Jakarta: West Ham United berhasil menundukkan Wolverhampton Wanderers dengan skor 2-1 pada pekan ke-15 Liga Primer Inggris 2024/2025 di Stadion London, Selasa 10 Desember dini hari WIB. Hasil ini sekaligus membuat The Hammers kembali ke jalur kemenangan.

Statistik livescore.in menunjukkan jalannya pertandingan tetap tidak mudah bagi West Ham yang berstatus sebagai tuan rumah. The Wolves mampu memberi perlawanan dengan 46 persen penguasaan bola dan punya jumlah peluang mencetak gol serupa, yakni 19 kali.

Meski demikian, West Ham membuktikan dari lebih tajam karena bisa mencetak sepasang gol lewat Tomas Soucek (54') dan Jarrod Bowen (72'). Wolverhampton yang dilatih Garry O'Neill hanya sempat menyamakan kedudukan lewat gol Matt Doherty (69').
Baca juga: Kunci Kemenangan Dramatis Chelsea atas Tottenham

Hasil pertandingan belum terlalu berpengaruh buat West Ham karena mereka tetap bertengger di urutan ke-14 klasemen sementara dengan koleksi 18 poin. Tapi setidaknya, The Hammers sudah kembali ke jalur kemenangan setelah kalah dari Leicester City (1-3) dan Arsenal (2-5) pada dua laga sebelumnya.

Sementara itu, kekalahan di kandang West Ham membuat Wolverhampton tertahan di zona degradasi urutan ke-19 dengan koleksi 9 poin. Mereka gagal mendapat poin dalam tiga laga secara beruntun karena sempat dibantai dibantai Everton (0-4) dan Bournemouth (2-4) pada dua laga sebelumnya.

Susunan Pemain

West Ham United: Fabianski, Emerson (Cresswell 88'), Mavropanos, Wan-Bissaka, Kilman, Soucek, Carlos Soler (Lucas Paqueta 64'), Alvarez (Todibo 88'), Kudus (Rodriguez 87'), Bowen, Summerville (Ings 73').

Wolverhampton Wanderers: Johnstone, Doherty, Nelson Semedo, Bueno, Ait-Nouri (Rodrigo Gomes 78'), Toti Gomes, Lemina, Joao Gomes (Doyle 78'), Andre (Bellegarde 62'), Strand Larsen (Goncalo Guedes 62'), Matheus Cunha.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KAH)

Gaza: Negosiasi gencatan senjata untuk Jalur Gaza mencapai kemajuan, dengan tim mediator telah memperlihatkan nama-nama sandera Israel dan tahanan Palestina yang akan dipertukarkan, lapor sumber yang mengetahui kepada situs berbahasa Arab milik The New Arab, Al-Araby Al-Jadeed, pada hari Senin, 9 Desember 2024.

Komite dari kelompok pejuang Hamas, Israel, dan Mesir telah mulai bekerja untuk melaksanakan kesepakatan pertukaran tawanan dan tahanan, dengan Hamas menyerahkan daftar awal nama-nama tawanan yang akan dibebaskan kepada mediator, kata beberapa sumber.

Nama-nama tersebut diserahkan kepada pejabat di Badan Intelijen Umum Mesir selama kunjungan yang berlangsung beberapa jam di Kairo pada hari Minggu.
Daftar sandera tersebut mencakup mereka yang memiliki kondisi medis dan orang tua, serta empat orang yang memegang kewarganegaraan Amerika Serikat (AS), kata sumber tersebut.

Delegasi Hamas juga menyerahkan daftar tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel, yang ingin dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan.

Para negosiator Israel dilaporkan saat ini sedang membahas proposal lebih lanjut dan menyepakati nama-nama tahanan Palestina yang akan dimasukkan dalam daftar.

Sumber tersebut menambahkan bahwa pihak-pihak yang bernegosiasi "serius" untuk mencapai kesepakatan dan bahwa Mesir, Qatar, Turki, dan AS semuanya terlibat dalam mengawasi pembicaraan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan di Kairo, Hamas mengatakan mereka membahas upaya gencatan senjata dan Komite Dukungan Komunitas, yang akan mengelola Jalur Gaza sehari setelah perang, menekankan keinginan mereka untuk membuat kesepakatan gencatan senjata menjadi sukses.

Sumber-sumber Mesir yang mengetahui negosiasi tersebut juga mengatakan ada optimisme untuk mencapai kesepakatan pada batas waktu yang ditetapkan oleh Presiden terpilih AS Donald Trump.

