JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 56 warga binaan Lapas Narkotika Muara Beliti ke Lapas Nusakambangan buntut dari kerusuhan di Lapas Muara Beliti.

Mereka tiba di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada Minggu (11/5/2025).

"56 Warga Binaan Lapas Narkotika Muara Beliti tersebut tiba di Pulau Nusakambangan pukul 18.30 WIB dan ditempatkan di 6 Lapas dengan kategori Super Maximum Security dan Maximum Security," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam keterangan tertulis, Senin (12/5/2025).

Agus mengatakan, warga binaan yang dipindahkan adalah mereka yang melakukan provokasi dan berperilaku reaktif terhadap petugas dalam kerusuhan tersebut.

Dia mengatakan, langkah pemindahan dilakukan untuk semakin mempertegas komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk lapas dan rutan bebas dari narkoba dan telepon genggam (HP).

"Saya tegaskan lagi, tidak ada ampun untuk yang masih berani main-main dengan narkoba dan HP. Jangan karena sekelompok pengganggu dan pembangkang, marwah pembinaan lapas dan rutan dirusak. Jadi para provokator tersebut harus kita bina dengan kapasitas pengamanan yang lebih tinggi, bahkan super maksimum di Nusakambangan," ujar Agus.

Pemindahan warga binaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktur Pengamanan dan Intelijen serta Direktur Kepatuhan Internal, yang telah terjun langsung di lokasi saat mulai terjadinya peristiwa kerusuhan tersebut, bersama Kantor Wilayah Sumatera Selatan.

Dia mengatakan, razia benda-benda terlarang dan penanganan represif serta rehabilitatif terus dilancarkan.

"Pemindahan dilakukan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan," kata Agus.

Agus mengeklaim, setelah kerusuhan, pihaknya telah membanahi dan memulihkan sarana dan prasarana di Lapas Narkotika Muara Beliti.

"Pemenuhan layanan dan perawatan bagi warga binaan terus diberikan sesuai ketentuan," kata dia.

Agus mengatakan, saat ini sudah 603 warga binaan yang telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan karena terlibat melakukan gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk terkait narkoba.

"Pulau Nusakambangan memiliki 3 Lapas Super Maximum Security dan 4 Lapas Maximum Security, dengan teknologi smart prison. Dan di Lapas Super Maximum, warga binaan ditempatkan One Man One Cell, dan interaksi langsung yang sangat dibatasi," ucap dia.

Kerusuhan Lapas Muara Beliti

Diberitakan sebelumnya, kerusuhan pecah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025).

Dalam insiden ini, para narapidana bahkan sempat menguasai seluruh ruangan di dalam kompleks lapas tersebut.

Para narapidana menyatakan bahwa mereka kerap mengalami penindasan selama menjalani masa hukuman.

Usai menyampaikan protesnya, para napi kemudian melempari batu dari dalam dan memicu kebakaran.

Sejumlah fasilitas rusak, termasuk kaca jendela yang pecah akibat lemparan batu.

Ratusan personel gabungan dari TNI-Polri dikerahkan, termasuk kendaraan taktis Brimob dan water cannon dari Polres Lubuklinggau untuk mengendalikan situasi.

Gas air mata tampak ditembakkan aparat ke arah dalam Lapas untuk memukul mundur para narapidana.

Sementara itu, pihak Lapas Narkotika Muara Beliti menduga kerusuhan disebabkan adanya razia yang digelar petugas pada pukul 08.00 WIB.

Pernyataan ini berbanding terbalik dengan keresahan yang disuarakan oleh para narapidana.

Kepala Lapas Narkotika Muara Beliti, Ronald Heru Praptama, mengatakan bahwa mereka semula menggelar razia sejak Rabu (7/5/2025) malam.

Razia dimulai dengan menyisir Blok Bangau.

Dalam razia itu, petugas mendapatkan sebanyak 54 unit handphone dari 10 sel.

Dengan temuan tersebut, mereka pun kembali melanjutkan razia pada Kamis (8/5/2025) untuk menyisir Blok Angsa yang terdapat sebanyak 10 kamar.

"Razia itu kami lanjutkan karena diduga masih banyak barang terlarang di dalam sel napi,” kata Ronald kepada wartawan, Kamis (8/5/2025).

