Bisnis.com, DENPASAR - Pasangan Calon Gubernur I Made Muliawan Arya - Putu Agus Suradnyana (Mulia - PAS) unggul di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan Badung.

Made Muliawan atau De Gadjah dan Putu Suradnyana merupakan calon gubernur Bali yang memperoleh dukungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Prabowo, pasangan Mulia - Pas khususnya Made Muliawan Arya atau De Gadjah sudah dikenalnya dengan baik, "Pendapat saya, saya sangat gembira, nanti saya bisa kerja sama dengan Gubernur yang saya kenal hatinya. Saya kira saudara-saudara mengerti maksud saya," jelas Prabowo, Minggu (3/11/2024).

Adapun, berdasarkan perhitungan, pasangan Mulia - PAS memperoleh 293 suara dan Wayan Koster - Giri Prasta (Koster - Giri) memperoleh 226 suara. Sedangkan suara tidak sah 19 suara. Sedangkan untuk Bupati dan Wakil Bupati Badung, pasangam I Wayan Adi Arnawa - Bagus Alit Sucipta memperoleh 78 suara. Sedangkan pasangan I Wayan Suyasa - I Putu Alit Yandinata memperoleh 42 suara.

Jumlah daftar pemilih pada Pilkada 2024 di Lapas Kerobokan sebanyak 538 orang dengan rincian pegawai sebanyak 26 dan warga binaan sebanyak 512 orang.

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS Lokasi Khusus ini dihadiri langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Kerobokan, RM. Kristyo Nugroho, Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bali, dan Kapolsek Kuta Utara. TPS Lokasi Khusus ini untuk memfasilitasi pemilih yang tidak bisa memilih di domisilinya saat hari pemungutan suara, karena kondisi tertentu dan terkonsentrasi di suatu tempat berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor. 7 Tahun 2022.

Nugroho menjelaskan bahwa di Lapas Kerobokan pada Pilkada 2024 ini terdapat 1 TPS Lokasi Khusus dengan total jumlah pemilih sebanyak 538 orang, yang terdiri dari 26 orang pegawai dan 512 orang warga binaan. "Kami beserta seluruh jajaran Lapas Kerobokan memastikan pelaksanaan pemungutan suara berjalan aman, tertib, dan kondusif, karena kami sudah melakukan koordinasi dan persiapan jauh hari sebelumnya. Selain itu kami juga sudah menerapkan sistem dalam pemanggilan warga binaan serta sinergi dengan TNI/Polri", jelas Nugroho dikutip dari siaran pers, Rabu (27/11/2024).

Pada kesempatan yang lain, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Bali, Pramella Y. Pasaribu mengapresiasi sinergitas dan koordinasi yang sudah dilakukan Lapas Kerobokan untuk menyambut Pilkada 2024. “Saya harap pelaksanaan pemungutan suara di TPS Lokasi Khusus Lapas Kerobokan ini dapat menjadi bukti bahwa Lapas selain tempat pembinaan, warga binaan juga diberikan hak selayaknya Warga Negara Indonesia”, ungkap Kakanwil.

Penyelenggaraan pemungutan suara melalui TPS Lokasi Khusus ini merupakan komitmen Lapas Kerobokan untuk memenuhi hak bagi warga binaan sebagai Warga Negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 10 Ayat 1 huruf (g) menyebutkan bahwa Narapidana berhak atas hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk hak memilih.

Konten Premium

Zurich Syariah Bocorkan Skema Pengalihan Polis UUS Sonwelis dan Axa Insurance

Kisi-Kisi untuk Pemegang Saham GOTO Soal Laju 2025

Pilah-pilih Saham Lapis Dua Jelang Akhir Tahun, Mana Paling Prospektif?

Dapatkan konten-konten eksklusif dari Bisnis.com dengan cara bergabung di BisnisID.Masuk / DaftarLihat lainnya

Bisnis.com, CIREBON- Sebanyak 27 tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mapolresta Cirebon turut berpartisipasi dalam pemungutan suara pilkada serentak, Rabu (27/11/2024).