Baca juga: Gencatan Senjata Gaza Semakin Dekat, Biden: Jangan Ganggu Negosiasi


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakara: Penjara Sednaya, yang terletak sekitar 30 km di utara Damaskus, Suriah, telah menjadi simbol kengerian di bawah rezim Bashar al-Assad.

Dijuluki sebagai "rumah jagal manusia" oleh Amnesty International pada 2017, tempat ini telah menjadi saksi berbagai tindakan keji yang melibatkan penyiksaan, kelaparan, eksekusi massal, hingga pemerkosaan sistematis.

Latar Belakang Penjara Sednaya

Penjara ini terdiri dari dua bangunan utama: bangunan "merah" yang sebagian besar dihuni oleh tahanan sipil, dan bangunan "putih" yang menahan petugas militer atau tentara yang dianggap berkhianat.

Terdapat pula ruangan eksekusi yang menghubungkan bagian-bagian penjara ini dengan sistem bawah tanah yang dikenal sebagai "Sayap Merah," tempat para tahanan mengalami penyiksaan paling brutal.
Sednaya mulai menjadi terkenal karena kebrutalannya setelah kerusuhan oleh para tahanan pada tahun 2008. Dengan kapasitas antara 10.000 hingga 20.000 tahanan, penjara ini menjadi tempat terakhir bagi mereka yang dianggap sebagai musuh negara.

Tidak hanya para aktivis damai, tetapi juga anggota militer yang dicurigai melawan rezim, dikirim ke sini. Banyak tahanan tiba di Sednaya setelah menjalani persidangan rahasia yang tidak adil atau bahkan tanpa proses hukum sama sekali.

Amnesty International mengungkapkan bahwa hingga 13.000 tahanan dieksekusi di penjara ini antara Maret 2011 hingga Desember 2015. Eksekusi dilakukan secara massal melalui metode gantung, seringkali tanpa adanya proses hukum yang layak.

Kondisi Tidak Manusiawi

Penjara Sednaya tidak seperti fasilitas tahanan lainnya. Menurut laporan Amnesty International, para tahanan di sini tidak diberi makanan dan air selama berhari-hari, dan mereka dipaksa hidup dalam keheningan mutlak di bawah ancaman penyiksaan lebih lanjut. Bahkan, kunjungan keluarga sering kali menjadi pemicu untuk penyiksaan tambahan.

Tidak hanya itu, laporan juga mencatat adanya kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual yang mengerikan.

"Mereka dipaksa untuk menanggalkan pakaian, saling menyentuh di tempat yang sensitif, dan bahkan saling memperkosa. Saya hanya mengalami ini satu kali, tetapi saya mendengar kejadian seperti ini sangat sering terjadi," ucap Hassan kepada Amnesty Internasional.

Kekerasan seksual ini tidak hanya dialami oleh perempuan, tetapi juga oleh pria dan anak-anak, menjadikannya salah satu kejahatan paling keji di tempat ini.

Selain kekerasan seksual, tahanan juga menghadapi situasi di mana mereka dipaksa untuk memilih antara membunuh rekan atau kerabat mereka sendiri atau dibunuh.

Omar al-Shogre, yang pernah dipenjara di Sednaya selama 10 bulan, mengungkapkan bahwa para penjaga sering kali memberikan pisau atau tali kepada tahanan dan memaksa mereka untuk membuat pilihan yang mengerikan tersebut.

"Dalam banyak kasus, mereka yang menolak akan disiksa terlebih dahulu sebelum akhirnya dibunuh," ujar Omar kepada NPR, 2017.

al-Shogre mengingat penjara tempat dia sebelumnya ditahan dan membandingkannya dengan Sednaya.

"Penjara itu, disebut [Cabang] 215, adalah mimpi buruk yang melampaui imajinasi siapa pun. Ada cacing yang memakan daging manusia. Ada orang-orang yang saling memakan satu sama lain di dalam penjara. Penyakit merajalela tanpa henti. Orang-orang terus-menerus kehausan dan kelaparan. Namun, sekarang jika dibandingkan, 215 terasa seperti surga dibandingkan dengan Sednaya," ucap Omar.

Akhir Era Assad dan Pembebasan Tahanan

Pada Desember 2024, ketika pasukan pemberontak berhasil menggulingkan Assad, ribuan tahanan dibebaskan dari berbagai penjara, termasuk Sednaya. Video yang beredar menunjukkan suasana haru dan ketidakpercayaan para tahanan yang akhirnya bisa keluar.

Dalam rekaman tersebut, terlihat perempuan dan anak-anak berjalan keluar dari sel-sel bawah tanah yang pengap dan nyaris tanpa udara.

