REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap para pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) kembali diadukan para korban kepada Kementerian HAM beberapa waktu lalu. Para korban mengaku menjadi korban eksploitasi selama melakukan pertunjukan sirkus, termasuk di Taman Safari.

Kuasa hukum korban, Muhammad Soleh, mengatakan kasus itu memang sudah terjadi puluhan tahun silam. Namun, hingga kini masih belum ada kejelasan mengenai kasus pelanggaran HAM yang dialami para pemain sirkus OCI. Padahal, Komisi Nasional (Komnas) HAM telah mengakui terjadinya eksploitasi hiingga penghilangan asal usul anak yang menjadi pemain sirkus OCI. "Itu sudah jelas semua," kata dia saat dihubungi Republika, Sabtu (19/4/2025).

Ia mengakui, dalam pernyataan Komnas HAM tentang kasus OCI yang diterbitkan pada 1 April 1997 tidak disebutkan keterlibatan Taman Safari dalam kasus tersebut. Dalam dokumen itu, kasus kekerasan hanya disebutkan terjadi di Cisarua, Bogor, tanpa ada keterangan lokasi yang lebih detail.

Mesi begitu, Soleh menilai, pernyataan korban jelas-jelas menyebutkan bahwa penyiksaan itu terjadi di Taman Safari. Bahkan, ia mengaku punya bukti bahwa salah satu korban merupakan pegawai Taman Safari ketika itu.

"Ya kalau nggak ada hubungannya, si Vivi yang lapor disiksa di Taman Safari. Dikatakan Vivi itu nggak ada data pegawai, (tapi) kami punya bukti foto. Foto-fotonya Vivi kerja di sana pakai baju Taman Safari," ujar dia.

Soleh menambahkan, Taman Safari dan OCI juga dimiliki oleh orang yang sama, yaitu Tony Sumampau. Karena itu, sulit untuk tidak menghubungkan keterkaitan antara OCI dan Taman Safari dalam praktik eksploitasi para pemain sirkus yang menjadi korban.

Menurut dia, terdapat alasan ekonomi dalam penolakan Taman Safari terkait kasus itu. Ia menilai, mereka takut kasus pelanggaran HAM ini akan membuat masyarakat memboikot Taman Safari.

Sebelumnya, PT Taman Safari Indonesia (TSI) membantah terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi kepada para pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) di Cisarua, Kabupaten Bogor. Pasalnya, TSI belakangan dikaitkan dengan kasus yang pernah diperiksa Komisi Nasional (Komnas) HAM pada 1997.

VP Legal dan Corporated Secretary TSI Barata Mardikoesno mengatakan, anggapan keterlibatan Taman Safari dengan pelanggaran HAM yang terjadi kepada para pemain OCI itu keliru. Pasalnya, dalam dokumen “Pernyataan Komnas HAM tentang kasus Oriental Circus Indonesia” tanggal 1 April 1997, subjek hukum dalam dokumen itu adalah pihak OCI.

"Subjek hukum dalam dokumen rekomendasi Komnas HAM adalah OCI dan tidak pernah sekalipun disebutkan PT Taman Safari Indonesia," kata dia melalui keterangannya, Jumat (18/4/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Taman Safari Indonesia (TSI) membantah terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi kepada para pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) di Cisarua, Kabupaten Bogor. Pasalnya, TSI belakangan dikaitkan dengan kasus yang pernah diperiksa Komisi Nasional (Komnas) HAM pada 1997.

VP Legal dan Corporated Secretary TSI Barata Mardikoesno mengatakan, anggapan keterlibatan Taman Safari dengan pelanggaran HAM yang terjadi kepada para pemain OCI itu keliru. Pasalnya, dalam dokumen “Pernyataan Komnas HAM tentang kasus Oriental Circus Indonesia” tanggal 1 April 1997, subjek hukum dalam dokumen itu adalah pihak OCI.

"Subjek hukum dalam dokumen rekomendasi Komnas HAM adalah OCI dan tidak pernah sekalipun disebutkan PT Taman Safari Indonesia," kata dia melalui keterangannya, Jumat (18/4/2025).

