Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto merindukan nasi goreng buatan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. PKB menyambut baik jika Prabowo dan Megawati bertemu lagi dalam waktu dekat.

"Kami menyambut baik rencana pertemuan tersebut, baik terbuka maupun tertutup, apalagi sambil makan nasi goreng, kesannya akan penuh kekeluargaan," kata Waketum PKB, Jazilul Fawaid, kepada wartawan, Minggu (11/5/2025).

Jazilul menyebut pertemuan dua tokoh politik itu akan memberikan dampak positif untuk perpolitikan tanah air. Jazilul pun menunggu pertemuan itu.

"Hemat kami, silaturrahim pasti lebih banyak positifnya, apapun hasilnya. Kami tunggu saja. Ya positif, meskipun kami tidak bisa mengukur seberapa besar pengaruh positifnya," jelasnya.

Senada, Ketua DPP PKB Daniel Johan juga menyambut positif rencana pertemuan itu. Daniel menyebut komunikasi politik antara tokoh bangsa sangat penting.

"Silaturahmi dan komunikasi politik itu penting apalagi antarpimpinan bangsa, karena tantangan saat ini sangat besar, baik secara internal maupun global, sehingga dibutuhkan kolaboratif semua elemen bangsa," kata Daniel dihubungi terpisah.

Daniel menyebut saat ini masyarakat membutuhkan suasana teduh. Menurutnya, pertemuan Megawati dan Prabowo bisa jadi kesempatan untuk membicarakan terkait masalah ekonomi.

"Kita butuh suasana teduh yang memperkuat harapan Indonesia yang lebih baik, saling memberi masukan untuk menjawab hal-hal konkrit seperti PHK, kemiskinan, dan ekonomi saat ini," jelasnya.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri bercerita nasi goreng buatannya sering ditanyakan Presiden Prabowo. Megawati mengatakan Prabowo minta dimasakkan nasi goreng olehnya.

"Yang masih nanya terus tuh tahu nggak sopo? Rahasia ya. Siapa? Hayo, Presiden bolak-balik nanya 'Kapan aku dibikinin nasi goreng Mbak ya'. Yo Presiden sopo yo? Terang aja dah," ujar Megawati saat acara Trisakti Tourism Award, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (8/5).

Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo memang merindukan nasi goreng buatan Megawati. Prasetyo pun membuka peluang keduanya akan bertemu lagi.

"(Pertemuan lanjutan) sedang diatur, tenang saja," kata Prasetyo.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Anggota Satreskrim Polres Nabire diserang sekelompok narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nabire, Papua Tengah. Penyerangan diduga dipicu teriakan provokatif dari napi saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus kaburnya 3 tahanan lapas.

Kejadian tersebut bermula dari kaburnya 3 narapidana Lapas Kelas IIB Nabire pada Rabu (7/5). Ketiga napi yang kabur diduga terafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) wilayah Puncak Jaya.

"Sebelumnya 3 orang narapidana tersebut kabur dengan cara memanjat pagar rutan Lapas Nabire," kata Kapolda Papua Tengah, Brigjen Alfred Papare dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Ketiga narapidana tersebut adalah Irinus Telenggen alias Sayur, Salam Telenggen alias Uras dan Yomison Murib alias Biasa. Ketiganya masing-masing masih menjalani sisa hukuman 2 tahun, 19 tahun dan 7 tahun lebih.

"Tiga napi yang melarikan diri disebut sebagai pelaku pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal. Mereka dikaitkan dengan aktivitas KKB di wilayah pegunungan Papua," paparnya.

Teriakan Napi Picu Kericuhan

Polisi pun menyelidiki kasus kaburnya 3 narapidana yang diduga anggota KKB tersebut. Personel Satreskrim Polres Nabire diturunkan melakukan olah TKP di Lapas Kelas IIB Nabire pada Jumat (9/5) siang.

"Namun saat berada di lokasi, mereka malah diserang sejumlah narapidana," ungkap Alfred.

Alfred mengemukakan, beberapa napi sempat memprovokasi napi lainnya saat polisi datang. Perbuatan itu membuat tahanan lain terhasut melakukan penyerangan.

