Jakarta: Bekerja memang butuh komitmen, tapi kalau sampai ijazah karyawan ditahan kantor itu bukan lagi soal kedisiplinan, melainkan pelanggaran. Baru-baru ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima laporan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menahan ijazah milik pekerjanya.

Aduan tersebut masuk melalui platform Siap Kerja milik Kemnaker dan langsung ditindaklanjuti dengan serius. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, menegaskan penahanan ijazah tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apa pun.

“Penahanan ijazah itu tindakan yang melanggar hak pekerja,” tegas Noel dikutip dari akun Instagram @bumn.universe, Selasa, 20 Mei 2025.

Noel mengaku akan melapor langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar kasus ini segera ditindaklanjuti. Ia juga berkomitmen berkoordinasi dengan direksi BUMN terkait serta pekerja yang melapor agar persoalan ini tidak dianggap remeh.

Banyak yang belum tahu, tidak ada satu pun aturan yang memperbolehkan perusahaan menahan ijazah karyawan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ijazah merupakan dokumen pribadi yang tidak boleh dijadikan jaminan kerja. Hal ini juga ditegaskan dalam peraturan menteri ketenagakerjaan.

Baca juga: Sudah Tahu? Masa Probation Kerja Melewati Batas Waktu, Kamu Bisa Auto Karyawan Tetap

Apabila penahanan ijazah dilakukan dengan tujuan agar karyawan tidak keluar dari pekerjaannya, hal itu dapat dianggap sebagai bentuk pemaksaan. Bahkan, praktik ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ringan.

Sebagai institusi negara, BUMN seharusnya menjadi panutan dalam perlindungan tenaga kerja. Namun jika justru menahan dokumen pribadi karyawan, wajar jika publik mempertanyakan komitmen mereka terhadap hak-hak pekerja.

“BUMN harus jadi contoh, bukan bikin resah,” ujar Noel.

Bagi siapa pun yang pernah mengalami penahanan ijazah oleh tempat kerja, baik di BUMN maupun perusahaan lain, Kemnaker menyarankan agar segera melapor. Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan:

1. Laporkan melalui kanal resmi Kemnaker
2. Sertakan bukti dan informasi lengkap mengenai perusahaan
3. Minta bantuan dari serikat pekerja atau pendamping hukum

Ingat, bekerja adalah bentuk profesionalisme. Tapi hak sebagai individu tidak boleh dikorbankan. Bila kamu bekerja dengan baik, perusahaan wajib memperlakukanmu secara adil.

Jadi, kalau masih ada kantor yang menahan ijazah, jangan diam saja. Hakmu bukan untuk disandera. (Antariska)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan alasan terkait rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat.

"Bagaimana penjara itu rata-rata ada di tengah kota, artinya strategis. Yang kedua, penjara rata-rata sudah sangat penuh, sehingga tidak manusiawi," ujar Ara dikutip Antara, Selasa, 20 Mei 2025.

Dengan demikian terdapat gagasan bagaimana penjara yang tanah dan asetnya dimiliki negara serta berada di wilayah perkotaan, bisa dipindahkan apakah ke pulau atau ke lokasi lainnya.

Ara menyampaikan, saat ini pihaknya menunggu arahan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk langkah-langkah berikutnya.

Baca juga: Lapas Bakal Disulap Jadi Rumah Rakyat

"Kita akan menunggu dari Mensesneg, mudah-mudahan bisa segera mengundang kita terkait apa arahannya untuk langkah-langkah berikutnya," kata dia.

Rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian PKP siap menjalankan perintah Presiden untuk bagaimana penjara-penjara di daerah strategis yang sudah penuh bisa dipindahkan dan digunakan untuk perumahan.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan siap memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan rumah bagi rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis.

Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan, maka diupayakan negara diuntungkan, dan bisa digunakan untuk rumah rakyat.

Rencana tersebut merupakan gagasan Presiden, yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruilslag dengan tata kelola dan aturan yang benar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Pekanbaru: Kantor Wilayah Ditjenpas Riau bertekad memerangi narkoba di lingkungan Pemasyarakatan, terkhusus lapas dan rutan di wilayah Riau.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau, Maizar, mengatakan tak ada toleransi untuk peredaran barang haram tersebut.

