REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi (Kesbangpol) Jawa Tengah (Jateng), Haerudin, mengungkapkan, bentrokan antara ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) di Blora berakhir damai. Dia pun memastikan bahwa saat ini situasi sudah kondusif.

"Tadi pagi itu sudah dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemuda Pancasila dengan GRIB, disaksikan oleh Forkopimda Kabupaten Blora di Pendopo Kabupaten," kata Haerudin ketika dihubungi, Rabu (15/1/2025).

Dia menambahkan sejak Selasa (14/1/2025) malam, situasi keamanan di Blora sudah kondusif. "Saya juga sudah mengimbau ke teman-teman kakesbangpol kabupaten/kota untuk melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap teman-teman ormas Pemuda Pancasila maupun Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu," ujarnya.

Haerudin mengaku sudah memperoleh informasi penyebab bentrokan PP dan Grib dari Kesbangpol Blora. "Jadi memang ada kesalahpahaman antara ormas Pemuda Pancasila dengan ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya Blora. Berawal kejadian itu tanggal 13 Januari, ada tekanan dari ormas Pemuda Pancasila ke GRIB," katanya.

Dia tak menjelaskan secara detail apa yang dimaksudnya dengan "tekanan". Sehari setelahnya atau pada Selasa lalu, GRIB menggelar apel di Alun-Alun Blora. Menurut Haerudin, berdasarkan informasi yang diperolehnya, apel tersebut dihadiri sekitar 500 anggota GRIB. "Ini semacam show of force (unjuk kekuatan) lah," ujarnya.

Herudin menambahkan, bentrokan terjadi setelah GRIB melaksanakan apel. "Informasinya diadang di jalan. Jadi habis apel di Alun-Alun Blora, (anggota) GRIB yang kembali ke arah Grobogan, diadang di salah satu kecamatan. Kemudian GRIB yang dari Blora itu melakukan serangan ke sekretariatnya Pemuda Pancasila," ucapnya.

"Jadi sama-sama melakukan tindakan. Ada serangan, ada serangan balasan. Infonya karena kesalahpahaman," tambah Haerudin.

Menurut Haerudin, gesekan antara PP dan GRIB di Blora berhasil ditangani personel TNI-Polri, termasuk Satpol PP. "Sampai dengan tadi malam sudah kondusif," ujarnya.

Soal kabar bahwa PP menolak keberadaan GRIB di Blora, Haerudin menyampaikan bahwa GRIB adalah ormas terdaftar di daerah tersebut. "Informasi dari Kesbangpol Blora, GRIB sendiri sudah melakukan pendaftaran dan memenuhi syarat sebagai ormas di Blora," katanya.

Menurut Haerudin, jika memang ada penolakan terhadap keberadaan suatu ormas, hal itu mestinya disampaikan terlebih dulu kepada Kesbangpol. Nantinya Kesbangpol akan melakukan pengkajian atas tuntutan penolakan, pembekuan, atau pembubaran ormas terkait.

"Jadi prosesnya panjang, tidak boleh serta-merta ada permintaan lalu kemudian dilakukan pembubaran atau penolakan. Jadi harus melalui proses kajian. Karena setiap warga negara kan berhak untuk melakukan perkumpulan untuk membentuk ormas," kata Haerudin.

REPUBLIKA.CO.ID, BLORA -- Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengungkapkan, bentrokan antara ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) yang terjadi pada Selasa (14/1/2025) menyebabkan 12 orang luka-luka. Namun dia menyampaikan saat ini kedua ormas tersebut telah sepakat berdamai.

"Korban luka ada 12, tapi pada malam hari sudah kembali 11, tinggal satu yang masih dirawat," kata Wawan ketika dihubungi Republika, Rabu (15/1/2025).

Dia menambahkan, korban luka berasal dari PP dan GRIB. Menurut Wawan, satu orang yang kini masih dirawat pun dalam kondisi stabil. "Kondisinya sadar dan nanti mungkin kata dokter sudah mau kembali, bisa dikembalikan hari ini," ucapnya.

Ketika ditanya perihal kronologis bentrokan? Wawan tak memberi penjelasan mendetail. Namun penyebab bentrokan lebih karena masalah internal.

