REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Bali mendeportasi warga negara asing asal Amerika Serikat (AS) yang mengamuk dan merusak fasilitas salah satu klinik kesehatan di Pecatu, Kabupaten Badung, Bali. Video aksi warga AS tengah mengamuk itu viral di media sosial.

“Kami deportasi sore ini, pesawat berangkat pukul tujuh malam,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali Parlindungan di Denpasar, Senin (14/4/2025).

Pelaku yang diketahui bernama Mitchell McMahon itu juga dimasukkan dalam daftar penangkalan masuk wilayah Indonesia untuk periode waktu tertentu. Berdasarkan data perlintasan Imigrasi, pria berusia 27 tahun itu tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali pada 2 April 2025.

Ia masuk Bali menggunakan visa saat kedatangan atau visa on arrival (VoA) yang berlaku hingga 1 Mei 2025. Meski termasuk ranah pidana karena melanggar Pasal 406 KUHP terkait tindak pidana perusakan, namun polisi tidak menyeret ke pengadilan karena diselesaikan secara damai antara pelaku dengan pihak Klinik Nusa Medika Pecatu, Kabupaten Badung dan mengganti kerugian sebesar Rp35 juta.

Selain melanggar KUHP, pemuda itu juga melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sebelumnya, viral di media sosial potongan video yang memuat aksi pria kelahiran Virginia itu yang mengamuk dan merusak fasilitas kesehatan serta membahayakan pasien lain di klinik itu.

Kejadian tersebut diketahui terjadi pada Sabtu (12/4/2025) sekitar pukul 05.00 WITA. Saat itu, Mitchell yang diantar oleh temannya juga warga negara asing ke klinik menumpangi taksi daring, dalam keadaan tidak sadar.

Namun, tiba-tiba sesaat setelah sadar, ia kemudian menyerang temannya dan merusak fasilitas kesehatan di dalam ruang pemeriksaan di klinik. Pihak klinik kemudian melaporkan kasus itu kepada petugas Linmas Desa dan Polsek Kuta Selatan untuk ditangani.

Sementara itu, Imigrasi Bali mencatat selama Januari hingga 31 Maret 2025, sebanyak 128 warga negara asing dideportasi yang terbanyak dari Rusia sebanyak 32 orang, kemudian Amerika Serikat ada 10 dan Ukraina ada delapan orang.

REPUBLIKA.CO.ID, PALU — Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pendiri Alkhaairat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua adalah warga negara Indonesia (WNI).

"Ini adalah hasil perjuangan luar biasa dari Kemenkum, pemerintah daerah, dan keluarga besar Alkhairaat. Negara mengakui dan menghormati Guru Tua sebagai bagian penting dari sejarah bangsa," kata Supratman Andi Agtas saat menghadiri peringatan Haul Guru Tua ke-57 di Kota Palu, Sabtu (12/4/2025).

Ia mengatakan, Guru Tua secara sah merupakan WNI sebagaimana tertuang dalam surat pengesahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI.

Menurut dia, Alkhairaat telah menjadi penggerak besar dalam pendidikan, kesehatan, hingga berbagai bentuk muamalah yang membawa manfaat nyata bagi umat dan bangsa.

Oleh karena itu, ia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Alkhairaat atas komitmen dan perjuangannya yang terus meneladani dan meneruskan cita-cita Guru Tua, dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

"Guru Tua secara sah merupakan warga negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam surat pengesahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI, yang kini telah bertransformasi menjadi Kementerian Hukum RI," katanya

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta hukum mengaku mendengar ada upaya perdamaian terkait kasus kekerasan seksual oleh dokter residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjajaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, Jawa Barat. Ia pun meminta hukum tetap ditegakkan demi membangun kepercayaan.

"Saya dengar ada aspek-aspek yang bersifat perdamaian. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah kita harus membangun kembali kepercayaan atau trust yang tinggi terhadap perguruan tinggi dan dunia kedokteran. Sehingga hukumannya harus tegas," kata Dedi di Bandung, Sabtu (12/4/2025).

Dia menyampaikan hal tersebut terkait dengan pernyataan kuasa hukum pelaku yang menyebut telah ada perjanjian damai dengan pihak korban, Menurut Dedi, seharusnya kasus ini dipahami bukan hanya soal perdamaian, melainkan soal penciptaan kondisi agar hal serupa tidak terulang.