"Seperti yang sudah ditegaskan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa Zero Narkoba dan HP adalah harga mati," kata Maizar menanggapi adanya dugaan keterlibatan salah satu warga binaan di wilayah Riau dalam peredaran narkoba, Sabtu, 17 Mei 2025.
Maizar menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Riau untuk melakukan pendalaman. Menurut dia Kanwil Ditjenpas Riau selalu siap bekerjasama dengan pihak kepolisian dan akan melakukan langkah-langkah responsif.

"Terbukti terlibat maka sanksi tegas akan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku," jelasnya.

Maizar menyebut apabila terbukti ada keterlibatan narapidana Riau dalam peredaran narkoba maka sanksi yang akan diberikan antara lain pencabutan hak-hak bersyarat seperti Remisi dan Pembebasan Bersyarat. Untuk kemungkinan adanya sanksi pidana akan diserahkan kepada pihak kepolisian

"Kami sangat terbuka segala informasi yang dapat mendukung lapas rutan kami bersih dari narkoba dan HP. Silahkan masyarakat apabila ada aduan terkait, kami akan segera tindak lanjuti. Kami ucapkan terimakasih atas dukungannya bagi perjuangan kami zero narkoba dan HP," ungkap Maizar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

Jakarta: Pengamalan nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini dengan didukung penguatan sikap kreatif dan nalar yang kritis dari generasi penerus bangsa. Para pelajar diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupannya sehari-hari.

"Para pelajar harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar hafal. Hal itu harus diimbangi dengan nalar yang kritis, kreatif, dan gotong-royong harus dipupuk sejak dini," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat pada acara Jumat Motivasi bertema Profil Pelajar Pancasila Wujudkan Generasi Indonesia Emas, di SMA Negeri 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Jumat, 16 Mei 2025.

Menurut Lestari yang juga alumnus SMA Negeri 1 Purwokerto itu, nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kebinekaan, dan gotong-royong merupakan landasan bersikap yang harus dimiliki para pemuda dan pelajar. Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar nilai-nilai Pancasila tersebut harus mampu dihidupkan dalam keseharian.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, mengajak para pelajar meniru semangat "Cablaka", yang dalam bahasa ngapak Banyumas bermakna jujur, terus terang, tegas, dan egaliter.

Baca juga: Program Bantuan Dana Pendidikan untuk Guru yang Belum S1 Harus Direalisasikan

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat nilai-nilai tersebut sangat berguna bagi generasi penerus bangsa dalam upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan berbangsa yang kita hadapi.

Menurut Rerie, cara menjawab tantangan yang kita hadapi saat ini bukan dengan menolak modernitas yang hadir, tetapi dengan menyaringnya dengan kearifan lokal. Di akhir sambutannya, Rerie berpesan agar para pelajar bisa meniru sikap air yang mengalir membawa perubahan, dengan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Pelat kendaraan berwarna merah digunakan untuk kendaraan dinas milik instansi pemerintah. Meski demikian, Polisi memastikan mobil tersebut tidak kebal hukum dan tetap bisa ditilang.

Hal ini ditunjukan oleh Polres Batanghari, Pemerintah Provinsi Jambi, bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang segera melakukan razia terhadap kendaraan roda dua dan roda empat yang belum membayar pajak.

"Sasaran razia selain masyarakat umum, pihaknya juga akan menilang kendaraan dinas yang tidak taat bayar pajak," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari, Iptu Agung Prasetyo, dikutip Antara.

Pihaknya menekankan pentingnya kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan. “Diharapkan ASN untuk dapat memberikan contoh sebagai pelayan publik dalam tertib pajak kendaraan,” ujar Agung.

Baca Juga: Nih Dia Rekomendasi Kaca FIlm buat Mobil Listrik dari V-Kool

Menurutnya razia tersebut merupakan upaya mendukung pemasukan pendapatan asli daerah, tentu akan berkontribusi kemajuan bagi Kabupaten Batanghari. "Ya kita akan melakukan razia kendaraan bermotor dengan melihat pajaknya yang sudah dibayar atau belum,"katanya.

