REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengurus Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ustadzah Marhamah Saleh menjelaskan tentang kriteria dan syarat menjadi wali hakim dalam pernikahan. Hal ini disampaikan menyusulnya adanya polemik pernikahan pasangan musisi Rizky Febian dan Mahalini yang ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Berdasarkan pemeriksaan pengadilan, wali nikah yang menikahkan Rizky Febian dan Mahalini adalah seorang ustaz bernama Yahya NY. Sementara, kriteria wali hakim dalam Islam adalah seorang sultan atau penguasa, atau pejabat hukun.

Ustadzah Marhamah menjelaskan, wali hakim adalah wali nikah dari hakim (qadhi). Dasar hukum yang menyatakan bahwa sulthan (penguasa umum) dapat menjadi wali dalam pernikahan adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A:

أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، باطل ، باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

“Artinya: perempuan mana saja apabila menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal. Dan jika (laki-laki yang menikahinya) menggaulinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang ia peroleh dari persebadanannya itu. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka sulthan itu adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali”.

Menurut Ustadzah Marhamah, sulthan yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah imam (pemimpin, kepala Negara) atau hakim atau yang ditugaskan untuk itu.

"Hadits di atas merupakan dalil bahwa ijab akad nikah tergantung pada walinya," ucap jebolan Universita Al-Azhar Kairo Mesir ini.

Jadi, lanjut dia, apabila wali melarang perempuan menikah yang berada dibawah perwaliannya, maka pernikahannya diserahkan kepada wali hakim. Demikian pula apabila tidak ada ditempat atau sedang ihram, atau calon mempelai sama sekali tidak mempunyai wali maka wali hakim boleh menikahkannya.

Rasulullah SAW bersabda:

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

Artinya : Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa (wali hakim) adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali. (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa’i).

Adapun syarat menjadi wali nikah, ada delapan. Pertama, baligh (Dewasa) atau berakal sehat. Kedua, laki-laki. Ketiga, muslim.

"Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk wanita muslimah," ucap dia.

Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 28, Allah berfirman:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ

Artinya: "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah."

Syarat keempat, orang merdeka. Kelima, tidak berada dalam pengampunan atau mahjur alaih. Keenam, berpikiran baik. Ketujuh, Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muru’ah atau sopan santun. Kedepan, tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

a. Tidak ada wali nasab

b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad.

c. Wali aqrab gaib atau bepergian dalam perjalanan sejauh-jauhnya 92,5 kilometer atau 2 hari perjalanan.

d. Wali aqrab dipenjara dan tidak dapat ditemui.

e. Wali aqrabnya adlal.

f. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit).

g. Wali aqrabnya sedang ihram.

h. wali aqrabnya sendiri yang akan menikah dan wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

"Wali hakim tidak berhak menikahkan wanita yang belum baligh, kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu, dan tanpa seizin wanita yang menikahkan dan wanita yang berada di luar daerah kekuasaanya," jelas Ustadzah Marhamah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memonitor kasus seorang anggota polisi yang menembak pelajar di Semarang berinisial GR hingga tewas. LPSK siap menerima permohonan perlindungan dari korban dan saksi kasus itu.

Dalam penembakan ini, GR meninggal dunia terkena tembakan di bagian pinggul sampai peluru menembus tubuh. Sedangkan korban lain harus dirawat di Rumah Sakit Dr. Kariadi Kota Semarang.

"LPSK sesuai tupoksi dan fungsinya siap menerima permohonan jika memang ada dari para saksi dan korban yang membutuhkan perlindungan dari LPSK," kata Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati kepada Republika setelah Forum Konsultasi Publik tentang Tata Cara Pemeriksaan Permohonan dan Pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial Kepada Korban Tindak Pidana di kantor LPSK pada Selasa (26/11/2024).

Sri menyebut perlindungan ini penting karena saksi dan korban membutuhkan pendampingan saat mengikuti proses hukum kasus ini.

"Karena mungkin saja akan ada proses hukum yang berlanjut ke depan," lanjut Sri.

Mereka yang ingin mengajukan permohonan perlindungan di LPSK perlu memenuhi persyaratan. Diantaranya identitas diri (KTP, KK, akta lahir), surat kuasa asli kalau diwakilkan kuasa hukum.