"Permasalahan kedua ormas itu cenderung permasalahan-permasalahan internal, pribadi lah. Karena dari pihak GRIB itu kan sebagian dulu anggota PP," katanya.

Dia pun membantah kabar yang menyebut bentrokan antara PP dan GRIB dipicu perebutan lahan. Wawan mengatakan, saat ini kedua ormas tersebut telah sepakat berdamai.

"Untuk permasalahan itu tadi sudah disepakati kesepakatan bersama kedua belah pihak, sudah berdamaian, disaksikan oleh Pak Bupati dan Forkopimda. Jadi permasalahan tersebut sudah selesai dan situasi sudah aman terkendali," ucap Wawan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Puluhan petugas kepolisian menjaga ketat kantor Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung, Rabu (15/1/2025) usai diduga terjadi penyerangan oleh diduga kelompok organisasi masyarakat (ormas). Puluhan anggota Pemuda Pancasila pun masih berkumpul di lokasi kejadian.

Kapolsek Regol Kompol Heri Suryadi mengatakan sekitar pukul 14.30 WIB terjadi gesekan antara kelompok organisasi masyarakat (ormas) di Kantor Pemuda Pancasila Jawa Barat. Namun, saat ini kondisi relatif sudah kondusif dan petugas melakukan penjagaan.

"Bahwa tadi sekitar pukul 14.30 WIB terjadi sedikit gesekan kelompok ormas. Namun demikian, situasi terkendali kondusif," ucap dia di lokasi, Rabu (15/1/2025).

Ia menyebut Polsek Regol bersama Koramil Regol-Lengkong melakukan penjagaan dan mendapat tambahan personel dari Polrestabes Bandung untuk mengamankan situasi. Pihaknya masih menelusuri penyebab gesekan yang terjadi. "Saat ini tim kami menelusuri apa yang jadi penyebab gesekan," kata dia.

Heri melanjutkan pihaknya juga masih menelusuri korban yang diduga mengalami luka akibat bentrokan. Termasuk memeriksa ke rumah sakit. "Yang luka juga kami masih menelusuri, kita cek rumah sakit apakah ada korban atau tidak," kata dia.

Polisi juga masih menyelidiki motif dugaan penyerangan tersebut. Namun begitu, ia mengatakan, personel gabungan dari Polsek, TNI-Polri dan Polrestabes Bandung telah diturunkan. "Kurang lebih 50 personel," kata dia.

Sebelumnya, Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung diduga diserang oleh kelompok tidak dikenal yang diduga berasal dari organisasi masyarakat (ormas) lain, Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 14.30 WIB. Akibat kejadian itu, beberapa anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka dan sejumlah kendaraan seperti mobil rusak berat.

Berdasarkan pantauan, Kantor MPW Pemuda Pancasila dikerumuni oleh anggota Pemuda Pancasila yang berjaga-jaga di Jalan BKR, Kota Bandung. Puluhan aparat kepolisian pun turut melakukan penjagaan ketat.

Mobil jenis ertiga dengan motif dan gambar Pemuda Pancasila mengalami kerusakan berat. Seluruh kaca mobil pecah dan terdapat batu di bagian kursi tengah. Sedangkan satu mobil lainnya mengalami kerusakan yaitu di bagian kaca pecah.

Inafis Polrestabes Bandung pun telah berada di lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Beberapa orang anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka sehingga dilarikan ke rumah sakit

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Puluhan petugas kepolisian menjaga ketat kantor Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung, Rabu (15/1/2025) usai diduga terjadi penyerangan oleh diduga kelompok organisasi masyarakat (ormas). Puluhan anggota Pemuda Pancasila pun masih berkumpul di lokasi kejadian.

Kapolsek Regol Kompol Heri Suryadi mengatakan sekitar pukul 14.30 WIB terjadi gesekan antara kelompok organisasi masyarakat (ormas) di Kantor Pemuda Pancasila Jawa Barat. Namun, saat ini kondisi relatif sudah kondusif dan petugas melakukan penjagaan. "Bahwa tadi sekitar pukul 14.30 WIB terjadi sedikit gesekan kelompok ormas. Namun demikian, situasi terkendali kondusif," ujar Heri di lokasi, Rabu (15/1/2025).

