REPUBLIKA.CO.ID,YERUSALEM — Kelompok Perlawanan Palestina Hamas mengatakan pada Senin (10/2/2025), mereka akan menunda pembebasan sandera lebih lanjut di Jalur Gaza. Penundaan tersebut dilakukan akibat sikap Israel yang melanggar kesepakatan gencatan senjata yang sedang menghadapi krisis paling serius sejak dimulai tiga pekan lalu.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berada di bawah tekanan besar untuk mengamankan pembebasan sandera yang tersisa setelah tiga orang Israel yang dibebaskan pada Sabtu dibebaskan setelah 16 bulan dalam tawanan. Terancamnya gencatan senjata tersebut juga ditandai instruksi militer Israel yang mengatakan pada Senin malam bahwa mereka telah membatalkan cuti bagi para tentara yang ditugaskan ke Gaza.

Hamas mengatakan rencananya untuk menunda pembebasan sandera berikutnya sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sikap Hamas tergantung pada apakah Israel mematuhi kewajibannya. Pengumuman ini muncul ketika warga Palestina dan masyarakat internasional marah atas komentar Presiden Donald Trump baru-baru ini bahwa warga Palestina dari Gaza tidak akan memiliki hak untuk kembali di bawah usulannya agar AS mengambil alih wilayah yang dilanda perang tersebut.

Israel dan Hamas berada di tengah-tengah gencatan senjata selama enam pekan, di mana Hamas telah berkomitmen untuk membebaskan 33 sandera yang ditangkap dalam serangan pada 7 Oktober 2023 dengan imbalan hampir 2.000 tahanan Palestina.

Kedua belah pihak telah melakukan lima kali pertukaran sejak gencatan senjata tahap pertama mulai berlaku pada 19 Januari. Hamas telah membebaskan 21 tawanan sementara Israel membebaskan lebih dari 730 tahanan Palestina. Pertukaran berikutnya, yang dijadwalkan pada Sabtu, akan membebaskan tiga sandera Israel untuk ditukar dengan ratusan tahanan Palestina.

Perang dapat berlanjut pada awal Maret jika tidak ada kesepakatan yang dicapai pada tahap kedua gencatan senjata yang lebih rumit. Pada tahap ini, semua sandera yang tersisa akan dikembalikan sementara Israel akan menyepakati gencatan senjata yang tidak terbatas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut terdampak pemangkasan anggaran imbas dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Akibatnya, upaya perlindungan terhadap korban dan saksi pun bakal terdampak.

LPSK semula punya pagu anggaran Rp 220 miliar. Tapi Kementerian Keuangan meminta LPSK melakukan efisiensi sebesar Rp 144 miliar atau 62 persen dari pagu semula. Sehingga tersisa Rp 88 miliar dari pagu anggaran yang dapat digunakan untuk belanja pegawai, operasional kantor dan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.

"Minimnya anggaran pascaefisiensi, kami mengingatkan pimpinan untuk berani menyampaikan moratorium layanan perlindungan kepada publik. Mengingat, sisa anggaran yang sangat terbatas untuk melakukan layanan publik," kata Ketua Ikatan Pegawai LPSK Tomy Permana pada Senin (10/2/2025).

Ikatan Pegawai LPSK sudah menemui pimpinan untuk membahas situasi terkini di area pelataran Gedung LPSK pada hari ini. Dalam pertemuan itu, Ikatan Pegawai LPSK menitipkan sejumlah pesan kepada jajaran Pimpinan LPSK. Salah satunya LPSK akan kesulitan memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dengan anggaran yang tersisa.

"Jika dipaksakan pun, dengan segala keterbatasan, dikhawatirkan dapat mengganggu bahkan mengurangi kualitas perlindungan," ujar Tomy.

Tomy juga meminta pimpinan LPSK segera menerapkan work from anywhere (WFA) bagi pegawai. Karena dampak dari efisiensi membuat sejumlah fasilitas kerja di kantor dikurangi seperti listrik.

"Efisiensi anggaran ini jangan sampai menyentuh isu pengurangan pegawai maupun hak-hak mereka, termasuk mereka yang merupakan pegawai kontrak dan outsourcing," ujar Tomy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta anak buahnya menindaklanjuti kasus yang menimpa seorang petani, Darma Sari Ambarita (32 tahun) di Desa Unjur Samosir, Sumatra Utara. Dalam kasus tersebut, pria berinisial TA menyewa orang untuk menggali parit sepanjang 80 meter dan lebar 5 meter yang mengelilingi rumah Darma.