KOMPAS.com - Ruben Amorim mengakui kesalahannya setelah Manchester United mengalami kekalahan 0-2 dari West Ham United di Liga Inggris.

Hasil buruk kembali dirasakan Man United dalam kompetisi Liga Inggris 2024-2025.

Performa Setan Merah di liga domestik sangat mengecewakan, berbeda dengan penampilan mereka di Eropa.

Selang tiga hari setelah memastikan lolos ke final Liga Europa, MU menelan kekalahan ke-17 di Liga Inggris musim ini.

Pertandingan Man United vs West Ham yang berlangsung di Old Trafford pada Minggu (11/5/2025) malam WIB tuntas dengan skor 0-2 buat kubu tamu.

Man United lagi-lagi dipermalukan di hadapan ribuan pendukungnya sendiri. Inilah kekalahan kandang kesembilan yang diderita Setan Merah di Liga Inggris musim ini.

Man United harus menelan kekalahan 0-2 dari West Ham, meskipun mereka mendominasi tembakan dan penguasaan bola.

West Ham berhasil memastikan kemenangan melalui gol Tomas Soucek (26') dan Jarrod Bowen (57').

Kekalahan dari West Ham membuat Man United melorot ke peringkat 16. Sedangkan, West Ham naik ke urutan ke-15.

Dalam tujuh laga terakhir di Liga Inggris, Man United tak pernah menang. Tekanan kepada Ruben Amorim sebagai pelatih jelas bertambah.

Usai pertandingan, Amorim berusaha membela para pemainnya Ia menegaskan bahwa hasil buruk bukan kesalahan mereka.

"Ini bukan kesalahan para pemain. Ini adalah kesalahan saya, saya yang bertanggung jawab."

"Jika kami tidak dapat mengubahnya dengan cepat, kami harus memberikan tempat kami kepada orang lain," ujar eks pelatih Sporting CP tersebut.

Amorim mengaku merasa malu melihat posisi klubnya di klasemen Liga Inggris saat ini.

Meskipun mereka berhasil mencapai final Liga Europa, masalah yang dihadapi Man United jauh lebih besar dari itu.

Sebelum menghadapi final Liga Europa, Man United akan bertandang ke Chelsea di pekan ke-37.

Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung di Stamford Bridge pada Jumat (16/5/2025) atau Sabtu pukul 02.15 WIB.

Man United sangat membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi dan reputasi mereka sebagai tim elite di Inggris.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tak setuju dengan usulan Menteri HAM Natalius Pigai yang ingin kebijakan pengiriman siswa bermasalah ke barak militer masuk ke kurikulum nasional.

Menurut Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, penanganan siswa bermasalah atau anak nakal seharusnya menjadi ranah pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan TNI.

Ia juga tak melihat urgensi dari pengiriman siswa bermasalah ke barak militer untuk masuk ke kurikulum nasional.

"Apa urgensinya dikirim ke barak, misalnya, meskipun tadi kami sudah mengkritisi, kami tidak setuju pengiriman ke barak," ujar Anis saat dihubungi, Minggu (12/5/2025).

Ia mengatakan, pemerintah daerah bisa berkonsultasi kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas HAM ihwal penanganan siswa bermasalah.

Apalagi TNI tidak mempunyai kewenangan dan pengalaman untuk mendidik siswa yang notabenenya adalah masyarakat sipil.

"Berdasarkan Undang-Undang TNI, kewenangan TNI itu adalah operasi perang dan operasi non-perang. Di dalam operasi non-perang itu tidak masuk kewenangan untuk membantu pendidikan, sehingga harus dikembalikan itu fungsi negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah," ujar Anis.

Di samping itu, ia mendorong adanya kajian yang lebih komprehensif terkait pendidikan karakter di barak militer terhadap dampaknya kepada siswa.

"Agar kebijakan yang diputuskan itu tidak memiliki potensi atau risiko terhadap munculnya dampak, terutama dampak negatif, seperti potensi pelanggaran HAM, misalnya, atau yang lain-lain," ujar Anis.

Sebelumnya, Natalius Pigai menyebut bakal menyarankan program pendidikan militer yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

Sebab, menurut Pigai, pendidikan di barak militer itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia jika terbukti berhasil di Jawa Barat.

"Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia," katanya usai menerima Dedi Mulyadi di kantornya pada Kamis (8/5/2025), dikutip dari ANTARA.