Ia menyebut Polsek Regol bersama Koramil Regol-Lengkong melakukan penjagaan dan mendapat tambahan personel dari Polrestabes Bandung untuk mengamankan situasi. Pihaknya masih menelusuri penyebab gesekan yang terjadi. "Saat ini tim kami menelusuri apa yang jadi penyebab gesekan," katanya.

Heri melanjutkan pihaknya juga masih menelusuri korban yang diduga mengalami luka akibat bentrokan. Termasuk memeriksa ke rumah sakit. "Yang luka juga kami masih menelusuri, kita cek rumah sakit apakah ada korban atau tidak," kata dia.

Pihaknya masih menyelidiki motif dugaan penyerangan tersebut. Namun begitu, ia mengatakan pihaknya telah menurunkan personel dari Polsek, TNI-Polri dan Polrestabes Bandung. "Kurang lebih 50 personel," katanya.

Sebelumnya, Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung diduga diserang oleh kelompok tidak dikenal yang diduga berasal dari organisasi masyarakat (ormas) lain, Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 14.30 WIB. Akibat kejadian itu, beberapa anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka dan sejumlah kendaraan seperti mobil rusak berat.

Pantauan, Kantor MPW Pemuda Pancasila dikerumuni oleh anggota Pemuda Pancasila yang berjaga-jaga di Jalan BKR, Kota Bandung. Puluhan aparat kepolisian pun turut melakukan penjagaan ketat.

Mobil jenis Ertiga dengan motif dan gambar Pemuda Pancasila mengalami kerusakan berat. Seluruh kaca mobil pecah dan terdapat batu di bagian kursi tengah. Sedangkan satu mobil lainnya mengalami kerusakan yaitu di bagian kaca pecah.

Inafis Polrestabes Bandung pun telah berada di lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Beberapa orang anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka sehingga dilarikan ke rumah sakit.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung diduga diserang oleh kelompok tidak dikenal yang diduga berasal dari organisasi masyarakat (ormas) lain, Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 14.30 WIB. Akibat kejadian itu, beberapa anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka dan sejumlah kendaraan seperti mobil rusak berat.

Pantauan, Kantor MPW Pemuda Pancasila dikerumuni oleh anggota Pemuda Pancasila yang berjaga-jaga di Jalan BKR, Kota Bandung. Puluhan aparat kepolisian pun turut melakukan penjagaan ketat.

Mobil jenis Ertiga dengan motif dan gambar Pemuda Pancasila mengalami kerusakan berat. Seluruh kaca mobil pecah dan terdapat batu di bagian kursi tengah. Sedangkan satu mobil lainnya mengalami kerusakan yaitu di bagian kaca pecah.

Inafis Polrestabes Bandung pun telah berada di lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Beberapa orang anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka sehingga dilarikan ke rumah sakit.

Salah seorang anggota Pemuda Pancasila Yadi mengaku tengah berada di dalam ruangan kantor MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung dan tiba-tiba datang sejumlah orang melakukan penyerangan.

"Dari sana gak tahu berapa ratus (orang) ada ke sini penyerangan, dari kita cuma sedikit lagi di dalam," ucap dia di lokasi kejadian, Rabu (15/1/2025).

Akibat kejadian tersebut, Yadi mengatakan beberapa orang anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka. Selain itu, mobil dan motor mengalami kerusakan.

"Ada kerusakan unit dari motor, mobil juga ada korban juga dari kita lengan sobek punggung sobek ada enam orang (korban)," kata dia.

Aksi dugaan penyerangan terhadap Pemuda Pancasila yang terjadi di Kota Bandung diduga rentetan dari bentrok di sejumlah tempat lainnya di Pulau Jawa.

Ribut di Blora

REPUBLIKA.CO.ID, BLORA -- Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengungkapkan, bentrokan antara ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) yang terjadi, Selasa (14/1/2025) menyebabkan 12 orang luka-luka. Namun dia menyampaikan saat ini kedua ormas tersebut telah sepakat berdamai.

"Korban luka ada 12, tapi pada malam hari sudah kembali 11, tinggal satu yang masih dirawat," kata Wawan ketika dihubungi Republika, Rabu (15/1/2025).

Dia menambahkan, korban luka berasal dari PP dan GRIB. Menurut Wawan, satu orang yang kini masih dirawat pun dalam kondisi stabil. "Kondisinya sadar dan nanti mungkin kata dokter sudah mau kembali, bisa dikembalikan hari ini," ucapnya.

