REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Tim Pembina Samsat Wilayah Hukum Polda Banten yang terdiri dari Ditlantas Polda Banten, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, dan PT Jasa Raharja Cabang Banten menggelar giat Bakti Sosial Korban Bencana Alam Banjir di Pagelaran, Patia, Kabupaten Pandeglang, Jumat (6/12/2024).

Giat ini dilakukan dihadiri oleh Kapolda Banten, Bupati Pandeglang, PJU Polda Banten, Kapolres Pandeglang, Kepala Badan Pendapatan Banten, Sekretaris Badan Pendapatan Banten, Kepala UPTD PPD Pandeglang, Kepala Cabang Jasa Raharja, Wadir Lantas Polda Banten, dan PJU Ditlantas Polda Banten yang merupakan wujud bakti kepedulian Tim Pembina Samsat Polda Banten untuk korban bencana alam dimana bentuk kepedulian dengan mengirimkan bantuan berupa Air Mineral, Susu, Beras, Telur, Pembalut, Makanan ringan, kebutuhan alat mandi, dan tersedia Kendaraan dapur lapangan polda banten yang menyediakan makanan di posko bantuan.

“Giat ini merupakan bagian yang mempunyai arti bahwa pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat baik itu dalam rangka penanggulangan bencana dan hal lain tugas kepemerintahan, hari ini pun, kolaborasi Forkopimda hadir dari Pemerintah Provinsi Banten yaitu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial kemudian di sisi lain Tim Pembina Samsat Polda Banten telah melakukan bantuan sosial bekerja sama dengan Ditlantas Polda Banten dan PT Jasa Raharja bagian dari bagaimana kita melakukan upaya kepedulian sosial kepada masyarakat yang sedang menyintas persoalan bencana ini, kami berharap bantuan paket sembako ini dapat bermanfaat bagi masyarakat korban banjir,” ujar Deni.

Dalam kesempatan yang sama Dirlantas Polda Banten menjelaskan, “Kami Tim Pembina Samsat Provinsi Banten melaksanakan giat bakti sosial kepada masyarakat pagelaran yang terkena bencana banjir mudah-mudahan dapat membantu dan cepat teratasi serta sedikit bisa meringankan beban masyarakat.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Cabang PT Jasa Raharja Saldhy Putranto. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk empati serta kepedulian sosial dari Tim Pembina Samsat Provinsi Banten kepada masyarakat yang terkena banjir. Dia berharap semoga kegiatan ini bisa membantu dan sedikit meringankan beban masyarakat sekitar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute mengkritisi pimpinan KPK yang diisi oleh mayoritas penegak hukum. IM57+ Institute berpandangan hal ini akan berpengaruh pada efektivitas dari kerja KPK.

"Implikasi yang berpotensi terjadi adalah soal indepedensi KPK bukan hanya soal penindakan tetapi pelaksanaan supervisi atas kasus korupsi," kata Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito kepada Republika, Jumat (6/12/2024).

Lakso menjelaskan KPK memiliki fungsi utama sebagai leader dalam upaya pemberantasan korupsi. Sehingga KPK diberikan kewenangan dalam melakukan supervisi terhadap penanganan kasus yang dilakukan institusi lain, termasuk Kejaksaan dan Kepolisian.

"Menjadi persoalan ketika pimpinan KPK masih menjabat sebagai aparat yang berasal dari institusi asal yang menjadi objek supervisi penanganan kasus," ujar Lakso.

Apalagi Lakso menyoroti beberapa pimpinan memiliki masa jabatan yang masih panjang. Sehingga mau tidak mau akan memiliki potensi konflik kepentingan.

"Dampaknya, efektivitas KPK dalam menjalankan fungsi penindakan dan supervisi berpotensi tidak efektif," ujar Lakso.

Selain itu, Lakso menegaskan IM57+ Institute tidak memiliki persoalan secara pribadi dengan para pimpinan KPK terpilih. Terlebih, beberapa Pimpinan terpilih memiliki kinerja sangat baik sewaktu di KPK saat berkolaborasi dengan Lakso dkk.

