REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) menyentil besarnya anggaran Kementerian HAM untuk kegiatan non-program. Pusham UII mengingatkan agar Kementerian HAM lebih baik fokus pada program yang menyentuh masyarakat.

Direktur Riset dan Publikasi Pusham UII Despan Heryansyah mengatakan anggaran Kementerian HAM memang harusnya besar. Hal ini guna menunjukkan keberpihakan pada masalah-masalah HAM dengan keberpihakan anggaran yang tinggi.

"Tapi anggaran yang besar itu, harusnya diperuntukkan bagi program pemenuhan HAM, termasuk pendampingan korban pelanggaran HAM," kata Despan kepada Republika, Kamis (20/2/2025).

Pusham UII mengamati anggaran yang dialokasikan Sekjen Kementerian HAM justru minim untuk program HAM. Dalam dokumen yang diterima Republika, total pagu anggaran tahun 2025 yang tersedia bagi Kementerian HAM sebesar Rp. 174.322.223.00. Sebanyak 79,5 persen dari total pagu anggaran (sekitar Rp 138 miliar) justru dihabiskan untuk program dukungan manajemen. Sehingga hanya tersisa 20,5 persen (sekitar Rp 35 miliar) dari total pagu anggaran untuk Program Pemajuan dan Penegakan HAM yang sebenarnya menjadi kerja utama Kementerian HAM.

Secara rinci terkait program dukungan manajemen itu, Sekjen Kementerian HAM memasukan anggaran sebesar 79 Miliar untuk renovasi gedung. Padahal dalam pantauan Republika, gedung Kementerian HAM masih dalam kondisi layak luar dalam dimana tidak terlihat adanya kerusakan.

Bahkan Sekjen KemenHAM turut mengajukan anggaran meubel sebesar 11 Miliar. Lalu untuk kegiatan seremonial seperti Peringatan Hari HAM menelan biaya Rp 3 miliar.

"Kalau kita baca perencanaan anggaran kementerian HAM, arahnya belum kesana. Baru sebatas atribut dan seremonial semata," ujar Despan.

Kondisi inilah yang menjadi ironis di saat Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran. Kebijakan penganggaran tersebut seakan membuat Kementerian HAM fokus bersolek diri ketimbang memberikan manfaat pada rakyat.

"Terkait dengan besarnya anggaran Kementerian HAM ini menunjukkan ironi yang serius, tampak betul pendekatan pemerintah dalam membangun negara adalah dengan memperkuat negara meski meninggalkan rakyat," ujar Despan.

Oleh karena itu, Pusham UII mendorong Kementerian HAM meninjau ulang pengalokasian anggaran agar menyentuh hal-hal bermanfaat bagi masyarakat. Pusham UII menyarankan setidaknya Kementerian HAM mengalokasikan dana yang sama besarnya untuk program pemenuhan HAM masyarakat.

"Sebetulnya tidak salah, kalau saja diimbangi juga dengan alokasi anggaran yang setara dengan pemenuhan HAM," ujar Despan.

Diketahui, anggaran 'fantastis' Kementerian HAM diajukan di tengah anggaran penegakan HAM oleh Komnas HAM yang tergolong prihatin. Pada 2024, realisasi anggaran Komnas HAM untuk penegakan HAM sebesar Rp11,7 miliar. Tapi pada tahun 2025 ini setelah rekonstruksi, Komnas HAM hanya bisa memiliki alokasi sebesar Rp1,2 miliar. Dengan begitu, anggaran meubel Kementerian HAM hampir sembilan kali lipat anggaran penegakan HAM bagi Komnas HAM.

Atas ketimpangan anggaran yang begitu jauh ini, Menteri HAM Natalius Pigai mengajukan pembelaan diri. Pigai menyatakan kewenangan Komnas HAM sesungguhnya Pemantauan dan Mediasi Kasus. Apabila Komnas HAM menentukan anggaran penanganan Kasus SIPOL dan EKosob untuk 1 tahun jumlahnya 100 kasus dengan perincian biaya pemantauan 1 kasus sebesar Rp. 40 juta maka cukup dengan 5 miliar per tahun.

"100 kasus dalam 1 tahun itu bisa hadirkan keadilan bagi rakyat dan bisa selesaikan banyak kasus HAM seperti contoh: PIK2 atau Kasus Siswa di Semarang, khususnya kekerasan aktor negara dan swasta," kata Pigai kepada Republika, Ahad (16/2/2025).