Ketika ditanya perihal kronologis bentrokan, Wawan tak memberi penjelasan mendetail. "Permasalahan kedua ormas itu cenderung permasalahan-permasalahan internal, pribadi lah. Karena dari pihak GRIB itu kan sebagian dulu anggota PP," katanya.

Dia pun membantah kabar yang menyebut bentrokan antara PP dan GRIB dipicu perebutan lahan. Wawan mengatakan, saat ini kedua ormas tersebut telah sepakat berdamai.

"Untuk permasalahan itu tadi sudah disepakati kesepakatan bersama kedua belah pihak, sudah berdamaian, disaksikan oleh Pak Bupati dan Forkopimda. Jadi permasalahan tersebut sudah selesai dan situasi sudah aman terkendali," ucap Wawan.

Dia menambahkan, sejauh ini pihaknya belum memperoleh laporan terkait peristiwa bentrokan tersebut. Kendati demikian, Wawan mengatakan Polres Blora tetap melakukan penyelidikan.

"Proses hukum masih dalam penyelidikan. Tetap ada penegakan hukum bagi para pelaku-pelaku yang mungkin (terlibat) pengrusakan dan penganiayaan," ujarnya seraya menambahkan bahwa penyelidikan dilakukan terhadap PP dan GRIB.

Sebelumnya video bentrokan antara anggota PP dan GRIB viral di media sosial. Pertikaian antara kedua ormas tersebut terjadi di perempatan lampu merah Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, pada Selasa lalu.

Pada salah satu video, tampak minibus bercorak loreng berwarna merah-hitam milik PP rusak, dengan bagian kaca depan pecah. Di video lainnya, tampak sejumlah orang berpakaian hitam menghancurkan dua sepeda motor di dekat mobil minibus milik PP. Narasi yang beredar di media sosial, bentrokan itu dipicu karena PP menolak kehadiran markas GRIB.

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH — Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, tengah bersiap menerima tahanan yang akan dibebaskan oleh Israel sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tawanan dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Dr Moatasem Mohisen, seorang pejabat Kemenkes Palestina, pada Selasa (14/1) memerintahkan rumah-rumah sakit untuk mempersiapkan diri jika kesepakatan tercapai dan para tahanan dibebaskan. Dia juga menyebut tentang penyiksaan brutal yang dialami warga Palestina yang ditahan di berbagai penjara Israel.

Beberapa rumah sakit di Palestina diminta untuk segera mempersiapkan klinik penyakit dalam dan bedah untuk memeriksa kesehatan tahanan dan merawat mereka. Stasiun TV Israel, Channel 12, melaporkan bahwa pemimpin Israel Benjamin Netanyahu akan menggelar rapat mendadak soal keamanan pada Selasa malam untuk membahas kesepakatan tersebut.

Media Israel juga melaporkan adanya kemajuan signifikan dalam negosiasi gencatan senjata di Jalur Gaza yang telah berlangsung selama beberapa pekan.

Sebelumnya, Hamas menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tawanan sudah berada di tahap akhir. Majed al-Ansari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, pada Selasa mengatakan bahwa kesepakatan segera diumumkan.

Sebelumnya, sumber-sumber di Palestina juga menyebutkan bahwa kesepakatan soal Gaza hampir selesai dan bisa ditandatangani pada Jumat. Menurut mereka, implementasi kesepakatan akan dilakukan dalam tiga tahap selama 40 hingga 42 hari. Rencana negosiasi tambahan akan dibuat untuk tahap berikutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Viral perseteruan antara Ormas Pemuda Pancasila di Blora Jawa Tengah dan Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB). Dalam video beredar tampak anggota TNI dan Polisi turun tangan untuk mengamankan situasi.

Masih di video yang sama, tampak seorang anggota berseragam Pemuda Pancasila nyaris dipukul anggota TNI. Sejumlah orang yang terluka dan tak berdaya dalam perseteruan itu juga terlihat di pelataran rumah.

Menurut laporan, perseteruan itu terjadi saat Pemuda Pancasila menolak kehadiran Markas GRIB ke Pemuda Pancasila. "Jangan ada GRIB keluar di Blora, kalau keluar akan urusan dengan Pemuda Pancasila," seru seorang anggota Pemuda Pancasila dalam video yang beredar.

