Bisnis.com, JAKARTA — Asas kepastian hukum di Indonesia tidak dijaga oleh legislatif dan eksekutif, karena membentuk undang-undang secara tergesa-gesa.

Direktur Eksekutif The Prakarsa, Ah Maftuchan, mengatakan hal tersebut sehubungan dengan revisi Undang-undang (UU) BUMN yang telah disahkan belum lama ini.

Dalam obrolan Broadcash di kanal Youtube Bisniscom, dia mengatakan bahwa idealnya sebuah regulasi apa lagi setingkat undang-undang, harusnya dikonsultasikan secara lebih luas ke publik.

“Kita sebagai negara demokrasi telah memiliki aturan terkait dengan konsultasi publik. Di dalam proses penyusunan regulasi, konsultasi publik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi tersebut sudah mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, baik yang terkait langsung dengan substansi pembahasan RUU tersebut, maupun publik yang tidak terkait langsung dengan pembahasan substansi dari RUU tersebut,” ucapnya.

Dia melihat pembahasan RUU BUMN belum lama ini, melalui pembahasan yang super cepat. Dia bahkan tidak mendengar ada konsultasi publik yang luas, baik kepada pihak-pihak yang memiliki kegiatan langsung atau berhubungan dengan BUMN, maupun para pihak yang tidak punya kegiatan langsung dengan BUMN.

Hal ini, tuturnya, menjadi tanda bagaimana pemerintah dan DPR, untuk kesekian kalinya abai terhadap urgensi konsultasi publik, serta urgensi partisipasi publik di dalam proses penyusunan regulasi di Indonesia.

“Biasanya kalau konsultasi publiknya minim, nanti akan berpeluang dilakukan judicial review di Makamah Konstitusi,” ucapnya.

Dia menilai, jika uji materil ini terjadi dan ambil misal putusan MK membatalkan UU tersebut, maka dampaknya, kepastian hukum akan semakin jauh.

Karena itu, menurutnya, publik perlu kembali memberikan atensi yang lebih sungguh-sungguh, khususnya dalam proses penyusunan regulasi turunan dari undang-undang.

“Masih akan ada pembahasan peraturan pemerintah, yang akan berisi acuan-acuan teknis pelaksanaan dari undang-undang BUMN ini,” katanya.

UU BUMN yang disusun secara tergesa-gesa menurutnya memiliki kelemahan di aspek transparansi, akuntabilitaspengelolaan keuangan BUMN, termasuk pengelolaan aset badan usaha negara.

“Hal-hal itu akan makin mengkhawatirkan. Kita tahu banyak kasus penyalahgunaan keuangan di BUMNyang berimplikasi pada tindak pidana korupsi,” paparnya.

Semua kasus itu tentunya menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMN dan kalau undang-undang yang baru ini melalui proses yang super kilat, akan mendorong publik berandai-andai ada maksud yang tersembunyi di baliknya.

Dia melihat memang pemerintah dan DPR memiliki tujuan yang baik melaui revisi ini seperti menata pengelolaan deviden, aset aksi korporasi dan sebagainya.

Akan tetapi, tujuan yang baik, haruslah dijalan dengan cara yang baik salah satunya dengan mengikuti ketentuan konsultasi publik yang meluas. “Semua itu tidak didukung oleh proses yang baik.Niat baik itu juga harus didukung oleh proses yang baik,” pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam menerbitkan sebanyak 107.775 paspor sepanjang tahun 2024.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam Hajar Aswad mengatakan jumlah tersebut meningkat 5% dibanding tahun sebelumnya, yang tercatat sebanyak 102.339 paspor.

"Paspor sebanyak 107.775 tersebut terdiri dari 59.057 paspor biasa, dan 48.718 paspor elektronik," katanya, Senin (24/2/2025).

Sedangkan untuk pembatalan pembuatan paspor, Hajar menyebut ada 191 permohonan yang ditunda karena diduga akan digunakan untuk pekerjaan nonprosedural.

