JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut yang diinisiasi oleh pemerintah.

Dia menilai undang-undang tersebut penting untuk menyelaraskan kewenangan berbagai lembaga yang saat ini masih tumpang tindih dalam pengelolaan keamanan laut.

"Undang-undang ini inisiatif dari pemerintah, sehingga di bapak-bapaklah undang-undang itu dikonsep, termasuk naskah akademiknya,” ujar TB Hasanuddin dalam rapat kerja bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Selasa (11/2/2025).

“Peran lembaga-lembaga yang ada sekarang ini, yang belasan itu bertabrakan, tidak terjadi sinkronisasi satu sama lain. Nah, diharapkan dengan undang-undang yang akan datang, semua masalah itu terselesaikan," sambungnya.

Menurut TB Hasanuddin, salah satu poin yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU ini adalah efisiensi dan efektivitas birokrasi.

Dia menyoroti perlunya sistem pelayanan satu pintu dalam pengawasan dan pencegahan pemeriksaan berulang terhadap kapal dan aktivitas di laut.

"Efisiensi dan efektivitas birokrasi, termasuk pencegahan pemeriksaan berulang dan penguatan pengawasan menjadi satu pintu pelayanan. Kata ‘satu pintu pelayanan’ itu nanti kita jabarkan dalam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) undang-undang ini," ungkapnya.

Politikus PDI-P ini menambahkan bahwa dalam penyusunan RUU ini, kewenangan penuh bagi Sea and Coast Guard dalam penegakan hukum di laut harus diatur dengan jelas.

Lembaga yang hendak dibentuk tersebut harus memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga yang beroperasi di laut.

"Dari Menko Polhukam, hampir sama, berikan kewenangan Sea and Coast Guard untuk penegakan hukum di laut dan mengoordinasikan kementerian dan lembaga di laut," kata Hasanuddin.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa perlu ada kejelasan mengenai struktur personel dalam lembaga ini, terutama terkait status pegawai yang akan bertugas.

"Sekarang ini, sejak ada Bakamla, di dalamnya ada kepolisian, kejaksaan, KKP, tapi pelan-pelan sekarang didominasi oleh seluruhnya Angkatan Laut yang masih dinas aktif. Ke depannya seperti apa? Kami menyarankan agar kita pikirkan bersama bagaimana struktur personelnya," katanya.

Dia berharap ada kepastian apakah personel yang bertugas di Sea and Coast Guard berasal dari PNS lintas kementerian dan lembaga, atau justru lembaga baru dengan PNS yang direkrut secara khusus.

"Sehingga, kalau ada penempatan dari kepolisian, kejaksaan, KKP, atau Angkatan Laut, maka sistem meritnya harus jelas. Pangkat, karier, dan job description mereka juga harus diatur dalam undang-undang ini," jelas TB Hasanuddin.

Dalam kesempatan itu, TB Hasanuddin juga meminta agar Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F Paulus, terlibat langsung dalam penyusunan RUU Keamanan Laut.

"Saran kepada pimpinan, dalam membahas RUU ini, mohon juga dilibatkan bapak-bapak dari kedua Kemenko ini, yang benar-benar memahami dan memberikan kontribusi positif dalam pembentukan undang-undang yang komprehensif," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menggulirkan wacana penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut.

Wacana ini dimunculkan dalam rangka mencari solusi atas tumpang tindih aturan dalam pengamanan perairan Indonesia.

“Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut. Urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi, lebih dari 20 peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya,” ujar Yusril dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Menurut Yusril, terdapat ketidaksinkronan setiap regulasi tersebut yang akhirnya menyebabkan irisan kewenangan setiap instansi.

Kondisi tersebut pun akhirnya berdampak buruk pada efektivitas patroli dan penegakan hukum di laut.

“Ketidaksinkronan antara peraturan perundangan, antara lain irisan peraturan perundangan dengan terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya,” kata Yusril.

Untuk membangun sistem keamanan laut yang lebih komprehensif, Yusril mengatakan, penguatan regulasi melalui penyusunan naskah akademik dan RUU Keamanan Laut patut dipertimbangkan.