Razia kendaraan bermotor tersebut akan dilaksanakan pada Mei 2025 dan untuk tempat dilakukannya razia itu masih dirahasiakan. "Ya untuk tempatnya masih kami rahasiakan, jadi tolong pada masyarakat Batanghari agar tertib lah berlalu lintas,"ujarnya.

Kemudian dia juga meminta masyarakat, khususnya warga Kabupaten Batanghari, agar melengkapi surat-surat berkendara seperti SIM dan STNK serta memastikan pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam keadaan aktif atau hidup.

Jika kedapatan?????? pajak tahunan terlambat maka akan diarahkan untuk melakukan pembayaran pajak, sedangkan kalau tidak pernah membayar sama sekali hingga lebih dari lima tahun atau tidak pernah ganti STNK maka dilakukan penindakan lebih lanjut.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Tangerang: Ketum Perbasi Budisatrio Djiwandono menegaskan tidak memberikan toleransi kepada pemakai narkoba di dunia bola basket Indonesia. Jika ditemukan ada yang terlibat, dia menekankan sepenuhnya diserahkan kepada proses hukum yang berlaku.

"Bahwa kita tidak memberikan toleransi kepada pemakai narkoba di dunia basket. Baik pemain, pengurus, petugas lapangan atau siapa saja yang terlibat penggunaan narkoba atau sejenisnya. Perbasi menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum," tegas Budisatrio Djiwandono, Rabu (14/5).

Sikap tegas Budisatrio Djiwandono ini merespons ditangkapnya pebasket profesional asal Amerika Serikat Jarred Dwayne Shaw oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (14/5). Jarred ditangkap setelah menerima paket narkoba jenis Delta 9 THC (tetrahydrocannabinol).

"Tindak pidana berupa permen yang mengandung narkotika golongan jenis Delta 9 THC yang melibatkan atlet bola basket atas nama JDS oleh Satresnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta," terang Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Kombes Ronald FC Sipayung kepada wartawan.

Lanjut Kapolres Ronald, paket narkoba dikirim dari Thailand. Paket narkoba tersebut dikirim ke salah satu apartemen di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Nama pengirimnya, kata Kombes Ronald, adalah Jitnarec Konchinda dengan alamat Pibuldham Building 8, Bangkok, Thailand.

Paket dikirim dengan nama penerima IM yang alamatnya di Apartemen Casa De Parco Tower Gardenia Cisauk, Kabupaten Tangerang. Kata Kombes Ronald, kasus ini terungkap berkat kerja sama atau joint investigation antara pihak kepolisian dan pihak Bea-Cukai Bandara Soekarno-Hatta.

Temuan diawali dari pihak Bea-Cukai yang mencurigai adanya tindak pidana peredaran gelap narkotika yang dikirim dari Thailand ke Indonesia melalui jasa pengiriman. Ketika itu, pihak Bea-Cukai Bandara Soekarno-Hatta mendapati pengiriman berupa satu buah paket EMS World Thailand nomor airway bill EE206616913TH dengan nama pengirim Jitnarec Konchinda beralamatkan di Bangkok.

Paket itu berisikan 20 bungkus permen bertuliskan 'Vita Bite'. Permen ini ternyata mengandung narkotika golongan 1 jenis Delta 9 THC (tetrahydrocannabinol) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 132 buah atau dengan keseluruhan berat bruto 869 gram.

"Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap pengambil paket EMS atas nama JDS pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 sekira pukul 21.47 WIB di lobi Apartemen Casa De Parco Sampora Unit Magnolis," terang Kombes Roland.

Di IBL Indonesia, Jarred Dwayne Shaw tercatat sebagai pemain Tangerang Hawks. Penyelenggara liga memiliki sikap yang sama dengan DPP PERBASI. Menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang, yaitu kepada penegak hukum atas kasus yang terjadi.

Ditegaskan juga bahwa personil, baik pemain maupun ofisial yang terlibat konsumsi maupun kegiatan terkait akan berdampak pada karir selanjutnya di liga. Hal ini juga sesuai dengan standar kontrak para pemain dengan klub-klub IBL pasal 8 tentang larangan-larangan.