Pigai beralasan tugas Komnas HAM bukan sosialisasi, pendidikan atau susun regulasi. Mantan Komisioner Komnas HAM itu menyebut tugas utama Komnas HAM ialah mengawasi pembanguan HAM oleh pemerintah dan swasta serta memastikan agar proses hukum di peradilan secara objektif, profesional, imparsial.

"Oleh karena itu saya tegaskan tidak ada alasan menyalahkan Pemerintah, apalagi pakai alasan akibat efisiensi. Efisiensi tidak hanya Komnas HAM namun semua instansi pusat dan daerah," ujar Pigai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setiap Muslim yang telah memenuhi syarat wajib menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Namun, bagaimana dengan para pekerja berat yang tidak bisa meninggalkan profesinya selama bulan suci tersebut?

Seperti dilansir dari laman resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sesungguhnya hukum berpuasa Ramadhan bagi pekerja berat telah diatur dalam Alquran. Bagi mereka yang tidak mampu berpuasa karena tuntutan pekerjaan, diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan syarat menggantinya (qadha) di hari lain di luar Ramadhan. Jika tidak mampu mengganti puasa, maka ia wajib membayar fidiah.

فَمَنۡ كَانَ مِنۡكُمۡ مَّرِيۡضًا اَوۡ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنۡ اَيَّامٍ اُخَرَ‌ؕ وَعَلَى الَّذِيۡنَ يُطِيۡقُوۡنَهٗ فِدۡيَةٌ طَعَامُ مِسۡكِيۡنٍؕ فَمَنۡ تَطَوَّعَ خَيۡرًا فَهُوَ خَيۡرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنۡ تَصُوۡمُوۡا خَيۡرٌ لَّـکُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ

"Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui" (QS al-Baqarah: 184).

Fidiah dapat dibayarkan dengan memberikan makan kepada orang miskin sebanyak satu porsi makan untuk satu hari puasa yang ditinggalkan. Pembayaran fidiah ini dapat dilakukan secara harian, pekanan, atau bulanan. Itu asalkan sesuai dengan jumlah hari puasa yang tidak dilaksanakan.

Tidak ada kriteria khusus yang menentukan jenis pekerjaan berat yang diperbolehkan mengganti puasa hanya dengan membayar fidiah. Karena itu, setiap Muslim yang tergolong pekerja berat diharapkan untuk jujur menilai kemampuan dirinya sendiri dalam menjalankan ibadah puasa. Terlebih lagi, hanya individu tersebut yang paling memahami kondisi dan beban pekerjaannya sendiri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Senior De Jure (Democratic Judicial Reform), Awan Puryadi, menilai penambahan kewenangan kejaksaan dalam revisi UU Kejaksaan sudah berlebihan. Hal ini membahayakan negara hukum dan HAM.

Hal ini disampaikan Awan dalam diskusi Koalisi Masyarakat Sipil bertema Problematika UU Kejaksaan dan RUU Kejaksaan, Rabu (19/2/2025). “Revisi UU Kejaksaan yang kedua ini memberikan kewenangan yang semakin luas bagi Kejaksaan dalam setiap proses hukum yang dijalankan,” kata Awan dalam siaran pers.

Padahal, UU Kejaksaan tahun 2021 telah memberi kewenangan yang berlebihan pada jaksa. Akibatnya sangat potensial disalahgunakan, seperti masalah hak imunitas jaksa.

Dalam RUU Kejaksaan, menurut Awan, Kejaksaan akan memiliki kewenangan lebih dalam proses hukum. Kewenangan itu adalah melakukan penyelidikan hingga penuntutan. “Kewenangan yang saling bertarung antara penyidik dengan penuntut memantik terjadinya perang dingin yang akan mengorbankan para pencari keadilan,” ungkapnya.

Awan menjabarkan permasalahan terkait perluasan dan potensi penyalahgunaan wewenang bagi kejaksaan diatur khususnya dalam Pasal 30 dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Permasalahan yang perlu menjadi sorotan adalah terkait Pemulihan aset dan badannya; Kewenangan intelijen untuk penegakan hukum dan lainyya.

Selain itu, lanjut Awan, adanya terlibatnya TNI ke dalam lingkungan Kejaksaan jadi masalah tersendiri. Keterlibatan TNI ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Kejaksaan dengan TNI yang ditandatangani pada 2023 .

