CIANJUR, iNewsCianjur.id - Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur, meraih penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Penghargaan diberikan langsung oleh Kementerian Hukum dan HAM. Melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur, Pratama Nugraha mengatakan, penghargaan diberikan berdasarkan kinerja unggul dalam pengelolaan infrmasi hukum.

"Alhamdulillah Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur bisa meraih penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dari Kementerian Hukum dan HAM," kata Pratama, Minggu (29/12/2024).

Pratama mengatakan, penghargaan JDIHN diberikan sebagai predikat ke 2 terbaik se Jawa Barat dalam kategori pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2024.

"Penilaian berdasarkan inovasi dan kualitas penyediaan dokumentasi pelayanan, serta informasi hukum yang bermanfaat bagi masyarakat luas," ujarnya.

Menurut Pratama, raihan penghargaan JDIHN ini diharapkan menjadi bahan dedikasi bagi Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan aksesbilitas dan tranfaransi informasi hukum di daerah.

Editor : Ayi Sopiandi

BANDUNG, iNews.id - Dodi Rustandi, salah satu terpidana kasus sengketa lahan Dago Elos, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat meninggal dunia di Rutan Kelas 1 Bandung atau Rutan Kebonwaru pada Selasa 24 Desember 2024. Dodi meninggal akibat mengalami serangan jantung.

Jogi Nainggolan, kuasa hukum Dodi ketika dikonfirmasi membenarkan kabar tersebut. Kronologi kejadian, sebelum meninggal, Dodi dijenguk istrinya. 

Setelah selesai, istrinya pulang, kata dia Dodi kembali ke ruang tahanan. Saat akan berwudu untuk salat,  Dodi tiba-tiba terkena serangan jantung.

"Iya, betul (Dodi Rustandi Muller meninggal dunia). Saat istrinya baru selesai menjenguk, dia terjatuh ketika hendak berwudu karena terkena serangan jantung," ujar Jogi, Sabtu (28/12/2024).

Dia menuturkan, Dodi lalu dibawa ke klinik di dalam Rutan Kebonwaru dan dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Santo Yusup. "Di sana, dia dinyatakan meninggal dunia. Almarhum dimakamkan di permakaman umum daerah Rancaekek," tuturnya.

Menurutnya, Dodi meninggal saat menjalani proses hukum di Rutan Kebonwaru. Dodi, lanjut dia kemungkinan mengidap penyakit jantung sejak sebelum terjerat kasus Dago Elos. 

"Jadi, ini (Dodi Rustandi Muller dan Heri Hermawan Muller) klien kami yang sedang menjalani proses hukum. Salah satu dari mereka (Dodi Rustandi Muller) terkena serangan jantung sehingga meninggal dunia. Mereka sudah berada di Rutan Kebonwaru hampir tujuh bulan bersama kakaknya," katanya.

Dia menyampaikan, jenazah Dodi telah dimakamkan di tempat permakaman umum (TPU) kawasan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Dia memastikan meninggalnya Dodi tidak menggangu proses hukum kasasi yang sedang ditempuh. "Saat ini, kasusnya masih dalam proses kasasi," ucapnya.

Diketahui, Dodi Rustandi Muller merupakan salah satu dari dua terpidana dalam kasus sengketa lahan Dago Elos. Dodi dan kakaknya, Heri Hermawan Muller disinyalir melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen akta kelahiran untuk mengklaim lahan Dago Elos.

Kasus ini sudah berjalan sekitar delapan tahun hingga berakhir di meja hijau. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung memvonis Heri dan Dodi Muller dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara.

Vonis tersebut dibacakan dalam sidang putusan yang digelar di PN Bandung pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Hakim menyatakan Muller bersaudara itu memakai akta kelahiran berisikan keterangan palsu.

Dalam putusan itu, majelis hakim menggunakan dakwaan alternatif Pasal 266 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.

"Menjatuhkan pidana pada terdakwa satu Heri Hermawan dan terdakwa dua Dodi Rustandi dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun 6 bulan," kata Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Syarip.

