Jakarta: Sobat Medcom yang tertarik bergabung menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Hari Kemerdekaan ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 ada beberapa hal penting yang harus kamu persiapkan. Salah satunya mengetahui syarat-syarat menjadi calon Paskibraka 2025.

Dikutip dari laman paskibraka.bpip.go.id, Paskibraka bukan hanya untuk menaikkan dan menurunkan bendera, tapi juga sebagai program pengkaderan calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila. Pembinaan Paskibraka meliputi pembelajaran ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, pelatihan kepemimpinan, serta baris-berbaris.

Tujuan utamanya, membentuk generasi tangguh, mandiri, dan siap menjadi pemimpin masa depan dengan jiwa nasionalisme dan Pancasila. Biar enggak ketinggalan informasi, yuk kepoin syarat menjadi calon Paskibra 2025 berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Paskibra.

Pendaftaran akan dibuka minimal 14 hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi Paskibraka 2025. Jadi, pastikan kamu sudah siap dan memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan berikut ini dikutip dari akun Instagram @bpipri:

Baca juga: Berapa Honor Paskibraka Kabupaten hingga Nasional? Ini Perkiraannya

Persyaratan

1. Warga negara Indonesia
2. Calon Paskibraka adalah pelajar kelas X (sepuluh) dengan usia minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 17 Agustus tahun penugasan pada upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
3. Memperoleh izin tertulis dari Kepala Sekolah
4. Memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali
5. Mengisi dan menandatangani pernyataan kesediaan untuk mematuhi peraturan program Paskibraka
6. Nilai akademik minimal kategori baik
7. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah yang diterbitkan setelah tanggal pengumuman di masing-masing daerah
8. Memiliki tinggi badan ideal sesuai ketentuan berikut: Paling rendah 170 (seratus tujuh puluh) cm dan paling tinggi 180 (seratus delapan puluh) cm untuk pelajar putra; Paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) cm dan paling tinggi 175 (seratus tujuh puluh lima) cm untuk pelajar putri, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah
9. Memiliki berat badan ideal, yaitu tidak kurang dan tidak lebih 5 (lima) kilogram dari berat badan ideal sesuai SE Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
10. Memiliki bentuk kaki O (O been) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) cm, bentuk kaki X (X been) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) cm, dan tidak memiliki bentuk telapak kaki datar (flat foot)

Itulah persyaratan yang perlu dipenuhi untuk mendaftar sebagai calon Paskibraka 2025. Pastikan kamu siap dan tidak lewatkan kesempatan untuk bergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tahun ini! (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Pengacara Razman Nasution mendatangi Komnas HAM guna melapor dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Lolly.

Razman menjelaskan berdasarkan undang-undang, setiap anak berhak untuk mendapatkan tumbuh kembang yang baik. Hal ini berkaitan dengan pola asuh yang diberikan Nikita Mirzani selaku ibu Lolly.

“Kami telah menjelaskan bagaimana kondisi Lolly mulai dari umur 13 tahun, yang mana itu keterangan dari Lolly sendiri. Semenjak 13 tahun kerap mendapat perlakuan buruk ibunya," kata Razman di Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

Razman mengatakan saat Lolly berada di London, dia tidak dinafkahi dan dibiarkan terlantar oleh Nikita. Dengan kejadian itu, Lolly akhirnya dideportasi ke Indonesia.

baca juga: Alasan Kepolisian Kembalikan Anak Nikita Mirzani ke Keluarga

“Sampai Lolly berangkat ke UK, kerap mendapat perlakuan buruk dari ibunya. Dia tidak dibiayai dan dibiarkan terlantar di London. Kami memohon kepada Komnas HAM segera turun dan memeriksa ibu kandung Laura Meizani,” tutur Razman.

Selain itu, Razman juga mengungkap dampak dari laporan Nikita terhadap Vadel Badjideh yang juga merupakan kliennya. Kata Razman hal ini membuat Lolly harus diamankan di rumah aman, sehingga pendidikannya juga ikut terganggu.

“Di safe house (rumah aman) ini sudah lima sampai enam bulan. Itu sangat membatasi dirinya (Lolly) untuk mendapatkan pendidikan. Ketika di safe house, Lolly beberapa kali menyampaikan keinginan kembali sekolah dan belajar, tapi tidak difasilitasi sama sekali oleh safe house. Ini dugaan pengambilan kemerdekaan dari Laura Meizani,” tutur Razman.