Ia menambahkan, dalam dokumen itu juga Komnas HAM tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk membayarkan kompensasi finansial. Pihak OCI hanya diminta bekerja sama dengan instansi terkait untuk menjernihkan asal-usul pemain sirkus. Selain itu, Komnas HAM juga meminta agar pelbagai sengketa antara OCI dengan anak-anak eks pemain circus agar diselesaikan secara kekeluargaan.

"Berdasarkan proses mediasi dan dokumen pernyataan Komnas HAM, TSI bukanlah pihak yang dimintai tindakan/pertanggungjawaban, dan bukan pihak yang dilaporkan oleh para eks atlet Oriental Circus Indonesia pada April 1997 lalu," kata dia.

Karena itu, Barata mengimbau agar seluruh pihak dapat merujuk dokumen resmi Komnas HAM. Bukan justru kepada pendapat sepihak yang informasinya tidak bisa dibuktikan kebenarannya. "TSI tidak membenarkan bahkan selalu mencegah segala bentuk kekerasan dalam bentuk apapun," ujar dia.

Sebelumnya, Komnas HAM telah melakukan pemantauan atas kasus anak-anak pemain sirkus di lingkungan OCI. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, pihaknya telah menangani kasus ini sejak 1997 dan saat itu menemukan dugaan pelanggaran HAM.

Beberapa pelanggaran HAM yang terjadi adalah sebagai berikut:

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kasus dugaan pelanggaran HAM yang dialami mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) diselesaikan secara hukum. Komnas HAM juga meminta agar asal-usul para pemain sirkus OCI segera dijernihkan karena hal ini penting bagi para korban untuk mengetahui asal-usul, identitas, dan hubungan keluarganya.

“Komnas HAM meminta agar kasus ini diselesaikan secara hukum atas tuntutan kompensasi untuk para mantan pemain OCI,” ucap Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (18/4/2025).

Uli menjelaskan, sejatinya Komnas HAM telah menangani kasus anak-anak pemain sirkus di lingkungan OCI, Bogor, Jawa Barat, sejak tahun 1997. Ketika itu, Komnas HAM menemukan empat jenis pelanggaran HAM.

Pertama, pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul, identitas, hubungan kekeluargaan, dan orang tuanya. Kedua, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis.

Ketiga, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya. Keempat, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak.

Namun, kata dia, berdasarkan Surat Ketetapan Nomor Pol. G.Tap/140-J/VI/1999/Serse Um tanggal 22 Juni 1999, Direktorat Reserse Umum Polri menghentikan penyidikan tindak pidana menghilangkan asal-usul dan perbuatan tidak menyenangkan atas nama FM dan VS.

Kemudian, pada Desember 2024, Komnas HAM menerima pengaduan dari Ari Seran Law Office bahwa permasalahan kasus OCI belum terselesaikan. Sebab, belum ada upaya untuk memenuhi tuntutan ganti rugi sebesar Rp 3,1 miliar yang ditujukan kepada OCI.

Lebih lanjut, Komnas HAM menegaskan bahwa pelatihan keras, utamanya kepada anak-anak, tidak boleh menjurus pada penyiksaan. Apabila hal itu dilakukan maka telah terjadi pelanggaran hak anak.

“Anak-anak tersebut juga mengalami pelanggaran atas hak untuk memperoleh pendidikan yang layak serta hak untuk memperoleh perlindungan keamanan dan jaminan sosial sesuai peraturan perundangan yang ada,” ujar Uli.

Sebelumnya, para mantan pemain OCI juga mengadu ke Kementerian HAM di Jakarta, Selasa (15/4/2025). Audiensi mereka diterima oleh Wakil Menteri HAM (Wamenham) Mugiyanto. Dijelaskan Mugiyanto bahwa berdasarkan cerita yang disampaikan para mantan pemain sirkus tersebut, terdapat banyak kemungkinan terjadinya tindak pidana.

