JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengucapkan kata "bismillah" saat menandatangani sejumlah aturan dasar pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025).

Dilansir siaran YouTube Kompas TV, ada tiga aturan yang diteken oleh Presiden Prabowo.

Ketiganya yakni Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lalu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Terakhir, Presiden juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara.

Penandatanganan ketiga aturan itu dilakukan di Ruang Kredensial Istana Merdeka, Jakarta.

Kepala Negara meneken aturan-aturan tersebut di atas meja yang sudah disiapkan.

"Bismillahirrahmanirrahim..," kata Prabowo saat meneken aturan pertama.

Setelah selesai menuntaskan penandatanganan dua aturan, Prabowo merapikannya dan meletakkan di ujung meja.

Ia kemudian melanjutkan untuk mendatangani dua aturan lain.

"Bismillahirrahmanirrahim," katanya lagi saat menandatangani dua aturan itu.

Penandatangan aturan itu juga disaksikan sejumlah tokoh, antara lain tampak Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani dan Pandu Sjahrir.

Usai menandatangani tiga aturan itu, Presiden Prabowo akan meluncurkan BPI Danantara secara resmi di halaman tengah Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyanyi Anggun Cipta Sasmi berniat melaporkan tuduhan zionisme yang dialamatkan kepadanya.

Narasi Anggun sebagai zionis dibagikan pertama kali oleh akun X @zionistsinmusic yang diunggah pada Sabtu, 22 Februari 2025.

Unggahan itu ramai dibaca oleh warganet hingga viral di dunia maya.

"Manipulasi fakta dan pencemaran nama baik ini akan dilaporkan berdasarkan UU ITE lewat anggota hukum," tulis Anggun di akun X miliknya, dikutip Kompas.com, Minggu (23/2/2025).

Ia menjelaskan, dalam Eurovision Song Contest 2015 dan 2016 dirinya bertugas sebagai juri yang harus menilai seluruh peserta dari berbagai negara, termasuk Israel.

Komentar terkait penyanyi Israel di acara Eurovision Song Contest saat itu bukan berarti dirinya mendukung zionis.

"Saya berbicara dalam konteks musik, tapi postingan mereka jelas keluar dari konteks musik tersebut untuk membuat saya menjadi target kebencian," tulis Anggun.

Ia juga membuktikan dirinya tak mendukung politik Israel dengan sebuah twit lawas.

"Saya posting ini sudah lama, tanpa disuruh siapapun dan sebelum tren apapun. Seharusnya ini sudah memberi pemahaman di sisi mana saya berpijak," tulis Anggun.

Ada account sosmed yang mencemarkan nama baik saya dan menuduh saya sebagai pendukung “Zionisme”. Mereka memperlihatkan 2 posting dari account X saya (sebelumnya Twitter) tahun 2015 dan 2016 di mana saya berkomentar lewat live Tweet tentang Eurovision Song Contest.
Kala itu saya…

— Anggun Official (@Anggun_Cipta) February 23, 2025

Adapun twit lawas itu berisi tentang doa Anggun Cipta Sasmi mendoakan kedamaian di konflik Timur Tengah. "Doa untuk korban-korban tak berdosa di Gaza," bunyi twit lawas tersebut.

Dari keterangan yang tertulis, twit tersebut diunggah pada 9 Juli 2014 atau hampir satu dekade lalu.

KOMPAS.com -Arsenal mengalami kekalahan saat menjamu West Ham pada pekan ke-26 Liga Inggris 2024/2025.

Pertandingan Arsenal vs West Ham di Emirates Stadium, Sabtu (22/2/2025) malam WIB, berakhir 0-1.

Satu-satunya gol yang mengantarkan West Ham meraih tiga poin di markas Arsenal dicetak Jarrod Bowen pada menit ke-44.

Hasil ini membuat Arsenal masih di peringkat kedua klasemen Liga Inggris, tapi gagal menambah poin untuk mendekati Liverpool.

The Gunners, julukan Arsenal, mengumpulkan 53 poin. Mereka delapan angka di belakang Liverpool yang memuncaki klasemen.

Jalannya pertandingan

West Ham nyaris mencetak gol pada menit ke-18 andai sundulan Tomas Soucek tidak melambung di atas mistar gawang.