"Jika memang statusnya dari pemohon ini sudah dipanggil polisi untuk diminta keterangan sebagai saksi maka mereka bisa minta surat panggilan itu yang akan membantu status mereka dalam kasus tersebut," ujar Sri.

REPUBLIKA.CO.ID, Istilah politik uang atau money politic sering didengar ketika mendekati pesta demokrasi, termasuk Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada esok hari, Rabu (27/11/2024).

Politik uang memainkan peran untuk menggaet nurani rakyat menggunakan imbalan materi. Bisa dikatakan bahwa ini merupakan praktik jual beli suara pada proses politik.

Apa Itu Politik Uang?

Pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Dr Rifqi Ridlo Phahlevy SH MH mengatakan bahwa politik uang adalah proses transaksi suara rakyat dalam proses politik elektoral (pemenangan pemilihan umum dan/atau Pemilihan kepala daerah) menggunakan uang sebagai instrumen transaksinya.

Dengan kata lain, ucap Dr Rifqi, sapanya, ini adalah praktik penggunaan kekuatan finansial untuk membeli suara rakyat guna memenangkan proses pertarungan politik.

“Dalam Islam, politik uang identik dengan konsep risywah (suap), yakni penggunaan uang/ harta untuk mendapatkan keuntungan secara tidak layak dari keputusan atau tindakan seseorang,” ucapnya.

Berpengaruh dalam Penentuan Hasil Pilkada

Baik dari sisi politik kenegaraan maupun dalam Islam, menurut Dr Rifqi, praktik ini adalah suatu kejahatan, bukan sekedar pelanggaran, karena dipandang merendahkan harkat kemanusiaan dan mengancam keberlangsungan suatu peradaban.

Dr Rifqi mengatakan bahwa dalam konteks politik elektoral, politik uang akan sangat mempengaruhi hasil dari Pilkada. Terlebih akhir-akhir ini, kualitas demokrasi di Indonesia mengalami pemerosotan.

Kebanyakan masyarakat masih melihat uang sebagai bentuk pertukaran yang sepadan untuk proses memilih mereka.

“Masih segar diingatan kita tentang polemik Bansos (bantuan sosial) yang dipandang sebagai kunci kemenangan Paslon 02 dalam kontestasi Pilpres 2024," ujar dosen Hukum Umsida itu.

Dalam konteks Pilkada, imbuhnya, selama ini penggunaan politik uang terbukti efektif, karena proses pembuktiannya terbilang sulit dan pelik. Mengingat tidak banyak masyarakat lokal yang malah berbahagia dengan proses transaksi politik yang terjadi.

UU dan Keefektifannya

Regulasi tentang politik uang sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang (UU). Beberapa UU yang mengatur tentang larangan atas praktek ini seperti:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Pasal 278 ayat (2), Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 284, Pasal 286 ayat (1), Pasal 515, Pasal 523.

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada: Pasal 73, dan Pasal 187A

Menurutnya, Keberadaan UU Pemilu dan UU Pilkada sebagai instrumen untuk mengatur jalannya kontestasi terbilang efektif.

"Namun jika dikaitkan dengan efektivitas dalam menanggulangi, apalagi mengurangi praktek politik uang, saya rasa tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa instrumen pengaturan itu efektif," ujar dosen yang mendapat gelar doktor di Universitas Muhammadiyah Surakarta itu.

Efektivitas hukum tidak cukup hanya didasarkan pada adanya peraturan perundang-undangan yang baik.

Karena untuk bekerjanya perundang-undangan sebagaimana mestinya, diperlukan struktur (penegakan) hukum yang kuat dan efektif, serta budaya hukum dalam masyarakat yang mendukung terpenuhinya tujuan dan cita hukum dalam undang-undang.

"Permasalahannya sebagaimana diatas, struktur hukum yang bertanggung jawab atas penegakan hukum terbilang lemah. Di sisi lain, budaya hukum kepemiluan kita sudah terlanjur permisif terhadap praktek jual-beli suara," katanya.

Mengapa Politik Uang Masih Sering Ditemui?

