Denpasar: kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang melakukan pembinaan anak-anak nakal dan bermasalah di barak militer mendapat respons beragam. Salah satu respons datang dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai yang memuji kebijakan Dedi Mulyadi.

“Ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kebijakan yang mau terkait dengan sebagaimana yang dilihat saat ini (mengirim siswa nakal ke barak militer), ya itu kan pendidikan yang bagus,” kata Pigai, usai mengisi Kuliah Umum Universitas Mahendradatta di Denpasar, Bali, dikutip dari ANTARA, Sabtu, 10 Mei 2025.

Ia menilai kebijakan Dedi Mulyadi adalah bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda. Membawa siswa ke barak militer menurutnya bagus untuk pendidikan mental, karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab, sehingga ini tidak melanggar hak asasi manusia.

“Sekarang pertanyaannya, kalau pendidikan itu baik atau tidak baik, pendidikan itu melanggar tidak, dalam konstitusi kita pendidikan itu hak sekaligus kewajiban, jadi pemerintah bertanggung jawab mendidik, pemerintah bertanggung jawab menghadirkan pendidikan yang berkualitas, yang baik, membentuk karakter mental, moral, disiplin, dan tanggung jawab,” ujar Menteri HAM.

Pastikan Tidak Ada Kekerasan Fisik

Disinggung soal banyaknya penolakan atas kebijakan Jawa Barat seperti dari Komnas HAM dan pakar-pakar psikologi, bagi Menteri HAM justru penolak yang harus dipertanyakan landasannya. Pigai menilai yang terpenting dari kebijakan mengirim siswa nakal ke barak militer adalah memastikan tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan.

“Yang tidak boleh adalah pendidikan disertai dengan cara mengganggu fisik, itu yang tidak boleh,” kata dia.

“Komnas HAM pakai aturan apa? Ketika saya bilang sepanjang tidak mengganggu fisik, pendidikan bagus, di dunia ini atau di bawah kolong langit ini yang namanya pendidikan itu ya benar,” sambung Menteri HAM.

Natalius Pigai meminta mengartikan pendidikan ala Jawa Barat ini hanya memindahkan tempat belajar bukan mengandalkan TNI sebagai pendidik karena bukan bagian dari institusi pendidikan. “Kalau kegiatan contoh, kegiatan-kegiatan yang kita adakan di tempat aula-aula itu apa, itu cuma tempat, sekarang orang kawin, kan kita juga di tempat perkawinan, wisuda di universitas, kegiatan, seminar, diskusi, cuma tempat itu,” ucapnya.

Baca juga: 'Sekolahkan' Anak Nakal di Barak Militer ala Dedi Mulyadi, Ini Tanggapan Istana

Justru Pigai menilai ini sebagai upaya menyiapkan generasi muda, dimana dalam kuliah umumnya Pigai juga menekankan langkah-langka menyiapkan sumber daya manusia menuju 2045.

“Bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang bagus, keterampilan yang baik, etika, moral, mental yang bagus untuk menyongsong 2045, karena 2035 kita sudah go global,” ujarnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: BRI Insurance (BRINS) menekankan pentingnya kepatuhan hukum dalam tata kelola perusahaan. Kinerja positif dinilai berperan penting untuk menumbuhkan dan menjaga kepercayaan nasabah.

Hal itu diungkapkan Division Head Compliance and Risk Management Division BRI Insurance Erni Purwaningsih saat menerima penghargaan Regulatory Compliance Awards 2025 sebagai Most Strategic Enterprise in Regulatory Compliance.

"Penghargaan ini merupakan wujud kepercayaan dari berbagai pihak dan juga tak lepas dari komitmen menciptakan kinerja positif dari seluruh pekerja BRI Insurance dalam memberikan pelayanan kepada nasabah dengan memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik," kata Erni.

Chief Executive Officer Hukumonline Arkka Dhiratara mengatakan, penghargaan ini bertujuan mendorong praktik kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan yang adaptif serta berkelanjutan di Indonesia.

"Peningkatan jumlah peserta hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya merupakan sinyal positif bahwa budaya kepatuhan hukum semakin dipandang sebagai landasan penting dalam tata kelola perusahaan," kata Arkka.