Pigai meminta agar persoalan di Samosir ini mendapat perhatian serius karena kental dengan persoalan HAM. "Kami mengingatkan pentingnya mengedepankan HAM dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat," kata Pigai kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

Berdasarkan laporan yang diterima Pigai, Pemerintah Kabupaten Samosir telah membangun jembatan guna keperluan akses Darma beraktivitas. Pembangunan jembatan tersebut diyakini mempermudah Darma mengantarkan anaknya ke sekolah.

"Dari diskusi dengan Pemkab Samosir, kami mengapresiasi bahwa kepentingan terbaik anak yang merupakan aspek penting telah menjadi perhatian penting di pemerintah daerah dalam membuat kebijakan," ujar Pigai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Guru Besar Hukum Internasional Universitas Al-Azhar Mesir Syekh Prof Muhammad Abdusshomad Muhanna menjawab keraguan bahkan tuduhan sejumlah kalangan.

Apakah aksi perlawanan di Palestina seperti Gaza dan Tepi Barat bentuk jihad memperjungkan hak tanah kelahiran mereka atau wujud terorisme?

“Tak ada ragu sedikit pun, bahka sebagaimana pernyataan Barat itu sendiri, atau resolusi PBB dan hukum internasional, yaitu prinsip kebebasan menentukan arah hidup dengan menggunakan segala cara termasuk mengangkat senjata, ini adalah prinsip yang berlaku di hukum internasional. Jadi apa yang dilakukan para pejuang adalah bagian memperjuangkan hak tanah meraka. Justru Barat itu sendiri adalah teroris,” kata dia kepada Republika.co.id, seusai menyampaikan ceramah dalam dalam Dialog Lintas Agama dan Simbolisasi Harmoni yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Dalam kesampatan yang sama, sembelumnya Syekh Muhanna mengkritik rencana Presiden Donald Trump yang ingin merelokasi warga Gaza dari tanah air mereka.

Rencana ini menurut Syekh Muhanna, begitu akrab disapa, adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang lahur.

Bahkan dia juga menyebut, rencana Trump merupakan pengkhianatan atas hukum internasional yang menganggap pengusiran semacam ini adalah kejatan dan kriminal.

Syekh Muhanna pun menyebut Trump sebagai sosok yang sombong dengan menganggap manusia selain dia lebih rendah dan hina.

“Ini yang membayangi Trump sekarang dengan ilusi dan kesombongannya sekan dia merasa tidak akan pernah dimintai pertanggungjawabannya kelak,” kata dia saat menyampaikan paparan ihwal kemanusiaan dan bagaimana agama sangat menjunjung tinggi nilai-nilainya yang luhur.

Lebih lanjut dia menyebut Barat menyeret dunia ke arah peradaban dan budayanya dengan segala cara, baik yang sah maupun yang tidak sah.

Barat percaya bahwa peradabannya adalah satu-satunya peradaban baru yang tidak menjual, menjual, menjual, menjual, menjual, menjual.

“Dia tidak menyadari bahwa dia sedang menyeret umat manusia ke dalam bencana yang nyata,” kata Syekh Muhanna yang juga Mursyid Tarekat asyirah Muhammadiyah Syadziliyah ini.

Selama Barat tidak percaya bahwa tidak ada peradaban lain selain peradaban Barat sebagai model satu-satunya untuk peradaban, selama tidak ada standar untuk kemanusiaan selain apa yang disajikan kepada dunia dalam istilahnya sendiri, selama tidak ada hak-hak bagi manusia untuk diteladani kecuali hak manusia Barat saja dan tidak ada standar kebenaran dan keadilan di luar aturan mereka saja,

Selama Barat percaya bahwa untuk mempurifikasi pemikiran manusia dan ekspresi manusia atas dasar meremehkan agama-agama, mengecilkan arti penting para nabi, nilai dan prinsip, selama mereka bertekad untuk mengadu domba manusia dengan agama, ilmu pengetahuan dengan agama, dan bumi dengan langit.

Citra orang lain tidak mungkin menjadi sesuatu kecuali citra yang buruk di cermin orang lain, atau hak dan kewajiban standarnya menjadi rusak, dan juga tidak mungkin untuk kebajikan menemukan jalan keluarnya, dan wawasan dialog tidak dapat menemukan jalan masuknya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- TNI mengaku selalu terbuka untuk melakukan evaluasi demi peningkatan profesionalisme prajurit dalam penggunaan senjata api. Respons itu disampaik terkait rekomendasi dari Komnas HAM dalam kasus penembakan bos rental mobil oleh oknum TNI AL di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak, Banten.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI Hariyanto mengatakan TNI menghormati rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM sebagai bagian dari upaya menjaga profesionalisme dan akuntabilitas institusi.

