Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah ikut menyertakan sejumlah lembaga untuk masuk ke dalam Komite Pengawas dan Akuntabilitas pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Dua dari lima lembaga yang diikutsertakan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Untuk diketahui, terdapat lima lembaga yang diikutsertakan sebagai Komite Pengawas dan Akuntabilitas Danantara yaitu Ketua KPK, Kepala PPATK, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kapolri serta Jaksa Agung.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, penunjukan Ketua KPK dalam komite tersebut bukan merujuk pada kapasitas personal melainkan institusi. Dia memastikan setiap evaluasi, saran dan masukan yang nantinya disampaikan KPK adalah suatu keputusan organisasi.

"Melalui kolaborasi dengan tim Komite Pengawasan dan Akuntabilitas lainnya, yang terdiri atas Ketua PPATK, Ketua BPK, Kepala BPKP, Kapolri dan Jaksa Agung, KPK berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya perbaikan dan pembangunan negara, dengan melaksanakan pengawasan kepada BPI Danantara secara profesional dengan mengedepankan tata kelola yang baik," ujarnya kepada wartawan, dikutip Kamis (10/4/2025).

Lembaga antirasuah, terang Tessa, menyampaikan bahwa tidak akan ada konflik kepentingan kepengurusan KPK di dalam Danantara. Dia menyebut lembaganya akan memastikan setiap keputusan yang diambil tidak akan memengaruhi objektivitas KPK.

Tessa juga memastikan independensi KPK dalam penegakan uhkum akan tetap terjaga. Dia menjamin apabila ada kasus yang menjerat Danantara, maka KPK akan tetap bersifat objektif dan profesional.

"Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang melibatkan Danantara, KPK akan bertindak secara profesional dan objektif, mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, termasuk dalam kepengurusan tersebut," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa lembaganya juga memiliki independensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Hal itu termasuk dalam menjalankan fungsi pengawasan dan akuntabilitas Danantara.

"Menjadi bagian dari Danantara dalam rangka memenuhi harapan Bapak Presiden serta publik agar akuntabilitas dapat dijaga sedini mungkin dalam setiap proses bisnis/organisasi yang dilakukan oleh Danantara," ujar Ivan kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

Menurut Ivan, keberadaan komite tersebut di mana PPATK menjadi salah satu bagian darinya merupakan bukti pemerintah memegang prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk penyimpangan.

Sebagaimana disampaikan KPK, Ivan menyebut lembaganya juga akan tetap menjalankan fungsinya apabila ditemukan permasalahan hukum di Danantara.

"Dalam hal terjadi permasalahan hukum, rezim APU-PPT-PSPM yang menjadi lingkup tugas dan kewenangan PPATK akan menjalankan fungsinya secara independen untuk melakukan penegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku," jelasnya.

Untuk diketahui, Danantara resmi diluncurkan pada 24 Februari lalu. Sovereign wealth fund (SWF) baru RI itu mengelola aset-aset BUMN ratusan triliun rupiah. Danantara baru saja resmi menggenggam portofolio aset saham 13 emiten BUMN senilai total Rp761,8 triliun melalui perusahaan Holding Operasional PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI, melalui proses inbreng.

CEO Danantara, yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani berharap agar seluruh proses yang akan dijalankan setelah proses pengalihan saham tersebut lancar dan memicu sentimen positif dari pasar.

"Kita akan selalu menjaga itu sehingga sentimen positif ini bisa terus terjaga. Ini bisa kami buktikan dengan mengutamakan tata kelola usaha yang benar, transparansi, akuntabilitas dan juga integrita," kata Rosan saat ditemui pada sela acara gelar griya di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, pada 22 Maret 2025, pemerintah resmi mengalihkan saham mayoritas di 13 BUMN berstatus perusahaan terbuka dari Negara RI ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI sebagai bagian dari pembentukan Holding Operasional Danantara.

Pengalihan itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesiauntuk pendirian Holding Operasional.

PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang No. 1/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara RI melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Pengalihan saham dengan skema inbreng kepada BKI dilaporkan manajemen 13 emiten BUMN melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada Senin (24/3/2025).

Adapun, 13 BUMN itu termasuk 4 emiten bank BUMN dan 4 emiten kontraktor BUMN. Empat anggota bank pelat merah ialah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).

Selanjutnya, empat emiten BUMN karya, yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

Ditambah dengan lima BUMN di sektor lainnya, yaitu PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk. (GIAA), dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS).

Bisnis.com, JAKARTA - Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme hukuman mati terhadap terpidana dalam KUHP baru.

Dia menyampaikan hukuman mati pada KUHP teranyar itu tidak akan langsung mengeksekusi terpidana. Sebab, terpidana tersebut bakal diberikan kesempatan selama 10 tahun untuk bertobat.

"Terpidana mati lebih dahulu harus ditempatkan dalam tahanan selama 10 tahun untuk dievaluasi apakah yang bersangkutan benar-benar sudah taubatan nasuha dalam arti amat menyesali perbuatannya atau tidak," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).