Menurut Mugiyanto, mereka mengalami kekerasan, termasuk soal kehilangan identitas. “Banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga, yang orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal, identitas seseorang adalah hal dasar. Mereka tidak tahu asal usul, tidak tahu orang tuanya—beberapa dari mereka. Ini harus kita buka jalan supaya mereka bisa mengidentifikasi keluarga mereka, diri mereka sebetulnya siapa,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong penyelesaian konflik di Papua dituntaskan lewat cara yang mengutamakan kemanusiaan. Kementerian HAM menegaskan pentingnya rekonsiliasi dalam rangka perdamaian.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo ketika kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Kamis (17/4/2025). Disana Nicholay mengunjungi ratusan pengungsi di Distrik Kenyam.

"Itu (rekonsiliasi dan perdamaian) semangat utamanya kami hadir di Kabupaten Nduga ini untuk menemui pengungsi yang sudah sejak lama tidak kembali ke rumahnya masing-masing akibat konflik," kata Nicholay dalam keterangan pers pada Jumat (18/4/2025).

Nicholay menilai, permasalahan di Papua sangat kompleks. Oleh karena itu mesti diurai satu per satu mulai dari aspek kemanusiaan. Nicholay meyakini permasalahan itu perlahan membaik lewat rekonsiliasi dan perdamaian agar tercipta keamanan.

"Sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa bertemu dan tidak boleh ada lagi kekerasan, peperangan, penindasan, saling curiga yang bahkan berujung pada kematian termasuk korban masyarakat sipil, perempuan, dan anak-anak," ujar Nicholay.

Nicholay memperoleh berbagai temuan dari pertemuannya dengan pengungsi di Nduga. Salah satu yang paling banyak disampaikan pengungsi ialah kepastian terhadap rasa aman bagi masyarakat dan sesegera mungkin kembali ke rumah.

"Apalagi ditemukan banyak anak-anak yang masih sekolah harus hidup di pengungsian tentu akan menjadi perhatian," ujar Nicholay.

Nicholay menekankan negara harus benar-benar hadir di Nduga demi menyelesaikan masalah dengan kehendak politik yang tulus membantu masyarakat.

"Makanya kami hadir dengan misi kemanusiaan karena itulah yang menjadi payung untuk semua. Tidak ada kepentingan lain, selain agenda rekonsiliasi dan perdamaian karena kami yakin hal ini akan bisa menjadi jembatan untuk semua, menghadirkan keamanan dan kedamaian di tanah Papua," ucap Nicholay.

Selain itu itu, Nicholay mengedepankan pentingnya pengawasan terhadap upaya penanganan pengungsi baik oleh pemerintah, lembaga, maupun organisasi masyarakat sipil. Tujuannya supaya rakyat tidak menjadi korban dari buruknya tata kelola penanganan pengungsi.

Nicholay mengatakan, berbagai temuan dari kunjungan tersebut akan menjadi bahan bagi Kementerian HAM guna mencari solusi yang tepat atas masalah di Nduga.

“Buat saya, konflik kemanusiaan yang mengakibatkan ribuan pengungsi Nduga bukan hanya soal keamanan, tetapi lebih dari itu, yakni soal tata kelola resolusi konflik secara nasional, tata kelola daerah, hak konstitusional warga negara, soal kemanusiaan yang adil dan beradab, serta soal keadilan sosial di tanah Papua. Ini akan menjadi catatan penting,” ucap Nicholay.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah pernyataan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyinggung rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih. Prasetyo mengatakan, pernyataan Bahlil itu lebih merujuk kepada perombakan anggota atau kepengurusan dalam Partai Golkar.

"Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil di kepengurusan Partai Golkar, sama sekali enggak ada (reshuffle)," kata Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo pun merespons soal pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut berpengaruh-tidaknya terhadap peluang partai banteng bergabung pada koalisi pemerintah, termasuk pembagian kursi dalam Kabinet Merah Putih. Dia mengaku, tidak mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan empat mata tersebut, karena tidak ikut mendengarkan.

"Kita enggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata rasa-rasanya bukan perkara itu. Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah," kata Prasetyo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah pernyataan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyinggung rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih. Prasetyo mengatakan, pernyataan Bahlil itu lebih merujuk kepada perombakan anggota atau kepengurusan dalam Partai Golkar.

"Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil di kepengurusan Partai Golkar, sama sekali enggak ada (reshuffle)," kata Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo pun merespons soal pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut berpengaruh-tidaknya terhadap peluang partai banteng bergabung pada koalisi pemerintah, termasuk pembagian kursi dalam Kabinet Merah Putih. Dia mengaku, tidak mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan empat mata tersebut, karena tidak ikut mendengarkan.

"Kita enggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata rasa-rasanya bukan perkara itu. Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah," kata Prasetyo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi kabar mengenai perannya sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengakui, ia memang diminta untuk ikut aktif menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada publik, meskipun tanpa proses pelantikan resmi.

"Nggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg, diminta juga untuk ikut aktif," ujar Prasetyo melalui sambungan telepon di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Saat ditanya soal perannya sebagai juru bicara dibandingkan dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Prasetyo menegaskan, tidak ada perbedaan atau pergantian. "Semua bareng, PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mereka alami ke Kementerian HAM pada Selasa (15/4/2025). OCI disebut pernah menjadi bagian dari atraksi di Taman Safari.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto menyimak kesaksian para korban tentang perlakuan tak manusiawi. Para korban menceritakannya dengan berlinang air mata. Dalam kesaksiannya, para korban mengaku disiksa dengan cara dipukul, disetrum, dipaksa bekerja dalam kondisi sakit.

Bahkan ada korban yang dipisahkan dari anaknya seusai melahirkan. Aksi keji ini disebut korban terjadi pada tahun 1970-an. Para korban kekerasan, perbudakan, dan eksploitasi anak itu hingga saat ini merasa tak mendapatkan keadilan.

"Kami mendengarkan mereka. Kami sudah membaca dan mendengar, karena kasus ini memang sudah viral tentang apa yang terjadi pada mantan karyawan Oriental Circus Indonesia. Mereka minta audiensi, dan kami terima serta dengarkan," kata Mugiyanto kepada awak media usai pertemuan itu.

Para korban mengadukan pengalaman tak menyenangkan mereka selama bekerja di sirkus. Mugiyanto menyadari mengingat kembali pengalaman pahit bisa amat menyakitkan bagi korban. Tapi Mugiyanto menegaskan audiensi ini termasuk upaya perlindungan HAM terhadap masyarakat.

"Testimoni tentang hal-hal yang traumatik, menyakitkan, yang pahit itu tidak mudah. Tapi kami membutuhkan itu sebagai bagian dari proses pencarian keadilan," ujar Mugiyanto.

Mugiyanto mengamati saat menyimak kesaksian korban terkuak aspek pelanggaran. Contohnya pelanggaran atas hak dasar seperti identitas. Apalagi sebagian korban tidak mengetahui asal-usul atau identitas keluarga mereka.

"Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasan. Salah satu yang penting adalah soal identitas. Identitas seseorang adalah hak dasar, dan beberapa dari mereka bahkan tidak tahu siapa orang tuanya," ujar Mugiyanto.

Mugiyanto menjamin negara bakal berupaya guna menghindari kejadian serupa terjadi lagi. "Ini harus kami lakukan secepatnya untuk mencegah hal yang sama terulang," ujar Mugiyanto.

Sementara itu, kuasa hukum korban, Muhammad Soleh mengungkapkan lambatnya penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia. Soleh mendorong pemerintah membentuk tim pencari fakta secepatnya guna menyelidiki dugaan eksploitasi dan kekerasan terhadap korban.

“Ketika kita viralkan ini, tidak ada upaya sama sekali. Harapan saya, Kementerian HAM membentuk tim pencari fakta,” ujar Soleh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom berkonsultasi dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyangkut permasalahan narkotika yang berkaitan penegakan HAM. Salah satu pembahasan ialah legalisasi ganja dan kratom.

Marthinus menyebut pertemuan tersebut membahas legalisasi ganja dan kratom dalam rangka keperluan medis atau rekreasi di Indonesia. Apalagi sudah ada negara yang mulai melegalkannya.

"Kami berbicara tentang bagaimana isu-isu contohnya yang sangat krusial hari ini seperti legalisasi ganja dan kratom," kata

Marthinus di Gedung KemenHAM pada Selasa (15/4/2025).