Pelayanan pencoblosan ini dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus yang telah disiapkan di dalam rutan untuk memastikan hak suara para tahanan tetap terlindungi meskipun berada dalam penahanan.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni mengatakan, pencoblosan berlangsung aman dan tertib di bawah pengawasan ketat petugas keamanan.

"Tahanan yang memberikan suara di TPS Rutan Mapolresta Cirebon terdiri dari 24 laki-laki dan 3 perempuan. Mereka terdaftar di tiga TPS, yaitu TPS 01 dengan 7 pemilih, TPS 02 dengan 11 pemilih, dan TPS 09 dengan 9 pemilih," ujar Sumarni.

Pelaksanaan pencoblosan ini melibatkan petugas dari TPS 01, 02, dan 09 Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Prosesnya juga diawasi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), serta saksi dari pasangan calon (paslon).

"Kami memastikan bahwa seluruh tahapan dilakukan secara transparan dan sesuai aturan. Hak pilih warga negara, termasuk tahanan, harus tetap dihormati," tambahnya.

Pihaknya berharap, melalui upaya ini, partisipasi aktif masyarakat, termasuk tahanan, dalam Pilkada Serentak 2024 dapat meningkat. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi yang menjamin hak pilih setiap individu tanpa memandang status hukum mereka.

Salah satu tahanan yang ikut memberikan suara mengaku senang mendapat kesempatan berpartisipasi dalam Pilkada meski berada di balik jeruji.

"Kami merasa dihargai sebagai warga negara. Semoga suara kami bisa memberikan perubahan yang lebih baik," ujar seorang tahanan yang enggan disebutkan namanya.

Bisnis.com, CIREBON - Sebanyak 651 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon memanfaatkan hak pilih mereka dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 pada Rabu (27/11/2024). Pencoblosan dilakukan di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disediakan di area lapas, yaitu TPS 902 dan TPS 903.

Pantauan di lokasi menunjukkan suasana antusias para narapidana. Mereka tampak tertib berbaris untuk memastikan nama mereka terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Setelah nama dikonfirmasi, mereka duduk menunggu giliran untuk menerima surat suara.

Kepala Lapas Kelas I Cirebon, Yan Rusmanto, mengatakan pihaknya menargetkan partisipasi penuh dari warga binaan yang terdaftar dalam DPT.

"Kami menargetkan 100 persen hak suara tersalurkan. Kami berharap tidak ada yang golput, karena setiap suara sangat berarti dalam pesta demokrasi ini," ujar Yan.

Dari total 651 napi yang memiliki hak pilih, sebanyak 601 orang berhak memberikan suara dalam pemilihan gubernur Jawa Barat, sementara 50 lainnya memiliki hak suara ganda untuk memilih gubernur dan wali kota Cirebon.

Setiap TPS dilengkapi dengan empat bilik suara untuk mempercepat proses antrean. Setelah mencoblos, napi memasukkan surat suara ke kotak suara dan mencelupkan jari ke tinta biru sebagai tanda telah menggunakan hak pilih mereka.

"Kami telah memastikan semua logistik, mulai dari surat suara hingga kotak suara, tersedia sesuai kebutuhan," tambah Yan.

Proses pencoblosan berjalan lancar dengan waktu kurang dari lima menit untuk setiap napi. Pihak lapas bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan sosialisasi sebelumnya, memastikan para napi memahami proses pemilu.

Sebelumnya, pihak KPU memberikan sosialisasi terkait tahapan Pilkada dan visi-misi para calon. Langkah ini dinilai efektif meningkatkan kesadaran politik napi, meski mereka tidak mengenal kandidat secara langsung.

"Memang mereka tidak mengenal secara fisik para calon, tetapi melalui gambar dan informasi yang disampaikan saat sosialisasi, mereka memiliki pemahaman yang cukup baik untuk menentukan pilihan," jelas Yan.