Tim berjuluk The Hammers itu masih menguasai pertandingan. Kali ini, Jarrod Bowen yang mendapat peluang, tetapi tembakannya juga melebar.

Serangan balik West Ham membuahkan hasil pada menit ke-44. Gol berawal dari pergerakan Aaron Wan-Bissaka yang mengirim umpan silang melewati kiper Arsenal, David Raya.

Bola disambut sundulan Jarrod Bowen yang berhasil menggetarkan gawang tuan rumah.

Bowen nyaris mencetak gol kedua 11 menit kemudian setelah menerima servis Aaron Creswell di dekat gawang.

Namun, peluang emas itu terbuang karena Bowen gagal mengontrol bola. Arsenal akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol pada menit ke-63.

Myles Lewis-Skelly menerima umpan dari Martin Odegaard dan melakukan umpan backheel untuk Leandro Trossard.

Akan tetapi, tendangan Trossard masih bisa diamankan kiper West Ham, Alphonse Areola.

Arsenal yang sedang kesulitan mencetak gol justru harus kehilangan satu pemain pada menit ke-73.

Setelah meninjau VAR, wasit Craig Pawson mengangkat kartu merah untuk Lewis-Skelly karena melanggar Mohammaed Kudus.

Tuan rumah terus berusaha memecah kebuntuan dan mendapat peluang pada injury time. Namun, tendangan Trossard lagi-lagi gagal menemui sasaran.

Hingga peluit penjang terdengar, Arsenal gagal mencetak satu gol dan harus menerima kekalahan dari West Ham United.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaktu tidak dapat menindaklanjuti semua kasus dan laporan pengaduan yang masuk ke lembaganya imbas efisiensi anggaran.

“Tidak semua bisa langsung kita tindak lanjuti, terutama untuk lokasi-lokasi yang jauh, ya, karena ketersediaan anggarannya minim,” ujar Komisioner Anis Hidayah saat dihubungi Kompas.com, Jumat (21/2/2025).

Anis mengatakan, akibat efisiensi anggaran, Komnas HAM hanya bisa menangani 5-6 kasus dari sebelumnya 50 kasus.

Akibatnya, Komnas HAM menjadi lebih selektif terhadap kasus-kasus yang mereka tangani.

Ia menyebutkan, kasus yang menjadi prioritas adalah kasus yang mengancam hak hidup seseorang atau yang memakan banyak korban.

“Jadi, misalnya menyangkut nyawa, gitu. Kemudian, korbannya yang banyak, gitu, ya. Kemudian itu, ya, jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang menjadi prioritas kami,” ujar Anis.

Anis menambahkan, pengawasan Komnas HAM terhadap sejumlah kelompok rentan seperti masyarakat adat, pekerja migran, serta kelompok perempuan dan anak juga terhambat

Walaupun masih melakukan pengawasan, sejumlah program kerja berkaitan dengan kelompok rentan ini tidak bisa dilakukan sesuai rencana awal.

“Seperti masyarakat adat, ya. Pekerja migran, kemudian juga kelompok perempuan, anak, gitu. Tetapi, ya, pemetaan-pemetaan yang biasanya kami lakukan sementara belum bisa kami lakukan,” jelas Anis.

Keterbatasan anggaran ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Komnas HAM mengingat undang-undang membatasi penyokong dana mereka hanya bisa dari APBN negara.

“Dan untuk penanganan kasus, kan, kami mesti menjaga independensi sehingga tidak bisa menerima dukungan anggaran selain APBN,” kata Anis.

Dia menjelaskan, Komnas HAM tidak bisa menerima hibah dari perusahaan swasta, bahkan BUMN dan BUMD karena harus menghindari konflik kepentingan dalam potensi penanganan kasus.

Menyiasati hal ini, sejumlah pengaduan dan pemantauan dilakukan Komnas HAM secara daring.

“Jadi, strategi kami, ya, mungkin bisa memanggil para pihak secara daring, gitu, karena untuk turun ke lapangan itu ketersediaan anggaran dari negara sangat kecil sekali,” kata Anis lagi.

Diberitakan, anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2025 terpotong hingga 46,22 persen imbas efisiensi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaktu tidak dapat menindaklanjuti semua kasus dan laporan pengaduan yang masuk ke lembaganya imbas efisiensi anggaran.

