IDX Channel - Ikatan Pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendesak para pimpinan lembaga tersebut untuk menyampaikan moratorium alias penundaan layanan perlindungan kepada publik. Hal itu dilakukan setelah adanya efisiensi anggaran oleh pemerintah.

Pegawai LPSK pun meminta waktu khusus di halaman Kantor LPSK untuk bertemu para pimpinan pada Senin (10/2/2025). Pegawai LPSK menyampaikan agar pimpinan berani menyampaikan moratorium layanan perlindungan.

IDXChannel - Ikatan Pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendesak para pimpinan lembaga tersebut untuk menyampaikan moratorium alias penundaan layanan perlindungan kepada publik. Hal itu dilakukan setelah adanya efisiensi anggaran oleh pemerintah.

Pegawai LPSK pun meminta waktu khusus di halaman Kantor LPSK untuk bertemu para pimpinan pada Senin (10/2/2025). Pegawai LPSK menyampaikan agar pimpinan berani menyampaikan moratorium layanan perlindungan.

"LPSK akan kesulitan memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dengan anggaran yang tersisa. Jika dipaksakan pun, dengan segala keterbatasan, dikhawatirkan dapat mengganggu bahkan mengurangi kualitas perlindungan," tulis keterangan pers yang disampaikan Ikatan Pegawai LPSK, dikutip Selasa (11/2/2025).

Efisiensi anggaran yang dilakukan merupakan tuntutan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025. LPSK diminta untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar 62 persen dari pagu semula.

"Dengan pagu anggaran Rp220 miliar, Kementerian Keuangan meminta LPSK melakuukan efisiensi sebesar Rp144 miliar atau 62 persen dari pagu semua. Sontak tersisa Rp88 miliar," tulis keterangan tersebut.

Anggaran minim itu harus digunakan untuk belanja pegawai, operasional kantor dan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Namun, minimnya anggaran setelah dipotong dinilai menghambat layanan perlindungan bagi publik.

"Ikatan Pegawai LPSK mengingatkan pimpinan untuk berani menyampaikan moratorium layanan perlindungan kepada publik. Mengingat, sisa anggaran yang sangat terbatas untuk melakukan layanan publik," tulis keterangan itu.

Pegawai juga mendesak pimpinan LPSK menerapkan sistem kerja work from anywhere (WFA) bagi pegawai. Sebab efisiensi ini juga mempengaruhi penggunaan fasilitas kerja untuk dikurangi.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sangat penting dilakukan untuk mencapai pemerintahan yang bersih.

Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra dalam Workshop and TECHNICAL Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Toward Accession OECD Anti-briberry Convention, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

Dia menambahkan, kolusi dan penyuapan adalah kejahatan yang merusak tatanan sosial.

"Menghancurkan integritas institusi publik, dan menghalangi pembangunan yang berkelanjutan," kata Yusril.

Yusril mengatakan, Indonesia perlu melakukan penguatan langkah hukum dalam memberantas korupsi, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

"Setiap upaya dalam memperkuat langkah hukum dan sistem peradilan, guna pemberatasan korupsi adalah langkah yang sangat penting bagi tercapainya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan," kata dia.

"Indonesia sangat berkomitmen untuk menghapuskan praktik korupsi dan penyuapan dari berbagai sektor, baik di tingkat pemerintahan maupun di tingkat swasta," lanjut Yusril.

Indonesia, kata Yusril, terus-menerus melakukan pembaruan legislasi dan anti korupsi untuk menjawab tantangan baru dalam praktek korupsi dan penyuapan.

"Sebagai mana kita ketahui, pemberantasan korupsi membutuhkan kolaborasi antar sektor yang kuat, antar pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, bahkan kerjasama internasional," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel – Kementerian Imigrasi dan Pemasyaratan (Kemenimipas) memberikan remisi khusus Imlek kepada 34 narapidana (napi) di Indonesia yang beragama Konghucu. Masa hukuman mereka dikurangi dari 15 hari sampai dua bulan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyebut remisi ini sebagai bentuk penghargaan atas upaya narapidana memperbaiki diri melalui program pembinaan. "Sistem pemasyarakatan mengedepankan aspek pembinaan agar warga binaan dapat menyadari kesalahan dan siap kembali ke masyarakat," kata Agus dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan per 17 Januari 2025, terdapat total 272.106 tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 52 orang beragama Konghucu.

Agus menjelaskan, wilayah Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebagai penerima remisi khusus Imlek terbanyak tahun ini, dengan jumlah 12 narapidana. Berikutnya disusul Kalimantan Barat sebanyak tujuh Narapidana dan Jawa Tengah sebanyak tiga Narapidana.

Menurut dia, remisi khusus bukan hanya apresiasi terhadap perilaku baik napi, tetapi juga dapat menghemat anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan makanan hingga Rp18.615.000 per kepala.

