REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Sebanyak 115 narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Serang, Banten, menerima remisi khusus (RK) Idul Fitri 2025. Kepala Rutan Kelas IIB Serang, Marthen Butar Butar, mengatakan, RK itu diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik selama masa hukuman.

Dari jumlah tersebut, lanjut dia, sebanyak 62 orang mendapatkan pengurangan masa tahanan (remisi) selama 15 hari. Adapun 53 orang lainnya memperoleh remisi selama 30 hari.

Marthe menyatakan, tidak ada narapidana yang mendapatkan RK II atau pengurangan masa pidana sekaligus dinyatakan bebas.

"Pemberian remisi ini merupakan hak narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan terkait pemberian hak remisi narapidana," ujar Marthen dalam keterangan tertulis, Jumat (28/3/2025).

Ia menambahkan pemberian remisi ini merupakan wujud penghargaan bagi warga binaan yang telah menjalani pembinaan dengan baik. RK diberikan setiap tahun pada momen hari besar keagamaan, termasuk Idul Fitri.

"Kami berharap dengan adanya remisi ini, mereka semakin termotivasi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat," ujar Marthen.

Salah satu narapidana berinisial TB mengaku, dirinya sangat bersyukur. Ia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah atas pengurangan masa pidana yang dia jalani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAWIJAYA -- Para pegiat hak asasi manusia (HAM) di Papua mengkhawatirkan nasib dan keselamatan para guru maupun tenaga kesehatan (nakes) yang mengabdikan dirinya untuk masyarakat di Bumi Cenderawasih. Kekhawatiran tersebut menyusul pembunuhan yang dilakukan kelompok separatis bersenjata Papua Merdeka terhadap mereka.

Insiden terakhir, Organisasi Papua Merdeka (OPM) membunuh guru dan nakes, serta membakar sekolah di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem merasa khawatir kejadian-kejadian serupa bakal terjadi lagi ke depannya.

Theo mengatakan, penyerangan yang dilakukan kelompok separatis bersenjata terhadap guru dan nakes di Distrik Anggruk sangat tak bisa diterima. Menurut dia, bukan hanya karena penyerangan tersebut menyasar para korban guru dan medis, melainkan juga karena wilayah itu selama ini masuk kawasan damai sebagai kota pengabaran injil.

Dalam catatannya sebagai aktivis HAM di Tanah Papua, peristiwa di pedalaman Papua Pegunungan tersebut baru pertama kali terjadi. "Anggruk adalah kota pekabaran injil Gereja Injili di Tanah Papua daerah Yali. Kejadian pembunuhan terhadap seorang guru adalah pristiwa yang pertama di Daerah Anggruk," ucap Theo.

Dia pun sampai sekarang tidak bisa menerima insiden penghilangan nyawa enam guru dan nakes asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu. "Karena guru-guru tersebut, mendidik anak-anak yang berada daerah-daerah terbelakang selama kurang lebih empat tahun dengan tujuan anak-anak menjadi pintar seperti daerah lain di Indonesia," ujarnya kepada Republika.co.id di Jakarta, Jumat (28/3/2025).

Dalam kasus penyerangan di Distrik Anggruk pada Jumat (21/3/2025) dan Sabtu (22/3/2025), sembilan guru SD YPK Anggruk jadi korban. Satu di antaranya meninggal dunia. Sedangkan korban lainnya adalah nakes. Menurut Theo, penyerangan yang dilakukan separatis bersenjata terhadap para guru dan nakes, sebetulnya bukan kali pertama di Tanah Papua.

Sejak 2018, kata dia, penyerangan yang dilakukan sayap bersenjata OPM juga terjadi di Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Maybrat, serta di beberapa wilayah-wilayah pedalaman Papua lainnya. Penyerangan oleh kelompok yang mengatasnamakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM tersebut selalu menelan korban jiwa.

Selama ini, kata Theo, TPNPB-OPM mengakui aksi-aksi kekerasan tersebut dilakukan dengan alasan para guru maupun tenaga medis tersebut adalah personel militer maupun Polri yang menyamar. "Karena TPNPB menduga mereka (guru dan tenaga medis) adalah anggota atau intelijen TNI atau Polri yang menurut TPNPB adalah mata-mata," ucap Theo.

