REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengendus hidupnya lagi dwifungsi tentara dalam revisi Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). RUU TNI disepakati untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 20 Maret 2025 untuk disahkan, mulai dari proses formil hingga substansi.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyebut perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif dalam perubahan Pasal 47 ayat (2) RUU TNI berisiko menghidupkan kembali praktik “dwifungsi TNI”. Hal ini bertentangan dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi.

"TAP MPR tersebut menegaskan TNI sebagai bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara, yang berperan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan Negara," kata Atnike pada Rabu (19/3/2025).

Namun, dalam perkembangan pembahasan RUU TNI saat ini, Komnas HAM mencatat adanya perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada 16 kementerian atau lembaga sipil. Bahkan aturan yang ada bisa saja diterabas oleh Presiden Prabowo.

"Selain itu, adanya pengatur bahwa Presiden ke depan bisa saja membuka ruang penempatan prajurit TNI aktif di sejumlah kementerian lainnya," ujar Atnike.

Pada 2024, Komnas HAM telah melakukan kajian terkait rancangan revisi UU TNI (RUU TNI) dan menyoroti isu-isu fundamental yang berisiko berdampak pada HAM, supremasi sipil, serta prinsip demokrasi. Komnas HAM memberikan rekomendasi strategis guna memastikan reformasi sektor pertahanan berjalan sesuai dengan prinsip HAM dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam kajian itu, Komnas HAM sudah memberikan catatan terhadap proses penyusunan RUU yang tidak diawali dengan evaluasi komprehensif terhadap implementasi UU TNI. Atnike menilai absennya evaluasi menyeluruh atas implementasi UU TNI yang berlaku saat ini menghambat identifikasi kebutuhan perubahan mendesak dan relevan.

"RUU ini disusun dengan keterbatasan ruang partisipasi masyarakat sipil dan kurangnya transparansi, yang bertentangan dengan prinsip pembentukan perundang-undangan yang demokratis dan berbasis HAM," ujar Atnike.

Kajian Komnas HAM menegaskan revisi UU TNI harus didasarkan pada prinsip HAM, supremasi sipil, dan tata kelola yang demokratis.

"Tanpa evaluasi menyeluruh dan keterlibatan publik yang bermakna, perubahan ini berisiko mengembalikan praktik yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dan rule of law," ujar Atnike.

Oleh karena itu, Komnas HAM berpesan tak ingin kembalinya Dwifungsi TNI lewat revisi UU TNI. "Revisi UU TNI harus memperkuat peran TNI yang profesional dalam sektor keamanan, serta memperkuat supremasi sipil," ucap Atnike.

Diketahui, Komisi I DPR RI sudah satu suara membawa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) supaya disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR RI. Semua fraksi terdiri dari PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, Demokrat, PKS dan PAN tak ada yang menolak RUU TNI.

Kesepakatan Komisi I DPR RI disampaikan dalam rapat kerja bersama Pemerintah dengan agenda pembicaraan tingkat I pengambilan keputusan terhadap RUU TNI di ruang rapat Banggar DPR RI pada Selasa (18/3/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mulai membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, (21/3/2025). Hasto mengutip pemikiran Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto dalam eksepsinya.

"Keyakinan kami semakin kuat setelah mendapatkan pemikiran penuh kebijaksanaan dari Prof Dr H Sunarto, S.H., M.H., yang saat ini menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia," kata Hasto saat membacakan eksepsinya.

"Dalam pidato pengukuhan Beliau sebagai guru besar di Universitas Airlangga pada tanggal 10 Juni 2024 yang lalu, Beliau menyampaikan bahwa hukum tanpa keadilan seperti seperangkat peraturan yang kering tanpa roh," lanjut Hasto.

Mengutip Sunarto, Hasto menyebut hakim harus bertindak sebagai pembelajar sepanjang hayat supaya dapat melihat keadilan sejati. Keadilan itu kata Hasto berada di luar batas formalitas hukum dengan menyimak dampak sosial, budaya dan kemanusiaan.

Hasto menegaskan keadilan bakal sulit terwujud kalau dalam mengambil keputusan hakim hanya menjadi mesin yang hanya memproses hukum. "Menurut Prof Dr H Sunarto, S.H., M.H, hakim harus bisa merasakan denyut keadilan yang hidup di setiap bagian jiwanya," ujar Hasto.