Di tengah kompleksitas tantangan bisnis global seperti ketidakpastian makroekonomi, disrupsi geopolitik, dan fluktuasi pasar modal, kepatuhan terhadap regulasi menjadi kompas strategis yang menuntun arah bisnis menuju keberlanjutan.

Penghargaan ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang mampu menjadikan kepatuhan hukum sebagai nilai inti dalam pengambilan keputusan strategis.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FZN)

Jakarta: Universitas Pancasila melalui Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum (PDIH FH) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kajian Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan: Menuju Tata Kelola Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan". Kegiatan ini diadakan sebagai respons kritis atas terbitnya regulasi tersebut yang belakangan menjadi sorotan berbagai kalangan.

Sorotan datang mulai dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, aktivis lingkungan, komunitas adat, hingga pelaku usaha di sektor sumber daya alam. Perpres ini, yang merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja khususnya pada klaster kehutanan, dinilai membawa semangat percepatan penyelesaian persoalan kawasan hutan.

Namun juga memunculkan kekhawatiran akan potensi pengabaian prinsip-prinsip keadilan ekologis dan sosial yang telah ditegaskan dalam konstitusi, UU Cipta Kerja, putusan
Mahkamah Konstitusi, serta UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

FGD ini diselenggarakan untuk menjawab kebutuhan akan kajian mendalam terhadap Perpres No. 5 Tahun 2025, terutama dalam menilai dampaknya terhadap hak-hak masyarakat di sekitar hutan. Selain itu juga kepastian hukum atas status kawasan hutan, perlindungan fungsi ekologis hutan, hingga potensi legalisasi pelanggaran kehutanan masa lalu.

"Pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa lahan yang dijadikan kawasan hutan benar-benar clear melalui pengukuhan yang tepat, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat sekitar serta menjaga keberlanjutan ekosistem hutan Indonesia," kata Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Pancasila Eddy Pratomo di Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025.

Baca juga: Ustaz Adi Hidayat Bagikan Beasiswa S1-S3 ke Luar Negeri, Simak Infonya!

Menurut Eddy, hal sangat penting mengingat Indonesia memiliki komitmen internasional untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29% pada 2030, di mana perlindungan hutan menjadi salah satu pilar utama.

Dalam forum ini, hadir sejumlah narasumber lintassektor yang memberikan perspektif multidisiplin, di antaranya Prof. Dr. Agus Surono, SH., MH. dari Universitas Pancasila yang membedah aspek hukum Perpres No. 5 Tahun 2025, Ardito Muwardi, S.H., M.Hum., Koordinator I Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung selaku Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang membahas implementasi dan langkah ke depan, Uli Arta Siagian dari WALHI yang menyoroti Perpres ini dari perspektif lingkungan, Dr. Sadino, S.H., M.H. dari Universitas Al Azhar Indonesia yang mengkaji perlindungan hak masyarakat dalam hukum kehutanan serta Setiyono, dari Asosiasi Perkebunan Rakyat Indonesia.

Baca juga: AI dan Coding Masuk Kurikulum Tahun Ini, Guru Wajib Dampingi Siswa

Acara ini dihadiri 75 peserta aktif FGD yang berasal dari kalangan akademisi, penegak hukum, kementerian terkait, asosiasi pengusaha, advokat, hingga perwakilan LSM dan NGO, sehingga diskusi berlangsung kaya akan sudut pandang dan pengalaman lapangan.

FGD ini bertujuan untuk menganalisis Perpres No. 5 Tahun 2025 secara komprehensif dengan membandingkan ketentuannya terhadap UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 24 Tahun 2021, serta beberapa putusan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, forum ini juga mengkaji dampak kebijakan penertiban kawasan hutan terhadap hak hak masyarakat dan kepastian hukum perizinan, serta memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan agar pelaksanaan Perpres ini tetap memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi dalam tata kelola hutan dan lingkungan. Melalui paparan para ahli, diskusi interaktif, dan tanya jawab dengan peserta, FGD diharapkan menghasilkan pemetaan persoalan yang komprehensif serta rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola kawasan hutan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dengan adanya FGD ini, Universitas Pancasila menegaskan komitmennya untuk mendorong reformulasi kebijakan kehutanan nasional yang berpihak pada perlindungan lingkungan hidup, penghormatan hak-hak masyarakat, serta komitmen Indonesia terhadap agenda perubahan iklim global. Melalui kolaborasi lintas sektor, FGD ini diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif dalam merumuskan kebijakan kehutanan yang tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga adil secara sosial dan ekologis, serta berkelanjutan bagi generasi mendatang.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendukung langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengirimkan pelajar bermasalah ke barak militer. Dia berharap model pendidikan itu berjalan masif di Indonesia.