REPUBLIKA.CO.ID, Hanya beberapa pekan lalu, Hamdan Ballal berdiri di atas panggung di Los Angeles menerima Oscar untuk film "No Other Land," sebuah dokumenter yang menggambarkan perjuangan desanya di Tepi Barat melawan pendudukan Israel.

Pada Selasa (25/3/2025), Ballal - wajahnya memar dan pakaiannya masih berlumuran darah - menceritakan kepada The Associated Press bagaimana dia dipukuli habis-habisan oleh seorang pemukim dan tentara Israel pada malam sebelumnya. Pemukim itu, kata Ballal, menendang kepalanya seperti bola selama serangan pemukim di desanya.

Para tentara kemudian menahan dia bersama dua warga Palestina lainnya. Ballal mengatakan matanya ditutup selama lebih dari 20 jam. Dia harus duduk di lantai di bawah dinginnya AC yang menyala. Para tentara menendang, meninju, atau memukulnya dengan tongkat setiap kali mereka datang untuk berjaga, katanya. Meski tidak memahami bahasa Ibrani, dia mengaku mendengar mereka menyebut namanya dan kata "Oscar."

"Saya menyadari mereka menyerang saya secara khusus," katanya dalam sebuah wawancara di sebuah rumah sakit Tepi Barat setelah dibebaskan pada Selasa. “Ketika mereka mengatakan ‘Oscar’, Anda mengerti. Ketika mereka mengatakan nama Anda, Anda mengerti.”

Militer Israel tidak segera menanggapi klaim bahwa Ballal dipukuli oleh tentara. Pemukim yang diidentifikasi Ballal sebagai penyerangnya, Shem Tov Luski — yang pernah mengancam Ballal di masa lalu — membantah bahwa dia atau tentara memukulinya.

Dia mengatakan kepada AP bahwa dia dan warga Palestina lainnya di desa tersebut telah melemparkan batu ke mobilnya. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu Ballal adalah pemenang Oscar.

Militer Israel mengatakan pada Senin lalu, mereka telah menahan tiga warga Palestina yang diduga melemparkan batu serta seorang warga sipil Israel, yang segera dibebaskan. Ballal membantah telah melemparkan batu.

Serangan itu terjadi pada Senin malam di desa Susiya di Tepi Barat bagian selatan. Itu adalah bagian dari wilayah Masafer Yatta yang ditampilkan dalam “No Other Land,” yang menggambarkan upaya penduduk Palestina untuk menangkis serangan pemukim dan rencana militer untuk menghancurkan rumah mereka.

Menjelang matahari terbenam, saat penduduk mengakhiri puasa Ramadan mereka seharian, sekitar dua lusin pemukim Yahudi bersama polisi memasuki desa, melemparkan batu ke rumah-rumah dan merusak properti, kata para saksi.

Sekitar 30 tentara tiba segera setelah itu. Orang-orang Yahudi Israel dalam kelompok aktivis yang mendukung penduduk desa menunjukkan video diri mereka sendiri yang juga diserang, dengan para pemukim memukul mobil mereka dengan tongkat dan batu.

Ballal mengatakan, dia memfilmkan sebagian kerusakan yang disebabkan oleh para pemukim. Kemudian, dia pergi ke rumahnya sendiri dan menguncinya, dengan istri dan tiga anak kecilnya di dalam. "Saya berkata pada diri sendiri jika mereka akan menyerang saya, jika mereka membunuh saya, saya akan melindungi keluarga saya," katanya.

Ballal mengatakan Luski mendekat dengan dua tentara. Luski memukul kepalanya, menjatuhkannya ke tanah dan terus menendang dan meninju kepalanya. Pada saat yang sama, seorang tentara memukul kakinya dengan popor senjatanya, sementara yang lain mengarahkan senjatanya ke arahnya, katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komnas HAM dari penelusuran dan investigasi yang dilakukan menemukan sedikitnya tujuh fakta terkait dengan kejahatan asusila yang dilakukan Fajar Widyadharma Lukman saat menjadi Kapolres Ngada, di Nusa Tenggara Timur (NTT). Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihobing mengungkapkan, temuan pertama terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak yang dilakukan Fajar melibatkan peran serta perantara.