KOMPAS.com - Manchester United kembali kalah di Premier League setelah tumbang 0-2 dari West Ham United pada Minggu (11/5/2025).

Gol-gol dari Tomas Soucek serta Jarrod Bowen memberikan kemenangan 2-0 bagi West Ham United yang sendirinya telah gagal menang dalam delapan laga Premier League terakhir.

Untuk menambah penderitaan Setan Merah, bek Leny Yoro harus ditarik keluar karena cedera kaki.

Setan Merah kini menyamai rekor terburuk mereka di Premier League sebelumnya, yakni tujuh pertandingan tanpa kemenangan, pada tahun 1992.

Akan tetapi, rangkaian itu mencakup lima hasil imbang, dibandingkan dengan rangkaian saat ini, yang mencatat lima kekalahan.

Satu-satunya tim yang berhasil dikalahkan oleh tim asuhan Amorim sejak 26 Januari adalah duo tim yang terdegradasi, Ipswich dan Leicester.

KOMPAS.com - Pertandingan antara Manchester United vs West Ham United di lanjutan Liga Inggris akan berlangsung malam ini.

Laga Manchester United vs West Ham yang mewarnai Liga Inggris 2024/2025 di pekan ke-36 diprediksi bakal berlangsung seru.

Duel Manchester United vs West Ham akan dihelat di Old Trafford pada Minggu (11/5/2025) dan dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 WIB.

Manchester United kembali berlaga di Liga Inggris setelah berhasil melaju ke final Liga Eropa 2024-2025.

Saat ini, tim besutan Erik ten Hag sedang mengalami masa sulit di Liga Inggris dengan enam pertandingan tanpa kemenangan.

Kekalahan terakhir mereka terjadi pada akhir pekan lalu, di mana laga dramatis dengan tujuh gol di Stadion Komunitas Gtech berakhir dengan kemenangan Brentford asuhan Thomas Frank yang meraih tiga poin penuh.

Dengan hanya mengumpulkan dua poin dari enam pertandingan terakhir di Liga Inggris, Setan Merah kini terjerembab di posisi ke-15 klasemen.

Menjelang pertandingan melawan West Ham di akhir pekan, mereka belum mencapai 40 poin meski masih menyisakan tiga pertandingan di musim ini.

Sementara West Ham, yang merupakan juara Liga Konferensi Eropa 2023, mengalami penurunan performa yang signifikan setelah ditinggal manajer David Moyes.

Dengan laga tandang ke Old Trafford Minggu ini, West Ham diprediksi akan mengakhiri musim dengan posisi terburuk mereka di Liga Inggris sejak menempati urutan ke-20 pada musim 2010-2011.

Untungnya bagi The Hammers, kelemahan tim yang baru promosi membuat mereka tidak terlibat dalam perjuangan ketat untuk memastikan posisi aman di tiga pertandingan terakhir musim ini, dengan pasukan Graham Potter unggul 15 poin dari Ipswich Town yang berada di zona degradasi.

Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs West Ham

Manchester United: Onana; Fredricson, Lindelof, Yoro; Mazraoui, Ugarte, Eriksen, Shaw; Garnacho, Hojlund, Fernandes.

West Ham United: Areola; Todibo, Kilman, Mavropanos; Wan-Bissaka, Paqueta, Soucek, Scarles; Kudus, Bowen, Fullkrug.

Link Live Streaming Manchester United vs West Ham

Keseruan pertandingan Liga Inggris malam ini bisa dinikmati di link live streaming berikut:

Link live streaming Manchester United vs West Ham- Vidio.com

Sumber:
medan.tribunnews.com
priangan.tribunnews.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mencabut surat perintah yang menyatakan prajurit menjaga kejaksaan di seluruh Indonesia karena tak ada dasar hukum yang kuat.

"Kami menilai bahwa kerangka kerja sama bilateral antara TNI dan Kejaksaan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjadi dasar pengerahan pasukan perbantuan kepada Kejaksaan," ujar anggota koalisi tersebut, Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, kepada wartawan, Minggu (11/5/2025).

Dia mengatakan kebijakan itu menjadi bentuk intervensi militer di wilayah sipil, khususnya penegakan hukum.

"Kami mendesak Panglima TNI mencabut Surat Perintah tersebut dan mengembalikan peran TNI di ranah pertahanan," kata Usman.