Keterlibatan TNI yang menjadi persoalan antara lain, pendidikan dan pelatihan, pertukaran informasi intelijen untuk kepentingan penegakan hukum, penugasan TNI di lingkungan Kejaksaan, penugasan Jaksa sebagai supervisor di Oditurat Militer, dukungan dan bantuan personil TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, hingga pemberian pendampingan hukum.

Menurut Awan, sebenarnya sudah banyak kewenangan yang sudah diakomodir pada revisi UU Kejaksaan di yang pertama (2021). Dan revisi kedua di tahun ini adalah langkah finalisasi.

“Dari tahun 2021 hingga 2024 merupakan upaya untuk mempersenjatai kejaksaan dengan kewenangan berlebih, yaitu dengan perangkat intelijen, imunitas, dan kewenangan lain yang seharusnya bukan menjadi kewenangannya,” papar Awan.

Awan menyebut harus ada elemen masyarakat yang ke depannya, melakukan judicial review atas UU Kejaksaan. Jika dibiarkan, kata Awan, RUU Kejaksaan ini akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang lebih meluas

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon (FH UMC) sukses menyelenggarakan Seminar Internasional Linguistik Forensik, sebuah forum akademik yang membahas peran bahasa dalam sistem hukum dan peradilan. Seminar ini menghadirkan Assoc Prof Dwi Santoso, PhD dari Universiti Muhammadiyah Malaysia Perlis sebagai pembicara utama. Dwi Santoso, yang juga sering menjadi saksi ahli dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan UU ITE, membahas secara mendalam bagaimana Linguistik Forensik berperan dalam analisis bukti digital, ujaran kebencian, dan kejahatan berbasis komunikasi.

Selain itu, seminar ini menghadirkan dua pembicara lainnya dari institusi penegak hukum, yaitu Kapolres Cirebon, Kombes. Sumarni, dan Kajari Cirebon, Dr Yudhi Kurniawan.

Acara dibuka secara resmi oleh Rektor UMC, Dr Arif Nurudin, yang menekankan pentingnya Linguistik Forensik sebagai alat bantu dalam dunia hukum.

"Dalam dunia hukum, analisis bahasa memiliki peran yang sangat besar, terutama dalam menginterpretasikan ujaran atau teks yang menjadi barang bukti. Seminar ini diharapkan dapat membuka wawasan lebih luas tentang bagaimana Linguistik Forensik dapat diterapkan dalam penegakan hukum," ujarnya.

Seminar ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum UMC, Dr Elya Kusuma, serta jajaran kaprodi, dosen, pengacara, jaksa, polisi, dan mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin mendalami lebih jauh mengenai peran bahasa dalam sistem hukum.

Sebagai pembicara pertama, Kapolres Cirebon, Kombes. Sumarni menjelaskan bagaimana kepolisian semakin sering menghadapi kasus yang melibatkan analisis bahasa dalam komunikasi digital, seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, dan tindak pidana berbasis media sosial.

"Saat ini, penyelidikan tidak hanya dilakukan terhadap kejahatan fisik, tetapi juga terhadap kejahatan berbasis komunikasi digital. Bukti bahasa menjadi sangat krusial dalam menentukan apakah suatu pernyataan melanggar hukum atau tidak," jelasnya.

Kapolres juga menyoroti tantangan yang dihadapi aparat kepolisian dalam menginterpretasikan bukti digital yang berupa teks atau rekaman suara.

"Dalam beberapa kasus, kepolisian harus memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan benar-benar mendukung unsur pidana yang disangkakan. Oleh karena itu, kerja sama dengan ahli Linguistik Forensik sangat diperlukan untuk menilai motif, konteks, dan dampak dari suatu pernyataan," katanya menambahkan.

Sebagai pembicara kedua, Kajari Cirebon, Dr Yudhi Kurniawan, membahas peran bahasa dalam sistem peradilan, khususnya dalam penyusunan dakwaan, pemeriksaan saksi, dan analisis bukti verbal di pengadilan.

"Bahasa yang digunakan dalam hukum harus jelas, tidak ambigu, dan sesuai dengan konteksnya. Kesalahan dalam memahami pernyataan atau teks dapat menyebabkan kesalahan dalam penerapan hukum," ujarnya.