Dengan mengutip pemikiran Sunarto, Hasto mengatakan keputusan seorang hakim tidak hanya melihat aspek formil dan materiil semata, tapi juga melakukan dialektika dengan melihat aspek kemanusiaan dan latar belakang atau suasana kebatinan dari setiap peristiwa hukum.

"Betapa luar biasa pemikiran yang sangat filosofis dari Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Saya percaya bahwa Majelis Hakim yang Mulia memiliki pandangan dan sikap yang sama dengan Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H, tiada keraguan dari saya bahwa di ruang sidang ini akan menjadi tempat keadilan ditegakkan," ucap Hasto.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Mira Hayati, salah satu terdakwa pemilik kosmetik berbahaya, mengajukan permohonan peralihan status tahanan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Makassar menjadi tahanan kota atau tahanan rumah. Permohonan ini diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan, dengan alasan kondisi kesehatan Mira Hayati yang belum pulih pascamelahirkan dan kondisi anaknya yang masih memerlukan perawatan di rumah sakit.

"Iya benar (mengajukan peralihan status tahanan kota)," kata tim JPU sekaligus menjabat Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel Soetarmi singkat saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (20/3/2025).

Penasihat Hukum terdakwa Mira Hayati, Ida Hamidah, juga membenarkan telah berupaya mengajukan peralihan status tahanan rutan menjadi tahanan kota. Ia mengatakan, kondisi kliennya masih sakit dan sementara menyusui bayinya seusai melahirkan belum lama ini.

"Pengalihan (status) masih akan kami mintakan lagi, kami akan usahakan," kata Ida Hamidah kepada wartawan di PN Makassar usai sidang.

Merespons upaya peralihan status tersebut, Penggiat Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Anggareksa menjelaskan, permohonan pengalihan status telah diatur dalam produk perundang-undangan serta ada hak terdakwa. Meski demikian, keputusan permohonan pengalihan tahanan tersebut tetap berada di hakim setelah mempertimbangkan berbagai aspek serta potensi terganggunya proses sidang.

"Pengalihan status tahanan itu dibenarkan hukum dan itu hak terdakwa. Tetapi, itu bisa berdampak terganggunya proses sidang bila terdakwa tidak kooperatif serta ada risiko melarikan diri dan menghilangkan barang bukti," ujarnya.

Dia mengatakam dalam kasus seperti ini, ada dua alasan utama mempertahankan status tahanan rutan dari pada tahanan kota. Pertama, sidang akan berjalan lancar. Kedua, dampak dari perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian besar terhadap masyarakat, di sisi lain memberikan keringanan yang melukai rasa keadilan publik.

Sebelumnya, sidang lanjutan di PN Makassar menghadirkan tiga saksi diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna menelusuri alur distribusi produk kosmetik berbahaya mengandung zat merkuri tersebut sebagai barang bukti di pengadilan. Saksi Irwandi dari Polri bertugas di Polda Sulsel menyebutkan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat adanya peredaran kosmetik kecantikan atau skin care berbahaya yang dapat merusak wajah konsumen.

Selanjutnya, saksi membeli produk tersebut yang laris di pasaran platfom daring, kemudian membawa produk tersebut untuk di uji di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Makassar. Hasilnya, mengandung zat berbahaya, merkuri. Alhasil, dari hasil uji laboratorium tersebut kepolisian bergerak dan menyita ratusan produk dari distributor yang mendapatkan stok langsung dari Mira Hayati.

Fakta persidangan ini semakin memperkuat bahwa produk yang beredar tidak hanya melanggar regulasi, tetapi berpotensi membahayakan konsumennya. Dalam perkara ini, selain Mira Hayati, ada dua terdakwa pemilik kosmetik berbahaya juga menjalani sidang pemeriksaan saksi-saksi, yakni Agus Salim (40) dan Mustadir Daeng Sila (42) dengan sidang secara terpisah namun tetap dengan agenda sama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pembahasan RUU KUHAP terus menuai sorotan publik, itu lantaran dalam pembahsan tersebut DPR RI dan pemerintah dinilai tidak transfaran dan terkesan menutup akses sehingga publik tidak tahu persis draf mana yang sedang dibahas.

