Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan P Roeslani mengungkapkan bahwa sejumlah aset strategis negara, termasuk kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, juga akan dialihkan ke Danantara.

Aset tersebut, kata Rosan yang delapan tahun lalu diperkirakan bernilai sekitar US$25 miliar akan dikelola secara produktif untuk menghasilkan nilai ekonomi.

“Akan dilakukan perencanaan yang matang agar ini menjadi aset yang produktif. Aset yang bisa menghasilkan baik dari return of asset, return of investment. Sesuai dengan parameter atau kriteria benchmarking dengan yang lainnya,” ucapnya di JCC Senayan, Senin (28/4/2025)

Tak hanya itu, dia menambahkan, nilai aset BUMN yang saat ini dikelola Danantara sebenarnya jauh lebih besar dari yang sebelumnya banyak disebut, yaitu sekitar US$900 miliar dan akan terus bertambah seiring dengan masuknya aset-aset tambahan

Langkah ini, menurut Rosan, merupakan bagian dari implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Jadi ini semua akan, yang tadinya berada di dalam Mensesneg akan berada di bawah Danantara itu,” imbuhnya.

Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa pihaknya kini mengelola 844 perusahaan yang sebelumnya berada di bawah BUMN, termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan.

Menurutnya, seluruh entitas ini resmi berada di bawah kendali Danantara sejak 21 Maret 2025. Tak lama setelah peresmian Super Holding BUMN itu dilakukan.

“Jadi itu ada anak, cucu, cicit, di bawahnya cicit lagi. Jadi kalau di total itu ada 844 perusahaan. Dan itu sudah resmi berada di milik dan antara sejak 21 Maret yang lalu ya. Jadi kami bisa melakukan konsolidasi dan kami sudah lakukan secara bertahap terhadap yang besar-besar yang punya dampak besar terhadap perekonomian,” ujarnya.

Rosan menegaskan, sejak diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, BPI Danantara bergerak cepat melakukan konsolidasi, terutama terhadap perusahaan-perusahaan besar yang berdampak signifikan pada perekonomian nasional.

Tidak hanya perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Rosan memastikan perusahaan berbentuk Perusahaan Umum (Perum) juga masuk dalam konsolidasi tersebut.

"Sejak peluncuran, kami langsung bergerak cepat. Alhamdulillah, sekarang seluruh perusahaan tersebut, termasuk perusahaan besar, sudah menjadi bagian dari Danantara," pungkas Rosan.

Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Hak Asasi Manusia atau KemenHAM akan turun gunung membantu pemulihan hak korban terkait perkara Oriental Circus Indonesia atau OCI Taman Safari.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian HAM, Novita Ilmaris mengatakan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan dari para korban terkait perkara tersebut.

Berikutnya, menurut Novita, Kementerian HAM bakal memanggil pihak Oriental Circus Indonesia (OCI) dan Taman Safari untuk menggali keterangan lebih lanjut.

“Kementerian HAM akan menjadi leading sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi yang sudah dihasilkan baik oleh Komnas HAM maupun Komnas Perempuan termasuk fokus pada upaya-upaya pemulihan," tutur Novita, dikutip Minggu (27/4/2025).

Selain itu, Novita juga akan menindaklanjuti semua arahan dari DPR yang meminta agar Kementerian HAM memimpin semua rapat koordinasi sekaligus untuk menindaklanjuti rekomendasi.

"Kami segera lakukan upaya pengendalian tersebut tentu saja dengan melibatkan Komnas HAM dan Komnas Perempuan," katanya.

Dia optimistis perkara tersebut bisa segera diselesaikan dengan baik-baik sekaligus hak korban bisa dipulihkan dengan tuntas.

"Sehingga penuntasan kasus ini bisa cepat diselesaikan dengan baik dan utamanya pemulihan hak-hak korban bisa kita lakukan dengan tuntas,” ujarnya.

DPR Apresiasi

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI Sohibul Iman mengapresiasi Kementerian HAM yang sudah siap menjalankan semua rekomendasi dari DPR.

"Jadi biar pihak Kementerian HAM ini bisa mengonsolidasikan dan menyinergikan untuk menyelesaikan persoalan ini,” tutur Sohibul.

Berdasarkan catatan Bisnis, pengakuan eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) atas dugaan eksploitasi hingga penganiayaan viral di media sosial.

OCI hingga Taman Safari Indonesia- yang disebut dimiliki oleh orang yang sama - telah buka suara terkait tudingan tersebut.