"Para narapidana menyerang anggota polisi, setelah sebelumnya terdapat beberapa narapidana mengeluarkan teriakan ajakan untuk menyerang aparat," ungkapnya.

Kericuhan diwarnai aksi lempar batu dan kayu oleh sekelompok napi ke arah aparat kepolisian. Dua anggota polisi bahkan sempat dikeroyok sebelum berhasil diselamatkan oleh petugas lapas.

"Korban luka (karena lemparan batu) dalam kejadian ini, 2 anggota polisi. Sementara korban luka-luka di pihak narapidana, belum diketahui," ujar Alfred.

Korban luka dalam insiden tersebut telah mendapat penanganan medis. Satu mobil dinas juga dilaporkan hancur terkena lemparan batu.

"Aparat polisi tidak dapat melanjutkan olah TKP, dan mundur ke area aman di penjagaan rutan lapas," bebernya.

Alfred memastikan situasi di Lapas Kelas IIB Nabire. Pihaknya telah menurunkan personel tambahan dari Brimob untuk melakukan penjagaan di luar lapas agar tidak memperkeruh suasana.

"Kami fokus pada dua hal, pengejaran terhadap napi yang kabur dan pengusutan tuntas insiden penyerangan terhadap petugas," tegas Alfred.

Video: Mendikdasmen Bakal Temui Keluarga Guru Korban Penembakan KKB Papua

Video: Mendikdasmen Bakal Temui Keluarga Guru Korban Penembakan KKB Papua

Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus menyoroti kasus dugaan pencemaran Sungai Malinau oleh PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) yang berulang. Ia menyebut kasus itu sebagai kejahatan lingkungan yang seharusnya dikenai sanksi pidana, bukan sekadar sanksi administratif.

"Kejadian pencemaran Sungai Malinau hampir setiap tahun terjadi tanpa penegakan hukum yang jelas. Tiga tahun lalu, saat tanggul besar jebol, perusahaan sempat dikenai sanksi penutupan operasi. Tapi, tak ada satu pun karyawan atau manajemen yang dikenai pidana pencemaran lingkungan," ujar Deddy kepada detikKalimantan, Sabtu (10/5/2025).

Deddy menilai PT KPUC seolah kebal hukum. "Pemilik dan perusahaan ini seperti berada di atas hukum, sangat sakti sehingga tak tersentuh. Ini kejahatan lingkungan yang patut dikenai pidana," tegasnya.

Ia kemudian menggambarkan bahaya limbah yang dibuang sembarangan. "Bayangkan jika limbahnya kecil dan dibuang diam-diam, lalu disedot PDAM dan dikonsumsi masyarakat. Ini sama saja meracuni masyarakat secara perlahan," ungkapnya.

Pencemaran Sungai Malinau juga berdampak luas. Deddy menyebut ekosistem sungai rusak, populasi ikan menurun, nelayan kehilangan pendapatan, dan petambak di hilir merugi akibat produktivitas tambak anjlok.

"Belum lagi biaya yang dikeluarkan pelanggan PDAM untuk membeli air bersih saat sungai tercemar berat," tambahnya.

Menurut Deddy, pemerintah dan aparat penegak hukum harus serius menegakkan aturan. Ia mendesak evaluasi kepemilikan dan konsesi PT KPUC.

"Harus ada sanksi pidana bagi yang lalai atau sengaja mencemari. Jika perlu, cabut izinnya dan lelang ke perusahaan yang patuh hukum," katanya.

Deddy khawatir jika dibiarkan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap negara, hukum, dan keadilan. "Kejahatan lingkungan bisa jadi kejahatan kemanusiaan jika berlarut-larut," tegasnya.

Kasus Mandek di Penyelidikan, ESDM Pernah Hentikan Operasi

Deddy menyinggung kasus pencemaran pada 2022, saat tanggul limbah PT KPUC jebol dan mencemari Sungai Malinau. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kala itu menghentikan operasi perusahaan. Namun, proses hukum mandek.

"Kasusnya hanya berhenti di penyelidikan, tak pernah naik ke penyidikan," keluhnya.

Saat itu, Menteri ESDM mengeluarkan surat keputusan penghentian operasi karena PT KPUC tidak memiliki kolam penampungan limbah sesuai regulasi. Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga disebut sedang menyelidiki, tetapi hasilnya tak kunjung diumumkan.