Sebagai informasi, kasus yang menyeret Lolly bermula saat Nikita Mirzani melaporkan mantan kekasih Lolly, Vadel Badjideh atas dugaan asusila dan aborsi. Laporan ini tertuang dalam LP/B/2811/IX/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel/ Polda Metro Jaya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ELG)

Jakarta: Aksi seorang Warga Negara (WN) Tiongkok yang mengunggah video menyelipkan uang Rp500 ribu di paspor saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta menjadi sorotan publik. Video tersebut dianggap mempermalukan Indonesia karena memunculkan kesan negatif terhadap pelayanan di bandara terkait kedatangan internasional.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, memastikan bahwa WN Tiongkok itu telah diamankan untuk dimintai klarifikasi. Pemerintah menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang mencoba merusak citra negara, baik melalui tindakan nyata maupun konten digital.

Berikut enam fakta terkait kasus ini:

1. Uang Rp500 Ribu untuk Bayar Visa on Arrival

Menteri Imipas Agus Andrianto menjelaskan bahwa uang Rp500 ribu yang terlihat dalam video tersebut digunakan untuk membayar visa on arrival. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan awal terhadap WN Tiongkok tersebut.

"Dari hasil pemeriksaan ternyata uang itu untuk bayar visa on arrival. Berarti kan ini orang main-main ya. Saya dengar juga buat konten tentang polisi lalu lintas," ujar Agus di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

Baca juga: Hampir 10 Ribu Orang Asing Ditangkal Masuk ke Indonesia sepanjang 2024?

2. Motif Pembuatan Konten Masih Didalami

Agus menyatakan bahwa pihaknya tengah mendalami motif di balik pembuatan dan unggahan video tersebut. Dia mengkritik tindakan WN Tiongkok tersebut yang seolah-olah ingin mempermalukan Indonesia.

"Lagi kita dalami apakah yang bersangkutan juga membuat konten di negara lain. Artinya apa sih yang menjadi motif dia? Kalau hanya untuk mempermalukan negara, saya rasa Indonesia tidak butuh orang seperti itu," tegas Agus.

3. WN Tiongkok Hanya Diamankan, Bukan Ditangkap

Agus menegaskan bahwa WN Tiongkok tersebut diamankan, bukan ditangkap. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan klarifikasi terkait video yang viral di media sosial.

"Bukan ditangkap, tapi diamankan untuk diklarifikasi. Nanti akan diekspos," katanya.

4. WN Tiongkok Tak Menginap di Alamat yang Dicantumkan

Direktorat Jenderal Imigrasi menyebut bahwa WN Tiongkok ini tidak menginap di alamat yang ia cantumkan pada formulir kedatangan. Ia menuliskan alamat sebuah hotel di Jakarta Selatan, namun setelah ditelusuri, petugas tidak menemukannya di lokasi tersebut. Hal ini menjadi salah satu alasan pihak Imigrasi terus mencarinya untuk klarifikasi dan akhirnya berhasil diamankan.

"Karena seperti yang kami sampaikan, bahwa yang bersangkutan juga mengisi data perjalanan yang tidak sesuai dengan temuan petugas, jadi tetap kami cari," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Plt Dirjen Imigarasi Kementerian Imipas), Saffar Muhammad Godam, kepada wartawan di Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.

5. Klarifikasi dan Permintaan Maaf dari WN Tiongkok

WN Tiongkok tersebut telah memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf melalui sebuah video yang dirilis pada Senin, 20 Januari 2025. Dalam video itu, dia menyatakan bahwa uang Rp 500 ribu dalam video tersebut memang digunakan untuk membayar visa dan tidak ada pelanggaran hukum oleh petugas Bea-Cukai Indonesia.

"Uang Rp 500 ribu dalam video tersebut hanya biaya visa saya, sikap pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik, memberikan saya petunjuk, tidak ada perilaku ilegal," ucapnya.

Dia juga menyadari bahwa kontennya telah menyebabkan kesalahpahaman kepada pihak Imigrasi Indonesia. "Efek buruk yang disebabkan oleh video palsu menyebabkan kesalahpahaman yang terus berlanjut kepada Dirjen Imigrasi Indonesia. Saya sangat meminta maaf atas hal ini," tuturnya.

6. Siap Bekerja Sama dalam Penyelidikan

WN Tiongkok tersebut menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dalam penyelidikan. Dia juga menegaskan bahwa videonya tidak dibuat untuk tujuan buruk.