Dia menyebutkan bahwa metode omnibus law bisa menjadi salah satu opsi untuk mempercepat penyusunan regulasi tersebut.

“Penguatan regulasi penyusunan naskah akademik dan RUU Keamanan Laut, mungkin dengan metode omnibus atau apa ya, kita pertimbangkan lah nanti mana yang lebih efektif dan lebih cepat kita kerjakan,” kata Yusril.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nyoman Parta menyoroti absennya dua orang menteri dalam rapat kerja (raker) antara Baleg dengan pemerintah membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Rapat itu hanya dihadiri oleh seorang menteri, yakni Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Sedangkan dua menteri lainnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, tidak hadir.

Bahlil hanya diwakili oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, sementara Mensesneg diwakili pejabat Kemensetneg.

"Kalau Bapak (Ketua Baleg Bob Hasan) mengundang menteri, menterinya yang harus hadir. Itu kebiasaan dulu saya di Komisi VI. Kalau menterinya nggak datang, kita nggak rapat, gitu," kata Nyoman melayangkan protes dalam rapat.

"Ini Bapak yang mengundang menteri, menterinya tidak datang. Bapak jalankan rapat. Dan sehingga yang Bapak undang, kosong di situ, Bapak jalankan rapat. Nggak pas untuk lembaga ini yang tidak pas, gitu," imbuh Nyoman.

Menanggapi protes Nyoman, Menkum Supratman lantas menjelaskan alasan menteri tidak hadir.

Dia menyatakan, menteri boleh datang sendiri-sendiri maupun bersamaan, sesuai dengan keterangan yang ada di dalam Surat Presiden (Surpres).

"Bapak Ketua, boleh saya tambahkan sedikit, Bapak Ketua? Dalam Surpres, satu, bahwa menteri itu boleh sendiri-sendiri atau bersama-sama. Itu pemerintah," ucap Supratman.

Supratman juga menyinggung ketentuan DPR yang sudah memutuskan bahwa rapat kerja boleh diwakili oleh wakil menteri.

"Jadi sejak periode yang lalu, menteri tidak mutlak harus datang. Tapi wakil menteri pun boleh mewakili menteri untuk hadir dalam rapat kerja. Saya hanya menyampaikan ini," tutur Supratman.

Anggota Baleg lainnya, Benny K. Harman, menimpali.

Dia menyampaikan, masalah ini tidak perlu dibuat bingung.

Dalam Surpres sudah dinyatakan, Presiden menunjuk tiga menteri secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

"Jadi tidak wajib tiga-tiganya datang. Salah satu saja datang, itu sudah cukup untuk mewakili Presiden. Bahwa menteri nggak datang, yang lain-lain itu ya mungkin beliau tidak menganggap penting, nggak masalah," timpal Benny.

Menyusul perdebatan yang semakin panjang, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan lantas menjelaskan dengan membacakan ulang Surpres yang dikirim pemerintah, sekaligus meluruskan anggapan yang disampaikan Nyoman.

"Dengan ini kami sampaikan, kami menugaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Hukum untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili kami dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut. Atas perhatian kami, ucapkan terima kasih. Demikian Pak Nyoman," jelas Bob membaca Surpres.

Diketahui, DPR tengah mengebut pembahasan RUU Minerba.

Kini tengah dalam proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh pemerintah.

Supratman bilang, draft DIM sejatinya sudah selesai.

Pihaknya akan menyampaikan DIM kepada DPR RI dalam 1-2 hari ke depan untuk dibahas lebih lanjut.

Karena DIM belum diserahkan hari ini, rapat panitia kerja (Panja) RUU Minerba diagendakan ulang pada Rabu (12/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) mendesak aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas atas kericuhan yang terjadi dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Kamis, 6 Februari 2025 lalu.

Desakan ini disampaikan Ikahi sebagai respons terhadap kericuhan dalam sidang dugaan pencemaran nama baik antara Razman Arif Nasution dan Hotman Paris.

“Ikahi mendesak aparat penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan, untuk mengambil langkah tegas terhadap seluruh pihak yang mengganggu jalannya peradilan dan kewibawaan peradilan Indonesia,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat Ikahi, Yasardin, Selasa (11/2/2025).