Omar al-Shogre, berbicara tentang kengerian yang dialaminya:

“Mereka memaksa sepupuku, yang sangat aku cintai, untuk menyiksaku, dan memaksaku menyiksanya. Jika kami menolak, kami berdua akan dieksekusi,” ucap Shogre kepada BBC, 9 Desember 2024.

Seorang penyintas lainnya, Safi al-Yassin, menggambarkan bagaimana dia melihat seorang pria tua yang berlumuran darah sebelum akhirnya meninggal.

"Pemandangan itu tidak bisa hilang dari ingatanku, bahkan hingga ajal menjemput," kata Safi kepada Al-Jazeera, 8 Desember 2024.

Safi sendiri hampir menyelesaikan hukuman 31 tahun atas tuduhan berpartisipasi dalam demonstrasi damai pada awal revolusi Suriah.

Tahanan lain, yang hanya dikenal sebagai Maher, mengungkapkan bahwa setiap menit di dalam penjara terasa seperti mendekati kematian. Dia menyaksikan kekejaman di Mezzeh dan Sednaya, termasuk bertemu seorang kerabat yang kehilangan akal sehat akibat penyiksaan brutal.

“Penyiksaanya begitu kejam hingga bahkan binatang pun tidak akan mampu bertahan,” ucap Maher kepada Al-Jazeera, 8 Desember 2024.

Para penyintas berbicara tentang kebahagiaan yang luar biasa ketika mereka akhirnya bisa melihat cahaya setelah bertahun-tahun dalam kegelapan. "Kami bersujud kepada Tuhan dalam rasa syukur," ungkap Maher.

Namun, kenangan akan penderitaan di Sednaya tetap hidup di hati para penyintas dan keluarga mereka.

Gambar-gambar tahanan yang dilepaskan dari kegelapan penjara menjadi simbol runtuhnya dinasti Assad, meskipun luka yang ditinggalkan oleh rezim ini mungkin tidak akan pernah sembuh.

Baca Juga:
Ba’athisme, Ideologi Bashar al-Assad sang Mantan Presiden Suriah


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Jakarta: Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas meminta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk segera mempercepat pelayanan terintegrasi melalui sistem digitalisasi. Saat ini, Ditjen AHU memiliki 153 layanan dengan 72 yang sudah bisa diakses publik melalui sistem elektronik atau digital.

"Saya berharap bahwa semua layanan-layanan yang kurang lebih 153 itu bisa dilaksanakan," kata Supratman, saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Teknis Layanan AHU di Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.

Supratmanmenjelaskan saat ini layanan berbasis elektronik yang sudah ada di Ditjen AHU berjalan dengan baik. Kekurangan layanan yang belum berbasis elektronik, nantinya segera dibuat dengan memfokuskan anggaran ke bagian teknologi informasi yang ada di Ditjen AHU.
“Pelayanan yang sudah baik harus kita tingkatkan, sementara yang masih belum optimal harus segera diperbaiki," ujarnya.

Menurut Supratman, layanan berbasis elektronik ini selaras dengan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan regulasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Presiden secara khusus menginstruksikan Kemenkum untuk mengkaji ulang seluruh regulasi, termasuk yang terkait dengan tugas Ditjen AHU,” jelasnya.

Terkait perijinan badan usaha, kata Agtas, pihaknya melalui Ditjen AHU akan melakukan terbosan dengan berkolaborasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) dimana akan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

"Orang mendaftarkan sebuah perizinan lewat OSS di Kementerian Investasi Itu akan langsung terkonek. Jadi Kementerian Investasi itu langsung otomatis bisa mengecek ini perusahaannya seperti apa, badan hukumnya sudah jadi atau belum. Itu pasti langsung terkonek," kata dia.

Dia juga menyampaikan, kewenangan Ditjen AHU juga perlu ditambah meliputi verifikasi perpindahan Warga Negara Asing (WNA), agar tidak dimanfaatkan oknum yang terlibat hukum. Selama ini pihaknya selalu melakukan pemeriksaan silang kepada Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, tetap diperlukan aturan tambahan agar pihaknya bisa melakukan pemeriksaan detail terhadap pemohon lewat kedutaan besarnya.

"Ini buat jaga-jaga saja supaya jangan kita jadi menerima warga negara yang sesungguhnya menjadi masalah (pelaku tindak kejahatan) di negaranya mereka," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, menyatakan sepanjang tahun 2024 Ditjen AHU telah mencatat berbagai pencapaian strategis baik di tingkat internasional maupun regional.

"Ditjen AHU sukses menjadi tuan rumah dua pertemuan tingkat ASEAN, serta memimpin negosiasi penting dengan Polandia untuk perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA),” jelas Widodo.