“Tidak semua bisa langsung kita tindak lanjuti, terutama untuk lokasi-lokasi yang jauh, ya, karena ketersediaan anggarannya minim,” ujar Komisioner Anis Hidayah saat dihubungi Kompas.com, Jumat (21/2/2025).

Anis mengatakan, akibat efisiensi anggaran, Komnas HAM hanya bisa menangani 5-6 kasus dari sebelumnya 50 kasus.

Akibatnya, Komnas HAM menjadi lebih selektif terhadap kasus-kasus yang mereka tangani.

Ia menyebutkan, kasus yang menjadi prioritas adalah kasus yang mengancam hak hidup seseorang atau yang memakan banyak korban.

“Jadi, misalnya menyangkut nyawa, gitu. Kemudian, korbannya yang banyak, gitu, ya. Kemudian itu, ya, jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang menjadi prioritas kami,” ujar Anis.

Anis menambahkan, pengawasan Komnas HAM terhadap sejumlah kelompok rentan seperti masyarakat adat, pekerja migran, serta kelompok perempuan dan anak juga terhambat

Walaupun masih melakukan pengawasan, sejumlah program kerja berkaitan dengan kelompok rentan ini tidak bisa dilakukan sesuai rencana awal.

“Seperti masyarakat adat, ya. Pekerja migran, kemudian juga kelompok perempuan, anak, gitu. Tetapi, ya, pemetaan-pemetaan yang biasanya kami lakukan sementara belum bisa kami lakukan,” jelas Anis.

Keterbatasan anggaran ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Komnas HAM mengingat undang-undang membatasi penyokong dana mereka hanya bisa dari APBN negara.

“Dan untuk penanganan kasus, kan, kami mesti menjaga independensi sehingga tidak bisa menerima dukungan anggaran selain APBN,” kata Anis.

Dia menjelaskan, Komnas HAM tidak bisa menerima hibah dari perusahaan swasta, bahkan BUMN dan BUMD karena harus menghindari konflik kepentingan dalam potensi penanganan kasus.

Menyiasati hal ini, sejumlah pengaduan dan pemantauan dilakukan Komnas HAM secara daring.

“Jadi, strategi kami, ya, mungkin bisa memanggil para pihak secara daring, gitu, karena untuk turun ke lapangan itu ketersediaan anggaran dari negara sangat kecil sekali,” kata Anis lagi.

Diberitakan, anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2025 terpotong hingga 46,22 persen imbas efisiensi.

Efisiensi itu berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

“(Aturan itu) menjadi dasar penghematan anggaran Komnas HAM sebesar 46,22 persen dari total anggaran,” ujar Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Efisiensi ini berdampak pada 90 persen alokasi anggaran program yang dijalankan oleh Komnas HAM, terutama terkait penegakan dan pemajuan HAM.

Efisiensi ini berdampak pada pelayanan kepada masyarakat, terutama mereka yang tengah berusaha memperoleh perlindungan HAM.

Setelah dilakukan penyesuaian, pagu awal Komnas HAM yang mencapai Rp 112,8 miliar kini tersisa menjadi Rp 60,6 miliar.

“Dengan memperhitungkan belanja pegawai Komnas HAM sebesar Rp 47,8 miliar, maka sisa anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) dan untuk belanja operasional perkantoran Komnas HAM adalah sebesar Rp 12,8 miliar,” kata Atnike lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menegaskan bahwa menciptakan lagu, meskipun di dalamnya memuat lirik bernada kritik sekalipun, merupakan hak asasi manusia.

Mahfud menegaskan ini usai band asal Purbalingga, Jawa Tengah, Sukatani, menarik lagu "Bayar, Bayar, Bayar," dari peredaran di platform musik.

Tak hanya itu, Sukatani juga meminta maaf kepada polisi karena lirik lagu yang mereka bawakan.

"Menciptakan lagu untuk kritik adalah HAM," kata Mahfud, dikutip dari unggahan di akun media sosial (medsos) "X" pribadinya, Sabtu (22/2/2025).

Mahfud menilai, Sukatani tidak semestinya meminta maaf kepada polisi.