Perseteruan antara Ormas GRIB dan Pemuda Pancasila bukanlah hal yang baru. Pada Desember 2024, konflik GRIB dan Pemuda Pancasila juga pecah di Sedang Berdagai, Sumatra Utara.

Gerakan Rakyat untuk Indonesia Baru (GRIB) didirikan pada tahun 2011 oleh Hercules. Sementara Pemuda Pancasila sudah jauh lebih dulu berdiri pada 1959 oleh petinggi militer.

Polsek Blora lewat akun Istagram-nya mengatakan Blora sudah aman dan terkendali. Masyarakat diminta tetap waspada dan berhati-hati.

"Bagi pengguna media sosial, yang posting tak baik/mengundang hal negatif, mohon di Takedown ❗️❗️❗️ Blora Cinta Damai, Mari Sesarengan Jaga Kondusifitas Di Blora."

"Terima kasih petugas gabungan yang sudah menjaga kabupaten Blora. Kita jangan ikut terlarut dan terprovokasi dengan adanya bentrok ormas yang bisa menumbuhkan kekacauan dan juga kerugian bagi kabupaten Blora tercinta."

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli dalam sidang kasus korupsi timah Guru Besar IPB Prof. Bambang Hero Saharjo dilaporkan ke polisi atas tuduhan memberikan keterangan palsu. Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan memberikan pelindungan hukum.

"Tentu (akan melindungi) karena yang meminta itu, kan, negara. Yang meminta untuk melakukan kajian, perhitungan itu kan negara melalui kita,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Harli mengatakan, bahwa dalam undang-undang yang mengatur mengenai pelindungan saksi dan korban, disebutkan bahwa ahli dalam memberikan keterangannya adalah bersifat mandiri dan harus dilindungi.

"Oleh karenanya, tentu kami sebagai institusi negara yang meminta bantuan dari ahli untuk melakukan perhitungan, tentu kami akan melakukan langkah-langkah juga. Akan tetapi, kami lihat lagi perkembangannya seperti apa," ujar Harli.

Harli juga menekankan bahwa jumlah kerugian negara akibat kerusakan lingkungan yang sebesar Rp271 triliun sudah dinyatakan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, kata Harli, hasil perhitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan yang dihitung oleh Bambang Hero sudah diadopsi oleh pengadilan.

"Lalu, kenapa kita ragu terhadap pandangannya sementara pengadilan sudah menyatakan itu adalah kerugian uang negara? Artinya, perhitungan yang dilakukan oleh ahli itu sudah capable," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berencana menggelar audit yang menyasar perusahaan pada 2026. Audit ini guna memastikan perusahaan patuh atau tidak terhadap pedoman HAM yang ditetapkan pemerintah.

Untuk saat ini, Pigai mendorong perusahaan melakukan perbaikan dan pendidikan, membangun iklim usaha berbasis nilai HAM.

"Saya sedang persiapkan, nanti September kita akan keluarkan peraturan presiden, kita tidak hanya sekadar berhenti pada Stranas bisnis dan HAM, tapi kita akan meningkatkan lebih daripada strategi, yaitu aksi. Aksi dalam konteks ini adalah melakukan pantauan dan audit," kata Menteri HAM Natalius Pigai seusai pertemuan dengan pengurus PBNU pada Selasa (14/1/2025).

Pigai menyebut audit akan dilakukan di semua perusahaan tak terkecuali perusahaan internasional. Aturan ini hanya tak berlaku pada perusahaan skala menengah hingga kecil.

"Saya akan masuk itu koorporasi internasional dan koorporasi nasional yang berstandar internasional," ujar Pigai.

Tapi Pigai mengatakan audit itu tak bisa dilakukan dalam waktu dekat karena perlu penelaahan. Oleh karena itu, audit tersebut baru bisa dilakukan setidaknya pada 2026.

"Nanti tahun 2026 baru saya akan lakukan audit dan mungkin akan menerapkan sanksi, tapi tidak bisa sekarang ini tidak bisa terapkan sanksi kepada industri dan korporasi," ujar Pigai.

