REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Imunisasi dinilai merupakan sebuah ikhtiar dalam ajaran Islam untuk menciptakan generasi yang kuat demi menyambut Indonesia Emas 2045. Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat Nurul Irfan mengungkapkan, seseorang harus takut kepada Tuhan sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah.

"Jadi di dalam sabda juga, Nabi (Muhammad SAW) mengatakan bahwa generasi yang kuat itu akan lebih baik daripada generasi yang lemah. Nah ini lemah ini, termasuk lemah kesehatan. Supaya tetap sehat, maka kemudian MUI dalam hal ini, menurut perspektif agama, bahwa imunisasi selaras dengan ajaran agama,"ujar Irfan dalam acara Puncak Pekan Imunisasi Dunia 2025 yang disiarkan secara daring di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Dia mengatakan, MUI mengeluarkan fatwa khusus yakni Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2016 tentang Imunisasi, yang menjelaskan bahwa imunisasi bersifat mubah atau boleh, guna mewujudkan imunitas dan mencegah terjadinya suatu penyakit.

"Lalu vaksin untuk imunitas wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Itu seandainya ada vaksin yang tidak masuk kategori halal dan suci, itu sebetulnya hukumnya haram. Tetapi hukum haram itu kemudian menjadi boleh, ketika dalam kondisi darurat," ucap dia.

Dia mencontohkan vaksin dengan kandungan yang haram dapat dipakai apabila belum ada vaksin pengganti yang halal. Hal tersebut untuk mencegah suatu penyakit tertentu yang tidak dapat ditanggulangi.

Poin tersebut juga termasuk apabila para ahli menyatakan bahwa suatu vaksin tidak bisa dibuat versi halalnya, kata Irfan, sehingga yang haram boleh digunakan dalam keadaan terpaksa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar telematika Roy Suryo terus mempertanyakan keaslian ijazah UGM milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah (Sekjen Pasbata), Budi Kuntoro mengingatkan Roy Suryo untuk menghentikan pernyataan yang dapat menyesatkan publik dan memicu kegaduhan nasional.

Menurut dia, sejumlah pernyataan yang dilontarkan Roy Suryo dan pihak-pihak terkait telah menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat. Selain itu, ia menuding, pernyataan Roy Suryo mencoreng citra Indonesia di mata dunia internasional.

"Roy Suryo tidak usah banyak bicara. Siapkan saja mental, siapkan keterangan, dan semua barang bukti yang dimiliki. Jangan membodohi rakyat Indonesia dengan berita-berita yang menyesatkan," ucap Budi dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (1/5/2025)

Menurut Budi, berbagai ucapan yang dilontarkan Roy Suryo dan rekan-rekannya bukan hanya memicu kegaduhan di dalam negeri, tetapi juga berpotensi merusak martabat bangsa di hadapan komunitas global. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya setiap tokoh publik untuk bertanggung jawab atas pernyataan yang disampaikan.

"Berita yang disebarkan sudah menyesatkan dan membahayakan. Maka dari itu, kami minta Roy Suryo berhenti bicara di media. Buktikan di meja hijau, buktikan secara hukum. Jangan menggiring opini publik," kata Budi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto memanggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto mengatakan kehadiran Pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD tersebut dalam rangka halalbihalal dengan Presiden Prabowo.

"Silaturahmi PP AD, mau halalbihalal," kata dia saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

AM Putranto mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas tentang delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. "Enggak," ucap dia singkat.

Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengaku, baru saja berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu pembahasannya tentang surat berisi delapan poin tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

"Memang saran itu disampaikan oleh Forum oleh para purnawirawan TNI, para jenderal dan kolonel, ditandatangani dan disampaikan secara terbuka meluas, di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu," kata Wiranto saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sekaligus Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi, RI 1 akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Kamis (1/5/2025). Prabowo ingin berdialog langsung dengan para buruh.

"Teman-teman panitia Serikat Buruh memang betul mengirimkan undangan kepada Bapak Presiden dan beliau memutuskan insya Allah akan berkenan hadir dalam acara peringatan May Day tersebut," ujar Prasetyo Hadi dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo menjelaskan, kehadiran Presiden Jokowi dalam acara tersebut merupakan bentuk komitmen dan perhatian besar terhadap peran penting buruh dalam pembangunan ekonomi nasional. Selama ini, Prabowo menganggap buruh menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.