Tidak hanya itu, Widodo menambahkan, Ditjen AHU telah berperan dalam naturalisasi sejumlah atlet sepak bola yang diharapkan memperkuat Timnas Indonesia. Widodo menyampaikan, di tingkat regional Ditjen AHU memfasilitasi forum antikorupsi yang didukung PBB dan mitra internasional, sekaligus menyita aset terkait kasus Bank Century senilai lebih dari USD 6,1 juta dan GBP 662.500 dari Hong Kong dan Jersey.

"Pada aspek inovasi, Ditjen AHU baru-baru ini meluncurkan layanan pencatatan kewirausahaan sosial berbasis SDGs melalui AHU Online, mendorong perusahaan untuk mendukung tujuan sosial yang berkelanjutan," ungkap Widodo.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta: West Ham United mengonfirmasi bahwa penyerangnya Michail Antonio telah menjalani operasi akibat patah kaki, setelah ia mengalami kecelakaan mobil serius pada Sabtu, 7 Desember 2024.

Pemain berusia 34 tahun itu telah dipindahkan ke rumah sakit di pusat kota London, untuk kemudian terus dipantau kondisinya.

"West Ham United dapat mengonfirmasi bahwa Michail Antonio telah menjalani operasi pada patah kaki setelah kecelakaan lalu lintas pada Sabtu sore," kata West Ham dalam keterangan di laman resminya.

West Ham merilis dua informasi terkini mengenai kondisi Antonio pada Sabtu, dengan mengatakan bahwa sang pemain berada dalam kondisi sadar dan dapat berkomunikasi, setelah sebelumnya beredar foto-foto yang menggambarkan sebuah mobil Ferrari yang rusak parah tersebar di dunia maya.

Dinas Pemadam Kebakaran Essex juga mengonfirmasi bahwa pemadam kebakaran sempat hadir di Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan menyelamatkan seorang pria yang terjebak di dalam mobilnya.

Sejumlah klub dan pemain Liga Inggris juga telah mengutarakan dukungan mereka untuk Antonio.

"Semua orang di klub mendoakan Michail untuk pulih dengan cepat dan ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada keluarga sepak bola secara luas atas dukungan luar biasa yang ditunjukkan sejak berita kemarin," tambah pernyataan terbaru dari West Ham. AFP PHOTO/Paul Ellis


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Jakarta: Dalam dunia bisnis, prinsip bukan sekadar nilai yang diucapkan, melainkan fondasi yang menentukan arah dan keberlanjutan usaha. Prinsip-prinsip seperti etika, keberlanjutan, dan kolaborasi kini semakin relevan, terutama di tengah persaingan global yang ketat.

Tidak hanya soal meraih keuntungan, bisnis yang berlandaskan nilai-nilai luhur terbukti mampu menciptakan dampak yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan.

Di Indonesia, gagasan ini mendapat sentuhan lokal melalui pendekatan yang dikenal sebagai Strategi Bisnis Pancasila. Salah satu pelaku bisnis yang berupaya mengimplementasikan pendekatan ini adalah Wirson Selo, seorang pengusaha percetakan dengan 15 cabang di berbagai daerah.
Wirson yang juga pelaku bisnis kerakyatan ini, memadukan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam operasional usahanya, menjadikannya bukan hanya alat untuk berkembang, tetapi juga cara untuk menghormati nilai-nilai lokal dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Baca juga: IGCN dan IDX Tekankan Pentingnya Tata Kelola Bisnis yang Berintegritas

Strategi Bisnis Pancasila: Kolaborasi dan Nasionalisme

Menurut Wirson, Strategi Bisnis Pancasila adalah pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila—dari aspek ketuhanan hingga keadilan—ke dalam setiap lini bisnis.

Dalam aspek ketuhanan, ia menekankan pentingnya integritas, etika, dan kejujuran. Sedangkan aspek nasionalisme diwujudkan dengan cara unik: menggandeng pebisnis lokal saat melakukan ekspansi.

“Saya tidak pernah datang ke daerah baru dengan niat menguasai pasar. Kami bekerja sama dengan pebisnis lokal. Permodalan saya tangani, operasional mereka kelola,” ujar Wirson yang dikutip Sabtu 7 Desember 2024.

Dengan model ini, ia membangun hubungan gotong royong yang saling menguntungkan tanpa harus mengganggu ekosistem pasar setempat.

Wirson percaya bahwa kedaulatan ekonomi harus dimulai dari bisnis lokal yang kuat. Melalui strategi bisnis Pancasila, ia berharap seluruh rantai produksi, dari hulu ke hilir, bisa dikuasai oleh pelaku usaha dalam negeri.