"Akan tetapi, justru posisi saat ini malah menjadi potensi yang memenjarakan posisi para pimpinan tersebut," ujar Lakso.

Atas dasar itulah, Lakso menganjurkan para pimpinan KPK tersebut mundur dari institusi asalnya. Lakso meyakini langkah itu dapat membuat kerja KPK lebih baik ke depannya.

"Untuk itu, maka pengunduran diri dari instansi asal adalah mandatory untuk membuat kerja KPK menjadi efektif," ujar Lakso.

Diketahui, calon pimpinan KPK 2024—2029 yang lolos dan terpilih dari uji kelayakan yaitu Setyo Budiyanto (polisi) sebagai ketua, kemudian wakil ketua terdiri atas Johanis Tanak (jaksa), Fitroh Rohcahyanto (jaksa), Agus Joko Pramono (Eks BPK), dan Ibnu Basuki Widodo (hakim). Nama-nama calon Dewan Pengawas KPK 2024—2029 yang lolos dan terpilih dari uji kelayakan, yaitu Benny Jozua Mamoto (polisi), Chisca Mirawati, Wisnu Baroto (jaksa), Gusrizal (hakim), dan Sumpeno (hakim).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan perkara penembakan pelajar di Kota Semarang oleh polisi sebagai pelanggaran HAM. Komnas HAM lalu mengeluarkan enam rekomendasi dalam kasus tersebut.

Lima rekomendasi Komnas HAM ditujukan kepada Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hari Wibowo. Pertama, Komnas HAM meminta Kapolda Jateng melakukan penegakan hukum secara adil, transparan, dan imparsial, baik etika, disiplin, dan pidana kepada pelaku penembakan pelajar.

"Kedua, melakukan evaluasi secara berkala atas penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di lingkungan Polda Jawa Tengah, termasuk asesmen psikologi secara berkala," kata Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing pada Jumat (6/12/2024).

Ketiga, Komnas HAM mendesak Kapolda Jateng memberikan evaluasi pemahaman dan atau pengetahuan anggota polisi di lingkup Polda Jawa Tengah mengenai Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, khususnya untuk polisi tingkat Bintara. Keempat, Komnas HAM merekomendasikan Kapolda Jateng agar elakukan penegakan hukum terhadap kasus tawuran secara humanis.

"Kelima, melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga negara lain di tingkat provinsi untuk mengatasi permasalahan tawuran di wilayah hukum Polda Jawa Tengah," ujar Uli.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima aduan tim hukum dan istri dari Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Aduan tersebut terkait dengan dugaan kesewenang-wenangan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Kami tentu harus mempelajari kasus ini karena baru mendapat permohonan audiensi 2 hari yang lalu," kata anggota Komnas HAM Bidang Pengaduan Hari Kurniawan di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Sesuai dengan ketentuan yang ada, kata Hari, layanan pengaduan di Komnas HAM akan ditangani selama 7 hari kerja. Menurut dia, saat ini Komnas HAM menerima terlebih dahulu sebelum menganalisis dari kelengkapan bukti dari pihak kuasa hukum dan keluarga.

"Pengaduan yang masuk itu akan kami tangani atau 7 hari kerja, artinya selama 10 hari, karena Sabtu dan Minggu libur," tuturnya.

Hari menambahkan, aduan dari kuasa hukum dan keluarga itu terkait dengan dugaan kesewenang-wenangan dan diskriminasi oleh Kejaksaan Agung terhadap Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Utara menangkap dan mendeportasi empat warga negara asing (WNA) asal China berinisial HS, YJ, SR, dan TJ yang menjadi pekerja kasar membangun sebuah restoran di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Mereka ditangkap karena tak memiliki izin bekerja.

"Karena terbukti menyalahi izin tinggal, keempat orang ini langsung kami deportasi ke negaranya pada Jumat (29/11/2024) melalui Terminal Bandara Soekarno Hatta," kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Jakarta Utara, Widya Anusa Brata di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Wdiya mengatakan, keempat warga asing tersebut ditangkap saat Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara melakukan Operasi Pengawasan l Keimigrasian di sebuah restoran kawasan PIK pada Ahad (10/11/2024). Pada saat operasi dijalankan, sambung dia, keempat tersangka berinisial HS, YJ, SR, dan TJ ditemukan sedang bekerja sebagai pekerja kasar di restoran tersebut.