Deddy mendesak Polda Kalimantan Utara (Kaltara) dan Mabes Polri memberikan kejelasan soal tindak lanjut hukum. Pada 2022, Polda Kaltara menaikkan status kasus ke penyidikan dan menggandeng ahli lingkungan. Namun, hingga kini, tak ada tersangka yang ditetapkan.

"Soal tindakan hukum, tanyakan ke Polda Kaltara dan Mabes Polri. Apa hasil penyidikannya? ESDM juga harus jelaskan, apakah ada rekomendasi ke pusat untuk tindakan lebih tegas?" tanya Deddy.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltara, Kombes Pol Ronald Ardiyanto Purba mengaku belum menerima laporan perkembangan kasus. Ia menyarankan untuk mengkonfirmasi Kasat Reskrim Polres Malinau terlebih dahulu.

"Saya belum dapat laporan perkembangannya. Hubungi dulu Kasat Reskrim Malinau. Kita tunggu dulu hasil pemeriksaan tim gabungan itu ya," ujarnya kepada detikKalimantan.

Pasal Berlapis yang Jerat Dirut PT XLI Terkait Kasus Pencemaran Lingkungan

Pasal Berlapis yang Jerat Dirut PT XLI Terkait Kasus Pencemaran Lingkungan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menyalurkan beasiswa bagi pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

Dia juga meminta pemda agar membuat program peningkatan kapasitas bagi pegawai yang dapat dididik oleh PTN-BH. Menurutnya, banyak Pemda telah memberikan beasiswa kepada pelajar untuk melanjutkan studi ke PTN-BH.

"Karena beasiswa ini memang salah satu program hampir semua kepala daerah itu memberikan beasiswa, di antaranya beasiswa lulusan SMU, SMK, untuk masuk PTN-BH," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).

Dalam acara Silaturahmi dan Rapat Kerja Forum Majelis Wali Amanat (MWA) PTN-BH 2025 di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) Jumat (9/5), Tito Karnavian juga mendorong pemda untuk bekerja sama dengan PTN-BH dalam peningkatan kapasitas pegawai. Sebab, dia menilai Pemda memerlukan pegawai dengan kapasitas atau keahlian tertentu. Beberapa Pemda diketahui telah menjalankan program tersebut.

"Kalau di polisi kan wajib untuk penyidik harus sarjana hukum. Makanya polisi sangat agresif membangun hubungan dan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta," ujarnya.

Dia menjelaskan pemberian beasiswa, baik kepada masyarakat maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Beasiswa untuk PNS masuk dalam anggaran belanja jasa, sementara beasiswa pendidikan masyarakat masuk dalam anggaran belanja barang dan jasa. Adapun beasiswa untuk pendidikan masyarakat miskin termasuk dalam anggaran bantuan sosial.

Namun, dia mengingatkan agar dapat bekerja sama dengan Pemda, PTN-BH perlu meningkatkan kualitasnya sehingga lebih unggul dibanding perguruan tinggi lainnya. Sebab, dia meyakini Pemda hanya akan bersedia menjalin kerja sama jika PTN-BH mampu menawarkan program yang menarik dengan biaya terjangkau.

"Hukum market berlaku, yang produknya lebih berkualitas, harga lebih murah, itu mau dipakai pasti oleh Pemda," ujarnya.

Sebelumnya, ia memaparkan lima peran utama yang dapat dilakukan Pemda dalam mendukung pengembangan PTN-BH, yaitu memberikan dana hibah, membantu pembangunan infrastruktur di dalam dan sekitar lingkungan PTN-BH, menyediakan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, meningkatkan kapasitas aparatur Pemda melalui pendidikan di PTN-BH, serta menjalin kerja sama dalam bidang penelitian dan program-program kreatif.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sebanyak 65 tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, dipindahkan ke Nusa Kambangan. Pemindahan itu dilakukan pasca kerusuhan yang terjadi pada kamis (8/5/2025).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumsel Erwedi Suprianto mengatakan penindakan tersebut dilakukan pada Sabtu (10/5/2025).

"Kurang lebih pergi meninggalkan lapas Muara Beliti itu pukul 06.30 WIB. Ada 65 warga binaan yang dikirim ke sana (Nusa Kambangan)," katanya, Sabtu.

