Bisnis.com,JAKARTA - Tim Kuasa Hukum Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Trikasih Lembong atau Tom Lembong optimis dapat memenangkan sidang gugatan praperadilan melawan Kejaksaan Agung (Kejagung)

Hal tersebut diungkapkan oleh Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, dalam konferensi pers jelang sidang putusan praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) besok, Selasa (26/11/2024).

“Kami sangat optimis, Kami sangat optimis bahwa permohonan kami akan dikabulkan,” tuturnya ketika ditemui di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

Perbesar

Pasalnya Ari menilai bahwa hingga akhir persidangan tak ada satu bukti yang dapat ditunjukkan oleh Jaksa, yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Tom Lembong menjadi tersangka.

“Apalagi dalam sesuai dengan keterangan dari beberapa ahli bahkan ahli BPKP yang mereka hadirkan sendiri, mengatakan, bahwa kerugian negara itu merupakan hal yang pokok dalam perkara korupsi terutama pasal 2 dan pasal 3,” ungkapnya.

Lantaran belum ada temuan soal audit kerugian negara tersebut, dia lantas menegaskan bahwa Tom Lembong tak dapat ditetapkan sebagai tersangka.

“Jadi sampai saat ini mereka belum menemukan adanya audit kerugian negara, baru asumsi, Itu juga tadi dalam kesimpulan mereka katakan belum ada,” terangnya.

Sebab demikian, dia menyimpulkan bahwa mantan menteri perdagangan tersebut tak bisa dijadikan menjadi tersangka.

“Bagaimana orang bisa dijadikan tersangka dengan perkara korupsi, sehingga kami masih optimis bahwa permohonan kami akan dikabulkan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Golkar buka suara usai kadernya, yakni Gubernur Bengkulu nonaktif Rohidin Mersyah resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Wakil Ketua Umum Golkar Adies Kadir menyebut pihaknya akan meminta Rohidin Mersyah agar mematuhi seluruh proses hukum yang ada.

"Golkar ini kan partai taat hukum, jadi tentunya Partai Golkar akan mengimbau kepada beliau untuk mengikuti seluruh proses hukum," ujar Adies saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (25/11/2024).

Golkar, kata Adies, akan mengikuti peraturan yang berlaku mengenai kadernya yang merupakan calon gubernur (cagub) Bengkulu, namun kini menjadi tahanan penegak hukum.

Sebelumnya, Rohidin meyakini bakal tetap menang di Pilkada Bengkulu kendati kini ditahan sebagai tersangka KPK. Hal itu disampaikan Rohidin usai diumumkan sebagai tersangka oleh KPK dan resmi ditahan untuk 20 hari ke depan sejak Minggu (24/11/2024).

Petahana yang kini kembali mencalonkan diri sebagai calon gubernur (cagub) Bengkulu itu meminta agar masyarakat tenang dan menjaga kondusivitas. Dia tidak ingin ada yang berperilaku anarkis.

"Terkait dengan proses hukum saya sebagai calon gubernur akan berjalan sesuai dengan aturan dan saya juga akan bertanggung jawab dengan proses hukum ini dan dengan sangat kooperatif dengan pihak KPK," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (24/11/2024).

Tidak hanya itu, Rohidin percaya bahwa calon wakil gubernurnya, yakni Meriani mampu melakukan konsolidasi agar bisa memenangkan Pilkada Bengkulu 2024.

"Karena kekuatan kita semakin kuat semakin solid, sebagai penutup saya pesan kepada Tim Rommer [Rohidin-Meriani] untuk turun bergerilya, menyatukan kekuatan, merapatkan barisan, jaga soliditas. Saya yakin betul kita pasti menang. Saya sangat kuat menghadapi persoalan ini. Bagi saya ini hal biasa dalam sebuah proses politik," pesannya.