Padahal, restoran itu juga sedang direnovasi. "Mereka diduga melakukan pelanggaran keimigrasian berupa penyalahgunaan izin tinggal," kata Wdiya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan diketahui, warga China berinisial HS, YJ, SR, TJ merupakan orang asing pemegang Visa on Arrival (VOA).

Kemudian, petugas mengambil tindakan dengan membawa keempat warga asing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. "Kami telah memeriksa HS, YJ, SR, dan TJ dan semuanya terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian terhadap Pasal 122 huruf a Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," ucap Wdiya.

Keempat pelaku tersebut telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya sebagai pemegang VOA berkegiatan sebagai pekerja kasar untuk merenovasi sebuah restoran di kawasan PIK serta mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Wdiya menyebut, selain dikenakan tindakan deportasi, mereka juga telah dicantumkan namanya ke dalam daftar penangkalan.

Operasi imigrasi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia menyebut terdapat lima pintu imigrasi yang rutin digunakan oleh warga negara asing (WNA) buronan internasional untuk mengunjungi Indonesia.

“Jadi, yang selalu digunakan oleh para pelaku kejahatan di Indonesia itu lima besar di antaranya adalah Denpasar, Batam, Cengkareng, Medan, dan Surabaya. Itu lima pintu yang rutin mendapatkan hit notice Interpol dari Imigrasi,” kata Kepala Bagian Kejahatan Internasional NCB Interpol Indonesia Kombes Pol. Ricky Purnama di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Ia mengatakan, temuan tersebut berdasarkan pembaruan pendataan pintu-pintu imigrasi yang rutin digunakan oleh pelaku kejahatan.

“Kami setiap tahun melakukan analisa. Tahun lalu masih didominasi oleh Bali, Denpasar. Tahun ini sampai dengan Desember masih didominasi oleh Denpasar. Ranking kedua dan ketiga selalu naik turun,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Batam di posisi kedua sebagai tujuan WNA buronan pada tahun lalu, tetapi tahun ini ditempati Surabaya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa NCB Interpol Indonesia selalu mengevaluasi kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk mencegah WNA buron tiba di Indonesia.

“Kami melakukan semacam proses evaluasi, pendataan, untuk melakukan asesmen terhadap pendekatan-pendekatan apa yang perlu kami lakukan untuk mempererat kinerja kami dengan kementerian dan lembaga lain, khususnya Imigrasi. Ini untuk lebih meningkatkan pemantauan di pintu-pintu yang kami nilai itu masih merupakan pintu yang dominan digunakan sebagai entry point oleh para pelaku kejahatan terorganisir internasional,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seorang warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang terlibat kelompok kriminal pelaku judi online (judol) ditangkap saat melintasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Internasional Batam Center pada Senin (2/12/2024).

Pria berinisial YZ yang masuk daftar Red Notice Interpol sejak 3 Juli 2024 itu bertolak dari Pelabuhan Internasional Harbour Front Singapura sebelum memasuki wilayah Indonesia via Batam. Berdasarkan hasil pemeriksaan, YZ merupakan subjek Red Notice atas permintaan NCB Beijing karena diduga terlibat geng kriminal.

"YZ bertanggungjawab mentransferdan melakukan pencucian uang dari geng yang mengoperasikan platform judi online," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Dirwasdakim), Yuldi Yusmandalam konferensi pers pada Kamis (5/12/2024).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad menjelaskan saat petugas Imigrasi di perlintasan Pelabuhan Batam Center melakukan pemeriksaan terhadap YZ tanggal 2 Desember lalu, didapati bahwa YZ berstatus HIT pada Border Control Management.

Petugas kemudian membawa YZ ke Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Batam untuk ditindaklanjuti.