“Dengan memproses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Yasardin menyatakan bahwa Ikahi sangat prihatin atas kegaduhan yang terjadi dalam persidangan tersebut.

Menurutnya, tindakan oknum pengacara tersebut tidak hanya membuat kegaduhan tetapi juga mengganggu kelancaran proses peradilan.

“Juga merusak citra dan integritas lembaga peradilan sebagai pilar penegakan hukum yang independen dan berwibawa,” kata Yasardin.

Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) sendiri telah melaporkan pengacara Razman Arif Nasution dan timnya ke Bareskrim Polri pada Selasa (11/2/2025).

"Jadi, atas nama lembaga, atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 (Februari 2025) kemarin, menuai pro dan kontra. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut," ujar Penjabat Humas PN Jakut, Maryono, saat memberikan keterangan di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta.

Pihaknya melaporkan Razman dan beberapa orang lainnya terkait kericuhan yang terjadi di dalam ruang persidangan.

"Betul, (dilaporkan soal) kegaduhan yang terjadi di ruang sidang, baik yang selama diskors maupun saat sidang berjalan," ujar dia.

Ia tidak merinci secara jelas siapa saja yang dilaporkan, tetapi dipastikan ada lebih dari dua pihak yang terlibat dalam keributan tersebut.

"Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Razman Arif Nasution dan kawan-kawan. Kita belum bisa menghitung ya karena tidak tahu jumlahnya juga. Tetapi, sudah, setidak-tidaknya lebih dari dua," kata Maryono.

Razman dilaporkan melanggar tiga pasal, yaitu Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan Pasal 217 KUHP tentang tindak pidana membuat gaduh di dalam sidang pengadilan atau di tempat pegawai negeri menjalankan tugasnya.

Laporan ini telah diterima oleh pihak Bareskrim Polri dengan nomor berkas STTL/70/II/2025/Bareskrim.

Ketua PN Jakarta Utara, Ibrahim Palino, tercatat sebagai pelapor dalam surat tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batu Bara ditargetkan bisa disahkan pada Sidang Paripurna, pada Selasa (18/2/2025).

Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang membahas revisi UU tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

"Dengan jadwal rapat-rapat pembahasan RUU, Baleg telah menyusun jadwal pembahasan. Ini yang sebelumnya, Pak, ya, selama masa persidangan II tahun sidang 2024-2025. Dan diharapkan pembahasan pada tahap pembicaraan tingkat 1 dapat diselesaikan pada masa sidang 2," kata Bob, Selasa.

"Sehingga pada rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025, RUU tentang Minerba dapat disetujui sebagai undang-undang. Itu target kita, Bapak," imbuh dia.

Namun, saat ini, pemerintah belum menyampaikan Daftar Investigasi Masalah (DIM).

Dengan begitu, rapat panitia kerja (Panja) yang semula direncanakan digelar setelah rapat kerja hari ini dibatalkan.

Baleg DPR RI menjadwalkan ulang rapat Panja pada Rabu (12/2/2025).

Hal ini, kata Bob, untuk memberikan kesempatan kepada tim ahli untuk membuat matrik DIM.

"Jadi, kita perlu cepat karena kita ingin membuat matrik DIM, di mana ada matrikulasi antara pemerintah maupun dari kita sendiri yang akan disampaikan oleh pemerintah dan DPD di hari tersebut. Maka jadwal rapat sebagaimana yang sudah kita sepakati ditunda menjadi hari Rabu," ujar Bob.

Di rapat yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pemerintah bakal menyerahkan DIM RUU Minerba dalam 1-2 hari ke depan.

Ia menuturkan, pihaknya perlu berkoordinasi dengan sejumlah kementerian sebelum menyerahkan DIM yang sejatinya draft-nya sudah selesai dibahas.

"DIM sebenarnya sudah, draft-nya sudah selesai. Tetapi kami masih harus berkoordinasi antara Kementerian ESDM, Menteri Sekretaris Negara, dan Kementerian Hukum. Untuk sesegera mungkin dalam waktu yang sangat singkat 1-2 hari ini DIM-nya segera kami serahkan kepada Badan Legislasi," ucap Supratman.

Supratman menuturkan, pemerintah sudah melakukan identifikasi masalah berdasarkan pasal-pasal yang diajukan perubahan.