Sebagai informasi, Batam merupakan salah satu kota yang jadi pilot project penerbitan 100% paspor elektronik murni sejak 1 Desember 2024, sehingga tidak bisa menerbitkan paspor biasa lagi.

Sementara itu untuk pelayanan izin tinggal bagi WNA, Imgirasi Batam telah menerbitkan sebanyak 3.341 permohonan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), 80 permohonan Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan 1.089 permohonan Izin Tinggal Kunjungan (ITK).

Hajar juga menjelaskan wilayah perbatasan seperti Batam sangat rentan terhadap praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sehingga Imigrasi Batam telah mencegah keberangkatan sebanyak 3.337 orang di pelabuhan dan bandara di Batam.

"Dan terakhir kami juga telah melakukan tindakan administrasi keimigrasian sebanyak 447 tindakan dan telah melakukan penegakan hukum melalui pro justisia sebanyak 25 kali dan penolakan kedatangan WNA sebanyak 47 orang," pungkasnya.(K65)

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan P. Roeslani memastikan Danantara tak kebal hukum sehingga Danantara dapat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Jadi, KPK bisa periksa Danantara, apalagi kalau ada tindakan yang yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa," kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers selepas acara peresmian BPI Danantara di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Sementara itu, Rosan menyebut Danantara juga dapat diaudit BPK, terutama untuk penggunaan APBN terkait dengan program kewajiban layanan publik (PSO).

"Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita Danantara kebal hukum ini harus diluruskan karena semua itu ikut awasi kami," kata Rosan.

Dalam sesi jumpa pers yang sama, Rosan menilai Danantara merupakan badan yang paling banyak diawasi karena semua terlibat, dan dirinya sebagai Kepala BPI Danantara melapor langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami lapor langsung kepada Bapak Presiden. Itu tidak ada yang paling, lebih tinggi lagi laporan pertanggungjawabannya kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kami bisa berjalan dengan baik, dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya," sambung Rosan Perkasa Roeslani.

Rosan lantas menjelaskan bahwa Danantara punya sistem pengawasan berlapis.

Ia menegaskan komitmennya menjaga Danantara tetap terbuka dan transparan.

"Kami mempunyai struktur organisasi yang berlapis. Selain ada Dewan Pengawas, ada Dewan Penasihat, ada Oversight Committee juga, pemantau, ada Komite Audit, Komite Investasi, Komite Etik, dan masih ada lagi yang lainnya untuk memastikan bahwa kami menjalankan perusahaan ini dengan baik dan benar," kata Rosan.

Presiden Prabowo meresmikan pembentukan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Dalam acara peresmian itu, Presiden Prabowo bersama presiden ke-7 RI Joko Widodo dan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama-sama menekan tombol yang menandai peresmian Danantara.

Dalam struktur organisasi BPI Danantara, Presiden Prabowo menunjuk Rosan P. Roeslani sebagai pimpinan BPI Danantara atau CEO Danantara (chief executif officer). Rosan saat ini masih menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Rosan dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) yang bertugas mengelola holding investasi dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai chief operating officer (COO) yang bertugas mengelola holding operasional.

Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Dewan Pengawas.

Dalam struktur Dewan Penasihat BPI Danantara, ada presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Selain itu, Komite Pengawas BPI Danantara terdiri atas BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memastikan bahwa peluncuran Danantara tak akan menjadi Super Holding BUMN yang memiliki kemampuan kebal hukum.

Juru Bicara DPP PSI Kokok Dirgantoro optimistis dan mengklaim soal pertanggung jawaban, Danantara bukan lembaga yang kebal terhadap hukum seperti yang berkembang di lapangan.

“Pengawasan tetap dilakukan oleh dewan pengawas Danantara juga oleh DPR. Jika terjadi keputusan bisnis yang melanggar aturan, ada konflik kepentingan hingga melanggar tata kelola perusahaan yang baik, tetap akan ada proses hukum,” katanya kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

Oleh sebab itu, Kokok mengaku bahwa partainya menyambut baik ide pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

Menurutnya, badan tersebut merupakan wujud kreativitas untuk menyiasati kebutuhan internal dan situasi perekonomian global.