Ia mencontohkan beberapa kasus di mana analisis linguistik membantu jaksa dalam menentukan apakah suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai fitnah, ujaran kebencian, atau pelanggaran hukum lainnya.

"Misalnya, ada kasus di mana seseorang didakwa melakukan pencemaran nama baik di media sosial. Namun, setelah dilakukan analisis linguistik, ditemukan bahwa pernyataan tersebut adalah bentuk kritik yang sah. Ini membuktikan bahwa analisis bahasa dapat membantu dalam proses peradilan," jelasnya.

Kajari juga menegaskan bahwa Linguistik Forensik dapat membantu jaksa dalam menafsirkan pernyataan saksi, mengidentifikasi keabsahan dokumen hukum, serta menganalisis bukti bahasa yang diajukan dalam persidangan.

Sebagai pembicara utama yang menutup seminar, Assoc Prof Dwi Santoso yang juga sering menjadi saksi ahli dalam kasus UU ITE, memberikan paparan mendalam tentang bagaimana Linguistik Forensik dapat digunakan untuk menganalisis bukti digital, ujaran kebencian, dan manipulasi bahasa dalam kasus hukum.

“Dalam era digital ini, komunikasi tidak hanya terjadi secara lisan, tetapi juga melalui teks, media sosial, dan rekaman suara. Oleh karena itu, Linguistik Forensik menjadi alat yang sangat penting dalam menilai bukti bahasa dalam kasus hukum," paparnya.

Dalam pemaparannya, ia menjelaskan beberapa metode utama dalam Linguistik Forensik, seperti:

• Analisis teks tertulis, untuk mendeteksi pemalsuan dokumen atau mengidentifikasi penulis anonim.

• Forensik akustik, untuk menganalisis rekaman suara dan memastikan keabsahan sebuah pernyataan.

• Analisis ujaran kebencian, untuk menentukan apakah suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Dwi Santoso juga menjelaskan beberapa studi kasus di mana Linguistik Forensik membantu dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum berbasis komunikasi digital.

"Kita sering menemukan kasus di mana sebuah pernyataan di media sosial dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Namun, setelah dianalisis lebih dalam, ternyata pernyataan tersebut adalah kritik yang masih berada dalam batas kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk memahami konteks dan struktur bahasa sebelum mengambil keputusan hukum," katanya.

Setelah pemaparan, sesi dilanjutkan dengan diskusi interaktif, di mana peserta mengajukan berbagai pertanyaan terkait penerapan Linguistik Forensik dalam sistem hukum Indonesia.

Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana menentukan batasan hukum dalam menilai ujaran kebencian.

Menanggapi hal ini, Assoc Prof Dwi Santoso menjelaskan bahwa analisis konteks, motif, dan dampak pernyataan harus dilakukan sebelum menentukan apakah sebuah pernyataan melanggar hukum atau tidak.

“Hukum harus memastikan bahwa batas antara kritik yang sah dan ujaran kebencian benar-benar jelas. Tanpa analisis linguistik yang mendalam, ada risiko kesalahan dalam menafsirkan pernyataan seseorang,” tegasnya.

Sebagai hasil dari seminar ini, UMC mengumumkan rencana untuk membuka Pusat Studi Linguistik Forensik, yang akan menjadi wadah bagi akademisi dan praktisi hukum dalam mengembangkan penelitian serta pelatihan di bidang ini.

“Kami melihat bahwa Linguistik Forensik semakin dibutuhkan dalam sistem hukum kita, terutama dengan meningkatnya kasus berbasis komunikasi digital. Oleh karena itu, UMC berkomitmen untuk mendirikan pusat studi ini agar ilmu ini dapat diterapkan lebih luas dalam sistem peradilan di Indonesia,” ujar Dr Arif Nurudin dalam penutupan acara.

Dengan adanya pusat studi ini, diharapkan penegak hukum, akademisi, dan mahasiswa hukum dapat lebih memahami bagaimana bahasa dapat dijadikan alat bukti ilmiah yang kuat dalam pengadilan, serta mendukung keadilan hukum yang lebih objektif dan berbasis bukti ilmiah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan, angka 19 ribu narapidana (napi) yang akan diberi amnesti oleh pemerintah masih belum pasti. Sebab, hingga saat ini Kemenkum masih terus melakukan verifikasi.