“Kita tidak boleh menjadi tamu di negeri sendiri. Jangan hanya jadi pasar buat asing,” tegasnya.

Pendekatan ini juga mencakup keberlanjutan sebagai bagian dari aspek keadilan. Bisnis yang dijalankan harus memberikan manfaat yang adil kepada semua pihak—termasuk masyarakat sekitar—dan menerapkan praktik yang ramah lingkungan.

Membesar Tanpa Mematikan

Wirson menekankan bahwa bisnis yang sukses tidak berarti harus mematikan pesaing. Prinsip kolaborasi dan keberlanjutan menjadi dasar agar usaha dapat membesar tanpa menciptakan monopoli.

“Dominasi itu mungkin, tapi kita harus tetap berbagi. Jangan sampai ada yang merasa terpinggirkan,” tambahnya.

Strategi bisnis Pancasila menjadi contoh bahwa nilai-nilai lokal seperti gotong royong, keadilan, dan keberlanjutan bisa menjadi daya saing dalam menghadapi tantangan global. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat bisnis, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia.

Melalui prinsip ini, Wirson menegaskan bahwa bisnis yang berakar pada nilai-nilai luhur bisa menjadi solusi untuk membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi di tengah derasnya arus globalisasi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jakarta: Pertemuan strategis antara Presiden Prabowo Subianto dan delegasi pengusaha Jepang dari Japan-Indonesia Association (Japinda) di Istana Negara, Jumat 6 Desember 2024, menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan Jepang. Dalam acara yang diakhiri dengan jamuan santap siang ini, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026, Arsjad Rasjid, menegaskan pentingnya kepastian hukum, kolaborasi lintas sektor, dan sinergi global sebagai kunci utama menarik investasi asing.

“Kepastian hukum memberikan rasa aman kepada investor, sementara kolaborasi global memastikan investasi memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak. Ini adalah pondasi utama untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia,” ujar Arsjad.

Baca juga: Tiongkok Bakal Guyur Investasi ke Indonesia, Ini Dia Sektor yang Diincar

Fokus pada Penguatan Sektor Strategis

Arsjad menjelaskan bahwa pertemuan ini berfokus pada penguatan kerja sama ekonomi di sektor strategis, seperti manufaktur, energi terbarukan, dan teknologi. Jepang, sebagai salah satu investor terbesar Indonesia, diharapkan tetap menjadi mitra utama dalam transformasi ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan tersebut juga menyoroti pentingnya kolaborasi bilateral untuk menghadapi tantangan ekonomi global. “Jepang adalah mitra strategis yang telah berkontribusi signifikan dalam berbagai sektor. Kami berkomitmen untuk mempererat hubungan ini demi menciptakan peluang baru yang saling menguntungkan,” ujar Presiden.

White Paper sebagai Panduan Strategis

Arsjad turut menggarisbawahi pentingnya White Paper 2024-2029 yang diluncurkan Kadin Indonesia sebagai panduan pembangunan ekonomi. Dokumen ini mencakup reformasi regulasi, pemanfaatan teknologi, serta langkah-langkah strategis untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

“White Paper ini adalah bentuk konkret dari visi Kadin Indonesia untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, termasuk reformasi regulasi dan pemanfaatan teknologi,” jelas Arsjad.

Kolaborasi Sebagai Role Model Global

Lebih lanjut, Arsjad menyatakan bahwa kolaborasi Indonesia-Jepang harus menjadi contoh bagi kerja sama global lainnya. Ia optimistis pendekatan ini akan memperkuat daya tarik investasi Indonesia di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.

“Kita memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Namun, potensi ini hanya bisa terealisasi jika kita memberikan jaminan melalui kebijakan yang jelas, stabilitas hukum, dan kolaborasi yang erat dengan mitra internasional,” tambahnya.

Pertemuan ini menjadi langkah konkret untuk menciptakan hubungan bilateral yang lebih solid, terutama dalam mendorong investasi pada sektor energi hijau dan teknologi tinggi. Dengan pendekatan berbasis kepastian hukum dan kolaborasi global, Arsjad meyakini bahwa Indonesia dapat merealisasikan visi Indonesia Emas 2045 dan menjadikan ekonomi nasional semakin kompetitif di tingkat dunia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, akan dipindahkan ke negara asalnya, Filipina, sebelum Natal 2024.