“Di tengah kebutuhan internal dan situasi global yang menantang, terobosan baru yang kreatif dibutuhkan supaya perekonomian kita tetap sehat dan bahkan berkembang pesat. Pembentukan Danantara adalah salah satunya,” ucapnya.

Sebagai badan pengelola investasi, Kokok menilai, Danantara akan melakukan pengelolaan aset negara untuk berinvestasi di proyek-proyek strategis. Aset tersebut akan lebih efisien, menghasilkan keuntungan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia

“Dengan pengelolaan yang profesional, kita layak mendukung ide ini. Kami di PSI yakin Danantara dapat berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen per tahun,” lanjutnya.

Dia melihat bahwa terobosan strategis seperti pembentukan Danantara ini diperlukan untuk menunjang peningkatan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

"Danantara adalah salah satu langkah strategis yang memperlihatkan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto punya daya adaptasi dan kreativitas untuk melaju menuju kemajuan,” pungkas Kokok.

Sekadar informasi, menurut rencana, Danantara akan resmi diluncurkan pada Senin 24 Februari 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, angkat bicara soal kabar pemecatan Novi Citra Indriati, guru dan juga vokalis Sukatani yang tengah viral karena salah satu lagunya, yaitu 'Bayar, Bayar, Bayar'.

Melalui akun media sosial X miliknya, @NataliusPigai2, dia menyebut Kementerian HAM tengah menyelidiki kebenaran kabar ini. Pigai menuturkan, staf Kementerian HAM dari Kantor Wilayah Jawa Tengah telah diturunkan untuk menyelidiki hal tersebut.

"Kami akan cek kebenaran informasi itu. Jika benar dipecat karena sebagai vokalis Sukatani, maka kami akan menolak karena Pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," jelas Pigai dalam unggahannya, dikutip Sabtu (22/2/2025).

Dia menambahkan, jika ada masyarakat yang ingin memiliki informasi terkait kabar pemecatan tersebut dapat melaporkannya ke Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM.

Dalam unggahan yang terpisah, Pigai mengatakan Hak Asasi Manusia tidak bisa dibatasi. Tetapi, berdasarkan prinsip Siracusa, kebebasan bisa dibatasi hanya dengan Undang-Undang atau keputusan pengadilan.

Pigai menjelaskan, rakyat memiliki hak yang hakiki untuk mengekspresikan kesenian, termasuk melalui musik. Kecuali jika kesenian yang isinya mengganggu moralitas bangsa seperti pornografi/pornoaksi atau tuduhan yang merusak kehormatan dan martabat individu dan integritas nasional.

"Saya sendiri tidak masalah dengan Kesenian apapun asal jangan Anonim dan mengandung unsur tuduhan," lanjutnya.

Adapun, Pigai juga menyebut pihak aparat keamanan perlu melakukan perbaikan menyusul Kasus ini. Perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan pengarusutamaan (mainstreaming) hal-hal terkait Hak Asasi Manusia.

Dia menuturkan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan tentang pentingnya koreksi secara substansial dalam Rapat Pimpinan TNI/Polri pada 30 Januari 2025 lalu.

"Pernyataan Presiden harus ditindaklanjuti oleh institusi kepolisian," kata Pigai.

Dia menambahkan, Kementerian HAM akan melakukan pengarusutamaan Hak Asasi Manusia di instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk kepolisian. Hal ini merupakan upaya transformasi menuju Indonesia yang berperadabaan HAM dan Demokrasi yang terkemuka di 2045.

Bisnis.com, JAKARTA -- Tim penasihat hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mendatangi rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (21/2/2025).

Mereka bermaksud untuk mengunjungi Hasto yang sejak kemarin malam menjalani masa tahanannya di rutan KPK.

Penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy mengatakan bahwa pihaknya mendatangi rutan KPK lantaran penyidik menginformasikan bahwa kliennya itu bisa dibesuk.