Dia menambahkan, apabila terpidana itu sudah dinilai bertobat, hukumannya dapat diganti menjadi seumur hidup. Adapun, aturan ini berlaku baik itu kepada WNI atau WNA.

"Jika dinilai dia telah tobat, maka hukumannya dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup. Ketentuan ini berlaku bagi napi hukuman mati WNI atau WNA. Itu garis besarnya," imbuhnya.

Adapun, kata Yusril, hingga kini pemerintah tengah mempersiapkan UU KUHP baru tersebut agar bisa berlaku pada awal 2026.

"Pelaksanaan hukuman mati dalam KUHP Nasional pelaksanaannya harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Pemerintah kini sedang mempersiapkannya," pungkasnya.

Sekadar informasi, Jaksa Agung (JA), ST Burhanuddin mengungkap ada 300 terpidana mati yang masih belum dieksekusi di Indonesia hingga saat ini.

Dia menyampaikan pelaksanaan eksekusi mati itu kerap terkendala karena ratusan terpidana itu merupakan warga negara asing atau WNA.

Oleh karena itu, pihaknya harus berkoordinasi dengan negara yang bersangkutan melalui Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI.

Di samping itu, Burhanuddin juga mengemukakan bahwa banyak negara luar yang keberatan soal adanya eksekusi mati. Salah satu kasusnya yaitu berkaitan dengan peredaran narkoba.

"Sekarang kami untuk pelaksanaan hukuman mati sudah hampir 300-an yang hukumnya mati tapi tidak bisa dilaksanakan," ujar Burhanuddin dalam acara peluncuran buku di Kejati DKJ, Rabu (5/2/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menilai sikap Presiden Prabowo Subianto yang tidak ingin menghukum mati koruptor mencerminkan sosok negarawan.

Dia menekankan bahwa dalam setiap kebijakannya, Prabowo selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kemanusiaan.

"Jika seseorang sudah dieksekusi mati, tidak ada lagi kesempatan kita menghidupkan kembali orang tersebut, walaupun hakim sudah menyatakan 99,9% orang itu terbukti bersalah," ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).

Menurutnya, meskipun hakim telah menyatakan 99,9% koruptor bersalah, namun masih ada 0,1% kemungkinan tidak bersalah. Alhasil, koruptor masih memiliki kesempatan untuk bertobat.

"Presiden berbicara bukan sebagai seorang hakim, tetapi sebagai seorang negarawan, sebagai bapak bangsa yang berjiwa besar dan mengedepankan sisi kemanusiaan dari pada sisi lainnya," imbuhnya.

Sekadar informasi, Yusril juga mengungkap bahwa dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyatakan ada kans menghukum mati koruptor dalam keadaan tertentu.

Misalnya, saat terjadi perang, krisis ekonomi hingga bencana nasional. Namun, hingga saat ini RI tidak pernah menjatuhkan hukuman mati terhadap koruptor.

"Dalam keadaan tertentu itu adalah keadaan-keadaan yang luar biasa seperti keadaan perang, krisis ekonomi maupun bencana nasional yang sedang terjadi," pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan tidak ingin menghukum mati dalam wawancara eksklusif bersama enam pemimpin redaksi media nasional di Hambalang, Bogor.

Menurutnya, ada pilihan lain untuk memberikan efek jera terhadap koruptor. Misalnya, melalui mekanisme memiskinkan koruptor.

Namun, mekanisme tersebut tidak serta merta bisa diterapkan terhadap aset yang telah dimiliki oleh keluarga pada periode sebelum korupsi terjadi.

"Saya pada prinsipnya juga, kalau bisa kita cari efek jera yang tegas, tapi mungkin tidak sampai hukuman mati," tutur Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini besarnya surplus neraca perdagangan negara-negara Asean menjadi penyebab Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif tinggi.

Airlangga menjelaskan, Asean merupakan klaster kawasan yang memberi defisit neraca perdagangan terbesar kedua ke Amerika Serikat (AS), yakni sebesar US$239,9 miliar. Dalam konteks ini, Asean hanya kalah dari China.

Perinciannya, Vietnam memberi andil terhadap defisit neraca perdagangan AS sebesar US$129,4 miliar, Thailand sebesar US$48,3 miliar, Malaysia sebesar US$26,1 miliar, dan Indonesia sebesar US$19,3 miliar.

"Empat negara Asean ini masuk ke 15 negara yang mengakibatkan defisit di Amerika," ungkap Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).

Selanjutnya, papar Airlangga, Kamboja juga memberi andil terhadap defisit neraca perdagangan AS sebesar US$13,1 miliar, Filipina sebesar US$5,3 miliar, dan Laos sebesar US$0,8 miliar.

Hanya Singapura yang merupakan negara Asean yang menyumbang surplus neraca perdagangan AS, yaitu sebesar US$2,4 miliar.

