dikenal sebagai mafia tanah di Salatiga, Jawa Tengah.

Agus Hartono diduga terlibat dalam aksi penipuan bersama dua rekannya, yakni Donni Iskandar Sugiyo Utomo (DI) alias Edward Setiadi dan Nur Ruwaidah alias Ida.

Kasus ini bermula pada tahun 2016, ketika tersangka Edward Setiadi dan Ida mengaku sebagai notaris dan menawarkan pembelian tanah kepada masyarakat.

Mereka berhasil mendapatkan 11 bidang tanah seluas 3 hektar dengan memberikan uang muka Rp 10 juta kepada masing-masing pemilik tanah.

Setelah itu, Edward Setiadi meminjam sertifikat tanah korban dengan alasan akan dicek keasliannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Namun, tanpa sepengetahuan pemilik tanah, seluruh sertifikat tersebut justru dialihkan atas nama Agus Hartono dan dijadikan jaminan di bank.

CIREBON, KOMPAS.com – Sebanyak 13 warga binaan Lapas Kelas 1 Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, disinyalir mengalami gejala Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Ketiga belas warga binaan ini ditempatkan dalam ruang tahanan terpisah karena dikhawatirkan mengganggu tahanan lainnya.

Kepala Lapas Kelas 1 Kesambi Kota Cirebon, Nanang Syamsudin, menyampaikan bahwa ketiga belas orang ini menunjukkan gejala dan sikap yang berbeda.

Mereka sementara ditempatkan di ruang terpisah untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

Mereka yang mengalami ODGJ merupakan tahanan pindahan yang tersandung kasus pidana penyalahgunaan narkotika.

Petugas belum mengetahui secara pasti awal mula gejala ODGJ pada warga binaan tersebut.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan tim berwenang dalam penanganan lebih lanjut.

"Kita akan berkoordinasi dengan psikiater apakah yang bersangkutan sudah masuk dalam taraf ODGJ. Karena tentunya, kalaupun sudah termasuk, kita akan laporkan untuk penanganan lebih lanjut," kata Nanang saat ditemui Kompas.com, Jumat (7/2/2025) petang.

Tidak hanya ODGJ, Lapas Kelas 1 Kesambi Kota Cirebon juga menampung sebanyak 31 warga binaan yang telah masuk kategori lanjut usia, yakni di rentang usia 60–70 tahun.

Bahkan, beberapa di antaranya telah mencapai usia 95 tahun. Hal ini menjadi perhatian di tengah kondisi penghuni lapas yang melebihi kapasitas.

Nanang menyebut bahwa saat ini terdapat 964 warga binaan, sementara kapasitas daya tampung hanya 555 orang. Kondisi kelebihan penghuni ini telah dilaporkan kepada kementerian. Pemerintah saat ini sedang melakukan pendataan di tiap lapas sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan yang sesuai.

"Kalau melihat dari kapasitas ideal, penghuni saat ini sudah berlebih, over kapasitas lebih dari 100 persen. Jumlahnya 964 dari kapasitas 555. Pak Wamen menjadikan kondisi ini sebagai bahan perubahan kebijakan karena fakta di lapangan menunjukkan adanya gap yang cukup besar," ujar Nanang.

Salah satu kebijakan yang tengah dibahas adalah pengurangan pidana bagi warga binaan yang telah memenuhi prosedur.

Beberapa di antaranya adalah mereka yang mengalami ODGJ, menderita sakit menahun berkepanjangan, serta para lansia.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menegaskan bahwa hal ini perlu menjadi perhatian khusus karena beberapa warga binaan sudah tidak mampu secara fisik untuk menjalani hukuman.

Bahkan, individu dengan gangguan jiwa berpotensi membahayakan lingkungan sekitar.

Otto juga menekankan bahwa pemerintah harus mengambil kebijakan yang lebih baik dalam sistem pemasyarakatan.

Beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan antara lain pemberian hak amnesti, grasi, atau kebijakan lainnya.

"Kita tidak lagi berpikir soal balas dendam terhadap orang. Makanya sekarang disebut lembaga pemasyarakatan, bukan lagi penjara," tambah Otto.