Hal itu disampaikan Praktisi Hukum Tezar Yudhistira dalam acara Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) dengan tema Berebut Kuasa Penyidikan, Membaca Hidden Goal di Balik RUU KUHAP di Universitas Islam Jakarta (UIJ), Rabu (19/2/2025).

“Kawan-kawan di DPR RI atau pemerintah untuk membuka akses. Mana sih draf rancangan undang-undang hukum acara pidana itu mana, artinya apa, biar kita masyarakat, teman-teman mahasiswa semua bisa memberikan masukan. Itu penting menurut saya,” katanya.

Terkait dengan munculya kecurigaan adanya perebutan kekuasaan penyidikan, Tezar menyebut dari dua draf rancangan undang-undang hukum acara pidana itu terdapat perbedaan. Tetapi di Pasal 6 rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana yang saat ini dibahas itu memang ada penambahan penyidikan, ada penambahan penyidik.

“Tapi di draf yang satu itu bicara tentang penyidik dari pejabat suatu lembaga yang disebutkan disitu secara jelas itu adalah penyidik dari kejaksaan dan penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi,” paparnya.

“Ini artinya di RUU KUHAP yang baru ini ada nih tambah penyidik, dan draf yang baru saya terima tadi itu namanya bukan penyidik dari pejabat suatu lembaga melainkan penyidik tertentu. Jadi ada beda narasi tapi yang pasti ada penambahan penyidik,” kata dia.

Terkait dengan kewenangan, Tezar berpendapat harusnya ada di undang-undang intansi atau lembaga terkait, contohnya KPK ada di KPK, terus juga Kejaksaan ada di Kejaksaan.

Memang, kata dia, di undang-undang Kejaksaan sendiri, kejaksaan memiliki kewenangan penyidikan, tapi penyidikan dalam tindak pidana tertentu. Apa itu? Yang pertama terkait dengan hak asasi manusia, terus terkait dengan tindak pidana korupsi.

“Tapi ketika kejaksaan itu diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara umum, ini perlu dipikirkan. Kekuasaan ini harus dibatasi artinya, pembagian tugas dan fungsinya harus jelas, siapa yang melakukan penyidikan siapa yang melakukan penuntutan,” Imbuhnya.

“Di kitab undang-undang hukum acara yang saat ini masih berlaku, itu jelas pembagian kekuasaanya, dimana kawan-kawan polisi itu sebagai penyelidikan dan penyidik terus kemudian kawan-kawan dari kejaksan itu sebagai penuntut,” Tambahnya.

Lebih lanjut Tezar menegaskan, perlu ada kesepakatan bahwa RUU KUHAP harus goal sepaket, tetapi memang terkait dengan isi dan subtansinya pemerintah juga DPR itu harus mendengar aspirasi.

BACA JUGA: Berkat Kecerdasan Ilmuwan Iran, Program Nuklir tak Dapat Diserang atau Dibom Sekalipun

“Jangan sampai, ini disahkan kemudian akan meninggalkan masalah di kemudian hari. Karena saya enggak bisa membayangkan ketika kejaksaan juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam perkara pidana umum bukan yang sifatnya tertentu, tambah nih pekerjaan pekerjaan mereka. Pertanyaanya, apakah mereka sudah siap dari sarana dan prasarananya,” ujar dia.

“Polisi saja yang sampai ada di tingkat kecamatan, polsek bahkan sampai di pospol tiap kelurahan belum maksimal. Harus kita akui apalagi kejaksaan. Kita percaya mampu, tapi ini PR yang banyak, PR yang perlu dipenuhi,” kata Tezar.

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU--Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Balongan (SP-PBB) menegaskan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung terkait tata kelola migas.

“SP-PBB menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berlangsung, dengan keyakinan bahwa penegakan hukum akan berjalan secara transparan, profesional, dan berkeadilan, berlandaskan prinsip Equality Before The Law (kesetaraan di hadapan hukum) dan Presumption of Innocence (praduga tak bersalah),” ujar Ketua Umum SP-PBB, Wawan Darmawan, saat memperingati HUT ke-22 Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan HUT ke-21 SP-PBB, Selasa (18/3/2025).