"Insyaallah akan dilakukan sebelum hari Natal tanggal 25 Desember yang akan datang," kata Yusril saat konferensi pers usai penandatanganan pengaturan praktis (practical arrangement) terkait pemindahan Mary Jane dengan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez di Jakarta, Jumat, 6 Desember 2024.

Yusril menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia dan Filipina sepakat memindahkan Mary Jane ke negara asalnya setelah proses diplomasi yang panjang.

"Kita tidak memberikan pengampunan atau memberikan grasi kepada terpidana, tapi kita sepakat untuk memulangkan yang bersangkutan ke Filipina," ujarnya.

Menurut dia, Pemerintah Filipina menyepakati seluruh syarat yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia dalam draf pengaturan pemindahan Mary Jane.

"Tidak ada satu pun yang mereka tolak oleh karena kami pun merumuskan draf itu berdasarkan kebiasaan-kebiasaan internasional dan juga mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan kemanfaatan yang berlaku di negara kita sendiri," kata Yusril.

Pemerintah Filipina sepakat untuk menghormati putusan pengadilan Indonesia atas Mary Jane, yakni pidana mati. Namun, pembinaan kepada yang bersangkutan selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Filipina.

Terkait status hukuman Mary Jane setelah dipindahkan, menurut Yusril, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. Indonesia akan menghormati keputusan Filipina, termasuk jika nantinya Mary Jane diberi pengampunan.

Sementara itu, Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia dan Presiden RI Prabowo Subianto yang telah memfasilitasi pemulangan Mary Jane.

Ia mengatakan, pemindahan ini semakin menegaskan hubungan baik kedua negara yang sudah terjalin lama, sekaligus menegaskan kerja sama, sinergisitas, dan koordinasi di bawah rasa hormat terhadap kedaulatan masing-masing negara. AFP PHOTO/Bay Ismoyo


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Jakarta: Penegak hukum mesti memegang 2 'kunci' untuk menangkap Harun Masiku. Pertama, yakni transparansi dan selanjutnya adalah akuntabilitas.

"Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan kasus Harun Masiku dan buronan lainnya. Ini bukan hanya tentang keadilan dalam satu kasus, tetapi tentang memperkuat sistem hukum negara," kata pengamat hukum dan aktivis antikorupsi, Hardjuno Wiwoho, dalam keterangan yang dikutip Jumat, 6 Desember 2024.

Menurut Hardjuno, kedua hal itu belum menjadi pegangan penegak hukum dalam menangkap Harun. Dia membeberkan ada hal yang ditutup-tutupi terkait kasus itu, terbukti dari koordinasi yang lemah antarpenegak hukum.
Dia prihatin dengan penegak hukum, khususnya terkait koordinasi antarlembaga. Padahal, sudah ada informasi terkait keberadaannya. Menurut dia, perlu transparansi dan akuntabilitas terkait penanganan kasus ini.

"Aparat penegak hukum harus mempercepat penyelidikan dan mengevaluasi kendala yang ada," tegasnya.

Hardjuno menegaskan, momentum ini harus dimanfaatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya penegakan hukum. Selain itu, Hardjuno menyerukan pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi.

"Kasus ini adalah cerminan dari bagaimana kita memerangi korupsi, yang merupakan penyakit sistemik yang menggerogoti moralitas bangsa dan pembangunan nasional," lanjutnya.

Hardjuno menegaskan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena itu, setiap individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum harus bertanggung jawab di hadapan keadilan.

Perkara itu kembali menjadi perhatian, setelah Maruarar Sirait mengumumkan sayembara Rp8 miliar bagi siapa pun yang dapat menangkapnya. Hal tersebut dinilai menggambarkan penanganan kasus sejak 2020 itu menemui jalan buntu.

"Kasus Harun Masiku tidak hanya soal seorang individu, tetapi telah menjadi simbol persoalan mendasar dalam sistem hukum kita," kata dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Jakarta: PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menyalurkan bantuan kemanusiaan dan psikososial bagi 22 penyintas senilai Rp820 juta. Bantuan ini sebagai langkah konkret dalam mendukung pemulihan korban tindak pidana terorisme.

Bantuan diserahkan Manajemen Pupuk Kaltim di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana, Komplek Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Bogor Jawa Barat.

SVP Tata Kelola dan Manajemen Risiko Pupuk Kaltim Sutrisna mengungkapkan, 22 penyintas yang menerima bantuan merupakan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia timur, seperti Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Maluku yang juga termasuk wilayah tanggung jawab distribusi perusahaan.

Bantuan ini mencakup berbagai aspek, agar para korban mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik. Mulai dari dukungan pendidikan, kesehatan dan stimulan usaha, hingga proses pemulihan dari dampak secara fisik maupun psikologis akibat aksi terorisme.