“Praktek politik uang berjalan bukan karena tiadanya aturan yang melarang atau ringannya sanksi yang mengancam pelakunya,” kata Dr Rifqi.

Praktek politik uang berjalan berkaitan dengan aspek struktur dan kultur hukum yang kian familiar dan permisif dengan demokrasi transaksional.

Struktur penegak hukum Pemilu/ Pilkada yang lemah dalam proses pengawasan dan penegakan hukum menjadi akar masalah bagi menjamurnya politik uang.

Doktor Ilmu Hukum itu mengatakan, di sisi lain, budaya hukum masyarakat pemilih lokal di Indonesia sudah mulai terbiasa dan menganggap biasa praktek politik uang. "Bahkan menjadikannya sesuatu yang selazimnya dilakukan politisi untuk mendapatkan dukungan mereka," katanya.

Menurut kepala LKBH Umsida itu, sikap permisif masyarakat pemilih tersebut sebagian besar didasarkan atas kekecewaan mereka terhadap sikap politik dan kinerja para politisi selama menjalankan jabatannya.

Kinerja yang buruk serta praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan pejabat selama memegang kuasa menjadikan rakyat apatis dan skeptis dengan potensi terdengarnya aspirasi mereka.

Beranjak dari skeptisisme tersebut, rakyat kemudian memandang uang politik sebagai kompensasi minimum yang “sewajarnya” mereka dapatkan dalam proses pemilihan.

Karena rakyat tahu bahwa mereka akan sulit berharap pada komitmen politisi untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Jadi uang tersebut adalah harga yang harus dibayar oleh politisi untuk mendapatkan kekuasaan mereka.

Politik Uang di Era Digital

Merambah dunia digital apakah politik uang juga bisa dipraktikkan di dunia digital? Dr Rifqi mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada hasil penelitian yang memaparkan praktek tersebut, pun dalam laporan Bawaslu.

“Namun, praktek menggunakan media elektronik tidak dapat dikatakan tidak atau belum pernah terjadi. Praktek tersebut mungkin terjadi dengan bentuk kompensasi politik yang tentunya akan beragam tergantung skema elektronik yang tersedia,” ujarnya.

Misalnya saja pemberian hadiah dalam proses kampanye yang tidak semuanya bisa dimasukkan dalam definisi politik uang.

Ada koridor besaran nominal hadiah yang dapat diberikan oleh paslon selama menjalani kampanye.

“Pemberian hadiah dapat dikategorikan politik uang jika melebihi nominal yang ditentukan oleh KPU,” terang dosen yang aktif di Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) tersebut.

Dalam satu fase kampanye, lanjutnya, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye, Paslon diperkenankan memberi hadiah saat kampanye tidak lebih dari Rp 1 juta.

Hadiah tersebut juga harus berupa barang dan tidak boleh dalam bentuk uang. Pemberian dalam beberapa paket yang melebihi nominal tersebut baru dapat dinyatakan sebagai politik uang.

“Secara hukum, penggunaan instrumen elektronik dalam praktek politik uang sejatinya tidak perlu ditanggapi secara reaktif dengan perubahan perundang-undangan,” jelasnya.

Seiring perubahan teknologi, katanya, sudah selazimnya melakukan perbaikan pengaturan. Tapi dalam konteks ini, perubahan sebaiknya dilakukan pada ruang regulasi, bukan legislasi.

Bagaimana Peran Akademisi?

Dalam mengatasi praktik ini, Dr Rifqi berpendapat bahwa akademisi dan civitas kampus berperan sebagai penjaga moral.

Mereka bertanggung jawab dalam melakukan pendidikan dan penyadaran politik kepada masyarakat, khususnya mahasiswa.

Dr Rifqi mengatakan, dosen bertanggung jawab membangun kecerdasan politik mahasiswanya, dengan melakukan pendidikan politik dan membuka ruang diskursus dan dialektika bagi mahasiswanya.

Proses dialektika tersebut diarahkan untuk melahirkan nalar kritis dan keberanian mahasiswa bergerak melakukan perubahan sosial.

Di sisi lain, imbuhnya, akademisi harus tampil memberi kepeloporan moral politik dalam kehidupan di kampus dan kehidupan sosial kemasyarakatannya.