Menurut Usman, perintah tersebut bertentangan dengan konstitusi, Undang-Undang (UU) Pertahanan Negara, UU Kejaksaan, UU TNI, dan UU Kekuasaan Kehakiman, serta fungsi pokok TNI.

Usman menjelaskan, prajurit TNI seharusnya fokus menjalankan tugas di wilayah pertahanan, alih-alih masuk ke penegakan hukum.

Di sisi lain, saat ini belum ada dasar operasi militer selain perang (OMSP) menyangkut bagaimana pengamanan tersebut dilakukan.

Usman mengingatkan, tugas penegakan hukum oleh kejaksaan tidak boleh dicampuradukkan dengan fungsi TNI dalam menjaga pertahanan.

Kehadiran TNI menjaga kejaksaan juga dinilai akan memengaruhi independensi penegakan hukum di Indonesia.

"Kondisi ini menimbulkan kekacauan dalam sistem ketatanegaraan yang ada dengan mencampurkan fungsi penegakan hukum dan fungsi pertahanan," tutur Usman.

Sebelumnya, Panglima TNI menerbitkan perintah agar prajuritnya menjaga Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Perintah ini tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/442/2025 tertanggal 6 Mei 2025.

Kerja sama TNI dengan kejaksaan ini dikonfirmasi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar.

"Iya benar, ada pengamanan yang dilakukan oleh TNI terhadap Kejaksaan hingga ke daerah (di daerah sedang berproses), pengamanan itu bentuk kerja sama antara TNI dengan Kejaksaan," kata Harli saat dikonfirmasi Kompas.com.

KOMPAS.com - Mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS ditangkap polisi karena mengunggah meme kontroversialJokowi-Prabowo di media sosial.

Sebelumnya, SSS mengunggah meme Jokowi-Prabowo yang dibuat dengan kecerdasan buatan (AI).

Pada Jumat (9/5/2025), mahasiswi ITB ditangkap atas tuduhan melanggar sejumlah pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan adanya penangkapan mahasiswi ITB tersebut.

"Benar, seorang perempuan berinisial SSS telah ditangkap dan diproses," kepada wartawan di Jakarta dikutip dari Kompas.com, Jumat (9/5/2025).

Kasus penangkapan mahasiswi ITB oleh kepolisian ini mengundang atensi publik karena dinilai sebagai pembungkaman kebebasan berekspresi.

Lantas, perlukah mahasiswi ITB ditangkap karena mengunggah meme Jokowi-Prabowo?

Tak perlu ditangkap, cukup dimaafkan

Pakar hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Muhammad Rustamaji, menyatakan bahwa penangkapan terhadap mahasiswi ITB yang menyebarkan meme Jokowi-Prabowo bergantung pada sejauh mana meme tersebut sesuai dengan konteks kritik yang disampaikan.

Ia menjelaskan bahwa jika unggahan SSS mengandung kritik yang didukung oleh data dan fakta, maka tindakan tersebut tidak dapat dipidana karena merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.

"Namun, apabila meme tersebut dianggap memuat unsur pemalsuan atau manipulasi data elektronik, misalnya, ciuman antara kedua tokoh dipersepsikan sebagai bentuk penghinaan maka Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dapat diterapkan,” jelas Rustamaji.

Kendati demikian, ia menyarankan agar pemerintah menerapkan asas parsimoni atau prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum pidana.

“Oleh karena itu, pendekatan berbasis pemaafan seharusnya lebih diutamakan,” tutupnya.

Penangkapan mahasiswi ITB berlebihan dan melukai demokrasi

Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai bahwa penangkapan terhadap mahasiswi ITB merupakan tindakan yang berlebihan dan melukai demokrasi.

Ia berpendapat, SSS yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan melalui meme Jokowi-Prabowo, seharusnya tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Menurutnya, sosok Presiden Prabowo dan Jokowi kini tidak lagi dapat dipandang sebagai individu, melainkan sebagai bagian dari institusi publik.

“Dalam perspektif hukum, keduanya telah melebur menjadi entitas publik, sehingga tidak relevan lagi diposisikan sebagai pribadi,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com secara terpisah pada Minggu (11/5/2025).

Oleh karena itu, menurut Abdul Fickar, penangkapan terhadap mahasiswi tersebut tidak hanya berlebihan, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip demokrasi.