OTT KPK

Adapun, pihak KPK membantah bahwa proses hukum terhadap Rohidin bernuansa politis karena dilakukan jelang beberapa hari saja sebelum pemungutan suara pada 27 November 2024.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya sudah mendapatkan laporan masyarakat dari beberapa bulan yang lalu. Kegiatan penyelidikan juga telah dilakukan sebelum akhirnya mendapatkan informasi rencana penyerahan uang pada Jumat 22 November 2024.

"Jadi, apakah ada nuansa politis? Saya kira tidak," kata Alex, sapaannya, pada konferensi pers, Minggu (24/11/2024).

Adapun selain Rohidin, KPK turut menetapkan dua orang lain sebagai tersangka. Mereka adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Isnan Fajri (IF) serta Adc Gubernur Evriansyah (EV) alias Anca.

Ketiganya diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e Undang-undang (UU) No.31/1999 sebagaimana telah diubah pada UU No.20/2001 jo. pasal 55 KUHP.

"KPK telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk menaikan perkara ini ke tahap penyidikan. KPK selanjutnya menetapkan tiga orang sebagai Tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11/2024).

Alex, sapaannya, menjelaskan bahwa perkara bermula saat OTT dilakukan pada Sabtu 23 November 2024. Namun, pihak KPK sebelumnya telah mendapatkan laporan masyarakat bahwa ada penerimaan sejumlah uang oleh Anca sleaku Adc. Gubernur Bengkulu dan Isnan selaku Sekda.

Uang itu diduga diterima pada Jumat 22 November 2024 untuk kepentingan Rohidin, yang saat ini merupakan calon gubernur (cagub) petahana di Pilkada Bengkulu.

Tim KPK yang bergerak ke Bengkulu pada 23 November lalu mengamankan total delapan orang, termasuk Rohidin, Isnan dan Anca. Lima orang lainnya masing-masing adalah kepala dinas dan biro di lingkungan Pemprov Bengkulu. Ada total yang sebesar Rp7 miliar yang diamankan sebagai bukti pada OTT tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto buka suara soal rencana pemerintah untuk memulangkan terpidana mati Mary Jane dan tahanan Bali Nine ke Filipina dan Australia.

Menurutnya, wacana terkait pemulangan terpidana atau transfer of prisoner Mary Jane dan Bali Nine ke negara asalnya masih dibahas oleh pemerintah.

“Sekarang belum ya [pemulangan terpidana ke negara asal] masih dalam pembahasan,” ujarnya di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (25/11/2024).

Dia mengatakan hal tersebut sesuai dengan amanat UU No 22/2022 tentang pemasyarakatan, pasal 45 ayat 1. Dikatakan, bahwa dimungkinkan ada transfer of prisoner dari Indonesia ke negara asal tahanan.

Namun, Agus tak menampik bahwa ayat 2 beleid tersebut menyebutkan transfer of prisoner diatur dengan undang-undang. Padahal, kata dia, saat ini tidak ada UU yang mengatur soal transfer tahanan dari Indonesia ke negara asalnya.

Mantan Wakapolri tersebut mengatakan pemerintah akan melihat berbagai aspek sebelum melaksanakan transfer of prisoner, seperti Mary Jane dan tahanan Bali Nine. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan utama.

“Mengingat mereka juga telah menjalani hukuman lebih dari 2/3 hukuman kemudian keberadaan di sini menjadi beban,” jelasnya.

Senada dengan pernyataan Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra, Agus mengatakan negara yang bersangkutan harus mengakui kedaulatan dan sistem hukum di Indonesia.

Selain itu, pemerintah negara tersebut juga harus melanjutkan sisa hukuman di sana.

“Kemudian, tidak ada permasalahan di belakang hari maka mungkin kita akan pertimbangkan transfer of prisoner kepada beberapa [tahanan] sesuai dengan negara-negara yang mengajukan itu,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Indonesia telah sepakat untuk memulangkan lima orang terpidana seumur hidup Bali Nine ke Australia. Kelima napi WNA anggota Bali Nine tersebut, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Kelimanya saat ini tengah menjalani hukuman seumur hidup karena kasus penyelundupan narkoba. Mereka ditangkap di Bandara Ngurai Rai karena ditemukan heroin terikat di tubuh mereka.