Pigai meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menerbitkan aturan agar pengiriman pelajar ke barak militer berjalan masif.

"Kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia," kata Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.

Pigai menilai progam pengiriman anak nakal ke barak milter tidak melanggar HAM. "Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Pigai.

Menurutnya pendidikan di barak militer tak melanggar HAM karena tidak mengandung corporal punishment. Dia menjelaskan corporal punishment adalah sebuah hukuman fisik yang kerap terjadi di masa lalu.

"(Corporal punishment) di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukulnya, dipukul tangannya supaya dia disiplin," papar dia.

Pigai menyebut justru yang terjadi di barak militer adalah pendidikan mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Dia menyatakan dukungannya kepada Dedi Mulyadi bila pendidikan di barak militer dalam kontes tersebut.

Baca juga: 40 Siswa Bermasalah di Sumedang Mulai Masuk Barak Militer

"Pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab itu maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan dalam program ini, pelajar akan menjalani rutinitas harian yang ketat. Langkah ini menurutnya adalah bentuk tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara dalam membina generasi muda.

"Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri nya," jelas Dedi.

Sudah ada beberapa daerah di Jawa Barat yang siap mengeksekusi program ini. Perjanjian kerja sama dengan pihak TNI perihal pembinaan siswa di barak militer juga sudah ditandatangani.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, merespons rencana pendidikan militer di barak bagi siswa nakal. Sjafrie mendukung kebijakan itu agar anak-anak menjadi disiplin.

"Kebijakan mau mendukung ketertiban disiplinnya anak-anak. Kalau mau nitip boleh saja," jelas Sjafrie.

Sjafrie menyebut hal itu akan dikoordinasikan oleh Pangdam setempat. Ia mengatakan anak-anak akan diajarkan latihan disiplin bukan militer.

"Titip latihan disiplin boleh, tapi dia bukan latihan militer," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendukung pengiriman pelajar dengan perilaku bermasalah ke barak miliiter. Hal ini merupakan ide yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Pigai mengatakan pelajar bakal mendapatkan pendidikan mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab di barak militer. Karena itu, Pigai menyatakan dukungannya ke Dedi Mulyadi.

"Pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab itu maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat," kata Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.

Pigai menilai progam pengiriman anak nakal ke barak milter tidak melanggar HAM. "Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Pigai.

Menurutnya pendidikan di barak militer tak melanggar HAM karena tidak mengandung corporal punishment. Dia menjelaskan corporal punishment adalah sebuah hukuman fisik yang kerap terjadi di masa lalu.

"(Corporal punishment) di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukulnya, dipukul tangannya supaya dia disiplin," papar dia.

Pigai menyebut justru yang terjadi di barak militer adalah pendidikan mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Dia menyatakan dukungannya kepada Dedi Mulyadi bila pendidikan di barak militer dalam kontes tersebut.

Baca juga: Kirim ke Barak Militer, Seberapa Efektif untuk 'Luruskan' Anak Bermasalah?

"Pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab itu maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan dalam program ini, pelajar akan menjalani rutinitas harian yang ketat. Langkah ini menurutnya adalah bentuk tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara dalam membina generasi muda.

"Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri nya," jelas Dedi.

Sudah ada beberapa daerah di Jawa Barat yang siap mengeksekusi program ini. Perjanjian kerja sama dengan pihak TNI perihal pembinaan siswa di barak militer juga sudah ditandatangani.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, merespons rencana pendidikan militer di barak bagi siswa nakal. Sjafrie mendukung kebijakan itu agar anak-anak menjadi disiplin.