"IBL bersama DPP PERBASI tegas akan melakukan black list, melarang mereka untuk bermain dan beraktifitas kembali di lingkungan IBL bagi yang terbukti melanggar hukum di Indonesia" kata Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KAH)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan rumah bagi rakyat sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Salah satunya bagaimana pemerintah memanfaatkan penjara-penjara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas itu untuk bisa bagaimana dipindahkan dan sesuai aturan yang berlaku.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis," kata Ara dikutip dari Antara, Rabu, 14 Mei 2025.

Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan maka diupayakan negara diuntungkan, dan bisa digunakan untuk rumah rakyat.

Hal tersebut merupakan gagasan Presiden yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruslag dengan tata kelola dan aturan yang benar.

Baca juga: Lahan Lapas Disulap jadi Perumahan, Pemerintah Bentuk Satgas

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto kembali melakukan pertemuan di Ruang Rapat Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, Rabu (14/5) guna membahas progres pembangunan perumahan rakyat di atas lahan lapas.

Pertemuan ini dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan penjara di kawasan perkotaan menjadi lokasi pembangunan perumahan untuk rakyat.

Sebagai informasi, lokasi lahan lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis nantinya diharapkan bisa dipindahkan keluar pulau dan lahan yang ada dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Konsep pembangunan lapas menjadi hunian ini adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu supaya lapas yang sekarang penghuninya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain yang jauh dari kawasan perkotaan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta: Sivitas Akademika Universitas Pancasila (UP) dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mendukung pencalonan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FH UP), Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A. sekaligus diplomat senior Republik Indonesia, sebagai Hakim di International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) di Hamburg, Jerman.

Eddy Pratomo dikenal sebagai salah satu pakar hukum laut internasional. Dalam kariernya, ia pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Jerman (2009–2013), Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di Kementerian Luar Negeri RI, serta Utusan Khusus Presiden untuk Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia.

Dedikasi Eddy dalam bidang hukum laut internasional telah diakui melalui berbagai penghargaan, termasuk apresiasi khusus dari Menteri Luar Negeri atas kontribusinya dalam penetapan batas maritim Indonesia.

International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) merupakan badan peradilan internasional independen yang dibentuk berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. ITLOS memiliki fungsi utama untuk menyelesaikan sengketa hukum yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan UNCLOS, serta memberikan keputusan atas kasus-kasus yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, perlindungan lingkungan laut, dan isu hukum maritim lainnya.

Sebagai lembaga yang berbasis di Hamburg, Jerman, ITLOS memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam pemanfaatan laut secara global.

Baca juga: Universitas Pancasila Gelar FGD Kaji Perpres Penertiban Kawasan Hutan

Pencalonan ini merupakan bentuk kepercayaan Pemerintah terhadap integritas, pengalaman, dan kompetensi Eddy dalam bidang hukum laut internasional. Dengan pengalaman yang begitu luas, beliau diyakini mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keadilan hukum maritim di tingkat internasional.

Universitas Pancasila sebagai tempat Prof. Eddy mengabdi sebagai Dekan dan Dosen Fakultas Hukum, turut menyampaikan kebanggaan atas pencalonannya. Sivitas Akademika UP sangat bangga atas pencalonan ini.

Ini adalah bukti nyata bahwa Universitas Pancasila tidak hanya mencetak generasi penerus bangsa, tetapi juga mendukung lahirnya tokoh-tokoh bangsa yang mampu memberikan kontribusi global.

Pemerintah terus mengupayakan dukungan dari negara-negara anggota UNCLOS untuk memastikan keberhasilan pencalonan Prof. Eddy Pratomo sebagai hakim ITLOS. Langkah ini tidak hanya menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam isu hukum maritim, tetapi juga menegaskan komitmen bangsa terhadap perdamaian dan keadilan global.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Manchester:Manchester United mendapat catatan minor usai kalah dari West Ham United. Kekalahan skuat besutan Ruben Amorim itu menambah rekor buruk pada musim ini.

Pertandingan yang digelar di Old Trafford, Minggu (11/5/2025), memaksa Manchester United tunduk dari The Hammer dengan skor 2-0. BBC merangkum beberapa rekor buruk Manchester United usai mengalami kekalahan dari West Ham United.