Ia menambahkan bahwa bagi pejabat publik, ruang privasi secara hukum sudah tidak ada.

“Polisi sebagai aparat penegak hukum yang memaksakan diri secara berlebihan dan tidak memahami esensi demokrasi, saya menghimbau agar Presiden Prabowo menegur institusi kepolisian, agar tidak muncul kesan bahwa pemerintahannya anti kritik,” tegasnya.

KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yang mendorong agar pendidikan karakter berbasis barak militer diterapkan secara nasional.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan bahwa program tersebut tidak sesuai dengan mandat institusi militer dan bisa menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

"Kami tidak setuju dengan usulan Kementerian HAM yang akan menjadikan itu justru sebagai kurikulum nasional," kata Anis kepada Kompas.com pada Minggu (11/5/2025).

Menurut Anis, pengiriman siswa ke barak militer bukanlah ranah tugas dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Ia merujuk pada Undang-Undang TNI yang menyebutkan bahwa tugas TNI hanya mencakup operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, tanpa mencantumkan peran dalam bidang pendidikan sipil.

Siapa yang Bertanggung Jawab atas Pendidikan Anak Bermasalah?

Anis menyarankan agar penanganan siswa dengan perilaku bermasalah diserahkan kepada instansi yang memang memiliki kompetensi di bidang pendidikan.

"Penanganan anak-anak atau siswa yang memiliki masalah mestinya dilakukan pemerintah daerah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencari solusi terbaik," ujarnya.

Selain itu, Anis juga menyarankan keterlibatan lembaga-lembaga perlindungan hak anak dan hak asasi manusia, seperti Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta organisasi masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan.

Ia menilai bahwa pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan anak-anak harus dilakukan dengan kajian yang komprehensif.

"Setiap kebijakan itu semestinya tidak diputuskan secara tiba-tiba, tetapi mesti diambil dengan satu kajian yang komprehensif. Apa urgensinya dikirim ke barak, misalnya, meskipun tadi kami sudah mengkritisi, kami tidak setuju pengiriman ke barak," ucap Anis.

Komnas HAM menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini untuk menghindari risiko dampak negatif, termasuk potensi pelanggaran HAM.

"Agar kebijakan yang diputuskan itu tidak memiliki potensi atau risiko terhadap munculnya dampak, terutama dampak negatif, seperti potensi pelanggaran HAM," jelas Anis.

Apa Pandangan Natalius Pigai Terkait Program Pendidikan Militer?

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan dukungannya terhadap program pendidikan militer bagi siswa bermasalah yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Ia bahkan menyatakan akan merekomendasikan model tersebut kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah agar bisa dijalankan secara nasional.

"Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” ujar Pigai saat menerima kunjungan Dedi Mulyadi, Kamis (8/5/2025), dikutip dari Antara.

Pigai menilai program ini tidak melanggar HAM selama tidak ada kekerasan fisik dalam pelaksanaannya.

Ia menyebut bahwa hak atas pendidikan yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan pendekatan militer bisa menjadi alternatif pembinaan jika diterapkan secara tepat.

Pigai juga menyebut bahwa program pendidikan karakter di barak militer sejalan dengan Astacita atau delapan cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai bahwa melalui pendekatan ini, generasi muda dapat dibentuk menjadi pribadi yang disiplin, tangguh, dan bertanggung jawab.

“Kalau karakternya tidak humanis, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, tidak produktif, tidak tanggung jawab, bagaimana kita mau go global? Bagaimana 2045 kita leading di dunia?” tegas Pigai.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Komnas HAM Tak Setuju Ide Pigai “Kirim Siswa ke Barak” Jadi Program Nasional".

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tak setuju dengan usulan Menteri HAM Natalius Pigai soal pendidikan siswa di barak militer diterapkan di seluruh Indonesia.

"Kami tidak setuju dengan usulan Kementerian HAM yang akan menjadikan itu justru sebagai kurikulum nasional," kata Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, saat dihubungi, Minggu (11/5/2025).

Anis mengatakan, Komnas HAM tak setuju dengan usulan tersebut karena militer tidak memiliki pengalaman untuk mendidik sipil.

Dia juga mengatakan, pendidikan siswa di barak tersebut bukan bagian dari kewenangan TNI.

