Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto buka suara usai Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya penegak hukum yang diancam karena mengusut kasus korupsi.

Sebagaimana diketahui, KPK merupakan salah satu lembaga penegak hukum selain Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri yang berwenang untuk mengusut tindak pidana korupsi.

Atas pernyataan Presiden tersebut, Setyo mengaku dia pribadi belum pernah mengalami ancaman. Akan tetapi, dia tidak menampik kemungkinan bahwa ada penegak hukum yang pernah mengalami hal tersebut namun tidak pernah menyampaikan.

"Jadi kalau beliau punya pemikiran seperti itu mungkin karena ada informasi yang disampaikan kepada Bapak Presiden dan bisa menjadi perhatian itu semua pihak," terangnya kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Menurut Setyo, pegawainya di KPK tidak ada yang mengalami ancaman dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Apabila ada, KPK pun menyiapkan tim reaksi cepat dari Biro Umum untuk merespons keadaan darurat. Tim itu bekerja sama juga dengan Polri.

"Di bagian Biro Umum itu ada tim reaksi cepat yang bisa merespons kalau misalkan ada laporan atau informasi yang dialami oleh pegawai manakala menghadapi hal-hal yang sifatnya, ya sesuatu yang darurat gitu," lanjut Ketua KPK jilid VI itu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya tidak akan berhenti untuk membongkar kasus-kasus korupsi. Dia menyebut ada penegak hukum yang diancam karena mengusut kasus korupsi.

"Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu saya dapat laporan ada yang rumahnya didatangi ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," ujarnya pada Kongres IV Tidar, Sabtu (17/5/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua MPR, Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam acara Sarasehan “Perubahan Geopolitik Dunia dalam Peluang Menuju Indonesia Raya”, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat hari ini, Selasa (20/5/2025).

Muzani menerangkan, mulanya Prabowo dan Megawati bersepakat untuk menghadiri acara tersebut, tetapi tidak jadi karena kedua tokoh bangsa itu memiliki jadwal yang sangat padat.

“Misalnya Presiden Prabowo baru saja sampai Jakarta dari lawatannya dari Thailand. Ibu Mega ada acara yang penting sekali dan sangat padat, sehingga acara ini dipersilakan untuk jalan seperti yang direncanakan tanpa kehadiran oleh kedua beliau,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).

Meski demikian, politikus Gerindra ini menegaskan Prabowo dan Megawati sudah berkomunikasi lebih lanjut untuk mengatur pertemuan berikutnya.

“Namun kedua beliau sudah berkomunikasi untuk mengatur pada waktu yang pas dan tepat,” tegasnya.

Lebih jauh, Muzani menyebut acara sarasehan ini diikuti oleh para menteri atau wakil menteri Kabinet Merah Putih, para pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, Kapolri, Kapolda, Pangdam, dan instansi lainnya. Selain itu, ada juga para gubernur, bupati, wali kota atau wakil wali kota.

Sebagai informasi, acara serasehan ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan MPR RI. Dari susunan acaranya, Prabowo diagendakan untuk membuka sarasehan danopening remarksbertajuk “Menjawab Tantangan Geopolitik Global untuk Masa Depan Indonesia Raya”.

Sementara itu, Megawati diagendakan memberikan keynote speech berjudul “Memperkokoh Ideologi Pancasila: Tantangan Geopolitik Global dan Peluang Indonesia menjadi Negara Raya”.

Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) meminta agar pemerintahan fokus dalam menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Menurut Ketua AKSI, Marzuki Darusman penyelesaian kasus HAM perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Terlebih, saat ini ada rencana pemerintah untuk merevisi atau melakukan penulisan ulang sejarah Indonesia.

“Nah bagaimana memulihkan kepercayaan itu? Satu-satunya ialah bahwa bila mana 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diakui oleh pemerintah dilakukan bersamaan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Enggak bisa yang 12 perkara itu dimasukkan ke dalam penulisan ulang, tetapi tidak diselesaikan secara real,” katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Mantan jaksa agung itu menegaskan akan sulit memulihkan kepercayaan publik bila pemerintah hanya mengisi berbagai masukan yang diambil dari masyarakat saja.