Hadi berharap, siapa pun yang terpilih dapat membawa perubahan positif, terutama dalam memperjuangkan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat kecil.

Yan Rusmanto menegaskan, partisipasi warga binaan dalam Pilkada merupakan wujud nyata inklusivitas demokrasi.

"Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan para warga binaan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Ini adalah wujud nyata dari partisipasi mereka dalam demokrasi, meskipun sedang berada di dalam lapas," tuturnya.

Pihak lapas memastikan bahwa pemungutan suara berjalan transparan, tertib, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses ini menjadi bukti bahwa setiap warga negara memiliki hak politik, terlepas dari status hukum mereka.

Dengan antusiasme para narapidana, diharapkan partisipasi dalam Pilkada 2024 dapat memberikan dampak positif bagi masa depan kepemimpinan di Jawa Barat dan Kota Cirebon.

Bisnis.com, JAKARTA – Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak kerap diwarnai oleh maraknya disinformasi dan hoaks yang beredar di tengah masyarakat.

Konsultan Kebijakan dan Politik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Arya Rifqi Waradana menekankan pentingnya literasi digital sebagai upaya menangkal disinformasi.

Dia menjelaskan bahwa literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif serta aman dari potensi ancaman atau kejahatan siber untuk menghindari hoaks yang beredar, terutama di masa-masa Pilkada.

“Hoaks adalah sebuah kebohongan informasi yang dikarang sedemikian rupa oleh seseorang untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kebenaran yang digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu secara intrinsik maupun ekstrinsik,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Senada, Pegiat Literasi Digital yang juga mantan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 2010-2015 Rosarita Niken Widiastuti menegaskan bahwa literasi digital yang baik dapat membantu masyarakat menangkal hoaks maupun kebohongan informasi, yang banyak beredar pada suasana Pilkada seperti sekarang ini.

“Literasi digital dapat membantu masyarakat mengenali hoaks, disinformasi, maupun manipulasi informasi dalam dunia digital, sehingga mereka dapat menghindari pengaruh negatif terhadap keputusan politik mereka,” ujarnya.

Salah satu hal yang turut ia soroti yakni mengenai peran media sosial dalam Pilkada yang juga menjadi tantangan tersendiri dalam demokrasi Tanah Air. Pasalnya, selain menjadi alat kampanye, mobilisasi massa, maupun sarana informasi dan edukasi. Media sosial juga dapat memfasilitasi diskusi hingga debat publik tentang isu-isu Pilkada.

Untuk itu, Rosarita menyebut perlu pemahaman tentang etika bermedia sosial di masa Pilkada, di antaranya dengan menghindari ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah.

“Pastikan saat bermedia sosial, masyarakat dapat menjaga kesopanan dan menghormati perbedaan pendapat,” ucapnya.

Dirinya juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi yang beredar di berbagai platform. Ia menekankan pentingnya meneliti sumber informasi, memverifikasi kebenarannya, dan hanya menyebarkannya jika informasi tersebut telah terbukti valid.

“Berdiskusi dengan santun. Berikan argumen yang logis dan berimbang. Hindari serangan pribadi dan perdebatan yang tidak produktif. Tak lupa kita melakukan evaluasi informasi yang diterima dengan kritis, hindari bias dan pengaruh algoritma. Gunakan media sosial dengan bijak,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang mencatat ada 1.565 warga binaan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Total pemilih resmi itu berasal dari 1.389 orang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 176 orang dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

"Kalau jumlah keseluruhan warga binaan itu ada sebanyak 2.772 per hari ini," kata Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Lapas Cipinang, Fonika Affandi di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (27/11/2024).

Fonika membeberkan sebanyak 1.283 warga binaan tidak menggunakan hak pilihnya kali ini. Fonika beralasan terdapat 59 warga negara asing (WNA) dan sisanya berkartu tanda penduduk di luar DKI Jakarta.

Fonika menargetkan proses pemungutan suara dari LP Cipinang bisa diselesaikan pada pukul 12.00 WIB nanti. Selain itu, dia menambahkan, lembagannya bakal melaporkan hasil perhitungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) siang nanti.