Penanganan dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ini pun melibatkan beberapa pihak berwenang yakni Kepolisian, Kementerian PPPA hingga Kementerian HAM.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh turut menyikapi kasus pencegahan keberangkatan 10 calon jemaah haji asal Banjarmasin oleh aparat gabungan Polres Bandara Soekarno-Hatta dan Kementerian Agama karena kedapatan menggunakan visa kerja.

Pangeran berpandangan penggunaan visa nonhaji untuk ibadah haji adalah bentuk pelanggaran keimigrasian yang harus dicegah sejak awal. Dia mengatakan pelanggara tak hanya menyangkut persoalan administratif tetapi juga menyangkut marwah negara.

“Keimigrasian merupakan pintu gerbang pencegahan kasus ini terjadi, seharusnya jangan diloloskan karena ini masalah marwah negara yang dibawa," katanya melalui keterangan tertulis yang dikutip Minggu (27/4/2025).

Buntut dari kasus tersebut, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) menilai sistem pengawasan terkait jemaah haji nonprosedural memerlukan perbaikan.

Pangeran mengaku telah sejak lama mendorongpenegakan hukum dalam praktik pemberangkatan jemaah haji nonprosedural, termasuk penindakan terhadap biro travel nakal yang memberangkatkan jemaah tanpa visa resmi.

Di lain sisi, dia juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak tergoda dengan tawaran haji murah menggunakan visa kerja atau rumah.

“Pemberangkatan haji ilegal berisiko terkena sanksi hukum di luar negeri dan merugikan jemaah itu sendiri. Perlunya sosialiasi kepada calon jemaah agar tidak tergiur keberangkatan haji yang murah tetap bermasalah. Kasihan calon jemaah,” katanya.

Sebagai informasi, 10 calon jemaah haji dicekal ketika hendak berangkat ke Tanah Suci menggunakan visa kerja, padahalArab Saudi telah menegaskan ibadah haji hanya diperbolehkan bagi pemegang visa haji resmi.

Dalam pernyataan resminya, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memperingatkan agar masyarakat tidak tertipu oleh tawaran haji menggunakan visa nonhaji.

Sementara itu, hasil pendalaman Polres Bandara Soekarno-Hatta yang telah memeriksa pihak travel berinisial KGB dan peserta rombonga mengungkap bahwa pihak travel menjanjikan para jemaah bisa haji dan umrah dengan membayar Rp100 juta–Rp200 juta untuk perjalanan ibadah tersebut.

Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Hukum menyebut kini masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin mudah membangun serta memperoleh rumah.

Pasalnya, Kemenkum sudah harmonisasi rancangan peraturan menteri perumahan dan kawasan pemukiman nomor 5/2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan Kemenkum menerima surat permohonan harmonisasi dari Sekretaris Jenderal PKP pada 16 April lalu. Kemudian tahap harmonisasi diselesaikan dalam waktu satu hari, dan peraturan tersebut telah berlaku mulai tanggal 22 April 2025.

“Jadi telah terbit surat selesai harmonisasi nomor: PPE.PP.01.05-1374 17 April 2025 dan per 22 April kemarin sudah berlaku,” tuturnya di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Dia juga menjelaskan bahwa ada tiga poin penting yang dibahas dalam rancangan peraturan menteri perumahan dan kawasan pemukiman tersebut.

Pertama itu adalah pencantuman besaran penghasilan, kedua pemisahan pengaturan mengenai besaran penghasilan MBR ke dalam BAB tersendiri dan terakhir yaitu perubahan rincian mengenai zonasi wilayah dan besaran nilai penghasilan orang dan perseorangan.

“Dari hasil harmonisasi maka terdapat tiga ruang lingkup di rancangan permen ini, yaitu besaran penghasilan MBR, kriteria MBR, kemudian persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR,” katanya.

Dia berharap terbitnya peraturan ini dapat mendukung terwujudnya program Presiden Prabowo untuk membangun 3 juta rumah untuk masyarakat MBR.

“Saya berharap dengan peraturan ini bisa membuat gairah pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana program Presiden Prabowo bisa lebih mudah diwujudkan,” ujarnya.

Untuk diketahui, harmonisasi merupakan salah satu fungsi dari Kemenkum yang dijalankan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP). Harmonisasi menjadi salah satu tahapan yang wajib dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi dilakukan agar menyelaraskan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat, dan putusan pengadilan, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi juga dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap rencana Amerika Serikat (AS) untuk mereformasi Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).