Sebagai informasi,kelompok yang dikenal dengan nama Bali Nine terdiri dari sembilan warga negara Australia yang ditangkap di Bali pada tahun 2005.

Selain memulangkan tahanan seumur hidup bagian dari Bali Nine, pemerintah Indonesia juga akan mengupayakan kepulangan tahanan Indonesia yang ditahan di Australia.

"Presiden [Prabowo Subianto] telah menyetujui secara prinsip atas dasar kemanusiaan,” ujar kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas seperti yang dilansir Reuters pada Minggu 24 November 2024.

Kesepakatan ini diduga merupakan hasil perundingan antara Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Prabowo selama pertemuan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di sela-sela KTT APEC di Peru.

Reuters melaporkan bahwa belum lama ini Indonesia mengonfirmasi Mary Jane Veloso, seorang wanita Filipina yang dijatuhi hukuman mati karena perdagangan narkoba dalam kasus terpisah, akan diizinkan menjalani sisa hukumannya di negara asalnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 01, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendapatkan dukungan dari Pemuda Pancasila dan sejumlah relawan lainnya, sebelum gelaran kampanye akbar di Lapangan Banteng.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Suswono sempat berfoto dengan sejumlah relawan sebelum bertolak menuju kampanye akbar bertajuk 'Satu1n Jakarta' di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2024).

Sejumlah relawan dari berbagai simpul, antara lain Pemuda Pancasila mengungkap dukungannya kepada pasangan calon (paslon) RIDO dan siap memastikan kemenangan keduanya dalan satu putaran.

"Kami mendukung paslon nomor urut 01 untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta," ucap salah seorang relawan seraya berfoto dengan Suswono.

Adapun, hari ini akan menjadi kampanye terakhir Pilkada Jakarta 2024. Selepas kampanye akbar, masa tenang diberlakukan pada 24-26 November dan pencoblosan berlangsung pada 27 November 2024.

Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) Basri Baco mengatakan, masyarakat Jakarta diharapkan berpartisipasi aktif pada pemungutan suara Pilkada pada 27 November mendatang.

"Harapannya dengan pesta rakyat Satu1n Jakarta ini, semua rakyat Jakarta benar-benar bisa bersatu menghadapi Pilkada serentak tanggal 27 November dengan penuh kedamaian," katanya.

Menurut Basri, konser rakyat Satu1n Jakarta akan dimeriahkan oleh artis-artis ternama, di antaranya Rhoma Irama, Vierra, Element, Vita Alvia, Jiung, Trio Macan, Selvi Aprilia, dan artis lainnya.

"Ada juga pesta kuliner makan gratis, yang sudah disiapkan sebanyak 25.000 porsi untuk buat warga Jakarta," pungkas Basri Baco.

Bisnis.com, JAKARTA - Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar, polisi yang tembak polisi di Solok Selatan, Sumatra Barat, resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan foto yang diterima Bisnis, AKP Dadang Iskandar sekarang sudah diborgol dan memakai baju tahanan. Dia juga dikawal oleh dua orang polisi berseragam Provos.

Komisi III DPR bakal memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Sumatra Barat Irjen Suharyono terkait kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatra Barat.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman berpandangan bahwa kasus polisi tembak polisi tersebut telah mencoreng nama baik Korps Bhayangkara di mata masyarakat Indonesia.

Ditambah lagi, menurut Habiburokhman, kepolisian juga mengistimewakan pelaku penambang ilegal yang ditangkap, karena tersangka tidak diborgol, bahkan pelaku sempat merokok di ruang pemeriksaan.

"Saya sudah lihat videonya, tersangka ini berjalan tanpa di borgol, begitu di dalam ruangan bahkan terlihat dia juga merokok, dengan menggunakan jaket tidak pakai rompi atau baju tahanan, tidak di borgol," tuturnya di Jakarta, Jumat (22/11).