Sehari pascaditangkap, yakni Selasa (3/12/2024), YZ ditangani oleh Direktorat

Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian guna pendalaman lebih lanjut serta

koordinasi dengan Interpol Indonesia terkait dugaan tindak pidana YZ serta statusnya.

"Sebagai subjek Red Notice Interpol ,tersangka YZ kemudian diserahkan kepada NCB Interpol pada Kamis (05/12/2024)," ujar Yuldi.

Ditjen Imigrasi sebagai salah satu anggota satuan tugas penanganan judi online

bidang penindakan akan terus berperan aktif, bersinergi bersama Interpol dan

pihak-pihak terkait.

"Kami berkomitmen menjaga wilayah Indonesia dari datangnya WNA yang tidak bermanfaat dan mengancam stabilitas nasional," ujar Yuldi. Rizky Suryarandika.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menuntaskan proses pemantauan terhadap kasus penembakan pelajar di Kota Semarang oleh polisi. Komnas HAM menegaskan penembakan itu tergolong sebagai pelanggaran HAM.

Aipda Robig Zaenudin adalah anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang yang menjadi pelaku penembakan tiga siswa SMKN 4 Semarang. Salah satu korban yaitu Gamma Rizkynata Oktafandy kehilangan nyawanya. Dua lainnya luka-luka.

"Tindakan Saudara RZ telah memenuhi unsur-unsur adanya pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Hak Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," kata Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing pada Kamis (5/12/2024).

Komnas HAM menyebut ada dua jenis pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus ini. Pertama, pelanggaran hak hidup (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang HAM Tahun 1999). Ini terjadi karena pembunuhan terhadap Gamma merupakan extra judicial killing. Penembakan yang dilakukan Robig Zaenudin mengakibatkan meninggalnya Gamma sehingga menghilangkan hak hidup dari Gamma.

"Tindakan dari Saudara RZ adalah pembunuhan di luar proses hukum yaitu dengan telah memenuhi kualifikasi unsur-unsur extra judicial killing," ujar Uli.

Unsur-unsurnya yaitu aksi Robig Zaenudin dilakukan oleh aparat negara, dalam kejadian ini tidak dalam pembelaan diri.

"Saudara RZ tidak sedang menjalankan perintah undang-undang untuk menembak tiga korban tersebut," ujar Uli.

Sedangkan jenis pelanggaran kedua yaitu hak untuk bebas dari perlakukan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan (Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Komnas HAM memandang tindakan penembakan ini secara sengaja dan tidak mempunyai kapasitas berdasarkan undang-undang telah mengakibatkan hilangnya nyawa Gamma.

"Ini adalah bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaannya," ujar Uli.

Komnas HAM juga menyebut tindakan penembakan melanggar prinsip-prinsip dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal. Hal ini juga tergolong pelanggaran Hak atas Perlindungan Anak (Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

"Tiga korban yaitu Sdr GRO, Sdr S, dan Sdr A statusnya adalah anak (berusia

di bawah 18 tahun). RZ sebagai aparatur negara (anggota Polri) seharusnya tidak melakukan penembakan terhadap anak-anak tersebut, dan kepolisian dilarang untuk menggunakan senjata api ketika berhadapan dengan anak-anak," ujar Uli.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyatakan bahwa oknum polisi Aipda RZ yang menembak GRO, siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, hingga tewas memenuhi unsur pelanggaran HAM. Komnas HAM juga menilai bahwa Aipda RZ melanggar hak atas perlindungan anak.

“Tindakan Saudara RZ telah memenuhi unsur-unsur adanya pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Hak Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,” kata Koordinator Subkomisi Pemantauan Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Uli menjelaskan, jenis pelanggaran HAM yang dilakukan oleh RZ, yaitu pelanggaran hak hidup, sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (1) UU HAM. Hal ini karena penembakan yang dilakukan RZ mengakibatkan meninggalnya GRO sehingga menghilangkan hak hidup seseorang.

Selain itu, Komnas HAM menyatakan bahwa RZ melakukan pembunuhan di luar proses hukum (extra judicial killing). Menurut Komnas, penembakan oleh RZ yang mengakibatkan satu orang meninggal dan dua orang lainnya luka-luka itu tidak dalam konteks pembelaan diri.