"Berdasarkan Undang-Undang TNI, kewenangan TNI itu adalah operasi perang dan operasi non-perang. Di dalam operasi non-perang itu tidak masuk kewenangan untuk membantu pendidikan, sehingga harus dikembalikan itu fungsi negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.

Anis mengatakan, mestinya penanganan anak-anak atau siswa yang memiliki masalah dilakukan pemerintah daerah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk mencari solusi terbaik.

Selain itu, pemerintah daerah juga bisa berdiskusi dengan lembaga-lembaga HAM, seperti Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan lainnya untuk mendapatkan masukan.

"Setiap kebijakan itu kan semestinya tidak diputuskan secara tiba-tiba, tetapi mesti diambil dengan satu kajian yang komprehensif. Apa urgensinya dikirim ke barak, misalnya, meskipun tadi kami sudah mengkritisi, kami tidak setuju pengiriman ke barak," ujarnya.

Lebih lanjut, Anis menambahkan, kajian tersebut penting untuk dikonsultasikan dengan DPR dan kelompok masyarakat untuk mendapatkan masukan yang lebih luas.

"Agar kebijakan yang diputuskan itu tidak memiliki potensi atau risiko terhadap munculnya dampak, terutama dampak negatif, seperti potensi pelanggaran HAM, misalnya, atau yang lain-lain," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut bakal menyarankan program pendidikan militer yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

Sebab, menurut Pigai, pendidikan di barak militer itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia jika terbukti berhasil di Jawa Barat (Jabar).

"Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” katanya usai menerima Dedi Mulyadi di kantornya pada Kamis (8/5/2025), dikutip dari ANTARA.

Pigai juga berpandangan bahwa pendidikan siswa bermasalah di barak tidak melanggar HAM selama program tersebut dijalankan tanpa hukuman fisik.

Menurut dia, mendapat pendidikan yang layak merupakan hak asasi sebagaimana diatur konstitusi.

Dia pun mengapresiasi program tersebut karena dinilai berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama soal kedisiplinan, pengetahuan, mental, dan tanggung jawab siswa.

“Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan HAM, berarti tidak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan HAM,” ujar Pigai.

Di samping itu, dia juga memandang program pendidikan siswa di barak selaras dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, program ini dapat mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas demi mencapai Indonesia Emas 2045.

“(Kalau) karakternya tidak humanis, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, tidak produktif, tidak tanggung jawab, bagaimana kita mau go global (mendunia)? Bagaimana 2045 kita leading (memimpin) di dunia?” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tak setuju dengan usulan Menteri HAM Natalius Pigai soal pendidikan siswa di barak militer diterapkan di seluruh Indonesia.

"Kami tidak setuju dengan usulan Kementerian HAM yang akan menjadikan itu justru sebagai kurikulum nasional," kata Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, saat dihubungi, Minggu (11/5/2025).

Anis mengatakan, Komnas HAM tak setuju dengan usulan tersebut karena militer tidak memiliki pengalaman untuk mendidik sipil.

Dia juga mengatakan, pendidikan siswa di barak tersebut bukan bagian dari kewenangan TNI.

"Berdasarkan Undang-Undang TNI, kewenangan TNI itu adalah operasi perang dan operasi non-perang. Di dalam operasi non-perang itu tidak masuk kewenangan untuk membantu pendidikan, sehingga harus dikembalikan itu fungsi negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.

Anis mengatakan, mestinya penanganan anak-anak atau siswa yang memiliki masalah dilakukan pemerintah daerah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk mencari solusi terbaik.

Selain itu, pemerintah daerah juga bisa berdiskusi dengan lembaga-lembaga HAM, seperti Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan lainnya untuk mendapatkan masukan.

"Setiap kebijakan itu kan semestinya tidak diputuskan secara tiba-tiba, tetapi mesti diambil dengan satu kajian yang komprehensif. Apa urgensinya dikirim ke barak, misalnya, meskipun tadi kami sudah mengkritisi, kami tidak setuju pengiriman ke barak," ujarnya.

Lebih lanjut, Anis menambahkan, kajian tersebut penting untuk dikonsultasikan dengan DPR dan kelompok masyarakat untuk mendapatkan masukan yang lebih luas.