Evaluasi ini masih terus berlangsung. Sejak beberapa hari lalu, dirinya bersama tim kementerian telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah lapas, termasuk di Grobogan, Bangli, dan Cirebon.

Kunjungan ini bertujuan untuk memahami permasalahan secara luas dan menemukan formula serta opsi yang tepat dalam penegakan hukum dengan pendekatan terbaru.

SEMARANG, KOMPAS.com - Narapidana berinisial AH, yang lebih dikenal sebagai Agus Hartono, telah dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan, Jawa Tengah.

Tindakan ini diambil usai napi kasus korupsi dan pencucian uang itu kabur dari Lapas Kedungpane Semarang pada pertengahan Januari 2025.

Menurut informasi yang beredar, Agus keluar dari lapas tanpa izin dan akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kejaksaan di Jawa Tengah.

"Sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Nusakambangan," kata Kalapas Kedungpane Semarang Mardi Santoso dalam keterangannya pada Sabtu (8/2/2025).

Mardi juga menambahkan bahwa petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kami terus berkomitmen untuk menjaga integritas," ucapnya.

Ia memastikan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agus Hartono sebelumnya ditangkap oleh tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Bandara Ahmad Yani Semarang pada Kamis, 22 Desember 2025.

Ia ditangkap setelah mendarat di bandara tersebut usai melakukan perjalanan dari Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia, dengan duduk di kursi 41B.

Penangkapan terjadi sekitar pukul 09.30 WIB, sesaat setelah pesawat yang ditumpanginya mendarat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Susilaningtyas menyebut, efisiensi anggaran dinilai sangat berdampak pada kualitas perlindungan untuk saksi dan korban.

Susilaningtyas menyampaikan, anggaran LPSK yang sebelumnya mencapai Rp 229 miliar kini dipangkas sebanyak 62 persen sehingga menjadi Rp 85 miliar pada 2025.

"Dengan anggaran segitu, untuk perlindungan saksi dan korban memang berkonsekuensi kepada kualitas perlindungan yang akan diberikan kepada saksi dan korban," ujar Susilaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Menurut Susilaningtyas, LPSK mulai merasakan dampak dari keterbatasan anggaran tersebut sejak Januari 2025. Beberapa layanan utama, di antaranya bantuan medis, psikologis, dan perlindungan fisik bagi korban harus dikurangi.

"Sebenarnya, secara prinsip kami mendukung upaya efisiensi anggaran ini. Tetapi konsekuensinya, LPSK tidak bisa bekerja secara maksimal," kata dia.

Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi keterbatasan dana, LPSK melakukan berbagai langkah penghematan di sektor operasional.

Beberapa langkah yang diterapkan antara lain pengurangan penggunaan listrik, air, internet, serta pembatasan kendaraan operasional.

"Termasuk kendaraan operasional itu juga kami minimalkan karena itu akan berpengaruh terhadap perlindungan," jelas dia.

Kini, pihaknya tengah menghitung dan menyiapkan pola efisiensi agar layanan perlindungan tetap berjalan meskipun dengan sumber daya terbatas.

"Jadi hal-hal demikian sedang kami hitung dan sedang kami persiapkan pola penghematannya seperti apa," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk mengurangi anggaran belanja yang bersifat seremonial.

Instruksi ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku sejak 22 Januari 2025.

"Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion," tulis diktum keempat Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

Pemerintah juga diminta mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur.

Pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam memberikan hibah langsung kepada K/L, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

Presiden menargetkan penghematan total anggaran dari pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp 306,69 triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 256,10 triliun dan anggaran transfer ke daerah Rp 50,59 triliun.

"Efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306.695.177.420.000," bunyi diktum kedua Inpres tersebut.

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris mengecam keras usulan Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi warga Palestina secara permanen.

Ia menilai rencana tersebut sebagai tindakan yang tidak bermoral, melanggar hukum internasional, dan menghancurkan prospek perdamaian di Timur Tengah.

“Dunia tidak boleh membiarkan proyek semacam ini terjadi. Upaya sepihak seperti yang dilakukan Trump hanya akan memperburuk ketegangan dan menambah kekacauan di kawasan,” ujar Fahira di Jakarta, Rabu (7/2/2025).