"Saya berharap pembinaan yang telah saudara-saudara sekalian terima dapat membangun kapasitas saudara menjadi sumber daya manusia yang potensia, sehingga kembalinya saudara-saudara ke tengah masyarakat dapat memberikan nilai manfaat," tuturnya.

Pemberian remisi ini didasarkan pada beberapa regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 beserta perubahannya, serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel – Militan Hamas membebaskan empat tentara wanita Israel yang diculik dalam serangan yang memicu perang di Gaza. Mereka kembali ke Israel pada Sabtu (25/1/2025) setelah militan Hamas mengarak mereka di hadapan ribuan orang di Kota Gaza dan menyerahkan mereka kepada Palang Merah.

Empat sandera yang dibebaskan yaitu Karina Ariev (20), Daniella Gilboa (20), Naama Levy (20), dan Liri Albag (19). Mereka dibawa dari pangkalan Nahal Oz dekat perbatasan dengan Gaza ketika militan Palestina menyerbunya, menewaskan lebih dari 60 tentara.

Keempat warga Israel itu tersenyum saat dibebaskan dan melambaikan tangan serta mengacungkan jempol dari panggung di Palestine Square, dengan militan bersenjata dan bertopeng di kedua sisi saat Hamas berusaha menunjukkan pihaknya tetap memegang kendali di Gaza setelah 15 bulan perang.

Saat tiba di wilayah Israel, keempatnya menjerit sambil bergegas memeluk orang-orang yang mereka sayangi. Ribuan orang menari dan merayakan saat para tentara tiba dengan helikopter di dekat rumah sakit Tel Aviv, yang menyatakan mereka dalam kondisi stabil.

“Saya merinding menyaksikan mereka. Saya hanya ingin perang berakhir,” kata Aviv Bercovich di Hostages Square, Tel Aviv, seperti dilansir dari AP, Minggu (26/1/2025).

Ribuan warga Israel berkumpul di sana lagi Sabtu (25/1/2025) malam untuk menyerukan agar semua sandera dibebaskan, di tengah kekhawatiran perang akan berlanjut.

Seorang prajurit wanita kelima di unit tersebut, Agam Berger (20 tahun), juga diculik dan belum dibebaskan hingga saat ini.

Di sisi lain, Dinas Penjara Israel mengatakan telah membebaskan 200 warga Palestina, termasuk 121 orang yang menjalani hukuman seumur hidup setelah dinyatakan bersalah atas serangan mematikan terhadap warga Israel, sementara yang lainnya ditahan tanpa dakwaan.

Ribuan warga Palestina di kota Ramallah, Tepi Barat yang diduduki Israel, merayakan kedatangan para tahanan. Mereka berwajah pucat dan mengenakan pakaian penjara berwarna abu-abu, beberapa mengenakan ikat kepala Hamas yang diberikan oleh kerumunan dan digendong di bahu para pendukungnya.

Meski begitu, Israel tidak akan mengizinkan warga Palestina yang mengungsi untuk kembali ke Gaza utara. Sebab, sandera sipil Arbel Yehoud tidak dibebaskan seperti yang diharapkan.

Israel Minta Arbel Yehoud Dibebaskan

Para mediator pun terus membahas pembebasan Arbel Yehoud, sementara ratusan warga Palestina berkumpul di dekat koridor Netzarim timur-barat yang memisahkan Gaza.

Pasukan Israel menembak dan membunuh seorang pria Palestina di dekat koridor Netzarim, kata pejabat medis Palestina. Militer Israel mengatakan pihaknya melepaskan tembakan peringatan sebagai respons terhadap “berkumpulnya puluhan tersangka.” Dia mengatakan, dia tidak mengetahui ada orang yang terluka.

Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel tidak akan mengizinkan warga Palestina memasuki Gaza utara sampai Yehoud, yang diambil alih dari kibbutz Hamas pada 7 Oktober 2023 dibebaskan.

Akibat hal itu, Hamas menilai Israel bertanggung jawab atas penundaan dalam penerapan perjanjian gencatan senjata.

Seorang pejabat senior Hamas mengatakan kelompoknya memberi tahu para mediator bahwa Yehoud akan dibebaskan minggu depan. Seorang pejabat Mesir yang terlibat dalam negosiasi menyebut masalah ini sebagai masalah kecil yang sedang diselesaikan oleh para mediator.

Juru bicara juga mengatakan Dewan Keamanan Nasional AS terus mendesak pembebasan Yehoud.