"Dalam kasus ini, bukan damai yang jadi inti persoalan. Intinya, kita harus memberikan hukuman tegas agar kejadian serupa tidak terulang. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi universitas dan rumah sakit harus dipulihkan," ujarnya.

Dedi menyebut dampak dari kasus tersebut dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap universitas tempat bernaung pelaku dan rumah sakit tempat praktiknya.

Menurutnya, saat ini kepercayaan terhadap kedua institusi itu sedang dipertaruhkan. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada tindakan tegas dan keputusan cepat.

"Jadi hukumannya harus tegas dan keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya harus segera diambil. Karena apa? Karena itu soal kepercayaan,” ucapnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya evaluasi dalam proses rekrutmen calon mahasiswa kedokteran. Ia secara terbuka mengkritisi sistem seleksi yang selama ini berjalan.

"Jujur saja, hari ini yang masuk kedokteran itu yang punya uang. Pintar saja tidak cukup," tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto mengkritisi sikap negara-negara barat yang menerapkan standar ganda dalam menyikapi isu hak asasi manusia, khususnya terkait krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina. Kritik Prabowo disampaikan dalam Forum Diplomasi Antalya 2025, di Turki, Jumat,

Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo menyoroti inkonsistensi sejumlah negara barat yang dulu gencar mengampanyekan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, faktanya kini justru bungkam melihat pelanggaran HAM yang terjadi secara terang-terangan di Palestina.

"Banyak negara barat datang ke Indonesia 30 tahun lalu dan mengajari kami tentang HAM, demokrasi. Kami belajar dari mereka. Tapi, sekarang, saat kita semua melihat pelanggaran HAM terang-terangan di depan mata, banyak dari mereka justru diam," ujar Prabowo dalam pernyataannya yang diikuti secara daring Antalya Diplomacy Forum di Jakarta.

Menurut Kepala Negara, diamnya negara-negara yang selama ini mengklaim diri sebagai penjaga nilai-nilai universal menimbulkan kesadaran baru bagi negara-negara di global selatan. "Ini menyedihkan, tetapi ini membangunkan kami. Kami jadi sadar, oh, begitu ya?" lanjutnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa tragedi kemanusiaan di Gaza bukan hanya soal politik luar negeri, tetapi juga cerminan dari kegagalan tatanan global dalam menjunjung keadilan dan kemanusiaan.

Tidak tinggal diam

Dalam pidatonya, Presiden juga menekankan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam melihat penderitaan rakyat Gaza dan kawasan sekitarnya akibat konflik berkepanjangan.

“Bagaimana mungkin anak kecil berusia enam tahun dianggap bersalah? Bagaimana mungkin ibu tak bersenjata dibom, kehilangan rumah, kehilangan segalanya? Ini sulit diterima akal sehat,” ujar Presiden Prabowo diikuti dalam jaringan (daring) Antalya Diplomacy Forum di Jakarta, Jumat.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Artanto mengatakan, kepolisian siap memberikan perlindungan kepada pria yang mengungkap tentang adanya praktik pungutan liar (pungli) dan jual beli fasilitas di Rutan Polda Jateng. Video pengakuan pria tersebut telah viral di media sosial (medsos).

Artanto mengungkapkan, Polda Jateng menerima laporan dari pria yang video pengakuannya terkait dugaan praktik pungli telah menyebar di medsos. Laporan tersebut kini ditangani Bidpropam dan Ditreskrimum Polda Jateng.

"Pada prinsipnya kita memberikan pelayanan terbaik kepada yang bersangkutan. Kita hargai penyampaian (kesaksian) tersebut. Manakala yang bersangkutan membutuhkan perlindungan, akan kita lindungi," kata Artanto ketika dihubungi, Jumat (11/4/2025).

Artanto mengaku belum mendapat info lengkap terkait profil pria yang mengaku menjadi korban pungli, termasuk domisilinya. Namun dia mengonfirmasi bahwa pria tersebut pernah ditahan di rutan Polda Jateng karena kasus perjudian. "Kurang lebih (ditahan) 20 hari ya," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa saat ini proses penyelidikan sudah berjalan. "Kita masih melakukan pemeriksaan, pendalaman, mengambil keterangan terhadap para petugas jaga dan nanti akan dilakukan analisa apakah ada kesalahan prosedur dalam penanganan kasus tersebut atau tidak. Kan kita juga harus mensinkronkan apa yang disampaikan oleh pelapor tersebut," kata Artanto.