"Video hanya rekaman kehidupan bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini. Dan mengambil tindakan perbaikan," katanya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jakarta: Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merancang langkah besar untuk melibatkan narapidana penerima amnesti dalam proyek pembangunan strategis, salah satunya adalah program pembukaan lahan pangan atau food estate. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi narapidana sebelum kembali ke masyarakat.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa narapidana penerima amnesti tidak akan langsung bebas tanpa persiapan. Pemerintah akan mengadakan program rehabilitasi untuk memastikan mereka mampu beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial.

"Yusril menjelaskan, nantinya narapidana penerima amnesti tidak serta merta keluar dari Lapas. Para narapidana akan menjalani proses rehabilitasi terlebih dahulu. Dia mengatakan beberapa program rehabilitasi bisa diikuti, mulai dari Komando Cadangan (Komcad) hingga diikutkan dalam proyek pembukaan lahan untuk pangan atau food estate," katanya di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

Baca juga: Presiden: Setop Impor Beras, Garam, Gula, Jagung pada 2025!

Yusril menegaskan pentingnya langkah persiapan agar kebijakan ini tidak menimbulkan masalah di masyarakat. "Tapi tentu harus ada langkah persiapan, jangan sampai nanti diamnesti keluar ke masyarakat malah bikin ribut dan meresahkan masyarakat. Karena itu persiapan langkah-langkah rehabilitasi sangat perlu segera dilakukan," ujarnya.

Efisiensi Anggaran

Menurut Yusril, pemerintah telah melakukan kalkulasi terkait biaya rehabilitasi narapidana dibandingkan merawat mereka di dalam Lapas. Hasilnya menunjukkan bahwa langkah rehabilitasi lebih hemat anggaran.

"Pemerintah coba hitung cost-nya, ternyata cost rehabilitasi itu lebih rendah dari cost merawat orang itu di dalam Lapas. Jadi lebih baik kita rehabilitasi aja, tapi kan Pak Prabowo sudah punya program, untuk masuk ke Komcad dilatih militer, kemudian diterjunkan ke masyarakat dalam proyek-proyek raksasa yang sedang dikerjakan pemerintah, seperti pembukaan lahan pertanian di Kalimantan dan Papua," ucap Yusril.

Program ini terlihat sebagai upaya pemerintah untuk tidak hanya memberikan kesempatan kedua bagi narapidana. Akan tetapi juga memanfaatkan tenaga mereka dalam proyek pembangunan yang memberikan dampak luas bagi masyarakat.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro tidak berencana menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak tertentu yang mencemarkan nama baiknya melalui rekaman suara yang beredar di media sosial.

Dalam rekaman tersebut berisi percakapan antara dua orang laki-laki. Di mana terdengar pria pertama yang sebelumnya diduga adalah suara Satryo sedang memarahi pria kedua yang diduga pegawai salah satu vendor yang mengurus air di rumah dinas Menteri di Widya Chandra.

Rekaman ini beredar bersamaan dengan aksi demonstrasi ASN Kemendiktisaintek,Senin, 20 Januari 2025. "Belum ada ke arah sana (menempuh langkah hukum)," kata Sekjen Kemendiktisaintek, Togar Simatupang dalam konferensi pers di kantornya Selasa, 21 Januari 2025.

Togar menjelaskan, Kemendikdasmen pun belum mengetahui sumber rekaman tersebut. Ataupun pihak yang membuat serta menyebarkan rekaman.

Pun, kata dia, orang yang menyebarkan rekaman itu hanya mencari keuntungan. Namun tidak jelas tujuannya, apakah benar ingin mencemarkan nama baik Satryo.

Baca juga: Bantahan Mendiktisaintek Soal Rekaman yang Beredar di Medsos: Itu Bukan Suara Saya

Menurut dia, rekaman tersebut tidak relevan. Tapi pihaknya masih mempelajari potensi polemik yang terjadi akibat munculnya rekaman tersebut.

"Dan kalau itu nanti terjadi secara continue atau ada suatu tanda petik potensi untuk mengganggu ketertiban umum, kita harus mencermati secara bijaksana. Jadi belum perlu mengambil langkah hukum," tutup dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Washington D.C.: Pada Senin, 20 Januari 2025, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif yang mengembalikan status Kuba sebagai negara sponsor terorisme.

Langkah ini membatalkan keputusan Mantan Presiden AS Joe Biden pada minggu sebelumnya, yang sempat mencabut status tersebut sebagai bagian dari kesepakatan yang dimediasi oleh Vatikan untuk membebaskan tahanan politik di Kuba.

Menurut laporan dari CBS Miami, Trump menyatakan bahwa keputusan ini adalah langkah untuk "melindungi keamanan nasional Amerika dan menekan rezim Kuba agar menghentikan dukungannya terhadap aktor-aktor teroris."