Menurutnya, rencana relokasi paksa warga Palestina dan mengubah Gaza menjadi kawasan wisata merupakan penghinaan terhadap akal sehat dan martabat manusia.

Fahira menegaskan, rencana tersebut adalah bentuk pembersihan etnis yang terselubung dan melanggar hukum internasional.

Sebagai senator yang kerap menyuarakan dukungan terhadap Palestina, ia menegaskan bahwa relokasi paksa warga Palestina melanggar hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa yang melarang pengusiran penduduk dari wilayah pendudukan.

Fahira menyebut rencana tersebut sebagai kejahatan internasional yang berpotensi mengubah komposisi demografis Gaza secara sistematis.

Usulan Trump tersebut juga dinilai mengingatkan pada peristiwa Nakba 1948, ketika ratusan ribu warga Palestina terusir dari tanah mereka.

Fahira menegaskan, klaim bahwa Gaza bisa menjadi destinasi wisata internasional justru menutupi niat sebenarnya, yaitu mengusir warga asli Palestina dari tanah kelahiran mereka.

Oleh karena itu, ia menyerukan agar komunitas internasional memperkuat dukungan terhadap hak Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri.

Solusi yang adil, menurut Fahira, adalah pendirian negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan prinsip-prinsip hukum internasional.

“Komunitas internasional harus menolak segala bentuk aneksasi dan upaya mengubah demografi secara paksa di wilayah pendudukan Palestina. Sanksi internasional juga perlu dipertimbangkan bagi pihak-pihak yang melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia warga Palestina,” tuturnya.

Fahira menambahkan, dunia memiliki kewajiban moral terhadap rakyat Palestina.

Ia menegaskan bahwa sudah saatnya komunitas internasional memastikan hak-hak warga Palestina dihormati serta mendukung terbentuknya negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan damai.

“Hanya dengan jalan ini perdamaian sejati di Timur Tengah dapat terwujud,” jelas Fahira.

KOMPAS.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Menteri Desa PDT) Yandri Susanto meyakini bahwa aplikasi Jaga Desa merupakan solusi tepat untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi warga desa.

Sebab, aplikasi yang berada di bawah naungan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI (JAM-Intel Kejagung) Reda Manthovani itu bisa menjadi tempat pengaduan para kepala desa beserta perangkatnya dan direspons cepat pihak berwenang.

"Tidak ada lagi alasan kepala desa mendapatkan kendala serius karena sudah ada kolaborasi antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) dengan Kejagung," ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam acara Launching Aplikasi Pengadaan Real Time Monitoring Village Management Funding Kejaksaan Republik Indonesia di Semarang, Jumat (7/2/2025).

Yandri menjelaskan, aplikasi Jaga Desa adalah terobosan yang harus diapresiasi karena menjadi jawaban langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memaksimalkan terwujudnya program pemerintah dengan memanfaatkan sistem informasi terbaru.

Masalah-masalah yang selama ini dihadapi desa, mulai dari pertanggungjawaban pemanfaatan dana desa, konflik lahan, hingga maraknya jalan rusak menjadi keresahan warga kini dapat dilaporkan dan mendapatkan solusi yang tepat.

Oleh karena itu, Yandri berharap, seluruh kepala desa bersama perangkatnya tidak acuh tak acuh pada keberadaan aplikasi tersebut.

Ia juga yakin, kolaborasi dua instansi tersebut akan memberikan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat.

Kerja sama itu diharapkan bermanfaat dalam menggunakan dana desa sebagaimana diatur dalam Permendes Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 berikut dengan tata cara pertanggungjawabannya.

Dengan demikian, tidak ada lagi kepala desa atau perangkat yang sengaja maupun tidak sengaja bersalah atas pelaporan dana desa.

Yangri pun meminta kepada semua kepala desa untuk memanfaatkan aplikasi Jaga Desa sehingga kendala-kendala di desa bisa dikolaborasikan dengan pihak kejaksaan dan mencarikan solusi terbaik.