"Kebijakan mau mendukung ketertiban disiplinnya anak-anak. Kalau mau nitip boleh saja," jelas Sjafrie.

Sjafrie menyebut hal itu akan dikoordinasikan oleh Pangdam setempat. Ia mengatakan anak-anak akan diajarkan latihan disiplin bukan militer.

"Titip latihan disiplin boleh, tapi dia bukan latihan militer," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menggagas program pembinaan bagi pelajar bermasalah dengan menempatkan mereka di barak militer. Program ini diharapkan mampu membentuk disiplin, membenahi pola hidup, serta membangun karakter anak-anak yang sulit diatur di lingkungan rumah.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai apa yang dilakukan Dedi tidak melanggar HAM. "Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.

Menurutnya pendidikan di barak militer tak melanggar HAM karena tidak mengandung corporal punishment. Dia menjelaskan corporal punishment adalah sebuah hukuman fisik yang kerap terjadi di masa lalu.

"(Corporal punishment) di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukulnya, dipukul tangannya supaya dia disiplin," papar dia.

Pigai menyebut justru yang terjadi di barak militer adalah pendidikan mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Dia menyatakan dukungannya kepada Dedi Mulyadi bila pendidikan di barak militer dalam kontes tersebut.

"Pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab itu maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat," ujar dia.

Baca juga: Kirim ke Barak Militer, Seberapa Efektif untuk 'Luruskan' Anak Bermasalah?

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan dalam program ini, pelajar akan menjalani rutinitas harian yang ketat. Langkah ini menurutnya adalah bentuk tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara dalam membina generasi muda.

"Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri nya," jelas Dedi.

Sudah ada beberapa daerah di Jawa Barat yang siap mengeksekusi program ini. Perjanjian kerja sama dengan pihak TNI perihal pembinaan siswa di barak militer juga sudah ditandatangani.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, merespons rencana pendidikan militer di barak bagi siswa nakal. Sjafrie mendukung kebijakan itu agar anak-anak menjadi disiplin.

"Kebijakan mau mendukung ketertiban disiplinnya anak-anak. Kalau mau nitip boleh saja," jelas Sjafrie.

Sjafrie menyebut hal itu akan dikoordinasikan oleh Pangdam setempat. Ia mengatakan anak-anak akan diajarkan latihan disiplin bukan militer.

"Titip latihan disiplin boleh, tapi dia bukan latihan militer," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat (Kanwil Ditjenpas Sumbar) berjuang mengubah 'image' penjara dari suram menjadi lembaga pemasyarakatan yang aktif dan produktif.

Kepala Kanwil Ditjenimpas Sumbar, Marselina Budiningsih, menyatakan perubahan tersebut untuk mendukung program Akselerasi Kementerian Imipas yang wajib dilaksanakan oleh seluruh UPT Pemasyarakatan, khususnya di Sumatera Barat.

"Perubahan yang telah kami lakukan lewat berbagai program pembinaan, baik berupa keterampilan ataupun kepribadian yang sudah dijalankan di seluruh UPT Pemasyarakatan yang ada di Sumbar berupa penguatan dan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM dan ketahanan pangan, khususnya di wilayah Sumbar," kata Marselina dalam keterangan pers, Selasa, 6 Mei 2025.
Dia menyatakan kini Lapas di Sumbar sudah berubah jadi lebih produktif jika dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya.


Suasana Lembaga Pemasyarakatan di Sumatera Barat. Dokumentasi/ istimewa

"Terbukti dalam kegiatan IPPA Fest yang dilaksanakan di Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada tanggal 21-25 April 2025 lalu, seluruh produk hasil karya warga binaan perwakilan UPT Sumatera Barat terjual habis baik itu sandal hotel, sandal wanita, sandal kulit pria, bawang goreng, keripik sanjai, jilbab sulam hingga lukisan dari Banner Bekas. Salendang Koto Gadang seluruhnya dibeli oleh Ibu Menteri Imipas," jelasnya.

Menurut mantan Kadivpas Kanwil DKI Jakarta ini, hal tersebut membuktikan bahwa produk hasil karya warga binaan (UMKM) diakui oleh masyarakat.