Editor: Kurnia Illahi

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Dodi Rustandi, salah satu terpidana kasus sengketa lahan Dago Elos, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, meninggal dunia di Rutan Kelas 1 Bandung atau Rutan Kebonwaru pada Selasa 24 Desember 2024. Dodi meninggal akibat mengalami serangan jantung.

Jogi Nainggolan, kuasa hukum almarhum,  membenarkan kabar tersebut. Kronologi kejadian, sebelum meninggal, Dodi dijenguk istrinya. Setelah selesai, istrinya pulang. 

Dodi pun kembali ke sel tahanan. Kemudian almarhum hendak melaksanakan ibadah salat. Ketika sedang berwudu, almarhum Dodi tiba-tiba terkena serangan jantung.

""Iya, betul (Dodi Rustandi Muller meninggal dunia). Saat istrinya baru selesai menjenguk, dia terjatuh ketika hendak berwudu karena terkena serangan jantung," kata Jogi saat dihubungi wartawan, Sabtu (28/12/2024).

Kemudian Dodi dibawa ke klinik di dalam Rutan Kebonwaru. Setelah itu, Dodi dirujuk ke Rumah Sakit Santo Yusup. "Di sana, dia dinyatakan meninggal dunia. Almarhum dimakamkan di pemakaman umum daerah Rancaekek," tutur Jogi.

Jogi menuturkan, Dodi meninggal saat sedang menjalani proses hukum di Rutan Kebonwaru. Almarhum Dodi kemungkinan mengidap penyakit jantung sejak sebelum terjerat kasus Dago Elos. 

""Jadi, ini (Dodi Rustandi Muller dan Heri Hermawan Muller) klien kami yang sedang menjalani proses hukum. Salah satu dari mereka (Dodi Rustandi Muller) terkena serangan jantung sehingga meninggal dunia. Mereka sudah berada di Rutan Kebonwaru hampir tujuh bulan bersama kakaknya," tutur Jogi.

Jenazah Dodi, tutur Jogi telah dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) di kawasan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Dia memastikan meninggalnya Dodi tidak menggangu proses hukum kasasi yang sedang ditempuh. "Saat ini, kasusnya masih dalam proses kasasi," ucapnya.

Diketahui, Dodi Rustandi Muller merupakan salah satu dari dua terpidana dalam kasus sengketa lahan Dago Elos. Dodi dan kakaknya, Heri Hermawan Muller disinyalir melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen akta kelahiran untuk mengklaim lahan Dago Elos.

Kasus ini sudah berjalan sekitar delapan tahun hingga berakhir di meja hijau. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung memvonis Heri dan Dodi Muller dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara.

Vonis tersebut dibacakan dalam sidang putusan yang digelar di PN Bandung pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Hakim menyatakan Muller bersaudara itu memakai akta kelahiran berisikan keterangan palsu.

Dalam putusan itu, majelis hakim menggunakan dakwaan alternatif Pasal 266 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.

"Menjatuhkan pidana pada terdakwa satu Heri Hermawan dan terdakwa dua Dodi Rustandi dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun 6 bulan," kata Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Syarip.

Editor : Ude D Gunadi

PALU, iNewsPalu.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kemenkumham Sulteng) menggelar acara Media Gathering sebagai bentuk apresiasi atas dukungan media dalam mensosialisasikan berbagai program dan kegiatan Kemenkumham Sulteng selama tahun 2024. Acara ini berlangsung di Ruang Garuda Kanwil pada hari Jumat, 27 Desember 2024.

Acara ini juga menjadi momentum untuk merayakan keberhasilan Kemenkumham Sulteng dalam meraih berbagai prestasi di tingkat nasional, terutama dalam pelayanan hukum dan hak asasi manusia. Kemenkumham Sulteng berhasil menduduki posisi teratas dalam bidang pemberitaan media konvensional internal Kemenkumham di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh media yang telah menjadi mitra kerja yang baik. “Media memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kami berharap melalui acara ini, sinergi antara Kemenkumham Sulteng dengan media dapat semakin erat,” ujarnya.

Hermansyah Siregar juga memaparkan sejumlah capaian yang telah diraih oleh Kemenkumham Sulteng sepanjang tahun 2024. Ia berharap kolaborasi yang telah dilakukan bersama dapat terus berlanjut.