Sebab, lagu tersebut sudah diunggah di platform musik sejak 2023, jauh sebelum lagu itu dinyanyikan oleh pengunjuk rasa pada saat demo Februari 2025.

"Mestinya grup band Sukatani tak perlu minta maaf dan menarik lagu 'Bayar Bayar Bayar' dari peredaran karena alasan pengunjuk rasa menyanyikannya saat demo (2025). Lagu tersebut sudah diunggah di Spotify sebelum ada unjuk rasa," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Diketahui, band Sukatani belakangan menjadi viral lantaran lagunya berjudul "Bayar Bayar Bayar" dinyanyikan oleh massa pedemo #IndonesiaGelap di beberapa daerah.

Lirik lagu tersebut dianggap sebagai bentuk kritik tajam terhadap institusi Polri.

Pada lagu itu, Sukatani menyelipkan bait-bait yang menyoroti ragam isu, seperti penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan hukum, serta harapan akan reformasi di tubuh Polri.

Lagu ini dengan cepat mendapat perhatian publik, terutama di media sosial, di mana banyak warganet menilai bahwa lirik tersebut mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Namun, personel Sukatani justru muncul dengan video klarifikasi.

Mereka menyatakan permohonan maaf kepada Polri dan menghapus lagu tersebut.

Usai permohonan maaf itu viral, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengklaim, pihaknya tidak anti terhadap kritik.

"Polri tidak anti-kritik. Kritik sebagai masukan untuk evaluasi. Dalam menerima kritik, tentunya kita harus legawa dan yang penting ada perbaikan," ujar Listyo, Jumat (21/2/2025).

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi akan mendeportasi ratusan Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal di sektor pariwisata dan pertambangan.

Pemeriksaan ini dilakukan di wilayah Bali dan Maluku Utara secara bertahap, yakni mulai 14 Januari sampai 17 Januari 2025, dan mulai 17 Februari sampai 21 Februari 2025.

"Imigrasi berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan kontribusi positif. Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar aturan dan mengancam ketertiban," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam siaran resmi yang Kompas.com terima, Sabtu (22/2/2025).

Pemeriksanaan Ratusan WNA

Berdasarkan pemeriksaan di Bali pada Januari 2025, Ditjen Imigrasi memeriksa 267 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Yang telah dicabut Nomor Induk Berusaha (NIB)-nya.

Ditemukan, 74 PMA di antaranya masih aktif menjamin 126 orang WNA. Menindaklanjuti hal ini, 15 WNA telah dideportasi, sedangkan 111 WNA lainnya akan dilakukan tindakan serupa.

Kemudian, pada pemeriksaan tahap kedua, ditemukan 186 WNA yang disponsori 86 PMA bermasalah. Saat ini, para WNA tersebut masih menjalani tahap pemeriksaan lanjutan.

Ditjen Imigrasi juga menemukan 208 orang WNA yang disponsori oleh 43 perusahaan yang diduga fiksi. Saat ini, 48 orang di antaranya telah dideportasi.

Mayoritas WNA dari China

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyampaikan, para WNA tersebut telah dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi.

Mayoritas WNA tersebut berasal dari China, Rusia, Pakistan, India, dan Australia, yang bergerak di bidang usaha perdagangan dan konsultan.

Sampai saat ini, kata Godam, pemeriksaan terhadap WNA yang disponsori oleh perusahaan bermasalah masih dilakukan.

"Alasan pencabutan NIB dari 267 perusahaan tersebut adalah karena mereka tidak dapat memenuhi komitmen nilai investasi sebesar Rp 10 miliar ke atas, sehingga potensi uang yang masuk ke Indonesia melalui investasi tersebut tidak sesuai dengan faktanya," kata Godam dalam siaran resmi yang Kompas.com terima, Sabtu (22/2/2025).

Sasar Sektor Pertambangan

Saat ini, kata Godam, pemeriksaan Ditjen Imigrasi sedang melakukan pemeriksaan pada sektor pertambangan yang mempekerjakan WNA di wilayah Maluku Utara.

Tercatat ada 4.656 orang warga China dari 74 perusahaan yang diperiksa. Temuannya, ada 41 WNA dari lima perusahaan yang disinyalir melakukan pelanggaran keimigrasian.