"Agar kebijakan yang diputuskan itu tidak memiliki potensi atau risiko terhadap munculnya dampak, terutama dampak negatif, seperti potensi pelanggaran HAM, misalnya, atau yang lain-lain," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut bakal menyarankan program pendidikan militer yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

Sebab, menurut Pigai, pendidikan di barak militer itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia jika terbukti berhasil di Jawa Barat (Jabar).

"Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” katanya usai menerima Dedi Mulyadi di kantornya pada Kamis (8/5/2025), dikutip dari ANTARA.

Pigai juga berpandangan bahwa pendidikan siswa bermasalah di barak tidak melanggar HAM selama program tersebut dijalankan tanpa hukuman fisik.

Menurut dia, mendapat pendidikan yang layak merupakan hak asasi sebagaimana diatur konstitusi.

Dia pun mengapresiasi program tersebut karena dinilai berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama soal kedisiplinan, pengetahuan, mental, dan tanggung jawab siswa.

“Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan HAM, berarti tidak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan HAM,” ujar Pigai.

Di samping itu, dia juga memandang program pendidikan siswa di barak selaras dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, program ini dapat mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas demi mencapai Indonesia Emas 2045.

“(Kalau) karakternya tidak humanis, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, tidak produktif, tidak tanggung jawab, bagaimana kita mau go global (mendunia)? Bagaimana 2045 kita leading (memimpin) di dunia?” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengajukan diri menjadi penjamin agar mahasiswi ITB pengunggah meme Jokowi-Prabowo bebas dari tahanan polisi.

“Benar, saya menjamin beliau,” kata Habiburokhman kepada Kompas.com, Minggu (11/5/2025).

Habiburokhman yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini memaklumi mahasiswi tersebut lantaran usianya.

“Saya pikir namanya anak muda, salah ya biasa,” ujarnya.

Dia mengajukan diri sembagai penjamin mahasiswi ITB tersebut pada Sabtu (10/5/2025) kemarin.

Mahasiswi itu ditangkap karena membuat dan mengunggah meme yang menggambarkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.

“Membenarkan bahwa seorang perempuan berinisial SSS telah ditangkap dan diproses,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Jumat (9/5/2025) lalu.

Pihak ITB pun membenarkan kejadian tersebut dan telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak.

Mahasiswi tersebut ditangkap atas pelanggaran Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 , UU ITE.

KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam) menegaskan bahwa penindakan hukum akan menjadi langkah utama dalam memberantas praktik premanisme yang berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas).

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenkopolkam Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto mengatakan, premanisme berkedok ormas berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum, yang bisa berdampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat luas.

“Penindakan hukum adalah arah pertama, arah yang kedua tentunya adalah pembinaan terhadap ormas-ormas tersebut,” kata Eko, seperti dilansir dari Antara, Minggu (11/5/2025).

Ia menekankan bahwa pemberantasan premanisme dan aktivitas ormas yang mengganggu masyarakat membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut dia, tindakan premanisme menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan nasional yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, sesuai dengan Astacita, Presiden bakal membangun investasi yang bagus di dalam dan luar negeri.

Eko memastikan pemerintah tidak akan ragu menindak tegas oknum ormas tertentu yang terbukti meresahkan masyarakat.

Ia menyebut sejumlah daerah sudah menunjukkan langkah positif dalam hal tersebut, salah satunya Jawa Timur, yang sudah tanggap dalam menindak ormas-ormas yang mengganggu ketertiban.

"Saya mengapresiasi dan tentunya mendukung penuh terhadap apa saja yang sudah dilakukan, namun tetap perlu adanya upaya-upaya lanjutan,” kata dia.

Ia juga mengimbau aparat di pemerintahan daerah untuk melokalisir dan memetakan titik-titik rawan premanisme di wilayah, serta merumuskan langkah yang tepat untuk mengatasinya.

Selain itu, ia mendorong upaya preemptif, preventif, serta penindakan hukum terus dilakukan, dengan pelibatan media sebagai bagian dari sosialisasi kepada masyarakat.

Polri diharapkan dapat terus berkoordinasi dan bersinergi dengan TNI, hingga Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat di setiap daerah.

Ia juga meminta masyarakat untuk tidak takut melapor ke polisi, jika menemukan tindakan premanisme.

“Kebersamaan ini akan membantu membangun komitmen untuk mengurangi aksi premanisme, sehingga ormas nakal menjadi ormas yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata dia.