"TNI akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan, termasuk sosialisasi regulasi yang lebih intensif serta peningkatan mekanisme pengawasan internal guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang," kata Hariyanto, di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan TNI juga terus memperkuat pengawasan dan pembinaan kepada seluruh prajurit agar senjata api hanya digunakan sesuai dengan aturan dan dalam situasi yang benar-benar diperlukan.

Dengan begitu, dia menegaskan bahwa TNI tidak akan mentoleransi penyalahgunaan senjata api oleh prajurit TNI dan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh prajurit TNI harus dalam koridor hukum dan aturan militer yang berlaku.

Selain itu, dia memastikan saat ini proses hukum terhadap oknum TNI AL yang terlibat kasus itu sedang berjalan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pun sudah menyampaikan agar setiap prajurit yang terbukti melanggar hukum ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, Komnas HAM menyatakan bahwa kasus penembakan bos rental mobil di tempat istirahat KM 45 Tol Tangerang-Merak oleh oknum TNI AL pada Kamis (2/1) merupakan tindakan pembunuhan di luar proses hukum (extra judicial killing).

Komnas HAM juga merekomendasikan TNI untuk mengevaluasi regulasi penggunaan senjata api, khususnya dalam hal pengawasan, menyosialisasikan regulasi penggunaan senjata api, serta melakukan asesmen psikologi prajurit yang menggunakan senjata secara berkala.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah menyayangkan sikap Kedutaan Besar China beberapa waktu lalu yang membeberkan data kasus pemerasan di Bandara-Bandara Indonesia. Menurutnya, sikap itu dapat berdampak negatif terhadap hubungan bilateral Indonesia – China.

“Peristiwa seperti ini dapat mencederai hubungan erat yang sudah terjalin sejak lama,”ungkap Rezasyah.

Menurutnya, investigasi sudah dilakukan. Pemerintah melalui kementerian terkait sudah melakukan rotasi jabatan pegawai imigrasi di sejumlah bandara. Rezasyah menandaskan, seharusnya Kedubes China memperlakukan Indonesia sebagai negara sahabat dalam menyelesaikan kasus ini, bukan mengeluarkan pernyataan sepihak.

“Secara etika, Pemerintah China (Kedubes China, red.) seharusnya memperlakukan Indonesia sebagai sahabat, mengingat Indonesia dan China sama-sama merupakan anggota BRICS”, jelasnya.

Terlebih Indonesia dan China telah berkomitmen meningkatkan hubungan bilateral seperti tertuang dalam joint statement saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing.

Selain itu, Rezasyah berpendapat, jika Pemerintah China ingin berkoordinasi dan menyampaikan saran, maka sebaiknya Kedutaan Besar China dapat menyampaikannya melalui nota diplomatik yang sesuai dengan ketentuan internasional. Mengacu pada Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (1961): Pasal 3 ayat 2, dan Konvensi Wina tentang Relasi Konsuler (1963): Pasal 3 ayat 2, bahwa Nota Diplomatik harus dijaga kerahasiaannya.

“Selain menuduh Pemerintah Indonesia, Kedubes China juga terbukti tidak mampu menjaga kerahasiaan isi nota diplomatiknya karena menyebar ke khalayak ramai dan menimbulkan polemik”.

Pemerintah China agaknya harus lebih berhati-hati karena Indonesia dapat saja membalas perlakuan tersebut dengan membatalkan kesepakatan bilateral atau bahkan mengabaikan inisiatif kebijakan China di dalam keanggotaan BRICS. “Intinya hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan tidak baik, apalagi kita sama-sama anggota BRICS,” pungkasnya.

Sebelumnya, viral di media sosial X surat dari Kedubes China bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait kasus pemerasan yang terjadi di salah satu bandara internasional Indonesia.

Melalui surat tertanggal 21 Januari 2025 itu, Kedubes China menyebutkan, sejumlah warga negaranya menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Dalam surat itu disebutkan, kasus pemerasan WNA China di Bandara Soekarno-Hatta terjadi antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Setidaknya sudah ada 44 kasus yang terselesaikan dengan total Rp 32.750.000 telah dikembalikan ke lebih dari 60 warga negara China.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). ICW menilai pemblokiran tersebut dapat memicu masalah hukum.

Peneliti ICW Erma Nuzulia Syifa menilai pemangkasan anggaran sebenarnya bisa menjadi petunjuk ada perencanaan yang kurang baik dalam pembangunan IKN. Menurut dia, ada potensi sengketa kontrak kalau pembangunan IKN diblokir anggarannya.