Artanto menyebutkan bahwa para tahanan yang kini tengah mendekam di rutan Polda Jateng juga akan dimintai keterangan perihal dugaan pungli oleh petugas. "Pada prinsipnya kita akan menggali informasi itu dari berbagai sumber, baik yang membuat konten (video) maupun tahanan yang saat ini ada di dalam, dan juga termasuk para petugas," ucapnya.

"Namanya proses penyidikan kan harus ada fakta dan bukti, itu harus disinkronkan. Supaya betul-betul bisa kita proses apabila yang bersangkutan betul-betul bersalah," tambah Artanto.

Sebuah video wawancara seorang pria yang mengaku pernah ditahan di rutan Polda Jateng beredar di beberapa platform media sosial, yakni Tiktok, X, dan Instagram. Dalam video tersebut, pria itu mengungkap praktik pungli oleh petugas di rutan Polda Jateng.

Video wawancara diambil di sebuah teras rumah pada malam hari. Dalam video itu, pria bertopi yang diwawancara mengaku pernah ditahan di rutan Polda Jateng pada Agustus 2024. "Ceritanya pahit, serba bayar semua," kata pria tersebut.

Pria itu mengatakan, ketika pertama kali masuk tahanan, dia harus membayar Rp1 juta. "Terus kalau mau keluar dari sel, harus bayar Rp25 ribu, namanya 'angin-angin', jam 4 sore sampai jam 7 malam," ujarnya.

Dia menambahkan, jika hendak menyewa hp atau ponsel, para tahanan harus membayar Rp150 ribu per jam. Tarif tersebut berlaku hanya untuk sore hari. "Kalau malam (tarifnya) Rp350 ribu, dari jam 1 (dini hari) sampai jam 6 pagi," katanya.

Pria yang merekam video wawancara tersebut kemudian bertanya apakah praktik sewa ponsel oleh para tahanan tersebut tidak terawasi.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Polda Jawa Tengah (Jateng) mengatakan akan melakukan pemeriksaan terhadap para petugas jaga, termasuk tahanan, di rutan mereka. Hal itu menyusul adanya dugaan praktik pungutan liar dan jual beli fasilitas di rutan Polda Jateng.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari pria yang mengaku menjadi korban pungli ketika ditahan di rutan Polda Jateng pada Agustus 2024. Pria itu menceritakan pengakuannya dalam sebuah video yang kemudian beredar dan viral di media sosial.

Menurut Artanto, saat ini Bidpropam Polda Jateng tengah menyelidiki dugaan praktik pungli dan jual beli fasilitas tersebut. "Kita masih melakukan pemeriksaan, pendalaman, mengambil keterangan terhadap para petugas jaga dan nanti akan dilakukan analisa apakah ada kesalahan prosedur dalam penanganan kasus tersebut atau tidak. Kan kita juga harus mensinkronkan apa yang disampaikan oleh pelapor tersebut," kata Artanto ketika diwawancara, Jumat (11/4/2025).

Dia menambahkan bahwa para tahanan yang kini tengah mendekam di rutan Polda Jateng juga akan dimintai keterangan perihal dugaan pungli oleh petugas. "Pada prinsipnya kita akan menggali informasi itu dari berbagai sumber, baik yang membuat konten (video) maupun tahanan yang saat ini ada di dalam, dan juga termasuk para petugas," ucapnya.

"Namanya proses penyidikan kan harus ada fakta dan bukti, itu harus disinkronkan. Supaya betul-betul bisa kita proses apabila yang bersangkutan betul-betul bersalah," tambah Artanto.

Namun Artanto belum bisa menyampaikan berapa banyak petugas yang sedang atau sudah menjalani pemeriksaan. "Ya minimal anggota jaga yang diambil keterangan semuanya," katanya.

Dia mengaku belum bisa berspekulasi tentang kemungkinan sanksi yang bakal dijatuhkan kepada petugas jika memang terbukti melakukan pungli kepada para tahanan. "Kita lihat dulu pelanggarannya apa, kemudian dari pelanggaran itu pasal apa yang bisa dikenakan. Itu kan nanti akan kita temukan ancaman hukumannya," ujarnya.