Dia mengungkap bahwa pertemuannya dengan Hasto di rutan KPK hari ini di antaranya untuk membahas kegiatan partai.

"Kan banyak kegiatan-kegiatan partai, urusan-urusan dan yang lainnya," ujar Ronny kepada wartawan setibanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ronny mengatakan bahwa Hasto saat ini masih menjabat Sekjen PDIP. Hal itu menjadi alasan kedatangannya siang ini ke rutan KPK.

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga memutuskan bahwa tidak akan mengangkat Plt. Sekjen usai Hasto ditahan.

"Kan banyak kegiatan-kegiatan partai, dan Mas Hasto sebagai Sekjen," kata pria yang juga Ketua DPP PDIP itu.

Adapun, pihak tim penasihat hukum sebelumnya sudah mengajukan penangguhan penahanan Hasto ke pimpinan dan penyidik KPK.

Mereka juga saat ini sudah mengajukan dua permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Sebelumnya, KPK resmi menahan Hasto untuk 20 hari ke depan per Kamis (20/2/2025).

Hasto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024, yang turut menjerat buron Harun Masiku.

Sementara itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa Hasto ditahan karena alasan subjektif yang dimiliki penyidik.

Dia tidak menampik bahwa penahanan dilakukan karena ada kekhawatiran Hasti melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti.

"Dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut, pemeriksaan-pemeriksaan ya juga termasuk nanti akan mendetailkan terhadap alat bukti, dokumen dan lain-lain, yang segera dilakukan oleh penyidik," kata Setyo pada konferensi pers, Kamis (20/2/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kabar duka datang dari Negeri China pada Rabu 19 Februari 1997 malam. Dua jam sebelum berganti hari,Deng Xiaoping, pemimpin besar China, dikabarkan meninggal dunia.

Bapak transformasi ekonomi China yang juga diidolakanPrabowo Subianto, Presiden ke-8 RI, itu berpulang pada usia 93 tahun lantaran menderita komplikasi paru-paru.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) dalam perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan PAW DPR RI.

Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto mengatakan Hasto bakal di tahan di Rutan Negara Klas I Jakarta Timur untuk keperluan penyidikan selama 20 hari mulai dari 20 Februari hingga 11 Maret 2025.

"Penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur," ujar Setyo di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dia menambahkan sejauh ini pihaknya telah memeriksa 53 saksi dan enam ahli sebelum menahan orang kepercayaan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut.

"Bahwa sampai dengan saat ini telah dilakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi dan 6 orang ahli," jelasnya.

Selain itu, kata Setyo, penyidik juga telah melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di sejumlah lokasi dalam perkara ini.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Hasto tiba di KPK 09.52 WIB. Dia mengenakan pakaian rapi dengan jas hitam dan kemeja berwarna putih saat tiba di KPK.

Hasto tak sendiri datang ke KPK, dia didampingi oleh kuasa hukumnya Maqdir Ismail hingga Ronny Talapessy dalam pemeriksaaan keduannya sebagai tersangka itu.

Selang delapan jam kemudian atau tepatnya 18.09 WIB, pejabat tinggi di partai berlogo banteng itu keluar mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK lengkap dengan borgol ditangannya.

Hasto kemudian dibawa ke ruang konferensi pers untuk ditampilkan ke publik. Dalam momen itu, digiring oleh pihak Komisi Antirasuah tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya me-reshuffleKabinet Merah Putih sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

Prabowo me-reshuffle kabinet, pergantian terjadi pada posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) yang sebelumnya dijabat Satryo Soemantri Brodjonegoro digantikan oleh Brian Yuliarto.

Reshuffle tersebut dilakukan pada Rabu (19/2/2025) yang artinya terjadi pada 4 bulan kurang 1 hari sejak 20 Oktober 2024. Catatan itu telah melampaui rekor pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, Presiden Jokowi untuk kali pertama mereshuffle Kabinet Indonesia Maju pada 12 Agustus 2015 atau 10 bulan kurang 8 hari sejak dibentuknya kabinet kerja tersebut.