Ia menambahkan bahwa "Amerika Serikat tidak akan mentoleransi rezim yang secara aktif mendukung terorisme internasional."

Kenapa Kuba Sebelumnya Dianggap Negara Terorisme?

Kuba pertama kali ditetapkan sebagai negara sponsor terorisme pada tahun 1982 karena perannya dalam menyediakan dukungan kepada kelompok-kelompok gerilya dan individu yang terlibat dalam terorisme.

Menurut laporan Departemen Luar Negeri AS, Kuba memberikan pelatihan, perlindungan, dan dukungan finansial kepada kelompok seperti ELN (Ejército de Liberación Nacional) dan FARC dari Kolombia.

Bahkan hingga tahun 2019, Kuba menolak permintaan Kolombia untuk mengekstradisi pemimpin ELN yang diduga terlibat dalam serangan bom di akademi polisi Bogotá yang menewaskan 22 orang.

Selain itu, rezim Kuba juga melindungi pelaku kejahatan terorisme domestik di AS, seperti Joanne Chesimard alias Assata Shakur, yang termasuk dalam daftar teroris paling dicari oleh FBI.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Kuba terus mempertahankan hubungan erat dengan negara-negara yang dianggap sponsor terorisme, seperti Iran dan Korea Utara.

Semua ini menjadi dasar penetapan Kuba sebagai negara sponsor terorisme selama beberapa dekade, meskipun status ini sempat dicabut pada tahun 2015 sebelum dikembalikan oleh Donald Trump pada tahun 2021 dan dicabut oleh Joe Biden awal tahun 2025.

Dampak Langsung pada Kebijakan AS-Kuba

Penetapan status ini memberikan konsekuensi signifikan bagi ekonomi Kuba. Dengan status tersebut, Kuba akan menghadapi larangan tambahan pada perdagangan dan investasi, serta pembatasan lebih lanjut dalam akses ke sistem keuangan internasional.

Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodríguez, menyebut langkah ini sebagai "alat politik koersif" yang dirancang untuk menghukum rakyat Kuba.

Rodríguez menegaskan bahwa Kuba tidak terlibat dalam kegiatan terorisme internasional dan langkah ini bertujuan untuk mengisolasi negara itu secara diplomatik dan ekonomi.

Tahanan Politik dan Kritik Terhadap Trump

Beberapa tahanan politik yang sempat dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan Vatikan, seperti Reyna Yacnara Barreto Batista, kini menghadapi ketidakpastian hukum.

"Kami tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini," ujar Barreto Batista, salah satu aktivis yang sebelumnya menjalani hukuman empat tahun atas tuduhan gangguan publik.

Langkah ini juga menuai kritik dari komunitas internasional, termasuk PBB, yang menyebut keputusan Trump sebagai "langkah mundur dalam hubungan internasional." Banyak negara menilai bahwa status ini lebih bernuansa politik daripada berbasis bukti.

Sekretaris Negara AS, Marco Rubio, mendukung penuh keputusan ini. "Rezim Kuba terus mendukung rezim otoriter lainnya dan memperburuk situasi hak asasi manusia di kawasan ini," ujarnya.

Rubio, yang merupakan senator asal Florida, telah lama menjadi pendukung kebijakan keras terhadap Kuba.

Baca Juga:
Trump Cabut Sanksi untuk Pemukim Israel di Palestina


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Jakarta: Winger West Ham United, Maxwel Cornet, telah resmi bergabung dengan klub Serie A Italia, Genoa, dengan status pinjaman. Kepindahan ini menjadi kesempatan baru bagi Cornet yang sebelumnya menjalani masa sulit bersama Southampton.

Cornet yang berusia 28 tahun menghabiskan paruh pertama musim ini sebagai pemain pinjaman klub papan bawah Liga Primer Inggris, Southampton. Tapi di sana, dia pun baru tampil empat kali di semua kompetisi.

Penampilannya tersebut mencakup satu laga sebagai starter dan sebagai pemain pengganti di Liga Primer Inggris pada September tahun lalu. Sedangkan dua kesempatan bermain lainnya didapat pada putaran ketiga dan keempat Piala Liga Inggris.

Baca juga: Kyle Walker Sudah Terbang ke Italia untuk Jalani Tes Medis AC Milan

Dengan minimnya jam terbang itu, West Ham memutuskan untuk menghentikan masa peminjaman Cornet di Southampton. Lalu kini, pemain timnas Pantai Gading itu berharap dapat menghidupkan kembali kariernya di Italia bersama Genoa.