“Dan dilakukan melalui aplikasi MiChat,” demikan temuan Uli selaku Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM melalui siaran pers, Jumat (28/3/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkapkan beberapa temuan penting dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Lukman Widyadharma Sumaatmaja.

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa AKBP Fajar pertama kali berkencan dengan tersangka F melalui perantara seseorang berinisial VK.

"VK diduga telah beberapa kali menyediakan jasa layanan kencan terhadap Saudara Fajar di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)," katanya.

Di awal bulan Juni 2024, Fajar meminta F agar dibawakan seorang anak perempuan yang berusia balita dengan alasan menyukai dan menyayangi anak kecil sehingga ingin merasakan bermain serta mengasuh anak perempuan."Karena yang bersangkutan tidak memiliki anak perempuan," ujar Uli.

Permintaan tersebut pun disanggupi oleh F dan keduanya membuat janji bertemu di sebuah hotel di Kupang, NTT.

Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi melanjutkan bahwa pada 11 Juni 2024 Fajar memesan dua kamar di hotel tersebut masing-masing untuk Fajar dan F. Adapun kamar Fajar merupakan tipe kamar terbaik dengan harga sewa Rp1,5 juta per malam.

Pada hari yang sama, F mengajak korban anak, yang pada saat itu berusia 5 tahun, untuk makan dan bermain di sebuah pusat perbelanjaan di Kupang, NTT.

Sepulangnya dari pusat perbelanjaan, F membawa korban ke kamar hotel yang telah dipesan oleh Fajar. Pada momen itu, F meminta Fajar untuk tidak melakukan tindakan yang berlebihan kepada korban lantaran masih terlalu kecil.

F lantas meninggalkan korban hanya berdua dengan Fajar karena harus mengambil kunci kamar hotelnya serta mengambil pesanan makanan.

Pramono mengatakan bahwa perbuatan tindak pidana kekerasan seksual diduga kuat terjadi ketika F meninggalkan kamar.

"Peristiwa tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap korban diduga kuat terjadi saat Saudari F pergi keluar kamar dan meninggalkan korban anak berusia 6 tahun hanya berdua dengan Saudara Fajar di dalam kamar hotel,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membantah berselingkuh dan memiliki anak dari wanita lain. Namun begitu, ia mengaku pernah bertemu satu kali dengan seorang wanita berinisial LM untuk urusan permohonan bantuan kuliah.

Seperti diketahui, LM curhat di media sosial bahwa ia memiliki anak dari Ridwan Kamil dan sudah ditelantarkan. Ia pun mengaku sempat mengalami ancaman.

Muslim Jaya Butar-Butar kuasa hukum Ridwan Kamil mengatakan kliennya telah membuat klarifikasi di media sosial dan membantah semua yang ditujukan. Ia pun mengatakan pernyataan LM merupakan bentuk fitnah.

"Intinya, Pak Ridwan Kamil membuat klarifikasi, saya kira itu terkait klarifikasi itu jadi sudah selesai," ujar Muslim di Bandung, Kamis (27/3/2025).

Saat ditanya lebih jauh terkait pertemuan antar keduanya, Muslim tidak berkomentar lebih banyak. Namun, ia mempersilahkan LM jika memiliki data hukum untuk menyampaikan kebenarannya secara hukum.

Lebih jauh, saat ditanya terkait permasalahan empat tahun lalu melibatkan Ridwan Kamil dengan LM, kuasa hukum meminta agar membaca klarifikasi Ridwan Kamil. Termasuk pertanyaan tes DNA dan melaporkan balik LM, yang bersangkutan enggan menjawab.

"Tadi sudah disampaikan bahwa ini kaitannya yang bersangkutan mengaku punya anak dari Ridwan Kamil, ya silakan dibuktikan kebenarannya secara hukum," katanya.