“Saudara RZ tidak sedang menjalankan tugas dan tidak dalam posisi terancam atas lewatnya sepeda motor yang dikendarai oleh tiga korban tersebut. Saudara RZ tidak sedang menjalankan perintah undang-undang untuk menembak tiga korban tersebut,” kata Uli.

Di samping itu, RZ dinyatakan melanggar hak seseorang untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU HAM. Tindakan penembakan RZ dinilai melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal.

Komnas HAM juga menilai bahwa RZ melanggar hak atas perlindungan anak yang diatur Pasal 52 ayat (1) UU HAM. Sebab, ketiga korban, yaitu GRO, S, dan A masih berusia di bawah 18 tahun sehingga berstatus sebagai anak.

“Saudara RZ sebagai aparatur negara, anggota Polri, seharusnya tidak melakukan penembakan terhadap anak-anak tersebut dan kepolisian dilarang untuk menggunakan senjata api ketika berhadapan dengan anak-anak,” imbuh Uli.

Pernyataan Komnas HAM tersebut merupakan hasil dari pemantauan yang dilakukan dari tanggal 28–30 November 2024 di Kota Semarang. Dalam pemantauan dimaksud, Komnas HAM telah meminta keterangan Polda Jawa Tengah, Polrestabes Semarang, Bidpropam Polda Jawa Tengah, keterangan keluarga korban dan para saksi, keterangan kedokteran dan digital forensik, serta meninjau langsung tempat kejadian penembakan.

Peristiwa penembakan terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat, Ahad (24/11/2024) dini hari. GRO, korban tewas, dimakamkan oleh keluarganya di Sragen, Minggu (24/11) siang.

Sementara itu, pelaku penembakan, RZ, telah ditahan, tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain, Polda Jawa Tengah memastikan sidang etik untuk RZ akan digelar secepatnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sidang kasus dugaan korupsi dalam jual beli emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dengan terdakwa "Crazy Rich" Surabaya Budi Said terus bergulir. Sejumlah fakta baru yang diungkapkan saksi-saksi dalam persidangan pun semakin membuat titik terang kasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,16 triliun tersebut.

Salah Satu Kuasa Hukum Antam, Fernandes Raja Saor, mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang berhasil mengungkap indikasi kerugian negara dalam kasus Budi Said. Pengungkapan ini menunjukkan komitmen Kejaksaan Agung dalam menegakkan hukum dan menjaga integritas sektor pertambangan, serta menjaga aset negara dari praktik yang merugikan.

Fernandes menilai bahwa penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk memastikan keadilan serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara. Harapannya, langkah ini dapat menjadi pendorong untuk tindakan lebih lanjut dalam mengatasi berbagai kasus serupa.

“Kami menghormati proses peradilan yang sedang berjalan. Semua bukti yang dihadirkan menunjukkan adanya indikasi kuat persekongkolan yang merugikan keuangan negara,” ujar Fernandes dalam siaran pers, Rabu (4/12/2024).

Fernandes mencontohkan, dalam persidangan sebelumnya, ahli forensik digital Dimas Perdana memaparkan hasil analisis yang mengungkap komunikasi mencurigakan dalam grup WhatsApp yang beranggotakan terdakwa dan pihak terkait lainnya. Temuan ini menunjukkan adanya koordinasi terencana yang menjadi salah satu kunci dalam pola transaksi yang sedang disidangkan.

Grup WhatsApp ini diduga digunakan untuk menyusun strategi terkait jual beli emas di luar prosedur resmi. Hal ini bertentangan dengan klaim terdakwa Budi Said yang menyebut dirinya sebagai korban.

Ahli lainnya, Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H., M.H., menjelaskan, sejumlah unsur yang memenuhi tindak pidana korupsi dalam kasus ini. Salah satu tindakan krusial adalah pembelian emas dengan harga di bawah harga resmi dan penerimaan emas melebihi faktur resmi dan juga adanya pemberian (gratifikasi) kepada mantan karyawan Antam.