"Kementerian Hukum setelah melakukan verifikasi, ini angka 19 ribu ini belum pasti juga pak, karena terus kami verifikasi," kata Supratman saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Dia menyebut bahwa jumlah tersebut mengalami penurunan dari rencana awal. Pada rencana awal, amnesti akan diberikan terhadap 44 ribu narapidana. Namun, jumlah itu berubah setelah dilakukan asesmen di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan verifikasi di Kementerian Hukum.

"Maka yang hasilnya lolos verifikasi itu juga belum pasti, masih bisa bertambah, masih bisa berkurang. Itu kurang lebih sekitar 19 ribu," ujarnya saat ditemui setelah rapat usai.

Dia berharap pihaknya mampu merampungkan verifikasi terhadap daftar narapidana yang akan diberikan remisi pada pekan ini guna dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto. "Nanti setelah nama-namanya sudah pasti, kemudian nanti Bapak Presiden akan mengirim surat ke DPR untuk meminta pertimbangan," katanya.

Lantaran angka tersebut masih belum pasti, dia pun mempersilakan apabila ada usulan pemberian amnesti terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB), sebagaimana yang disampaikan oleh anggota Komisi XIII DPR RI dari daerah pemilihan Papua saat rapat.

"Kalau ada tujuh anggota KKB yang bersenjata dan itu dimungkinkan ada untuk diusulkan, kami akan mengusulkan kepada bapak presiden. Kalau ada suratnya dan apalagi kalau sudah ada pernyataan ingin melakukan integrasi dan kesetiaan kepada republik, saya rasa amnesti ini kan bukan barang pertama kali kita lakukan," kata dia.

Di awal rapat, dia mengatakan, amnesti terhadap 19 ribu narapidana ditargetkan untuk diumumkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025, dan juga sebelum pengumuman pemberian remisi kepada narapidana lainnya.

"Mudah-mudahan sebelum pemberian remisi Hari Raya Lebaran yang akan datang mudah-mudahan amnesti ini presiden bisa umumkan juga. Itu harapan kami," ujar Supratman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Majelis Ulama Indonesia berkomitmen meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam melindungi perempuan dan anak dari pengaruh paham radikal terorisme.

Dalam pertemuan dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Sabtu (15/2), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono berharap dukungan dari MUI dalam memberikan pembinaan terhadap perempuan dan anak membuat mereka tidak menjadi korban maupun pelaku terorisme.

"Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa perempuan dan anak ini menjadi tameng, ada beberapa kejadian perempuan dan anak menjadi istilahnya menjadi martir," kata Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Menurut dia, perkembangan globalisasi memudahkan kelompok teror untuk menyebarkan ideologi radikal di ruang siber, yang dapat mempengaruhi semua kalangan, termasuk perempuan dan anak-anak.

Dengan demikian, lanjut dia, penting memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan terhadap pengaruh paham radikal terorisme.

"Kita ketahui bersama bahwa pengaruh globalisasi menjadi tantangan kita, termasuk penyebaran paham radikal terorisme, terutama di ruang siber," jelasnya.

Eddy menegaskan bahwa anak merupakan generasi penerus sehingga harus dilindungi agar jangan sampai mereka terpapar oleh paham radikal terorisme.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR pada Kamis (13/2/2025), Kementerian HAM memasukkan anggaran sebesar Rp 79 miliar untuk renovasi gedung. Usulan tersebut diajukan dalam anggaran belanja tambahan.

Bahkan, Kementerian HAM turut mengajukan anggaran untuk mebel sebesar Rp 11 miliar. Anggaran fantastis itu kontradiksi dengan anggaran penegakan HAM oleh Komnas HAM. Pada 2024, realisasi anggaran Komnas HAM untuk penegakan HAM sebesar Rp 11,7 miliar.

Tapi pada 2025 ini setelah rekonstruksi, Komnas HAM 'hanya' bisa memiliki alokasi sebesar Rp 1,2 miliar. Artinya, anggaran untuk mebel yang diajukan Kementerian HAM sembilan kali lipat anggaran penegakan HAM bagi Komnas HAM.

Dalam RDP bersama Kementerian HAM pekan lalu, Komisi XIII DPR RI telah mengkritik postur anggaran Kementerian HAM yang tidak merinci apa saja poin yang diajukan secara detail. Namun, anggaran yang diajukan malah menitikberatkan anggaran operasional, bukan program. Presiden Prabowo menekankan, penggunaan anggaran harus lebih berdampak kepada masyarakat.