Sebagai tambahan, pemeriksaan WNA ini merupakan Operasi Wira Waspada yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi.

Operasi dilakukan dengan metode pengawasan langsung ke lapangan, yang melibatkan seluruh jajaran Kantor Imigrasi di wilayah Bali dan Maluku Utara, serta stakeholders terkait.

"Untuk memastikan setiap WNA mematuhi aturan keimigrasian yang berlaku, Operasi Wira Waspada akan dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, terutama yang memiliki aktivitas WNA yang tinggi," kata Godam.

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi akan mendeportasi ratusan Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal di sektor pariwisata dan pertambangan.

Pemeriksaan ini dilakukan di wilayah Bali dan Maluku Utara secara bertahap, yakni mulai 14 Januari sampai 17 Januari 2025, dan mulai 17 Februari sampai 21 Februari 2025.

"Imigrasi berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan kontribusi positif. Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar aturan dan mengancam ketertiban," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam siaran resmi yang Kompas.com terima, Sabtu (22/2/2025).

Pemeriksanaan Ratusan WNA

Berdasarkan pemeriksaan di Bali pada Januari 2025, Ditjen Imigrasi memeriksa 267 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Yang telah dicabut Nomor Induk Berusaha (NIB)-nya.

Ditemukan, 74 PMA di antaranya masih aktif menjamin 126 orang WNA. Menindaklanjuti hal ini, 15 WNA telah dideportasi, sedangkan 111 WNA lainnya akan dilakukan tindakan serupa.

Kemudian, pada pemeriksaan tahap kedua, ditemukan 186 WNA yang disponsori 86 PMA bermasalah. Saat ini, para WNA tersebut masih menjalani tahap pemeriksaan lanjutan.

Ditjen Imigrasi juga menemukan 208 orang WNA yang disponsori oleh 43 perusahaan yang diduga fiksi. Saat ini, 48 orang di antaranya telah dideportasi.

Mayoritas WNA dari China

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyampaikan, para WNA tersebut telah dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi.

Mayoritas WNA tersebut berasal dari China, Rusia, Pakistan, India, dan Australia, yang bergerak di bidang usaha perdagangan dan konsultan.

Sampai saat ini, kata Godam, pemeriksaan terhadap WNA yang disponsori oleh perusahaan bermasalah masih dilakukan.

"Alasan pencabutan NIB dari 267 perusahaan tersebut adalah karena mereka tidak dapat memenuhi komitmen nilai investasi sebesar Rp 10 miliar ke atas, sehingga potensi uang yang masuk ke Indonesia melalui investasi tersebut tidak sesuai dengan faktanya," kata Godam dalam siaran resmi yang Kompas.com terima, Sabtu (22/2/2025).

Sasar Sektor Pertambangan

Saat ini, kata Godam, pemeriksaan Ditjen Imigrasi sedang melakukan pemeriksaan pada sektor pertambangan yang mempekerjakan WNA di wilayah Maluku Utara.

Tercatat ada 4.656 orang warga China dari 74 perusahaan yang diperiksa. Temuannya, ada 41 WNA dari lima perusahaan yang disinyalir melakukan pelanggaran keimigrasian.

Sebagai tambahan, pemeriksaan WNA ini merupakan Operasi Wira Waspada yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi.

Operasi dilakukan dengan metode pengawasan langsung ke lapangan, yang melibatkan seluruh jajaran Kantor Imigrasi di wilayah Bali dan Maluku Utara, serta stakeholders terkait.

"Untuk memastikan setiap WNA mematuhi aturan keimigrasian yang berlaku, Operasi Wira Waspada akan dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, terutama yang memiliki aktivitas WNA yang tinggi," kata Godam.

SURABAYA, KOMPAS.com - Selebgram Isa Zega mengajukan upaya hukum praperadilan atas status tersangka dalam kasus pencemaran nama baik yang kini disandangnya.

Melalui kuasa hukum, transgender itu mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Kuasa hukum Isa Zega, Pitra Romadoni Nasution, mengungkap kejanggalan dalam penetapan kliennya sebagai tersangka pencemaran nama baik bos MS Glow, Shandy Purnamasari.