“Kepala desa harus menyambut baik aplikasi ini dengan semangat dan kejujuran untuk memanfaatkan sebaik-baiknya," tuturnya dalam siaran pers.

Pada kesempatan itu, Yandri juga berdialog secara virtual dengan beberapa kepala desa dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Ia mendengarkan testimoni positif dari para kepala desa atas adanya Jaga Desa yang diyakini akan menanggalkan jarak dan waktu.

Sebab, inovasi yang dimanfaatkan Kejagung dalam menjalankan aplikasi berbasis website tersebut sistem online sehingga pelaksanaannya lebih efektif.

Sementa itu, JAM-Intel Kejagung Reda Manthovani mengapresiasi Yandri yang menyebutkan pentingnya kolaborasi kepala desa bersama perangkat termasuk pendamping desa.

Dia pun mengajak setiap elemen untuk saling mendukung penggunaan aplikasi tersebut.

Reda juga berharap Jaga Desa bisa berkontribusi secara maksimal dalam menjalankan seluruh program di desa dalam kepentingan kemajuan Indonesia.

"Kami pun nggak bisa kerja sendiri tanpa ada dukungan pak menteri dan jajarannya. Karena ini terintegrasi. Nanti Pak Menteri dan jajaran juga bisa sama-sama melihat datanya detail,” ungkapnya.

Reda menyebutkan, pihaknya akan saling mengisi. Salah satu yang akan dilakukan adalah penyaluran pupuk yang diminta lewat Jaga Desa karena menjadi satu paket atau semua terintegrasi.

Sementara itu, acara Launching Aplikasi Pengadaan Real Time Monitoring Village Management Funding Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan secara bertahap dengan Jawa Tengah sebagai lokasi pertama.

Langkah itu akan disusul provinsi lain sehingga jangkauan aplikasi Jaga Desa semakin luas dan mempercepat pembangunan Indonesia yang dimulai dari desa.

BANGKA, KOMPAS.com - Pasangan nomor urut dua Pilkada Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kamarudin Muten-Khairil Anwar, resmi ditetapkan sebagai pemenang pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penetapan pemenang dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak atau tidak menerima materi gugatan yang dilayangkan kubu pasangan nomor urut satu, Burhanudin-Ali Reza Mahendra.

Ketua KPU Belitung Timur, Marwansyah, mengatakan rapat pleno dilakukan sesuai arahan KPU RI bahwa penetapan pasangan calon dilakukan setelah MK membacakan putusannya.

"Menetapkan pasangan Kamarudin Muten dan Khairil Anwar sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pilkada Belitung Timur 2024," kata Marwansyah saat dihubungi, Jumat (7/2/2025).

Marwansyah menjelaskan, rapat pleno penetapan dilakukan sehari setelah terbitnya keputusan MK.

Selanjutnya, prosesi pelantikan bakal digelar serentak dengan kepala daerah lainnya pada 20 Februari 2025.

"Masyarakat kini menantikan langkah dan program yang akan mereka jalankan demi kemajuan daerah," ujar Marwansyah.

Pada pilkada lalu, Burhanudin yang merupakan bupati petahana, menggandeng Ali Reza Mahendra, yang merupakan putra Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Mereka diusung koalisi Partai Bulan Bintang (PBB), Gerindra, Demokrat, PKS, Golkar, dan PAN.

Sementara itu, Kamarudin Muten yang merupakan anggota DPRD Belitung Timur maju dengan Khairil Anwar yang berstatus wakil bupati.

Pasangan ini diusung PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, PKB, Perindo, dan PPP.

Dalam pleno rekapitulasi suara, Kamarudin Muten-Khairil Anwar tercatat unggul dengan perolehan 44.949 suara.

Sementara itu, pasangan Burhanudin-Ali Reza Mahendra hanya meraup 23.301 suara.

Total surat suara yang digunakan sebanyak 71.770, dengan rincian suara sah 68.250 dan suara tidak sah 3.520.

KPU Belitung Timur memastikan proses rekapitulasi tingkat kabupaten telah selesai. Kamarudin Muten-Khairil Anwar memperoleh suara terbanyak.