"Pupuk Kaltim memahami tindak pidana terorisme tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang membutuhkan pemulihan dalam waktu lama. Maka melalui dukungan ini, kami berharap dapat membantu para korban agar bisa kembali menjalani kehidupan secara normal," ungkap Sutrisna, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 4 Desember 2024.

Menurut Sutrisna, Pupuk Kaltim akan terus menjalin kolaborasi aktif bersama pemerintah maupun stakeholder terkait, untuk memberikan solusi nyata dalam pengentasan berbagai persoalan sosial di masyarakat seperti halnya pemulihan korban tindak pidana terorisme.

Hal ini sejalan dengan visi misi Pupuk Kaltim, untuk senantiasa berperan secara proaktif mendukung berbagai sektor kehidupan, yang tidak hanya terfokus bagi masyarakat sekitar perusahaan tapi juga Indonesia secara umum.

"Kami ingin memastikan korban tidak hanya pulih secara fisik dan psikologis, tetapi juga memiliki kesempatan memperbaiki taraf hidup, sehingga bisa kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat," tambah Sutrisna.

Selain Pupuk Kaltim, juga ada bantuan serupa dari anak usaha Pupuk Indonesia lainnya, yang turut difokuskan bagi wilayah tanggung jawab distribusi masing-masing perusahaan. Total ada 49 penyintas yang kali ini menerima bantuan, sebagai wujud bakti BUMN dalam mendukung pengentasan aksi terorisme di Indonesia.

"Upaya pemulihan bagi korban tindak pidana terorisme merupakan langkah positif dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang kuat dan inklusif. Hal ini mendasari semangat kami di Pupuk Indonesia Grup untuk turut memberikan dukungan didalamnya," ucap Direktur SDM Pupuk Indonesia Tina T Kemala Intan, yang turut hadir pada kesempatan itu.

Baca juga: Ini yang Bikin Pupuk Kaltim Jadi Perusahaan dengan Penerapan GCG Terbaik

Tingkatkan kepekaan dan kepedulian bagi korban

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Pupuk Kaltim bersama Pupuk Indonesia Grup, bagi pemulihan korban terorisme yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Kata dia, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, sekaligus bentuk hadirnya negara dalam mendukung pemulihan korban.

"Kami menilai ini bentuk sinergi positif, untuk secara bersama meningkatkan kepekaan dan kepedulian bagi korban tindak pidana terorisme. Apalagi dukungan psikososial maupun kesehatan merupakan aspek penting untuk pemulihan," terang Eddy.

Dirinya pun berharap sinergi dan kerja sama yang terjalin antara Pupuk Kaltim dan BNPT dapat terus ditingkatkan, termasuk Pupuk Indonesia Grup, dalam upaya pengentasan potensi aksi terorisme yang jelas mengancam keamanan dan kedaulatan negara.

"Semoga langkah baik ini dapat terus berkelanjutan, melalui sinergi yang lebih kuat antara BNPT bersama Pupuk Kaltim dan Pupuk Indonesia Grup," tutup Eddy.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Jakarta: Baru-baru ini viral di media sosial, penceramah kondang Gus Miftah melontarkan kata-kata kasar yang bernada merendahkan kepada seorang penjual es teh di sebuah acara pengajian.

Tindakan tersebut menuai kecaman dari publik yang menilai Gus Miftah telah mempermalukan seorang pedagang kecil di depan umum.

Dalam video yang beredar, Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh yang hadir di acara tersebut. Ia bahkan mengucapkan kata-kata 'gob*ok' yang ditujukan kepada pedagang itu.
Penjual es teh yang menjadi korban olok-olok Gus Miftah hanya terdiam di tengah-tengah para hadirin yang tertawa. Kejadian ini pun menjadi viral di media sosial dan mengundang banyak reaksi negatif dari warganet.

Baca juga: PKB Akui Sosok Miftah Bertentangan dengan Karakter Prabowo

Allah SWT membenci perbuatan merendahkan orang lain

Menghina ataupun merendahkan orang lain dalam Islam termasuk perbuatan tercela dan dibenci Allah SWT.

Hal ini berlaku baik dalam situasi serius maupun bercanda, merendahkan orang lain tidak dibenarkan karena menyebabkan yang dihina sakit hati.

Dalam Alquran dijelaskan bahwa Allah SWT membenci orang yang suka menghina orang lain.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.” (QS. Al Hujurat: 11).