"[Oleh sebab itu] tarif negara Asean rata-rata tinggi," ujar Airlangga.

Sebagai informasi, untuk kawasan Asean, Trump mengenakan tarif timbal balik sebesar 32% ke Indonesia. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia (24%) dan Filipina (17%).

Sementara itu, Kamboja (49%) menjadi negara dengan tarif timbal balik tertinggi di kawasan Asean, disusul Laos (48%), Vietnam (46%), Myanmar (44%), dan Thailand (36%). Adapun Singapura menjadi negara di Asean dengan tarif terendah, yaitu 10%.

Airlangga menyampaikan bahwa kesamaan nasib negara-negara Asean itu menjadi krusial. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto sengaja terbang ke Kuala Lumpur untuk menemui Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, beberapa waktu lalu.

"Untuk menyatukan langkah Asean karena ini adalah strategi yang diambil Asean," jelas politikus Partai Golkar itu.

Pada kesempatan berbeda, Airlangga memang sempat menyebutkan bahwa para menteri perdagangan negara-negara anggota Asean akan berkumpul pada 10 April 2025 untuk membahas perihal kebijakan tarif timbal balik Trump.

Dia mengklaim bahwa semua negara Asean sepakat untuk tidak melakukan retaliasi, melainkan mengambil jalur negosiasi dengan AS. Caranya, yaitu dengan memperbarui kesepakatan US-Asean Trade and Investment Facilitation Agreement (TIFA).

"Karena TIFA sendiri secara bilateral ditandatangani pada tahun 1996 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi, sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA," jelas Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan melakukan reformasi perpajakan secara besar-besaran imbas kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Lagkah reformasi besar-besaran ini mencakup bidang perpajakan, bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Sri Mulyani menuturkan bahwa, reformasi itu ditujukan untuk meringankan beban dunia usaha dan meningkatkan daya saing nasional. Maka, reformasi kali ini dilakukan secara lebih ambisius, baik dari sisi administrasi maupun penyesuaian tarif.

Hal ini disampaikannya di depan jajaran investor, ekonom, hingga pelaku usaha lintas sektor di Ruang Assembly Hall, Lantai 9. Menara Mandiri Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman No. 54-55, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

“Perbaikan administrasi perbaikan dan kepabianan dari mulai pemeriksaan pajak restitusi pajak perizinan ini equivalent mengurangi tarif hingga 2% sendiri,” ujarnya dalam forum itu.

Dia melanjutkan bahwa pemerintah mencatat, tarif yang dikenakan terhadap pelaku usaha dapat mencapai 32 persen. Namun, dengan berbagai langkah reformasi yang disiapkan, beban itu dapat ditekan secara signifikan.

“Jadi ini adalah reform yang bisa kita lakukan di pajak bea cukai hanya dari sisi administratif penyederhanaan akan mengurangi beban.Jadi kalau tadi dunia usaha akan kena 32%ini bisa dengan berbagai reform 2% lebih rendah,” ucapnya.

Sri Mulyani mengungkapkan, kebijakan perpajakan atas PPh impor akan disesuaikan untuk produk-produk tertentu. Tarif yang semula 2,5 persen akan diturunkan menjadi 0,5 persen.

Sehingga, kata Sri Mulyani berarti ada pengurangan beban sebesar 2 persen lagi. Selain itu, penyesuaian tarif juga akan dilakukan terhadap produk impor dari Amerika Serikat yang termasuk dalam skema most favored nation.

Dia menjabarkan bahwa tarif yang semula 5–10 persen akan diturunkan menjadi 0–5 persen. Kebijakan ini berpotensi menurunkan beban tarif hingga 5 persen.

“Jadi anything yang bisa mengurangi tarif karena sudah adanya beban tarif selama belum turun dari Amerika akan coba kami lakukan,” ucapnya.

Penyesuaian Bea Keluar CPO

Adapun untuk produk minyak kelapa sawit (CPO), Sri Mulyani menyebutkan bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian bea keluar. Kebijakan ini diperkirakan memberikan dampak pengurangan beban hingga 5 persen.

Tak hanya itu, dia menekankan bahwa Pemerintah juga akan mempercepat penerapan bea masuk anti-dumping dan safeguard hanya dalam waktu 15 hari. Hal ini merupakan respons atas permintaan dari Kementerian Perdagangan dan Kemenko Perekonomian.

“Jadi kami akan terus melakukan reform terutama di bidang pajak bea dan cukai dan prosedur supaya ini betul-betul mengurangi beban sesuai dengan penekanan Bapak Presiden ini adalah waktu yang tepat untuk kontraksi dan reform yang lebih ambisius,” pungkas Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan melakukan reformasi perpajakan secara besar-besaran imbas kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Lagkah reformasi besar-besaran ini mencakup bidang perpajakan, bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Sri Mulyani menuturkan bahwa, reformasi itu ditujukan untuk meringankan beban dunia usaha dan meningkatkan daya saing nasional. Maka, reformasi kali ini dilakukan secara lebih ambisius, baik dari sisi administrasi maupun penyesuaian tarif.