Pertemuan ini juga menjadi momen bagi Hermansyah untuk berpamitan kepada seluruh insan pers di Sulteng, karena ia akan mengemban amanah sebagai Direktur Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kepemimpinan selanjutnya akan terus berupaya meningkatkan pelayanan, dengan peran media sebagai kunci penting.

“Prestasi yang kami raih saat ini tidak lepas dari dukungan seluruh jajaran Kemenkumham Sulteng dan tentunya juga peran media. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutupnya.

Editor : Jemmy Hendrik

JAKARTA,iNewsTTU.id-Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, memberikan keterangan terkait topik amnesti yang sedang menjadi pembicaraan akhir-akhir ini. Ia mengatakan pemerintah Indonesia tidak ada maksud untuk serta merta membebaskan pelaku tindak pidana, termasuk koruptor.

“Yang harus dimengerti oleh kita semua adalah pemerintah tidak bermaksud menggunakan amnesti, grasi, abolisi, untuk sekadar membebaskan para pelaku tindak pidana. Sama sekali tidak,” jelas Supratman di gedung Kementerian Hukum (Kemenkum), Sabtu (28/12/2024).

Supratman menyebut bahwa sistem hukum Indonesia memungkinkan adanya mekanisme pengampunan terhadap pelaku tindak pidana apa pun. Namun, tidak berarti pemerintah pasti memberikan pengampunan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Contoh lainnya adalah dalam Pasal 53k Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan, Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi. 

“Sebagai perbandingan, kami  memberikan contoh bahwa memang Undang-undang yang ada di Indonesia mengatur pemberian pengampunan. Tapi sekali lagi, tidak serta merta dilakukan untuk membebaskan pelaku tindak pidana, apalagi koruptor,” jelas Supratman.

Terkait dengan hal yang sedang ramai saat ini, pemerintah pernah menggunakan mekanisme pengampunan atas tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian atau keuangan negara, yaitu dalam bentuk tax amnesty atau pengampunan pajak yang telah dilakukan sebanyak dua kali.

Supratman mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan tentang mekanisme pengampunan kepada pelaku tindak pidana. Kabinet kerja masih menunggu arahan selanjutnya dari Presiden Prabowo.

“Kita butuh regulasi terkait amnesti, grasi, dan abolisi untuk mengatur mekanisme pemberian pengampunan. Kita masih menunggu arahan Bapak Presiden,” ucapnya.

Menteri Hukum juga menjelaskan bahwa Presiden dalam menjalankan kewenangan yang diatur konstitusi tentu saja tidak melanggar pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Karena Presiden  pasti memberikan amnesti, grasi, abolisi, atau metode pengampunan apa pun akan mengikuti aturan teknis yang berlaku.

Editor : Sefnat Besie

KUNINGAN,iNewsKuningan.id–Fraksi Partai Golkar DPRD Kuningan menyampaikan pandangan dan catatan penting terhadap dua raperda yang tengah dibahas, Sabtu (28/12). Yakni Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Raperda tentang Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum Tertentu.

Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kuningan, Didit Pamungkas menjelaskan, bahwa pihaknya telah mencermati dan mempelajari nota penjelasan, draft raperda, serta masukan dari berbagai pihak. Dalam rapat pembahasan, pentingnya kedua raperda tersebut untuk memberikan manfaat strategis bagi masyarakat Kabupaten Kuningan.

Fraksi Golkar menyambut baik tujuan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dinilai sangat relevan dalam meningkatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila, kerukunan, dan toleransi di tengah masyarakat yang majemuk.

"Raperda ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Kuningan yang berkarakter, unggul, dan berjiwa Pancasila. Pancasila bukan hanya sebuah ideologi, tetapi juga diangkat dari nilai-nilai adat, kebudayaan, serta religius yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia,”ujarnya.

Meskipun demikian, Fraksi Golkar memberikan catatan terkait beberapa substansi dalam raperda yang dinilai perlu penyempurnaan. "Kami sepakat untuk melanjutkan pembahasan Raperda ini ke tahap selanjutnya. Ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan bersama, antara Pansus DPRD dan tim Raperda dari Pemerintah Daerah,”katanya.