Sebuah video wawancara seorang pria yang mengaku pernah ditahan di rutan Polda Jateng beredar di beberapa platform media sosial, yakni Tiktok, X, dan Instagram. Dalam video tersebut, pria itu mengungkap praktik pungli oleh petugas di rutan Polda Jateng.

Video wawancara diambil di sebuah teras rumah pada malam hari. Dalam video itu, pria bertopi yang diwawancara mengaku pernah ditahan di rutan Polda Jateng pada Agustus 2024. "Ceritanya pahit, serba bayar semua," kata pria tersebut.

Pria itu mengatakan, ketika pertama kali masuk tahanan, dia harus membayar Rp1 juta. "Terus kalau mau keluar dari sel, harus bayar Rp25 ribu, namanya 'angin-angin', jam 4 sore sampai jam 7 malam," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Atnike Nova Sigiro mengatakan serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap warga sipil di Yahukimo, Papua, yang menyebabkan pendulang emas meninggal dunia tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

"Komnas HAM kembali mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata (KKB, red) terhadap warga sipil, kali ini terhadap pendulang emas di wilayah Yahukimo, yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun," kata Atnike saat dihubungi dari Jakarta, Jumat.

Atas peristiwa tersebut, Komnas HAM mendesak pemerintah untuk melakukan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku.

Komnas HAM juga meminta pemerintah menjamin keselamatan warga sipil dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi, dengan mengevaluasi faktor-faktor yang mungkin menjadi pemicu eskalasi serangan KKB terhadap warga sipil.

Di sisi lain, Komnas HAM meminta semua pihak untuk menghindari pelabelan atau stigmatisasi apa pun yang berisiko menimbulkan kekerasan terhadap warga sipil.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Artanto mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari pria yang mengaku menjadi korban pungutan liar (pungli) ketika ditahan di rutan Polda Jateng. Artanto mengungkapkan, saat ini penyelidikan terkait kasus tersebut tengah dilakukan.

Artanto menerangkan, sejak video berisi pengakuan pria yang mengeklaim menjadi korban pungli di rutan Polda Jateng viral di media sosial, pihaknya langsung berusaha mengontak pria tersebut.

"Pada prinsipnya kita jemput bola. Kita layani yang bersangkutan, sehingga laporan polisi itu akan ada sebagai dasar kita melakukan penyelidikan dan penyidikan," kata Artanto ketika dikonfirmasi apakah pria yang mengaku menjadi korban pungli di rutan Polda Jateng telah membuat laporan polisi, Jumat (11/4/2025).

Ketika ditegaskan kembali apakah laporan dari pria tersebut telah diterima Polda Jateng, Artanto menjawab, "sudah, sudah ketemu. Dan prinsipnya kita akan memproses laporan dari yang bersangkutan."

Artanto mengaku belum mendapat info terkait profil pria yang mengaku menjadi korban pungli, termasuk domisilinya. Namun dia mengonfirmasi bahwa pria tersebut pernah ditahan rutan Polda Jateng karena kasus perjudian. "Kurang lebih (ditahan) 20 hari ya," ujarnya.

Terkait berapa orang yang telah diperiksa terkait kasus dugaan praktik pungli di rutan Polda Jateng, Artanto belum dapat menyampaikan detailnya. "Tapi kemarin pihak Propam sudah melakukan upaya pemeriksaan. Ya minimal anggota jaga yang diambil keterangan semuanya. Dan setelah itu akan dianalisis terkait keterangan tersebut," kata Artanto.

Sebuah video wawancara seorang pria yang mengaku pernah ditahan di rutan Polda Jateng beredar di beberapa platform media sosial, yakni Tiktok, X, dan Instagram. Dalam video tersebut, pria itu mengungkap praktik pungli oleh petugas di rutan Polda Jateng.

Video wawancara diambil di sebuah teras rumah pada malam hari. Dalam video itu, pria bertopi yang diwawancara mengaku pernah ditahan di rutan Polda Jateng pada Agustus 2024. "Ceritanya pahit, serba bayar semua," kata pria tersebut.