Cornet mengonfirmasi kepindahannya melalui akun Instagram pribadi dengan mengunggah foto sedang mengenakan seragam kandang Genoa. Di sana, dia menuliskan keterangan, "Warna baru, petualangan baru, kita akan menikmatinya! FORZA GENOA."

Cornet diboyong West Ham dari Burnley pada 2022 dengan biaya transfer sekitar 17,5 juta poundsterling (setara Rp350,3 miliar). Sejak saat itu, ia hanya mencatatkan 37 penampilan di tim utama sambil mencetak 1 gol dan 6 assist.

Tantangan baru Cornet di Serie A diyakini tidak mudah karena Genoa sedang berada di posisi ke-12 klasemen sementara atau hanya unggul empat poin dari zona degradasi. Selain itu, Genoa juga baru menelan kekalahan (1-3) dari AS Roma pada pekan lalu. (Sportsmole)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KAH)

Jakarta: Israel pada Senin, 20 Januari 2025 dini hari membebaskan 90 warga Palestina yang ditahan di Penjara Militer Ofer, wilayah pendudukan Tepi Barat.

Pembebasan itu merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tawanan antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Masyarakat Palestina berkumpul di Beitunia, kota kecil di dekat Ramallah di Tepi Barat, untuk menyambut para tahanan.

Namun, tentara Israel terus menembakkan gas air mata dan bom kejut ke arah kerumunan yang menyalakan api untuk menghangatkan diri di tengah cuaca dingin.

Menjelang pukul 1 dini hari, banyak jip militer dan buldoser Israel dikerahkan ke Beitunia untuk membubarkan kerumunan.

Tak lama kemudian, bus yang membawa para tahanan Palestina dengan pengawalan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) berangkat dari Penjara Militer Ofer.

Bus itu bergerak menuju Alun-Alun Manara di Ramallah, tempat para tahanan akan diserahkan.

Pembebasan itu sempat ditunda lantaran seorang tahanan perempuan hilang ketika Kantor Media Tahanan Palestina memverifikasi daftar nama tahanan yang akan dibebaskan Israel.

Tim teknis harus berkomunikasi dengan mediator dan Palang Merah untuk menekan Israel agar mematuhi daftar tahanan yang telah disepakati.

Tak lama kemudian, masalah itu bisa diselesaikan dan pembebasan tahanan dilanjutkan. Media Israel, Channel 12, melaporkan bahwa para tahanan telah meninggalkan lokasi.

Dari 90 tahanan Palestina yang dibebaskan itu, terdapat 69 perempuan, delapan anak laki-laki di bawah umur, dan 12 pria yang dihukum karena pelanggaran ringan.

Media Israel juga melaporkan bahwa 78 dari tahanan yang dibebaskan berasal dari wilayah pendudukan Tepi Barat, sementara 12 lainnya dari wilayah pendudukan Yerusalem Timur.

Warga Palestina berkumpul di Beitunia dan di bukit yang menghadap ke Penjara Militer Ofer. Mereka menunggu konvoi yang membawa para tahanan yang dibebaskan.

Dengan menggunakan drone, tentara Israel menembakkan gas air mata ke arah warga Palestina yang menunggu di dekat penjara tersebut.

Juru bicara militer Israel, Avichay Adraee, memperingatkan warga Palestina untuk tidak ikut dalam pawai atau perayaan selama dan setelah proses pembebasan tahanan.

Dia mengancam akan bertindak jika peringatannya tidak diindahkan.

Menurut kesepakatan antara Israel dan Hamas, 90 tahanan Palestina akan dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan tiga sandera perempuan Israel yang telah dilepaskan sehari sebelumnya.

Pasukan bersenjata Hamas, Brigade Al'Qassam, menyerahkan ketiga sandera itu kepada Palang Merah pada Minggu malam. Sumber: Anadolu

Dok. AFP PHOTO/Zain Jaafar


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Jakarta: Baru-baru ini Zaskia Sungkar memperkenalkan seorang bayi perempuan bernama Humaira, bayi tersebut diduga merupakan anak adopsi Zaskia Sungkar dan Irwansyah.

Langkah mengadopsi anak ini sebenarnya sudah lumrah di kalangan masyarakat Indonesia, tak terkecuali selebriti tanah air. Lantas, bagaimana hukum adopsi anak dalam Islam? Berikut Medcom.id telah merangkum informasinya.

Hukum Mengadopsi Anak dalam Islam

Mengadopsi anak dalam Islam merupakan perbuatan mulia asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Langkah ini bukan hanya tentang memberikan tempat tinggal, tetapi juga memastikan hak-hak anak sebagai seorang Muslim tetap terjaga.