“Di tengah masyarakat yang mulai melazimkan politik uang, para akademisi harus berani menegakkan sikap demokratisnya dengan menolak praktik politik uang dan ikut serta dalam mengawasi proses politik yang ada,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON - Seorang pria Rusia yang sedang menjalani hukuman penjara karena membakar salinan Alquran dinyatakan bersalah oleh pengadilan pada hari Senin (25/11/2024) dalam kasus pengkhianatan yang terpisah dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara.

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan, ia tidak akan membiarkan politik kotor merusak Asia Tenggara dan negaranya yang merupakan reaksi pertamanya terhadap pernyataan dari wakil presidennya, Sara Duterte-Carpio. "Sebagai negara demokratis, kita harus menjunjung tinggi supremasi hukum," kata Marcos melalui video di Manila pada Senin (25/11/2024).

Pernyataan Bongbong Marcos tersebut muncul setelah Wapres Sara Duterte pada Sabtu (22/11/2024) mengeklaim, telah mengatur seseorang untuk membunuh presiden beserta istrinya, Liza Araneta-Marcos, dan Ketua DPR Martin Romualdez jika sesuatu terjadi padanya. Marcos menuturkan, kebenaran tidak bisa dibungkam dan drama politik saat ini bisa saja berakhir jika pihak-pihak terkait menjawab pertanyaan sah dari para legislator.

Sebelumnya, Sara Duterte menuduh Romualdez, sepupu Marcos, menginginkan dia terbunuh. Sara mencurigai, Romualdez menganggap dirinya ancaman terbesar terhadap keinginan Romualdez untuk mencalonkan diri pada Pemilihan Presiden 2028. "Kalau saya dibunuh, saya katakan, jangan berhenti sampai kalian membunuh mereka, dan dia kemudian bilang 'ya'," ucap Sara kepada seseorang yang dimintanya untuk membunuh.

Sang wapres menghadapi pengawasan yang semakin ketat di DPR, lembaga tempat Romualdez menghentikan dana khusus yang dialokasikan bagi kantornya. Upaya itu dilaporkan dipimpin oleh Romualdez, yang tampaknya ingin mencalonkan diri pada Pilpres 2028.

Namun sambil menekankan peran penting Kongres sebagai "cabang independen" pemerintahan, Marcos mengatakan, tidak akan mengorbankan supremasi hukum yang seharusnya berlaku pada semua orang. Dia mengingatkan pejabat pemerintah tentang kewajiban mereka untuk melindungi negara dan konstitusi, dan menekankan bahwa pejabat terpilih tidak boleh menekan pencarian kebenaran.

Marcos dan Sara mencalonkan diri sebagai sekutu sebelum Pilpres 2022, yang memberikan pasangan tersebut masa jabatan enam tahun. Namun, aliansi tersebut telah terbalik dalam beberapa bulan terakhir. Sara kemudian mengundurkan diri dari kabinet Marcos, yang memberinya tanggung jawab pada bidang pendidikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, semua buku, baik cetak maupun digital, dinyatakan bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.010/2020. Namun, terdapat pengecualian untuk buku yang mengandung unsur melanggar hukum.

Cakupan buku melanggar hukum adalah bertentangan dengan Pancasila, SARA, pornografi, dan unsur lainnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Dwi Astuti menyampaikan, ketentuan tersebut bertujuan untuk mendorong akses pendidikan dan literasi yang lebih luas kepada masyarakat.

"Semua buku, termasuk buku pelajaran umum, mendapatkan fasilitas bebas PPN. Namun, buku yang terbukti mengandung unsur negatif seperti yang diatur dalam PMK tersebut tidak akan mendapat pembebasan PPN," ujar Dwi dalam siaran pers di Jakarta, Senin (25/11/2024) malam WIB.

Dwi juga menekankan, pembuktian terhadap kandungan unsur yang melanggar hukum harus melalui putusan pengadilan. "Selama tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa suatu buku mengandung unsur yang bertentangan, maka buku tersebut tetap bebas PPN," jelasnya.

Dengan kebijakan itu, sambung dia, pemerintah berharap masyarakat dapat lebih mudah mengakses buku berkualitas tanpa terbebani oleh PPN. Seiring dengan hal tersebut, menurut Dwi, pengawasan terhadap konten buku tetap menjadi perhatian agar tidak ada konten yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa dan hukum yang berlaku.