Terkait Raperda tentang Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum Tertentu, Fraksi Golkar menekankan pentingnya raperda ini dalam menjaga identitas, warisan budaya, dan nilai-nilai lokal.

"Penamaan jalan dan fasilitas umum bukan sekadar urusan administratif, melainkan juga sarana pelestarian dan promosi warisan budaya serta identitas lokal. Raperda ini harus mencerminkan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, partisipasi masyarakat, dan mekanisme pengelolaan konflik," jelasnya.

Fraksi Golkar mendukung, agar raperda ini dibahas lebih lanjut di tingkat Pansus, dengan mencatat beberapa poin yang perlu disempurnakan bersama tim Raperda Pemerintah Daerah.

"Kami berharap pembahasan lebih lanjut dapat menghasilkan peraturan daerah yang tidak hanya bermanfaat secara administratif. Tetapi juga memiliki dampak positif bagi masyarakat dan pelestarian budaya lokal," ungkapnya.

Fraksi Partai Golkar menegaskan komitmennya, untuk terus berkontribusi dalam menciptakan regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat Kuningan secara luas.***

Editor : Andri Yanto

Tulungagung, iNewsTulungagung.id – Polres Tulungagung berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkoba di Lapas Kelas 2B Tulungagung. Kasus ini melibatkan tiga orang tersangka, termasuk seorang perempuan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

Kapolres Tulungagung, AKBP Muhammad Taat Resdi, dalam konferensi pers di halaman Mapolres Tulungagung, Jumat (27/12/2024), menjelaskan bahwa kasus pertama terjadi pada 12 November 2024 pukul 10.30 WIB, sedangkan kasus kedua berlangsung pada 21 Desember 2024 pukul 11.00 WIB.

“Tersangka dalam kedua kasus ini ada tiga orang, terdiri dari dua perempuan dan satu laki-laki,” ujar Kapolres.

Dua dari tiga tersangka merupakan residivis, yaitu pasangan kekasih ABS alias Jet (27) dan SE alias Erna (34). ABS berasal dari Kelurahan Tertek, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung, sementara SE adalah warga asal Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, yang kini tinggal di kos-kosan di Tulungagung.

ABS dan SE menggunakan modus operandi dengan mengambil barang ranjau di pinggir jalan atas suruhan seorang napi bernama Mukram. Keduanya menerima upah Rp 100.000 untuk mengirim barang tersebut ke Lapas. Saat diperiksa petugas, mereka kedapatan membawa 30-50 butir pil double L yang dicampur sambal.

Penggeledahan di kos mereka mengungkap barang bukti lain, termasuk alat hisap sabu, timbangan digital, dan beberapa klip sabu seberat 2,9 gram. Kedua pelaku diketahui sering mengedarkan sabu atas perintah seorang buronan berinisial SNY.

Tersangka ketiga adalah MM, seorang ibu rumah tangga asal Pinggirsari, Ngantru. MM terlibat setelah mendapat telepon dari seseorang yang mengaku teman anaknya di Lapas. Ia diminta membawa sabu yang dilempar ke halaman rumahnya saat membesuk suaminya. Imbalannya mencapai Rp 2.600.000 per transaksi. MM melakukan perbuatan ini sebanyak tiga kali, dengan modus menyembunyikan sabu di baju bahunya. Pada pengiriman ketiga, ia tertangkap dengan barang bukti sabu seberat 15 gram.

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu:

Sabu seberat 18,73 gram.

Pil double L yang dicampur sambal kecap.

Tiga unit handphone.

Satu pipet dan alat hisap sabu.

Satu timbangan digital.

Tiga plastik klip.

Para tersangka dijerat dengan Pasal dari UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ancaman hukuman maksimal mencapai 20 tahun penjara dan denda hingga Rp 10 miliar.

Kapolres menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Tulungagung, termasuk yang melibatkan jaringan di dalam lapas. “Kami akan terus melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku lainnya yang masih buron,” pungkasnya. (*)

Editor : Mohammad Ali Ridlo

KUNINGAN,iNewsKuningan.id–Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kuningan, Jabar, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang menginisiasi dan mendukung pembuatan Perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dukungan ini dinilai sebagai langkah strategis, dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan modernitas.