Muslim menambahkan kliennya sendiri saat ini dalam kondisi baik.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menantang seorang wanita berinisial LM untuk membuktikan pernyataannya tentang klaim anaknya merupakan anak Ridwan Kamil secara hukum. Ia menyebut pengakuan yang disampaikan LM tidak berdasar dan tanpa bukti-bukti yang akurat.

"Pernyataan yang viral seorang perempuan berinisial LM mengaku mempunyai anak dari Ridwan Kamil tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami meminta kepada beliau, mempersilakan kepada beliau untuk membuktikan kebenarannya atau pengakuannya secara hukum," ujar Muslim Jaya Butar-Butar kuasa hukum Ridwan Kamil di Bandung, Kamis (27/3/2025).

Ia mengatakan permasalahan yang mencuat di media sosial tersebut sudah masuk ranah hukum. Muslim pun menilai pengakuan wanita LM tidak berdasar dengan bukti-bukti yang tidak akurat. "Tentunya ini mengarah kepada fitnah, pembunuhan karakter. Ini tentunya ada dampak hukum atau implikasi hukum," kata dia.

Ia menuturkan permasalahan yang mencuat di media sosial tersebut sebenarnya telah selesai empat tahun lalu. Bahkan LM sudah meminta maaf kepada Ridwan Kamil.

Sebelumnya, seorang wanita berinisial LM diduga selingkuhan curhat di media sosial bahwa dirinya dan anaknya tidak dinafkahi oleh eks pejabat di Provinsi Jawa Barat. Ia mengaku memendam masalah tersebut bertahun-tahun hingga akhirnya memilih untuk mencurahkan isi hatinya di media sosial.

Seperti dilihat, dalam media sosialnya yang viral, wanita tersebut mengaku diminta untuk menggugurkan anaknya saat masih hamil. Selain itu, setelah empat tahun lamanya tidak dinafkahi bersama anaknya oleh eks pejabat tersebut.

Dalam postingannya, wanita tersebut memperlihatkan sebagian akun dan wajah eks pejabat Pemprov Jabar tersebut. Diduga eks pejabat tersebut yaitu eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Di tempat terpisah, Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui Instagram miliknya mengklarifikasi dan membantah keterangan yang disampaikan oleh LM. Ia mengaku pernah bertemu dengan yang bersangkutan akan tetapi LM dalam kondisi sudah hamil.

"Banyak sekali ujian kehidupan yang sedang saya lalui. Cukup melelahkan untuk menjelaskan satu persatu, Semoga saya bisa melaluinya dengan ridha dan perlindungan Allah SWT. Aamiin," ucap dia seperti dikutip dari laman Instagramnya, Kamis (27/3/2025).

Ia mengatakan telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. "Saya perlu sampaikan bahwa, ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang," kata dia.

Ridwan Kamil mengakui telah bertemu yang bersangkutan sekali terkait permohonan bantuan kuliah. Setelah itu, ia mengatakan permasalahan empat tahun lalu sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan.

"Ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membantah berselingkuh dan memiliki anak dari wanita lain. Namun begitu, ia mengaku pernah bertemu satu kali dengan seorang wanita berinisial LM untuk urusan permohonan bantuan kuliah.

Seperti diketahui, LM curhat di media sosial bahwa ia memiliki anak dari Ridwan Kamil dan sudah ditelantarkan. Ia pun mengaku sempat mengalami ancaman.

Muslim Jaya Butar-Butar kuasa hukum Ridwan Kamil mengatakan kliennya telah membuat klarifikasi di media sosial dan membantah semua yang ditujukan. Ia pun mengatakan pernyataan LM merupakan bentuk fitnah.

"Intinya, pak Ridwan Kamil membuat klarifikasi, saya kira itu terkait klarifikasi itu jadi sudah selesai," ucap dia di Bandung, Kamis (27/3/2025).

Saat ditanya lebih jauh terkait pertemuan antarkeduanya, Muslim tidak berkomentar lebih banyak. Namun, ia mempersilakan LM jika memiliki data hukum untuk menyampaikan kebenarannya secara hukum.

Lebih jauh, saat ditanya terkait permasalahan empat tahun lalu melibatkan Ridwan Kamil dengan LM, kuasa hukum meminta agar membaca klarifikasi Ridwan Kamil. Termasuk pertanyaan tes DNA dan melaporkan balik LM, yang bersangkutan enggan menjawab.