Habiburokhman mencurigai bahwa pelaku penambang ilegal tersebut di-backing oleh petinggi Polri, sehingga bisa seenaknya ketika ditangkap dan diperiksa Kepolisian.

Maka dari itu, Habiburokhman menegaskan bahwa Komisi III bakal memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Sumatra Barat Irjen Suharyono untuk mencari tahu siapa petinggi Polri yang membacking pelaku penambang ilegal tersebut.

"Jadi dipertanyakan apakah ada aksi untuk membekingi penambangan ilegal, sehingga ketika tambang ilegal tersebut ditindak, orang ini marah, nah ini harus diusut tuntas," katanya.

Kronologi Polisi Tembak Polisi

Kronologi penembakan yang menyebabkan seorang polisi tewas bermula saat Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tidak terima sejumlah tersangka kasus penggalian tambang ilegal jenis sirtu atau galian C. Mereka ditangkap oleh Kasat Reskrim AKP Ulil Riyanto Anshari di Solok Selatan, Sumatra Barat.

Tidak terima dengan penangkapan tersebut, AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim AKP Ulil Riyanto Anshari saat yang bersangkutan melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka.

"Kabag Ops itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela ya,” tutur Kapolda Sumatra Barat Irjen Polisi Suharyono saat dikonfirmasi, Jumat (22/11).

Suharyono mengemukakan bahwa pihaknya masih mendalami apakah ada upaya untuk pengamanan dari para tersangka kepada Kabag Ops Polres Solok Selatan Dadang Iskandar agar bisa melakukan galian ilegal atau tidak.

Namun, Suharyono menegaskan sanksi etik yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) siap dijatuhkan kepada Dadang Iskandar. Kepolisian juga bakal sanksi pidana karena melalukan tindak pidana pembunuhan.

"Ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang berupaya menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini,” katanya.

Konten Premium

Taruhan Besar di Saham Adaro Minerals (ADMR)

Harga Kopi Makin Pahit Lagi

Adu Cuan Emiten Ritel Matahari (LPPF) Vs Ramayana (RALS) di Kuartal III/2024

Dapatkan konten-konten eksklusif dari Bisnis.com dengan cara bergabung di BisnisID.Masuk / DaftarLihat lainnya

Bisnis.com, DENPASAR - Calon Gubernur Made Muliawan Arya atau De Gadjah mempertanyakan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi yang tidak kunjung terealisasi dan malahan diduga menjadi masalah hukum yang saat ini ditangani Mabes Polri.

"Bagaimana pembangunan jalan tol saat ini ditangani Bareskrim, bisa dijelaskan apa kebijakan bapak jika itu menjadi kasus hukum dan bagaimana memastikan proyek tersebut bebas dari KKN," tanya De Gadjah kepada Koster dalam sesi tanya jawab Debat Pilgub Bali pada Rabu (20/11/2024).

Pada kesempatan pertama, Wayan Koster-Giri Prasta tidak menjawab pertanyaan tersebut, akan tetapi De Gadjah kembali bertanya masalah tersebut saat menanggapi jawaban Koster, dia meminta pertanyaan tersebut harus dijawab.

Koster kemudian menjawab sekaligus membantah jika proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi tersangkut kasus hukum karena prosedurnya sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Dugaan adanya kongkalikong atau KKN di pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi, menurut Koster, hanya isu.

"Berkaitan dengan pembangunan jalan tol, perubahan Perusda menjadi Perumda bukan asal-asalan, karen berlakunya peraturan pemerintah yang baru dan di dalam pembebasan milik Pemprov Bali dalam starus Hak Guna Usaha (HGU), itu di aprasial oleh lembaga independen, dan kebijakan ini adalah kebijakan Menteri PU untuk pembangunan jalan tol, Pemerintah Provinsi Bali tugasnya adalah menetapkan lokasi, sesuai dengan kewenangan Gubernur. Dan di dalam proses itu tidak ada kongkalikong atau permainan itu hanya isu saja saya berani pertanggungjawabkan niskala skala," jawab Koster.