Hal ini disampaikannya di depan jajaran investor, ekonom, hingga pelaku usaha lintas sektor di Ruang Assembly Hall, Lantai 9. Menara Mandiri Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman No. 54-55, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

“Perbaikan administrasi perbaikan dan kepabianan dari mulai pemeriksaan pajak restitusi pajak perizinan ini equivalent mengurangi tarif hingga 2% sendiri,” ujarnya dalam forum itu.

Dia melanjutkan bahwa pemerintah mencatat, tarif yang dikenakan terhadap pelaku usaha dapat mencapai 32 persen. Namun, dengan berbagai langkah reformasi yang disiapkan, beban itu dapat ditekan secara signifikan.

“Jadi ini adalah reform yang bisa kita lakukan di pajak bea cukai hanya dari sisi administratif penyederhanaan akan mengurangi beban.Jadi kalau tadi dunia usaha akan kena 32%ini bisa dengan berbagai reform 2% lebih rendah,” ucapnya.

Sri Mulyani mengungkapkan, kebijakan perpajakan atas PPh impor akan disesuaikan untuk produk-produk tertentu. Tarif yang semula 2,5 persen akan diturunkan menjadi 0,5 persen.

Sehingga, kata Sri Mulyani berarti ada pengurangan beban sebesar 2 persen lagi. Selain itu, penyesuaian tarif juga akan dilakukan terhadap produk impor dari Amerika Serikat yang termasuk dalam skema most favored nation.

Dia menjabarkan bahwa tarif yang semula 5–10 persen akan diturunkan menjadi 0–5 persen. Kebijakan ini berpotensi menurunkan beban tarif hingga 5 persen.

“Jadi anything yang bisa mengurangi tarif karena sudah adanya beban tarif selama belum turun dari Amerika akan coba kami lakukan,” ucapnya.

Penyesuaian Bea Keluar CPO

Adapun untuk produk minyak kelapa sawit (CPO), Sri Mulyani menyebutkan bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian bea keluar. Kebijakan ini diperkirakan memberikan dampak pengurangan beban hingga 5 persen.

Tak hanya itu, dia menekankan bahwa Pemerintah juga akan mempercepat penerapan bea masuk anti-dumping dan safeguard hanya dalam waktu 15 hari. Hal ini merupakan respons atas permintaan dari Kementerian Perdagangan dan Kemenko Perekonomian.

“Jadi kami akan terus melakukan reform terutama di bidang pajak bea dan cukai dan prosedur supaya ini betul-betul mengurangi beban sesuai dengan penekanan Bapak Presiden ini adalah waktu yang tepat untuk kontraksi dan reform yang lebih ambisius,” pungkas Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dapat apresiasi dari publik karena merealisasikan janjinya membangun penjara khusus untuk koruptor di pulau terpencil yang dikelilingi ikan hiu.

Analis Sosial Politik & Komunikasi Kebijakan Publik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Syukron Jamal berpandangan masyarakat sudah sangat kesal dan marah terhadap para koruptor yang tidak pernah kapok usai dipenjara.

Maka dari itu, Syukron juga mengapresiasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang merealisasikan keinginan Presiden Prabowo Subianto membangun penjara khusus untuk koruptor.

"Publik sudah geram dengan para koruptor di negeri ini, lalu Menteri Imipas langsung gerak cepat merealisasikannya, ini patut kita dukung dan apresiasi," tutur Syukron di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Syukron optimistis penjara khusus koruptor yang kini tengah disiapkan Menteri Imipas tersebut bisa membuat para koruptor di Indonesia kapok untuk melakukan korupsi lagi.

"Penjara khusus ini nantinya akan menjadi shock therapy sekaligus memberikan efek jera mengingat perilaku koruptif ini sudah seperti mendarah daging, makin mengerikan jika tidak ada upaya ekstra," katanya.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto mengatakan pihaknya telah menyiapkan tiga tempat untuk merealisasikan wacana Presiden Prabowo Subianto membuat penjara di pulau terpencil khusus koruptor di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan.

"Perlu saya informasikan bahwa Bapak Presiden bercita-cita untuk membangun Lembaga Pemasyarakatan yang modern, super-maximum security yang tempatnya di pulau terpencil. Ini kami pilih di mana lokasi yang tepat untuk membangun Lapas modern super-maximum security," kata Agus saat acara pemberian remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jumat (28/3).

"Saya sudah komunikasi dengan Menteri Kehutanan untuk minta beberapa lokasi. Satu lokasi sudah kami dapat di Jawa Barat, kami minta untuk di Jawa Timur, dan satu lagi di wilayah Kalimantan," tegas mantan Wakapolri itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memperpanjang tenggat waktu bagi perusahaan ByteDance untuk melepaskan aset aplikasi TikTok di Amerika Serikat berpotensi melanggar hukum.