Sri Mulyani memaparkan hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada pertemuan G20 di Washington D.C. Dia menyebut, AS akan tetap menjadi anggota dan memimpin lembaga-lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia (World Bank).

Dia menuturkan, lembaga-lembaga tersebut akan menjadi tumpuan AS dalam melaksanakan berbagai agenda nasionalnya. Sri Mulyani juga mengatakan, AS juga sedang fokus melakukan reformasi pada WTO untuk tujuan yang sama.

"WTO sekarang menjadi fokus dari berbagai macam kebijakan AS terhadap partner dagangnya, termasuk reciprocal tariffs, yang tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah tatanan perdagangan yang lebih adil menurut AS," jelasnya dalam sesi Konferensi Pers secara daring, Jumat (25/4/2025).

Terkait hal tersebut, dia mengatakan Pemerintah Indonesia perlu melihat seperti apa peranan AS dalam lembaga-lembaga internasional ke depannya, termasuk WTO. Sri Mulyani menyebut, Indonesia akan terus mempelajari perkembangan rencana AS tersebut.

Adapun, Sri Mulyani Indrawati menyebut dirinya juga telah berdiskusi dengan sejumlah menteri keuangan dari negara lain di tengah proses negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat.

Dia menuturkan, dialog tersebut dilakukan untuk menanyakan bagaimana masing-masing negara melakukan pembicaraan dengan AS terkait negosiasi tarif.

"Ini tentu tujuannya adalah supaya pada akhirnya akan ada sebuah solusi yang bisa bersifat menyeluruh, sehingga akan menimbulkan kepastian dunia. Karena ketidakpastian dunia telah menyebabkan proyeksi perekonomian global yang melemah, itu tentu akan merugikan seluruh negara-negara di dunia," jelasnya.

Dia menambahkan, pertemuan itu juga menjadi ajang negara-negara untuk melakukan forum atau pertemuan guna menurunkan ketegangan serta mencapai berbagai pemahaman bersama. Hal tersebut agar perekonomian dunia dapat terus terjaga dan memunculkan risiko pelemahan ekonomi atau bahkan resesi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ikut berpendapat soal penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara (jubir) Presiden Prabowo Subianto.

Cak Imin menyambut baik penunjukan tersebut. Dia yakin Pras, sapaan akrab Prasetyo, bisa menjelaskan berbagai agenda pemerintah dengan baik ke publik.

“Tentu saya menyambut baik, saya sangat senang,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Adapun, keyakinannya Pras bisa bekerja baik sebagai jubir Prabowo karena dia melihat saat Pras mau menemui mahasiswa yang sedang unjuk rasa bertajuk #IndonesiaGelap kala itu.

“Dan terbukti waktu Mensesneg menemui mahasiswa demo, berbicara dengan teman-teman mahasiswa bahkan naik panggung juga ketika menjelaskan berbagai agenda pemerintah Pak Mensesneg betul-betul menguasai, layak dia, layak dan bagus sekali,” urainya.

Teranyar, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut telah mengusulkan kepada Presiden untuk menjadikan dua Wakil Menteri yakni Juri Ardiantoro dan Angga Raka sebagai tambahan juru bicara Istana.

Prasetyo mengungkap pihaknya terus berupaya untuk memastikan penguatan komunikasi publik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam proses ini, Prasetyo menekankan bahwa sejumlah pejabat diminta untuk aktif menyampaikan kebijakan, termasuk dirinya sendiri yang kini turut bertugas sebagai salah satu juru bicara.

“Saya sebagai Mensesneg diminta untuk ikut aktif menjadi salah satu juru bicara, nanti juga akan kita tambah lagi. Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen [Angga Raka], Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan ancaman pembunuhan saat melakukan siaran langsung di akun YouTube pribadinya. Ancaman ini disampaikan salah seorang warganet dengan nama pengguna 'Wowo dan Dedi Mulyadi orang sesat'.

Adapun tulisan bernada ancaman ini disampaikan oleh akun tersebut melalui komentar live chat pada Senin (21/4/2025). Dia juga menuliskan berulang-ulang kali kalimat ancaman, beberapa diantaranya akan melukai Dedi dan anaknya, sekaligus melakukan aksi pengeboman.

"Tunggu saja nanti dua bulan lagi saya bener bener gak main main saya akan melakukan aksi teror ke pada anda dan sekarang saya lagi melakukan proses membuat bom rakitan yang saya isi dengan paku," tulis akun tersebut.