"Bagi Bapak Presiden dan pemerintah, buruh adalah elemen kunci dalam perekonomian kita yang tidak terpisahkan. Karena itu perhatian beliau sangat besar terhadap sinergi antara pemerintah, sektor swasta, pengusaha, dan para pekerja," ujar Prasetyo.

Presiden Prabowo, kata Prasetyo, memandang ketiga unsur tersebut harus terus bekerja sama dalam membangun usaha serta memperkuat fondasi ekonomi nasional secara berkelanjutan. Agenda May Day yang akan dihadiri oleh Presiden digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di area Monas, Jakarta Pusat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beroperasinya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membuat semua aset pemerintah kini dikelola dalam satu wadah. Tidak hanya badan usaha milik negara (BUMN), aset yang selama ini di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), seperti Gelora Bung Karno (GBK) dan kawasan hunian dan perkantoran di Kemayoran, juga nantinya dikelola Danantara.

Menteria Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, pemindahan aset itu merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto. "Jadi berkenaan dengan pertanyaan aset kawasan Gelora Bung Karno yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, ya betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden pada saat beliau memberikan pengarahan dalam acara Townhall Danantara beberapa hari yang lalu," kata Prasetyo di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Menurut dia, butuh waktu memindahkan aset di bawah Kemensetneg untuk diserahkan ke Danantara. Apalagi, selama ini, aset berbentuk badan layanan umum (BLU) yang dikelola Kemensetneg berbeda orientasinya dengan BUMN.

"Sehingga kami tentunya butuh waktu untuk mempersiapkan secara teknis pengalihan ini karena bagaimanapun aset GBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara adalah bersifat pengelolaannya di bawah Badan Layanan Umum, yang tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset-aset di BUMN," ucap Prasetyo.

REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mendorong BRICS menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Dia pun sempat menyinggung situasi di Jalur Gaza sebagai contoh konkret dari kegagalan hukum internasional.

"BRICS harus terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Penegakan hukum harus adil, konsisten, dan tanpa standar ganda. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum," kata Sugiono saat berpidato dalam BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, Senin (28/4/2025).

Sugiono menyampaikan pernyataannya tersebut ketika berpartisipasi pada sesi bertajuk "Peran BRICS dalam Menghadapi Krisis Global dan Regional serta Mendorong Perdamaian dan Keamanan". Sugiono menilai, BRICS harus mengambil peran lebih aktif dan konstruktif dalam mendorong perdamaian serta menegakkan norma-norma global.

Menlu RI kemudian menyoroti situasi di Jalur Gaza sebagai bukti kegagalan masyarakat global dalam menegakkan hukum humaniter internasional. "Kita harus melindungi lembaga hukum internasional dari penegakan hukum yang selektif dan campur tangan politik. Perintah dan fatwa Mahkamah Internasional harus dihormati. Dewan Keamanan PBB harus diberi kewenangan untuk melaksanakan mandatnya secara efektif," ucapnya.

Dalam sesi kedua bertema "Reformasi Institusi Internasional untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan", Menlu Sugiono menggarisbawahi urgensi untuk menjadikan multilateralisme lebih inklusif, transparan, terpercaya, dan responsif terhadap tantangan global. Dia menegaskan pentingnya reformasi lembaga-lembaga global, termasuk mendorong perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, serta memperkuat suara negara-negara berkembang dalam lembaga keuangan internasional.

Pada kesempatan itu, Sugiono turut mengumumkan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan New Development Bank. Hal itu sebagai bentuk dukungan terhadap perluasan akses pembiayaan pembangunan bagi negara-negara Global South.

REPUBLIKA.CO.ID, DEN HAAG— Afrika Selatan hari ini, Selasa (29/4/20250 mengatakan kepada Mahkamah Internasional (ICJ) bahwa Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata untuk melawan warga Palestina di wilayah pendudukan, melanggar kewajiban internasionalnya.