Giri Prasta menambahkan jawaban agar pembangunan tol agar jangan dipolitisasi karena pembangunannya demi kepentingan rakyat Bali.

Bisnis.com, RIO DE JANEIRO — Forum Group of Twenty atau G20 mengusulkan reformasi terhadap sejumlah lembaga internasional seperti Bank Dunia agar lebih bermanfaat untuk negara-negara berkembang dan emerging countries.

Hal itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah resmi ditutupnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024).

Airlangga menyebut banyak aspirasi negara berkembang yang mengusulkan adanya reformasi di tubuh lembaga-lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi multilateral seperti Bank Dunia.

"Dan ini sangat terkait dengan transisi energi, terkait dengan climate di mana dengan peran World Bank yang berbeda, saat dengan didirikan sekitar puluhan tahun yang lalu sehingga kebutuhan terhadap negara-negara emerging countries itu jauh meningkat," kata Airlangga saat ditemui di Hotel Hilton Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024).

Airlangga pun menyampaikan bahwa Indonesia diminta untuk menyuarakan hal tersebut oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Menurutnya, suara Indonesia didengar.

"Terutama Indonesia dianggap sebagai middle power, dan juga sebagai negara demokratik yang transisi politiknya berjalan secara baik," imbuh Politisi Partai Golkar itu.

Adapun mengenai pembiayaan iklim atau transisi energi, Presiden Prabowo Subianto pada Sesi Ketiga Pertemuan Pemimpin Negara menyampaikan sejumlah potensi energi terbarukan di Indonesia.

Prabowo, kata Airlangga, menyampaikan kepada forum bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk energi terbarukan sampai dengan 75 gigawatt dalam 15 tahun ke depan.

Selain itu, RI disebut berkomitmen untuk menjadi leading sector di sejumlah energi non-fosil seperti hidro, geothermal, solar, dan tidal wave.

"Dan juga memikirkan untuk masuk ke small modular reactor. Dan Indonesia juga memiliki potensi di bidang thorium. Dan ini sejalan dengan yang dibicarakan oleh berbagai negara yang lain," tuturnya.

Negara Berkembang Pimpin G20

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyoroti bahwa negara berkembang kini telah memimpin forum ekonomi terbesar dunia sejak 2022.

Untuk diketahui, ada empat negara berkembang yang memimpin G20 dari 2022 sampai 2025. Mulai dari Indonesia pada 2022, India pada 2023, Brasil pada 2024 serta dilanjutkan oleh Afrika Selatan pada 2025.

"Indonesia, India, Brasil dan sekarang Afrika Selatan membawa sudut pandang yang merupakan kepentingan dari mayoritas populasi dunia," ujar Lula pada sesi penutup KTT G20 yang diselenggarakan di Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024).

Adapun KTT G20 di bawah Presidensi Indonesia diselenggarakan di Bali, sedangkan G20 India di New Delhi. Kemudian, puncak Presidensi oleh Brasil diadakan di Rio de Janeiro.

"Dimulai di Bali, melewati New Delhi dan sampai di Rio de Janeiro, kami berusaha untuk mempromosikan langkah-langkah yang bisa memiliki dampak konkret di hidup masyarakat," ujarnya kepada forum.

Adapun Presidensi G20 Brasil, terang Lula, memiliki tiga pilar utama. Pertama, Global Alliance Against Hunger and Poverty (Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan).

Kedua, reformasi tata kelola global. Ketiga, transisi energi serta perubahan iklim.

Ketiga isu pilar utama Presidensi G20 Brasil itu dibahas dalam tiga sesi pertemuan pemimpin negara yang digelar 18-19 November 2024. Ketiganya juga sudah diadopsi ke Leaders' Declaration sejak hari pertama KTT.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyampaikan terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso masih ditahan di Lapas Yogyakarta.