Jokowi pada saat itu untuk pertama kalinya merombak kabinet dengan langsung mengganti 6 menteri sekaligus. Presiden asal Surakarta tersebut melakukan perombakan pada Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Perdagangan, dan Sekretaris Kabinet.

Memang, sejak era reformasi para presiden di republik ini kerap membongkar pasang jajaran kabinet kerjanya. Sejarah mencatat rekor perombakan tercepat masih dilakukan oleh Presiden Abddurahman Wahid.

Abdurrahmad Wahid atau Gus Dur, masih memegang rekor reshuffle tercepat. Dia melakukan pergantian posisi menteri hanya 1 bulan 6 hari sejak dilantik 20 Oktober 1999.

Pergantian yang dilakukan oleh Gus Dur tertuju pada Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan yang sebelumnya dijabat oleh Hamzah Has digantikan oleh Basri Hasanuddin.

Selain dari rekor reshuffle tercepat, Gus Dur tercatat masih memegang rekor melakukan bongkar pasang pejabat terbanyak dalam satu masa jabatannya. Dia melakukan sebanyak 12 kali pergantian hanya dalam 9 bulan masa jabatannya sebagai presiden.

Sementara itu, Megawati tercatat tidak terlalu banyak melakukan bongkar pasang posisi pejabat selama menjabat sebagai presiden pada periode 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004.

Kendati terdapat sejumlah menteri yang mundur, Megawati memilih untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut hanya dengan pelaksana tugas hingga akhir masa jabatannya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah salah satu yang melakukan reshuffle tercepat setelah Jokowi. Dia tercatat melakukan reshuffle menteri pada 9 bulan masa jabatannya.

SBY tercatat merombak kabinet pada 7 Mei 2005 dengan mengganti Jusuf Anwar sebagai Menteri Keuangan dengan Sri Mulyani. Secara total, selama 2 periode menjabat sebagai presiden, SBY melakukan sebanyak 14 kali reshuffle.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo tidak banyak memberikan komentar ketika dikonfirmasi terkait klausul dalam UU BUMN yang menegaskan kerugian BUMN bukanlah kerugian negara.

DPR diketahui telah mengesahkan amandemen ketiga Undang-Undang (UU) No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada awal Februari 2025.

Salah satu klausul dalam amandemen tersebut menegaskan bahwa kerugian BUMN tidak dianggap sebagai kerugian negara. Begitu pula sebaliknya, keuntungan BUMN bukanlah keuntungan negara.

Terkait hal itu, Kartika, yang akrab disapa Tiko, hanya meminta publik menunggu beleid baru tersebut diluncurkan secara resmi. Dia juga menyatakan bahwa aturan turunan masih dalam tahap penyusunan.

"Nanti, tunggu diundangkan dulu ya. [Soal aturan turunan] lagi disusun aturannya," ujarnya saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025) malam.

Dalam penjelasan Pasal 4B dalam draf UU BUMN tertanggal 4 Februari 2025, modal dan kekayaan BUMN disebut sebagai milik BUMN. Oleh karena itu, setiap keuntungan atau kerugian perusahaan pelat merah bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara.

Klausul tersebut sejatinya tidak berbeda dengan Daftar Inventarisasi Masalah RUU BUMN pada 16 Januari 2025. Namun, RUU BUMN yang telah disahkan mengubah sejumlah paradigma dalam pengelolaan BUMN.

Dalam beleid baru ini, terdapat dua poin penting yang telah disetujui DPR. Pertama, pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Kedua, perubahan status BUMN dan adopsi prinsip business judgment rule, yang menegaskan BUMN bukan bagian dari rumpun penyelenggara negara serta bahwa kerugian yang dialami BUMN tidak dianggap sebagai kerugian negara.

Keberadaan pasal yang mengatur status direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN sebagai entitas yang bukan penyelenggara negara mempersempit ruang gerak otoritas penegak hukum dalam menangani kasus fraud dalam investasi atau pengelolaan BUMN.