Sekda Jabar Herman Suryatman membenarkan adanya ancaman terhadap KDM—panggilan akrab Dedi Mulyadi. Menurutnyma persoalan ini akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

"Saya kira kita kan negara hukum, bukan negara kekuasaan, kita restart ya, jadi kita kembalikan ke hukum yang berlaku dan saya kira ada aparat penegak hukum," katanya di Bandung, Rabu (23/4/2025).

Pemprov Jabar juga akan segera melakukan koordinasi internal setelah adanya ancaman terhadap Gubernur Jabar ini.

"Tentu kami pun di internal akan melakukan konsolidasi untuk memastikan semua baik-baik saja. Kalau niatnya baik, Innamal a'malu binniyat, jangan ragu. Niat kita kan untuk mencerahkan masyarakat, nuat kita untuk membahagiakan masyarakat dan praktiknya ini kan aktualisasinya melalui berbagai kebijakan," jelasnya.

Herman beranggapan aksi protes dan kontra merupakan hal yang biasa terjadi. Namun, untuk keamanan Gubernur dipastikannya akan dilakukan semaksimal mungkin terutama saat menjalankan tugas.

"Dimanapun, kapanpun yang punya kebijakan pemerintah tidak mungkin semuanya pro, pasti ada pro dan kontra. Saya kira ini dialektika ini dinamika, yang paling penting kita harus mitigasi, karena kami juga harus memastikan keamanan Pak Gubernur," tuturnya.

Selain itu, tim cyber yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jabar akan turut melakukan tindak lanjut untuk menelusuri soal ancaman tersebut. Meski demikian, tetap berkoordinasi dengan pihak penegak hukum.

"Nanti kami akan Koordinasi dengan APH (Aparat Penegak Hukum), dengan tim cyber kami, untuk memastikan dalam tanda kutip ya ancaman, hambatan, tantangan, gangguan, baik yang online, offline, kita harus antisipasi Kita harus mitigasi," katanya.

Bisnis.com, Jakarta — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan bantuan berupa perlindungan kepada tiga korban pencabulan eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati menilai bahwa bantuan berupa perlindungan itu sudah sesuai dengan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada hari Rabu 9 April 2025 lalu.

“Ketiga korban diputuskan mendapatkan perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural dan fasilitas penghitungan restitusi,” kata Sri Nurherwati di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Sri menjelaskan layanan pemenuhan hak prosedural diberikan LPSK kepada korban berupa melakukan pendampingan kepada korban setiap memberikan keterangan saat memasuki peradilan.

Kemudian, dalam pelaksanaannya LPSK bekerja sama dengan Sahabat Saksi dan Korban NTT, LBH APIK-NTT, Pendamping Rehsos Kemensos Prov. NTT dan UPTD PPA Provinsi NTT.

"Kami sudah bekerja sama dengan banyak pihak," katanya.

Selain itu, menurutnya, bantuan rehabilitasi psikologis juga akan diberikan pada salah satu korban yang masih berusia 6 tahun.

Dia menegaskan fokus utama yang perlu ditekankan terkait penanganan perkara ini adalah kaitannya dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan tujuan eksploitasi seksual yang terjadi di NTT.

“Status korban adalah anak perempuan yang dieksploitasi secara seksual menggunakan aplikasi media sosial. Untuk itu, pelaku dapat dijerat dengan UU TPKS, Perlindungan Anak, TPPO dan ITE,” ujar Nurherwati.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja mengajukan banding usai memperoleh sanksi pemberhentian tidak dengan hormat akibat kasus dugaan kekerasan seksual dan narkoba.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Fajar dinyatakan telah melakukan perbuatan tercela dalam kasus asusila hingga narkoba.

"Dalam sanksi administratif diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," ujarnya di TNCC, Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Dia menambahkan, pelecehan seksual itu berupa persetubuhan anak di bawah umur, mengonsumsi narkoba hingga menyebarkan video pelecehan seksualnya.

"Telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, persetubuhan anak di bawah umur, perzinaan, mengonsumsi narkoba. Serta menyimpan menyebar video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur," imbuhnya.

Adapun, Fajar juga telah menyatakan banding atas putusan terkait pemecatannya sebagai anggota korps Bhayangkara.

"Atas putusan tersebut pelanggar banding yang menjadi bagian hak pelanggar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut Hasan Nasbi telah dicopot atau di-reshuffle dari posisinya di Presidential Communication Office (PCO).

Menurutnya, tidak ada perubahan dalam struktur kepemimpinan PCO, terutama status Hasan Nasbi di Kabinet Prabowo Subianto.