Pria itu mengatakan, ketika pertama kali masuk tahanan, dia harus membayar Rp 1 juta. "Terus kalau mau keluar dari sel, harus bayar Rp 25 ribu, namanya 'angin-angin', jam 4 sore sampai jam 7 malam," ujarnya.

Dia menambahkan, jika hendak menyewa hp atau ponsel, para tahanan harus membayar Rp 150 ribu per jam. Tarif tersebut berlaku hanya untuk sore hari. "Kalau malam (tarifnya) Rp 350 ribu, dari jam 1 (dini hari) sampai jam 6 pagi," katanya.

Pria yang merekam video wawancara tersebut kemudian bertanya apakah praktik sewa ponsel oleh para tahanan tersebut tidak terawasi.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Media sosial dihebohkan dengan pengakuan seorang pria yang mengaku sebagai mantan napi di rutan Polda Jawa Tengah (Jateng). Pria tersebut mengungkapkan tarif praktif pungli di Rutan Polda Jateng, mulai dari sewa HP sampai membeli kamar. Kabar tersebut pun ditanggapi Polda Jateng.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengaku telah mengetahui video wawancara yang mengungkap dugaan pungli oleh petugas di rutan Polda Jateng. Dia menyebut Polda Jateng mengapresiasi keberanian pria yang wawancaranya viral di media sosial tersebut.

"Terhadap permasalahan tersebut, Polda Jateng mengapresiasi terhadap yang bersangkutan telah berani menyampaikan kepada kita tentang hal tersebut," kata Artanto di Semarang.

Dia menyebut, Polda Jateng bergerak dengan menyelidiki kasus tersebut. "Kita saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap yang bersangkutan atau peristiwa tersebut kita lakukan penyelidikan oleh Propam Polda Jawa Tengah," ucapnya.

BACA JUGA: Mantan Napi Bongkar Praktik Pungli di Rutan Polda Jateng, Masuk Sel Bayar Kamar Rp 2 Juta

Jika nanti ditemukan pelanggaran, Artanto menyebut Polda Jateng akan menjatuhkan sanksi kepada yang bersalah. "Manakala ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, Polda Jawa Tengah tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas dan sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran tersebut," ucap Artanto.

Artanto berjanji, hasil penyelidikan terkait praktik dugaan pungli di rutan Polda Jateng, akan disampaikan kepada pers.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy masih meyakini kasus yang menjerat kliennya sarat muatan politis. Ronny menganggap kliennya diserang karena posisinya di PDIP.

Hal itu dikatakan Ronny setelah Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan tim hukum Hasto. Dengan demikian, hakim memutuskan melanjutkan proses persidangan.

Ronny menyinggung adanya indikasi kuat politisasi kasus ini. Salah satunya melalui aksi unjuk rasa di depan PN Jakpus saat sidang Hasto digelar.

"Hari ini ada demo yang menuntut Pak Hasto divonis. Kami mendapatkan informasi bahwa massa demo dibayar Rp 40 ribu hingga Rp 45 ribu per orang, dengan instruksi memakai jaket almamater atau non-almamater," kata Ronny kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

Ronny menuding demo bayaran itu seolah membuktikan arahan menjatuhkan Hasto. "Ini bukti nyata ada pihak tertentu yang sengaja menggerakkan massa untuk menjatuhkan Pak Hasto. Kasus ini jelas bermuatan politik," ujar Hasto.

Ronny menjelaskan kasus ini merupakan pengulangan dari perkara yang telah inkrah pada 2020. Saat itu, tuduhan terkait uang dari Harun Masiku pun sudah diperiksa di persidangan sebelumnya. "Ini jelas upaya daur ulang perkara tanpa dasar hukum baru," ujar Ronny.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Seorang pria yang mengaku pernah mendekam di Rutan Polda Jawa Tengah membongkar praktik pungli di sana. Dalam sebuah video wawancara dan beredar di beberapa platform media sosial, yakni Tiktok, X, dan Instagram, pria itu mengungkap praktik pungutan liar (pungli) oleh petugas di rutan Polda Jateng.

Video wawancara diambil di sebuah teras rumah pada malam hari. Dalam video itu, pria bertopi yang diwawancara mengaku pernah ditahan di rutan Polda Jateng pada Agustus 2024. "Ceritanya pahit, serba bayar semua," kata pria tersebut.