"Tadi sudah disampaikan bahwa ini kaitannya yang bersangkutan mengaku punya anak dari Ridwan Kamil, ya silakan dibuktikan kebenarannya secara hukum," kata dia.

Muslim menambahkan kliennya sendiri saat ini dalam kondisi baik.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menantang seorang wanita berinisial LM untuk membuktikan pernyataannya tentang klaim anaknya merupakan anak Ridwan Kamil secara hukum. Ia menyebut pengakuan yang disampaikan LM tidak berdasar dan tanpa bukti-bukti yang akurat.

"Pernyataan yang viral seorang perempuan berinisial LM mengaku mempunyai anak dari Ridwan Kamil tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami meminta kepada beliau, mempersilakan kepada beliau untuk membuktikan kebenarannya atau pengakuannya secara hukum," ujar Muslim Jaya Butar-Butar kuasa hukum Ridwan Kamil di Bandung, Kamis (27/3/2025).

Ia mengatakan permasalahan yang mencuat di media sosial tersebut sudah masuk ranah hukum. Muslim pun menilai pengakuan wanita LM tidak berdasar dengan bukti-bukti yang tidak akurat. "Tentunya ini mengarah kepada fitnah, pembunuhan karakter. Ini tentunya ada dampak hukum atau implikasi hukum," kata dia.

Ia menuturkan permasalahan yang mencuat di media sosial tersebut sebenarnya telah selesai empat tahun lalu. Bahkan LM sudah meminta maaf kepada Ridwan Kamil.

Sebelumnya, seorang wanita berinisial LM diduga selingkuhan curhat di media sosial bahwa dirinya dan anaknya tidak dinafkahi oleh eks pejabat di Provinsi Jawa Barat. Ia mengaku memendam masalah tersebut bertahun-tahun hingga akhirnya memilih untuk mencurahkan isi hatinya di media sosial.

Seperti dilihat, dalam media sosialnya yang viral, wanita tersebut mengaku diminta untuk menggugurkan anaknya saat masih hamil. Selain itu, setelah empat tahun lamanya tidak dinafkahi bersama anaknya oleh eks pejabat tersebut.

Dalam postingannya, wanita tersebut memperlihatkan sebagian akun dan wajah eks pejabat Pemprov Jabar tersebut. Diduga eks pejabat tersebut yaitu eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rutan Kelas I Salemba kembali menunjukkan komitmennya dalam memerangi peredaran narkoba dan penggunaan HP ilegal di dalam institusi pemasyarakatan. Sebanyak 300 narapidana dipindahkan dalam semalam ke berbagai Lapas di Jawa Barat dan Banten pada Selasa (25/3/2025). Pemindahan ini dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Salemba, Wahyu Trah Utomo.

Kepala Rutan Salemba, Wahyu Trah Utomo, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menyukseskan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. "Kami berkomitmen untuk mendukung program akselerasi yang telah dicanangkan. Pemindahan ini adalah langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan serta memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi," ujarnya.

Pemindahan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi overkapasitas di Rutan Salemba, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas pembinaan bagi warga binaan. Dengan kapasitas yang lebih terkendali, diharapkan lingkungan pemasyarakatan menjadi lebih kondusif serta meminimalkan potensi gangguan keamanan di dalam rutan.

Sejak November 2024 hingga Maret 2025, Rutan Kelas I Salemba telah memindahkan sekitar 1.500 warga binaan ke berbagai Lapas di Jawa Barat dan Tangerang. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mengatasi kepadatan penghuni di lembaga pemasyarakatan serta meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan.

Proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat oleh anggota Polri dan TNI guna memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan. Para warga binaan yang dipindahkan akan ditempatkan di beberapa Lapas sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan pembinaan masing-masing.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan pemasyarakatan sekaligus menjaga ketertiban di dalam Lapas, pemerintah juga telah menyediakan Warung Telekomunikasi Khusus (Wartelsus). Fasilitas ini memungkinkan warga binaan untuk berkomunikasi dengan keluarga secara aman dan terkendali, tanpa harus menggunakan ponsel ilegal. Wartelsus menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan komunikasi warga binaan sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkungan pemasyarakatan.