“Jadi ada krisis kepercayaan. Pulihkanlah itu dengan penyelesaian 12 perkara pelanggaran HAM berat yang sudah diakui oleh pemerintah pada masa yang lalu,” tegasnya.

Senada, sejarawan sekaligus anggota AKSI, Asvi Warman Adam meminta agar pemerintah turut serta membahas soal 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi pada Orde Baru dan Reformasi di dalam rancangan revisi ulang sejarah Indonesia.

“Itu sudah diakui oleh negara, sudah dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, itu sudah terjadi dan negara menyesalkan hal itu. Ini juga tidak disinggung secara tuntas di dalam buku [draf] ini gitu. Jadi dihindari membicarakan ke-12 pelanggaran HAM berat itu gitu,” tuturnya dalam kesempatan yang sama.

Meski demikian, dia menekankan bahwa pihaknya tetap berada dalam posisi menolak rencana pemerintah merevisi sejarah Indonesia. Menurutnya, rencana ini merupakan bagian dari manipulasi atau penyalahgunaan sejarah.

“Jadi kami melihat hal itu bahwa ini bagian dari manipulasi sejarah. Oleh sebab itu kami tolak, disamping juga istilah sejarah resmi itu yang tidak tepat,” tegas Asvi.

Progres Revisi Sejarah Indonesia

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan penulisan ulang sejarah Indonesia, yang sempat diungkapkannya beberapa waktu lalu, saat ini masih dalam tahap awal.

“Sekarang ini masih dalam tahap awal [revisi sejarah], update temuan-temuan baru, mulai prasejarah sampai yang kontemporer gitu, tentu dengan penguatan-penguatan," kata Fadli di Perpustakaan Ajip Rosidi Bandung dilansir dari Antara, Senin (29/4/2025).

Penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini, kata Fadli, akan melibatkan para sejarawan yang dihimpun dari seluruh Indonesia, termasuk dari perguruan tinggi.

Dengan demikian, masing-masing era sejarah akan memiliki tim sendiri dan disusun per buku. Tim tersebut disusun berdasarkan ahlinya.

“Kita tidak menulis dari nol, sudah ada SNI tahun 1984, lalu ada Indonesia dalam arus sejarah tahun 2012, kita melanjutkan dan mendasarkan dari itu, dengan kajian-kajian," ujar politisi Gerindra tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menciduk 170 WNA dari 27 negara yang dinilai bermasalah sejak Operasi Wira Waspada digelar di daerah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek).

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman mengemukakan dari 170 WNA tersebut, 25 orang di antaranya tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan, lalu 25 lainnya memberikan keterangan tidak benar 24 orang mengaku dijamin tetapi penjamin fiktif, dan 10 orang telah overstay.

Dia menjelaskan bahwa ratusan WNA itu berhasil diamankan setelah Ditjen Imigrasi mendapatkan laporan dari masyarakat dan petugas memantau langsung di lapangan.

"Petugas berhasil menjaring 170 WNA yang diduga bermasalah secara keimigrasian dan saat ini semuanya sedang kami lakukan pendalaman di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi," tutur Yusman di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Menurutnya, ratusan WNA tersebut dijaring di sejumlah lokasi seperti di apartemen, lalu kafe dan beberapa pusat perbelanjaan di Jadetabek.

"Kami menyambangi lokasi para WNA yang berada di apartemen di Jadetabek yang menjadi target operasi. Tim menyambangi beberapa kafe di Jakarta Pusat serta pusat perbelanjaan di Jakarta Barat," katanya.

Dia merinci WNA yang diamankan dalam operasi ini paling banyak berasal dari Nigeria sebanyak 61 orang, Kamerun 27 orang, Pakistan 14 orang, Sierra Leone Afrika Barat 12 orang, Pantai Gading Afrika Barat 8 orang dan Gambia Afrika Barat 8 orang.

Menurutnya, ratusan WNA tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, antara lain Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai Orang Asing Pemegang Izin Tinggal yang beradadi wilayah Indonesia dan melebihi masa berlakunya.

Ditambah lagi melanggar Pasal 123 yang menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta.