Juru Bicara Fraksi PDIP, Tika Evian menyampaikan, bahwa fraksinya berkomitmen secara moral dan politik untuk mengawal proses pembentukan perda ini. Tentunya agar berjalan lancar, berbobot substansinya, dan membawa manfaat bagi masyarakat.

"Kami mendukung penuh inisiatif ini. Semoga semua pihak diberikan kesehatan dan kelancaran untuk mewujudkan Perda yang tidak hanya sesuai secara teknis, tetapi juga mampu memperkuat jiwa dan nilai-nilai kebangsaan,”ungkapnya, Jumat (27/12).

Menurutnya, proses diskursus publik menjadi langkah penting untuk memperkaya wacana dan mempertajam fokus tema Perda ini.

"Interaksi ide dan gagasan dari berbagai komponen masyarakat dapat memperkuat perspektif dan substansi perda. Sehingga pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila," ujarnya.

Ia menggambarkan bahwa hubungan antara Pancasila, kebangsaan, dan kenegaraan ibarat pohon, kebun, dan pengelolanya.

"Pancasila adalah pohon yang akarnya menancap kuat pada kebun kebangsaan yang subur. Kebun itu adalah ekosistem kebangsaan kita, dengan tanah air dan tradisinya sebagai unsur dasar. Perda ini diharapkan menjadi jembatan untuk menjaga, menguatkan, dan mengembangkan ekosistem kebangsaan yang berakar pada Pancasila,”jelasnya.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa membahas Pancasila dan kebangsaan tidak luput dari problematika.

"Diskursus Pancasila sering kali dianggap klise dan hanya retorika. Dalam era modernitas yang serba cepat, nilai-nilai mendalam dari Pancasila sering terlupakan, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan media sosial dan logika waktu instan,” katanya.

Fraksi PDIP mengusulkan, agar Perda ini memiliki perspektif kebudayaan sebagai strategi untuk menghadapi tantangan tersebut.

"Kita perlu menawarkan cara pandang baru yang transformatif, bukan sekadar agenda politik kekuasaan, tetapi gerakan kebudayaan yang mampu membangkitkan kembali nilai-nilai Pancasila,”ujarnya.

Sebagai penutup, Tika berharap Perda ini dapat menjadi jangkar bagi penguatan nilai kebangsaan di Kuningan.

"Kita ingin Perda ini bukan hanya berhenti pada pengesahan, tetapi benar-benar menjadi langkah nyata dalam merealisasikan Pancasila dan kebangsaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari,”tegasnya.

Fraksi PDIP optimis bahwa Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, akan menjadi landasan yang kokoh dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan zaman.***

Editor : Andri Yanto

MEDAN, iNewsMedan.id - Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gidion Arif Setyawan menceritakan kronologi penangkapan terhadap Budianto Sitepu (BS), tahanan Polrestabes Medan yang diduga tewas karena penganiayaan dalam kasus dugaan pengancaman dan mengganggu ketertiban.

"Sebelumnya saya mengucapkan dukacita dan bela sungkawa dari Polrestabes Medan atas meninggalnya salah seorang yang kemarin kita amankan atas nama BS," kata Kapolrestabes Medan kepada wartawan, Kamis (26/12/2024) malam.

Kasus ini, berawal dari seorang anggota polisi dari Polrestabes Medan berinsial ID sedang mengunjungi rumah keluarganya, di Desa Semayang pada Selasa (24/12/2024) malam. Kemudian, ID menegur BS yang sedang minum-minum di warung tuak sambil mendengarkan musik terlalu keras, diduga mengganggu ketertiban masyarakat. Antara ID dan BS sempat terjadi cekcok mulut.

"Pengancaman kemudian dengan kekerasan. Yang bersangkutan mabuk dan kita pada waktu itu anggota saya ini ada di depan rumah mertuanya. Kebetulan di depan ada kedai tuak," ujar Gidion. 