"Terkait dengan ketahanan pangan, kami juga menjadikan Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman jadi Proyek Unggulan dengan hasil panen berupa 70 ton Ubi Kayu yang di tanam di lahan 7 hektar yang dilaksanakan panen secara bertahap sesuai dengan pesanan," jelasnya.

Hasil dari olahan Ubi Kayu berupa Tepung Tapioka, Keripik, dan sebagainya kemudian dipasarkan di daerah Pekanbaru, Riau.

"Dalam waktu dekat akan dilaksanakan kegiatan Panen Raya Kacang Tanah dan Ubi Kayu di Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman diperkirakan pada tanggal 14 Mei 2025," ungkapnya.

Selain hal tersebut, Kanwil Ditjenpas Sumatera Barat beserta 26 UPT telah memberikan Bantuan Sosial kepada keluarga Warga Binaan dan Masyarakat kurang mampu di sekitar Lapas/Rutan sebanyak 2.274 paket.

UPT Pemasyarakatan telah berusaha melakukan perubahan secara masif, menyelenggarakan berbagai program pembinaan mulai dari pertanian, peternakan, perkebunan, hingga yang berskala industri seperti sandal hotel dan lainnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

Jakarta: Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang menegaskan komitmen memerangi praktik pungutan liar (pungli) melalui kegiatan sosialisasi layanan dan mekanisme pengaduan yang berlangsung di ruang kunjungan, Kamis, 1 Mei 2025.

Kegiatan ini dipimpin Kepala Lapas (Kalapas), Wachid Wibowo, yang menyerukan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan gratis bagi seluruh Warga Binaan serta keluarga mereka.

"Jika ada pungli, jangan takut untuk melapor. Semua layanan kami berikan tanpa biaya. Kami menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat digunakan, baik oleh Warga Binaan maupun keluarga mereka dan kami menjamin kerahasiaan serta keselamatan pelapor," kata Wachid di hadapan petugas dan Warga Binaan.
Wachid menjelaskan pengaduan dapat disampaikan melalui kotak aduan yang tersedia di setiap blok hunian atau secara daring melalui WhatsApp di nomor 0812-1351-5837, serta melalui Aplikasi LATUCIP GO, khususnya melalui fitur PANDUSAPI (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang menyediakan kanal pengaduan digital secara langsung.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh layanan publik di Lapas Cipinang, berjalan sesuai standar, bebas pungutan liar (pungli), dan berorientasi pada penghormatan hak-hak dasar. Saya sengaja turun langsung untuk mendengar masukan dari masyarakat," jelas Wachid.

Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban (ADKAMTIB), Yulius Jum Hertantono, menambahkan tindakan tegas akan diberlakukan terhadap setiap pelaku pungli, baik yang berasal dari petugas maupun tenaga pendamping (tamping).

"Layanan di dalam lapas harus bebas dari pungli. Kalau ada oknum yang terbukti melanggar, kami akan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Integritas adalah harga mati," ungkapnya.

Sosialisasi ini disambut positif oleh warga binaan. Salah satunya, YK, 48, yang tengah menjalani pidana terkait kasus narkotika. Dia mengaku merasa lebih memahami alur dan prosedur layanan pemasyarakatan.

"Sosialisasi seperti ini bikin kami tidak mudah dibohongi atau dimanfaatkan. Sekarang kami tahu bagaimana mengakses layanan resmi dan bisa melaporkan jika ada yang tidak beres," ungkapnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

Jakarta: Universitas Pancasila melantik Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M. sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Rektor. Adnan dilantik dalam sebuah acara yang berlangsung singkat di Gedung Rektorat Universitas Pancasila, Jakarta.

Pelantikan ini dilaksanakan seiring berakhirnya masa jabatan rektor sebelumnya dan bertujuan menjaga kesinambungan kepemimpinan. Selain itu untuk memastikan stabilitas operasional kampus menjelang masa transisi menuju rektor definitif.

Adnan Hamid sebelumnya menjabat sebagai Ketua Senat Universitas Pancasila dan dikenal luas sebagai sosok akademisi senior yang memahami dinamika internal kampus. Penunjukannya sebagai Pjs Rektor diharapkan mampu melanjutkan roda kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam sambutannya, Ketua Pembina YPP-UP, Siswono Yudho Husodo menyampaikan apresiasi atas dedikasi rektor sebelumnya serta harapan besar kepada pejabat baru. “Kami yakin Prof. Adnan dapat menjalankan amanah ini dengan baik, melanjutkan kinerja yang bagus dan menyempurnakan kinerja yang kurang hingga menjadi baik,” ujar Siswono dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis, 1 Mei 2025.

Baca juga: ITB Akui Mahasiswanya Terlibat Joki UTBK-SNBT 2025, Kampus Bentuk Komisi Khusus

Adnan Hamid dalam pernyataan perdananya menyampaikan kesiapannya untuk bekerja maksimal di masa tugasnya yang relatif singkat. “Saya akan berupaya menjalankan amanah ini sebaik-baiknya, terlebih dalam waktu dekat kita harus mempersiapkan wisuda sarjana serta penerimaan mahasiswa baru,” ungkapnya.

Penunjukan Pjs Rektor ini akan berlaku hingga terpilihnya Rektor definitif melalui mekanisme sesuai statuta Universitas Pancasila.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Aktor dan penyanyi Korea Selatan, Lee Seung Gi, secara mengejutkan mengumumkan bahwa dirinya dan sang istri, Lee Da In, memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan keluarga pihak istri. Keputusan ini diambil usai munculnya kembali kasus hukum yang melibatkan ayah mertuanya, Lee Hong Heon.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin pagi, Lee Seung Gi menyampaikan perasaan kecewa dan terluka atas tindakan ayah mertuanya yang kembali tersandung kasus hukum serupa.

"Sebagai seseorang yang selama ini menunggu hasil dengan dasar kepercayaan dalam keluarga, saya merasa sangat terpukul dan kehilangan kata-kata atas tindakan keliru dari ayah mertua saya," tulis Lee Seung Gi dalam pernyataan tersebut dikutip dari Soompi.

Ayah dari Lee Da In sebelumnya memang pernah dijatuhi hukuman atas dugaan manipulasi harga saham pada tahun 2016 melalui perusahaan bernama COREBEAT.

Ia sempat divonis penjara empat tahun dan denda 2,5 miliar won, namun kemudian dibebaskan dalam banding. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung Korea membatalkan putusan bebas tersebut dan memerintahkan pengadilan ulang, yang menyatakan bahwa Lee Hong Heon bersalah.

Baru-baru ini, ayah mertua Lee Seung Gi kembali ditahan atas dugaan keterlibatan dalam manipulasi saham perusahaan energi terbarukan bernama Quantapia.

Menanggapi situasi ini, Lee Seung Gi mengakui kesalahannya karena pernah menyampaikan pembelaan tanpa kajian mendalam.

"Saya menyesal telah berbicara sembarangan tahun lalu tanpa memeriksa dengan benar hal-hal yang berkaitan dengan ayah mertua saya. Saya percaya bahwa segala tindakan ilegal harus ditindak sesuai hukum," katanya. Ia juga meminta maaf kepada para korban dan masyarakat yang sempat mempercayainya.

Baca juga: Terungkap Harga Mikrofon Rossa Capai Ratusan Juta!

Kepercayaan yang rusak dalam keluarga membuat Lee Seung Gi dan istrinya akhirnya mengambil keputusan besar untuk menjaga prinsip hidup mereka.

“Peristiwa ini telah merusak kepercayaan dalam keluarga kami secara tak dapat diperbaiki. Setelah melalui pertimbangan yang panjang, saya dan istri memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan pihak keluarganya,” ujarnya.

Lee Seung Gi dan Lee Da In resmi menikah pada April 2023. Lee Da In merupakan anak dari aktris senior Kyeon Mi Ri, yang diketahui juga menjadi pemegang saham utama di perusahaan COREBEAT.

Sebagai figur publik, Lee Seung Gi menutup pernyataannya dengan janji untuk menjalani hidup dengan lebih bertanggung jawab.

“Saya akan berusaha menjalani kehidupan yang menjunjung nilai-nilai benar demi masyarakat yang lebih sehat,” tutupnya.

Baca juga: Jonathan Frizzy Diberitakan Terlibat Narkoba, Keluarga Tak Terima

(Nithania Septianingsih)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ASA)

Depok: Beberapa waktu terakhir, banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual oleh mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Sejumlah pihak mempertanyakan kurikulum pendidikan yang berjalan dalam program PPDS.

Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Khairul Munadi, menyebut pihaknya akan mengevaluasi kurikulum. Namun, tidak akan merombak seluruhnya.

"Mungkin yang dimaksud bukan perombakan total. Tapi kita melakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan penyelenggaraan PPDS ini," kata Khairul di Kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat, Rabu, 23 April 2025.

Pihaknya juga akan mendorong peningkatan pengawasan pendidikan, termasuk mekanisme jam belajar. "Salah satunya terkait dengan pengawasan. Kemudian juga mengenai mekanisme pembelajaran dan jam belajar juga. Jadi hal seperti itu," tegas dia.

Terkait evaluasi, pihaknya akan menggandeng Kementerian Kesehatan. Sehingga penyelenggaraan PPDS semakin baik.

Baca juga: Perbaiki Pendidikan Kedokteran, Mendiktisaintek Temui Rektor Penyelenggara PPDS

"Dan ini kita melakukan evaluasi bersama dengan Kemenkes. Sehingga nanti penyelenggaran PPDS, baik di perguruan tinggi maupun di rumah sakit itu bisa kita pastikan itu bisa lebih baik," ujar dia.

Sebelumnya, kasus dugaan pemerkosaan dilakukan oleh dokter residen PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) Priguna Anugrah Pratama (PAP). Pelaku memperkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung.

Saat ini, PAP sudah ditahan Polda Jawa Barat. Selain itu, dokter kandungan, Muhammad Syafril Firdaus, di Kabupaten Garut, Jawa Barat, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya.

Dalam video tersebar, Syafril tampak meraba dada pasiennya ketika melakukan pemeriksaan USG. Dari identitas yang tersebar, Syahril merupakan alumni Fakultas Kedokteran Unpad.

Baru-baru ini, mahasiswa PPDS Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, MA, mengintip dan merekam seorang mahasiswi ketika mandi. Peristiwa terjadi di indekos daerah Gang Pancing Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Selasa, 15 April 2025 pukul 18.13 WIB. MA telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pornografi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Universitas Pancasila (UP) melakukan penandatanganan naskah Tridarma Perguruan tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Perguruan Tinggi dalam mengoptimalkan sumber daya pendukung pembangunan dan kemajuan Kota Jakarta.

Kerja sama ini ditekankan pada bidang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Kepala Biro Kerja Sama Daerah DKI Jakarta, Marulina Dewi membacakan Pokok-Pokok Naskah Kerja Sama, meliputi Pelaksanaan Riset yang kuat sesuai kebutuhan mahasiswa dan perguruan tinggi, Penyediaan Praktik Kerja Lapangan untuk magang mahasiswa, serta pengabdian kepada Masyarakat.

Prosesi penandatanganan naskah MoU dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali dan UP diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni, Arissetyanto Nugroho serta disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.

Rano menyampaikan harapan terhadap penandatangan MoU ini, agar menjadi langkah konkret yang melibatkan PT dalam membangun DKI Jakarta ke depan. Kolaborasi ini diharapkan dapat melahirkan banyak kerja sama riset dan inovasi yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada pembangunan Jakarta sebagai kota global.

Ini sekaligus menyongsong 5 abad Kota Jakarta, yang akan diperingati pada Juni 2027 mendatang. Penandatanganan MoU ini menjadi kickoff menuju 500 tahun kota Jakarta.

“Dengan keterlibatan perguruan tinggi ini tentunya akan sangat membantu kita semua dalam menciptakan SDM yang unggul dan memiliki daya saing agar kita bisa menghadapi tantangan global, dimana saat ini peluang untuk berkiprah didunia kerja bukan hanya ditingkat dalam negeri saja," kata Rano

Kerja sama ini diharapkan menjadi awal dari berbagai program kolaboratif antara pemerintah dan perguruan tinggi untuk mewujudkan visi pembangunan Jakarta yang berkelanjutan dan inovatif.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)