"Para WNA tersebut juga dapat dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa Pendeportasian dan Pencantuman dalam Daftar Penangkalan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menjelaskan pergerakan fluktuatif saham perusahaan sepanjang tahun berjalan disebabkan oleh kondisi makro dan global yang penuh tantangan. Tidak terdapat korelasi dengan proses hukum yang sedang berjalan.

Sebelumnya, Kejati DKI menjerat 9 tersangka kasus dugaan korupsi proyek fiktif di Telkom dengan nilai total mencapai Rp431 miliar. Perkara bermula saat Telkom bekerja sama dengan 9 perusahaan berbeda pada periode 2016-2018. Sementara itu saham Telkom bertengger Rp2.740.

Senior Vice President Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Indonesia Ahmad Reza menjelaskan saat ini share publik di Telkom mencapai 47%. Dari jumlah tersebut sekitar 80% berasal dari investor asing.

Kondisi yang terjadi di global berpengaruh terhadap kinerja saham Telkom. Perang dagang Amerika Serikat dan China hingga langkah The Fed yang mempertahankan suku bunga 4,25%-4,5% pada Mei 2025.

“Hubungan AS-China kurang kondusif, The Fed juga kemarin juga tetap suku bunganya. Ini menunjukan investor asing belum melihat ke ranah lokal dan fokus ke global. Jadi kami simpulkan [kasus hukum] tidak berdampak langsung terhadap harga saham, tetapi lebih ke arah image korporasi,” kata Reza, Jumat (16/5/2025).

Reza menambahkan meski demikian, Telkom melihat kondisi global mulai membaik. Dengan meredanya ketegangan perdagangan AS - China yang menurunkan biaya tarif impor, memberikan harapan untuk negara lain, termasuk Indonesia. Hal ini berpeluang mendorong investor untuk berinvestasi di pasar saham Indonesia.

Dia juga mengatakan kinerja saham Telkom sebenarnya tidak terlalu buruk. Jika dikaitkan dengan emiten telekomunikasi lainnya, penurunan saham Telkom tidak terlalu dalam secara tahunan.

“Kalau dikaitkan dengan YoY dengan lainnya, rasanya penurunan saham kami paling rendah dibandingkan dengan yang lain. Artinya, ada tekanan dari makro tetapi kami bisa jalan dengan baik,” kata Reza.

Diketahui secara tahunan, saham Telkom mengalami koreksi 8,97%. Adapun secara year to date (Ytd) masih tumbuh tipis 1,48%. Sementara itu jika dibandingkan emiten telekomunikasi lainnya, secara tahunan pergerakan saham Telkom masih relatif lebih rendah.

PT Indosat Tbk. (ISAT) mengalami koreksi 25,53% YoY. Sementara itu EXCL terkoreksi 8,4% YoY.

Sementara itu dari sisi pendapatan, anak usaha Telkom, Telkomsel, masih mendominasi pasar Indonesia. Pada 2024, Telkom mencatatkan pertumbuhan pendapatan 0,5% year on year/YoY dengan total pendapatan Rp150 triliun. Telkom mampu mempertahankan dominansi di industri dengan pangsa pasar terbesar mencapai 51,8%.

Sementara itu PT Indosat Tbk. (ISAT) menempati urutan kedua dengan porsi kontribusi pendapatan sebesar 28,1%. Pendapatan Indosat tumbuh 9% YoY dengan nilai pendapatan Rp55,9 triliun dan PT XL Axiata Tbk. menempati urutan ketiga dengan pendapatan Rp34,39 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kubu Sekretaris Jenderal alias Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memprotes keterangan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Budi Raharjo yang menyebut sebagian sumber dana suap kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan berasal dari kliennya.

Pada sidang perkara suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto, Jumat (16/5/2025), Arif menyebut pihaknya pada 2020 lalu telah menyampaikan kepada pimpinan KPK bahwa terjadi peristiwa suap terhadap Wahyu Setiawan. Dia mengaku seharusnya turut menuliskan nama Hasto dalam paparannya kepada pimpinan KPK.

"Pada saat penulisan di notulen kami sampaikan bahwa ini saudara terdakwa harus masuk karena ada sebagian sumber dana yang pada saat itu ditalangi sekitar Rp400 juta. Itu harus dipertanggungjawabkan," terang Arif di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).