Saat itu, malam Natal dan BS dan teman-temannya minum tuak sambil mendengarkan musik suara keras, yang dinilai sangat mengganggu masyarakat sekitar. 

"Ya memang, dalam kondisi mabuk dan musiknya kencang mengganggu tetangganya. Kebetulan tetangganya sepuh, dan pada saat itu momen malam Natal, maka situasi dan dinamika pada malam itu mungkin kita gak merasakan," jelas Gidion.

Pada saat itu, kata Gidion, ID menegur BS tidak terima dan malah menggil kawan-kawannya."Karena tadi ditegur dan kemudian dia tidak senang, kemudian anggota menyampaikan tegurannya. Pak BS ini mengancam memanggil teman-temannya," terangnya.

Tidak lama berselang, pada Rabu (25/12/2024) dini hari, ID mengamankan BS bersama teman-temannya, yakni D dan G, kemudian di bawa ke Polrestabes untuk dimintai keterangan. 

Kemudian, Rabu sorenya, BS dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan, untuk mendapatkan pertolongan medis. Gidion mengungkapkan hasil melihat rekaman CCTV di ruang titipan sementara dan bukan di sel tahanan. Terlihat BS sudah mengalami luka-luka. 

"Dan yang ingin saya tegaskan adalah beliau (BS) tidak meninggal di dalam tahanan, di dalam sel, atau di kantor polisi. Beliau meninggal di rumah sakit pada hari Kamis pukul 10.34 WIB," ungkap Kapolrestabes Medan.

Gidion menegaskan pihaknya melalui Propam Polrestabes Medan, tengah melakukan penyidikan atas kematian BS. Kini, 6 personel polisi sudah dilakukan pemeriksaan, termasuk ID sendiri. 

"6 orang sudah diperiksa saat ini. Dan masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus ini," tandas Gideon. 

Editor : Jafar Sembiring

MEDAN, iNewsMedan.id - Kasus dugaan penganiayaan hingga menyebabkan tewasnya Budianto Simangungsong ditanggapi oleh Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gidion Arif Setyawan. Korban tewas diduga dianiaya usai ditangkap petugas kepolisian dari Polrestabes Medan.

Gidion mengatakan akan menggali informasi terlebih dahulu secara konfrensif untuk mendapatkan benang merah dugaan penganiayaan dialami Budianto.

"Secara konfrensif saya lihat dulu," ucap Kapolrestabes kepada wartawan, Kamis (26/12/2024) sore.

Terkait kejadian dan kronologi kasus itu, Kapolrestabes Medan belum memberikan keterangan secara merinci atas dugaan penganiayaan dialami Budianto itu.

"Bentar ya, saya mohon waktunya," ujar Gidion.

Sebelumnya, menurut keterangan Dumaria Simangunsong, istri korban, peristiwa bermula pada Selasa (24/12/2024) malam saat Budianto bersama teman-temannya sedang minum-minum di sebuah warung di Gang Horas, Desa Sei Semayang. Pertengkaran terjadi dengan seorang oknum polisi yang diduga merupakan menantu dari warga sekitar. Akibatnya, Budianto dan dua temannya dibawa oleh oknum polisi tersebut tanpa adanya surat penangkapan.

"Saya tidak tahu dibawa ke mana suami saya. Saat saya datang ke Polrestabes, saya tidak diizinkan bertemu dengan alasan tidak adanya Kanit," ungkap Dumaria dengan nada sedih.

Keesokan harinya, Dumaria mendapat kabar bahwa suaminya telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara. Namun, saat tiba di rumah sakit, ia tidak diizinkan melihat jenazah suaminya.

"Tiba-tiba saya melihat jenazah suami saya dibawa ke kamar jenazah. Saya tidak diberitahu apapun," tambahnya.

Keluarga mencurigai adanya tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian Budianto. Mereka meminta pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan secara transparan dan mengusut tuntas kasus ini.

Editor : Odi Siregar

MEDAN, iNewsMedan.id - Duka mendalam menyelimuti keluarga Budianto Simangunsong. Suaminya, seorang tahanan di Polrestabes Medan, ditemukan tewas di dalam sel tahanan pada Kamis (26/12/2024), keluarga mencurigai adanya tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian Budianto.