Membantu anak yatim atau anak yang membutuhkan perlindungan sangat dianjurkan dalam Islam, namun terdapat aturan tertentu yang harus dipatuhi. Salah satu aturan tersebut adalah menjaga nasab anak angkat, sehingga ia tetap dikenali melalui nama ayah kandungnya.

Dilansir dari NU Online, praktik pengangkatan anak sudah menjadi tradisi di masyarakat Arab sejak dulu. Pada masa itu, seseorang yang mengadopsi anak akan memperlakukannya seperti anak kandung, bahkan menisbahkan nasab anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya.

Adopsi anak juga dilakukan oleh Rasulullah terhadap Zaid bin Haritsah, seorang budak yang dihadiahkan oleh istri pertama beliau, Khadijah, yang kemudian oleh Rasulullah Zaid dimerdekakan dan diangkat sebagai anak. Rasulullah menasabkan Zaid kepada dirinya sehingga orang-orang pada saat itu tidak memanggilnya sebagai Zaid bin Haritsah tapi Zaid bin Muhammad.

Baca juga: Perkenalkan Bayi Perempuan hingga Jalani Program Laktasi, Zaskia Sungkar Diduga Adopsi Anak

Dari penjelasan tersebut, pada masa-masa awal Islam menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya adalah sesuatu yang diperbolehkan. Akan tetapi di kemudian hari kebolehan ini dihapus dan menjadi terlarang dengan turunnya surat Al-Ahzab ayat 4-5:


Artinya: Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anakmu. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan menasabkan kepada bapak-napak mereka. Hal itu lebih adil di sisi Allah. Maka apabila kalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggillah mereka sebagai saudaramu dalam agama dan maula-maula kalian. Tidak ada dosa atas kalian di dalam apa yang tak kalian sengaja, akan tetapi berdosa apa yang disengaja oleh hati kalian. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS Al-Ahzab: 4-5).

Dengan demikian, sesungguhnya mengadopsi anak, atau mengangkat anak dalam Islam itu diperbolehkan, karena termasuk perbuatan yang mulia. Akan tetapi jika sampai menyandarkan nasab anak (bin) kepada pengadopsinya maka hukumnya haram, apalagi sampai mendapatkan waris dan menjadi wali nikah.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Jakarta: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRIB Jaya, Hercules Rosario Marshal, menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antarorganisasi masyarakat (ormas) setelah insiden bentrokan yang melibatkan GRIB Jaya dan Pemuda Pancasila (PP) di Blora, Jawa Tengah, serta Bandung, Jawa Barat.

Ia menegaskan bahwa relasi antara dirinya dengan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Japto Soelistyo Soerjosoemarno, sangat erat dan penuh nuansa kekeluargaan.

"Saya dan Bang Japto sudah seperti abang dan adik. Kami sering makan bersama di rumah Bang Japto, dan beliau juga sudah beberapa kali datang ke kantor GRIB. Bahkan, ketika saya sakit, banyak dari mereka yang menjenguk. Jadi, kami sudah seperti saudara," ujar Hercules dalam pernyataannya, Rabu malam, 15 Januari 2024.

Hercules menginstruksikan kepada seluruh anggota GRIB Jaya untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan menjaga ketertiban. Ia juga menyerukan pentingnya sinergi antarormas guna menciptakan kedamaian di masyarakat.

Baca juga: Viral Pria Ngaku Ketua Pemuda Pancasila Tendang Mobil Warga di Semarang

"PP adalah saudara GRIB, dan GRIB adalah saudara PP. Jangan ada yang terpancing. Selain itu, kami mengajak ormas lain seperti Forkabi, FBR, dan lainnya untuk bekerja sama menjaga keamanan dan ketertiban bersama TNI, Polri, dan pemerintah, demi memberikan rasa aman kepada masyarakat," tuturnya.

Hercules memastikan bahwa kesalahpahaman yang sempat terjadi di Blora telah diselesaikan dengan baik. Ia juga melarang adanya tindakan yang dapat memperburuk situasi.

"Kesalahpahaman sudah diselesaikan. Oleh karena itu, saya instruksikan kepada seluruh jajaran GRIB Jaya untuk tidak melakukan pergerakan atau tindakan yang dapat memicu ketegangan. Tidak boleh ada lagi konflik antarsesama ormas. Mari kita bersama-sama menjaga keutuhan NKRI," tambahnya dalam video yang diunggah melalui akun TikTok @gribjaya.id.