Setidaknya, kata dia, ada 9 poin yang diidentifikasi oleh pemerintah.

Pertama, Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 22A, dan Pasal 31A RUU Minerba, yang terkait dengan penyesuaian ketentuan sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pemanfaatan ruang.

Kedua, Pasal 51, mengatur terkait penetapan Wilayah Izin Umum Pertambangan mineral logam atau batu bara yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, Badan Usaha Kecil dan Menengah, serta badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, yang menjalankan fungsi ekonomi untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Kemudian, Pasal 51A terkait pemberian Wilayah Izin Umum Pertambangan mineral logam kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas, dengan pertimbangan luas wilayah izin usaha pertambangan mineral logam, akreditasi perguruan tinggi, dan untuk peningkatan akses serta layanan pendidikan bagi masyarakat.

Lalu, Pasal 51B, Wilayah Izin Umum Pertambangan mineral logam dan batu bara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada badan usaha swasta dengan cara prioritas.

"Kemudian Pasal 75, pemberian IUPK pertambangan dengan cara prioritas kepada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, Badan Usaha Kecil dan Menengah, serta badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan, atau badan usaha milik perguruan tinggi," beber Supratman.

Tak hanya itu, ada pula Pasal 104A, dalam rangka peningkatan nilai tambah mineral maupun pengembangan atau pemanfaatan batu bara.

Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dan/atau kegiatan proyek pada wilayah penugasan.

Ada pula Pasal 114B, dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, sebagian penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dapat dikelola oleh Menteri.

Sementara Pasal 173D mengatur tentang IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya undang-undang ini, dan terdapat permasalahan tumpang tindih dapat dicabut dan dikembalikan kepada negara berdasarkan hasil evaluasi pemerintah.

Diperlukan juga pengaturan yang mengatur bahwa seluruh atau sebagian wilayah IUP, IUPK, dan IPR yang telah diterbitkan dapat dilakukan penataan dan pemanfaatan wilayah sesuai hasil evaluasi Menteri.

"Terakhir, Pasal 174, pengaturan pelaksanaan PP diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan setelah undang-undang diundangkan," ujar Supratman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengakui bahwa penjaga keamanan laut Indonesia masih sangat lemah.

Hal itu disampaikan Yusril saat menjelaskan alasan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut.

“Kita sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia ya. Tapi, coast guardkita sangat lemah, dibandingkan dengan negara-negara tetangga, dan itu juga perhatian kita bersama,” ujar Yusril, di Gedung DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Yusril mencontohkan banyaknya kasus di wilayah perairan Natuna yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Dari situ, dia merasa bahwa penjaga keamanan laut Indonesia tak sekuat negara lain.

“Banyak sekali terjadi kasus di sekitar perairan Natuna, di mana di situ ada coast guard dari China, Vietnam, Malaysia, negara-negara lain. Tapi, dibandingkan dengan mereka, coast guard kita ternyata lemah,” ungkap Yusril.

Menurut Yusril, lemahnya keamanan tersebut tidak terlepas dari banyak lembaga yang bertugas menjaga keamanan laut, tetapi kewenangan yang saling tumpang tindih.

Atas dasar itu, Yusril menekankan perlunya melakukan pembenahan lembaga yang berwenang dalam keamanan laut lewat regulasi baru.

“Dan saya kira memang harus segera kita benahi dari segi kelembagaan dan dari segi pengaturannya. Jadi juga mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum di laut. Tapi bukan dalam arti yang pertahanan keamanan perang,” kata Yusril.

Salah satu poin yang ditekankan dalam RUU Keamanan Laut adalah pembentukan satu badan baru non-militer yang diberikan kewenangan penuh untuk mengkoordinir dan menegakkan hukum di laut.

“Ya karena itu dirasakan perlu memiliki efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kita merapikan semua itu. Kemungkinan hanya ada satu badan yang diberikan kewenangan melakukan penegakan hukum di laut, tapi non-militer sifatnya,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menggulirkan wacana penyusunan RUU Keamanan Laut dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Wacana ini dimunculkan dalam rangka mencari solusi atas tumpang tindih aturan dalam pengamanan perairan Indonesia.

“Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut. Urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi, lebih dari 20 peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya,” ujar Yusril, dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) resmi memberikan perlindungan terhadap tujuh saksi dan korban kasus penembakan Ilyas Abdurrahman (48), bos rental mobil yang tewas di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak.

Tujuh saksi dan korban itu terdiri dari dua anak dan lima rekan kerja Ilyas.

"Kami sudah memutuskan (permohonan perlindungan) terhadap tujuh orang pemohon diterima," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, saat dikonfirmasi, Selasa (11/2/2025).

Dengan demikian, LPSK akan memberikan perlindungan kepada ketujuh saksi dan korban tersebut, termasuk melakukan pengawalan ketika para saksi dan korban hadir dalam sidang kasus penembakan ini.

Sementara, terkait bantuan medis untuk korban penembakan, LPSK masih menunggu pihak dokter.

"Berkaitan dengan kondisi medis juga kami masih menunggu berkaitan rujukan dari dokter terhadap korban untuk tindakan selanjutnya," ungkap Susilaningtias.

Adapun rencana pendampingan psikologis juga masih menunggu asesmen karena saat ini korban masih ada yang menjalani perawatan medis.

"Kalau psikolog belum diputuskan karena korban masih menjalani perawatan medis, belum dilakukan asesmen psikologi," tutur Susilaningtias.

Susilaningtias menambahkan, keputusan pemberian perlindungan terhadap tujuh saksi dan korban secara resmi diputuskan LPSK pada Senin (10/2/2025).

Sebelumnya diberitakan, bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman ditembak di rest area Tol Tangerang-Merak, 2 Januari 2025.

Penembakan itu diduga dilakukan anggota TNI AL, Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli.

Ilyas ditembak setelah berupaya mengambil Kembali mobil Honda Brio miliknya yang disewakan dan dipindahtangankan ke Bambang.

Selain Ilyas, Ramli Abu Bakar (59), anggota Asosiasi Rental Mobil Indonesia (ARMI), juga ditembak dalam peristiwa ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) resmi memberikan perlindungan terhadap tujuh saksi dan korban kasus penembakan Ilyas Abdurrahman (48), bos rental mobil yang tewas di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak.

Tujuh saksi dan korban itu terdiri dari dua anak dan lima rekan kerja Ilyas.

"Kami sudah memutuskan (permohonan perlindungan) terhadap tujuh orang pemohon diterima," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, saat dikonfirmasi, Selasa (11/2/2025).

Dengan demikian, LPSK akan memberikan perlindungan kepada ketujuh saksi dan korban tersebut, termasuk melakukan pengawalan ketika para saksi dan korban hadir dalam sidang kasus penembakan ini.

Sementara, terkait bantuan medis untuk korban penembakan, LPSK masih menunggu pihak dokter.

"Berkaitan dengan kondisi medis juga kami masih menunggu berkaitan rujukan dari dokter terhadap korban untuk tindakan selanjutnya," ungkap Susilaningtias.

Adapun rencana pendampingan psikologis juga masih menunggu asesmen karena saat ini korban masih ada yang menjalani perawatan medis.

"Kalau psikolog belum diputuskan karena korban masih menjalani perawatan medis, belum dilakukan asesmen psikologi," tutur Susilaningtias.

Susilaningtias menambahkan, keputusan pemberian perlindungan terhadap tujuh saksi dan korban secara resmi diputuskan LPSK pada Senin (10/2/2025).

Sebelumnya diberitakan, bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman ditembak di rest area Tol Tangerang-Merak, 2 Januari 2025.

Penembakan itu diduga dilakukan anggota TNI AL, Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli.

Ilyas ditembak setelah berupaya mengambil Kembali mobil Honda Brio miliknya yang disewakan dan dipindahtangankan ke Bambang.

Selain Ilyas, Ramli Abu Bakar (59), anggota Asosiasi Rental Mobil Indonesia (ARMI), juga ditembak dalam peristiwa ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bakal melaporkan hasil pembahasan awal Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu akan dilakukan karena Yusril merasa bahwa Komisi I DPR RI memiliki semangat yang sama untuk memperbaiki sistem keamanan laut di Indonesia.