Adapun, gencatan senjata dimulai akhir pekan lalu dengan pembebasan tiga sandera dan 90 tahanan. Tujuannya untuk mengakhiri perang paling mematikan dan paling merusak yang pernah terjadi antara Israel dan Hamas. Kesepakatan ini memungkinkan lonjakan bantuan ke Gaza yang kecil dan hancur.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Buronan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Paulus Tannos tetap bisa diekstradisi ke Indonesia meski sudah berganti kewarganegaraan.

Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Yusril, Paulus masih berstatus WNI saat melakukan tindak pidana. Dia saat ini telah berganti kewarganegaraan dan menggunakan paspor Afrika Selatan.

"Persoalannya begini, ketika dia sedang melakukan kejahatan itu dia warga negara apa? Dan saya kira belakangan dia baru pindah ke warga negara Afrika Selatan," kata Yusril saat ditemui di kantornya, Jumat (24/1/2025).

"Dan itu pun kita mesti mempelajari juga, karena proses pindah warga negara itu kan harus kita pelepasan lebih dulu terhadap warga negara Republik Indonesia," lanjut Yusril.

Yusril melanjutkan, Indonesia masih menunggu perihal keputusan Singapura terkait status kewarganegaraan Paulus Tannos.

Kendati demikian, Yusril meyakini pihaknya memiliki bukti yang kuat jika Paulus Tannos merupakan WNI.

"Jadi mengenai soal warga negaranya, kita melihat nanti apa tanggapan dari pemerintah Singapura. Karena pemerintah Singapura menganggap dia bukan warga negara Indonesia," kata dia.

"Kita juga bisa membuktikan bahwa dia adalah warga negara Indonesia, khususnya pada saat kejahatan itu terjadi," kata Yusril.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Pengumuman terkait sistem baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, dia telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait sistem baru PPDB. Selanjutnya, oleh Presiden Prabowo didelegasikan kepada Mensesneg.

"Tadi kami sampaikan kepada Pak Presiden dan sepertinya didelegasikan kepada Pak Mensesneg," kata Mu'ti di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Lebih lanjut, Mu’ti meminta kepada masyarakat untuk menunggu keputusan resmi PPDB yang langsung diumumkan oleh Mensesneg.

"Ya, masih menunggu nanti. Karena tadi kami sampaikan kepada Pak Presiden untuk segera diputuskan, tapi beliau memberikan arahan untuk nanti diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara," kata dia.

Mu’ti enggan merinci lebih dalam tentang sistem baru PPDB. Dia hanya menegaskan Mensesneg yang tahu detailnya.

"Nah, kalau itu Pak Mensesneg yang lebih tahu," kata dia.

Pada kesempatan, Mu’ti mengharapkan dalam minggu ini sudah diumumkan sistem baru PPDB. Mengingat, sudah banyak sekolah-sekolah yang membuka pengumuman pendaftaran sekolah.

"Kalau bisa dalam minggu-minggu ini sudah ada waktu dekat," katanya.

Dia juga mengatakan sistem baru PPDB ini akan berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah.

"Ini kan berkait dengan kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah, kemudian kesiapan sekolah, juga pemahaman masyarakat mengenai konsep penerimaan murid baru ini, gitu,” kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Israel melepaskan 90 tahanan Palestina setelah kelompok Hamas membebaskan 3 sandera di Gaza.

Dilansir dari AP pada Senin (20/1/2025), langkah ini merupakan bagian dari perjanjian gencatan senjata Hamas-Israel di Gaza.

Pembebasan tahanan Palestina dilakukan Senin pagi, hanya beberapa jam setelah pembebasan 3 sandera Israel. Sebuah bus besar yang membawa puluhan tahanan Palestina keluar dari gerbang Penjara Ofer dekat Ramallah di Tepi Barat.

Militer Israel, yang menduduki Tepi Barat, memperingatkan warga Palestina agar tidak merayakan pembebasan tahanan di tempat umum. Namun, kerumunan orang memadati bus setelah mereka meninggalkan penjara, beberapa orang melambaikan bendera, termasuk bendera Hamas.

Menurut daftar yang dimiliki Komisi Urusan Tahanan Otoritas Palestina, semua yang dibebaskan adalah perempuan atau remaja, yang termuda berusia 15 tahun.

Israel menahan mereka atas pelanggaran terhadap keamanan Israel, mulai dari melempar batu hingga tuduhan yang lebih serius seperti percobaan pembunuhan.

Gencatan senjata di Gaza resmi dimulai pada Minggu. Pada tahap awal, gencatan senjata akan berlangsung selama 42 hari. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menyatakan sedang mendalami perihal viralnya video warga negara asing (WNA) yang menyelipkan Rp500 ribu agar lolos pemeriksaan data keimigrasian bandara.

"Kami sedang cek kebenarannya, apakah itu hoaks atau enggak," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M Godam, dalam keterangan resminya, Minggu (19/1/2025).