Salah satunya karena kliennya belum pernah diperiksa oleh penyidik sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

"Klien kami belum pernah diperiksa sebelumnya," kata Pitra kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

Menurutnya, perkara yang menimpa kliennya adalah dugaan pencemaran nama baik.

"Seharusnya dilakukan somasi dulu atau mediasi, bukan langsung melaporkan ke polisi," terangnya.

Isa Zega sebelumnya ditetapkan tersangka dan ditahan Polda Jatim atas dugaan pencemaran nama baik kepada pelapor, bos MS Glow, Shandy Purnamasari.

Dia disangkakan dengan Pasal 27 huruf A juncto Pasal 45 ayat (4) dengan ancaman hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 400 juta.

Kemudian, dalam pengembangan yang dilakukan kepolisian, Isa Zega juga diduga telah melakukan pemerasan kepada korban. Sehingga, dia dijerat pasal berlapis. Selain pencemaran nama baik, juga pemerasan.

Dia dijerat hukuman enam tahun penjara, yakni melalui Pasal 27B ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang ITE.

“Dengan ancaman hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar,” kata Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Charles Tampubolon, Selasa (11/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) di Nigeria, berinisial UHH, melalui tim kuasa hukumnya membantah kasus dugaan pelecehan seksual ketika masih menjabat di KBRI Abuja.

Kuasa hukum UHH, yaitu Rikha Permatasari, menyatakan bahwa informasi yang beredar di media-media mengenai pemulangan kliennya terkait tuduhan kasus tersebut tidak benar.

"Yang selama ini beredar informasi bahwa klien kami dipulangkan dari Nigeria itu karena adanya kejadian ini, kami bantah bahwa itu tidak benar," kata Rikha, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Dugaan kasus UHH

Sebelumnya diberitakan, UHH ketika menjabat sebagai Dubes RI di Nigeria dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap staf lokal berinisial AR pada 7 Februari 2024.

Kementerian Luar Negeri RI lalu memverifikasi keterangan dari korban pelapor dan Dubes UHH, serta mengkaji rekaman CCTV.

"(Namun) tidak dapat menarik kesimpulan secara konklusif mengingat tidak ada bukti yang memadai," ucap juru bicara Kemenlu RI, Roy Soemirat, dikutip dari VOA Indonesia pada 10 Januari 2025.

Disebutkan pula bahwa bukti yang dapat dikaji lebih lanjut masih minim dan tidak ada saksi.

Roy melanjutkan, Kemenlu RI sesuai kewenangannya kemudian melakukan langkah-langkah administrasi, yaitu dengan menarik pulang duta besar.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Informasi dan Media Kemenlu RI Hartyo Harkomoyo mengaku belum mendapatkan kabar terbaru mengenai dugaan kasus UHH.

"Saya masih berupaya mendapatkan update," katanya kepada Kompas.com, Selasa (18/2/2025)

Kuasa hukum sebut UHH pulang karena masa kerja habis

Sementara itu, kuasa hukum UHH menyatakan, kepulangan kliennya ke Tanah Air disebabkan masa kerjanya sebagai Dubes RI di Nigeria selama lebih dari lima tahun sudah selesai.

"Klien kami sudah menjabat dalam penugasan itu selama lima tahun sembilan bulan. Jadi, tugasnya sudah selesai, sudah habis," ujar Rikha.

Adapun masa jabatan UHH sebagai Dubes RI di Nigeria dimulai sesuai Keputusan Presiden pada 20 Maret 2019.

"Dengan adanya keputusan presiden terkait saat beliau pengangkatan jabatan sebagai Duta Besar Nigeria, di sini tertanggal petikan Kepres Nomor 33P Tahun 2019, tertanggal 20 Maret 2019, beliau diangkat dan dilantik mulai menjabat," terang Rikha.

Kepulangan UHH ke Indonesia pun sesuai Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 157 P Tahun 2023, tertanggal 12 Desember 2024.

"Tidak hanya satu orang klien kami, di sini juga ada 30 rekan yang memang tugasnya sudah selesai," imbuh konsultan hukum dan mediator di Rikha & Partners Law Office tersebut.

Rikha lalu menegaskan bahwa bahwa dugaan pelecehan seksual yang dilakukan kliennya kepada kepada staf AR tidak benar.