Melansir dari Reuters, anggota Demokrat terkemuka di Komite Intelijen Senat, Senator Mark Warner menuturkan adanya kemungkinan kesepakatan yang sedang dipertimbangkan untuk menyelesaikan masalah ini tidak akan memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang tahun 2024.

Menurut Warner, kesepakatan yang dilaporkan tersebut akan mempertahankan peran operasional material bagi ByteDance dengan tidak hanya memungkinkannya untuk mempertahankan saham ekuitas yang signifikan, tetapi juga peran aktif dalam pengembangan dan pemeliharaan teknologi.

Hal ini, menurutnya, akan berisiko merusak kepercayaan publik terhadap keamanan nasional aplikasi tersebut.

Adapun, dalam kesepakatan yang sedang dibahas rencana untuk memisahkan operasi TikTok di AS menjadi perusahaan baru yang berpusat di AS dan mayoritas dimiliki oleh investor dalam negeri.

Namun, rencana tersebut masih memerlukan persetujuan dari pemerintah China, yang belum secara terbuka mendukung penjualan tersebut.

“Setiap divestasi yang memenuhi syarat harus memastikan pemutusan operasional yang bersih dari ByteDance dan TikTok AS, termasuk dengan mencegah salah satu perusahaan untuk terus mengembangkan, memengaruhi, atau mengakses data pribadi atau kode sumber," tulis Warner.

Beberapa anggota parlemen menilai bahwa Trump harus menegakkan hukum yang mengharuskan TikTok berhenti beroperasi paling lambat 19 Januari 2025, kecuali ByteDance menyelesaikan divestasi asetnya di AS.

Meskipun demikian, Trump memilih untuk tidak menegakkan hukum tersebut setelah memulai masa jabatan keduanya pada 20 Januari.

Pada Jumat sebelumnya, Trump mengumumkan memperpanjang tenggat waktu selama 75 hari bagi ByteDance untuk menjual aset TikTok di AS kepada pembeli non-China.

Jika tidak, TikTok akan menghadapi larangan yang seharusnya berlaku pada bulan Januari berdasarkan undang-undang tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah sebulan penuh menjalankan puasa Ramadan, umat muslim bisa langsung melanjutkan puasa syawal untuk mendapat syafaat yang lebih besar dari Allah SWT.

Melansir dari NU Online, puasa Syawal bisa dilakukan pada tangal 2-7 Syawal. Meskipun beberapa menyebutkan puasa ini juga bisa dilakukan selama 6 hari dalam ketentuan masih dalam bulan Syawal.

Keutamaan melakukan puasa Syawal yakni mendapatkan pahala yang melimpah, diampuni dosanya, hingga mendapat syafaat seperti berpuasa seperti satu tahun penuh.

"Barangsiapa berpuasa selama bulan ramadhan dan kemudian mengikutinya dengan enam hari syawal akan (pahala) seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun" (HR Muslim).

Niat Puasa Syawal

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ سُنَّةِ الشَّوَّالِ لِلّهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghadin ‘an adâ’i sunnatis Syawwali lillahi ta‘âlâ

Artinya, “Aku berniat puasa sunnah Syawal esok hari karena Allah.”

Tata Cara Puasa Syawal

Tata cara melakukan puasa syawal yakni dengan melakukannya di bulan Syawal.

Namun sebelum melakukan puasa Syawal, ada baiknya seseorang mengganti puasa Ramadan atau meng-qadha. Kemudian muncul pertanyaan lanjutan tentang puasa sunnah ini.

Bolehkah seorang muslim melakukan puasa syawal tidak berurutan 6 hari?

Umat muslim diperbolehkan untuk melakukan puasa syawal selama 6 hari tanpa harus berurutan.

Sayyid Abdullah al-Hadrami pernah ditanya mengenai puasa syawal yang dikerjakan secara terpisah.

Kemudian beliau menjawab bahwa puasa Syawal tidak harus dilakukan dengan cara terus-menerus, dan boleh dilakukan dengan cara terpisah-pisah, yang penting semuanya dilakukan pada bulan Syawal.

Dalam kitabnya disebutkan:

هَلْ يُشْتَرَطُ فَي صِيَامِ السِّتِّ مِنْ شَوَّالٍ اَلتَّوَالِي؟ اَلْجَوَابُ: اِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيْهَا التَّوَالِي، وَيَكْفِيْكَ أَنْ تَصُوْمَ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ وَاِنْ كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً، طَالَمَا وَقَعَتْ كُلُّهَا فِي الشَّهْرِ

Artinya, “Apakah disyaratkan dalam puasa Syawal untuk terus-menerus? Jawaban: sesungguhnya tidak disyaratkan dalam puasa Syawal untuk terus-menerus, dan cukup bagimu untuk puasa enam hari dari bulan Syawal sekalipun terpisah-pisah, sepanjang semua puasa tersebut dilakukan di dalam bulan ini (Syawal).” (Sayyid Abdullah al-Hadrami, al-Wajiz fi Ahkamis Shiyam wa Ma’ahu Fatawa Ramadhan, [Daru Hadramaut: 2011], halaman 139).