Sementara itu, Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soelistyo Soerjosoemarno, menyampaikan pesan serupa kepada seluruh anggotanya. Ia meminta agar insiden yang terjadi di Blora maupun Bandung tidak menjadi pemicu perpecahan.

"Saya instruksikan kepada seluruh anggota Pemuda Pancasila untuk tidak terprovokasi oleh masalah-masalah yang berkembang, termasuk insiden yang dimulai di Blora dan masalah di Bandung. Kesalahpahaman ini sudah diselesaikan dengan baik. Kita adalah ormas yang saling mendukung dan menjadi mitra pemerintah untuk memajukan masyarakat Indonesia," tegas Japto.

Japto juga menegaskan rencana untuk mempererat hubungan antara GRIB Jaya dan Pemuda Pancasila melalui dialog dan kerja sama.

"Kami akan mengadakan pertemuan antar-unsur provinsi dari GRIB dan Pemuda Pancasila agar mereka bisa saling mengenal dan bekerja sama. Karena, tak kenal maka tak sayang. Nanti, para pemimpin provinsi akan kembali ke daerah masing-masing untuk mendorong anggota mereka menjaga kebersamaan dan membangun bangsa," ujarnya.

Deklarasi Damai di Blora

Insiden bentrokan antara GRIB Jaya dan Pemuda Pancasila di Blora sebelumnya telah diredam melalui deklarasi damai yang digagas oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Blora pada Rabu, 15 Januari 2025. Kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan konflik dan meningkatkan koordinasi demi menjaga situasi tetap kondusif.

Namun demikian, proses hukum tetap berjalan untuk individu-individu yang terlibat dalam bentrokan. Kapolres Blora menyebutkan bahwa hingga saat ini, sebanyak 19 orang masih menjalani pemeriksaan sebagai bagian dari langkah penegakan hukum dan pencegahan insiden serupa di masa depan.

Langkah yang diambil oleh Hercules dan Japto diharapkan menjadi teladan bagi seluruh anggota GRIB Jaya dan Pemuda Pancasila untuk mengutamakan dialog, memperkuat kerja sama, dan memberikan kontribusi positif dalam menjaga perdamaian serta stabilitas di masyarakat.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jakarta: Kuasa hukum Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau dikenal sebagai Mbak Ita, Erna Ratna dan Agus Nurudin, mengaku kecewa atas hasil putusan penolakan praperadilan Mbak Ita.

Sidang praperadilan mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang ini dipimpin hakim tunggal Jan Oktavianus. Hasilnya hakim menolak bahwa Mbak Ita tidak bersalah dalam kasus gratifikasi.

"Saya sebetulnya ya sangat keberatan dengan adanya keputusan yang sama sekali tidak mempertimbangkan tentang proses yang tempo hari yang sudah disampaikan tentang tahapan klarifikasi dan alat bukti sama sekali tidak dipertimbangkan," jelas Agus kepada awak media, Selasa, 14 Januari 2025.

Menurut kuasa hukum Mbak Ita, pengadilan tak mempertimbangkan sama sekali alat bukti dan keterangan ahli. Padahal, ada empat keterangan ahli, tetapi putusan hakim hanya berfokus terhadap bukti dokumen.


(Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita menggugat status tersangka yang diberikan oleh KPK. Gugatan itu teregister dengan nomor 124/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL tertanggal 4 Desember 2024. Foto: DOk. Medcom.id/Aulia Putriningtias)

Kuasa hukum pun menekankan bahwa mereka merasa hakim tidak mempertimbangkan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Namun, di samping keberatan dan kekecewaannya, tim kuasa hukum Mbak Ita mengatakan bahwa mereka menghormati putusan dari hakim.

"Pada prinsipnya kami menghormati putusan hakim," kata Erna.

"Tapi memang dalam proses yang tadi disampaikan rekan saya Pak Agus bahwa dalam pertimbangan hakim tersebut itu tidak mempertimbangkan apa yang kami sampaikan khususnya berkaitan dengan keterangan ahli," lanjutnya.

Sebagai informasi, Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita menggugat status tersangka yang diberikan oleh KPK. Gugatan itu teregister dengan nomor 124/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL tertanggal 4 Desember 2024.

Baca juga: Sah! Hakim Tolak Praperadilan Walkot Semarang Mbak Ita

KPK sendiri sebelumnya memulai penyidikan tiga dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Rinciannya pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang pada 2023–2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi pada pada 2023-2024.