“Nanti secepat mungkin kita laporkan hasil yang bisa kita sampaikan sesuai dengan hasil pelaksanaan pemilihan kali ini,” tuturnya.

Salah satu warga binaan Ahmad Badrun, yang turut mencoblos, mengatakan senang bisa ikut berpartisipasi dalam Pilkada kali ini.

“Saya merasa tetap dihargai sebagai warga negara. Prosesnya berjalan tertib dan lancar, dengan bantuan petugas yang sangat profesional,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA--Direktorat Jenderal Imigrasi dan Polri meringkus buronan asal negara Filipina berinisial HAP di Bali.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam mengemukakan buronan asal negara Filipina HAP tersebut ditangkap saat terdeteksi tengah melewati Bandara Ngurai Rai Bali.

Menurutnya, buronan HAP tersebut datang ke Indonesia menggunakan maskapai Scoot dengan nomor penerbangan TR0286 pada tanggal 10 Oktober 2024.

"HAP diketahui menggunakan Hong Kong Airlines nomor penerbangan HX706 dengan tujuan Hong Kong. Sistem pencegahan dan penangkalan Ditjen Imigrasi mendeteksi yang bersangkutan masuk dalam daftar cekal sehingga petugas Imigrasi langsung menunda keberangkatannya,” tuturnya di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dia menjelaskan bahwa HAP sama sekali tidak melakukan perlawanan ketika akan ditangkap oleh petugas dari Ditjen Imigrasi. Menurutnya, setelah diamankan, buronan HAP tersebut langsung dibawa ke Jakarta dan diserahkan kepada kepolisian.

"Pukul 19.20 WITA, HAP bertolak ke Jakarta kemudian dikawal oleh Petugas Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta untuk pemeriksaan dan pendalaman di Direktorat Jenderal Imigrasi," katanya.

Sementara itu, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Barron Ichsan menyampaikan pada 13 November 2024, HAP telah resmi diserahkan kepada Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri.

Menurutnya, penyerahan buronan tersebut merupakan bentuk sinergi antara aparat penegak hukum Indonesia sekaligus mitra internasional.

"Kerja sama Imigrasi Indonesia dengan Pemerintah Filipina, khususnya Interpol, merupakan wujud komitmen kami dalam menjaga keamanan wilayah Indonesia dari kejahatan transnasional. Kami berperan aktif dalam meringkus pelaku kejahatan lintas negara dan berkontribusi menjaga keamanan di tingkat regional,” ujarnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyerahkan biodata kependudukan sebagai pengganti KTP elektronik kepada 75 narapidana (Napi) atau warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar, jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulsel M. Iqbal S Suhaeb mengatakan langkah tersebut bertujuan untuk memastikan hak pilih warga binaan yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di Sulsel terpenuhi, agar mereka juga bisa turut berpartisipasi memilih kepala daerahnya.

Biodata kependudukan ini memiliki fungsi yang setara dengan KTP elektronik dan menjadi dokumen resmi untuk memenuhi syarat administrasi sebagai pemilih.

“Pemberian biodata kependudukan ini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap hak politik seluruh warga negara, termasuk mereka yang berada di Lapas. Kami ingin memastikan tidak ada yang kehilangan hak pilihnya hanya karena kendala dokumen kependudukan,” ucap Iqbal melalui keterangan resmi, Selasa (26/11/2024).

Biodata penduduk ini akan digunakan untuk membantu warga binaan terdaftar sebagai pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) yang telah disiapkan di dalam Lapas.

Sebelumnya, warga binaan yang berasal dari Kota Makassar telah menerima KTP elektronik pada 12 November 2024 melalui program Jemput Bola (Jebol) yang diadakan di Lapas Makassar.

"Dengan upaya ini, diharapkan tidak ada hambatan administratif yang menghalangi partisipasi warga binaan dalam menggunakan hak pilih mereka," papar Iqbal.