Selain itu, Pigai menyoroti peristiwa kecelakaan kerja di Fukushima, Jepang dan Chernobyl, Uni Soviet yang menyebabkan kerusakan alam dan manusia. Pigai berharap audit ini dapat mencegah insiden semacam itu.

"Maka berpedoman kepada standar inilah sebenarnya yang nanti kita akan menerapkan di 2026 ke atas. Tapi kalau semua perusahaan tidak sanggup juga, ya nanti kita lihat," ujar Pigai.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- The Washington Post melaporkan bahwa, penegak hukum di Amerika Serikat (AS) menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) sebagai jalan pintas untuk menemukan dan menahan tersangka tanpa bukti lain. Sebanyak 15 departemen kepolisian di 12 negara bagian menahan beberapa orang yang menjadi tersangka yang diidentifikasi oleh algoritma AI tanpa bukti.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa badan penegak hukum AS dalam banyak kasus bertentangan dengan kebijakan internal mereka sendiri, yang mengharuskan petugas polisi mendukung bukti apa pun yang ditemukan dengan bantuan AI. Menurut investigasi The Washington Post, sedikitnya delapan orang ditahan secara keliru oleh penyidik AS menggunakan teknologi pengenalan wajah.

Dalam beberapa kasus, polisi tidak memeriksa alibi tersangka atau pernyataan saksi palsu, dan dalam kasus lain, mereka mengabaikan sidik jari dan jejak DNA yang mengarah ke orang lain, demikian bunyi laporan itu. Laporan itu mencatat bahwa penyidik bahkan tidak memperhitungkan perbedaan yang jelas dalam penampilan penjahat yang direkam oleh kamera pengintai dan tersangka yang diidentifikasi oleh AI.

Ada kasus ketika petugas penegak hukum menahan seorang wanita yang sedang hamil tujuh bulan, menuduhnya melakukan perampasan mobil, meskipun faktanya tidak ada yang menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya sedang hamil. Skala sebenarnya dari masalah tersebut kemungkinan besar jauh lebih besar, surat kabar itu melaporkan, seraya menambahkan bahwa penyidik AS tidak diwajibkan secara hukum untuk memberikan data tentang penggunaan pengenalan wajah AI tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pengusaha Arsjad Rasjid memuji langkah inovatif dari Kementerian Hukum yang kini memungkinkan pencatatan Perseroan Terbatas (PT) sosial melalui notaris. Menurut Arsjad, kebijakan ini adalah solusi untuk usaha sosial di Indonesia yang memberikan dasar hukum yang kuat sekaligus membuka peluang baru bagi pelaku usaha sosial.

“Pencatatan PT sosial adalah terobosan penting. Dengan legalitas yang jelas, pelaku usaha sosial tidak hanya mendapatkan kepercayaan lebih dari investor, tetapi juga mampu memperluas dampak sosial mereka secara berkelanjutan,” ujar Arsjad pada Selasa (14/1/2025).

Usaha sosial yang menggabungkan misi sosial dengan keuntungan bisnis, sering kali terhambat karena kurangnya pengakuan hukum. Dengan adanya pencatatan PT sosial melalui aplikasi AHU Online, para pelaku usaha kini bisa mencantumkan status sosial mereka dalam profil perusahaan.

Langkah ini juga mendekatkan Indonesia pada standar internasional seperti Community Interest Company di Inggris dan Benefit Corporation di Amerika Serikat. “Ini bukan hanya soal regulasi, tetapi tentang membuka pintu bagi lebih banyak investasi berdampak yang bisa membantu mengatasi masalah sosial di Indonesia,” tambah Arsjad.

Arsjad menyoroti potensi besar kewirausahaan sosial sebagai solusi untuk berbagai tantangan,

mulai dari kesenjangan ekonomi hingga masalah lingkungan. Arsjad juga mencontohkan Muhammadiyah, yang telah membuktikan bahwa usaha sosial bisa memberikan dampak besar melalui ribuan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.

“Bayangkan jika model bisnis seperti ini bisa berkembang lebih luas dengan dukungan regulasi yang kuat. Ini adalah masa depan yang kita butuhkan,” papar Arsjad.

Menurut Arsjad, keberhasilan kebijakan ini harus diiringi dengan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. “Kita butuh gotong-royong untuk membangun ekosistem kewirausahaan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Arsjad.