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa melakukan puasa sunnah Syawal dapat dilakukan dengan dua cara yakni:

1. Terus-menerus, misal dari tanggal 2 hingga tanggal 7 Syawal tanpa henti

2. Terpisah, misal tanggal 2 Syawal puasa, esoknya tidak, dan di tanggal 4 Syawal kembali puasa, begitu juga seterusnya

Bisnis.com, JAKARTA - Dua layanan masyarakat yang ditunggu waktu bukanya adalah imigrasi dan dukcapil.

Imigrasi untuk pengurusan paspor, dan dukcapil untuk pengurusan KTP.

Lantas kapankah layanan dua lembaga itu mulai buka kembali setelah libur lebaran 2025?

Berikut jadwal buka layanan imigrasi dan dukcapil setelah libur lebaran 2025

Imigrasi

Mengutip laman resmi imigrasi Yogyakarta, disebutkan layanan kantor Imigrasi di seluruh Indonesia akan tutup untuk sementara selama libur dan cuti bersama Idulfitri 1446 H serta libur dan cuti Bersama Hari Raya Nyepi, yang berlangsung pada 27 Maret s.d. 7 April 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyampaikan beberapa imbauan penting bagi masyarakat, baik WNI maupun WNA, yang akan melakukan pengurusan layanan keimigrasian.

“Sistem visa dapat menerima permohonan hingga Kamis, 27 Maret 2025. Namun, hari kerja terakhir sebelum cuti bersama dan libur Lebaran serta Nyepi adalah Rabu, 26 Maret 2025. Jadi, bagi masyarakat yang punya kebutuhan mendesak untuk mengurus paspor, silakan diselesaikan sebelum tanggal 26 Maret,” jelas Godam.

Sementara itu, masyarakat dapat mengakses layanan perpanjangan izin tinggal melalui evisa.imigrasi.go.id untuk menghindari overstay. Proses verifikasi petugas akan diselesaikan setelah libur Idulfitri. Untuk pengajuan visa, permohonan yang masuk mulai tanggal 27 Maret 2025 dan selama libur dan cuti bersama akan mulai diproses pada Selasa, 8 April 2025.

Godam juga menyebutkan imbauan penting lainnya bagi WNI yang akan mengurus paspor, di antaranya:

Untuk keperluan mendesak, gunakan layanan percepatan paspor sehari jadi sebelum 27 Maret 2025.
Kantor imigrasi menyediakan layanan percepatan paspor sehari jadi. Layanan ini dapat diakses di seluruh kantor imigrasi dan Immigration Lounge dengan biaya Rp. 1.000.000,- plus biaya paspor elektronik sebesar Rp. 950.000,-. Perlu diperhatikan bahwa layanan ini tidak berlaku untuk pengurusan penggantian paspor karena rusak ataupun hilang.

Immigration Lounge adalah layanan khusus pelayanan pembuatan paspor satu hari jadi serta perpanjangan Visa on Arrival (VoA) untuk warga negara asing (WNA). Di Immigration Lounge, pengurusan paspor lebih efektif dan efisien. Hanya dalam waktu satu jam, paspor sudah selesai dan langsung dapat diambil. Saat ini, fasilitas Immigration Lounge tersedia di Pondok Indah Mall 3 (Jakarta Selatan), Senayan City (Jakarta Pusat), Mal Taman Anggrek (Jakarta Barat), Grand Metropolitan Mall (Bekasi), Pesona Square Mall (Depok), Ciputra World Surabaya dan Icon Mall Gresik (Jawa Timur).

Bagi yang sudah selesai mengurus paspor, segera ambil paspor sebelum tanggal 27 Maret 2025. Kantor Imigrasi akan ditutup selama libur Idul Fitri dan akan kembali buka pada tanggal 8 April 2024.

Masyarakat yang sudah memiliki jadwal pengurusan paspor setelah libur Lebaran namun masih berada di kampung halaman, bisa melakukan penjadwalan ulang melalui aplikasi M-Paspor.

Masyarakat yang membutuhkan layanan darurat seperti pengurusan paspor untuk keperluan pengobatan di luar negeri dan keadaan darurat lain seperti keluarga inti meninggal atau sakit di luar negeri, dapat menghubungi hotline Kantor Imigrasi terdekat

“Selama libur ada petugas kami di kantor-kantor imigrasi yang piket pelayanan. Layanan ini hanya untuk kondisi yang benar-benar mendesak, misalnya pemohon sakit dan harus berobat di luar negeri; atau pemohon adalah keluarga inti seseorang yang meninggal atau sakit di luar negeri, untuk hal ini harus dibuktikan dengan dokumen pendukung,” papar Godam.