Baca juga: Fakta-fakta Miftah Olok-olok Penjual Es Teh Hingga Berujung Permintaan Maaf

Merendahkan orang lain kategori sifat sombong

Imam Ibn Katsir berkata dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim bahwa, ayat di atas berisi larangan meremehkan dan menghina orang lain. Sebab, perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori sombong. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:



Artinya: “Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia.” (HR. Muslim).

Selain dari ayat Alquran, larangan menghina orang lain juga banyak tercantum dalam hadits berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu ketika Rasulullah ditanya tentang hukuman bagi orang yang menghina orang lain, maka beliau radhiyallahu ‘anhu berkata:



Artinya: “Itu perbuatan buruk, terdapat hukuman ta’zir (hukuman yang kadarnya tidak ditentukan secara baku oleh syari'at), namun tidak ada hukuman hadd (hukuman baku yang telah ditentutan kadarnya oleh syari'at) untuknya.” (HR. Al-Baihaqi 8: 253 dan dinilai hasan oleh Al-Albani).


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(PRI)

Jakarta: Pasca-Pilkada 2024, wacana mereposisi Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mencuat dan menjadi perdebatan hangat. Menurut Pakar Hukum, Slamet Pribadi, gagasan tersebut tidak hanya keliru secara hukum, tetapi juga melukai amanah reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998.

"Pemilu itu adalah pesta demokrasi, ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya dengan hati nurani. Tapi ketika hasilnya tidak sesuai harapan, elite tertentu malah melontarkan wacana yang sangat emosional dan berpotensi memecah belah bangsa," ujar Slamet Pribadi dalam keterangannya, Rabu 4 Desember 2024.

Sejarah Panjang Pemisahan Polri dan TNI

Slamet mengingatkan, pemisahan Polri dari TNI bukanlah keputusan sesaat, melainkan proses panjang yang melibatkan berbagai presiden, mulai dari Soeharto hingga Megawati Soekarnoputri. Reformasi ini dilandasi semangat memperkuat profesionalisme kedua institusi negara tersebut, sebagaimana tertuang dalam berbagai produk hukum, seperti:

1. Inpres No. 2 Tahun 1999 - Mengatur langkah pemisahan Polri dari ABRI.
2. Kepres No. 89 tahun 2000- Menegaskan Kedudukan Kepolisian Negara RI
3. Tap MPR No. VI/MPR/2000 - Menegaskan pemisahan peran TNI dan Polri.
4. Tap MPR No. VII/MPR/2000 - Menegaskan peran TNI dan peran Kepolisian Negara RI,
5. UU No. 2 Tahun 2002 - Mengatur independensi dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Pemisahan ini adalah buah reformasi yang memperjuangkan demokrasi. Mengembalikan Polri di bawah TNI atau Kemendagri sama saja dengan mengkhianati amanah reformasi,” tegas Slamet.

Baca juga: Legislator PDIP Terlapor Tuduhan Partai Cokelat Disanksi Teguran Tertulis

Narasi Politik yang Berbahaya

Wacana reposisi Polri ini, menurut Slamet, lahir dari narasi emosional akibat kekalahan politik. Beberapa elite mengklaim bahwa Polri diduga terlibat mendukung calon tertentu, yang kemudian memicu seruan untuk mengubah struktur institusi tersebut.
“Framing seperti ini hanya menunjukkan ketidakdewasaan politik. Memanfaatkan institusi negara sebagai kambing hitam kekalahan adalah langkah berbahaya dan tidak berdasar secara hukum,” ujar Slamet.

Penolakan dari Berbagai Pihak

Mayoritas fraksi di parlemen, Menteri Dalam Negeri, dan masyarakat luas menolak usulan ini. Dari delapan fraksi di DPR, tujuh di antaranya secara tegas menolak gagasan reposisi Polri. Slamet juga menekankan bahwa masyarakat kini semakin cerdas dalam memilah narasi politik.

“Masyarakat sudah paham mana kritik yang konstruktif dan mana yang sekadar ekspresi kekecewaan. Jika wacana ini dibiarkan, maka potensi memecah belah bangsa semakin besar,” tambahnya.

Slamet mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme Polri dan menghormati semangat reformasi. “Mengelola negara bukan soal membalikkan keputusan reformasi karena emosi politik sesaat. Kita harus menghormati perjuangan panjang yang melibatkan berbagai presiden dan masyarakat,” tutup Slamet.

Wacana reposisi Polri ini diharapkan tidak menjadi bahan spekulasi lebih jauh. Pendidikan politik yang baik, adu gagasan yang sehat, dan penghormatan terhadap reformasi menjadi kunci menjaga demokrasi tetap berjalan sesuai amanah rakyat.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)