"Hukum internasional melarang Israel menggunakan kelaparan sebagai metode perang, termasuk dalam pengepungan atau blokade, Israel tidak boleh secara kolektif menghukum penduduk Palestina yang dilindungi, yang berada di bawah pendudukan yang melanggar hukum," kata perwakilan Afrika Selatan Jaymion Hendricks pada hari kedua dengar pendapat di Den Haag, dikutip dari Middleeasmonitor, Selasa (29/4/2025).

Hendricks mengatakan bahwa Israel telah mengerahkan berbagai teknik kelaparan dan kelaparan, menyempurnakan tingkat penderitaan dan kematian yang dapat disebabkannya melalui sistem pangan.

Hal tersebut mengarah pada saat genosida ini, terlepas dari upaya mengerikan yang dilakukan oleh para pejabat Israel untuk mengkarakterisasi mereka sebaliknya, orang Palestina adalah manusia.

Dia menekankan bahwa Israel harus bekerja sama dengan itikad baik dengan PBB dan memberikan setiap bantuan.

“Israel harus mematuhi kewajibannya sebagai kekuatan pendudukan untuk memastikan pasokan makanan dan medis dan memfasilitasi penyediaan barang-barang kemanusiaan, layanan-layanan penting, dan bantuan pembangunan tanpa hambatan oleh PBB, negara-negara ketiga, dan organisasi-organisasi internasional lainnya," kata Hendricks.

Stok makanan yang kian menipis di Jalur Gaza memperparah kelaparan di wilayah kantong Palestina itu di tengah perang Israel yang menghancurkan, kata UNRWA pada Ahad lalu.

"Kelaparan semakin parah di Gaza," kata badan PBB untuk pengungsi Palestina itu dalam sebuah pernyataan.

BACA JUGA: Abbas Gembosi Pejuang Gaza yang Korbankan Jiwa Raga, Akhir Keruntuhan Otoritas Palestina?

Penduduk, termasuk anak-anak, berharap bisa mendapatkan makanan untuk bertahan hidup dari organisasi-organisasi amal, kata UNRWA.

Disebutkan bahwa persediaan tepung di Gaza semakin berkurang pekan ini.

"Hampir 3 ribu truk bantuan UNRWA bersiap memasuki Gaza," kata UNRWA. "Pengepungan harus dihentikan."

Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan bahwa anak-anak Palestina di Gaza menderita kelaparan karena Israel terus mencegah masuknya pasokan makanan dan kebutuhan pokok lain.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan kabadiklat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebelumnya, Zarof Ricar telah menyandang status tersangka permufakatan jahat dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai, kerja Kejagung dalam membongkar kasus rasuah sudah sepatutnya diapresiasi. Kendati begitu, ia mengingatkan agar Kejagung tidak terlena.

"Ya perlu diapresiasi, asal jangan sering tergoda lagi dengan kewenangan besar di tangan kejaksaan. Ingat pepatah power tends to corrupt," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Fickar menilai, pendekatan hukum yang digunakan Kejagung dengan menjerat tersangka dengan pasal TPPU merupakan hal yang sah dan lazim. Dakwaan itu, sambung dia, seperti jaring dalam menjerat pelaku rasuah. "Artinya jika tidak kena atau perbuatannya tidak menenuhi satu unsur dakwaan, maka ada dakwaan lain yang menjeratnya," ucapnya.

Namun demikian, menurut Fickar, yang lebih penting lagi jumlah uang dan emas yang dijadikan barang bukti dalam perkara Zarof Ricar menunjukkan, tindak pidana itu kemungkinan besar telah terjadi jauh sebelum yang bersangkutan pensiun. Sehingga, Kejagung perlu menelusuri asal usul aliran uang tersebut.

"Karena itu, dakwaan tindak pidana korupsi (tipikor) juga menjadi penting," ujar Fickar. Kejagung menambahkan pasal TPPU untuk menjerat Zarof Ricar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar, melihat perlunya Kejaksaan Agung (Kejagung) mengejar kasus-kasus yang perkaranya diatur oleh terdakwa kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Zarof Ricar. Jika ada alat bukti lain Zarof bisa dijerat dengan dengan tindak pidana korupsi (Tipikor).