Ketua Kelompok Kerja Humas Dirjen Pemasyarakatan, Deddy Eduar Eka Saputra mengatakan bahwa Mary Jane hingga saat ini masih menjalani kegiatan di lapas perempuan tersebut.

"Dirjen Pemasyarakatan memastikan saat ini terpidana mati Mary Jane Veloso masih menjalani pidana dan mengikuti kegiatan pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11/2024).

Dengan demikian, Deddy menegaskan bahwa terpidana mati dalam kasus penyelundupan narkoba itu masih belum dipindahkan ke negara asalnya.

"Belum ada kesepakatan pembebasan dan/atau pemulangan Mary Jane Veloso ke Filipina," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Mary Jane bakal dipindahkan ke Filipina dengan kebijakan transfer of prisoner.

Dia menjelaskan, kebijakan itu dapat terpenuhi setelah negara pemohon memenuhi syarat kebijakan pemindahan pidana itu.

Salah satunya, Mary Jane harus menjalani sisa hukuman sesuai putusan pengadilan Indonesia. Di samping itu, perkiraannya Mary Jane bakal dipindahkan pada akhir tahun ini.

"[Diperkirakan] proses pemindahan Mary Jane akan dilakukan pada Desember 2024," tutur Yusril dalam keterangan tertulisnya.

Sebagai informasi, Mary Jane Veloso ditangkap di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta karena tertangkap tangan membawa 2,6 kilogram heroin pada April 2010.

Selanjutnya pada Oktober 2010, Mary Jane divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta.

Saat akan menjalani eksekusi mati bersama delapan terpidana kasus narkoba di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, 29 April 2015, Mary Jane urung dieksekusi karena permintaan Presiden Filipina ketika itu Benigno Aquino.

Bisnis.com, Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Namun, dalam penyelesaian tersebut, Supratman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tidak terikat oleh tenggat waktu dalam menandatangani keputusan presiden atau Keppres pemindahan ibu kota ke IKN.

“Soal deadline-nya [Keppres pemindahan ibu kota], karena pak Presiden Prabowo menginginkan seluruh sarana dan prasarana dasar ya, baik itu legislatif, kemudian eksekutif, dan yudikatifnya terpenuhi [di IKN]. Itu aja, nah sekarang kita kan lihat politik anggarannya ke depan,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (19/11/2024).

Supratman menambahkan, dalam waktu dekat ini, Presiden Prabowo ingin proses pembangunan gedung DPR/MPR/DPD bisa segera dilakukan.

Tak hanya itu, Prabowo ingin gedung Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) juga segera dibangun, karena itu sebagai tiga pilar kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Dengan demikian, lanjut eks Ketua Baleg DPR ini, sudah tidak ada masalah apapun, bahkan sekarang pembangunan gedung untuk beberapa kementerian dan apartemen untuk tempat tinggalnya sedang dikebut hingga tahap penyelesaian.

“Jadi prinsipnya bukan soal dikasih target kapan, kan pemerintah yang akan mengukur kapan ketiga lembaga itu bisa berkantor, termasuk untuk tempat tinggalnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengemukakan bahwa revisi Undang-Undang (UU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) akan berlaku seusai Presiden menerbitkan Keppres pemindahan ibu kota. Selama itu belum, maka Jakarta masih menjadi ibu kota Republik Indonesia.

“Di Undang-undang itu sudah jelas dinyatakan Undang2 tentang DKJ itu akan berlaku setelah keputusan presiden menyangkut pemindahan ibu kota selesai ditandatangan. Nggak ada debatable lagi, jadi hari ini ibu kota kita masih tetap di Jakarta dan namanya masih juga daerah khusus ibu kota Jakarta,” tandasnya.

Bisnis com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membantah telah membebaskan terpidana mati asal Filipina, Mary Jane.

Yusril menyatakan pemerintah Indonesia tidak membebaskan terpidana mati Mary Jane, namun mengembalikannya ke negara asal melalui kebijakan pemindahan narapidana atau "transfer of prisoner".