"Kalau dari segi hukum, sebetulnya pemblokiran anggaran ini dikhawatirkan akan ada sengketa kontrak, misalnya pembayaran dari penyedia ke subkontraktor, atau malah pembayaran upah pekerja yang sudah bekerja, dan lain sebagainya," kata Erma kepada Republika, Sabtu (8/2/2025).

Terkait isu korupsi pembangunan IKN, menurutnya masih perlu pendalaman lebih lanjut. Sebab, sebetulnya masalah ini terletak pada pemblokiran anggaran, bukan penyalahgunaan anggaran.

"Sehingga, dampak hukum dari isu korupsi sendiri masih memerlukan pendalaman lebih lanjut," ujar Erma.

Adapun dampak hukum lain, Erma menyebut jika proyek IKN yang tadinya diblokir kemudian dimulai lagi tahun depan, maka bisa jadi malah memperberat anggaran pada berikutnya. Misalnya, kata dia, jika ada izin pembangunan yang hanya berlaku beberapa tahun saja. "Jadi harus ada penyesuaian kembali yang berpotensi membengkak," ujar Erma.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo buka suara terkait progres pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Dia mengaku tidak bisa mengungkap kemajuan terkini ibu kota baru Indonesia itu lantaran anggaran Kementerian PU sedang diblokir oleh Kemenkeu. Hal ini terkait dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kok tanya progres gimana sih, anggarannya nggak ada. Progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri," ujarnya sembari tertawa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan Instruksi Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi strategis. Berbagai program seperti asistensi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas tetap berjalan secara optimal dengan pendekatan inovatif.

Kementerian PANRB mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam sistem kerja, menghemat penggunaan sarana dan prasarana kantor, serta memperkuat kolaborasi antar-unit kerja melalui pendekatan share outcome, share output, dan share activities. Hal ini merupakan bagian dari strategi efisiensi.

“Kami tetap memperhatikan program dan kegiatan penting Kementerian PANRB tetap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini, Sabtu (8/2/2025).

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengklaim efisiensi anggaran bukan hambatan, tetapi kesempatan bekerja lebih cerdas dan inovatif. Ia siap menjalankan Instruksi Presiden yang menekankan penajaman belanja kementerian/lembaga agar anggaran negara digunakan secara optimal.

“Dengan pendekatan yang tepat, reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, dan penguatan akuntabilitas akan tetap berjalan dengan hasil yang optimal, mendukung terwujudnya birokrasi yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil,” ujar Erwan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachamatarwata (IR) sebagai tersangka, Jumat (7/2/2025). Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menetapkan IR sebagai tersangak terkait kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Asuransi Jiwasraya 2008-2018.

Direktur Penyidikan Jampidsus Abdul Qohar mengatakan, IR dijerat tersangka atas perannya sebagai mantan Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) 2009.“Terhadap tersangka IR pada malam ini juga dilakukan penahanan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung,” kata Abdul Qohar di Gedung Kartika Kejagung, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

“Bahwa tersangka IR saat ini menjabat sebagai Dirjen Anggaran pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia,” ujar Qohar. Namun kasus yang menjerat IR sebagai tersangka dalam korupsi PT Jiwasyara, terkait dengan peran dan jabatannya di Bapepam-LK.

“Bahwa tersangka IR saat itu sebagai kepala biro pada Badan Pengawas pasar Modal dan Lembaga Keuangan,” ujar Qohar.

Penyidik, kata Qohar menjerat IR dengan sangkaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 31/1999-20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Kasus korupsi dan TPPU PT Asuransi Jiwasraya dalam penyidikan di Jampidsus-Kejagung sejak 2019. Lima tahun perjalan kasus tersebut, sudah inkrah di pengadilan dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 16,8 triliun sepanjang 2008-2018.

Beberapa dalang utama dari kalangan swasta, terbukti di pengadilan dan dipidana penjara seumur hidup dalam kasus tersebut. Di antaranya, adalah bos dari PT Trada Alam Minera (TRAM) Heru Hidayat (HH), dan bos dari PT Hanson Internasional (MYRX).

Beberapa terpidana lainnya, dari jajaran direksi PT Asuransi Jiwasaraya, pun dihukum penjara. Seperti Hendrisman Rahim dan Harry Prasetyo. Para terpidana tersebut hingga kini masih menjalani pemenjaraan. Adapun terkait dengan tersangka Isa Rachmawartama (IR) merupakan pengembangan penyidikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik KPK menggeledah rumah petinggai Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno terkait kasus yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila menyatakan menghormati proses hukum oleh KPK.