Berikut catatan buruk United di Liga Primer Inggris:

1. Manchester United sudah mengalami kekalahan sebanyak 17 kali dalam kompetisi Premier League musim ini. Catatan tersebut, menjadi kekalahan terbanyak, sejak musim 1973 -- 1974 yang mengalami 20 kali kekalahan, yang mengakibatkan terdegradasi.

Baca juga: The Hammers Hajar The Red Devils

2. Sembilan kekalahan di kandang, menjadi salah satu kekalahan terbanyak dalam satu musim di Liga Inggris. MU membuat jumlah yang sama dalam satu musim pada kompetisi di era 1930 -- 1931, 1933 -- 1934, dan 1962 -- 1963.

3. Skuat besutan Ruben Amorim itu, sudah lama tidak merasakan kemenangan pada tujuh pertandingan dengan menyisakan dua kali imbang, dan lima kali tumbang. Hal ini menjadi jalur terpanjang milik MU, tanpa adanya kemenangan yang panjang. Pencapaian tersebut, sama halnya dengan Manchester United di era 1992 Premier League, di bulan September dan November.

Baca juga: Arsenal Bangkit untuk Imbangi Liverpool

4. West Ham United berhasil meraih kemenangan pertama di Old Trafford, terhitung sejak musim 2006 -- 2007. Klub berjuluk The Hammers itu, harus mengakhirinya tanpa kemenangan di kandang MU dengan total sebanyak 16 kali pertemuan. Sebelumnya, West Ham sudah mencatatkan 13 kekalahan dan tiga kali imbang. (Victor Rodam)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ASM)

Manchester: Usai kalah dari West Ham, kapten Manchester United Bruno Fernandes mengaku kecewa melihat performa skuatnya.

Manchester United menelan pil pahit ketika dikalahkan West Ham dengan skor 0-2 di Stadion Old Trafford, pada Minggu 11 Mei 2025.

Setan Merah tercatat membuat 20 attempts, di antaranya ada delapan shot on goal. Namun sayang kondisi memaksa Red Devils untuk kebobolan dua kali pada dua babak melalui Tomas Soucek dan Jarred Bowen.

Baca juga: The Hammers Hajar The Red Devils

Kekalahan tersebut tentu jelas memperburuk Manchester United di klasemen premier League. Saat ini MU berada di posisi ke-16 klasemen Liga Inggris dengan koleksi 39 poin. MU sudah mengalami 17 kali kekalahan dan belum pernah merasakan kemenangan sejak tujuh pertandingan terakhirnya.

Sepanjang laga, MU hanya membuat 42 gol dan kebobolan 53 gol. Kondisi tersebut justru memberikan catatan buruk bagi skuad besutan Ruben Amorim pada musim ini.

Baca juga: Arsenal Bangkit untuk Imbangi Liverpool

“Kami membuat banyak peluang, tapi itu saja tidak cukup. Kami harus bisa mengonversinya jadi gol. Hari ini kami frustasi karena tidak bisa melakukan itu. Kami tidak cuma bisa fokus ke final Liga Europa, kami harus tampil maksimal di setiap laga. Setiap poin di Premier League begitu penting untuk kami,” kata Bruno.

Pada sisa laga, Manchester United akan berhadapan dengan Chelsea pada pekan depan. Selanjutnya Bruno Fernandes dkk, akan menjamu Aston Villa. (Victor Rodam)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ASM)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan satuan tugas atau satgas. Tujuan pembentukan satgas untuk pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi perumahan.

"Tadi malam saya berbicara hampir 2 jam dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan beliau juga konkret yang bagaimana kita membentuk satgas pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi perumahan, itu arahan beliau," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dikutip dari Antara, Senin, 12 Mei 2025.

Menurut dia, banyak lapas yang berlokasi di area strategis perkotaan, seperti Salemba dan Cipinang di Jakarta.

"Aset-aset negara yang strategis seperti penjara ternyata itu ada di kota seperti di Salemba dan Cipinang, Jakarta itu, luasnya luar biasa. Nanti pada waktunya akan dinilai berapa, kemudian lapas-lapas tersebut akan dipindahkan ke pulau-pulau begitu," katanya.

Ara mengatakan bahwa pihaknya akan kembali melakukan rapat terkait rencana pembangunan rumah di atas lahan lapas tersebut.