Selain itu, adanya saksi yang menyatakan bahwa pemberian fee oleh terdakwa sebesar Rp.92 miliar, hadiah mobil, rumah, serta perjalanan umroh kepada pihak tertentu juga merupakan bukti adanya pihak yang diuntungkan dalam perkara ini dengan cara melawan hukum. Sehingga klaim terdakwa sebagai korban tidak dapat diterima dan tidak menghapus tanggung jawab pidana.

"Terdapat saksi yang mengaku diperintahkan Terdakwa untuk memberikan uang miliaran, mobil, rumah bahkan umroh kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan emas. Ini kan menjadi dugaan adanya transaksi mencurigakan, tidak ada transaksi halal yang skemanya begitu,” ungkap Fernandes.

ANTAM tegaskan tak ada diskon emas

Lebih lanjut Fernandes menegaskan, klaim diskon emas yang sangat besar sehingga harganya jauh di bawah harga pasar tidak pernah menjadi kebijakan resmi ANTAM. “Diskon seperti itu tidak pernah ada di Antam, tidak ada di SOP ataupun aturan manapun. Nilai diskon juga tidak masuk akal, bisa mencapai 15% lebih murah dari harga buyback Antam. Kalau begitu saya beli emas diskon dari antam, saya jual lagi hari yang sama di Antam, saya untung? Kan tidak mungkin,” papar Fernandes.

Dia juga membantah pernyataan ANTAM gagal menyerahkan emas kepada Budi Said. “Terdakwa mendasarkan adanya emas terutang dari Surat Keterangan tanggal 16 November 2018, padahal saksi mengakui surat keterangan itu disusun sendiri oleh Budi Said dan ditandatangani oleh pihak yang menerima uang dari Budi Said,” kata Fernandes.

Menanggapi pernyataan Kuasa Hukum Budi Said, Hotman Paris Hutapea, yang menyebut bahwa kasus ini telah diputus secara perdata, Fernandes menegaskan aspek pidana dan perdata memiliki ruang lingkup berbeda. “Putusan perdata tidak menghilangkan dugaan tindak pidana. Dalam hal ini, ada indikasi kerugian negara yang perlu dipertanggungjawabkan secara hukum,” kata dia.

Fernandes pun berharap masyarakat tidak terjebak pada narasi yang menyesatkan dan membiarkan proses hukum berjalan secara objektif. “Kami percaya bahwa pengadilan akan memberikan keputusan yang adil berdasarkan fakta-fakta yang ada. ANTAM berkomitmen untuk selalu transparan dan mendukung proses penegakan hukum,” ungkap Fernandes.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) atau PKT menyalurkan bantuan kemanusiaan dan psikososial bagi 22 penyintas senilai Rp 820 Juta. Bantuan diserahkan manajemen Pupuk Kaltim di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana, Komplek Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Bogor, Jawa Barat.

SVP Tata Kelola dan Manajemen Risiko Pupuk Kaltim Sutrisna mengatakan bantuan tersebut menunjukkan langkah konkret perusahaan dalam mendukung pemulihan korban tindak pidana terorisme. Sutrisna menyampaikan 22 penyintas yang menerima bantuan Pupuk Kaltim merupakan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia timur, seperti Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Maluku yang juga termasuk wilayah tanggung jawab distribusi perusahaan.

"Bantuan ini mencakup berbagai aspek, agar para korban mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik, mulai dari dukungan pendidikan, kesehatan dan stimulan usaha, hingga proses pemulihan dari dampak secara fisik maupun psikologis akibat aksi terorisme," ujar Sutrisna dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (4/11/2024).

Sutrisna menilai hal ini bagian dari wujud kontribusi Pupuk Kaltim dalam menciptakan perubahan yang lebih baik, sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pupuk Kaltim, lanjut Sutrisna, memahami tindak pidana terorisme tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang membutuhkan pemulihan dalam waktu lama.

"Melalui dukungan ini, kami berharap dapat membantu para korban agar bisa kembali menjalani kehidupan secara normal," ucap Sutrisna.