"Makanya kami mematahkan informasi yang beredar luas di media bahwa itu salah dan tidak benar."

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum mantan Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Nigeria, Usra Hendra Harahap, membantah kabar yang menyebut kliennya melakukan pelecehan seksual terhadap seorang staf.

Kuasa hukum Usra, Rikha Permatasari, mengatakan bahwa kabar tersebut tidak diperkuat dengan adanya saksi dan bukti, sehingga kliennya merasa dirugikan.

"Klien kami merasa dirugikan karena memang berita itu tidak benar. Tidak ada fakta, tidak ada saksi, tidak ada bukti, maka sudah diberitakan begitu saja," kata Rikha dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

"Kami menggunakan hak jawab bahwa semua yang diberitakan itu adalah tidak benar," tegasnya.

Rikha menyampaikan bahwa Usra mengalami kerugian yang dirasakan secara materiil dan immateriil.

Dari sisi materiil, kata Rikha, kepercayaan mitra terhadap Usra kini menurun akibat adanya pemberitaan terkait dugaan pelecehan seksual tersebut.

"Citra terhadap diri beliau juga (dirugikan), banyak dirugikan secara materiil dan immateriil, (karena dugaan tersebut) memang tidak benar," imbuhnya.

Sementara dari sisi immateriil, kondisi psikis Usra dan keluarganya terganggu dan merasa disudutkan.

"Sangat menyudutkan beliau dan memang sengaja membunuh karakter," imbuhnya.

Sebelumnya, seorang mantan staf Kedutaan Besar Indonesia di Abuja, Nigeria, telah mengajukan petisi kepada pihak berwenang dan Kedutaan Besar Indonesia atas tuduhan serius pelecehan seksual dan pembalasan yang tidak sah terhadap Dubes RI untuk Nigeria, Usra Hendra Harahap.

Petisi ini telah diterima oleh Kantor Menteri Luar Negeri, Duta Besar, Kedutaan Besar Indonesia, Kepala Kanselir, Kedutaan Besar Indonesia, dan Inspektur Jenderal Polisi (IGP) pada bulan Juni 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum mantan Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Nigeria, Usra Hendra Harahap, membantah kabar yang menyebutkan bahwa kliennya ditarik pulang ke Indonesia akibat dugaan pelecehan seksual terhadap stafnya.

Kuasa hukum Usra, Rikha Permatasari, mengatakan, informasi yang beredar di sejumlah media mengenai pemulangan kliennya terkait masalah tersebut adalah tidak benar.

"Yang selama ini beredar informasi bahwa klien kami dipulangkan dari Nigeria itu karena adanya kejadian ini. Kami bantah bahwa itu tidak benar," ujar Rikha, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, pada Jumat (21/2/2025).

Rikha mengatakan, masa kerja Usra sebagai Duta Besar RI di Nigeria telah berakhir dan ia harus kembali ke Tanah Air setelah menjabat selama lebih dari lima tahun.

"Klien kami sudah menjabat dalam penugasan itu selama lima tahun sembilan bulan. Jadi, tugasnya sudah selesai, sudah habis," kata dia.

Rikha mengungkapkan, masa jabatan Usra sebagai Dubes RI di Nigeria dimulai sesuai dengan Keputusan Presiden yang diterbitkan pada 20 Maret 2019.

"Dengan adanya keputusan presiden terkait saat beliau pengangkatan jabatan sebagai Duta Besa Nigeria, di sini tertanggal petikan Kepres Nomor 33P Tahun 2019, tertanggal 20 Maret 2019, beliau diangkat dan dilantik mulai menjabat," kata dia.

Ia mengatakan, kepulangan Usra ke Indonesia sesuai Keputusan Presiden Kepres Nomor 157 P Tahun 2023 tertanggal 12 Desember 2024.

"Tidak hanya satu orang klien kami, di sini juga ada 30 rekan yang memang tugasnya sudah selesai," kata dia.

Berkait dengan kasusnya, Rikha menegaskan bahwa dugaan pelecehan seksual yang dilakukan kliennya kepada seorang staf inisial AR tidak benar.

"Makanya kami mematahkan informasi yang beredar luas di media bahwa itu salah dan tidak benar," imbuh dia.