"Kalau secara proses saya tidak mengerti dan mengetahui dengan pasti karena kaitannya dengan kasus Rita Widyasari di tahun 2017, tapi kami menghormati proses hukum yang berlaku," kata Sekretaris Jenderal MPN Pemuda Pancasila Arif Rahman saat dihubungi di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Walaupun begitu, Arif mengingatkan bahwa proses hukum yang berlaku harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sejauh ini, dia mengatakan tidak ada arahan khusus dari Japto kepada para anggota Pemuda Pancasila terkait permasalahan tersebut. Japto, kata dia, meminta kepada seluruh anggotanya agar berpikiran positif dan tidak bereaksi berlebihan.

"Tetap semangat menjalankan aktivitas organisasi dan minta untuk mendoakan beliau agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik," kata dia.

Di samping itu, dia mengatakan bahwa Japto pun menghormati KPK karena telah bersikap profesional dan kooperatif ketika menjalankan tugasnya.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025). Penggeledahan itu berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Menggunakan sprindik gratifikasi RW," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Yang terbaru, penyidik pun menyita 11 mobil mewah dalam penggeledahan di rumah Japto, di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, hingga Mitsubishi Coldis. Selain mobil, penyidik KPK juga menyita uang–baik rupiah dan mata uang asing–senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita beberapa mobil mewah dalam penggeledahan di rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) terkait perkara penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Penyidik melakukan penyitaan sebanyak 11 unit mobil dengan beragam jenis, di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis, dan Suzuki," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selain mobil, penyidik KPK juga menyita uang dalam mata uang rupiah dan asing senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik. "Semua yang disita tersebut diduga terkait dengan perkara tersebut di atas dan akan ditelaah lebih lanjut," ujar Tessa.

Penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka Rita Widyasari.

KPK saat ini juga sedang menyidik perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara periode 2010–2015 Rita Widyasari (RW).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pansus 2 DPRD Kota Bandung saat ini tengah membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Pembahasan sekarang ini belum sampai pada subtansi, baru dilakukan konsultasi.

Anggota Pansus 2 DPRD Kota Bandung Elton Agus Marjan SE mengatakan, konsultasi telah dilakukan ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kementrian Dalam Negeri. Dalam konsultasi tersebut, BPIP mengusulkan agar bahasa pembudayaan diganti dengan pembinaan Pancasila.

"Harapannya supaya warga Kota Bandung mulai usia sekolah sampai usia lanjut bisa lebih mengenal Pancasila. Dulu kan ada pelajaran P4, sekarang kan tidak ada," ujar Elton, Jumat (7/2/2025).

Selain soal bahasa pembudayaan yang diubah menjadi pembinaan, kata Elton, BPIP juga mengusulkan adanya seminar atau Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di berbagai tingkatan untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh lapisan masayarakat.

Pekan ini, kata Elton, Pansus 2 akan melakukan konsultasi terakgir ke Jakarta, setelah ini akan dilakukan pembahasan terkait Raperda Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan arahan dan masukan yang didapat dari BPIP, Kemendagri dan lembaga lainnya.

"Sehingga mudah-mudahan kita bisa membuat program yang memang bisa diterapkan dan bisa sedikit besarnya berpengaruh pada penerapan Pancasila di masyarakat," katanya.

Menurut Elton, pembahasan Raperda belum masuk pada pasal per pasal. Terlebih saat ini pun berkembang dengan adanya kemungkinan perubahan judul Raperda. "Kalau pun diakomodir masukan BPIP, otomatis berubah judulnya. Sekarang judulnya Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan," katanya.

Saat konsultasi, kata Elton, Pansus 2 juga menanyakan soal teknis sosialisasi pada BPIP dan lembaga lainnya karena hal ini berkaitan dengan anggaran dan penunjang lainnya. "Makanya BPIP mengarahkan pada pembinaan Pancasila sesuai aturan di atasnya. Hal ini agar poin-poin terkait sosialisasi pada masyarakatnya pun ada," katanya.

Salah satu upaya agar sosialisasi bisa dilakukan, kata dia, harus digelar Bimtek (bimbingan teknis). Pemerintah bisa menunjuk siapa saja untuk mengikuti bimtek soal ideologi Pancasila, termasuk juga anggota dewan. Nantinya, peserta yang sudah mengikuti Bimtek bisa melakukan sosialisasi pada masyarakat.

"Kalau melihat kondisi sekarang, pemahaman terhadap ideologi Pancasila itu sangat penting karena semakin hari semakin kelihatan luntur dalam mendalami nilai-nilai. Dengan munculnya Perda ini diharapkan bisa meningkatkan kembali rasa dan pemahaman terhadap ideologi Pancasila," paparnya.