"Kami akan rapat lagi pada hari Rabu di Lapas Cipinang, bagaimana kita juga ada terobosan penjara menjadi perumahan dan dipindahkan ke pulau atau ke tempat yang juga layak. Sekarang kan penjara kita sudah terlalu padat (overcrowded), jadi supaya juga lebih manusiawi," kata dia.

Baca juga: Penjara di Kota Bakal Dipindahkan, Lahannya Jadi Perumahan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sebelumnya melakukan diskusi terkait rencana potensi pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lapas di sejumlah lokasi di Jakarta.

Lokasi lahan lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis nantinya diharapkan bisa dipindahkan ke luar pulau dan lahan yang ada dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Menurut Menteri PKP, konsep pembangunan lapas menjadi hunian ini adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu, juga ingin supaya lapas yang sekarang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Adanya pemanfaatan lapas menjadi lokasi pembangunan rumah masyarakat merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat bisa memiliki hunian layak di kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus. Pertama, penjara yang layak. Kedua, juga bisa buat perumahan. Nantinya perumahan tersebut dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

Ara mengatakan dirinya merasa tidak sendirian dalam menjalankan arahan Presiden untuk membangun dan merenovasi 3 juta rumah. Kementerian PKP mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk langsung menyiapkan tim satgas dari lintas Kementerian yang bekerja untuk pemanfaatan lahan lapas sebagai lokasi perumahan

Sedangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi saat lapas ini melebihi kapasitas, sehingga dibutuhkan lapas baru.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta: FIFA menghukum PSSI atas tindakan diskriminatif suporter Tanah Air yang dilakukan saat mendukung Timnas Indonesia melawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Maret lalu. Saat itu, kedua tim bertanding untuk memainkan laga ke-8 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

"Keputusan FIFA, PSSI harus bertanggung jawab atas perilaku diskriminatif suporter pada saat pertandingan Indonesia lawan Bahrain yang dimainkan 25 Maret 2025. Di sana, ada monitoring dari sistem anti-diskriminasi yang menjadi laporan mereka (FIFA)," ujar Exco PSSI Arya Sinulingga seperti dilansir Antara, Minggu (11/5/2025).

Arya menginformasikan lebih lanjut, hukuman yang diberikan terdiri dari denda sekitar Rp400 juta dan pengurangan 15 persen kursi penonton dari kapasitas stadion yang tersedia di pertandingan kandang selanjutnya, yakni melawan Tiongkok pada 5 Juni mendatang Kemudian, pengurangan kursi tersebut diminta FIFA yang berada di tribune belakang gawang.

"Berdasarkan laporan tersebut, FIFA menyatakan suporter Indonesia paling aktif di tribun utara dan selatan. Peristiwa terjadi di sektor 19 pada menit ke-80, ketika sekitar hampir 200 suporter tuan rumah meneriakkan slogan xenofobia Bahrain bla...bla...bla...," tutur Arya.

Baca juga: Putra Sulung Cristiano Ronaldo Perkuat Timnas Portugal U-15

Meski demikian, Arya juga menyampaikan bahwa sanksi pengurangan 15 persen kursi penonton itu bisa saja tidak dilakukan. Sebab, FIFA menawarkan alternatif lain agar jumlah tersebut dapat diisi oleh elemen suporter lain.

"FIFA juga berikan ruang alternatif boleh saja 15 persen itu diberikan tapi kepada komunitas anti-diskriminasi atau komunitas khusus seperti keluarga, mungkin pelajar atau perempuan. Dan mereka harus pasang spanduk anti-diskriminasi," jelas Arya.

Menurut Arya, sanksi dari FIFA tersebut menjadi sebuah pembelajaran dan perlu adanya langkah-langkah literasi dan pendidikan kepada suporter agar tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan diskriminasi seperti hate speech, ujaran kebencian, rasisme, xenofobia, dan lain-lain.

"Sanksi ini adalah hal berat yang kita terima karena FIFA itu memiliki prinsip kesetaraan, kemanusiaan, saling menghargai, dan menghormati. Jelas ini merugikan kita semua. Tapi harus tanggung bersama-sama," tutup Arya. (ANT)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KAH)