“Saya kira perlu. Karena selain TPPU, jika ada didapatkan alat bukti lain, baik saksi,surat atau petunjuk, Zarof aktif ketika masih aktif sebagai pegawai MA juga bisa dijerat dengan Tipikor,” kata Abdul Fickar.

Hal ini disampaikan Abdul Fickar menanggapi desakan publik agar Kejagung membongkar mafia peradilan, atas kelanjutan pengusutan temuan uang suap dan 51 kg emas saat penggeledahan di rumah Zarof Ricar.

Dari temuan ini, Kejagung telah menemukan dugaan suap Rp.60 miliar kepada hakim tipikor PN Jakarta Pusat, yang memberi vonis lepas korporasi yang menjadi terdakwa di kasus impor CPO.Dari besarnya uang yang dan emas yang hampir mencapai Rp.1 triliun, publik menduga Zarof mengatur banyak perkara hukum.

Abdul Fickar mengatakan penting untuk terus mengejar kasus-kasus yang terkena suap Zarof ini. “Penting untuk memberi alasan (rasionalisasi) dari jumlah barang bukti uang yang begitu banyak, yang tidak mungkin hanya diberikan oleh seorang saja,” ungkapnya.

Untuk mengejar pengungkapan secara tuntas kasus-kasus yang terkait Zarof, menurut Abdul Fickar, Kejagung harus memanggil dan memeriksa semua pihak yang berhubungan dengan Zarof untuk urusan perkara. Termasuk jika memang ada diinternal kejaksaan yang berhubungan dengan Zarof.

Selain itu, lanjut Abdul Fickar, mengingat diduga banyak kasus yang diatur dan melibatkan Zarof, Kejagung disarankan bekerja sama dengan penegak hukum lain. Di antaranya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, Kejagung menetapkan Zarof Ricar sebagai tersangka kasus TPPU yang terkait dengan penemuan uang Rp.951 miliar dan 50 kg emas saat penggeledahan di rumahnya. Awalnya pengeledahan ini terkait dengan suap hakim PN Surabaya yang memvonis bebas kasus pembunuhan, dengan terdakwa Ronald Tannur.

Saat penggeledahan penyidik Kejagung menemukan uang dalam berbagai jenis mata uang, yang diperkirakan senilai Rp.951 miliar. Penyidik juga menemukan emas 51 kg, serta sejumlah dokumen, yang diduga merupakan dokumen kasus yang akan diatur putusannya.

Salah satunya adalah dokumen perkara impor CPO dengan terdakwa tiga korporasi. Dari temuan dokumen ini, penyelidik Kejagung menemukan dugaan suap senilai Rp.60 miliar, yang melibatkan hakim tipikor, pengacara, dan panitera pengadilan.

REPUBLIKA.CO.ID, PAPUA -- Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey menjelaskan peristiwa penembakan dirinya bersama rombongan ditembaki ketika cari Iptu Tomi Marbun di Teluk Bintuni, Papua barat, Ahad (27/4/2025). Penembakan tersebut diduga Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Komnas HAM punya kepentingan hadir pastikan proses pencarian penuhi standar serta berikan kepastian hilangnya Tomi Marbun,” katanya seperti dinukil dari Antara, Selasa (29/5/2025).

Frits beserta rombongan di lokasi sejak Jumat (25/4/2024) lakukan rekonstruksi olah TKP hingga Sabtu (26/4) dan Ahad (27/4/2024). Lalu, Ahad pagi, Frits bersama empat anggota polisi turun ke bibir sungai untuk MCK karena hendak beribadah. Namun, tiba-tiba tembakan datang ke arah mereka.

“Ketika kami turun pukul 06.00 WIT, kami MCK sampai pukul 07.10, kemudian kami diberondong kelompok sipil bersenjata,” tutur Frits.

Frits bersama empat anggota polisi tak bawa senjata itu langsung refleks mendengar tembakan mereka berlindung, merayap, dan menyelamatkan diri berlari ke arah hutan. “Begitu tembakan pertama, kedua, langsung Brimob lakukan tembakan balasan untuk perlindungan di lokasi jaraknya hampir 150 meter, Kapolda Irjen Pol. Jhonny Edison Isir ada di lokasi,” imbuh dia.