Untuk informasi terkini seputar layanan keimigrasian maupun hotline masing-masing kantor imigrasi, masyarakat dapat mengunjungi www.imigrasi.go.id atau media sosial masing-masing kantor imigrasi.

Dukcapil

Pelayanan pada libur hari raya idul fitri tahun 2025

Buka di hari libur;
- Jum'at, 28 Maret 2025 (08.00-11.00 Wita)
- Kamis, 3 April 2025 (08.00-12.00 Wita)
- Jum'at, 4 April 2025 (08.00-11.00 Wita)

Buka kembali sepenuhnya pada hari,
Selasa, 8 April 2025

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, rupanya tidak asal umbar ancaman. Dia tidak perlu menunggu 3 bulan atau 100 hari, untuk merealisasikan janji politiknya. Trump langsung gerak cepat. Dia menghukum negara-negara, yang dianggap musuh atau merugikan ekonomi AS dengan tarif timbal balik atau reciprocal tariff yang cukup tinggi.

Ada banyak negara yang kena hukuman Trump. Asia, Afrika, Uni Eropa terdampak. Hampir semua negara anggota kerja sama BRICS terkena imbasnya. Hanya Brasil yang relatif ringan. Negeri Samba itu hanya kena tarif timbal balik sebesar 10%. Jauh lebih rendah dibandingkan negara BRICS lainnya seperti Indonesia, Afrika Selatan, China, dan India yang kisarannya di angka 26% - 34%.

Negara BRICS lainnya yang tidak kena tarif Trump adalah Rusia. Namun demikian, kondisi Rusia berbeda dengan negara anggota pakta kerja sama ekonomi tersebut. Rusia tanpa dikenakan tarif, mereka harus bertahan dari berbagai macam sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat, terutama AS.

BRICS belakangan tampil sebagai alternatif kekuatan global di tengah dominasi Barat Salah satu kampanye negara-negara tersebut adalah mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sebagai mata uang perdagangan. Mereka mengampanyekan dedolarisasi. Kampanye ini sempat disinggung oleh Trump. Dia bahkan siap menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang menjadi anggota BRICS.

Dalam catatan Bisnis, pada tanggal 2 Desember 2024 lalu, Trump telah mengancam untuk mengenakan tarif 100% kepada BRICS jika 'ngotot' membuat mata uang baru. "Gagasan bahwa Negara-negara BRICS mencoba untuk menjauh dari dolar sementara kita berdiri dan menonton sudah berakhir," kata Trump.

Selang 4 bulan kemudian, gagasan itu benar-benar direalisasikan. Tidak pernah mundur. Trump benar-benar menghukum, negara-negara BRICS dengan tarif yang cukup tinggi.

Indonesia, yang pada periode pertama Trump aman dari ganjaran tarif, juga tidak bisa berkelit. Kena tarif 32%. India 26%, China 34%, dan Afrika Selatan 30%.
Sementara itu, salah satu pentolan BRICS, Brasil justru berada di angka yang relatif moderat. Mereka hanya kena 10%.

Brasil Diuntungkan?

Terlepas dari alasan Brasil menerima 'perlakuan' berbeda dibandingkan dengan anggota BRICS, tarif Trump dinilai akan menguntungkan ekonomi negara terbesar di Amerika Selatan tersebut.

Mengutip Reuters, pasar lokal bereaksi positif terhadap pengumuman Trump. Real Brasil menguat melewati 5,60 per dolar AS dan mencapai level tertinggi sejak Oktober 2024.

Sementara itu, indeks saham acuan naik tipis 0,23%, dengan banyak yang menunjukkan bahwa beban tarif Brasil yang relatif lebih ringan dapat melindunginya dari risiko perdagangan utama sekaligus menarik aliran modal yang beralih dari Amerika Serikat.

Tim peneliti XP mengatakan kebijakan tarif Trump "buruk secara absolut, tetapi berpotensi positif bagi Brasil," karena perang dagang dapat mendatangkan keuntungan bagi pusat komoditas tersebut sekaligus mempercepat investasi China dalam infrastruktur di seluruh negeri dan Amerika Latin secara lebih luas.

"Selama tahun 2018-2020, di tengah perang dagang dengan Tiongkok, permintaan Tiongkok terhadap komoditas beralih dari AS ke Brasil, yang menguntungkan produk-produk seperti kacang kedelai dan jagung," kata XP.

Iana Ferrao, mitra dan ekonom di BTG Pactual, mengatakan tarif yang dikenakan pada Brasil melegakan mereka yang takut akan hukuman yang lebih berat. "Karena tarif pada negara-negara lain meningkat lebih tajam, sektor-sektor tertentu di Brasil dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang relatif," katanya.

Luis Stuhlbergjer, kepala investasi di Verde Asset Management, mengatakan hubungan perdagangan Brasil yang seimbang dengan Washington berarti negara itu "sangat diuntungkan" di bawah paket tarif di seluruh dunia. "Pertanyaannya adalah apakah Brasil akan mampu memanfaatkan peluang ini," tambahnya.