Dia pun mengimbau agar masyarakat umum bisa menjaga validitas dokumen kependudukan mereka menjelang pemilu. Iqbal menekankan pentingnya memastikan dokumen kependudukan tetap valid agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Dasar hukum yang sejauh ini belum diterbitkan berisiko menimbulkan dualisme antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dengan Kementerian BUMN.

Pemerhati BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan memandang bahwa terdapat risiko dualisme antara Danantara dan Kementerian BUMN, selama belum ada landasan hukum yang kuat guna mengakomodasi gerak Danantara.

“Danantara sudah memanggil dan deklarasi ada 7 BUMN yang berada di bawahnya. Ini kan belum ada dasar hukumnya,” ujar Herry kepada Bisnis, Senin (26/11/2024).

Danantara di bawah komando Muliaman D. Hadad sejak pekan lalu diketahui telah memanggil 3 dari 7 direksi BUMN yang rencananya bakal dikelola. Tiga perusahaan pelat merah tersebut adalah BRI, PLN, dan Telkom Indonesia.

Sementara itu, pertemuan dengan perusahaan negara lainnya yakni Bank Mandiri, BNI, MIND ID, dan Pertamina batal berlangsung pada pekan ini.

Herry turut mencermati pemosisian Danantara dalam kapasitasnya di tujuh BUMN tersebut. Sebab, hingga saat ini, Danantara bukan pemegang saham ataupun pengendali karena lembaga ini belum menerima pengalihan saham dari pemerintah.

“Menurut UU BUMN, Kementerian BUMN itu adalah kuasa pemerintah sebagai pemegang saham. Kalau posisinya ada dua seperti ini, yang mungkin terjadi gerak BUMN akan semakin lambat dan ada jebakan birokrasi baru,” ucapnya.

Dia menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto perlu mengambil langkah tegas terkait pembentukan Danatara. Jika lembaga baru ini akan menjadi superholding, maka mandat kuasa pemegang saham di Kementerian BUMN harus diakhiri.

“Kalau percaya dengan Danantara, beri kekuasaan penuh pada lembaga tersebut sehingga evaluasinya menjadi jelas dan terukur,” pungkas Herry.

Dalam perkembangan lain, Muliaman D. Hadad menyatakan bahwa lembaga yang dinakhodainya bakal diresmikan pada tahun ini oleh Presiden Prabowo.

Seiring dengan hal tersebut, dia menuturkan nantinya payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) juga akan segera diteken oleh Kepala Negara.

“Tentu saja dilihat dari waktu presiden tapi dari danantara semua sudah siap. InsyaAllah [kemungkinan tahun ini]. Pak Presiden juga cuma berpesan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Saya kira cuma itu,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, memastikan bahwa tidak ada hambatan perihal proses peluncuran Danantara.

Menurutnya, alasan instansi ini tak kunjung diresmikan karena masih menunggu proses penerbitan payung hukum. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa struktur Danantara berjalan secara baik dan mengikuti undang-undang pasar modal.

“Jadi, mesti comply, kami harus mengikuti undang-undang pasar modal. Contohnya seperti itu. Jadi kami akan mengikuti itu, aturan itu semua,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Dasar hukum yang sejauh ini belum diterbitkan berisiko menimbulkan dualisme antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dengan Kementerian BUMN.

Pemerhati BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan memandang bahwa terdapat risiko dualisme antara Danantara dan Kementerian BUMN, selama belum ada landasan hukum yang kuat guna mengakomodasi gerak Danantara.

“Danantara sudah memanggil dan deklarasi ada 7 BUMN yang berada di bawahnya. Ini kan belum ada dasar hukumnya,” ujar Herry kepada Bisnis, Senin (26/11/2024).

Danantara di bawah komando Muliaman D. Hadad sejak pekan lalu diketahui telah memanggil 3 dari 7 direksi BUMN yang rencananya bakal dikelola. Tiga perusahaan pelat merah tersebut adalah BRI, PLN, dan Telkom Indonesia.