Marthinus mengakui isu legalisasi ganja dan kartim berhubungan dengan HAM. Sehingga, BNN berinisiatif membicarakannya dengan KemenHAM.

"Ini juga ada beberapa elemen yang memungkinkan isu-isu dengan hak asasi terutama dilihat bagaimana negara-negara di luar melegalisasi dua tanaman tersebut," ujar Marthinus.

BNN masih gencar meneliti budidaya dan konsumsi kratom karena belum diatur dalam UU Narkotika. Penelitian serupa dilakukan terhadap ganja dalam hal manfaat medisnya.

"Memang kita terus melakukan penelitian terutama karena isu legalisasi ganja dan kratom ini menarik terus diperbincangkan,” ujar Marthinus.

BNN saat ini tengah menyusun rancangan undang-undang (RUU) soal narkotika yang dalam penerapannya bakal berdampak terhadap kebijakan HAM. Sehingga BNN membutuhkan koordinasi antar lembaga.

"Sebagai seorang penegak hukum, kami menghormati HAM, maka kami datang kepada Pak Menteri HAM sebagai salah satu aparat negara yang berhubungan dengan HAM, melakukan pembinaan terhadap hak asasi manusia," ucap Marthinus.

Sementara itu, Menteri HAM, Natalius Pigai menolak tegas tanaman ganja dan kratom. Pigai memandang keduanya mengancam integritas nasional, moralitas bangsa, mentalitas bangsa.

"Kementerian HAM menolak tegas, itu enggak bisa ditawar-tawar. Ini sejalan dengan hukum konstitusi hak asasi manusia internasional," ujar Pigai.

Pigai menegaskan ganja masuk dalam narkotika golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Kalau sudah ada Undang-undang atau tindak lanjut dari Undang-undang Narkotika yang memasukkan ganja sebagai salah satu opium, candu yang mengancam, narkotika jenis A ya, golongan satu, berarti ya kami harus juga ikut melarang," ujar Pigai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta penegakan hukum berbasis metode ilmiah (scientific crime investigation) atas tewasnya seorang jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh anggota TNI AL Kelasi Satu Jumran. Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025.

“Penegakan hukum berbasis metode ilmiah ini harus secara transparan dan adil bagi korban maupun keluarga korban,” kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya di Banjarmasin, Senin (14/4/2025).

Uli menekankan selain penegakan hukum berbasis ilmiah, Komnas HAM juga meminta agar tetap mengedepankan perlindungan saksi dan korban/keluarga korban, termasuk pemulihan hak-hak korban/keluarga korban.

“Komnas HAM sedang melakukan pemantauan soal kasus pembunuhan jurnalis wanita di Kalsel yang dilakukan oknum TNI AL,” ujarnya.

Uli mengungkapkan bahwa Komnas HAM telah meminta keterangan dari berbagai pihak terkait, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kalsel, kuasa hukum korban, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), dan pihak terkait lainnya.

“Komnas HAM akan segera meninjau ke lokasi di Banjarbaru, Kalsel,” tutur Uli.

Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin telah menyerahkan tersangka pembunuhan, oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran, kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin pada Selasa (8/4) untuk diproses lebih lanjut dan dilaksanakan sidang secara terbuka di pengadilan militer.

Diketahui, korban bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru. Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis muda itu ditemukan meninggal dunia di Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sebuah video wawancara seorang pria yang mengaku pernah ditahan di rutan Polda Jawa Tengah (Jateng) beredar di beberapa platform media sosial, yakni Tiktok, X, dan Instagram. Dalam video tersebut, pria itu mengungkap praktik pungutan liar (pungli) oleh petugas di rutan Polda Jateng.

Video wawancara diambil di sebuah teras rumah pada malam hari. Dalam video itu, pria bertopi yang diwawancara mengaku pernah ditahan di rutan Polda Jateng pada Agustus 2024. "Ceritanya pahit, serba bayar semua," kata pria tersebut.