“Setelah ini kami melapor ke Presiden bahwa hari ini disepakati kedua Menko dan Komisi I akan menginisiasi draft Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut ini,” ujar Yusril, di Gedung DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Yusril optimistis RUU Keamanan Laut akan selesai disusun dan disepakati, apabila Prabowo menyetujui usulan tersebut dan menugaskan kementeriannya memulai penyusunan.

“Dan kalau pemerintah sudah mulai akan mengajukannya, saya kira Komisi I juga sudah siap membahas RUU ini. Karena memang dirasakan sangat penting,” kata Yusril.

“Kita sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia ya. Tapi coast guard kita sangat lemah dibandingkan dengan negara-negara lain, dan itu menjadi perhatian kita bersama,” sambungnya.

Meski begitu, Yusril mengingatkan bahwa untuk memastikan proses pembahasannya berjalan cepat, DPR RI tetap harus merevisi program legislasi nasional (Prolegnas) yang telah disusun.

“Dan itu harus dimulai dengan perubahan terhadap Prolegnas, memasukkan RUU Keamanan Laut sebagai prioritas pembahasan tahun 2024-2029,” ungkap Yusril.

Diberitakan sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menggulirkan wacana penyusunan RUU Keamanan Laut dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Wacana ini dimunculkan dalam rangka mencari solusi atas tumpang tindih aturan dalam pengamanan perairan Indonesia.

“Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut. Urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi, lebih dari 20 peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya,” ujar Yusril dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Menurut Yusril, terdapat ketidaksinkronan setiap regulasi tersebut yang akhirnya menyebabkan irisan kewenangan setiap instansi.

Kondisi tersebut pun akhirnya berdampak buruk pada efektivitas patroli dan penegakan hukum di laut.

“Ketidaksinkronan antara peraturan perundangan, antara lain irisan peraturan perundangan dengan terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya,” kata Yusril.

Untuk membangun sistem keamanan laut yang lebih komprehensif, Yusril mengatakan, penguatan regulasi melalui penyusunan naskah akademik dan RUU Keamanan Laut patut dipertimbangkan.

Dia menyebutkan bahwa metode omnibus law bisa menjadi salah satu opsi untuk mempercepat penyusunan regulasi tersebut.

“Penguatan regulasi penyusunan naskah akademik dan RUU Keamanan Laut, mungkin dengan metode omnibus atau apa ya, kita pertimbangkan lah nanti mana yang lebih efektif dan lebih cepat kita kerjakan,” kata Yusril.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, mendukung penyusunan RUU Keamanan Laut yang diinisiasi oleh pemerintah.

Dia menilai UU tersebut penting untuk menyelaraskan kewenangan berbagai lembaga yang saat ini masih tumpang tindih dalam pengelolaan keamanan laut. "Undang-undang ini inisiatif dari pemerintah, sehingga di bapak-bapaklah undang-undang itu dikonsep, termasuk naskah akademiknya,” ujar TB Hasanuddin.

“Peran lembaga-lembaga yang ada sekarang ini, yang belasan itu bertabrakan, tidak terjadi sinkronisasi satu sama lain ini. Nah diharapkan dengan undang-undang yang akan datang, semua masalah itu terselesaikan," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan lebih selektif dalam memutuskan untuk memberikan perlindungan untuk saksi dan korban.

Hal tersebut lantaran adanya efisiensi anggaran di LPSK sebesar 62 persen, dari Rp 229 miliar menjadi Rp 85 miliar.

"Betul, nanti kami akan sangat selektif gitu ya, tapi kalau orang datang ke LPSK enggak akan kami tolak ya," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas saat dikonfirmasi, Senin (11/2/2025).

Susilaningtyas menjelaskan, nantinya LPSK akan mempertimbangkan soal biaya dalam pemberiaan pendampingan kepada saksi dan korban.

"Kami dalam setiap keputusan akan mempertimbangkan biaya dan sebagainya seperti itu. Mempertimbangkan lebih detail lagi soal biaya gitu, kemarin juga mempertimbangkan tapi sekarang itu lebih detail lagi gitu," ungkapnya.