Menurut Sutrisna, Pupuk Kaltim akan terus menjalin kolaborasi aktif bersama pemerintah maupun pemangku kepentingan terkait untuk memberikan solusi nyata dalam pengentasan berbagai persoalan sosial di masyarakat seperti halnya pemulihan korban tindak pidana terorisme. Hal ini sejalan dengan visi misi Pupuk Kaltim untuk berperan secara proaktif mendukung berbagai sektor kehidupan.

"Kami ingin memastikan korban tidak hanya pulih secara fisik dan psikologis, tetapi juga memiliki kesempatan memperbaiki taraf hidup, sehingga bisa kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat," kata Sutrisna.

Selain Pupuk Kaltim, juga ada bantuan serupa dari anak usaha Pupuk Indonesia lainnya bagi wilayah tanggung jawab distribusi masing-masing perusahaan. Direktur SDM Pupuk Indonesia Tina Kemala Intan mengatakan total terdapat 49 penyintas yang kali ini menerima bantuan sebagai wujud bakti BUMN dalam mendukung pengentasan aksi terorisme di Indonesia.

"Upaya pemulihan bagi korban tindak pidana terorisme merupakan langkah positif dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang kuat dan inklusif. Hal ini mendasari semangat kami di Pupuk Indonesia Grup untuk turut memberikan dukungan di dalamnya," ucap Tina.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono, menyampaikan aspresiasi dan terima kasih atas dukungan Pupuk Kaltim bersama Pupuk Indonesia Grup dalam pemulihan korban terorisme yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Eddy menyampaikan hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, sekaligus bentuk hadirnya negara dalam mendukung pemulihan korban.

"Kami menilai ini bentuk sinergi positif, untuk secara bersama meningkatkan kepekaan dan kepedulian bagi korban tindak pidana terorisme. Apalagi dukungan psikososial maupun kesehatan merupakan aspek penting untuk pemulihan," kata Eddy.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kasus buronan Harun Masiku kembali menjadi perhatian publik setelah Maruarar Sirait mengumumkan sayembara senilai Rp 8 miliar untuk menemukan keberadaannya.

Pengamat hukum dan aktivis antikorupsi, Hardjuno Wiwoho, menilai langkah ini mencerminkan kebuntuan dalam penanganan kasus yang telah berlarut-larut sejak 2020.

"Kasus Harun Masiku tidak hanya soal seorang individu, tetapi telah menjadi simbol persoalan mendasar dalam sistem hukum kita," kata Hardjuno dalam siaran pers, Rabu (4/12/2024).

Hardjuno mengaku prihatin dengan lemahnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Kondisi ini menyebabkan ketidakmampuan menangkap Harun Masiku meskipun sudah ada informasi terkait keberadaannya.

Hardjuno Wiwoho yang juga Kandidat Doktor Bidang Hukum dan PembangunanUniversitas Airlangga (Unair) ini menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik.

"Sayembara ini menunjukkan keprihatinan masyarakat. Namun, keadilan tidak boleh hanya bergantung pada inisiatif individu. Aparat penegak hukum harus mempercepat penyelidikan dan mengevaluasi kendala yang ada," katanya.

Karena itu, Hardjuno menegaskan, momentum ini harus dimanfaatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya penegakan hukum.

Selain itu, Hardjuno juga menyerukan agar pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi.

"Kasus ini adalah cerminan dari bagaimana kita memerangi korupsi, yang merupakan penyakit sistemik yang menggerogoti moralitas bangsa dan pembangunan nasional," lanjutnya.

Lebih jauh, Hardjuno menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Karena itu, setiap individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum harus bertanggung jawab di hadapan keadilan.

"Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan kasus Harun Masiku dan buronan lainnya. Ini bukan hanya tentang keadilan dalam satu kasus, tetapi tentang memperkuat sistem hukum negara," katanya.

Harun Masiku adalah mantan calon legislatif dari PDI Perjuangan. Da kini menjadi buronan dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Harun Masiku melarikan diri pada Januari 2020 dan hingga kini belum ditemukan.