Tak hanya itu, di tengah dinamika isu kualitas BBM, SP-PBB juga tetap berkomitmen untuk menjaga kelangsungan kehandalan operasional kilang, serta memastikan distribusi energi bagi masyarakat berjalan lancar. “Tanggung jawab ini adalah bagian dari peran strategis pekerja dalam mendukung ketahanan energi nasional serta keberlanjutan perusahaan,” kata Wawan.

SP-PBB juga mengajak semua pihak untuk tetap jernih dan objektif dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar terkait isu kualitas BBM. “Kepercayaan publik terhadap industri energi harus dijaga dengan baik, dan kami memastikan bahwa produk yang didistribusikan telah memenuhi standar spesifikasi yang ditetapkan instansi berwenang serta mengacu pada standar internasional,” kata Wawan.

Sebagai bagian dari FSPPB, SP-PBB akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas perusahaan serta mendorong kebijakan yang mendukung keberlangsungan industri energi nasional.

Sejalan dengan rekomendasi FSPPB, SP-PBB pun mendukung agar tata kelola energi nasional kembali terintegrasi dari hulu ke hilir langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. “Hal ini guna memastikan efektivitas pengelolaan energi nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3), demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Wawan.

SP-PBB juga menginstruksikan kepada seluruh anggota di Area Kilang Balongan maupun Water Intake Salam Darma untuk tetap fokus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Hal itu demi kepentingan bangsa dan negara serta menjamin ketersediaan pasokan BBM dalam menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. “Dan sebagai rasa syukur dalam rangka HUT FSPPB ke-22 dan SP-PBB ke-21, kami juga memberikan donasi/santunan untuk yatim piatu di wilayah operasi kilang,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sedang merevisi Undang-Undang Kehutanan untuk memperjelas berbagai aspek yang dianggap usang dan menimbulkan masalah di lapangan. Anggota Komisi VI DPR Darori Wonodipuro mengungkapkan ada beberapa poin penting yang menjadi fokus dalam revisi ini.

Darori menjelaskan, salah satu poin utama adalah penegasan hukum terkait perlindungan air dan tumbuhan di daerah sungai. Hal ini menjadi krusial mengingat dampak penghapusan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung pada bencana banjir.

"Apa tindakan kita yang dipayungi dengan Undang-Undang? Karena 30 persen dihapus, mungkin dengan cara lain kita akan bicarakan, kita minta masukan," katanya di sela diskusi Menavigasi Rencana Revisi Undang-undang Kehutanan, Selasa (18/3/2025).

Revisi ini juga akan mempertegas penunjukan kawasan hutan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mensyaratkan adanya penunjukan, pengukuran, pemetaan, dan penetapan yang jelas. Darori menambahkan bahwa kawasan hutan yang sudah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DGAK) serta hutan register peninggalan Belanda akan dipertegas statusnya.

Isu penting lainnya adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Darori mengakui bahwa implementasi ketentuan mengenai tanah adat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 belum berjalan efektif karena terkendala pembuktian melalui peraturan daerah. "Ternyata ini tidak berjalan, maka kita akan mengakomodir masyarakat adat dengan cara yang lebih mudah," katanya.

Salah satu usulan yang tengah dibahas adalah mekanisme persetujuan tanah adat melalui evaluasi tim kajian, laporan ke DPR, dan rekomendasi Menteri Kehutanan. Hal ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat adat dalam mendapatkan pengakuan atas hak tanahnya.

Revisi UU Kehutanan juga menyasar peningkatan efek jera bagi pelaku kejahatan di sektor kehutanan. Darori mencontohkan keberhasilan peningkatan hukuman dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana pelaku pembunuhan harimau kini dapat dipidana hingga 15 tahun. "Di Undang-Undang ini, selain didenda, juga ada sanksi penjara," tegasnya.

Terkait pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan lain seperti pertambangan dan pembangunan infrastruktur, Darori mengungkapkan adanya perubahan sistem dari pinjam pakai menjadi sewa pakai. Dana hasil sewa tersebut akan digunakan untuk menanam pohon di lahan-lahan kritis.

Menanggapi isu adanya titipan kepentingan dalam revisi ini, Darori dengan tegas membantahnya. Sebagai mantan Direktur Jenderal di Kementerian Kehutanan, ia mengaku memahami seluk-beluk permasalahan kehutanan dan berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat serta kelestarian hutan.