Jaksa lalu kembali memastikan apabila pernyataan Arif itu berdasarkan analisisnya atau hasil mendengar dan melihat langsung.

Arif mengutarakan, dugaan bahwa sebagian uang suap berasal dari Hasto didapatkan dari bukti keterangan saksi, serta alat bukti yang didapatkan dari hasil penyidikan hingga tangkapan layar (screenshot) WhatsApp.

Pertanyaan jaksa KPK kepada Arif di persidangan itu lalu diprotes oleh penasihat hukum Hasto. Alvon Kurnia Palma, salah satu penasihat hukum Hasto, mengingatkan bahwa pemeriksaan Arif hari ini untuk dakwaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku oleh Hasto.

Alvon menilai pertanyaan jaksa kepada Arif soal uang suap itu tidak relevan. Apalagi sebelumnya disepakati Arif akan ditanyain soal pengejaran Hasto dan Harun hingga ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 8 Januari 2020.

"Ini terkait kesepakatan tadi di tanggal 8 [Januari 2020] kan kaitannya dengan OOJ [perintangan penyidikan] ya. Nah ini kan masuk pada ruang yang lain lagi, walaupun yang dikatakan fakta tapi itu di ruang berbeda. Itu maksud kami," ucap Alvon.

Untuk diketahui, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan di kasus Harun Masiku. Salah satu perbuatan yang ditudingkan kepada elite PDIP itu adalah memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam miliknya ke dalam air setelah tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan.

Pada dakwaan kedua, Hasto didakwa ikut memberikan uang suap kepada Wahyu Setiawan. Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan JPU Maret 2025 lalu, uang yang diberikan Hasto bersama-sama dengan Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku adalah SGD57.350 dan Rp600 juta.

Tujuannya, agar Wahyu bersama dengan Agustina Tio Fridelina menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 caleg terpilih Dapil Sumatera Selatan I. Permohonan itu ditujukan agar Riezky Aprilia diganti dengan Harun.

Padahal, Riezky Aprilia merupakan caleg yang saat itu memeroleh suara kedua terbesar setelah Nazarudin Kiemas, caleg terpilih dapil Sumsel I yang meninggal dunia. Akan tetapi, Hasto menginginkan agar Harun yang lolos menjadi anggota DPR menggantikan almarhum.

"Terdakwa menyampaikan bahwa Harun Masiku harus dibantu untuk menjadi anggota DPR RI karena sudah menjadi keputusan partai dan memberi perintah kepada Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri untuk mengurus Harun Masiku di KPU RI agar ditetapkan sebagai Anggota DPR RI dan melaporkan setiap perkembangan, baik mengenai komitmen, penyerahan uang dan segala hal terkait pengurusan Harun Masiku," demikian bunyi dakwaan jaksa.

Bisnis.com, BATAM - Sepanjang April hingga Mei 2025, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dan Polda Kepri telah mengamankan 23 Warga Negara Asing (WNA) bermasalah di wilayah tersebut.

"Para WNA bermasalah yang kami amankan dalam operasi gabungan Wira Waspada ini berasal dari China, Myanmar, Kanada hingga Bangladesh," kata Kepala Kantor Imigrasi Batam Hajar Aswad, Jumat (16/5/2025) di Batam.

Setelah diamankan, puluhan WNA itu akan dipulangkan ke negara masing-masing. "Para WNA ini terbukti melanggar aturan masuk dan bekerja di Indonesia hanya menggunakan visa kunjungan wisata," katanya lagi.

Dari 23 WNA yang diamankan, Imigrasi menangkap dua WNA China di salah satu penginapan di Batam Center pada 7 Mei 2025.

Kedua WNA China yang menyalahi aturan tinggal tersebut diketahui bekerja sebagai buruh kasar pada proyek pembangunan Opus Bay di Tanjunguncang.

"Selain itu WNA China ini berada di bawah tanggung jawab perusahaan subkon dari Surabaya. Jadi, kami berkoordinasi dengan Polda Kepri untuk penyelidikan," paparnya.

Selain itu, petugas Imigrasi Batam juga mengamankan 17 WNA Myanmar. Dari 17 WNA itu, 10 di antaranya menyalahi izin tinggal dan salah seorang WNA berinisial TS merupakan pencari suaka.