Frits mengakui, tak ada korban tewas insiden namun ada lukai bagian lutut, kaki, dan tangan akibat terjatuh saat menyelamatkan diri. “Puji Tuhan, kami, saya terutama sudah dievakuasi ke Mayado dan dapat pengobatan dokter; dan dievakuasi kemarin dan hari ini,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, PAPUA -- Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengaku bertanggungjawab atas penembakan jajaran Komnas HAM di Sungai Rawara, Teluk Bintuni, Papua Barat. Jubir TPNPB OPM, Sebby Sambom menyatakan pihaknya sudah menerima laporan resmi dari Deni Moos, Panglima TPNPB Kodap IV Sorong Raya tentang kasus tersebut.

"Seluruh pasukan dari TPNPB Kodap IV Sorong Raya dari sembilan batalion telah terbagi di beberapa titik dalam medan perang di wilayah Moskona dan siap eksekusi aparat militer pemerintah Indonesia yang sedang mencari jenazah Iptu Tomi Samuel Marbun, mantan reskrim Teluk Bintuni yang dibunuh oleh militer Indonesia sendiri lalu mereka membuang jazadnya ke kali Rawara menjadi makanan buaya," yang diterima Republika, Senin (28/4/2025) malam.

Dia berkata, Manfret Fatem, Komandan Operasi TPNPB Kodap IV Sorong Raya melaporkan penyerangan terjadi sejak 27 April 2025 terhadap pasukan militer Indonesia di Sungai Rawara sebagai peringatan penting. Tujuannya agar seluruh warga sipil yang terlibat dengan militer Indonesia di Sungai Rawara untuk segera keluar dari wilayah operasi TPNPB.

"Dan khususnya Fritz Ramandey, Kepala Komnas HAM Papua jika tertembak itu adalah wajar karena tidak mematuhi undang-undang. Dalam hal ini telah mengambil alih tugas BPBD yang semestinya turun ke lapangan untuk mencari Jazad Samuel Marbun yang dibunuh oleh rekan-rekannya sendiri sejak tahun 2024," kata dia.

Menurut dia, Operasi Militer Pemerintah Indonesia di wilayah Moskona adalah upaya Indonesia mencari nama baik institusi militer meski harus mengorbankan warga sipil lainnya di wilayah operasi TPNPB Kodap IV Sorong Raya. "Dan juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera membuka ruang Negosiasi dengan TPNPB yang dimediasi oleh pihak ketiga yang yang netral sebagai sebagai difasilitator dan mediator untuk menyelesaikan persoalan politik antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua untuk menghentikan perang di tanah Papua," ucap Sebby.

REPUBLIKA.CO.ID, PAPUA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menanggapi penembakan jajarannya di Teluk Bintuni, Papua barat, Ahad (27/4/2025). Penembakan tersebut diduga Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, Komnas HAM telah berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey yang menjadi korban dari insiden penembakan itu.

"Kami tentu menyayangkan peristiwa itu terjadi," ucap dia seperti dinukil dari Antara, Senin (28/4/2025).

"Kemarin kami langsung melakukan koordinasi dengan Pak Frits dan Pak Frits sudah dievakuasi di tempat yang aman, kemudian juga akan melanjutkan evakuasi dan perjalanan kembali ke Jayapura," tambah Anis.

Anis mengatakan, Komnas HAM terus mendorong semua pihak untuk menggunakan pendekatan kekerasan dalam situasi apa pun, terutama dalam menanggapi situasi yang terjadi di Papua. Dia pun mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja lebih efektif dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang terjadi di Papua.

"Karena kita semua menginginkan agar tanah yang damai itu terjadi di Papua, sebagaimana cita-cita kita bersama," kata Anis.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey menjeaskan, dia bersama rombongan ditembak OPM saat mencari Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun. Iptu Tomi dikabarkan hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat.

“Komnas HAM punya kepentingan hadir pastikan proses pencarian penuhi standar serta berikan kepastian hilangnya Tomi Marbun,” katanya.

Frits mengatakan, sebagai Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, dia dilibatkan dalam tim untuk mencari Iptu Tomi Marbun yang hilang selama empat bulan itu. Pascapenembakan, Frits dan tim langsung dievakuasi ke lokasi yang aman, yakni di Distrik Moskona.