Pria itu mengatakan, ketika pertama kali masuk tahanan, dia harus membayar Rp 1 juta. "Terus kalau mau keluar dari sel, harus bayar Rp 25 ribu, namanya 'angin-angin', jam 4 sore sampai jam 7 malam," ujarnya.

Dia menambahkan, jika hendak menyewa hp atau ponsel, para tahanan harus membayar Rp 150 ribu per jam. Tarif tersebut berlaku hanya untuk sore hari. "Kalau malam (tarifnya) Rp 350 ribu, dari jam 1 (dini hari) sampai jam 6 pagi," katanya.

Pria yang merekam video wawancara tersebut kemudian bertanya apakah praktik sewa ponsel oleh para tahanan tersebut tidak terawasi. "Main HP-nya dipojok, kameranya dimatiin. CCTV-nya dimatiin," kata pria yang mengaku pernah mendekam di rutan Polda Jateng tersebut.

Menurut pria itu, banyak tahanan yang membayar. "Sehari ya kalau Rp5 juta lebih untuk satu regu, satu tim, dapat dari tahanan dan dari sewa HP sama 'angin-angin'," ucapnya.

Dia pun mengungkap adanya "kamar atensi". Penghuni ruang tahanan tersebut hanya ditahan ketika apel. "Habis apel selesai, ya enggak di sel. Itu 'kamar atensi', (tarifnya) Rp 2 juta per orang," ujarnya.

Selain pungli, pria tersebut mengaku pernah menjadi korban intimidasi petugas. "Saya kan bayar atensi kamar Rp 2 juta, terus saya disuruh bagiin nasi, saya enggak mau, saya langsung dipindah di sel. Jadi duit atensi enggak ada artinya. Saya tetap saja ditahan di sel. Ada pemukulan juga," ucapnya.

Pria tersebut mengatakan pernah memperoleh kabar dari para tahanan yang mengaku diperintah oleh polisi penjaga rutan untuk memukulinya. "Tapi Alhamdulillah enggak terjadi," katanya.

Pria itu mengaku berencana melaporkan kejadian-kejadian yang dialaminya selama ditahan di rutan Polda Jateng. "Saya kasihan sama tahanan-tahanan yang akan datang, yang lain. Masa sudah ditahan, malah di situ disuruh ngeluarin duit terus," ujarnya.

Di platform X, salah satu akun yang mengunggah video wawancara tersebut adalah @masBRO_back. Video diupload pada 8 April 2025 pukul 15:07 WIB. Hingga berita ini ditulis pada Jumat (11/4/2025), video itu sudah ditonton 153 ribu kali.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sebuah video wawancara seorang pria yang mengaku pernah ditahan di rutan Polda Jawa Tengah (Jateng) beredar di beberapa platform media sosial, yakni Tiktok, X, dan Instagram. Dalam video tersebut, pria itu mengungkap praktik pungutan liar (pungli) oleh petugas di rutan Polda Jateng.

Video wawancara diambil di sebuah teras rumah pada malam hari. Dalam video itu, pria bertopi yang diwawancara mengaku pernah ditahan di rutan Polda Jateng pada Agustus 2024. "Ceritanya pahit, serba bayar semua," kata pria tersebut.

Pria itu mengatakan, ketika pertama kali masuk tahanan, dia harus membayar Rp1 juta. "Terus kalau mau keluar dari sel, harus bayar Rp25 ribu, namanya 'angin-angin', jam 4 sore sampai jam 7 malam," ujarnya.

Dia menambahkan, jika hendak menyewa HP atau ponsel, para tahanan harus membayar Rp150 ribu per jam. Tarif tersebut berlaku hanya untuk sore hari. "Kalau malam (tarifnya) Rp350 ribu, dari jam 1 (dini hari) sampai jam 6 pagi," katanya.

Pria yang merekam video wawancara tersebut kemudian bertanya apakah praktik sewa ponsel oleh para tahanan tersebut tidak terawasi. "Main hp-nya dipojok, kameranya dimatiin. CCTV-nya dimatiin," kata pria yang mengaku pernah mendekam di rutan Polda Jateng tersebut.

Menurut pria itu, banyak tahanan yang membayar. "Sehari ya kalau Rp5 juta lebih untuk satu regu, satu tim, dapat dari tahanan dan dari sewa HP sama 'angin-angin'," ucapnya.