Tapi, jika anggaran yang tengah didorong untuk dilakukan efisiensi malah untuk renovasi, hal tersebut memunculkan kontradiksi. Atas ironi ini, Menteri HAM Natalius Pigai mengajukan pembelaan diri. Pigai menyatakan kewenangan Komnas HAM sesungguhnya pemantauan dan mediasi kasus.

Apabila Komnas HAM menentukan anggaran penanganan Kasus Sipil dan Politik (Sipol) serta Ekonomi, Sosial, Budaya (Ekosob) untuk 1 tahun, jumlahnya 100 kasus dengan perincian biaya pemantauan 1 kasus sebesar Rp 40 juta maka cukup dengan Rp 5 miliar per tahun.

"100 kasus dalam 1 tahun itu bisa hadirkan keadilan bagi rakyat dan bisa selesaikan banyak kasus HAM seperti contoh: PIK 2 atau kasus siswa di Semarang, khususnya kekerasan aktor negara dan swasta," kata Pigai kepada Republika, Ahad (16/2/2025).

Pigai beralasan, tugas Komnas HAM bukan sosialisasi, pendidikan, atau susun regulasi. Mantan komisioner Komnas HAM itu menyebut tugas utama Komnas HAM ialah mengawasi pembangunan HAM oleh pemerintah dan swasta serta memastikan agar proses hukum di peradilan secara objektif, profesional, imparsial.

"Oleh karena itu saya tegaskan tidak ada alasan menyalahkan pemerintah, apalagi pakai alasan akibat efisiensi. Efisiensi tidak hanya Komnas HAM namun semua instansi pusat dan daerah," ujar Pigai.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA — Sekelompok tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel tiba di Khan Younis, Gaza Selatan, dengan bus pada Sabtu (15/2). Warga Gaza yang dibebaskan langsung dibawa ke Rumah Sakit Eropa di Khan Younis untuk menjalani pemeriksaan medis.

Menurut Kantor Media Tahanan Palestina, salah satu tahanan, Nader Jamal Hussein dari kamp pengungsi Jabalia, dibawa ke rumah sakit dengan ambulans.

Hussein dilaporkan mengalami luka dan memar yang terlihat di wajah serta tubuhnya. Sumber medis yang dikutip Anadolu menyebut bahwa Hussein tidak bisa berdiri dan mengalami penurunan berat badan yang signifikan.

Pembebasan tersebut merupakan bagian dari gelombang keenam dalam kesepakatan pertukaran tahanan yang masih berlangsung.

Pada Sabtu (15/2) pagi, sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, dan sayap militer Jihad Islam, Brigade Al-Quds, membebaskan tiga sandera Israel, termasuk dua warga negara ganda berkewarganegaraan Amerika dan Rusia di Khan Younis, Gaza Selatan.

Sebagai balasannya, Israel membebaskan 369 tahanan Palestina, termasuk 36 orang yang menjalani hukuman seumur hidup dan 333 lainnya yang ditahan dari Gaza setelah 7 Oktober 2023.

Kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, menghentikan serangan Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta meninggalkan wilayah tersebut dalam kondisi porak-poranda.

Kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas bakal berlangsung dalam tiga fase. Pada fase pertama, Hamas bakal membebaskan 33 tawanan. Sebagai gantinya Israel harus melepaskan 1.900 tahanan Palestina.

Kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas bakal berlangsung selama 90 hari. Jika kesepakatan berjalan mulus, Israel bakal mundur sepenuhnya dari Gaza dan Hamas akan membebaskan semua warga Israel yang menjadi tawanan. Jasad dari tawanan yang terbunuh akibat serangan Israel juga bakal dikembalikan.

Agresi Israel ke Jalur Gaza yang dimulai pada Oktober 2023 telah menyebabkan lebih dari 48 ribu warga Palestina di sana terbunuh. Saat ini krisis kemanusiaan masih berlangsung di Gaza karena sebagian besar infrastruktur-infrastruktur vital, seperti rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan, telah hancur terhantam serangan Israel.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV— Para tahanan Palestina yang dibebaskan membakar pakaian yang dipaksa oleh otoritas penjara Israel untuk mereka kenakan sebelum dibebaskan, yang memicu kemarahan di Palestina dan kecaman di Israel, karena pakaian tersebut bertuliskan frasa dan simbol Israel.