CIREBON, KOMPAS.com - Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menyebut penghuni seluruh lapas di Indonesia sudah over kapasitas.

Pihaknya tengah mengevaluasi untuk menurunkan tingkat kriminalitas dengan berbagai opsi.

Salah satu fakta yang dia dapati, usai dilantik pada 21 Oktober 2024 lalu, sekitar 55 persen dari penghuni lapas adalah kasus narkoba.

Sebagian besar di antaranya adalah pelaku dengan kategori pengguna baru yang coba-coba, lalu masuk penjara dihukum lama, dan keluar malah jadi bandar.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan, kata Otto, adalah upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba, terutama mereka yang baru pertama kali terjerat kasus.

Atas dasar itu, kebijakan rehabilitasi perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan aspek hukum serta ketersediaan anggaran negara.

"Kita hitung-hitung, kalau mereka dipenjara, negara harus menanggung makan dan minum mereka. Bisa jadi kalau dialokasikan untuk rehabilitasi, biayanya malah lebih efisien," kata Otto saat ditemui Kompas.com dalam kunjungannya ke Lapas Kelas 1 Kesambi Kota Cirebon pada Jumat (7/2/2025) siang.

Opsi ini adalah salah satu langkah dan pendekatan baru dalam penegakan hukum, terutama terkait kasus narkoba.

Hal ini terutama mempertimbangkan solusi agar jumlah penghuni lapas tidak terus meningkat.

Baginya, bila tidak ada opsi dan pendekatan baru, hal ini akan terus menjadi masalah besar dalam penanganan hukum, utamanya lembaga pemasyarakatan.

Otto tidak ingin menambah lapas, karena sama saja membiarkan potensi kejahatan terus terjadi.

Otto juga menyoroti soal opsi amnesti bagi 44 ribu warga binaan lapas di Indonesia dengan kategori tertentu, namun tidak melanggar ketentuan hukum.

Beberapa di antaranya adalah narapidana yang sudah berusia 95 tahun, narapidana dengan gangguan jiwa, dan lainnya.

Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian khusus karena sudah tidak mampu secara fisik untuk menjalani hukuman.

Bahkan, orang dengan gangguan jiwa berpotensi membahayakan lingkungan sekitarnya.

Otto juga menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil kebijakan yang lebih baik dalam sistem pemasyarakatan.

"Kita tidak lagi berpikir soal balas dendam terhadap orang. Makanya sekarang disebut lembaga pemasyarakatan, bukan lagi penjara," tambah Otto.

Evaluasi ini masih terus berjalan.

Sejak beberapa hari lalu, dirinya bersama tim kementerian melakukan kunjungan kerja ke beberapa lapas, antara lain Grobogan, Bangli, dan lainnya.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk melihat masalah secara luas guna menemukan formula dan opsi yang tepat dalam penegakan hukum dengan pendekatan terbaru.

KOMPAS.com - Kebakaran melanda Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (6/2/2025), pukul 22.45 WIB.

Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setyawan Wibowo mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Di mapolsek juga tidak ada tahanan saat itu.

"Tahanan tidak ada di Mapolsek Kandanghaur saat kejadian. Kami juga memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meskipun dalam kondisi darurat," jelasnya.

Ari mengatakan, didampingi Wakapolres Kompol Ryan Faisal serta para Pejabat Utama (PJU) Polres Indramayu, mereka langsung turun ke lokasi untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat.

Ari mengatakan asap dan kobaran api pertama kali diketahui oleh personel yang sedang bertugas.

"Anggota segera mengambil tindakan dengan memecahkan kaca untuk mengakses ruangan yang terbakar," ujar Ari.

Berkat kerja sama masyarakat, anggota TNI dari Koramil Kandanghaur, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Indramayu, serta tim pemadam dari Pertamina EP Asset 3 Cemara, api berhasil dipadamkan pada pukul 00.30 WIB.

"Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Saat ini, kami terus melakukan penyisiran dan pemeriksaan terhadap ruangan-ruangan yang terdampak," kata Kapolres.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Polsek Kandanghaur Indramayu Terbakar, Kapolres Pastikan Tak Ada Korban, Pelayanan Tetap Berjalan