"Kalau saya tidak ada, karena saya mantan dirjennya, jadi tahu, yang ditipu akan ketahuan. Saya penting kepentingan rakyat dan bagaimana hutannya lestari, rakyatnya sejahtera," ujarnya.

Darori menargetkan revisi UU Kehutanan ini dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun. Untuk itu, DPR RI akan menggelar maraton pembahasan dengan melibatkan berbagai pakar, termasuk pihak-pihak yang kritis terhadap isu kehutanan. "Undang-undang ini harus selesai dalam satu tahun," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) sebagai pengganti UU Nomor 34 Tahun 2004. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan masyarakat untuk harus lebih teliti lagi dalam memahami isi daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU TNI.

"Jadi jangan juga apa yang dipolemikkan itu sesungguhnya itu tidak ada dalam pembahasan, kita harus waspada, kita harus hati-hati betul, tidak boleh dibentur-benturkan, bagaimana pun mohon maaf revisi UU TNI apapun itu TNI adalah institusi milik kita, milik bangsa dan negara kita," kata Prasetyo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Menurut Prasetyo, siapa pun itu punya kewajiban menjaga institusi TNI. Dia pun mengajak semua pihak tidak mengeluarkan statemen yang seolah-olah membuat dikotomi. Dia juga menepis tudingan sejumlah pihak yang mengajak masyarakat agar khawatir RUU TNI membangkitkan lagi Dwifungsi ABRI.

"Tidak begitu. Secara subtansi apa yang sedang dilakukan revisi ini untuk perkuatan TNI sebagai institusi negara kita sangat penting, baik melindungi kedaulatan bangsa kita maupun menyelesaikan berbagai permasalahan permasalahan bangsa kita, yang bangsa kita hadapi," ucap Prasetyo.

Dia menjelaskan, penugasan TNI di kementerian jangan dimaknai sebagai Dwifungsi ABRI. Menurut Prasetyo, jika memang tenaga TNI dibutuhkan maka mereka yang memiliki keahlian harus siap membantu.

"Contoh misalnya dalam hal penanganan bencana, itu kan, saudara-saudara kita semua kan tahu bahwa temen-temen TNI, temen-temen kepolisian tentunya beserta temen-temen lain, selalu menjadi garda terdepan dalam menjalankan tugas tugas penanganan bencana, misalnya seperti itu. Jadi jangan kemudian itu dimaknai sebagai Dwifungsi ABRI tidak. Jadi kira kira itu tanggapan kami," ujar Prasetyo.

Dia juga menjelaskan, penempatan tentara aktif di kementerian atau lembaga negara dari 10 menjadi 16 karena kebutuhan zaman. Menurut Prasetyo, pada saat pembahasan UU Nomor 34 Tahun 2004, banyak lembaga yang belum didirikan karena tantangan saat itu berbeda jauh dengan kondisi sekarang.

"Kan begini, dalam perkembangan zaman, kan pastilah kita mempelajari bahwa ada hal-hal tertentu yang belum diatur, kan begitu. Kemudian kita berharap ke depan itu bisa diatur melalui undang-undang. Supaya kalau terjadi penugasan penugasan tertentu, tidak dianggap melanggar undang-undang, kira-kira semangatnya begitu," ucap Prasetyo.

"Misalnya dalam hal perkembangan ilmu siber, dulu kan belum ada. Undang-Undang TNI yang lama belum mengatur itu, tapi hari ini perkembangan dunia mengharuskan bahwa TNI harus memiliki kemampuan untuk perang siber," kata Prasetyo menambahkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Hiariej mengatakan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru perlu mengatur ulang terkait praperadilan dan Peninjauan Kembali (PK). Diketahui, saat ini Komisi III sedang menjaring aspirasi untuk menyusun draf revisi undang-undang (RUU) KUHAP.

Terkait praperadilan, saat ini terdapat lima objek praperadilan yaitu, sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan; sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan; sah atau tidaknya penyitaan barang bukti; dan sah atau tidaknya penetapan tersangka; serta ganti rugi atau rehabilitasi. Praperadilan bisa dilakukan untuk semua upaya paksa mulai dari penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

“Praperadilan nantinya akan diperluas,” ujar pria yang akrab disapa Eddy itu pada Ahad (16/3/2025).