Sementara itu, pertemuan dengan perusahaan negara lainnya yakni Bank Mandiri, BNI, MIND ID, dan Pertamina batal berlangsung pada pekan ini.

Herry turut mencermati pemosisian Danantara dalam kapasitasnya di tujuh BUMN tersebut. Sebab, hingga saat ini, Danantara bukan pemegang saham ataupun pengendali karena lembaga ini belum menerima pengalihan saham dari pemerintah.

“Menurut UU BUMN, Kementerian BUMN itu adalah kuasa pemerintah sebagai pemegang saham. Kalau posisinya ada dua seperti ini, yang mungkin terjadi gerak BUMN akan semakin lambat dan ada jebakan birokrasi baru,” ucapnya.

Dia menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto perlu mengambil langkah tegas terkait pembentukan Danatara. Jika lembaga baru ini akan menjadi superholding, maka mandat kuasa pemegang saham di Kementerian BUMN harus diakhiri.

“Kalau percaya dengan Danantara, beri kekuasaan penuh pada lembaga tersebut sehingga evaluasinya menjadi jelas dan terukur,” pungkas Herry.

Dalam perkembangan lain, Muliaman D. Hadad menyatakan bahwa lembaga yang dinakhodainya bakal diresmikan pada tahun ini oleh Presiden Prabowo.

Seiring dengan hal tersebut, dia menuturkan nantinya payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) juga akan segera diteken oleh Kepala Negara.

“Tentu saja dilihat dari waktu presiden tapi dari danantara semua sudah siap. InsyaAllah [kemungkinan tahun ini]. Pak Presiden juga cuma berpesan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Saya kira cuma itu,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, memastikan bahwa tidak ada hambatan perihal proses peluncuran Danantara.

Menurutnya, alasan instansi ini tak kunjung diresmikan karena masih menunggu proses penerbitan payung hukum. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa struktur Danantara berjalan secara baik dan mengikuti undang-undang pasar modal.

“Jadi, mesti comply, kami harus mengikuti undang-undang pasar modal. Contohnya seperti itu. Jadi kami akan mengikuti itu, aturan itu semua,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar pemerintahan di negara lain harus mengajukan surat kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan transfer tahanan (transfer of prisoners).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, bahwa pemerintah negara lain juga harus mengakui sistem hukum dan proses peradilan yang telah berlangsung di Indonesia.

"Syaratnya yang kami sampaikan, sekali lagi, satu, bahwa mereka harus mengakui, menyangkut soal sistem hukum kita dan proses peradilan yang sudah berlangsung," ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/11/2024).

Lebih lanjut, Supratman juga menjelaskan bahwa langkah transfer tahanan itu diambil dengan pertimbangan kemanusiaan.

"Presiden mengingatkan kepada kami bahwa ini satunya adalah pertimbangan, karena pertimbangan kemanusiaan. Itu satu," pungkas Supratman

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto buka suara soal rencana pemerintah untuk memulangkan terpidana mati Mary Jane dan tahanan Bali Nine ke Filipina dan Australia.

Menurutnya, wacana terkait pemulangan terpidana atau transfer of prisoner Mary Jane dan Bali Nine ke negara asalnya masih dibahas oleh pemerintah.

“Sekarang belum ya [pemulangan terpidana ke negara asal] masih dalam pembahasan,” ujarnya di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (25/11/2024).

Dia mengatakan hal tersebut sesuai dengan amanat UU No 22/2022 tentang pemasyarakatan, pasal 45 ayat 1. Dikatakan, bahwa dimungkinkan ada transfer of prisoners dari Indonesia ke negara asal tahanan.

Namun, Agus tak menampik bahwa ayat 2 beleid tersebut menyebutkan transfer of prisoner diatur dengan undang-undang. Padahal, kata dia, saat ini tidak ada UU yang mengatur soal transfer tahanan dari Indonesia ke negara asalnya.