Erwedi mengatakan pemindahan warga binaan tersebut dilakukan menggunakan empat unit kendaraan dan dikawal oleh pihak kepolisian.

"Tadi kita menggunakan empat unit kendaraan untuk memindahkan warga binaan. Ada dua bus kemudian dua elf milik kita dari pemasyarakatan. Kita mendapatkan pengawalan dari personel kepolisian termasuk personel kanwil, dari pihak lapas, sama dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang mengawal sampai tujuan ke Nusa Kambangan," jelasnya.

Erwedi menjelaskan, 65 warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti yang dikirim ke Nusa Kambangan merupakan para oknum yang terlibat dari kerusuhan tersebut.

"Yang kita pindahkan yang pasti bandar, kemudian kategori provokator, kemudian yang melakukan pengerusakan, dan orang-orang yang terlibat kerusuhan. Kita arahkan ke Nusa Kambangan langsung," ungkapnya.

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Kerusuhan terjadi di Lapas Kelas IIA Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) lalu. Ternyata saat itu polisi hendak melakukan sosialisasi bahaya narkotika. Namun, belum sempat memberikan sosialisasi kerusuhan pun pecah.

Kasat Narkoba Polres Musi Rawas AKP Aston Lasman Sinaga menjelaskan,, saat itu pihaknya datang ke lapas untuk melakukan sosialisasi di lapas itu pada pukul 09.00 WIB.

"Pas di sana (lapas) ternyata lagi dilakukan razia, sehingga kami pun menunggu razia selesai sebelum mengadakan sosialisasi. Namun tiba-tiba terjadi keributan di Blok Bangau sehingga proses razia sempat terhenti," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Sabtu (10/5/2025).

Namun, ketika keributan di Blok Bangau semakin besar, kata dia, pihak lapas pun kemudian langsung mundur dan menutup pagar di area lapangan olahraga lapas.

"Tidak lama setelah pagar itu ditutup, pagar yang ada di Blok Bangau itu rusak karena didorong oleh para napi di sana, dan mereka pun langsung berkumpul di area lapangan olahraga," ujarnya.

Setelah para napi berkumpul di lapangan, sambungnya, mereka langsung merusak fasilitas lapas serta membakar karpet, kasur, dan alat drum band di tengah lapangan.

"Dikarenakan situasi mulai tidak kondusif lagi, akhirnya saya pun langsung melaporkan hal tersebut ke Kapolres Musi Rawas," ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta menjelaskan, saat ia ditelepon oleh Kasat Narkoba, dirinya dan para pejabat Polres Musi Rawas lainnya tengah melakukan zoom meeting di ruang rapat Mapolres Musi Rawas.

"Setelah mendapat laporan langsung dari kasat narkoba, kami yang ada di ruang rapat langsung bergegas menuju ke lokasi bersama para personel lainnya di Mapolres Musi Rawas," ungkapnya.

Setelah semua personel yang ada di Mapolres Musi Rawas diturunkan, Agung pun langsung meminta bantuan kepada pihak Polres Lubuklinggau, TNI, dan Brimob.

"Karena ini darurat, saya pun langsung berkoordinasi dengan pihak Polres Lubuklinggau, TNI, dan Brimob untuk meminta bantuan. Tak berselang lama, mereka pun tiba dan kami pun langsung melakukan proses pengamanan," jelasnya.

Agung mengatakan kerusuhan tersebut pun berhasil diselesaikan dengan lancar sekitar pukul 11.00 WIB dan dipastikan tidak ada napi yang kabur.

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel), terjadi karena petugas melakukan razia handphone (HP) dalam lapas. Lantas bagaimana respons Gubernur Sumsel Herman Deru soal kejadian itu?

Herman Deru mengaku sudah mendapat informasi bahwa kerusuhan yang terjadi di lapas tersebut karena petugas merazia HP. Menurutnya, HP memang dilarang sejak awal seseorang masuk ke dalam lapas.

"Saya memonitor masih dari jalur informal, dari medsos dan berita. Tapi saya mendapat informasi agak akurat karena razia HP, sebenarnya nggak perlu dirazia, tapi memang dilarang sejak awal untuk masuk (HP)," ujar Deru.