Bangkitnya Populisme Brasil

Sikap pemerintahan Trump yang lebih lunak ke Brasil juga bisa dibaca secara politik. Apalagi, Brasil sebentar lagi menyelenggarakan Pemilihan Umum alias Pemilu pada tahun 2026 nanti. Salah satu kandidat yang muncul antara lain, mantan presiden Jair Bolsonaro.

Bolsonaro adalah sekutu Trump. Mereka merepresentasikan politikus sayap kanan dengan janji-janji politik yang sangat populis. Dia belum lama ini misalnya mengatakan jika terpilih lagi sebagai presiden menarik Brazil dari BRICS dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Yang terakhir telah dilakukan oleh Trump.

Sebagaimana diberitakan Antara, pernyataan Bolsonaro hanya beberapa pekan setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden Argentina Javier Milei —sekutu dekat Bolsonaro— memutuskan untuk keluar dari sejumlah organisasi dan badan internasional.

Bolsonaro berjanji akan meneken "perjanjian pertahanan yang kuat" dengan AS, memberantas terorisme di perbatasan Brazil dengan Paraguay dan Argentina, serta mengizinkan pangkalan militer AS beroperasi di kawasan itu.

Meski dilarang mencalonkan diri, Bolsonaro dikabarkan akan ikut bertarung dalam pemilihan presiden 2026. Dia berharap Trump bisa menekan pengadilan Brazil untuk menunda larangan terhadap kegiatan politiknya.

Dia juga mengusulkan agar Trump menjatuhkan sanksi pada pemerintahan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva. Sanksi itu bisa membantu Bolsonaro kembali ke dunia politik.

Pada Januari 2023, para pendukung Bolsonaro menduduki gedung-gedung pemerintah, termasuk istana presiden, di Brasilia untuk memprotes hasil pemilihan presiden 2022. Sekitar 2.000 orang ditahan dalam peristiwa itu.

Brazil adalah salah satu negara pendiri BRICS, yakni kelompok 11 negara yang juga beranggotakan Rusia, China, India, dan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjatuhkan reciprocal tariff atau tarif timbal balik terhadap Indonesia sebesar 32%. Hukuman Trump kepada RI itu diumumkan di Gedung Putih, Washington DC, pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat.

Sebagaimana dilansir dari laman resmi Gedung Putih, Trump menyoroti penerapan kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor. Trump merasa keberatan dengan kebijakan pemerintahan Indonesia yang berupaya meningkatkan penggunaan produk lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor.

Selain itu, Trump juga menyoroti tentang rezim perizinan impor yang kompleks. Izin impor di Indonesia, bisa melibatkan banyak instansi dan sejumlah kementerian, meskipun otorisasi perizinan impor ada di Kementerian Perdagangan.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah kewajiban perusahaan SDA untuk memindahkan semua pendapatan ekspor atau Devisa Hasil Ekspor (DHE) mereka ke dalam negeri untuk transaksi senilai $250.000 atau lebih. Kebijakan DHE baru berlaku 1 Maret 2025 lalu.

Trump, lanjut laporan dari Gedung Putih, juga menganggap Indonesia tidak adil karena mengenakan tarif terhadap etanol sebesar 30%. Padahal AS hanya 2,5%.

"Tarif moneter dan tarif non-moneter adalah dua jenis hambatan perdagangan yang digunakan pemerintah untuk mengatur impor dan ekspor. Presiden Trump menangkal keduanya melalui tarif timbal balik untuk melindungi pekerja dan industri Amerika dari praktik tidak adil ini," demikian keterangan resmi Gedung Putih yang dikutip, Kamis (3/4/2025).

Kebijakan Tarif Trump

Adapun, Presiden AS Donald Trump telah memberlakukan pengenaan tarif dasar 10% untuk semua produk impor ke Amerika Serikat (AS) dan bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar di negara tersebut. Vietnam mendapat tarif timbal balik "resiprokal" tertinggi 46%, sementara Indonesia 32%.

Kebijakan kontroversial yang diumumkan Trump di Rose Garden, Gedung Putih pada Rabu sore (2/4/2025) waktu setempat memperdalam perang dagang yang ia mulai saat dirinya kembali menjabat sebagai Presiden AS.

Bea masuk ini akan menimbulkan hambatan baru di negara dengan ekonomi konsumen terbesar di dunia ini, membalikkan liberalisasi perdagangan selama puluhan tahun yang telah membentuk tatanan global, dan menciptakan perang dagang baru.

Negara-negara yang menjadi mitra dagang AS diperkirakan akan merespons dengan "tindakan balasan" masing-masing yang dapat menyebabkan harga-harga melonjak untuk semua produk, mulai dari sepeda hingga wine. Saham-saham berjangka AS merosot setelah pengumuman Trump.

“Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.