Padahal, baik dalam UU BUMN yang masih berlaku maupun dalam UU hasil revisi, modal perusahaan pelat merah tetap bersumber dari APBN, salah satunya melalui penyertaan modal negara (PMN).

Dalam UU baru itu juga terjadi perubahan besar dalam paradigma mengenai modal BUMN. Pasal 4 dalam UU yang masih berlaku menegaskan modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk PMN.

Ketentuan mengenai sumber modal lain terdapat dalam pasal tentang privatisasi, seperti Pasal 74 Ayat 1a, yang menyebutkan tujuan privatisasi adalah memperluas kepemilikan masyarakat dalam perusahaan Persero.

Namun, dalam aturan baru, struktur modal BUMN mengalami perubahan besar. Pemerintah dan DPR menyepakati modal BUMN adalah bagian dari keuangan BUMN, bukan lagi kekayaan negara yang dipisahkan, dan dikelola berdasarkan prinsip good corporate governance.

Frasa "kekayaan negara yang dipisahkan" telah diubah menjadi "keuangan BUMN." Sumber modal BUMN berasal dari APBN maupun non-APBN. Sumber modal dari APBN mencakup dana tunai, barang milik negara, piutang negara dari BUMN, serta aset negara lainnya.

Sementara itu, sumber modal non-APBN bisa berasal dari keuntungan revaluasi aset, kapitalisasi cadangan, agio saham, dan sumber lain yang sah.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Berdasarkan pantauan Bisnis di KPK, mbak Ita sapaan akrabnya Hevearita telah mengenakan rompi tahanan KPK lengkap dengan borgol di pergelangan tangannya pada 16.40 WIB.

Selain mbak Ita, suaminya selaku Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri (AB) juga ditahan dalam kasus ini.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan dua sejoli itu ditahan di Rumah Tahanan atau Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Timur. Keduanya akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan.

"Bahwa terhadap Sdri HGR dan Sdr. AB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari," ujar di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (19/2/2025).

Sebagai informasi, selain Ita dan Alwin, KPK telah menetapkan Ketua Gapensi Semarang Martono serta Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa P. Rachmat Utama Djangkar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Martono dan Rachmat sudah ditahan KPK sejak 17 Januari 2025.

Adapun, keempat tersangka itu diduga terlibat tindak pidana korupsi berupa pengadaan barang dan jasa, gratifikasi serta pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi Semarang.

Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto berencana melibatkan narapidana yang mendapatkan amnesti ikut dalam program latihan komponen cadangan (komcad).

Hal ini dia sampaikan dalan rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI dengan agenda membahas tentang pemberian amnesti dan transfer narapidana, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (19/2/2025).

“Warga binaan permasyarakatan yang mendapatkan amnesti rencananya akan diikutkan dalam program rehabilitasi bekerja sama dengan BNN dan diikutkan dalam program latihan komponen cadangan,” ujarnya.

Agus turut menuturkan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang lolos verifikasi amnesti diprediksi mengalami perubahan jumlah data.

Peluang perubahan jumlah ini karena mengingat dalam waktu dekat akan ada pemberian remisi khusus keagamaan pada hari besar keagamaan dan program integrasi.

“Tentunya dengan kondisi tersebut Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum guna menentukan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang akan diberikan amnesti,” ujarnya.

Mantan Wakapolri itu mengatakan bahwa, amensti dapat membantu mengurangi populasi warga binaan pemasyarakatan, sehingga permasalahanover capacitydanover crowdingdi lapas dapat teratasi.

Tak sampai di situ, Agus beranggapan amnesti yang dilakukan pemerintah ini juga dapat membantu negara untuk melakukan efisiensi anggaran.

“Mengingat biaya operasional di lembaga pemasyarakatan sangat besar dalam memenuhi kebutuhan warga binaan penasyarakatan seperti bahan makanan, kesehatan, dan pengamanan,” pungkasnya.