Sebelumnya, Lembaga Penyiaran resmi Israel menerbitkan foto-foto para tahanan yang mengenakan kemeja putih dengan Bintang Daud dan logo Layanan Penjara, bersama dengan kata-kata "Kami tidak melupakan dan kami tidak memaafkan" di kedua sisinya.

Setelah memaksa para tahanan untuk mengenakan kaos tersebut, Dinas Penjara mengambil foto-foto mereka, yang digambarkan sebagai tindakan yang memalukan, setelah para tahanan dipaksa berlutut dan menundukkan kepala, sementara foto-foto lainnya diambil di dalam halaman penjara Israel, di mana para tahanan dibariskan dalam antrean dan dikelilingi oleh kawat berduri.

Menurut laporan Aljazeera, dikutip Ahad (16/2/2025), hal ini terjadi tak lama setelah para tahanan Israel di Jalur Gaza diserahkan kepada Palang Merah dengan membawa hadiah dan mengenakan pakaian yang bersih dan rapi.

Begitu mereka tiba di Rumah Sakit Gaza Eropa di Khan Younis, Jalur Gaza selatan, sejumlah tawanan yang dibebaskan membakar pakaian-pakaian tersebut, yang bertuliskan simbol-simbol Israel seperti Bintang Daud, di tengah sorak-sorai keluarga dan penerima, yang mengindikasikan penolakan tegas terhadap upaya penjajah Israel untuk memaksakan simbol-simbolnya kepada mereka.

Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengutuk Israel karena memaksa para tahanan Palestina mengenakan slogan-slogan rasis di kaos sebelum dibebaskan, sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan tahap keenam dalam perjanjian gencatan senjata Gaza tahap pertama.

Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengutuk kejahatan penjajah Israel yang mengenakan slogan-slogan rasis di punggung para tawanan heroik kami dan memperlakukan mereka dengan kekejaman dan kekerasan, dalam sebuah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum dan norma-norma kemanusiaan, yang bertentangan dengan komitmen kuat perlawanan terhadap nilai-nilai moral dalam memperlakukan tawanan musuh.

BACA JUGA: 'Israel Telah Menjadi Bahan Tertawaan di Timur Tengah'

Hamas menekankan posisinya bahwa pembebasan tiga tahanan Israel, hari ini, menempatkan Tel Aviv di bawah tanggung jawab untuk mematuhi perjanjian dan protokol kemanusiaan, dan untuk memulai negosiasi tahap kedua tanpa penundaan.

Gerakan Jihad Islam juga mengutuk dengan sangat keras, dalam sebuah pernyataan, "kejahatan rasis baru yang dilakukan oleh pasukan penjajah terhadap para tawanan Palestina yang telah dibebaskan."

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Kelompok sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam mulai mempersiapkan untuk pertukaran tahanan keenam dengan Israel yang termasuk fase pertama dari kesepakatan gencatan senjata pada 19 Januari, Sabtu (15/2/2025).

Menurut seorang koresponden Anadolu, anggota brigade telah dikerahkan di Khan Younis di Gaza selatan sebagai persiapan untuk penyerahan sandera Israel kepada Komite Palang Merah Internasional.

Kelompok perjuangan Palestina tersebut mengibarkan spanduk yang menolak rencana pemindahan yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Pada Jumat, Al-Qassam mengumumkan nama tiga sandera Israel yang akan dibebaskan pada Sabtu sesuai dengan kesepakatan yang sedang berlangsung, yakni Alexander (Sasha) Turbanov, Sagui Dekel-Chen, dan Yair Horn.

Kelompok perlawanan Palestina tersebut juga mempublikasikan nama 369 tahanan Palestina yang dijadwalkan akan dibebaskan sebagai imbalan atas sandera Israel.

Dalam lima pertukaran sebelumnya, Hamas membebaskan 16 warga Israel sebagai ganti atas pembebasan 766 warga Palestina dari penjara Israel, termasuk wanita dan anak-anak.

Kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari. Gencatan senjata menghentikan perang genosida Israel, yang telah membunuh lebih dari 48.200 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan wilayah kantong tersebut dalam reruntuhan.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mereka di wilayah kantong Palestina tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan menerima tujuh permohonan perlindungan dari para saksi, saksi korban dan pelapor dalam perkara penembakan pengusaha rental mobil di Tangerang. Keputusan Perlindungan LPSK berupa perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural dan fasilitasi restitusi.