Sebelumnya, ribuan saksi dan korban kejahatan terancam kehilangan perlindungan setelah adanya efisiensi anggaran pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dipangkas 62 persen, dari Rp 229 miliar menjadi Rp 85 miliar.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, mengatakan, efisiensi anggaran tersebut membuat lembaganya kesulitan menjalankan tugas utama dalam melindungi saksi dan korban.

"Pada prinsipnya sih kami mendukung upaya efisiensi dan penghematan ini. Cumanya memang Rp 85 miliar ini enggak mencukupi operasional kami. Maksudnya adalah berkaitan dengan layanan perlindungan terhadap saksi dan korban," ujar Susilaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Salah satu dampak terbesar yang nantinya akan dirasakan saksi dan korban, yaitu penghentian beberapa jenis bantuan, seperti layanan medis, psikologis, hingga perlindungan fisik bagi korban.

"Untuk yang hari-hari medis, psikologis, perlindungan fisik, psikososial dan pendampingan itu akan sangat berdampak. Pasti akan dihentikan program perlindungannya, baik itu bantuan atau perlindungannya," kata dia.

Selain itu, adanya efisiensi anggaran juga membuat LPSK harus lebih selektif dalam mengambil serta menangani kasus.

Pada 2024, tercatat LPSK telah menerima 10.217 permohonan perlindungan, tetapi dengan anggaran yang sekarang sudah terbatas, yaitu Rp 85 miliar, maka banyak permohonan yang terancam tidak dapat diproses.

"Kami enggak bisa menyetop orang untuk mengajukan permohonan, yang susahnya di situ. Makanya kami membatasi saja bahwa misalnya kalau selama ini mungkin dihubungi 24 jam, sekarang jam kerja, misalnya jam 16.00 WIB selesai, lebih dari itu, kami enggak bisa terima," jelas dia.

Dengan dengan adanya keterbatasan anggaran, maka LPSK berupaya melakukan efisiensi dengan memangkas pengeluaran operasional, seperti listrik, internet, dan penggunaan kendaraan dinas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nyoman Parta menyoroti absennya dua orang menteri dalam rapat kerja (raker) antara Baleg dengan pemerintah membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Rapat itu hanya dihadiri oleh seorang menteri, yakni Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Sedangkan dua menteri lainnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, tidak hadir.

Bahlil hanya diwakili oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, sementara Mensesneg diwakili pejabat Kemensetneg.

"Kalau Bapak (Ketua Baleg Bob Hasan) mengundang menteri, menterinya yang harus hadir. Itu kebiasaan dulu saya di Komisi VI. Kalau menterinya nggak datang, kita nggak rapat, gitu," kata Nyoman melayangkan protes dalam rapat.

"Ini Bapak yang mengundang menteri, menterinya tidak datang. Bapak jalankan rapat. Dan sehingga yang Bapak undang, kosong di situ, Bapak jalankan rapat. Nggak pas untuk lembaga ini yang tidak pas, gitu," imbuh Nyoman.

Menanggapi protes Nyoman, Menkum Supratman lantas menjelaskan alasan menteri tidak hadir.

Dia menyatakan, menteri boleh datang sendiri-sendiri maupun bersamaan, sesuai dengan keterangan yang ada di dalam Surat Presiden (Surpres).

"Bapak Ketua, boleh saya tambahkan sedikit, Bapak Ketua? Dalam Surpres, satu, bahwa menteri itu boleh sendiri-sendiri atau bersama-sama. Itu pemerintah," ucap Supratman.

Supratman juga menyinggung ketentuan DPR yang sudah memutuskan bahwa rapat kerja boleh diwakili oleh wakil menteri.

"Jadi sejak periode yang lalu, menteri tidak mutlak harus datang. Tapi wakil menteri pun boleh mewakili menteri untuk hadir dalam rapat kerja. Saya hanya menyampaikan ini," tutur Supratman.

Anggota Baleg lainnya, Benny K. Harman, menimpali.

Dia menyampaikan, masalah ini tidak perlu dibuat bingung.

Dalam Surpres sudah dinyatakan, Presiden menunjuk tiga menteri secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

"Jadi tidak wajib tiga-tiganya datang. Salah satu saja datang, itu sudah cukup untuk mewakili Presiden. Bahwa menteri nggak datang, yang lain-lain itu ya mungkin beliau tidak menganggap penting, nggak masalah," timpal Benny.