Mantan Wakapolri tersebut mengatakan pemerintah akan melihat berbagai aspek sebelum melaksanakan transfer of prisoner, seperti Mary Jane dan tahanan Bali Nine. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan utama.

“Mengingat mereka juga telah menjalani hukuman lebih dari 2/3 hukuman kemudian keberadaan di sini menjadi beban,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta agar mekanisme transfer tahanan Bali Nine (Australia) dan Mary Jane (Filipina) kembali dikaji sebelum nantinya memasuki tahap finalisasi.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui prinsip untuk memulai proses pemindahan tahanan Bali Nine dan Mary Jane ke negara asal mereka.

"Kan tidak boleh terburu-buru karena menyangkut soal mekanisme. Bahwa mekanisme transfer secara umum kita belum punya rules-nya," ujar Supratman di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa fenomena itu perlu dikaji secara mendalam. Apalagi, kata dia, Indonesia belum memiliki aturan baku terkait mekanisme transfer tahanan internasional.

Meski begitu, Supratman melanjutkan bahwa finalisasi kajian ini kemungkinan rampung pada Desember 2024 atau awal 2025.

"Makanya Presiden Prabowo menegaskan kepada Pak Menko Hukum, kepada Menteri Hukum, untuk melakukan kajian. Prosesnya tinggal finalisasi. Kami akan melakukan itu dalam waktu, mungkin apakah Desember bisa atau awal tahun, saya belum bisa pastikan. Namun, pada prinsipnya Presiden setuju dan kami mempersiapkan itu," tandas Supratman.

Sekadar informasi, Indonesia menyetujui pemulangan lima anggota jaringan penyelundupan narkoba Bali Nine yang tersisa. Kelimanya itu menjalani hukuman seumur hidup di Indonesia. Kelima napi WNA anggota Bali Nine tersebut, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Langkah ini diumumkan oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, pada Sabtu (23/11/2024). Selain itu, pemerintah Indonesia juga berencana memulangkan warga negaranya yang tengah menjalani hukuman di Australia.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mendadak menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk membahas tentang pengembalian tahanan atau transfer of prisoner warga negara asing (WNA) ke negara asalnya.

Agus mengakui ada beberapa negara yang meminta Indonesia untuk mengembalikan warganya agar melanjutkan pidana badan di negara asalnya.

Namun, dia mengatakan hal tersebut belum dikabulkan oleh pemerintah Indonesia karena masih dikaji dari aspek hukum.

"Memang ada permintaan dari beberapa negara ya kepada pemerintah Indonesia. Tentunya ini masih dalam pembahasan kami untuk ditinjau dari aspek hukumnya," tuturnya saat konferensi pers di Jakarta, Senin (25/11).

Kendati demikian, menurut Agus, transfer of prisoner atau pengembalian narapidana ke negara asalnya itu masih memungkinkan dan bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Pasalnya, menurut Agus, Undang-Undang Nomor 22/2022 tentang Pemasyarakatan mengatur untuk dilakukan transfer of prisoner.

"Jadi memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, memang dimungkinkan dilaksanakan transfer of prisoner,” katanya.

"Namun, saat ini kita akan mencari solusi terbaik," ucap Agus.

Namun, hingga saat ini belum ada undang-undang turunan yang mengatur ketentuan pemindahan narapidana tersebut. Oleh karena itu, pemerintah saat ini masih mendiskusikan aspek hukum pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso ke negara asalnya, Filipina.

Di sisi lain, Agus pun membeberkan bahwa Pemerintah Indonesia tengah mengkaji permintaan pemindahan narapidana selain dari Pemerintah Filipina, yakni dari Pemerintah Prancis untuk satu orang narapidana dan Pemerintah Australia untuk lima orang narapidana.

"Ini kita akan mencari solusi terbaiknya seperti apa. Tentunya ini harus ada mutual agreement [kesepakatan bersama] antara negara satu dan negara lain. Karena bila tidak, nanti kita transfer ke sana mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan hal yang sama untuk warga negara Indonesia. Ini masih dalam pembahasan," ujar Agus.