Dengan adanya pemindahan ini, diharapkan kapasitas Rutan Salemba dapat lebih terkendali sehingga pelayanan terhadap warga binaan lebih optimal. Selain itu, langkah ini juga mendukung pencapaian 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berfokus pada peningkatan efisiensi, keamanan, serta kualitas layanan pemasyarakatan.

Program akselerasi yang dicanangkan pemerintah mencakup berbagai aspek, termasuk reformasi dalam pengelolaan lapas, peningkatan kapasitas pembinaan, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi pemasyarakatan. Dengan langkah konkret seperti pemindahan warga binaan dan penyediaan Wartelsus ini, diharapkan sistem pemasyarakatan Indonesia semakin maju dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta warga binaan itu sendiri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa KPK membantah kasus hukum yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai bentuk politisasi hukum. Jaksa KPK bersikukuh penanganan kasus Hasto tergolong upaya penegakan umum.

Hal tersebut dikatakan Jaksa KPK ketika membacakan jawaban atas eksepsi Hasto dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (27/3/2025).

"Penasihat hukum dan terdakwa berdalih bahwa dalam penanganan perkara yang dihadapi oleh terdakwa karena adanya motif politik dan unsur balas dendam sehingga untuk membungkamnya digunakan instrumen hukum. Terkait dengan alasan keberatan tersebut, penuntut umum berpendapat materi yang disampaikan penasihat hukum dan terdakwa tentang hal tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak relevan," kata Jaksa KPK dalam sidang tersebut.

Jaksa KPK memandang munculnya dugaan unsur politik dalam penanganan perkara ini hanya asumsi Hasto dan penasihat hukumnya semata. Jaksa KPK menjamin penanganan kasus Hasto sebagai penegakan hukum.

"Penuntut umum ingin menegaskan bahwa perkara terdakwa ini adalah murni penegakan hukum, dengan berdasarkan pada kecukupan alat bukti yang sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP," ujar Jaksa KPK.

Oleh karena itu, Jaksa KPK meminta majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan Hasto dan kuasa hukumnya. Sebab eksepsi itu tak punya dasar kuat. "Dalih penasihat hukum dan terdakwa tersebut diatas merupakan dalih yang tidak berdasar dan harus ditolak," ujar JPU KPK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memutuskan membatalkan permohonan pemindahannya dari Rutan Merah Putih ke Rutan Salemba. Hal tersebut dikatakan politikus PDIP Guntur Romli di sela persidangan ketiga kasus korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (27/3/2025).

Guntur memegang dan membacakan secarik kertas berisi tulisan tangan Hasto. Dia menjelaskan, bosnya tersebut memutuskan untuk tetap berada di Rutan Merah Putih milik KPK karena merasa nyaman dan telah membangun keakraban dengan para warga binaan disana.

Guntur mengeklaim, para warga binaan di Rutan Merah Putih keberatan kalau Hasto pindah. "Mas Hasto sudah menyatu dengan teman-teman warga Merah Putih. Beliau juga membangun tradisi seperti olahraga pagi, menyanyikan lagu-lagu wajib, serta berdiskusi tentang tokoh bangsa dan isu politik di dalam tahanan," kata Guntur kepada wartawan.

Oleh karena itu, permohonan pindah yang sebelumnya diajukan Hasto resmi dicabut. Tercatat, pemintaan pindah tersebut dikatakan Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy dalam sidang pada Jumat (21/3/2025). Hasto saat ini masih mengikuti proses hukum dalam kasus yang sedang disidangkan terkait kasus buronan Harun Masiku.

"Karena itu Mas Hasto membatalkan permohonan untuk pindah rutan," kata Guntur. Agenda persidangan pada hari ini ialah pembacaan tanggapan jaksa KPK atas eksepsi Hasto.

Dalam kasus itu, Hasto didakwa memberikan suap dan merintangi penyidikan di kasus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku. JPU KPK menyebut ,Hasto bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah 57.350 dolar AS atau sekitar Rp 600 juta kepada eks komisioner KPU Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.