Kebijakan bebas PPN ini juga diharapkan dapat mendukung upaya meningkatkan literasi nasional dan memperluas akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dwi juga mengimbau masyarakat untuk bijak dalam memilih buku yang berkualitas dan mendukung pengembangan wawasan, khususnya untuk generasi muda.

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU--Peredaran narkoba jenis sabu di dalam Lapas Kelas IIB Indramayu berhasil dibongkar. Peredaran barang haram itu diduga melibatkan oknum pegawai Lapas. Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setyawan Wibowo mengatakan, terbongkarnya peredaran sabu itu bermula dari razia rutin yang digelar oleh pihak Lapas pada 25 Oktober 2024. Hasilnya, ditemukan bungkusan rokok yang didalamnya ada sabu dengan berat 20,58 gram dan satu unit handphone.

‘’Ditemukan di gorong-gorong air,’’ ujar Ari, saat menggelar Press Release di Mapolres Indramayu, Senin (25/11/2024).

Dari situlah, Lapas kemudian berkoordinasi dengan Polres Indamayu yang langsung meluncur ke lokasi untuk melakukan pengembangan. Pada 26 Oktober 2024, kata Ari, polisi melakukan sidak kembali di dalam lapas dan menemukan sabu seberat 15,15 gram. Polisi juga mengamankan sejumlah pelaku.

Pelaku pertama yang diamankan merupakan narapidana berinisial AM. Narapidana itu menjual narkoba ke sesama narapidana lainnya di Lapas Indramayu. Narapidana AM diketahui mendapat barang tersebut dari AR, yang juga merupakan narapidana di Lapas Indramayu. Selain keduanya, seorang narapidana lainnya berinisial KM juga diketahui ikut terlibat.

Dari hasil penyelidikan, sabu tersebut diselundupkan dari luar lapas oleh pelaku lainnya berinisial M, yang kini masih diburu oleh polisi. Menurut Ari, pelaku M memasukkan sabu itu dengan disembunyikan di lampu bohlam. Lampu bohlam itu selanjutnya dititipkan ke petugas Lapas Indramayu berinisial T.

‘’Menurut keterangan AR, bahwa dia mendapatkan barang tersebut dari oknum T yang dibawa dari luar. Ada orang yang menitipkan kepada oknum T melalui lampu bohlam. Untuk oknum T, dari hasil penyidikan saat itu tidak mengetahui bahwa di dalam lampu bohlam itu ada narkoba tersebut,’’ kata Ari.

Ari mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap pelaku yang menyerahkan sabu tersebut kepada oknum pegawai T.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Lapas Kelas IIB Indramayu, Hero Sulistiyono, mengungkapkan, pada 25 Oktober 2024, ia memerintahkan jajarannya untuk menggelar razia mendadak. Saat itulah, pihaknya menemukan sabu yang disembunyikan di dalam bungkus bekas rokok yang dilapisi plastik.

Atas temuan itu, pihak Lapas Indramayu langsung berkoordinasi dengan Polres Indramayu. ‘’Mengenai oknum pegawai lapas, dia itu dititipi barang berupa lampu pijar dari luar, dibawa ke dalam, oleh (pelaku) M. Kemudian lampu yang masih utuh itu dikasihkan ke napi yang ada di dalam,’’ katanya.

Hero mengatakan, untuk memastikan apakah oknum pegawai itu terlibat atau tidak, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. ‘’Untuk sementara, yang bersangkutan tidak diizinkan masuk ke dalam lapas sampai dengan hasil penyelidikan selesai,’’ kata Hero

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar memastikan taat kepada hukum terkait kadernya yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengatakan partai berlambang pohon beringin itu meminta kepada Rohidin agar mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Adapun Rohidin juga merupakan calon Gubernur Bengkulu untuk Pilkada 2024, sebagai pejawat.