Eddy menyebut, terdapat satu upaya paksa yang belum ada di KUHAP yang berlaku saat ini, yaitu pemblokiran transaksi perbankan. “Jadi kita berikan definisi bahwa pemblokiran adalah penghentian sementara transaksi perbankan yang dilakukan atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim, kemudian hal itu juga merupakan objek dari praperadilan,” ucap Eddy.

Eddy mengatakan, praperadilan harus dilakukan dengan adil. Ketika seseorang mengajukan permohonan praperadilan, proses hukum itu harus dihentikan untuk sementara waktu. Yang terjadi saat ini adalah praperadilan gugur ketika masuk pemeriksaan sidang. Ditambah lagi dengan putusan MK yang menyatakan praperadilan bisa gugur ketika berkas sudah diberikan kepada penuntut umum.

“Saya kira, karena ia melakukan interupsi terhadap upaya paksa yang dilakukan, maka seharusnya itu disetop, dihentikan untuk sementara waktu sampai putusan praperadilan. Supaya tidak alasan lagi diulur-ulur waktunya, sementara perkara itu berjalan terus sampai tahap penuntutan kemudian hakim menggugurkan dengan alasan perkara sudah masuk ke tahap berikutnya,” ujar Eddy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah memperluas kewenangan TNI-POLRI menjadi perhatian publik. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai perluasan kewenangan dua institusi tersebut melalui revisi Undang Undang perlu ditinjau ulang.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Saurlin P Siagian menyampaikan lembaganya telah melakukan kajian cepat RUU Kepolisian dan RUU TNI.

"Kami mengusulkan adanya revisi terhadap delapan pasal dalam RUU Kepolisian dan lima pasal dalam RUU TNI. Terdapat pasal-pasal yang menurut kajian kami perlu untuk diperbaiki atau dihapus karena dinilai kurang sesuai dengan semangat pemajuan hak asasi manusia," kata Saurlin dalam keterangan pers pada Ahad (16/3/2025).

Terkait dengan peningkatan kesejahteraan anggota polisi dan prajurit TNI, Komnas HAM mendukung. Namun untuk perluasan kewenangan menurut Saurlin perlu adanya kajian ulang berdasarkan evaluasi pelaksanaan kedua undang-undang.

“Komnas HAM mendukung peningkatan kesejahteraan anggota Kepolisian dan TNI. Namun, perluasan kewenangan kedua institusi tersebut perlu dikaji ulang," ujar Saurlin.

Oleh karena itu, Saurlin memandang Pemerintah dan DPR perlu untuk melakukan evaluasi dari pelaksanaan kedua undang-undang yang berlaku saat ini. "Hal ini penting agar kedua RUU yang diusulkan memiliki dasar yang kuat," ujar Saurlin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendorong agar Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman dipecat dari Korps Bhayangkara. Pigai memandang aksi pencabulan anak yang diduga dilakukan Fajar begitu keji hingga tak layak lagi menjadi polisi.

"Diproses hukum. Ada tiga hukuman yang harus dikasih. Yang pertama adalah disiplin, yang kedua pidana, yang ketiga kode etik," kata Pigai kepada wartawan seusai pelantikan pejabat manajerial Kemenham pada Rabu (13/3/2025).

AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja diduga terlibat dalam kasus narkoba dan asusila. Pigai menyinggung Fajar yang harusnya memberantas narkoba malah menjadi pelakunya. Lebih parahnya lagi, Fajar diduga menjadi pelaku pencabulan anak di bawah umur.

"Tidak boleh tanggung-tanggung (hukumannya). Dia kan diberi tugas untuk membersihkan, meniadakan narkotika, tapi dia sendiri sebagai pengguna. Maka pertama ada tiga hukumannya, harus benar-benar tiga. Pertama adalah hukuman disiplin, pencopotan jabatan. Yang kedua hukuman pidana penjara. Yang ketiga kode etik, yaitu diberhentikan dari polisi," ujar Pigai.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemenham, Munafrizal Manan menegaskan kasus pencabulan anak di bawah umur oleh Fajar sebagai tindakan mencederai rasa kemanusiaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Masyarakat Hukum Indonesia (MHI) AH Wakil Kamal mengatakan, maraknya kasus tenaga kerja asing ilegal di Indonesia, dikarenakan penegakan hukum yang tidak tegas dan pengawasan yang lemah.