"Tidak ada kata bebas dalam statemen Presiden Marcos itu. ‘bring her back to the Philippines' artinya membawa dia kembali ke Filipina," kata Yusril melalui keterangan pers, Rabu (20/11/2024).

Dia juga menjelaskan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh negara pemohon pemindahan narapidana atau transfer of prisoner yaitu, mengakui dan menghormati putusan final pengadilan Indonesia.

Kemudian, napi tersebut dikembalikan ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman di sana sesuai putusan pengadilan Indonesia.

Syarat selanjutnya terkait biaya pemindahan dan pengamanan selama perjalanan menjadi tanggungan negara yang memohon untuk memindahkan terpidana.

"Bahwa setelah kembali ke negaranya dan menjalani hukuman di sana, kewenangan pembinaan terhadap napi tersebut beralih menjadi kewenangan negaranya," kata Yusril.

Adapun, soal pemberian keringanan hukuman berupa remisi, grasi dan sejenisnya, Yusril mengatakan, hal tersebut menjadi kewenangan kepala negara yang bersangkutan.

"Dalam kasus Mary Jane, yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia, mungkin saja Presiden Marcos akan memberikan grasi dan mengubah hukumannya menjadi hukuman seumur hidup, mengingat pidana mati telah dihapuskan dalam hukum pidana Filipina, maka langkah itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Filipina," pungkasnya.

Sebelumnya, Yusril mempertimbangkan pemindahan narapidana asing, termasuk terpidana kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso, sebagai respons atas permintaan dari negara asal mereka.

Dalam pertemuan dengan Duta Besar Filipina untuk Indonesia pada Senin (11/11/2024), dia menjelaskan bahwa keputusan ini sejalan dengan kerja sama bersama kedua negara untuk menegakkan hukum dan diplomasi internasional.

"Hal ini sudah kami bahas secara internal dan dengan Presiden Prabowo Subianto," kata Yusril.

Menurutnya, bahwa Kementeriannya sedang menyusun kebijakan untuk menangani narapidana asing di Indonesia, bisa melalui perundingan bilateral atau perjanjian pemindahan narapidana.

Yusril menegaskan, meskipun Indonesia menghormati permintaan pemerintah Filipina, namun kedaulatan hukum Indonesia harus ditegakkan, termasuk menghormati putusan pengadilan Indonesia.

Veloso ditangkap karena perdagangan narkoba pada 2010 dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Setelah mendapat penangguhan hukuman sementara pada 2015, dia tetap dijatuhi hukuman mati sejak saat itu.

Bisnis.com, JAKARTA - China mengatakan kepada para eksekutif terkemuka Wall Street bahwa mereka akan melanjutkan reformasi pasar modal dan membuka sektor keuangan bagi orang asing.

Selain itu, mereka juga akan mendukung Hong Kong dalam memperkuat kredibilitasnya sebagai pusat keuangan global.

Janji para pembuat kebijakan China pada KTT Global Leaders’ Investment Summit ketiga di Hong Kong ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS berikutnya dan perlambatan yang mengganggu stabilitas negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia.

“Kami akan menciptakan lingkungan bisnis inklusif yang menguntungkan bagi investor luar dan pemimpin bisnis yang datang ke China,” kata Zhu Hexin, wakil gubernur bank sentral China dan Kepala Administrasi Valuta Asing Negara dikutip dari Reuters, Selasa (19/11/2024).

Dia menuturkan, pihaknya membuka tangan bagi investor asing. Mereka dipersilakan datang ke daratan untuk ikut serta dalam keberhasilan pembangunan ekonomi China.

Ketua Komisi Regulasi Sekuritas China (CSRC) Wu Qing menambahkan bahwa China akan menghilangkan hambatan investasi dan menerapkan langkah-langkah pendukung sambil memperdalam reformasi pasar modal.

Wakil Perdana Menteri China He Lifeng menambahkan pemerintah juga akan mendukung lebih banyak perusahaan berkualitas tinggi dari China untuk mencatatkan dan menerbitkan obligasi di Hong Kong.