"Tentunya kami sangat prihatin terhadap kasus yang menimpa beliau di saat berkontestasi di Pilkada," kata Adies saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan Partai Golkar akan mempelajari dan mengkaji peristiwa hukum yang menimpa kader Calon Gubernur Bengkulu tersebut. Dia pun masih berkoordinasi dengan Badan Hukum Partai Golkar terkait pemberian bantuan hukum.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan partainya pun akan mengikuti ketentuan KPU untuk proses Pilkada Bengkulu 2024. Menurutnya, Partai Golkar pun menghargai proses hukum yang nantinya diputuskan.

"Terkait apakah akan memberikan bantuan hukum, masih dikoordinasikan dengan teman-teman Bakumham Partai Golkar dan keluarga yang bersangkutan," kata Sarmuji.

Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) dan dua orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Dua tersangka lainnya, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan ajudan (Adc) Gubernur Bengkulu Evrianshah (EV) alias Anca.

Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terpidana kasus pembunuhan berencana Jessica Kumala Wongso beserta tim penasihat hukumnya kembali menyatakan sikap untuk keluar atau walk out dari sidang permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024). Penasihat hukum Jessica, Hidayat Bostam, mengatakan alasan walk out karena pihak jaksa penuntut umum (JPU) selaku termohon menghadirkan ahli pada persidangan untuk kedua kalinya.

"Sesuai kesepakatan kami pada pekan lalu saat jaksa menghadirkan ahli, kami keberatan. Keberatan kami ini tercatat dalam persidangan karena termohon seharusnya hanya cukup untuk menanggapi atau memberikan pendapat," kata Hidayat saat ditemui usai keluar dari sidang pemeriksaan ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin.

Oleh karena itu, kata dia, seharusnya JPU selaku termohon PK tunduk dengan hukum acara. Pada Pasal 236 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur bahwa sidang PK merupakan "panggung" pemohon.

Menurut ia, putusan yang diajukan permohonan PK sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, namun terpidana tetap memiliki hak untuk mengajukan PK.

"Nah, kenapa jaksa selaku termohon selalu meng-counter dengan menghadirkan ahli untuk diperiksa? Seharusnya tidak perlulah," tuturnya.

Sama seperti sidang kali ini, pada persidangan permohonan PK Jessica sebelumnya di PN Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024), JPU selaku termohon menghadirkan ahli untuk diperiksa sehingga dalam sidang permohonan PK tersebut JPU tercatat dua kali menghadirkan ahli. Dalam sidang permohonan PK itu, Jessica meminta dibebaskan dari dakwaan pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin.

Meskipun Jessica sudah bebas bersyarat, Jessica tetap merasa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sehingga ingin membantah dan berharap Mahkamah Agung menyatakan dirinya tidak bersalah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) sebagai tersangka korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Daerah (Pemda) Provinsi Bengkulu untuk pendanaan Pilkada 2024. Selain itu, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya dalam kasus yang sama, yakni Isnan Fajri (IF) selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu, dan ajudan gubernur, Evriansyah (EV) alias Anca.

Penetapan tersangka tersebut, merupakan babak lanjutan dari operasi penangkapan yang dilakukan oleh KPK di Bengkulu, sepanjang Sabtu (23/11/2024). “KPK telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (24/11/2024) malam.

KPK selanjutnya, kata ia, menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu RM (selaku) gubernur Bengkulu, IF sekretaris daerah Provinsi Bengkulu, dan EV alias AC adc gubernur Bengkulu. Ketiga tersangka selanjutnya dijebloskan ke sel tahanan di Rutan Cabang KPK. Dan dari peningkatan status hukum tersebut.

Sementara penyidik menjerat para tersangka dengan sangkaan Pasal 12e, dan Pasal 12B Undang-undang (UU) 31/1999-20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 KUH Pidana. “Penahanan terhadap para tersangka dilakukan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 24 November 2024,” ujar Alexander.

Kronologis perkara

Alexander menerangkan, penetapan tiga tersangka tersebut tak lepas dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Bengkulu, sepanjang Sabtu (23/11/2024) kemarin.

Operasi senyap dilakukan berdasarkan adanya informasi yang sampai ke KPK pada Jumat (22/11/2024) terkait dengan transaksi penerimaan sejumlah uang oleh tersangka EV selaku ajudan gubernur dan tersangka IF selaku Sekda Bengkulu. Penerimaan uang tersebut dikatakan Alexander, ditujukan untuk tersangka RM selaku gubernur Bengkulu.