“Meskipun aturan perundang-undangan sudah lengkap dan sebaik apapun, tetapi jika integritas, political will dan konsistensi penegak hukum tidak ada, maka persoalan tenaga kerja asing ilegal ini akan terus meningkat,” kata Wakil Kamal kepada wartawan di Jakarta, Kamis 13 Maret 2025.

Seperti diberitakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam rapat dengan DPR RI mengatakan ribuan warga negara asing (WNA) melakukan pelanggaran adminstrasi. Berdasarkan data hingga akhir 2024 sebanyak 5.434 melakukan pelanggaran administrasi.

Pelanggaran ini di antaranya overstay, dan penyalahgunaan visa. Selain itu, terdapat 130 WNA telah diberikan hukuman pidana, karena melakukan tindakan kriminal. Hasil pengawasan ini terungkap lewat dua mekanisme utama yang dimiliki Jenderal Imigrasi. Yaitu, pengawasan dibawah kendali pusat dengan 1.630 kegiatan, dan di pengawasan di bawah kendali satuan kerja dengan total 10.895 kegiatan.

Menurut Wakil Kamal, penegakan hukum yang efektif itu harus dimulai dari atasan. Jika atasannya sudah tidak komitmen, maka aparat penegak hukum di bawah juga akan mengikutinya.

“Dalam budaya kita di Indonesia ini, bawahan itu akan selalu mengikuti apa yang dilakukan atasannya,” ujar Wakil Kamal yang juga advokat ini.

Lebih jauh Wakil Kamal mengatakan, sistem pengawasan WNA saat ini harus terus diperkuat dan ditingkatkan. Bagaimana agar para pengawas ini tidak kongkalikong dengan WNA yang berniat menyalahi aturan keimigrasian dan ketenagakerjaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah tiba di Den Haag, Belanda, dan kini berada dalam tahanan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Kantor Berita Filipina PNA melaporkan bahwa Kedutaan Besar Filipina di Belanda mengatakan mantan kepala negara tersebut tiba di Bandara Rotterdam dengan penerbangan sewaan RP-C5219 pada pukul 4:56 sore CET (22:56 WIB) pada hari Rabu (13/3/2025).

Duterte kemudian diserahkan oleh aparat penegak hukum Filipina yang mendampinginya kepada pejabat Unit Kerja Sama Yudisial di Kantor Registrasi ICC. Seorang perawat ICC, yang merupakan bagian dari rombongan penerima, telah berbicara dengan perawat pribadi Duterte mengenai kondisi medis dan kebutuhan medisnya.

Perawat ICC, menurut pihak Kedutaan Filipina, telah menyampaikan informasi yang diterima kepada Dokter Medis ICC untuk melakukan pemeriksaan medis terhadap mantan presiden setibanya di Pusat Penahanan ICC. Kedubes Filipina juga mengatakan telah memberikan semua bantuan konsuler yang diperlukan kepada Duterte dan delegasinya, serta juga telah menyediakan pakaian musim dingin yang sesuai, pakaian ganti, dan paket perawatan bagi mereka.

Atas permintaan kedutaan, Mantan Sekretaris Eksekutif Filipina, Salvador Medialdea, diberikan visa 15 hari sebagai penasihat hukum Duterte dan telah diberikan izin untuk mengunjungi mantan Presiden Filipina itu pada Kamis waktu setempat, di Pusat Penahanan ICC di Scheveningen, Den Haag.

Sementara itu, perawat dan asisten Duterte dijadwalkan untuk kembali ke Filipina. Otoritas imigrasi Belanda memberikan kepada mereka, termasuk yang mengawal Duterte, visa dua hari untuk memungkinkan mereka beristirahat dan pulih sebelum penerbangan kembali.

Pejabat kedutaan sebelumnya mengingatkan pejabat ICC dan Kementerian Luar Negeri Belanda mengenai perlunya perhatian dan pemantauan ketat kondisi medis dan fisik Duterte. Atas pengaturan kedutaan, pejabat ICC juga menyerahkan kepada mantan presiden itu nama dan nomor kontak pejabat Kedutaan Filipina yang dapat dihubungi melalui telepon seluler untuk bantuan konsuler yang mungkin diperlukannya.