Over kapasitas lapas yang mencapai 200% secara keseluruhan di Sumsel juga menjadi penyebab kericuhan sulit tertangani. Deru menyebut akan menyampaikan hal tersebut kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Sebagai wakil pemerintah pusat, tentu akan saya sampaikan terkait over kapasitas ini kepada kementerian yang membidangi kemasyarakatan," katanya.

Selain itu, dia juga ingin mencari tahu penyebab pelanggaran masyarakat sehingga berakibat pada over kapasitas lapas di Sumsel. Dia meminta Badan Kesbangpol Sumsel untuk merincikan jenis-jenis pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi.

"Kemudian yang paling penting mencari tahu kenapa over kapasitas, jangan salahkan gedungnya tapi kenapa banyak terjadi pelanggaran (hukum). Persoalan ini saya minta Kesbangpol mencari tahunya, apakah banyak karena narkoba atau tindak pidana lainnya," ungkapnya.

Menurutnya, dengan mengklasterkan jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan tahanan akan diketahui apa penyebab terbanyaknya. Kemudian, penanganan SDM masyarakat juga akan dilakukan.

"Makanya saya mau cari tahu dulu, dari over kapasitas ini pelanggaran apa yang terbanyak. Kita cari tahu dulu ya," ungkapnya.

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Presiden sekaligus Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5 sekaligus Ketum PDIP Megawati Soerkarnoputri dikabarkan akan bertemu lagi. Sinyal itu muncul usai Megawati mengungkap bahwa Presiden Prabowo ingin dimasakkan nasi goreng lagi.

Ketum Golkar Bahlil Lahadalia buka suara soal pertemuan dua tokoh ini. Ia menyebut, pertemuan antartokoh bangsa sangat bagus untuk negara. Pertemuan itu diyakini bisa membangun Indonesia ke depannya.

"Pertemuan sesama tokoh bangsa itu sudah seyogyanya dilakukan. Ini hal yang baik," kata Bahlil usai silaturahmi dengan Pengasuh Ponpes Bumi Sholawat Sidoarjo KH Agoes Ali Masyhuri, Sabtu (10/5/2025).

Bahlil menyebut, Prabowo adalah sosok yang merangkul semua kalangan. Ia yakin, pertemuan Presiden Prabowo dengan tokoh-tokoh besar di Indonesia memberi dampak positif untuk negara.

"Saya yakin dan percaya bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan semua tokoh-tokoh bagus dalam membangun pikiran-pikiran yang baik dalam membangun bangsa dan negara," tandas Bahlil.

Rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati juga telah dikonfirmasi oleh Mensesneg RI Prasetyo Hadi.

Dilansir dari detikNews, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo memang merindukan nasi goreng buatan Megawati. Pertemuan kembali Prabowo dan Megawati sedang diatur untuk terselenggara.

"Betul (Prabowo kangen nasi goreng buatan Mega)," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5).

Jubir Presiden Prabowo itu mengapresiasi kedua tokoh telah bersilaturahmi belum lama ini setelah tak berjumpa langsung selama 2,5 tahun. Prasetyo pun membuka peluang keduanya akan bertemu lagi.

"Kan kangennya sudah dua setengah tahun, tapi kemarin kan sudah alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua," kata Prasetyo.

"(Pertemuan lanjutan) sedang diatur, tenang saja," pungkasnya.

Diketahui, pertemuan terakhir Prabowo dan Megawati terjadi pada awal April 2025 usai momen Lebaran di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan Prabowo dan Megawati bertemu selama 1,5 jam secara 4 mata.

"Lumayan lama, 1,5 jam, dari mulai 8 (malam) kurang sedikit. Pembicaraan lebih banyak 4 mata sih," kata Dasco di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4).

Video Bahlil: Fraksi Golkar Jangan Kritisi Apa yang Sudah Diputuskan Presiden

Video Bahlil: Fraksi Golkar Jangan Kritisi Apa yang Sudah Diputuskan Presiden

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Pigai menegaskan pendidikan semacam itu tidak boleh menyentuh aspek fisik.