Atas informasi tersebut, kata Alexander, KPK melakukan penangkapan terhadap sejumlah pejabat di Pemda Bengkulu lainnya. Di antaranya yang ditangkap adalah SR yang merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. SF ditangkap atas perannya sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

SD ditangkap terkait perannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Bengkulu Selatan. FEP ditangkap selaku Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Provinsi Bengkulu. TS ditangkap terkait perannya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Bengkulu.

Kemudian tiga yang ditangkap lainnya, adalah para tersangka IF, RM, dan EV. Dari penangkapan tersebut, kata Alexander, penyidik KPK juga menemukan sejumlah barang bukti berupa uang tunai, dan catatan-catatan penyaluran uang lainnya.

Dari mobil SD, KPK menemukan uang tunai Rp 32,5 juta, dan catatan penerimaan serta penyaluran uang sebesar Rp 32,5 juta. Dari penangkapan FEP, KPK menemukan catatan penerimaan dan penyaluran uang Rp 120 juta. Selanjutnya di mobil yang dikendarai tersangka RM saat dilakukan penangkapan juga ditemukan uang setotal Rp 370 juta.

Selain itu ditemukan catatan penerimaan dan penyaluran uang tunai setotal Rp 6,5 miliar dalam pencahan mata uang lokal, serta dolar Amerika Serikat (AS) dan dolar Singapura. “Sehingga total uang yang diamankan pada kegiatan tangkap tangan tersebut, sekitar Rp 7 miliar, dalam mata uang Rupiah, USD dan SGD,” jelas Alexander.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Tengah (Jateng) mulai memadati Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (23/11/2024). Mereka hendak berpartisipasi dalam acara bertajuk "Doa untuk Jawa Tengah" yang digelar tim pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jateng nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen.

Berdasarkan pantauan Republika, pada pukul 15:00 WIB, sisi utara Lapangan Pancasila, tepatnya di sekitar panggung utama, sudah mulai dipadati warga. Selawat pun telah dilantunkan menggunakan pengeras suara. Karena acara bertema doa akbar, hampir semua yang hadir, baik laki-laki maupun perempuan, menggunakan busana Muslim.

Salah satu warga yang menghadiri acara Doa untuk Jawa Tengah adalah Yunani (34 tahun), warga Kendal. Dia mengaku datang hanya berdua dengan temannya. "Saya enggak sama rombongan, cuma berdua bareng teman naik motor," katanya kepada Republika.

Dia mengungkapkan tertarik untuk datang karena tokoh-tokoh yang diundang dalam acara tersebut. "Mau lihat Gus Baha dan Gus Kautsar," ujar Yunani.

Namun Yunani mengaku memang mendukung pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen dalam Pilgub Jateng 2024. "Iya saya dukung Pak Luthfi dan Gus Yasin," ucapnya.

Warga lainnya yang berpartisipasi dalam acara Doa untuk Jawa Tengah adalah Mudasir (52 tahun), asal Jepara. "Saya datang bersama rombongan, enam bus," katanya ketika ditemui di lokasi.

Mudasir mengungkapkan, dia dan rombongannya adalah alumni santri Sarang, daerah asal Gus Yasin. "Ini murid-muridnya Gus Yasin," ujarnya.

Dia menambahkan, tokoh yang ingin disaksikannya dalam acara Doa untuk Jawa Tengah adalah Gus Baha, Gus Kautsar, dan KH Nurul Huda. "Katanya nanti ada Kiai Ma'ruf (Amin) juga," ucap Mudasir.

Saat ditanya perihal Pilgub Jateng 2024, Mudasir mengatakan memberikan dukungan pada pasangan Luthfi-Yasin. "Pasti coblos Ahmad Luthfi," katanya.

Tim Komunikasi Luthfi-Yasin, Muhammad Isnaini, mengungkapkan, acara doa bersama di Lapangan Pancasila Simpang Lima digelar pada pukul 13:30 WIB hingga 17:00 WIB. "Acara ini bertujuan mengajak masyarakat untuk bersama-sama memanjatkan doa agar Jawa Tengah menjadi provinsi yang lebih damai, sejahtera, dan berkemajuan. Kehadiran para ulama nasional juga menjadi wujud kolaborasi spiritual yang kami harapkan dapat menginspirasi masyarakat luas,” ucap Isnaini, Jumat (22/11/2024).