Selama proses penyidikan berjalan, setidaknya sudah 10 rumah serta 46 kantor dinas dan organisasi perangkat daerah digeledah KPK sejak 17–25 Juli 2024. Hal ini ditujukan untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(TIN)

Jakarta: Pada 13 Januari 2025, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mempublikasikan video yang menunjukkan dua tentara Korea Utara yang menjadi tawanan perang.

Video ini menampilkan kedua tentara yang tampak mengalami luka serius dan menjalani interogasi dengan bantuan penerjemah.

Insiden ini memicu kontroversi internasional, dengan tuduhan bahwa Ukraina telah melanggar Konvensi Jenewa yang mengatur perlakuan terhadap tawanan perang.

Apa Itu Konvensi Jenewa?

Konvensi Jenewa adalah serangkaian perjanjian internasional yang dirancang untuk melindungi individu selama konflik bersenjata.

Terdiri dari empat perjanjian dan tiga protokol tambahan, konvensi ini mencakup perlindungan bagi tentara yang terluka di medan perang, tentara yang terluka atau tenggelam di laut, tawanan perang, dan warga sipil yang terjebak dalam konflik.

Konvensi ini pertama kali diadopsi pada tahun 1864 dan diperbarui terakhir kali pada tahun 1949 untuk mencerminkan kondisi perang modern.

Konvensi Ketiga secara khusus mengatur perlakuan terhadap tawanan perang. Pasal 13 dari Konvensi Ketiga menegaskan bahwa tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi, dilindungi dari kekerasan, intimidasi, penghinaan, dan eksposur terhadap rasa ingin tahu publik.

Selain itu, Konvensi Keempat yang diadopsi pada tahun 1949 memperluas perlindungan bagi warga sipil, menetapkan bahwa mereka juga harus dijaga dari kekerasan dan tindakan tidak manusiawi lainnya.

Detail Kasus Video Tawanan Perang

Video yang dirilis Zelensky menunjukkan dua tentara Korea Utara yang tertangkap pada 9 Januari 2025. Salah satu tentara terlihat mengalami cedera pada dagu, sementara yang lainnya kedua tangannya dibalut perban.

Menurut keterangan resmi dari Ukraina, kedua tawanan tersebut sedang menerima perawatan medis di Kyiv dan menjalani interogasi terkait keterlibatan mereka dalam konflik.

Namun, para pengamat internasional mengecam tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran hukum humaniter.

Eksposur publik terhadap tawanan perang dianggap tidak hanya melanggar martabat mereka, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa.

Video tersebut telah menarik perhatian global dan memunculkan desakan bagi Ukraina untuk memberikan penjelasan.

Pandangan Hukum Internasional

Pasal 13 Konvensi Jenewa menyebutkan bahwa tawanan perang "harus dilindungi, khususnya dari tindakan kekerasan atau intimidasi, serta dari penghinaan dan rasa ingin tahu publik." Larangan ini mencakup eksposur tawanan perang melalui media sosial, foto, atau video yang dapat merendahkan martabat mereka.

Menurut Komite Palang Merah Internasional (ICRC), eksposur seperti ini bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan kemanusiaan.

Kewajiban ini juga meliputi perlakuan manusiawi terhadap tawanan, yang tidak hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga mental dan emosional.

Pelanggaran terhadap Pasal 13 dapat dikenai sanksi hukum internasional dan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa.

Dalam konteks ini, tindakan Ukraina memicu perdebatan tentang bagaimana hukum internasional harus diterapkan dalam perang modern.

Selain itu, Pasal 13 menekankan bahwa eksposur tawanan perang untuk tujuan propaganda atau eksploitasi politik melanggar prinsip kemanusiaan yang menjadi inti Konvensi.

Penafsiran ini menegaskan bahwa tindakan seperti merilis video interogasi dapat berdampak buruk pada integritas sistem hukum internasional.

Kesimpulan

Video interogasi tawanan perang Korea Utara yang dirilis oleh Ukraina memunculkan perdebatan tentang batasan hukum internasional di tengah konflik.

Meskipun tindakan ini mungkin bertujuan untuk menarik perhatian global terhadap situasi perang, langkah tersebut juga membuka risiko pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa.

Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk mematuhi hukum internasional demi menjaga martabat manusia.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini tidak hanya merugikan tawanan perang, tetapi juga mencoreng reputasi negara di mata dunia. Kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa adalah landasan bagi terciptanya tatanan dunia yang lebih manusiawi di tengah perang.

Video tersebut bisa disaksikan disini.

Baca Juga:
Korea Utara Kirim Pasukan ke Perang Ukraina, Ini Keuntungan Mereka


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)