"TS ini diduga sebagai koordinator yang memberikan akomodasi dan transportasi kepada rekan senegaranya, dan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Mereka di Singapura ditawari pekerjaan sebagai pelayan, perawat, hingga asisten rumah tangga. Untuk menghindari kecurigaan di Batam, mereka sembunyi dan pindah-pindah penginapan," ujarnya.

Selanjutnya pada 15 Mei 2025, Imigrasi Batam juga mengamankan satu WNA Kanada berinisial DJM, yang dilaporkan membuat kerusuhan di sekitar Hotel OS Batam. "Untuk WNA Kanada, kami masih melakukan pemeriksaan kejiwaan," imbuhnya.

Untuk tiga orang WNA Bangladesh, Hajar menyebut mereka masuk secara ilegal dari pintu masuk tidak resmi.

Puluhan WNA ini terbukti melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Pasal 113 UU Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman 1 tahun pidana penjara dan/atau denda sebesar Rp100 juta.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengecam keras praktik percaloan tenaga kerja. Praktik tersebut dinilai melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini pencari kerja.

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Fahrurozi menyampaikan, percaloan tenaga kerja termasuk pungutan liar (pungli) terus menghantui para pencari kerja, untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya.

“Praktik percaloan juga melanggar hak asasi para pencari kerja untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya,” kata Fahrurozi mengutip Youtube Kemnaker, Kamis (15/5/2025).

Dari sisi perusahaan, Fahrurozi menilai bahwa praktik percaloan dapat berdampak negatif terhadap produktivitas perusahaan. Menurutnya, hal ini sangat memungkinkan perusahaan tidak mendapatkan pekerja/buruh sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.

Dampak jangka panjangnya, kata dia, produktivitas dan daya saing perusahaan dapat terganggu.

“Sehingga dampak dan praktik percaloan dan pungutan liar sangat mengganggu proses rekrutmen tenaga kerja dan juga produktivitas perusahaan,” tuturnya.

Lantaran praktik tersebut dinilai telah melanggar hak asasi manusia dalam mendapat pekerjaan dan mengganggu produktivitas dan daya saing perusahaan, Fahrurozi mengajak semua pihak untuk memberantas percaloan rekrutmen tenaga kerja.

Salah satu upaya yang dilakukan Kemnaker yakni dengan menandatangani deklarasi setop percaloan di sejumlah perusahaan serta membangun komitmen bersama agar proses rekrutmen tenaga kerja adil dan transparan.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas pelaku calo tenaga kerja. Praktik percaloan dinilai merusak ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia.

Dia menyampaikan, proses rekrutmen tenaga kerja harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang.

“Tentu kalau ditanya, Pak Menteri bagaimana kemudian masih ada praktik-praktik percaloan, ya kita akan proses,” kata Yassierli dalam sambutannya, mengutip YouTube Kemnaker, Kamis (15/5/2025).

Dalam hal ini, Yassierli menyebut bahwa calo tenaga kerja dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.

Yassierli mengatakan, Kemnaker sendiri memiliki Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan atau SIAPkerja, sebuah platform yang dirancang untuk membantu masyarakat mencari lowongan kerja dan mempersiapkan diri untuk masuk ke pasar kerja.

Melalui platform ini, Yassierli menyebut bahwa para pencari kerja dapat terhubung dengan perusahaan secara virtual, tanpa ada biaya tambahan. Proses rekrutmen juga dipastikan transparan.

“Disitulah terjadi interaksi virtual tanpa ada pihak ketiga,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan mantan anggota TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang bergabung dengan pasukan Rusia bisa kehilangan status kewarganegaraannya.

Supratman menuturkan bahwa hingga kemarin Satria belum mengajukan permohonan kehilangan status warga negara Indonesia (WNI) usai aktif dalam operasi militer Rusia.

"Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, status kewarganegaraannya dapat hilang," ucap Supratman, dilansir dari Antara.

Supratman menjelaskan bahwa status WNI Satria akan hilang dengan sendirinya ketika aktif dalam kegiatan militer asing tanpa izin dari Presiden RI, jika merujuk pada Pasal 23 huruf d dan e Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan serta Pasal 31 huruf c dan d Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Meski demikian, lanjut Supratman, terdapat prosedur yang harus dipenuhi agar pemerintah Indonesia dapat menerbitkan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan bagi Satria.