"Yang tidak boleh adalah pendidikan yang disertai, dilakukan dengan cara mengganggu fisik," kata Natalius seusai menghadiri Dies Natalis Universitas Mahendradatta di Denpasar, Sabtu (10/5/2025).

Pigai menjelaskan pendidikan bagi siswa bermasalah tidak harus dilakukan di barak militer. Menurutnya, tempat hanyalah sarana, dan pendidikan karakter bisa dilakukan di mana saja.

"Ada TNI nggak di kampus (Universitas Mahendradatta) ini. Kalau di aula (kampus). Itu kan cuma tempat," ujar Natalius.

Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah materi pendidikan yang diberikan, bukan lokasi pelaksanaannya.

Pigai menyebutkan pendidikan ala militer yang dimaksud seharusnya menitikberatkan pada pembentukan mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Ia menilai pendekatan semacam ini dapat memberikan dampak positif bagi siswa yang bermasalah.

"Namanya pendidikan itu baik atau tidak baik," katanya.

Lebih lanjut, Pigai menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

"Kepada setiap warga negara diberikan hak dan kewajiban sekaligus. Tapi, pemerintah ikut bertanggung jawab menghadirkan pendidikan yang berkualitas," ucapnya.

Adapun program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer sudah berjalan di Jawa Barat sejak Senin (5/5/2025). Para siswa dikirim ke barak militer di Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Selama 14 hari, mereka akan mengikuti program pendidikan karakter dan kedisiplinan. Program ini ditujukan bagi siswa dengan perilaku menyimpang yang mendapat perlakuan khusus dari pemerintah provinsi.

Video Pigai soal Dugaan Eksploitasi Sirkus: Ini Tak Boleh Ada di RI

Video Pigai soal Dugaan Eksploitasi Sirkus: Ini Tak Boleh Ada di RI

Kunjungan warga negara asing (WNA) ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus meningkat sejak dibukanya penerbangan langsung dari sejumlah negara ke destinasi superprioritas tersebut.

Meningkatnya arus kedatangan itu direspons Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo dengan memperketat pengawasan terhadap para WNA. Salah satu langkahnya adalah menggelar operasi gabungan di sejumlah hotel dan penginapan di Labuan Bajo.

"Kegiatan operasi ini melibatkan pemeriksaan langsung terhadap keberadaan orang asing yang tengah menginap di berbagai penginapan di Labuan Bajo," kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Saiful Basyir, Sabtu (10/5/2025).

Operasi ini melibatkan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Sejumlah instansi yang tergabung dalam Timpora antara lain Polres Manggarai Barat, Badan Intelijen Negara (BIN) Manggarai Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi dan UKM Manggarai Barat, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Manggarai Barat.

Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian oleh para WNA yang menginap di hotel dan penginapan yang menjadi sasaran operasi.

"Selain kegiatan pengawasan, tim juga memberikan edukasi kepada para pemilik penginapan mengenai aturan keimigrasian, hak dan kewajiban warga negara asing, serta prosedur pelaporan orang asing yang menginap," jelas Saiful.

Operasi gabungan ini juga mencakup pemetaan sejumlah permasalahan di lapangan sebagai dasar tindak lanjut dari masing-masing instansi. Menurut Saiful, kegiatan pengawasan dilakukan secara kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas dan penegakan hukum di bidang keimigrasian.

Para pemilik penginapan juga dibekali pengetahuan tentang penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang tersedia di situs resmi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Saiful mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap aktivitas WNA di Labuan Bajo, terutama mengingat statusnya sebagai kawasan wisata unggulan yang juga menarik investor dan tenaga kerja asing.

"Kita perlu waspada terhadap potensi penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Manggarai Barat," tegasnya.

Video: Momen Uskup Labuan Bajo Pimpin Ibadat Jalan Salib untuk Tahanan

Video: Momen Uskup Labuan Bajo Pimpin Ibadat Jalan Salib untuk Tahanan

Sejumlah aparat kepolisian luka-luka usai diserang sekelompok narapidana dalam Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah. Penyerangan ini diduga dipicu adanya teriakan bernada provokatif dari narapidana dalam lapas saat polisi menyelidiki kasus kaburnya 3 napi yang diduga simpatisan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Para narapidana menyerang anggota polisi, setelah sebelumnya terdapat beberapa narapidana mengeluarkan teriakan ajakan untuk menyerang aparat," kata Kapolda Papua Tengah, Brigjen Alfred Papare kepada detikcom, Jumat (9/5/2025).