Menurut keterangan Dumaria Simangunsong, istri korban, peristiwa bermula pada Selasa (24/12/2024) malam saat Budianto bersama teman-temannya sedang minum-minum di sebuah warung di Gang Horas, Desa Sei Semayang. Pertengkaran terjadi dengan seorang oknum polisi yang diduga merupakan menantu dari warga sekitar. Akibatnya, Budianto dan dua temannya dibawa oleh oknum polisi tersebut tanpa adanya surat penangkapan.

"Saya tidak tahu dibawa ke mana suami saya. Saat saya datang ke Polrestabes, saya tidak diizinkan bertemu dengan alasan tidak adanya Kanit," ungkap Dumaria dengan nada sedih.

Keesokan harinya, Dumaria mendapat kabar bahwa suaminya telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara. Namun, saat tiba di rumah sakit, ia tidak diizinkan melihat jenazah suaminya. 

"Tiba-tiba saya melihat jenazah suami saya dibawa ke kamar jenazah. Saya tidak diberitahu apapun," tambahnya.

Keluarga mencurigai adanya tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian Budianto. Mereka meminta pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan secara transparan dan mengusut tuntas kasus ini.

Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait kematian Budianto.

Editor : Odi Siregar

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Oknum polisi berinisial AA berpangkat Bripda, anggota Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Jabar, yang diduga menganiaya gadis cantik pemilik akun Instagram @prischalauraa_ akhirnya dijebloskan ke tahanan Mapolda Jabar. 

Tindakan tegas itu dilakukan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jabar setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus dugaan penganiayaan tersebut.

Kepala Bid Propam Polda Jabar Kombes Pol Adiwjaya mengatakan, Polda Jabar berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. 

"Kami telah mengambil langkah cepat dengan menahan Bripda AA sejak Selasa 24 Desember 2024 untuk menjalani pemeriksaan intensif. Proses penyidikan terkait pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri kini tengah berlangsung," kata Kabid Propam Polda Jabar dalam rilis resmi Humas Polda Jabar.

Diketahui, kasus dugaan penganiayaan ini mencuat setelah unggahan korban Prischa Laura viral di media sosial (medsos) Instagram dan TikTok.

Korban Prisca mengungkap dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Bripda AA sejak Maret 2024 hingga November 2024. Priscabaru melaporkan kejadian yang selama ini dialaminya sejak Maret 2024 ke Polresta Cirebon pada 23 Desember 2024.

Dalam laporan tersebut, Prisca menyebutkan beberapa tindakan kekerasan fisik yang dialami berupa pemukulan, penjambakan, dan tindak lain yang mengakibatkan luka fisik. Pemeriksaan medis menyatakan ada luka lebam di beberapa bagian tubuh korban.

“Kami tidak pernah mentolerir tindakan kekerasan, terlebih yang melibatkan anggota Polri. Setiap pelanggaran akan diproses sesuai aturan hukum dan kode etik yang berlaku,” ujar Kombes Pol Adiwijaya.

Kabid Propam telah memerintahkan tim untuk melakukan penyelidikan mendalam dan memastikan bahwa kasus ini diusut hingga tuntas. 

Bripda AA juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan dengan hasil yang menunjukkan bahwa dia dalam kondisi stabil secara fisik dan mental.

"Saat ini Bripda AA telah ditahan oleh Bidang Propam Polda Jabar. Sedangkan tuntutan korban dan keluarganya berharap supaya diproses hukum sesuai perbuatannya," tutur Kabid Propam.

Kombes Pol Adiwijaya memastikan transparansi dalam penanganan kasus ini. Beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan antara lain klarifikasi terhadap korban dan saksi-saksi terkait. 

Mengumpulkan bukti tambahan guna mendukung proses hukum, pelaksanaan sidang etik dan disiplin untuk memutuskan sanksi yang sesuai.

"Kami memastikan penanganan proses hukum terkait kasus ini akan dilakukan secara profesional, transparan dan berkeadilan," tegas Kombes Adiwijaya.

Editor : Ude D Gunadi