He Lifeng mengatakan langkah-langkah stimulus yang dilakukan negara tersebut baru-baru ini secara bertahap mulai berlaku dan menguntungkan pasar Hong Kong. Dia mengatakan Beijing akan membantu mendukung lembaga keuangan China untuk memperluas bisnis mereka di Hong Kong.

“Kami akan memperbaiki mekanisme penerbitan obligasi negara secara berkala, terus meningkatkan penerbitan di Hong Kong, dan mendukung Hong Kong dalam mengkonsolidasikan posisinya sebagai pusat bisnis keuangan global,” ujarnya tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Dukungan tersebut diberikan saat masa depan Hong Kong sebagai pusat keuangan menghadapi pengawasan. Posisi Hong Kong sebagai pusat keuangan global kian suram dalam beberapa tahun terakhir setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional pada 2020.

Pemerintah negara-negara Barat mengatakan hal ini telah mengganggu otonomi wilayah tersebut, namun pihak berwenang China mengatakan perlunya memulihkan ketertiban setelah protes massal pro-demokrasi pada 2019.

Pada Selasa, Pengadilan Tinggi Hong Kong memenjarakan 45 aktivis pro-demokrasi hingga 10 tahun menyusul persidangan penting mengenai keamanan nasional yang telah merusak gerakan demokrasi di kota itu dan menuai kritik dari AS dan negara-negara lain.

Adapun, KTT tersebut diselenggarakan oleh Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA), dihadiri oleh para CEO perusahaan terkemuka Wall Street termasuk Citigroup, Goldman Sachs, dan Morgan Stanley.

Bisnis.com, BADUNG - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, menunda keberangkatan sebanyak 292 orang warga negara Indonesia (WNI) keluar negeri karena diduga menjadi pekerja migran tidak sesuai prosedur selama Januari-Oktober 2024.

"Total ada 355 orang, termasuk 63 warga negara asing yang kami tunda keberangkatannya," kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Suhendra di Badung, Bali, Selasa (19/11/2024).

Sedangkan warga negara asing (WNA) yang ditunda berangkat keluar wilayah Indonesia, kata dia, karena beberapa sebab salah satunya masuk dalam daftar pencegahan.

Adapun total jumlah WNI/WNA yang ditunda keberangkatan keluar negeri itu lebih rendah dibandingkan penundaan pada periode sama 2023 yang mencapai 800 orang.

Selain menyelamatkan WNI keluar Indonesia karena diduga menjadi pekerja migran nonprosedur, pihaknya juga menolak masuk WNA sebanyak 942 orang atau lebih rendah dibandingkan periode sama 2023 mencapai 986 orang karena beragam sebab.

Penyebab itu di antaranya tidak mengantongi visa, persoalan masa berlaku paspor, pengejaran Interpol, masuk daftar kriminal hingga alasan keimigrasian lainnya.

Pihaknya juga mendeportasi sebanyak 159 orang WNA dan sebanyak 209 WNA lainnya didetensi.

Paling banyak asal WNA yang dideportasi itu yakni dari Nigeria sebanyak 37 kasus, Rusia 29 kasus, China 19 kasus, Amerika Serikat 17 kasus dan Australia serta Uganda sama-sama 13 kasus karena alasan melebihi izin tinggal dan pelanggaran aturan undang-undang.

Selama 10 bulan itu, Imigrasi Ngurah Rai menangani total 11,7 juta pelintas, sebanyak 5,36 juta di antaranya adalah kedatangan WNA.

Adapun 10 besar asal negara pelintas internasional itu yakni Australia sebanyak 1,3 juta, India sebanyak 460 ribu, China sebanyak 404 ribu, Inggris sebanyak 257 ribu, Korea Selatan sebanyak 247 ribu.

Kemudian Prancis sebanyak 240 ribu, Amerika Serikat sebanyak 226 ribu, Malaysia sebanyak 211 ribu, Jerman sebanyak 184 ribu dan Singapura ada 171 ribu.