Alfred memastikan situasi dalam Lapas Kelas IIB Nabire sudah kondusif. Pihaknya menegaskan akan mengusut kasus penyerangan sekaligus melanjutkan penyelidikan terhadap 3 napi yang melarikan diri dari lapas.

"Kami fokus pada dua hal, pengejaran terhadap napi yang kabur dan pengusutan tuntas insiden penyerangan terhadap petugas," ujarnya.

Pihaknya juga sudah menurunkan personel tambahan ke Lapas Nabire untuk melakukan pengamanan. Alfred mengatakan personel ditempatkan di luar sekitar lapas.

"Kami menempatkan pengamanan tambahan di luar, bukan di dalam lapas, agar tidak memperkeruh suasana. Brimob dan Polres Nabire kini siaga penuh," tegas Alfred.

Sebelumnya diberitakan, penyerangan terhadap anggota kepolisian terjadi di Lapas Kelas IIB Nabire pada Jumat (9/5). Kericuhan bermula saat personel Satreskrim Polri Nabire melakukan olah TKP kasus kaburnya 3 napi dari Lapas Nabire.

Ketiga napi yang diduga terafiliasi dengan KKB itu sebelumnya melarikan diri dari lapas pada Rabu (7/5). Tiga napi yang melarikan diri disebut sebagai pelaku pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal.

"Petugas kami datang ke Lapas Nabire untuk olah TKP terkait tiga tahanan yang kabur. Namun saat berada di lokasi, mereka malah diserang sejumlah narapidana," ungkap Alfred.

Sekelompok napi menyerang anggota polisi menggunakan lemparan batu. Sejumlah anggota polisi juga dilaporkan dianiaya dan dikeroyok sebelum berhasil diselamatkan petugas lapas.

"Korban luka dalam kejadian ini 2 anggota polisi. Sementara korban luka-luka di pihak narapidana belum diketahui," ungkap Alfred.

Video: Komisi I DPR Bakal Panggil TNI Buntut Serangan KKB di Yahukimo

Video: Komisi I DPR Bakal Panggil TNI Buntut Serangan KKB di Yahukimo

Lapas Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, meniadakan jam besuk tahanan usai adanya aksi kerusuhan, Kamis (8/5/2025). Hal tersebut sebagai upaya menjaga kondusivitas di lapas tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumsel, Erwedi Supriyanto mengatakan untuk saat ini tahanan belum bisa dibesuk. Namun, para pengunjung bisa menitipkan barang bawaan seperti makanan ke petugas jaga.

"Hari ini (sejak kerusuhan sampai dengan kemarin malam) belum bisa dibesuk, namun untuk penitipan makanan boleh. Nanti akan diberikan ke warga binaan," kata Erwedi, Jumat (9/5/2025).

Dia menjelaskan suasana lapas pada Jumat (9/5/2025) sudah kondusif. Dia mengaku standby berada di dalam lapas dan melihat langsung blok hunian. Di sana, kata dia, warga binaan terlihat sedang melakukan pembersihan karena hujan.

"Situasi sudah kondusif dan tadi (kemarin) warga binaan sedang melakukan pembersihan blok," katanya.

Erwedi menyebut meski situasi sudah kondusif namun petugas kepolisian masih berjaga. Selain itu, polisi dan tim Ditjenpas Sumsel juga masih melakukan pendalaman terkait kerusuhan kemarin.

"Jika hasilnya sudah keluar dan terbukti adanya provokator dalam kerusuhan tersebut maka akan diberi sanksi tegas," ucapnya.

Ditambahkan Erwedi, saat ini jumlah warga binaan di Lapas Muara Beliti tercatat sebanyak 1.069, sementara jumlah petugas lapas jauh dari kata idel.

"Antara jumlah warga binaan dan petugas di bawah ideal dan menimbulkan kerawanan. Namun, bukan berarti pembenaran terhadap merasa kekurangan terus mengeluh. Kami tetap meningkatkan kapasitas pegawai meskipun jumlah yang sedikit, SOP dan petugas dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur