Jakarta: Sebanyak 512 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, menyalurkan hak pilih pada Pilkada 2024.

"Kami melakukan mekanisme per kamar, jadi 20 orang menunggu, 10 orang masuk ke TPS," kata Kepala Lapas Kelas II-A Kerobokan RM Kristyo Nugroho di Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 27 November 2024.

Warga binaan satu per satu memasuki gedung Pembinaan Kerja (Binker) yang menjadi lokasi tempat pemungutan suara (TPS) khusus di dalam area lapas.

Ada satu TPS Lokasi Khusus Lapas Kerobokan dibuka sejak pukul 07.00 hingga 13.00 Wita dengan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang seluruhnya merupakan pegawai Lapas Kerobokan.

Petugas KPPS tersebut mengenakan kain, kebaya dan selendang oleh petugas perempuan dan petugas laki-laki menggunakan kain dan udeng atau ikat kepala khas pria Bali.

Para warga binaan yang memiliki hak pilih tertib kemudian antre sembari duduk menunggu di bawah tenda hijau yang disediakan panitia pemungutan suara. Ada tiga bilik suara yang disediakan di dalam ruang TPS lokasi khusus itu.

Sejumlah warga binaan terlihat antusias mengikuti proses pencoblosan dengan menggunakan seragam lapas berwarna biru, kain hingga ikat kepala atau udeng.

"Penggunaan pakaian adat itu merupakan inisiatif warga binaan untuk menunjukkan busana adat khas Bali," Kristyo Nugroho.

Total jumlah pemilih di TPS Lokasi Khusus Lapas Kerobokan itu sebanyak 538 pemilih, 512 di antaranya warga binaan dan sisanya adalah pegawai setempat. AFP PHOTO/Sonny Tumbelaka


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Jepara: Rutan Kelas IIB Jepara, Jawa Tengah, menjadi satu dari tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus. Ada 302 narapidana yang ikut nyoblos di Pilkada 2024 ini.

Meski sebagai warga binaan para tahanan sangat antusias dalam menentukan kepala daerah untuk 5 tahun kedepan.

Ratusan narapidana di rutan kelas IIB Jepara, Jawa tengah, Rabu, 27 November 2024 secara bergantian berdasarkan ruang-ruang tahanan menyalurkan hak pilihnya di TPS khusus 901.

Di TPS 901 Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara terdapat 317 daftar pemilih yang menyoblos.

Rinciannya, sebanyak 253 warga binaan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta 64 masuk DPT tambahan pegawai rutan yang masuk shift pagi serta petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Salah satu narapidana Wahid Haidar Santiko merasa penting untuk ikut nyoblos. Dia nyoblos dua surat suara sekaligus, yakni calon gubernur dan bupati. Dirinya berharap dengan pencoblosan ini bisa memilih pemimpin yang memakmurkan Jepara.

Wahid mendapatkan informasi terkait Pilkada ini dari berbagai sumber. Selain dari pegawai rutan, dia juga mendapatkan sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sementara itu ketua KPPS Muhammad Bama Faridiwa mengaku tak begitu kesulitan ketika mempersiapkan pemungutan suara. Begitu juga saat warga binaan nyoblos, karena seluruh warga binaan antusias untuk melakukan pencoblosan.

Bama menambahkan, tingkat partisipasi dari warga binaan sangat tinggi. TPS 901 merupakan satu dari tiga TPS lokasi khusus yang ada di Kabupaten Jepara. MetroTV/Budi Utomo


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Surabaya: Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendapat penghargaan dari salah satu portal berita terkemuka. Legislator Partai Golkar dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur (Pasuruan dan Probolinggo) tersebut dinobatkan sebagai Figur Akselerator Kemajuan Kategori Reformasi Sektor Keuangan.

Penghargaan itu didasari peran aktif Misbakhun dalam mendorong dan membahas Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang kini menjadi UU Nomor 4 Tahun 2023.

"Saya bersyukur karena dengan segala dukungan tersebut saya bisa mengekspresikan serta mendedikasikan pengabdian saya bagi bangsa dan negara," kata Misbakhun seusai menerima penghargaan di Surabaya, Senin, 25 November 2024.
Peraih gelar doktor ilmu ekonomi dari Universitas Trisakti itu menyebut penghargaan tersebut menjadi pemacu semangatnya untuk terus mendedikasikan diri bagi kepentingan negara. Dengan mengemban posisi ketua Komisi XI DPR, Misbakhun bertekad mampu menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat banyak.
"Penghargaan ini mendorong saya untuk makin bersemangat dalam bekerja, mengabdikan diri bagi bangsa dan negara," jelasnya.

Sejak menjadi anggota DPR dari Partai Golkar pada 2014, Misbakhun aktif mendorong RUU Pengampunan Pajak(Tax Amnesty). Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar 2024-2029 itu menyebut sektor pajak dan jasa keuangan telah terbukti memberikan kontribusi dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun Misbakhun juga mengungkapkan tantangan dan persoalan yang ada meski kini sudah ada UU Tax Amnesty dan UU P2SK. “Sejumlah tantangan bermunculan, khususnya terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, stabilitas sistem keuangan, serta jaminan perlindungan konsumen," ujarnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

Surabaya: Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendapat penghargaan dari salah satu portal berita terkemuka. Legislator Partai Golkar dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur (Pasuruan dan Probolinggo) tersebut dinobatkan sebagai Figur Akselerator Kemajuan Kategori Reformasi Sektor Keuangan.

Penghargaan itu didasari peran aktif Misbakhun dalam mendorong dan membahas Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang kini menjadi UU Nomor 4 Tahun 2023.

"Saya bersyukur karena dengan segala dukungan tersebut saya bisa mengekspresikan serta mendedikasikan pengabdian saya bagi bangsa dan negara," kata Misbakhun seusai menerima penghargaan di Surabaya, Senin, 25 November 2024.
Peraih gelar doktor ilmu ekonomi dari Universitas Trisakti itu menyebut penghargaan tersebut menjadi pemacu semangatnya untuk terus mendedikasikan diri bagi kepentingan negara. Dengan mengemban posisi ketua Komisi XI DPR, Misbakhun bertekad mampu menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat banyak.
"Penghargaan ini mendorong saya untuk makin bersemangat dalam bekerja, mengabdikan diri bagi bangsa dan negara," jelasnya.

Sejak menjadi anggota DPR dari Partai Golkar pada 2014, Misbakhun aktif mendorong RUU Pengampunan Pajak(Tax Amnesty). Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar 2024-2029 itu menyebut sektor pajak dan jasa keuangan telah terbukti memberikan kontribusi dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun Misbakhun juga mengungkapkan tantangan dan persoalan yang ada meski kini sudah ada UU Tax Amnesty dan UU P2SK. “Sejumlah tantangan bermunculan, khususnya terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, stabilitas sistem keuangan, serta jaminan perlindungan konsumen," ujarnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

Jakarta: West Ham United sukses menundukkan tuan rumah Newcastle United 2-0 pada pertandingan Liga Inggris di Stadion St James Park, Newcastle, Selasa, 26 November 2024 dini hari WIB.

Salah satu gol The Hammers merupakan sumbangan perdana bek Aaron Wan-Bissaka. Sementara gelandang Thomas Soucek menjadi pencetak gol West Ham lainnya.

Bagi Wan-Bissaka, gol ke gawang Newcastle menjadi yang ketiga sepanjang kariernya di Liga Inggris. Uniknya, dua dari tiga gol itu dibuat di kandang Newcastle United.

Kemenangan ini membuat West Ham United memutus rentetan tiga kemenangan beruntun Newcastle United dalam semua kompetisi. Sementara bagi West Ham, tiga poin ini sangat berharga setelah hanya mendapatkan satu poin dari dua laga sebelumnya.

West Ham United unggul 1-0 pada menit ke-10 berkat gol sundulan Tomas Soucek memanfaatkan assist bek kiri Emerson Palmieri.

Sementara Aaron Wan-Bissaka, yang baru bergabung dengan West Ham United pada musim ini dari Manchester United, melesakkan gol pada menit ke-53 usai menerima operan kapten Jarrod Bowen.

Kemenangan 2-0 itu membuat West Ham United berada pada posisi ke-14 klasemen Liga Inggris dengan 15 poin dari 12 pertandingan, sedangkan Newcastle pada urutan ke-10 dengan 18 poin dari 12 laga. AFP PHOTO/Paul Ellis


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Padang: Kepolisian Daerah Sumatera Barat menggelar konferensi pers terkait kasus penembakan oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar terhadap Kasat Reskrim AKP Ulil Ryanto Anshari hingga tewas. Tersangka AKP Dadang dihadirkan dengan mengenakan baju tahanan dan tangan diborgol.

Dadang Iskandar (DI) awalnya diboyong dari ruang tahanan dengan pengawalan ketat sejumlah petugas Provos. Dua petugas nampak menggandeng AKP Dadang yang tangannya diborgol.

Polda Sumbar memastikan tersangka Dadang Iskandar diproses secara hukum. "Kasusnya diproses secara hukum oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar," kata Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Komisaris Besar Polisi Dwi Sulystiawan di Padang, Sabtu, 23 November 2024.

Ia mengatakan pelaku penembakan DI, 57, saat ini sudah menyandang status sebagai tersangka. Dwi mengatakan tersangka saat ini berada dalam pengawasan penuh personel Ditreskrimum Polda Sumbar dan menjalani proses hukum sesuai prosedur yang berlaku.

"Perlu kami sampaikan bahwa tersangka saat ini dalam kondisi sehat dan baik-baik saja, dan yang bersangkutan sedang diperiksa secara intensif oleh Ditreskrimum Polda Sumbar," jelasnya.

Dwi mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya dengan berita yang belum terverifikasi kebenarannya terkait peristiwa penembakan itu.

"Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi yang dapat dipercaya, mari bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif dengan tidak menyebarkan spekulasi atau informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya," katanya.

Ia menyebutkan Polda Sumbar akan memroses kasus itu secara transparan dengan terus memberikan pembaruan informasi secara resmi seiring dengan perkembangan. Metro TV/Endi Oktaria


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Jakarta: Universitas Borobudur membuka Program Studi (Prodi) Magister dan Doktor Ilmu Hukum. Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur Prof Faisal Santiago mengatakan kedua program studi itu sudah berstatus terakreditasi Unggul.

"Animo masyarakat mendaftar tinggi karena prodi kami sudah terakreditasi Unggul pertama di lingkungan LLDikti3 (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III) Jakarta," kata Faisal melalui keterangan tertulis yang diterima Sabtu, 23 November 2024.

Kedua prodi ini memiliki pengajar antara lain Prof Zudan Arif Fakrulloh, Prof Surya Jaya, Prof Ade Saptomo, Prof Zainal Arifin, Prof Arif Hidayat, Prof Tundjung, Prof Suparji, Prof Abdullah, Prof Laksanto, Dr Bambang Soesatyo, Dr Ahmad Redi, Dr Evita, Dr Boy Nurdin, Dr KMS Herman, Dr Binsar Jon Vic, Dr Rony F Sompie, Dr Azis Budianto, Dr Richard, Dr Irfan, Dr Muchlas Rowi, Dr Tina Amelia, Dr Subianta Mandala, Dr Yongki, Dr Andreas, Dr Hidayati, dan Dr Luthfi.
"Semuanya pakar hukum dan mempunyai keahlian yang akan terus membantu mahasiswa menyelesaikan tesis serta disertasi agar bisa selesai dan lulus tepat waktu," kata Faisal.

Prodi Magister dan Doktor Ilmu Hukum juga menawarkan belajar di kampus world class university. Dan itu bagian dari akademik yang harus dilaksanakan.

"Setiap mahasiswa dalam kelulusannya harus dan wajib mem-publish minimal dua karya ilmiah international di jurnal bereputasi," kata Kaprodi Magister Ilmu Hukum, Dr Azis Budianto.

Magister Ilmu Hukum Universitas Borobudur mendapatkan nilai akreditasi 367 dan Magister Ilmu Hukum 375 dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Kemudian, kedua prodi ini juga sudah mendapakan ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 yang menandakan tata kelola sudah berjalan baik dan berkualitas.

Saat ini jumlah mahasiswa aktif sebanyak 125 untuk Magister Ilmu Hukum dan 426 untuk Doktor Ilmu Hukum.

Untuk calon mahasiswa baru, tes dan wawancara akan dilaksanakan gelombang 1 pada 8 Pebruari 2025 dan gelombang 2 pada 1 Maret 2025. Perkuliahan dilaksanakan pada 14 Maret 2025.

Tersedia beasiswa

Beragam mahasiswa ditawarkan. Semua profesi bisa mendapatkannya, seperti polisi, TNI, advokat, anggota DPR, anggota DPRD, bupati, gubernur, hakim, jaksa, notaris, ASN, karyawan swasta, hingga dosen.

Saat ini alumninya sudah berjumlah 287. Beberapa di antaranya adalah Ronny F Sompie, Tjoetjoe S Hernanto, Darmadi Durianto, Solihin, Lukman Maruf, Ahmad Sahroni, Teguh Samudera, Umar Aris, hingga Firman Fready.

"Ini bukti Prodi Magister dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur diminati," kata Faisal.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

Jakarta: Fenomena kasus hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Fenomena ini menjadi momok menakutkan bagi masyarakat miskin dan kaum marjinal. Hukum seperti kehilangan rohnya, karena oknum penegak hukum yang tidak berpegang pada prinsip keadilan.

Melihat fenomena tersebut, kandidat Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) nomor urut 5, Raden Rahmat Bastian mencoba menterjemahkan masalah tersebut dan memasukkannya dalam program kerjanya, jika terpilih menjadi Ketum ILUNI FHUI.

"Saya sudah menyiapkan program kerja yang akan lebih banyak mengadakan konsultasi hukum gratis dan pro bono. Karena kendalanya bagi masyarakat kita adalah, kalau mereka ke LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) atau LBH itu belakangan ini ada komponen biaya, ada komponen success fee itu harus kita akui," kata CEO Kalimatera Kotawaringin Rahmat (KKR), Kamis, 21 November 2024.
Rahmat mengingatkan, kewajiban melakukan pro bono ada dalam Undang-Undang Advokat. "Jadi kita akan mengadakan konsultasi hukum gratis itu secara masif. Bukan hanya di UI, tapi juga di tiap provinsi," ucapnya.

Maka itu, ia mengajak para alumni FHUI untuk bergerak membantu program layanan hukum pro bono tersebut.

"Jika ada teman kita di provinsi tersebut, kita akan mengajak dan bahkan menyediakan sekretariat bagi konsultasi hukum pro bono tersebut. Karena sekarang saya lihat di sosmed saja sudah banyak, tapi kita tidak bisa mengandalkan legalitasnya, terutama mengenai konsultasi yang diberikan," kata pria lulusan FHUI tahun 1997 itu.

Fakta bahwa masih banyak masyarakat awam yang terjerat hukum, namun memilih menunda mengadukan ketidakdilan yang mereka terima, karena faktor biaya yang cukup besar. Ditambah dengan energi yang terkuras dalam menjalankan proses hukum tersebut, semakin menguatkan tekad Rahmat untuk bisa mengimplementasikan program kerjanya itu.

"Itu sebabnya, kami ingin menjembatani persoalan-persoalan itu lewat program kerja ini. Karena sebenarnya, banyak kasus hukum yang apabila ditangani secara detail kita sebenarnya bisa mencapai perdamaian bahkan hanya dengan satu kali somasi saja dan biayanya murah, hanya cukup kop surat, kurir, dan pengetahuan yang cukup," ungkapnya.

"Saya yakin, apabila dilakukan secara masif dengan bantuan alumni FHUI, yang mengambil extention, bahkan notaris juga bisa membantu dengan pengetahuan mereka. Pun mereka yang sudah bergelar MH dan doktor bisa terlibat, tentunya bisa sangat berarti sekali bagi masyarakat," yakinnya.

Melalui konseling hukum gratis itu, masyarakat tidak mampu sudah tidak perlu lagi dibebani biaya macam-macam.

"Contohnya saja, belakangan ini, teman saya lagi butuh bantuan hukum, tapi dia dikenakan biaya Rp50 juta untuk biaya awal, tentu sangat memberatkan. Dengan program ini, servis pro bono, mereka tidak perlu khawatir, karena tanpa biaya alias zero fee," imbuhnya lagi.

Ia kembali mengingatkan pentingnya peran alumni FHUI untuk ambil bagian menjaga konstitusional RI. "Karena FHUI ini kan panutan ya, usia fakultas hukum sudah 100 tahun, tapi hukum kita ini secara konstitusional harus dijaga oleh punggawa-punggawanya dan itu beban berat bagi alumni FHUI," bijaknya.

Maka itu, ia memastikan, jika dipercaya oleh para alumni memimpin ILUNI FHUI, ia akan membangkitkan FHUI supaya lebih kuat di UI dan di Indonesia, demi kemajuan bidang hukum di Indonesia.

"Kembali saya tekankan, keikutsertaan saya dalam pemilihan Ketum ILUNI FHUI ini murni pengabdian. Jadi, walaupun saya tidak terpilih, saya berharap program kerja yang baik harus tetap dijalankan. Saya juga tidak ragu untuk membantu, jika diminta bergabung," papar pemilik slogan RISE (Recht, Intelligent, Stern, Empathy) itu.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WHS)

Jakarta: Menteri Badan Usaha dan Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengutuk tindakan pelecehan seksual seorang manajer BUMN terhadap mahasiswi magang. Pihaknya mendukung proses hukum yang tengah berjalan.

"Kami mengutuk keras tindakan pelecehan seksual yang dialami seorang mahasiswi magang di Semarang. Kementerian BUMN mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung di Kepolisian dan siap memberikan bantuan pendampingan kepada korban jika yang bersangkutan berkenan," kata Erick dalam Instagram @kementerianbumn dikutip Jumat, 22 November 2024.

Seorang mahasiswi mengalami pelecehan seksual oleh salah satu manajer perusahaan BUMN di Kota Semarang. Korban telah mengadukan kasus itu ke Polrestabes Semarang pada Rabu, 20 November 2024.
Pelecehan itu terjadi pada Senin, 18 November 2024. Saat itu, korban dipindahkan ke Departemen Penjagaan Aset.

Pada pagi hari, dia dipanggil sang pimpinan. Awalnya, dia diminta perkenalan diri sampai akhirnya pelaku memegang-megang korban.

Baca juga: Alami Pelecehan, IU Gugat Mantan Teman Sekolahnya

Usai kejadian itu, korban langsung melaporkan pelecehan itu pada mentor magang dan kampusnya. Kini, korban masih mengalami trauma atas kejadian itu.

Dalam unggahannya, Kementerian BUMN berkomitmen memberikan sanksi setegas-tegasnya kepada pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.

Kementerian BUMN telah menerapkan program AKHLAK sejak 2022 dan Respectful Workplace Policy (RWP) melalui Surat Edaran Nomor SE-3/MBU/04/2022. Kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai serta mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan.

Sejumlah langkah nyata yang terus dilakukan Kementerian BUMN, yakni:

1. Penyusunan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan
2. Mekanisme pelaporan yang jelas dan pendampingan profesional untuk korban
3. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten kepada pelaku.

Kementerian BUMN berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan saling menghargai.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Tidak berlakunya Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang mencabut kekuasaan Presiden Sukarno dinilai sebagai momentum penting untuk memulihkan nama baik Presiden pertama Indonesia. Penegasan ini disampaikan dalam diskusi yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta, Selasa, 19 November 2024.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyatakan, pencabutan TAP MPRS tersebut melalui TAP MPR Nomor I/MPR/2003 harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret untuk meluruskan sejarah Indonesia. Menurutnya, Sukarno kerap dikaitkan secara tidak tepat dengan Gerakan 30 September (G30S/PKI).

“Sukarno sudah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional melalui Keppres Nomor 83/TK/2012. Itu berarti negara mengakui jasanya yang luar biasa bagi bangsa. Namun, narasi sejarah yang keliru masih menyudutkan beliau. Pemulihan nama baik dan hak-hak restoratif harus menjadi agenda penting,” tegas Yudian.
Ia menambahkan, Sukarno adalah tokoh utama dalam sejarah Indonesia, termasuk sebagai proklamator kemerdekaan dan penggali Pancasila.

Penegasan mengenai tidak berlakunya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 juga dikuatkan melalui surat pimpinan MPR RI pada 26 Agustus 2024 kepada Menteri Hukum dan HAM. Surat tersebut menjadi bagian dari upaya formal untuk memulihkan nama baik Sukarno.

Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR periode 2019-2024, mengatakan, meskipun secara yuridis TAP tersebut telah dicabut, dampaknya terhadap psikologi politik bangsa masih terasa.

“Dugaan keterlibatan Sukarno dalam G30S/PKI tidak terbukti secara ilmiah. Banyak penelitian menunjukkan peristiwa 1965 penuh dengan konspirasi. Surat pimpinan MPR ini adalah tanggung jawab moral untuk membersihkan nama baik beliau,” ujarnya.

Basarah juga mengingatkan bahwa keputusan untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Sukarno membuktikan bahwa beliau tidak pernah mengkhianati bangsa, sesuai syarat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Pendapat Ahli dan Akademisi

Guru Besar Hukum Universitas Indonesia, Maria Farida Indrati, menyoroti adanya masalah pada Pasal 6 TAP MPRS XXXIII/1967 yang menyerahkan penyelesaian persoalan hukum terkait Sukarno kepada Pejabat Presiden.

“Walau TAP itu sudah tidak berlaku, persoalan hukumnya belum selesai. Perlu ada konsensus untuk benar-benar memulihkan nama baik Sukarno,” kata Maria.

Sejarawan BRIN, Asvi Warman Adam, menambahkan bahwa Sukarno mengalami tekanan berat di akhir hayatnya. “Beliau hidup dalam kondisi seperti tahanan di Wisma Yaso, bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar,” ujarnya.

Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, menyatakan fakta sejarah mengenai pencabutan TAP MPRS XXXIII/1967 harus masuk dalam kurikulum pendidikan.

“Kami siap bekerja sama dengan BPIP untuk memastikan sejarah Sukarno yang benar dapat diajarkan di sekolah,” katanya.

Upaya pelurusan sejarah ini diharapkan menjadi langkah penghormatan terhadap jasa besar Sukarno sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Indonesia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan pangkat Agus Andrianto menjadi Jenderal Polisi Purnawirawan melalui Keputusan Presiden Nomor 106/POLRI/Tahun 2024.

Kenaikan pangkat ini menandai pencapaian tertinggi dalam karier Agus di Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia sejak Oktober 2024.

Dalam petikan keputusan yang diterbitkan pada 5 November 2024, Presiden Prabowo menyatakan penghargaan ini sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian panjang Agus Andrianto di institusi Polri.
“Menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Komisaris Jenderal (Purn) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., menjadi Jenderal Polisi Kehormatan,” tulis keputusan tersebut yang dikutip, Selasa 12 November 2024.

Baca juga: 7 Fakta Isi Pembicaraan Prabowo dengan Donald Trump via Telepon

Istri Agus, Evi Agus, turut merayakan kenaikan pangkat suaminya ini melalui unggahan di Instagram, menyampaikan kebanggaannya atas pencapaian tertinggi Agus di institusi kepolisian.

“Alhamdulillah, berbagi kebahagiaan. Papi Agus mendapatkan pangkat kehormatan, kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto S.H., M.H. Ada rasa bangga dan terharu,” tulis Evi, Selasa 12 November 2024.

Dalam unggahan itu, Evi juga mengungkapkan rasa syukurnya atas perjalanan panjang mendampingi Agus sebagai Bhayangkari selama 32 tahun. Ia berharap agar Agus terus diberikan kesehatan dan keberkahan.

“Semoga Papi Agus diberi kesehatan, kesuksesan, barokah, dan selalu dalam lindungan Allah SWT,” tambahnya.

Agus Andrianto, yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1989, telah lama berkarier di kepolisian dengan berbagai jabatan penting. Kini, sebagai Jenderal Kehormatan, pangkat ini menjadi penutup yang penuh penghargaan atas dedikasi Agus selama puluhan tahun di Korps Bhayangkara.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperkuat Pembinaan Ideologi Pancasila untuk para penyusun Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dalam kegiatan yang berlangsung di Jakarta, Selasa-Rabu,29-30 Oktober 2024.

Langkah ini merupakan kolaborasi BPIP dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai upaya untuk mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran, khususnya dalam memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu Upaya strategis bagi BPIP dalam bergotong royong guna melaksanakan proses pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter dan berlandaskan Pancasila melalui Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila.
Dirinya bahkan menegaskan Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum pada setiap jenjang pendikan dan diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah.

“Langkah ini juga dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional,” terangnya.

Implementasi Pendidikan Pancasila dengan penerapan BTU Pendidikan Pancasila secara sistematis dan berkesinambungan menjadi fondasi dalam pembangunan SDM yang unggul serta untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

“Tentu, Implementasi Pendidikan Pancasila ini sangat relevan pada era kontemporer ini, karena menghadapi sejumlah tantangan sosial, budaya yang dilematis, disrupsi bahkan ketidakpastian,” ujarnya.

Dirinya berharap kepada penyusun buku berperan secara optimal sebagai agen-agen penggerak utama dalam menyampaikan pemanfaatan BTU Pendidikan Pancasila kepada tenaga pendidik di semua jenjang Pendidikan dari sabang sampai Merauke.

Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Anindito Aditomo mengapresiasi kepada BPIP yang sudah menyelenggarakan kegiatan tersebut, bahkan ia berharap kerja kolaborasi ini terus dilakukan untuk masa depan Bangsa.

“Alhamdulillah kolaborasi intensif ini terus kita lakukan, banyak tantangan dan hambatan, karena proses pembuatan dan penyusunan buku ini tidaklah mudah, namun ini sudah menunjukan kesuksesan kita dalam Menyusun buku,” paparnya.

Ia bahkan mengaku Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila saat ini sudah digunakan 360 ribu satuan Pendidikan jenjang dasar sampai menengah di seluruh Indonesia baik melalui online maupun secara langsung

“Buku ini sudah digunakan di ratusan ribu sekolah di Indonesia, kita monitor terus, baik pembelian secara online atau secara langsung,” tegasnya.

Ia mengajak kepada seluruh peserta sebagai penyusun untuk terus memonitor guru-guru agar terus menggunakan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila, sebagai Upaya menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan sejak dini.

“Saya juga mendorong kepada Bapak Ibu peserta untuk terus mengajak kepada satuan Pendidikan di daerahnya untuk menggunakan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila,” tutupnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)