Bayar Rp 1 Juta untuk Masuk Sel

Pria itu mengatakan, ketika pertama kali masuk tahanan, dia harus membayar Rp 1 juta. "Terus kalau mau keluar dari sel, harus bayar Rp 25 ribu, namanya 'angin-angin', jam 4 sore sampai jam 7 malam," ujarnya.

Dia menambahkan, jika hendak menyewa hp atau ponsel, para tahanan harus membayar Rp 150 ribu per jam. Tarif tersebut berlaku hanya untuk sore hari. "Kalau malam (tarifnya) Rp350 ribu, dari jam 1 (dini hari) sampai jam 6 pagi," katanya.

Bisa Sewa HP

Pria yang merekam video wawancara tersebut kemudian bertanya apakah praktik sewa ponsel oleh para tahanan tersebut tidak terawasi. "Main HP-nya dipojok, kameranya dimatiin. CCTV-nya dimatiin," kata pria yang mengaku pernah mendekam di rutan Polda Jateng tersebut.

Menurut pria itu, banyak tahanan yang membayar. "Sehari ya kalau Rp 5 juta lebih untuk satu regu, satu tim, dapat dari tahanan dan dari sewa HP sama 'angin-angin'," ucapnya.

Bayar Kamar Atensi untuk Keluar Sel

Dia pun mengungkap adanya "kamar atensi". Penghuni ruang tahanan tersebut hanya ditahan ketika apel. "Habis apel selesai, ya enggak di sel. Itu 'kamar atensi', (tarifnya) Rp 2 juta per orang," ujarnya.

Selain pungli, pria tersebut mengaku pernah menjadi korban intimidasi petugas. "Saya kan bayar atensi kamar Rp 2 juta, terus saya disuruh bagiin nasi, saya enggak mau, saya langsung dipindah di sel. Jadi duit atensi enggak ada artinya. Saya tetap saja ditahan di sel. Ada pemukulan juga," ucapnya.

Pria tersebut mengatakan pernah memperoleh kabar dari para tahanan yang mengaku diperintah oleh polisi penjaga rutan untuk memukulinya. "Tapi Alhamdulillah enggak terjadi," katanya.

Pria itu mengaku berencana melaporkan kejadian-kejadian yang dialaminya selama ditahan di rutan Polda Jateng. "Saya kasihan sama tahanan-tahanan yang akan datang, yang lain. Masa sudah ditahan, malah di situ disuruh ngeluarin duit terus," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjawab soal tudingan ijazah palsu yang kembali menjadi sorotan dan dipermasalahkan di media sosial (medsos), khususnya X. Dia menyebut, tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Jokowi adalah tidak benar dan sangat menyesatkan.

Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang tim kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan saat jumpa pers di Senayan Avenue, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025). "Pertama-tama kami tegaskan bahwa tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak Joko Widodo adalah tidak benar. Ijazah beliau asli dan telah dikonfirmasi langsung oleh pihak Universitas Gadjah Mada, sebagai institusi yang berwenang," katanya.

Yakup juga menyebut, pengelola Universitas Gadjah Mada (UGM), termasuk dekan Fakultas Kehutanan dan rektor UGM. Dia menyebut, ijazah tersebut telah digunakan dalam berbagai proses pencalonan Jokowi, mulai pendaftaran wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga dua kali ikut Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019. Menurut dia, semuanya telah diverifikasi oleh KPU daerah maupun KPU RI.

Yakup juga menyoroti munculnya narasi-narasi seakan-akan kubu Jokowi takut menunjukkan ijazah aslinya. "Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli beliau, kecuali jika diminta secara resmi oleh pihak yang berwenang, seperti pengadilan. Kalau tidak, untuk apa kami tunjukkan? Ini bisa jadi preseden hukum yang sangat buruk," ujar Yakup.

Dalam upayanya meluruskan persepsi publik, kuasa hukum pun memberikan analogi sederhana. "Bayangkan jika ada orang tiba-tiba menuduh ijazah Anda palsu dan meminta Anda menunjukkannya. Padahal seharusnya bukan Anda yang membuktikan, tetapi pihak yang menuduh. Ini prinsip dasar hukum, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan," jelas Yakup.