Menurut Godam, sejauh ini pihaknya telah memeriksa petugas terkait. Berdasarkan pemeriksaan awal, video tersebut diambil di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Kan dicek dulu dari sisi kita, lalu kami juga akan mengecek dari sisi dia (sosok dalam video). Nah yang dari sisi dia ini kami belum temukan," ujar Godam.

Sekadar informasi, video WNA menyelipkan uang ratusan ribu ini viral di Instagram pada akun @majeliskopi08. Unggahan tersebut menayangkan WNA yang diduga asal China yang menyelipkan uang dengan nominal Rp100 ribu sebanyak lima lembar.

Diduga, uang senilai Rp500 ribu guna memuluskan langkahnya melewati pengecekan data keimigrasian bandara.

(taufan sukma)

IDXChannel - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Pertemuan ini untuk membahas penataan tanah di Indonesia yang berbasis HAM. Pertemuan itu dilakukan di Kantor ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

Dalam pertemuan itu, Pigai mengungkap dirinya membahas terkait konversi lahan. Pigai mengungkap konversi lahan yang ada sedianya tidak membuat penyempitan ketersediaan area pertanian.

"Area luas pertanian Indonesia itu kan dibandingkan dengan tingkat produksi, ketersedian pangan dengan konversi lahan. Konversi lahan yang begitu tinggi menyebabkan terjadi penyempitan ketersediaan area pertanian," kata Pigai kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Pigai menyebut penyempitan ketersediaan area pertanian dapat langsung mempengaruhi produksi pangan nasional. Apabila produksi pangan ini terganggu, maka cita-cita swasembada pun akan turut terganggu.

"Maka perlu kami kerja sama agar supaya space untuk produksi pangannya tetap dalam koridor dan kontrol sesuai dengan program prioritas pemerintah tapi juga kami tetap mengatur juga memberikan ruang supaya industri juga tetap berkembang," katanya.

Dia mencontohkan area Majalengka, Indramayu, Sragen dan Bojonegoro yang rata-rata menghasilkan 600-800 ribu ton beras. Apabila area-area tersebut dibangun kawasan industri yang terlalu masif, maka penghasilan produksi beras akan ikut menurun.

"Jadi, kami tadi kerja sama supaya soal perizinan itu terkontrol dalam rangka koridor pencapaian cita-cita bangsa, cita-cita nasional, dan masa depan pangan nasional," kata dia.

"Saya kira kalau dengan demikian, kita tidak akan juga bisa bergantung kepada impor beras dari luar negeri, tapi kita sendiri bisa menjaga kontrol produksi pangan, termasuk swasembada pangan," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto turut mengomentari usulan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG).

Menurut Putranto, Presiden Prabowo Subianto memiliki niat baik dan tulus untuk memberikan MBG bagi siswa dan ibu hamil. Menurutnya tidak tepat jika menggunakan dana zakat.

"Gunanya zakat kan bukan itu, karena presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun itu jadi enggak mengambil dana-dana itu," kata AM Putranto di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Putranto menambahkan, Prabowo telah menganggarkan dana untuk MBG secara baik. Maka dari itu, kata Anto, penggunaan dana zakat untuk MBG dinilai kurang tepat.

"Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi enggak ada yang mengambil dari mana? Zakat itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," lanjutnya.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis.

Usulan itu didasari lantaran rakyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang, bahkan dia mengusulkan agar bisa dibiayai dana zakat.

"Saya melihat begini memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengangkat empat Staf Khusus baru pada Selasa (14/1/2025).

Salah satunya eks Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid yang menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Penegakan Keadilan dan Rekonsiliasi.

Kemudian, Anggota Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Ulun Nuha (Gus Ulun) yang diangkat menjadi Staf Khusus Bidang Kerukunan Beragama.

Pengangkatan empat staf khusus Menko PMK itu tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9/KP.05.00 Tahun 2025.

“Staf Khusus Menteri Koordinator bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai penugasan yang diberikan oleh menteri koordinator,” tulis putusan yang dibacakan saat pelantikan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Dalam putusan, Staf Khusus Menteri Koordinator bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan jabatannya. Staf khusus juga diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya secara jabatan struktural Eselon 1B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya salinan dan seterusnya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2025,” tulis putusan tersebut.

Berikut empat Staf Khusus Menko PMK yang baru saja dilantik:

1. Tatang Subarna sebagai Staf Khusus Bidang Mobilisasi Sumberdaya Kebencanaan
2. R Ahmad Nurwakhid sebagai Staf Khusus Bidang Penegakan Keadilan dan Rekonsiliasi
3. Ferro Ferizka Aryananda sebagai Staf Khusus Bidang Inovasi dan Kerjasama
4. Ulun Nuha sebagai Staf Khusus Bidang Kerukunan Beragama

(Febrina Ratna Iskana)