JAKARTA, KOMPAS.com -Efisiensi anggaran yang diterapkan di sejumlah kementerian dan lembaga berdampak signifikan terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dengan minimnya anggaran pasca efisiensi, Ikatan Pegawai LPSK mengingatkan pimpinan untuk berani menyampaikan moratorium layanan perlindungan kepada publik.

"Mengingat, sisa anggaran yang sangat terbatas untuk melakukan layanan publik," kata Ketua Ikatan Pegawai LPSK, Tomy Permana, dalam keterangan resminya pada Senin (10/2/2025).

Awalnya, LPSK mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 220 miliar. Namun, anggaran tersebut dipangkas hingga Rp 144 miliar atau 62 persen dari pagu semula.

Dengan demikian, anggaran yang tersisa hanya sebesar Rp88 miliar yang harus digunakan untuk belanja pegawai, operasional kantor, serta pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.

Menurut Tomy Permana, dengan anggaran yang tersisa, LPSK akan mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada saksi dan korban.

"Jika dipaksakan pun, dengan segala keterbatasan, dikhawatirkan dapat mengganggu bahkan mengurangi kualitas perlindungan," tuturnya.

Selain itu, pegawai LPSK juga meminta kepada pimpinan untuk menerapkan kebijakan kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bagi pegawai.

Permintaan ini muncul karena dampak dari efisiensi yang menyebabkan sejumlah fasilitas kerja di kantor, salah satunya listrik, dikurangi.

Selain itu, ffisiensi anggaran diminta jangan sampai menyentuh isu pengurangan pegawai maupun hak-hak mereka.

"Termasuk mereka yang merupakan pegawai kontrak dan outsourcing," ucap Tomy.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengusulkan pembentukan Badan Legislasi Nasional.

Menurut Yusril, pembentukan badan ini sebenarnya sudah diamanatkan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, badan tersebut akan bertugas menggodok dan mengoordinasikan penyusunan rancangan undang-undang (RUU) di tingkat pemerintah, sebelum dibawa ke DPR untuk pembahasan lebih lanjut.

"Ketika terjadi perubahan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011, sebenarnya telah diamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk semacam Badan Legislasi Nasional, seperti halnya DPR yang punya Badan Legislasi,” ujar Yusril di Gedung DPR RI, Selasa (11/2/2025).

“Pemerintah semestinya juga memiliki satu badan yang menggodok program legislasi internalnya," katanya lagi.

Menurut Yusril, beleid tersebut juga mengatur bahwa selama badan tersebut belum dibentuk, maka tugas-tugasnya dijalankan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Sementara pada hari ini kemenkumham sudah dipecah menjadi tiga kementerian, dan ada satu Kemenko yang mengkoordinasikan ini. Dan pembentukan Badan Legislasi Nasional sampai sekarang belum dilakukan,” ujar Yusril.

Meski begitu, Yusril mengaku, sudah menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dan melakukan rapat dengan tiga menteri di bawah koordinasinya, demi merealisasikan pembentukan Badan Legislasi Nasional.

Saat ini, Yusril menyebut, ada beberapa opsi yang dipertimbangkan dalam pembentukan badan tersebut. Salah satunya adalah membentuk lembaga baru.

Opsi lainnya adalah mentransformasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menjadi badan yang lebih tinggi.

“Jadi diusulkan ditransformasikan ke atas, atau apakah itu akan di bawah kementerian hukum, kemudian menteri hukum merangkap sebagai kepala BPHN, seperti Bappenas, BPN, atau akankah ditarik ke kemenko, diserahkan kepada presiden,” kata Yusril.

Namun, Yusril menekankan bahwa keberadaan badan khusus yang mengoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan memang diperlukan. Dengan begitu, regulasi yang diajukan ke DPR sudah memiliki kesamaan persepsi di tingkat eksekutif.

"Sama seperti DPR, di mana Badan Legislasi meminta pandangan fraksi-fraksi sebelum suatu rancangan undang-undang menjadi usul inisiatif DPR," ujarnya.