Prosedur dimaksud, kata dia, yakni instansi pusat, daerah, atau masyarakat harus melaporkan kepada Menkum jika mengetahui adanya WNI yang terindikasi kehilangan kewarganegaraan.

"Selanjutnya, Menkum akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut untuk menerbitkan surat keterangan dimaksud," katanya menambahkan.

Saat ini, kata Supratman, Kementerian Hukum (Kemenkum) telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow agar segera menyampaikan laporan kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria, yang terindikasi bergabung dengan tentara kedinasan Rusia tanpa izin Presiden RI.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hadi mengatakan bahwa Satria sudah dipecat dari keanggotaan Inspektorat Korps Marinir, berdasarkan putusan in absentia (putusan dengan ketidakhadiran terdakwa) Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta pada tanggal 6 April 2023.

"Dalam putusan itu, yang bersangkutan telah dipidana penjara selama 1 tahun dan terdapat pula tambahan pidana berupa pemecatan," ujar Laksma TNI Wira kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (10/5).

Dia menjelaskan bahwa Satria melakukan desersi sejak 13 Juni 2022 hingga saat ini. Oleh karena itu, Dilmil II-08 menjatuhkan hukuman berdasarkan Putusan Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 Tanggal 6 April 2023 dan Akte Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 Tanggal 17 April 2023.

Adapun keikutsertaan Satria dalam operasi militer Rusia viral di media sosial TikTok lewat video dari akun @zstorm689. Dalam video tersebut, terdapat dua foto seorang pria yang sama. Namun, dalam setiap foto memakai seragam yang berbeda, yakni seragam TNI AL dan seragam tentara Rusia.

Foto itu bertuliskan bahwa dahulu pria tersebut merupakan mantan prajurit Marinir TNI AL, tetapi sekarang telah menjadi anggota militer Rusia yang berperang di Ukraina.

Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil menilai bantuan pengamanan dari prajurit TNI untuk pengamanan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri keliru.

⁠Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pengerahan bantuan TNI untuk Kejaksaan itu dikhawatirkan dapat mempengaruhi hukum di Tanah Air.

"Surat perintah ini berpotensi mempengaruhi independensi penegakan hukum di Indonesia, karena kewenangan penegakan hukum tidak sepatutnya dicampuradukkan dengan tugas fungsi pertahanan yang dimiliki oleh TNI," ujar Usman saat dihubungi, Selasa (13/5/2025).

Dia menambahkan, tugas dan fungsi TNI seharusnya berfokus pada pertahanan dan tidak patut masuk ke ranah hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan RI.

Terlebih, kata Usman, hingga saat ini belum ada regulasi tentang perbantuan TNI dalam rangka operasi militer selain perang (OMSP).

"Kami menilai bahwa kerangka kerja sama bilateral antara TNI dan Kejaksaan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjadi dasar pengerahan pasukan perbantuan kepada Kejaksaan," tambahnya.

Di samping itu, koalisi masyarakat sipil juga memandang bahwa sejauh ini belum ada urgensi untuk mengamankan jajaran korps Adhyaksa oleh prajurit TNI.

"Pengamanan institusi sipil penegak hukum kejaksaan tidak memerlukan dukungan berupa pengerahan personel TNI karena tidak ada ancaman yang bisa menjustifikasi mengharuskan pengerahan satuan TNI," tuturnya.

Oleh karena itu, koalisi masyarakat sipil mendesak agar Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mencabut Surat Perintah tersebut dan mengembalikan peran TNI di ranah pertahanan.

Di samping itu, Usman mengatakan bahwa pihaknya juga mendesak kepada Jajaran Pimpinan DPR RI yang telah berjanji untuk menjamin tidak adanya dwifungsi TNI.

"Kami juga mendesak DPR RI untuk mendesak Presiden sebagai Kepala Pemerintah dan juga Menteri Pertahanan untuk memastikan pembatalan Surat Perintah tersebut, sebagai upaya menjaga tegaknya supremasi sipil dalam penegakan hukum di Indonesia yang menganut negara demokrasi konstitusional," pungkasnya.