LPSK memutuskan memberikan perlindungan berdasar Sidang Mahakamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada 10 Februari 2025. Keputusan Perlindungan yang diberikan berupa perlindungan fisik, pengamanan saat memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana, pemenuhan hak prosedural seperti pendampingan dalam proses hukum, serta fasilitasi restitusi bagi keluarga korban. Sedangkan untuk korban selamat yang menderita luka akan diberikan bantuan medis dan psikologis.

“LPSK saat ini juga sedang menyiapkan teknis perlindungan terhadap para saksi dan korban yang akan menyampaikan keterangannya di muka persidangan dalam waktu dekat," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias saat dikonfirmasi pada Sabtu (15/2/2025).

Dalam proses hukum kasus tersebut, Susilaningtias menekankan pentingnya memberikan perlindungan menyeluruh bagi para pemohon dalam bentuk fisik maupun prosedural.

"Ini untuk memastikan keamanan dan kenyamanan mereka selama proses hukum berlangsung," ujar Susi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pancasila menghadapi tantangan zaman. Tantangan itu, berwujud pada aktualisasi Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia.

"Nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya menjadi pedoman baik itu dalam pemerintahan dan pembentukan hukum,” kata anggota Komisi III DPR-Ri, I Wayan Sudirta, dalam Seminar Pra Kongres VII Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Jakarta, Jumat (14/2/2025).

I Wayan mengatakan sendi-sendi kehidupan berbangsa saat ini belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila serta keadilan sosial belum bisa terwujud secara optimali.

“Masih ada kesenjangan yang sangat lebar, jurang antara si kaya dan si miskin masih menganga karena berbagai faktor yang ada,” kata I Wayan yang juga alumni UKI tersebut.

Dia memberikan contoh, walaupun dalam pembukaan UUD, frasa keadilan disebut berulang kali, akan tetapi Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menimbulkan perdebatan karena mengedepankan efisiensi dan menomor duakan keadilan.

Sementara itu, menurut I Wayan, berbagai UU seperti UU Penanaman Modal, UU Pertambangan, UU Perkebunan dan UU Kehutanan masih mendapat kritik secara luas karena sebagian masyarakat menganggap UU tersebut lebih memihak kepada modal asing dan kurang berpihak kepada masyarakat.

“Oleh karena itu, salah satu cara untuk menyikapi hal ini adalah dengan memajukan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,”

I Wayan menjelaskan, pendidikan berbasis Pancasila harus menjadi solusi dan prioritas nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah strategis antara lain mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan, tidak hanya sebagai mata pelajaran tetapi juga dalam praktik keseharian dan menerapkan pendidikan karakter sejak dini, agar ni

lai-nilai luhur Pancasila tertanam dalam pola pikir dan perilaku generasi muda.

Selanjut, memanfaatkan teknologi sebagai sarana edukasi yang positif, menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, dan menyiapkan generasi pemimpin yang berorientasi pada pelayanan.

Rektor UKI, Dhaniswara K Harjono, mengatakan UKI berdiri sejak 15 Oktober 1953 telah memiliki banyak kontribusi dalam perjalanan bangsa dan bernegara.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi tenaga pengajar, mahasiswa dan alumni UKI yang menjalankan motto UKI "Melayani Bukan Dilayani". “Motto UKI ini tentunya sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila,” ujar dia.

Dia mengatakan, permasalahan implementasi nilai-nilai Pancasila mempunyai banyak tantangan. Hal ini yang kemudian menjadi concern Ikatan Alumni UKI yang mengadakan kegiatan Seminar Pra Kongres ke-VII Ikatan Alumni UKI pada 14 Februari 2025 di kampus UKI Cawang dengan tema "Menjadi Terang dan Garam Bagi Bangsa dan Negara".

Alumni UKI saat ini,kata Dhaniswara, telah berjumlah lebih dari 70 ribu orang dan berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan bangsa. Ia kemudian menyambut baik kegiatan ini dan berharap kegiatan ini dapat memberikan rekomendasi terhadap permasalahan bangsa saat ini.

I Wayan menambahkan UKI sebagai lembaga pendidikan memiliki misi untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan jiwa kepemimpinan yang melayani (servant leadership).

"Ini tentunya sesuai dengan motto UKI dan tentunya sejalan dengan 5 (lima) sila Pancasila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata dia.