Isnaini mengatakan, kehadiran ulama-ulama besar menunjukkan komitmen pasangan Luthfi-Yasin dalam mengedepankan pendekatan yang merangkul semua lapisan masyarakat. “Kami ingin menampilkan nilai-nilai kebersamaan dan keberagaman. Para kiai yang hadir berasal dari berbagai latar belakang, namun mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu mendukung kemajuan Jawa Tengah melalui doa dan silaturahmi,” ujarnya.

Dia berharap, kegiatan doa bersama di Lapangan Pancasila Simpang Lima dapat menarik banyak peserta dari berbagai daerah. “Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, dan berharap masyarakat datang untuk mengikuti acara ini secara khusyuk dan tertib,” kata Isnaini.

Berikut daftar ulama dan kiai yang akan memimpin doa bersama dan memberikan tausiah dalam acara Doa untuk Jawa Tengah:

KH. Anwar Mansyur

KH. Nurul Huda

KH. Ma’ruf Amin

KH. Abdulloh Ubab

KH. Haris Shodaqoh

KH. Chalwani

KH. Said Abdurrohim

KH. Roghib Mabrur

KH. Muadz

KH. Munif Muhammad Zuhri

Gus Muhammad Abdurrohman Kautsar

Gus Baha

KH. Zaki Fuad Abdillah

KH. Abdul Gaffar Rozin

KH. Muhammad Sholahudin

KH. Macin Khudlor

KH. Aly Qoishor Ahad Abdul Haq

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU-- Dua narapidana kasus terorisme (napiter) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu menjalani ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Jumat (22/11/2024).

Keduanya adalah Rahmat Saleh Siregar dan Faisal Efendi Hutasuhut. Mereka sebelumnya tergabung ke dalam jaringan Jamaah Islamiyah (JI) dan ditangkap di Aceh pada Juli 2022 lalu. Pembacaan ikrar setia itu berlangsung haru. Keduanya berjanji untuk kembali sepenuhnya ke pangkuan bumi pertiwi dan meninggalkan kelompoknya.

Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jabar, Robianto mengatakan, ikrar setia NKRI itu bukan sebatas seremonial semata. Dia berpesan kepada kedua napiter tersebut untuk benar-benar meresapi dalam kehidupan sehari-hari. ‘’Itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa dia betul-betul sudah NKRI,’’ ujar Robianto, saat ditemui usai menyaksikan ikrar setia napiter itu.

Robianto mengatakan, dalam memberikan pembinaan kepada para napiter, pihaknya juga bekerja sama dengan BNPT, Densus 88 dan Kementerian Agama.Tak hanya di Lapas Indramayu, ikrar setia NKRI belum lama ini juga disampaikan oleh napiter yang mendekam di Gunungsindur dan Banjar.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIB Indramayu, Hero Sulistiyono mengatakan, kedua napiter itu sebelumnya divonis tiga tahun penjara. Sebelum dipindahkan ke Lapas Indramayu, mereka menjalani hukuman di Lapas Cikeas. ‘’Mereka baru dipindahkan ke Lapas Indramayu sekitar dua bulan yang lalu,’’ kata Hero.

Hero mengatakan, selama mendekam di Lapas Indramayu, kedua napiter itu menerima berbagai kegiatan pembinaan. Seperti pembinaan keagamaan, pembinaan kemandirian maupun pelatihan kerja yang diadakan di lapas.

‘’Kami ajak mereka bicara dari hati ke hati hingga akhirnya mereka menyadari kesalahannya. Dan ikrar setia kembali ke NKRI ini merupakan kesadaran dan inisiatif mereka sendiri sehingga kami bantu fasilitasi melalui kegiatan ini,’’ katanya.

Hero menambahkan, selain kedua napiter tersebut, di Lapas Indramayu tidka ada lagi napiter lainnya. Tiga orang napiter lain yang sempat mendekam di Lapas Indramayu dan kini telah bebas juga sebelumnya sudah menyatakan ikrar setia NKRI.