Sekadar informasi, kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi ini yaitu Imparsial, YLBHI, KontraS, PBHI, Amnesty International Indonesia, ELSAM, Human Right Working Group (HRWG), WALHI, YLBHI hingga SETARA Institute.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan pengerahan TNI di jajaran korps Adhyaksa tidak mempengaruhi jalannya proses penegakan hukum.

Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan pemberian bantuan dari TNI justru menguntungkan pihaknya dari segi pengamanan

Terlebih, bantuan dari TNI khususnya di Kejagung, sudah berlangsung cukup lama, persisnya sejak Jaksa Agung Muda bidang Militer (Jampidmil) berdiri.

"Tidak ada [mempengaruhi penegakan hukum]," ujarnya saat dihubungi, Selasa (13/5/2025).

Di samping itu, Harli menekankan bahwa dalam perjanjian atau MoU antara Kejaksaan dengan TNI tidak memuat seluruh informasi bisa ditukarkan keduannya.

"Hampir di semua MoU ada klausul pertukaran informasi, tentu sifatnya informasi yang bisa dipertukarkan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, salah satu pihak yang turut menyoroti isu ini yaitu koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan.

Koalisi sipil itu menilai bahwa pemberian bantuan TNI untuk pengamanan kejaksaan (kejati dan kejari) di Indonesia itu bisa mempengaruhi independensi korps Adhyaksa dalam penegakan hukum.

"Surat perintah ini berpotensi mempengaruhi independensi penegakan hukum di Indonesia, karena kewenangan penegakan hukum tidak sepatutnya dicampuradukkan dengan tugas fungsi pertahanan yang dimiliki oleh TNI," ujar Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman saat dihubungi, Selasa (13/5/2025).

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) kepada 1.079 warga dan anak binaan beragama Buddha di seluruh Indonesia.

Pemberian remisi khusus dan pengurangan masa pidana itu dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak 2025 yang jatuh pada hari ini, Senin (12/5/2025).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan pemberian remisi keagamaan merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak-hak narapidana yang telah berproses dalam pembinaan.

"Remisi khusus keagamaan seperti ini adalah bentuk penghargaan atas perubahan perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Harapannya, ini menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali ke tengah masyarakat," ujar Agus melalui siaran pers, Senin (12/5/2025).

Secara terperinci, dari total 1.524 narapidana dan anak binaan beragama Buddha, sebanyak 1.079 di antaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima remisi khusus dan pengurangan masa pidana Waisak. Sebanyak 1.077 orang narapidana mendapatkan remisi, serta dua orang anak binaan mendapatkan pengurangan masa pidana.

Adapun dari 1.077 orang narapidana yang mendapatkan remisi khusus, sebanyak 1.072 orang menerima RK I atau pengurangan sebagian. Kemudian, 5 orang narapidana lainnya menerima RK II atau langsung bebas.

Sementara itu, dua anak binaan menerima pengurangan masa pidana atau PMP I yang berarti pengurangan sebagian.

"Besaran remisi yang diberikan bervariasi, mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan, tergantung pada masa pidana yang telah dijalani dan hasil evaluasi pembinaan," bunyi keterangan pers Ditjen PAS.

Secara kewilayahan, tiga wilayah dengan jumlah narapidana penerima remisi tertinggi adalah Sumatra Utara sebanyak 186 orang, Kalimantan Barat sebanyak 184 orang, dan DKI Jakarta sebanyak 150 orang.

Adapun, dua anak binaan yang menerima PMP I masing-masing berasal dari wilayah Kepulauan Riau dan Sumatra Utara.

Ditjen PAS menyebut pemberian remisi tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan hak narapidana, namun juga mendorong efisiensi anggaran negara melalui penghematan biaya makan warga binaan mencapai Rp620,1 juta.

Untuk diketahui, pemberian remisi dan PMP kepada narapidana dan anak binaan berlandaskan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang (UU) No.22/2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) No.32/1999 beserta perubahannya, serta Keputusan Presiden (Keppres) No.174/1999 tentang Remisi.

Per 2 Mei 2025, berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia mencapai 275.760 orang, terdiri dari tahanan, narapidana, anak, dan anak Binaan.