Isu reshuffle muncul seiring penunjukan sejumlah tokoh untuk membantu fungsi komunikasi kepresidenan, termasuk peran aktif Mensesneg sendiri dalam menyampaikan informasi kinerja pemerintah.

“Enggak, sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ini diminta untuk ikut aktif membantu. Di kantor komunikasi kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa dirinya bersama para menteri teknis lainnya diberi mandat langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk turut menyampaikan capaian dan program-program yang dijalankan pemerintah.

Dengan pernyataan ini, Prasetyo menegaskan bahwa tidak ada pergeseran posisi maupun reshuffle di tubuh PCO yang melibatkan Hasan Nasbi, dan tugas komunikasi pemerintahan tetap berjalan seperti biasa di penghujung masa jabatan Presiden Jokowi.

“Saya selaku Mensesneg, diminta oleh Bapak Presiden untuk ikut aktif membantu, termasuk menteri-Menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut,” pungkas Prasetyo Hadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri dan RUU Kejaksaan dipastikan tetap masuk dalam agenda pembahasan legislatif tahun 2025.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menegaskan bahwa isi dari kedua RUU tersebut masih perlu didalami lebih lanjut.

“Kalau sesuai dengan agenda, iya. Tapi bahwa substansi, isi, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

Terkait kekhawatiran sejumlah pihak bahwa RUU Polri akan memberikan kewenangan berlebih hingga menjadikan institusi kepolisian "super power", Prasetyo menilai anggapan tersebut terlalu dini karena pembahasan substansi belum dimulai.

“Super power-nya di mana? isinya belum kita bahas kok,” ujarnya ketika ditanya apakah RUU tersebut berpotensi memperkuat posisi Polri secara berlebihan.

Namun, dia memastikan bahwa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, pembahasan tetap akan digulirkan tahun ini.

“Sesuai dengan agenda seperti itu,” katanya.

Selain membahas RUU Polri dan Kejaksaan, Prasetyo juga menyinggung soal UU TNI yang telah diteken oleh Presiden. Dia memastikan bahwa dokumen tersebut sudah masuk dalam proses administrasi resmi.

“InsyaAllah hari ini sudah,” ujarnya terkait apakah UU TNI sudah diundangkan.

Menanggapi pertanyaan mengapa dokumen belum langsung dipublikasikan setelah diteken Presiden, dia menjelaskan bahwa proses tersebut membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan administrasi, termasuk pengarsipan dan pengecekan sebelum masuk ke dalam lembaran negara.

“Kan semua ada prosesnya secara administratif. Setelah diteken kan ada pengarsipan, ada di-check kembali, masuk ke lembaran negara, dan seterusnya,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi ajakan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang meminta seluruh menteri untuk merapatkan barisan menyongsong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Prasetyo, ajakan tersebut tidak menandakan adanya persoalan internal atau "gonjang-ganjing" dalam kabinet. Namun, justru mencerminkan semangat menjaga kekompakan dan soliditas tim pemerintahan, sebagaimana selalu ditekankan oleh Presiden Ke-8 RI itu.

“Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan,” ujar Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

Prasetyo menekankan bahwa ajakan untuk merapatkan barisan merupakan bagian dari dinamika kerja tim yang sehat, dan bukan karena adanya keretakan atau ketegangan di antara para menteri.

“Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tetapi itu untuk menjaga semangat. Enggak ada kerenggangan,” pungkas Prasetyo.

Sekadar informasi, Cak Imin mengaku ditelepon oleh Presiden Prabowo guna meminta kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

"Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini, dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan," ujar Cak Imin di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi ajakan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang meminta seluruh menteri untuk merapatkan barisan menyongsong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Prasetyo, ajakan tersebut tidak menandakan adanya persoalan internal atau "gonjang-ganjing" dalam kabinet. Namun, justru mencerminkan semangat menjaga kekompakan dan soliditas tim pemerintahan, sebagaimana selalu ditekankan oleh Presiden Ke-8 RI itu.

“Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan,” ujar Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

Prasetyo menekankan bahwa ajakan untuk merapatkan barisan merupakan bagian dari dinamika kerja tim yang sehat, dan bukan karena adanya keretakan atau ketegangan di antara para menteri.

“Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tetapi itu untuk menjaga semangat. Enggak ada kerenggangan,” pungkas Prasetyo.

Sekadar informasi, Cak Imin mengaku ditelepon oleh Presiden Prabowo guna meminta kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

"Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini, dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan," ujar Cak Imin di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.